DAFTAR ISI. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) A PENDAHULUAN 1

DAFTAR ISI

A

PENDAHULUAN

1

B

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

3

I

Dewan Komisaris

3

II

Direksi

6

III

Komite - Komite  Komite Audit

10

 Komite Pemantau Risiko

12

 Komite Nominasi dan Remunerasi

14

 Komite Manajemen Risiko (KMR)

16

 Komite Kebijakan Perkreditan

18

 Asset Liability Commitee (ALCO)

18

 Komite Teknologi Informasi

20

 Komite Kredit

21

 Komite Transaksi Product Asset dan Liabilities

21

 Komite Personalia

22

 Komite Pengadaan Barang dan Jasa

22

 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

23

IV

Penanganan Benturan Kepentingan

24

V

Penerapan Fungsi Kepatuhan

27

VI

Audit Internal

28

VII

Audit Eksternal

31

VIII

Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

32

IX

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

36

X

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

36

XI

Rencana Strategis Bank

39

C

KESIMPULAN

40

Self Assessment

Lampiran

Good Corporate Governance 2013 A.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melindungi kepentingan stakeholder, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip-prinsip Pelaksanaan GCG Dalam pelaksanaannya Bank harus menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness yang biasa disebut dengan TARIF. Adapun penjabaran dari prinsip tersebut yaitu: 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam pelaksanakan proses pengambilan keputusan dimana Bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya. 2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana Bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi Bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing serta harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, Bank harus memastikan ada tidaknya check and balance dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaaan (corporate values), sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki reward and punishment system. 3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip prudential banking practices. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik). 4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) 5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Namun, Bank juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Struktur dan Mekanisme GCG Organ Perseroan (Bank) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two tier system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Dalam melaksanakan kepengurusan Bank Victoria, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. 1

Good Corporate Governance 2013 Dalam pelaksanaannya, Bank Victoria memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan soft structure GCG. Tujuan membangun GCG Soft Structure antara lain sebagai berikut:  Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.  Menjadi pedoman bagi Bank dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (corporate culture) yang diharapkan.  Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masingmasing. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pada tahun 2013, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 28 Juni 2013 dengan keputusan sebagai berikut: 1.

Menyetujui dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat . Menyetujui dan mengangkat Tuan Soewandy (Anthony Soewandy), Sarjana Ekonomi, sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari Bank lndonesia. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

3.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2013, menjadi sebagai berikut : DIREKSI Posisi di Bank Victoria

KOMISARIS Nama

1.

Direktur Utama

Eko Rachmansyah Gindo

2.

Wakil Direktur

Anthony Soewandy

3.

Direktur

4. 5. 6.

Direktur Direktur Direktur

Gregorius Andrew Andryanto Haswin Ramon Marlon Runtu Oliver Simorangkir Tamunan

Posisi di Bank Victoria 1. Komisaris Utama/ Komisaris Independen 2. Komisaris/Komisaris Independen 3. Komisaris/Komisaris Independe 4. Komisaris

Nama Daniel Budirahayu Gunawan Tenggarahardja Zaenal Abidin Ph.D Suzanna Tanojo

Secara rinci pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bank Victoria tahun 2013 sebagai berikut ini.

2

Good Corporate Governance 2013 B. I

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen. A. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris Jumlah anggota Dewan Komisaris per Desember 2013 sebanyak 4 (empat) orang, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota Direksi yaitu 6 (enam) orang. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia. 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah independen atau sama dengan 75% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komisaris Independen. Pada tahun 2013 tidak terdapat pergantian anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2013: Posisi di Bank Victoria

Nama

1. 2. 3. 4.

Daniel Budirahayu Gunawan Tenggarahardja Zaenal Abidin Ph.D Suzanna Tanojo

Komisaris Utama/Komisaris Independen Komisaris/Komisaris Independen Komisaris/Komisaris Independen Komisaris

B. Independensi Dewan Komisaris Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.  Hubungan Keluarga Dewan Komisaris Hubungan Keluarga dengan Nama



Dewan Komisaris

Pemegang Saham Pengendali

Direksi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

1. Daniel Budirahayu

-

√

-

√

-

√

2. Gunawan Tenggarahardja

-

√

-

√

-

√

3. Zaenal Abidin Ph.D

-

√

-

√

-

√

4. Suzanna Tanojo

-

√

-

√

-

√

Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Hubungan Keuangan dengan

Nama

Dewan Komisaris

Pemegang Saham Pengendali

Direksi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

1. Daniel Budirahayu

-

√

-

√

-

√

2. Gunawan Tenggarahardja

-

√

-

√

-

√

3. Zaenal Abidin Ph.D

-

√

-

√

-

√

4. Suzanna Tanojo

-

√

-

√

-

√

3

Good Corporate Governance 2013 

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris sebagai berikut: Nama 1. Daniel Budirahayu

2. Gunawan Tenggarahardja 3. Zaenal Abidin Ph.D 4. Suzanna Tanojo

C.

Jabatan pada Bank Victoria Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris

Jabatan pada Perusahaan/ Instansi lain -

Nama Perusahaan/ Instansi lain -

Komisaris Independen

PT Jakarta Setiabudi Internasional

Komisaris

PT Victoria Investama Tbk

Direksi

PT Suryayudha Investindo Cipta

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris : 1. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan yang diatur dalam pasal 21 Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahan–perubahannya. 2. Memberikan pengesahan tentang kebijakan, strategi usaha, dan pedoman perencanaan perusahaan baik jangka pendek (program kerja tahunan), jangka menengah, maupun jangka panjang, yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 3. Menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagaimana isi pasal 18 ayat 8.a Anggaran Dasar Perusahaan. 4. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Manajemen Risiko. 5. Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Rencana Bisnis Bank. 6. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan. 7. Memberikan keputusan tertulis dengan alasan–alasannya atas transaksi–transaksi yang diusulkan yang melampaui batas wewenang Direksi. 8. Menyelenggarakan rapat intern Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun, sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance. 9. Menghadiri rapat gabungan dengan Direksi untuk membahas perkembangan dari laporan kinerja Direksi. 10. Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja perusahaan termasuk pencapaian target–target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 bulan setelah bulan laporan.

D. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibagi atas bidang tugas, yaitu: Dewan Komisaris

Nama

Komisaris Utama / Komisaris Independen

Daniel Budirahayu

Komisaris Independen

Gunawan Tenggarahardja

Komisaris Independen

Zaenal Abidin

Komisaris

Suzanna Tanojo

Bidang Tugas 1. Perkreditan Kredit Korporasi, Kredit Komersil, Kredit Konsumer, Kredit Perusahaan Pembiayaan dan Kredit SME/UKM) 2. General Affair 3. Treasury 1. Teknologi & Sistem Informasi 2. Aspek Operasional 3. Aspek Legal 1. Good Corporate Governance 2. Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Sistem Operasi dan Prosedur 1. Human Capital Management 2. Accounting & Financial Control 3. Asset Liability Management (ALM) 4

Good Corporate Governance 2013 E.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai bagian tidak terpisahkan. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikanperbaikan antara lain: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi pertumbuhan Bank yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan perilaku bankir yang sesuai dengan budaya kerja Bank. 2. Dalam menghadapi tahun politik 2014, agar pertumbuhan bisnis dilakukan dengan lebih seksama terutama dalam mengantisipasi kemungkinan sulitnya likuiditas, kenaikan suku bunga dan pengelolaan yang kurang prudent. 3. Menerapkan pengendalian internal sebagai pilar manajemen risiko dan tata kelola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan budaya kerja Bank dengan melibatkan semua lapisan aparat Bank.

F.

Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris Per 31 Desember 2013, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko serta telah mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Rapat Dewan Komisaris Pada tahun 2013, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali, serta rapat Dewan Komisaris dan Direksi per Direktorat Operasional dan Bisnis sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris Kehadiran

Rapat Dewan Komisaris & Direksi Kehadiran

Rapat Dewan Komisaris & Direktorat Operasional & Bisnis Kehadiran

Jumlah

%

Jumlah

%

Daniel Budirahayu

7

100%

11

92%

6

100%

Gunawan Tenggarahardja

6

86%

10

83%

4

67%

Zaenal Abidin Ph.D

7

100%

11

92%

5

83%

Suzanna Tanojo

7

100%

12

100%

6

100%

Total Rapat

7

12

Jumlah

%

6

Seluruh rapat Dewan Komisaris dilakukan di Jakarta. Jumlah minimum kehadiran dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite lainnya di tingkat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. H. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Terdiri atas Honorarium, Tunjangan (Hari Raya Keagamaan, Transportasi), fasilitas (Kendaraan Dinas, Kesehatan, Perkumpulan Profesi, Perjalanan Dinas dan Bantuan Hukum) serta Tantiem. Remunerasi Komisaris Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi) Fasilitas lain dalam bentuk natura

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (dalam jutaan Rupiah) Dewan Komisaris Orang Jumlah Rupiah 4 4.567 4

748,3

5

Good Corporate Governance 2013 Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi Diatas Rp 2 miliar Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Rp 500 juta ke bawah

I.

Jumlah Dewan Komisaris 2 2 -

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Bank Victoria mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Victoria maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya. Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Dewan Komisaris baik secara sendirisendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Kepemilikan saham Dewan Komisaris Nama Daniel Budirahayu Gunawan Tenggarahardja Zaenal Abidin Ph.D Suzanna Tanojo

J.

Bank Lain

Lembaga Keuangan Non Bank

-

-

-

Ada

-

Ada PT Victoria Investama Tbk PT Victoria Securities Indonesia

PT Gratamulia Pratama

Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2013 Komisaris Daniel Budirahayu Gunawan Tenggarahardja Zaenal Abidin Ph.D

Suzanna Tanojo

II

Perusahaan Lain -

Bank Victoria

in

Waktu Pelaksanaan 01-02 Maret 2013

in

01-02 Maret 2013

in

01-02 Maret 2013

Materi Pelatihan Rapat Kerja dan Training Marketing Indonesia 2013 Rapat Kerja dan Training Marketing Indonesia 2013 Rapat Kerja dan Training Marketing Indonesia 2013 Seminar Internalizing Good Corporate Governance Principles and Professionalizing The Practice of Directorship Rapat Kerja dan Training Marketing Indonesia 2013

14 Juni 2013

in

01-02 Maret 2013

Topik Pelatihan Bank Victoria dan Mark Plus Bank Victoria dan Mark Plus Bank Victoria dan Mark Plus International Finance Corporation

Bank Victoria dan Mark Plus

DIREKSI Direksi adalah organ perseroan (Bank) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

6

Good Corporate Governance 2013 A. Jumlah Komposi dan Kriteria Direksi Jumlah anggota Direksi Bank Victoria terdiri dari 6 (enam) orang, yang semuanya berdomisili di wilayah kerja Bank Victoria. Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test tanpa catatan serta seluruh anggota Direksi telah lulus mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta sebagian besar telah berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif. Komposisi Direksi Bank Victoria per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Posisi di Bank Victoria *Direktur ) diangkat sejak RUPS tanggal 28 Juni 2013 Utama

Nama Eko Rachmansyah Gindo

Wakil Direktur Utama Direktur Treasury, Financial Institution and Capital Market Direktur Operasi dan Sistem Direktur Business

Anthony Soewandy Gregorius Andrew Andryanto Haswin Oliver Simorangkir Ramon Marlon Runtu

Direktur kepatuhan

Tamunan

B. Independensi Direksi Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 

Hubungan Keluarga Direksi Hubungan Keluarga dengan Direksi

Direksi Ya Eko Rachmansyah Gindo Anthony Soewandy Gregorius Andrew Andryanto Haswin Oliver Simorangkir Ramon Marlon Runtu Tamunan



Dewan Komisaris

Tidak √

Ya

Tidak √

Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak √

√ √

√ √

√ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

Hubungan Keuangan Direksi Hubungan Keuangan dengan Direksi

Direksi Ya Eko Rachmansyah Gindo Anthony Soewandy Gregorius Andrew Andryanto Haswin Oliver Simorangkir Ramon Marlon Runtu Tamunan

C.

Dewan Komisaris

Tidak √

Ya

Tidak √

Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak √

√ √

√ √

√ √

√ √ √

√ √ √

√ √ √

Tugas dan Tanggung Direksi Direksi Bank Victoria bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan Bank dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas. 7

Good Corporate Governance 2013 Berdasarkan Anggaran Dasar, tugas dan tanggung Jawab Direksi Bank Victoria, adalah: 1. Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar Pengadilan. 2. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. 3. Menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan dengan Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan kompetensinya. 4. Menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumberdaya Bank secara optimal. 5. Mengungkapkan kepada seluruh pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis menetapkan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan peers group serta menciptakan jenjang karier yang baik dan terbuka dengan menerapkan reward & penalty (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja). 6. Menerapkan Tata Tertib Kerja serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank. 7. Memastikan bahwa ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun ekternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran Satuan Kerja Audit, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai quality assurance. 8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil Pengawasan Otoritas Bank lainnya ditindak lanjuti dengan baik. 9. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Bank Victoria maupun pada Bank atau perusahaan lainnya, baik yang berkedudukan di dalam negeri ataupun diluar negeri serta mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga serta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan diantara anggota Direksi. D. Pembidangan Tugas Direksi Nama Direksi

Jabatan

Bidang Tugas

Eko Rachmansyah Gindo

Direktur Utama

Anthony Soewandy

Wakil Direktur Utama

Gregorius Andrew Andryanto Haswin

Direktur Treasury, Financial Institution & Capital Market Direktur Operasi & Sistem

Koordinasi pengelolaan Bank Victoria, membawahi Unit Kerja:  SKAI  Biro Hukum, Remedial & Anti Fraud  Corporate Secretary  General Affair  Credit Analyst Pengembangan Produk, Distribusi, Jaringan dan Marketing, membawahi Unit Kerja:  Product Development & Platform Management Group  Channels & Dstribution Group  Branch Banking Network  Marketing Communication & Segmentation Pengelolaan Dana, Likuiditas, dan Aspek Permodalan Bank, membawahi Unit Kerja:  Treasury  Financial Instituion & Capital Market  Human Capital Management Operasional Perbankan dan Sistem Tekhnologi Informasi, membawahi Unit Kerja:  Operasional

Oliver Simorangkir

8

Good Corporate Governance 2013 Nama Direksi

E.

Jabatan

Ramon Marlon Runtu

Direktur Business

Tamunan

Direktur Kepatuhan

Bidang Tugas  Teknologi Sistem Informasi  Akunting & MIS  Administrasi Perkreditan  Legal Credit Pengelolaan Perkreditan, membawahi Unit Kerja:  Corporate Lending  Commercial Lending  SME Lending  Multi Financial Lending  Lending Product Development Compliance, UKPN & Internal Control, Manajemen Risiko serta Sistem & Prosedur dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, membawa Unit Kerja:  Compliance, UKPN & Internal Control  Manajemen Risiko  Sistem & Prosedur

Rapat Direksi Selama tahun 2013, telah diselenggarakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi dan 12 (dua belas) kali rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Rapat Dewan Komisaris & Direksi

Rapat Direksi Direksi Kehadiran

F.

Rapat Dewan Komisaris & Direksi per Direktorat Operasional & Bisnis

Kehadiran

Kehadiran

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Eko Rachmansyah Gindo

32

89%

12

100%

5

100%

Anthony Soewandy *)

13

36%

8

67%

4

100%

G. Andrew A. Haswin

36

100%

12

100%

2

100%

Oliver Simorangkir

30

83%

12

100%

2

100%

Ramon Marlon Runtu

35

97%

11

92%

2

100%

Tamunan *) Bergabung pada 28 Juni 2013

35

97%

11

92%

-

-

Struktur Remunerasi Direksi Total remunerasi untuk Direksi selama 2013 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi) Fasilitas lain dalam bentuk natura

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (dalam jutaan Rupiah) Direksi Orang Jumlah Rupiah 6 9.991 6

2.233,7

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi Diatas Rp 2 miliar Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Rp 500 juta ke bawah

Jumlah Direksi 2 3 1 -

9

Good Corporate Governance 2013 G. Kepemilikan Saham Direksi Seluruh anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak ada memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun diluar negeri. Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain. H. Pelatihan Direksi Tahun 2013 Di tahun 2013, anggota Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan serta seminar mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan dan bidang-bidang lainnya, antara lain: Nama

Materi Pelatihan

Eko Rachmansyah Gindo

Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 Workshop ASEAN Economic Community 2015 Workshop Strategic Business Growth

01-03 Februari 2013

Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 Training Refreshment: Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & The Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 Risiko Jasa Keuangan & Tantangan Industri jasa Keuangan Ke Depan

01-03 Februari 2013

Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 Training Refreshment: Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & The Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) Rapat Kerja dan Training Marketing In Indonesia 2013 Workshop Practical Risk Based Internal Auditing

Anthony Soewandy Gregorius Andrew Andryanto Haswin

Oliver Simorangkir

Ramon Marlon Runtu

Tamunan

III

Tanggal Pelaksanaan

18 September 2013 23-24 September 2013

01-03 Februari 2013 11-12 Desember 2013

Penyelenggara Bank Victoria dan Mark Plus Perbanas Universal Network Intelegence Bank Victoria dan Mark Plus Bank Victoria dan Mark Plus Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

01-03 Februari 2013

Bank Victoria dan Mark Plus

17 September 2013

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

01-03 Februari 2013

Bank Victoria dan Mark Plus Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

11-12 Desember 2013

01-03 Februari 2013 07-08 Agustus 2013

Bank Victoria dan Mark Plus Universal Network Intelegence

KOMITE - KOMITE

A.

KOMITE – KOMITE DI BAWAH KOMISARIS Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 1.

KOMITE AUDIT Komite Audit Bank dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good 10

Good Corporate Governance 2013 Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. 1.1. Komposisi Komite Audit & Keahliannya Komposisi Komite Audit per 31 Desember 2013 Ketua

Daniel Budirahayu Warga Negara Indonesia. 61 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1952. Pada tahun 1982 beliau memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari Technical College of Cologne Germany. Kemudian beliau menjabat sebagai Management Trainee di European Asian Bank, Hamburg dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1984. Pada tahun 1984 beliau dipindahkan ke Deutsche Bank, Jakarta dengan posisi terakhir sebagai Head of Credit Administration sampai dengan 1989. Beliau bekerja di Bank Central Asia sejak 1989 hingga 2003 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Corporate Banking. Dari tahun 2003-2005 Beliau sebagai Konsultan Independen di Toronto, Kanada dan mulai tahun 2005 bergabung dengan Bank Mega dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Pengelolaan Kredit. Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Bank Victoria sejak 2012 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Juni 2012.

Anggota

Tonny Setiadi Warga Negara Indonesia. Usia 56 tahun, Berpengalaman di dunia perbankan sepanjang awal kariernya selama ±30 tahun, dengan posisi terakhir sebagai anggota Direksi salah satu bank swasta nasional. Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Bank sejak Februari 2013 dan saat ini juga sebagai salah satu penguji pada uji kompetensi manajemen risiko bank, bagi pejabat eksekutif dan komisaris bank-bank nasional, di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota komite Audit dan komite Pemantau Risiko, adalah untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite tersebut. Retno Dwijanti Widaningsih Warga Negara Indonesia. Usia 54 tahun, lahir pada tahun 1959, seorang praktisi perbankan yang memiliki latar belakang pendidikan Program Pengembangan Professional Indonesia Perbankan II dan memiliki pengalaman kerja dalam bidang audit. Puncak karirnya sebagai Vice President, Head of Group Audit Deutsche Bank AG, Jakarta Branch. Beliau memiliki pengalaman spesifik dalam pengurangan man power dari 4 menjadi 2 orang yang membutuhkan tingkat multitasking skill tinggi. Bergabung sebagai Anggota Komite Audit sejak Februari 2013, beliau juga bertugas untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas Komite.

1.2. Independensi Komite Audit Seluruh anggota Komite Audit Bank berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite. 1.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi: 1. 2.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan, serta perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank. 11

Good Corporate Governance 2013 3. 4. 5. 6.

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Bank Indonesia. Melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang berbagai risiko yang dihadapi Bank dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

Komite Audit wajib memiliki Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang akan diperbaharui apabila ada perubahan keadaan dan peraturan perundang-undangan. 1.4. Rapat Komite Audit Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite Audit. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2013, Komite Audit telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut: Rapat Komite Audit Nama

Kehadiran Jumlah Total

%

Daniel Budirahayu

8

100%

Retno Dwijanti Widaningsih

8

100%

Tonny Setiadi

5

62,50%

1.7. Program Kerja dan Realisasinya Sepanjang tahun 2013, Komite Audit telah melakukan pekerjaan sebagai berikut: 1. Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI. 2. Melakukan review terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. 3. Melakukan review terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. 4. Melakukan review terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi terhadap hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. 5. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dengan melakukan seleksi yang dilakukan secara terbuka, objektif dan transparan serta pemilihan auditor eksternal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.

KOMITE PEMANTAU RISIKO Bank Victoria memiliki Komite Pemantau Risiko yang dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris terkait dengan manajemen risiko. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 11/SK-DIR/II/13 tanggal 13 November 2013. 2.1. Komposisi Komite Pemantau Risiko dan Keahliannya Komposisi Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2013 Ketua

Zaenal Abidin Ph.D Warga Negara Indonesia. 51 tahun, lahir di Sukabumi tahun 1963. Menempuh jalur pendidikan S2 di ASIAN Institute of Management (AIM) Filipina. Sebagai Pro Manager Treasury dan Analisa Perbankan di Bank Summa (1989-2002). Beliau juga 12

Good Corporate Governance 2013 merupakan Dosen Tetap pada Perbanas Institute (sejak 1993-sekarang) dan sebagai Kepala Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (2007-2011) di Perbanas. Selain itu Beliau juga aktif sebagai Koordinator Staf Khusus Bidang Riset Asosiasi Perbanas (sejak Mei 2011 – 2012) serta sebagai peneliti senior GCG pada Indonesia Institute Corporate Governance (periode 2008 – sekarang). Sejak Juni 2012 bergabung di Bank Victoria sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen, sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 29 Juni 2012. Anggota

Tonny Setiadi Warga Negara Indonesia. Usia 56 tahun, Berpengalaman di dunia perbankan sepanjang awal kariernya selama ±30 tahun, dengan posisi terakhir sebagai anggota Direksi salah satu bank swasta nasional. Menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, Bank sejak Februari 2013 dan saat ini juga sebagai salah satu penguji pada uji kompetensi manajemen risiko bank, bagi pejabat eksekutif dan komisaris bank-bank nasional, di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota komite Audit dan komite Pemantau Risiko, adalah untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas Komite tersebut. Retno Dwijanti Widaningsih Warga Negara Indonesia. Usia 54 tahun, lahir pada tahun 1959, seorang praktisi perbankan yang memiliki latar belakang pendidikan Program Pengembangan Professional Indonesia Perbankan II dan memiliki pengalaman kerja dalam bidang audit. Puncak karirnya sebagai Vice President, Head of Group Audit Deutsche Bank AG, Jakarta Branch. Beliau memiliki pengalaman spesifik dalam pengurangan man power dari 4 menjadi 2 orang yang membutuhkan tingkat multitasking skill tinggi. Bergabung sebagai Anggota Komite Audit sejak Februari 2013, beliau juga bertugas untuk mendukung ketua dalam segala hal yang berkaitan dengan tugas Komite.

2.2. Independensi Komite Pemantau Risiko Jumlah anggota Komite, yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen berjumlah lebih dari 51% dari keseluruhan anggota pada masing-masing Komite. 2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko 1. Memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan hasil telaahan Komite Manajemen Risiko. 2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kerangka kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut. 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris hasil analisis dan pemantauan terhadap penerapan manajemen. 2.4. Rapat Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko melakukan pertemuan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:  Rapat diadakan sesuai dengan keperluan Bank, sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.  Sekretaris Komite atapun setiap anggota dapat mengusulkan untuk diadakan Rapat Komite.  Komite dapat mengundang Satuan Kerja Manajemen Risiko dan atau Direktur yang membawahi Manajemen Risiko Bank.  Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.  Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.  Keputusan komite dianggap sah jika rapat Komite dihadiri oleh anggota dari independen. 13

Good Corporate Governance 2013  

Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan tertib. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Rapat Komite Pemantaun Risiko tahun 2013 Rapat Dewan Komisaris Nama

3.

Kehadiran Jumlah Total

%

Zaenal Abidin Ph.D

7

100%

Retno Dwijanti Widaningsih

6

86%

Tonny Setiadi

6

86%

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 3.1. Komposisi dan keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Victoria memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang dimaksudkan untuk membantu Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2013 Ketua

Gunawan Tenggarahardja Warga Negara Indonesia. 58 tahun, lahir di Bandung pada 1955. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981. Memulai karirnya di Schlumberger OSA sebagai International Field Engineer 1 (1982-1984). Pada tahun 1985-1988 menjabat sebagai Assistant Manager di PT. Bank Bali. Menjabat sebagai General Manager PT. Sampoerna Transport Nusantara mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1992. Menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada PT. Duta Pertiwi, Tbk. (1992-1996). Pada tahun 1996-1998 menjabat sebagai Direktur di PT. Bhuwanatala Indah Permai, Tbk. Sebagai Komisaris utama PT. Sigma Karya Sempurna (Bali Camp) pada tahun 19982004. Sebagai Komisaris Independen PT. Jakarta Setiabudi International, Tbk (2004-sekarang). Diangkat sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Bank Victoria sejak 2003 berdasarkan keputusan RUPS tanggal 24 Februari 2003.

Anggota

Suzanna Tanojo Warga Negara Indonesia. 56 tahun, lahir di Tulung Agung pada tahun 1958. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Airlangga di Surabaya pada tahun 1982. Memulai karirnya pada PT. Unggul Indah Corporation, Tbk, dengan jabatan terkahir sebagai Chief Financial Officer (1986-1995), kemudian pada PT. Apac Inti Corpora dan PT. Apac Citra Centertex Corporation, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai CFO (1995- 2003) disamping itu pada PT. Bhuwanatala Indah Permai, Tbk, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai CFO (1996-2003). Pada tahun 2006-2007 menjabat sebagai Anggota Komisaris PT. Victoria Sekuritas, kemudian periode tahun 2007-2012 Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Victoria Sekuritas. Selain berkarir di Perseroan juga sebagai pengusaha yang bergerak di bidang Industri Tekstil, Industri Kimia, Properti dan Keuangan di dalam kelompok grup Victoria (1995- sekarang) dan sejak 2006 hingga sekarang menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan RUPS tanggal 7 Februari 2006. Sejak tahun 2012 Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Victoria Investama sampai saat ini. Syahda Candra Warga Negara Indonesia. Usia 39 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1974. Memperoleh gelar Sarjana Psikologi Industri dari Universitas Persada Indonesia 14

Good Corporate Governance 2013 Y.A.I Jakarta pada tahun 1998. Memulai karirnya di PT. Bank Ekonomi sebagai Senior Staff Human Resource Department (Recruitment and Man power) sejak tahun 1997 hingga tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 hingga Juni 2002, beliau menjabat sebagai Assistant Manager Human Resource Department pada PT. Hawaii Confectionery Factory. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Supervisor Human Resource Department pada PT. JS Multi Collection, sejak tahun 2002 hingga 2003. Bergabung dengan Perusahaan di tahun 2003 dengan menduduki posisi sebagai Division Head of Human Resource & General Administration. Dan terakhir, sejak tahun 2012 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Division Head of Human Capital Management sekaligus dipercaya untuk menduduki posisi sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Victoria.

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, meliputi: 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. 2. Memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan peer group, serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai prosedur pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 5. Membantu Direksi dalam penetapan Kebijakan Umum Personalia. 3.3. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan yang dipimpin oleh ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. 3.4. Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi Di tahun 2013, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diberikan kesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan serta seminar sebagai berikut: Materi Pelatihan

Tanggal Pelatihan

Pelaksana

Rapat Kerja dan Training Marketing in Indonesia 2013 Business and HR Transformation In Facing 2015 Free trade Competition

01-02 Maret 2013

Bank Victoria dan Mark Plus

18-19 November 2013

GML - KOMPAS

Peserta dari anggota Komite  Gunawan Tenggarahardja  Suzanna Tanojo Syahda Candra

3.5. Pelaksanaan Tugas Sepanjang tahun 2013, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pembahasan terkait dengan penambahan jumlah anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 15

Good Corporate Governance 2013 2. Melakukan pembahasan mengenai pengunduran diri salah seorang Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 3. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan Pedoman Gratifikasi bagi Pengurus dan Pegawai Bank. 4. Melakukan pembahasan pencalonan Wakil Direktur Utama. 5. Melakukan pembahasan mengenai Reimbursement Direksi. 6. Melakukan review struktur organisasi. 7. Melakukan pembahasan kebijakan Pedoman Kenaikan Remunerasi bagi Pengurus dan Karyawan Bank untuk dijadikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 8. Melakukan pembahasan mengenai berakhirnya kontrak kerja salah seorang anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. 9. Melakukan evaluasi Direksi dan Pejabat Eksekutif. B. KOMITE – KOMITE DI BAWAH DIREKSI Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. 1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR) 1.1. Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Adalah komite eksekutif yang dibentuk oleh Direksi Bank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, pengelolaan melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Manajemen Risiko. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko umumnya bersifat tetap namun dapat ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Bank. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko paling kurang terdiri dari mayoritas Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait. Komite Manajemen Risiko Bank memiliki susunan anggota yang diangkat oleh Direksi, yaitu: Ketua Anggota Tetap

Anggota Tidak Tetap

Direktur Kepatuhan Seluruh anggota Direksi Kepala Divisi Manajemen Risiko (Sekretaris) Kepala Divisi SKAI Seluruh Kepala Divisi

1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko 1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal; 2. Menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan ketidakefektifan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; 3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya, atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

16

Good Corporate Governance 2013 1.3. Rapat Komite Manajemen Risiko Komite Manajemen Risiko melakukan pertemuan sekali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko melakukan pertemuan berkala (bulanan) atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:  Rapat dipimpin oleh Direktur Kepatuhan selaku Ketua Komite. Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh seorang anggota Komite.  Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% dari anggota tetap.  Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan/atau benturan kepentingan (conflict of interest) yang terjadi dalam rapat, dicantumkan dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan atau kepentingan tersebut minimal nama pihak yang memiliki conflict of interest dan masalah pokok benturan kepentingan. Selama tahun 2013, Komite Manajemen Risiko Bank telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan dan telah memenuhi kuorum Komite dengan pembahasan agenda, antara lain:  Makro ekonomi, antara lain indikator-indikator makro dan mikro serta indikator perekonomian lainnya.  Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan risiko (Risk Based Banking Rating – RBBR) sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk melakukan penilaian terhadap Profil Risiko, Rentabilitas, Permodalan, dan Good Corporate Governance.  Early Warning System, Potensi Risiko dan Rekomendasi 1.4. Program & Realisasi Kerja Tahun 2013 Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko tahun 2013 sebagai berikut: 1. Laporan Profil Risiko secara berkala atau triwulanan baik individual maupun konsolidasi pada tahun 2013 dan Laporan ICAAP & Tingkat Kesehatan secara berkala atau semesteran individual maupun konsolidasi pada tahun 2013. 2. Melakukan pengkinian terhadap pedoman manajemen risiko umum serta pedoman dan penilaian manajemen risiko yang disesuaikan dengan kompleksitas dan skala Bank. 3. Melakukan evaluasi secara berkala (periodik) terhadap parameter risiko inheren Bank sesuai dengan kompleksitas dan skala bank. 4. Meningkatkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank. 5. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dari waktu ke waktu sesuai dengan kompleksitas Bank. 6. Melakukan pelaporan kecukupan modal terkait dengan rencana pembukaan Kantor Cabang sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia. 7. Melakukan kajian penyediaan dana baik kredit dan treasury. 8. Melakukan kajian terhadap produk dan aktivitas baru seperti aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancassurance), produk baru V-Combo, produk baru V-Implant, produk baru V-Power dan lain sebagainya. 9. Melakukan stress-test untuk memperhitungkan perkiraan penurunan modal akibat fluktuasi nilai mark to market surat berharga dan menyampaikan laporan secara berkala sebagai early warning system transaksi Unit Kerja Treasury. 10. Melakukan stress-test untuk memperhitungkan perkiraan penurunan modal akibat kenaikan NPL secara berkala sebagai early warning system transaksi Unit Kerja Kredit. 11. Melakukan Risk Assessment Kredit per sector Ekonomi untuk melihat signifikasi, konsentrasi, dan pergerakan NPL dan menyampaikan secara berkala kepada Divisi Kredit.

17

Good Corporate Governance 2013

2. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN Merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. 2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan 1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan Bank; 2. Mengawasi agar kebijakan perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB; 3. Melakukan kajian terhadap kebijakan perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan kebijakan perkreditan Bank; 4. Memantau dan mengevaluasi:  Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;  Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;  Kebenaran proses pemberian kredit, perkembangan dan kualitas yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan Debitur-Debitur Besar;  Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit;  Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;  Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang diterapkan dalam kebijakan perkreditan Bank;  Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit. 2.2. Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan Pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Perkreditan sebagai berikut: 1. Memberi masukan penyempurnaan terhadap kebijakan perkreditan Bank yang dimiliki oleh Bank Victoria. 2. Melakukan pengawasan implementasi kebijakan perkreditan Bank Victoria. 3. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan perkreditan. 4. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direksi terkait pelaksanaan kebijakan perkreditan. 3. ASSETS LIABILITY COMMITEE (ALCO) Assets & Liabilities Committee selanjutnya disebut ALCO adalah wadah yang memfasilitasi Assets & Liabilities Management (ALMA) dalam memproses perencanaan dan pengendalian sumber penggunaan dana perbankan yang terkoordinasi dan secara konsekuen dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi perbankan, baik itu berasal dari luar ataupun faktor struktural yang berasal dari dalam. ALCO berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan asset dan liabilities dan pengambilan keputusan dengan merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran dalam rangka Asset Liability Management. 3.1. Susunan Anggota Komite ALCO Ketua Anggota Tetap

Direktur Utama Seluruh anggota Direksi  Kepala Divisi Manajemen Risiko (Sekretaris) 18

Good Corporate Governance 2013 Ketua

Anggota Tidak Tetap

Direktur Utama  Kepala Divisi Branch Banking Network (BBN)  Kepala Divisi Credit Analyst  Kepala Divisi Treasury  Kepala Divisi FinanciaI Institution & Capital Market  Kepala Grup Funding, Product Development & Platform Management  Kepala Divisi Corporate Lending  Kepala Divisi Commercial Lending  Kepala Divisi Consumer Lending  Kepala Divisi SME Lending  Kepala Divisi Multi Financial Lending  Kepala Divisi Lending Product Development  Kepala Divisi Akunting & MIS  Kepala Divisi Administrasi Perkreditan  Kepala Divisi SKAI  Kepala Divisi Corporate Secretary  Kepala Divisi Operasional  Kepala Divisi Teknologi & Informasi  Kepala Divisi Compliance, UKPN & Internal Control  Kepala Divisi Sistem & Prosedur  Kepala Divisi Biro Hukum, Remedial & Anti Fraud  Kepala Divisi Legal Credit  Kepala Divisi Human Capital Management  Kepala Divisi General Affairs

3.2. Tugas dan Tanggung Jawab ALCO 1. Memantau dan memperhatikan struktur Neraca dan memaksimumkan profitabilitas. 2. Merencanakan, menetapkan dan mengendalikan sumber dan penggunaan dana Bank. 3. Menetapkan tingkat suku bunga kredit maupun pendanaan. 4. Melakukan evaluasi anggaran dan realisasi Laporan Keuangan Bank dengan memperhatikan indikator-indikator/rasio Bank 5. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang-bidang ALMA, yaitu :  Manajemen Strategi  Manajemen Likuiditas  Manajemen GAP  Manajemen ‘Pricing’ 6. Memantau dan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi mikro maupun makro seperti inflasi, nilai tukar dan perkembangan suku bunga yang dapat mempengaruhi kinerja Bank. 3.3. Rapat ALCO ALCO melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan. Setiap hasil rapat dituangkan dalam notulen atau risalah rapat yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Komite ALCO sepanjang tahun 2013 telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komite untuk membahas agenda, antara lain:  Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan bulan yang bersangkutan dengan bulan sebelumnya.  Pencapaian/realisasi target yang telah ditentukan di dalam Rencana Bisnis Bank.  Mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi dan menganalisis dampaknya terhadap posisi simpanan, kredit dan profitabilitas Bank.  Pengelolaan tingkat suku bunga baik untuk lending maupun funding. 19

Good Corporate Governance 2013    

Pengelolaan tingkat likuiditas Bank dalam rangka menjaga tingkat likuiditas yang optimum dan ketentuan Bank Indonesia. Maturity Gap Program peningkatan fee base income Mengawasi risiko-risiko likuiditas dan struktur neraca Bank.

3.4. Pelaksanaan Tugas ALCO Pelaksanaan tugas tahun 2013 sebagai berikut: 1. Menjaga tingkat profitabilitas bank pada tingkat yang sehat. 2. Menjaga pertumbuhan assets and liabilities sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. 3. Mempertahankan tingkat likuiditas Bank pada tingkat likuiditas yang sehat. 4. Peningkatan fee based income melalui diversifikasi produk/aktivitas baru. 4.

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI Merupakan Executive Committee yang berfungsi sebagai wadah penganalisa/pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan di bidang Teknologi Informasi. 4.1. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Membuat rencana strategis Teknologi Informasi (information technology strategic plan) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. 2. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi sesuai dengan PBI No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. 3. Melakukan pemantauan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi. 4. Melakukan pemantauan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam Service Level Agreement (SLA). 5. Melakukan pemantauan kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank. 6. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah manajemen risiko Teknologi Informasi. 7. Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya. 8. Melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja pengguna dan Satuan Kerja penyelenggara. 9. Melakukan evaluasi kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. 4.2. Rapat Komite Teknologi Informasi Komite Teknologi Informasi melakukan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik. 4.3. Pelaksanaan Tugas Komite Teknologi Informasi Pelaksanaan tugas Komite Teknologi Informasi di tahun 2013 sebagai berikut: 1. Membuat rencana strategis Teknologi Informasi. 2. Merumuskan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Melakukan pemantauan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi. 4. Melakukan pemantauan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam Service Level Agreement (SLA). 5. Melakukan pemantauan kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank. 20

Good Corporate Governance 2013 6. 7.

Melakukan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah manajemen risiko Teknologi Informasi. Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.

5. KOMITE KREDIT Merupakan Komite yang terdiri dari Anggota Direksi Bank dan Kepala Divisi terkait yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk memutuskan jumlah Credit Exposure Bank dalam bentuk Aktiva Produktif sesuai dengan jumlah atau limit tertentu yang telah ditetapkan. 5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit 1. Menyelenggarakan Rapat/Pertemuan untuk mengevaluasi usulan kredit dan meminta data/informasi apabila diperlukan. 2. Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan kredit, baik kredit Treasury, Financial Institution, Capital Market, Kredit Korporasi, Kredit Komersil, Kredit SME/UKM, Kredit Konsumer serta Kredit Perusahaan Pembiayaan. 3. Memastikan bahwa proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Memastikan bahwa proses pemberian kredit telah menerapkan manajemen risiko. 5.2. Rapat Komite Kredit Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kredit melakukan pertemuan berkala (mingguan) atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 5.3. Pelaksanaan Tugas Komite Kredit 1. Memberikan persetujuan terhadap usulan kredit yang diajukan. 2. Melakukan pengawasan terhadap implementasi proses pemberian kredit. 3. Memastikan pengawasan terhadap implementasi proses pemberian risiko telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang dimiliki Bank. 6. KOMITE TRANSAKSI PRODUCT ASSET & LIABILITIES Merupakan komite yang membantu Direksi dalam memberikan arahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan produk yang akan dan atau telah diterbitkan agar produk tersebut mampu bersaing dengan Bank lain. Dalam pelaksanaannya Komite wajib memperhatikan kepentingan nasabah dan Bank, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. 6.1. Tugas dan Tanggung jawab Komite Transaksi, Product Asset & Liabilities 1. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi atas pengelolaan produk asset & liabilities kepada Direksi mulai dari rencana penerbitan, pengembangan dan/ atau modifikasi produk, sampai dengan melakukan analisis/kajian terhadap existing product. 2. Mengawasi Kebijakan Produk agar dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, dan bertanggungjawab, serta mencari solusi apabila terjadi hambatan atau kendala dalam penerapannya. 3. Memantau dan mengevaluasi potensial risiko yang akan terjadi terhadap : a. Perkembangan penjualan produk dan portfolio produk b. Poin-poin pengawasan Kebijakan Produk c. Strategi Kebijakan Produk d. Portofolio Produk untuk kemudian dipergunakan sebagai masukan dan saran kepada Direksi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

21

Good Corporate Governance 2013 6.2. Rapat Komite Transaksi, Product Asset & Liabilities Komite Transaksi, Product Asset & Liabilities menyelenggarakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan (insidentil). 6.3. Pelaksanaan Tugas Komite Transaksi, Product Asset & Liabilities 1. Mengawasi implementasi kebijakan produk. 2. Melakukan pemantauan risiko potensial terhadap produk yang dimiliki oleh Bank. 7. KOMITE PERSONALIA Merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Bank dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di lndonesia. 7.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personalia 1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. 2. Mengawasi kebijakan yang berhubungan dengan karyawan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. 3. Melakukan kajian terhadap kebijakan ketenagakerjaan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan kebijakan ketenagakerjaan Bank. 4. Memantau dan mengevaluasi efektifitas setiap pegawai. 5. Memberikan masukan dan solusi untuk hambatan dan masalah yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan Bank. 7.2. Rapat Komite Personalia Rapat Komite Personalia diselenggarakan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan . 7.3. Pelaksanaan Tugas Komite Personalia 1. Memberikan berbagai masukan yang diperlukan terhadap perumusan kebijakan ketenagakerjaan Bank. 2. Melakukan pengawasan implementasi kebijakan terkait dengan karyawan. 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan Bank. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas pegawai. 8. KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA Merupakan Komite yang membantu Direksi dalam hal memberikan masukan untuk hal-hal penting dan relevan dalam perumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta memberikan persetujuan untuk setiap pengadaan barang dan jasa. 8.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa 1. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan terkait pengadaan barang dan jasa dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. 2. Memberikan persetujuan terhadap pengajuan pengadaan barang dan jasa. 3. Mengajukan persetujuan kepada Dewan Komisaris terhadap pengadaan barang/dan jasa dengan nilai/harga minimum sesuai yang diatur di Anggaran Dasar Perseroan. 4. Memberikan masukan kepada Direksi hal-hal penting dan relevan dalam perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa, sehingga proses Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, obyektif, efektif dan efisien. 22

Good Corporate Governance 2013 8.2. Rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa Rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa diselenggarakan minimal sekali dalam 2 (dua) bulan dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota. 8.3. Pelaksanan Tugas Komite Pengadaan Barang dan Jasa 1. Memberikan persetujuan terhadap pengajuan pengadaan barang dan jasa Bank. 2. Mengajukan usulan untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris terhadap pengadaan barang dan jasa yang memerlukan persetujuan kepada Dewan Komisaris. 3. Memberikan masukan kepada Direksi terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa Bank. 9. SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY) Sebagai perusahaan publik, Bank harus membangun dan memelihara komunikasi dengan regulator, kalangan pasar modal, investor maupun masyarakat umum. Hal ini dilakukan dalam rangka keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip GCG dan dalam rangka citra publik terhadap Bank. Sejalan dengan persyaratan ketentuan tentang keterbukaan informasi perusahaan, Bank telah menunjuk Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatan publikasi mengenai aktifitas Bank dan memelihara kewajaran, konsistensi dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memonitor kepatuhan Bank terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal serta sebagai penghubung antara Bank Victoria dengan stakeholders. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting untuk memastikan aspek keterbukaan dari Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Tugas dan tanggung jawab pokok Sekretaris Perusahaan meliputi komunikasi internal dan eksternal serta hubungan kesekretariatan pimpinan perusahaan. Profil Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ruly Dwi Rahayu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 021/SK-DIR/01/13 tanggal 31 Januari 2013 efektif sejak tanggal 01 Februari 2013. Beliau adalah seorang Warga Negara Indonesia, memulai karir di Bank sejak tahun 1991-1995 sebagai Staff Auditor Bank Panin, Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank Victoria (1995-2006), Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Victoria (2006-2011), Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank Victoria (2011), Sarjana Kimia Universitas Indonesia (1990). Riwayat Jabatan Ruly Dwi Rahayu Jabatan

Waktu

Sekretaris Perusahaan Bank Victoria Kepala Divisi Manajemen Risiko

2013 - saat ini 2011 - 2013

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Victoria

2006 - 2011

Kepala Satuan Kerja Audit Intern Bank Victoria

1995 - 2006

Staf Auditor PT Bank Panin

1991 - 1995

Tugas Sekretaris Perusahaan 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 23

Good Corporate Governance 2013 4.

Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan LK serta masyarakat.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 1 kali 2. Melaksanakan Public Expose sebanyak 1 kali 3. Melaksanakan Public Expose penerbitan obligasi sebanyak 1 kali 4. Melaksanakan Press Conference sebanyak 3 kali 5. Melaksanakan Analyst Meeting sebanyak 2 kali 6. Menangani beberapa kali wawancara dan liputan terkait dengan Direktur Utama Bank Victoria. IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak–pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Selama periode tahun 2013, tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan baik kepada Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Pejabat Operasional Bank. Pembuatan Pedoman Code of Conduct Bank Victoria menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Bank sebagaimana tercantum dalam Code of Conduct. Dalam konteks tersebut, Bank Victoria telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika. Bank Victoria mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Code of Conduct. Code of Conduct merupakan pedoman tertulis yang merupakan panduan nilai-nilai etika/moral yang dituntut dari segenap individu yang berhubungan dengan bisnis dan pola perilaku sesuai dengan budaya Bank Victoria. Bank memiliki Standar Etika Perusahaan atau Code of Conduct (COC), yang merupakan salah satu bentuk komitmen Bank atas implementasi GCG dan merupakan sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Bank dan etika kerja karyawan Bank yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Bank dalam mencapai visi dan misinya. COC berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Bank, Entitas Anak dan afiliasi di bawah pengendalian, pemegang saham (investor) serta seluruh stakeholders atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Bank dan juga berfungsi sebagai dasar pelaksanaan proses pengambilan keputusan. Penyampaian informasi/sosialisasi COC dilakukan melaui Portal Bank (intranet) untuk karyawan. 24

Good Corporate Governance 2013 Isi Code of Conduct Code of Conduct berisikan komitmen perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan yang merupakan perwujudan dari etika bisnis dan etika kerja bagi Insan Bank Victoria. Sebagai sebuah etika perilaku, diharapkan tercipta perilaku yang ideal yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Bank Victoria sehingga menjadi budaya kerja. Code of Conduct terdiri dari 11 Bab sebagai berikut: Bab

Keterangan

I

Sikap dan Perilaku Penting bagi Bank untuk mendapatkan citra yang baik dan terhormat dalam masyarakat. Citra yang baik itu dapat dibentuk oleh cara kita melayani keluar kepada nasabah, calon nasabah, relasi, rekanan dan sama pentingnya, adalah cara pelayanan kita ke dalam diantara sesama karyawan sendiri. Sikap dan perilaku dalam pelayanan keluar dan kedalam sangatlah menentukan dan berdampak luas. Bank Victoria telah memiliki standar sikap dan perilaku yang baik untuk seluruh karyawan Bank Victoria. Penanganan Informasi dan Data Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank akan meminta atau mewajibkan nasabahnya untuk memberikan informasi dan data keuangan, manajemen ataupun pribadi. Bank mempunyai tanggung jawab untuk tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan nasabah kepada Bank, walaupun selain informasi data nasabah, perusahaan juga memiliki informasi internal yang bersifat rahasia. Bank berkepentingan agar semua informasi internal demikian terjaga kerahasiaannya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang dapat berakibat merugikan kepentingan perusahaan Penggunaan Peralatan dan Fasilitas Bank Semua fasilitas dan peralatan Bank hanya digunakan untuk pelaksanaan tugas Bank. Setiap karyawan dilarang untuk menggunakan semua fasilitas dan peralatan Bank untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga. Hubungan dengan Nasabah dan Calon Nasabah Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa Bank, karyawan Bank yang bertugas harus senantiasa memperhatikan kepentingan perusahaan dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan calon nasabah atau nasabah. Hubungan dengan Rekanan dan Calon Rekanan Dalam melakukan kegiatan memasarkan produk dan jasa Bank, karyawan Bank yang bertugas harus senantiasa memperhatikan kepentingan perusahaan dengan tetap menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan calon nasabah atau nasabah. Hubungan dengan Karyawan dan Antar Karyawan Setiap karyawan yang terlibat dalam keputusan penerimaan karyawan baru harus mendasarkan keputusan tersebut semata-mata pada penilaian atas kemampuan calon karyawan dalam memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Hubungan Keluarga Semua keputusan yang menyangkut penilaian terhadap karyawan, nasabah dan rekanan harus semata-mata didasarkan pertimbangan yang obyektif dengan persyaratan yang berlaku di perusahaan. Karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan lain di Bank, harus melaporkan hubungan kekerabatan tersebut kepada bagian Human Resource Kantor Pusat atau Business Unit terkait. Hal ini dilakukan agar pihak Human Resource dapat mengatur posisi masingmasing karyawan tidak saling menimbulkan benturan kepentingan. Kepentingan Pribadi dalam bidang Keuangan diluar Perusahaan Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi yang diperolehnya karena jabatannya di Bank, sedangkan informasi tersebut bukan merupakan informasi umum. Pencucian Uang (Money Laundering) Bank sebagai bagian dari Industri perbankan dan merupakan lembaga kepercayaan, sangat menyadari arti penting nilai kejujuran dalam usahanya. Oleh karena itu seluruh aktifitas kerjanya haruslah berdasarkan nilai kejujuran. Untuk itu setiap karyawan harus berperan aktif dalam menjaga reputasi perusahaan dengan menolak transaksi yang diduga dapat mengakibatkan proses pencucian uang.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

25

Good Corporate Governance 2013 Bab

Keterangan

X

Aktivitas Berpolitik Karyawan Bank tidak dilarang dan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di Republik Indonesia ini. Namun demikian karyawan tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan Bank untuk melakukan aktivitas politiknya Lain-lain Penegasan terhadap Karyawan untuk memahami kebijakan dan mentaati dalam penerapannya terhadap kebijakan Code of Conduct sesuai dengan etika dan peraturan yang telah ditetapkan.

XI

Pengungkapan Code of Conduct Code of Conduct diungkapkan dan/atau disebarkan kepada semua karyawan Bank melalui media internal Bank yang dapat diakses oleh semua karyawan dengan mudah setiap saat. Secara periodik, segenap karyawan disampaikan tentang etika bisnis untuk dapat dilaksanakan secara tertib melalui media Memo dan/atau Surat dari Direksi ataupun Divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola etika bisnis. Selain itu, pengungkapan Code of Conduct juga diungkapkan dan/atau disebarkan melalui berbagai pembagian buku saku yang harus dipelajari dan dilaksanakan oleh setiap karyawan. Upaya Penerapan dan Penegakan Code of Conduct Code of Conduct Bank Victoria berlaku bagi segenap Insan Bank Victoria mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis Bank Victoria. Keberhasilan penerapan Code of Conduct merupakan tanggung jawab dari seluruh Pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu segenap Pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Code of Conduct kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing masing. Setiap insan Bank Victoria memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Code of Conduct dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawab insan Bank Victoria adalah menyangkut kesediaan insan Bank Victoria untuk melaporkan setiap tindakan pegawai lain atau rekan kerja yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Code of Conduct dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme Whistleblowing System. Bank Victoria senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank Victoria mengenai Code of Conduct melalui pelatihan, pelaksanaan induction untuk karyawan baru serta pengingatan melalui forumforum pelatihan yang melibatkan pihak eksternal. Bank Victoria memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman Code of Conduct. Sedangkan bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Bank dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Nilai-nilai Budaya Bank Victoria Untuk lebih mendukung pencapaian Visi dan penerapan Misi, dalam aktivitas operasional perusahaan, maka Bank Victoria juga telah menetapkan nilai-nilai budaya perusahaan (Core Values) sebagai dasar budaya perusahaan (corporate culture) yang diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi seluruh karyawan Bank tanpa terkecuali. Adapun Nilai-Nilai Budaya Perusahaan yang disepakati dan dianut oleh seluruh karyawan Bank dapat disingkat D-A-H-S-Y-A-T. Penjabaran dari DAHSYAT tersebut adalah sebagai berikut : Discipline

Accountable

Honest

Seluruh karyawan Bank tanpa terkecuali harus memiliki sikap disiplin yang tinggi baik disiplin terhadap waktu, target kerja, pengendalian biaya dan lain-lain Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance yang berkesinambungan, seluruh karyawan tugas dan tanggung jawab yang spesifik terhadap bidang tugas-nya masing-masing. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas terhadap atasan (supervisor) dari karyawan terkait, namun juga harus memiliki tanggung jawab kepada seluruh stakeholders dari Bank Victoria (tanggung jawab publik). Kejujuran menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi setiap perusahaan, terlebih perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan seperti bank 26

Good Corporate Governance 2013 Solid Sustain Youthful Spirit Accurate

Trust

V

Kekompakkan dalam arti positif antar bagian/divisi menjadi syarat mutlak untuk dapat menjaga pertumbuhan bisnis dari Bank yang berkesinambungan (sustainable growth). Seiring dengan era globalisasi dan juga perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis saat ini, semangat/jiwa muda dalam setiap kepribadian karyawan Bank Victoria menjadi keharusan agar Bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan dan juga perusahaan terbuka, keakurasian data terkait dengan penyebaran informasi baik formal maupun informal sudah menjadi suatu kewajiban dari Bank untuk dipenuhi. Bank merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah untuk menyimpan dana, untuk itu unsur trust (kepercayaan) wajib menjadi nilai budaya yang harus melekat pada seluruh karyawan Bank Victoria.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Bank Victoria secara terus menerus meningkatkan perannya dalam penerapan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dalam Bank terbudaya untuk patuh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank, sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, Bank wajib memiliki Direktur yang mempunyai Fungsi Kepatuhan dan membentuk Divisi Kepatuhan. Kepatuhan Bank Victoria terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank Victoria telah melakukan berbagai langkah sebagai berikut: 1. Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan membuat langkah-langkah upaya perbaikan/penyempurnaan prosedur kepatuhan (compliance procedure), Standar Operasional Prosedur (SOP), penyesuaian pedoman intern Bank dan lain-lain melalui pengujian kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melakukan pemantauan dan menjaga agar kegiatan usaha Bank Victoria telah sesuai dengan prosedur kepatuhan (compliance procedure) dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; 3. Melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank Victoria untuk mematuhi perjanjian/komitmen yang dibuat Bank Victoria dengan Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang serta melaporkannya secara berkala kepada Bank Indonesia. Efektivitas Fungsi Kepatuhan Pelaksanaan penerapan fungsi Kepatuhan Bank berjalan secara efektif, hal tersebut dapat dilihat dari: 1. Tersedianya Kebijakan intern dan ekstern yang memadai dalam melakukan kegiatan usaha Bank; 2. Terdapat penyempurnaan dan pengembangan untuk memastikan penerapan kebijakan berjalan secara efektif dan sesuai dengan best practice terkini; 3. Terdapat langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memitigasi risiko dalam penerapan kebijakan terkait kegiatan usaha Bank. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2013 Sepanjang tahun 2013, Fungsi Kepatuhan telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Melakukan review dan update terhadap Pedoman Kerja Kepatuhan sehingga Pedoman yang digunakan dapat mencerminkan semua aspek yang dapat meningkatkan kinerja kepatuhan Bank. 2. Melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan lembaga otoritas lainnya. 3. Melakukan review terhadap Kebijakan/Aktivitas/Produk Baru agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selalu update dengan ketentuan terkini. 4. Melakukan pemantauan prinsip kehati-hatian dan kajian terhadap penyediaan dana (kredit & treasury); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta Kinerja Bank melalui rasio-rasio keuangan. 27

Good Corporate Governance 2013 5. 6.

Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan pemeriksaan dan reminder kewajiban pelaporan Bank kepada seluruh Unit Kerja terkait. Membuat dan menyiapkan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu dan informative untuk disampaikan kepada pihak terkait.

Kesesuaian Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kerja telah tersedia dan lengkap pada seluruh unit kantor Bank Victoria. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko selalu memantau peraturan dan atau perundangan yang terbaru yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan internal Bank, sehingga peraturan yang ada tetap up to date. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan tetap melakukan peninjauan ulang (review) terhadap Pedoman Perusahaan, SOP, dan sistem dan prosedur lainnya untuk tetap dikinikan minimal 2 (dua) tahun sekali atau dengan frekuensi yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan serta disampaikan secara lengkap dan menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi. Dalam penyampaian kebijakan dimaksud, Direksi tetap mengkomunikasikan yang dituangkan dalam Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Instruksi, Buku Pedoman, SOP dan kebijakan strategis yang tertuang dalam rencana bisnis kepada setiap lini organisasi. Langkah-langkah Mewujudkan Budaya Kepatuhan Upaya dan strategi dalam mewujudkan budaya kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah–langkah sebagai berikut: 1. Setiap terdapat kebijakan/peraturan baru yang dikeluarkan oleh regulator, fungsi kepatuhan mengirimkan salinan kebijakan/peraturan tersebut kepada pihak yang berkepentingan agar dapat diketahui. 2. Setiap terdapat kebijakan/peraturan baru yang dikeluarkan oleh regulator, fungsi kepatuhan mengunggah kebijakan/peraturan baru tersebut di intranet Bank Victoria. 3. Merekap seluruh laporan di Bank untuk memastikan Bank memenuhi seluruh laporan yang dipersyaratkan. 4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan Komite-Komite, baik Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris maupun Komite yang di bawah Direksi. 5. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap temuan-temuan dari Bank Indonesia dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. VI

AUDIT INTERNAL Fungsi Audit Internal di Bank Victoria dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI dipimpin oleh seorang Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. SKAI merupakan unit kerja independen yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris. SKAI memiliki akses yang tidak terbatas terhadap aktivitas Bank Victoria. SKAI merupakan mitra manajemen dalam mewujudkan implementasi GCG di lingkungan Bank dan dituntut untuk selalu dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen Bank Victoria. Pedoman SKAI Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Internal Audit Charter yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 056/SK-DIR/03/13. Internal Audit Charter Bank juga telah disampaikan kepada regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan yang dikirimkan melalui surat No.063/DIR-EKS/04/13 tertanggal 24 April 2013 dan Bank Indonesia melalui surat No.056/DIR-EKS/04/13 tertanggal 17 April 2013.

28

Good Corporate Governance 2013 Selain sebagai pedoman kerja, Internal Audit Charter juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi SKAI, Oleh karena itu, Internal Audit Charter juga disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Bank. Pelaksanaan Audit Internal di Bank Victoria berbasis risiko (Risk Based Internal Audit). Isi dari Internal Audit Charter: 1. Misi Audit Intern Bank. 2. Mekanisme Pengendalian Umum. 3. Ruang Lingkup Pengendalian Intern dan Pekerjaan Audit Intern dalam Hubungannya dengan Struktur Pengendalian Intern Bank. 4. Kedudukan SKAI dengan Manajemen dan Dewan Komisaris. Kode Etik Auditor Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, selain mematuhi Code of Conduct yang berlaku secara umum, SPI juga memiliki Kode Etik Auditor yang tercantum di dalam Internal Audit Charter. Kode Etik Auditor Bank Victoria adalah: 1. Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, obyektif dan bertanggung jawab. 2. Memiliki dedikasi tinggi. 3. Tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya. 4. Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Terus meningkatkan kemampuan profesional. Profil Kepala SKAI Sejak Agustus 2006 Audit Internal Bank dijabat oleh Djoko Soendjojo melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/08/06 tanggal 01 Agustus 2006. Seorang Warga Negara Indonesia, memulai karir di Bank Victoria, sebagai Kepala Seksi Manajemen Risiko tanggal 3 Januari 2005 dan pernah bertugas sebagai Kepala Bagian Financial Control (Perencanaan & Pengawasan Keuangan) tanggal 1 Desember 2005. Pengalaman pekerjaan sebelumnya adalah Staf Senior Keuangan dan Custody di Tim Likuidasi PT. Bank Prasida Utama - Jakarta, Staf Senior Administrasi BBO-BBKU di BPPN - Jakarta, Staf Senior Akuntansi dan Keuangan PT. Bank Alfa, Kantor Pusat. Meraih gelar sarjana Akuntansi tahun 1993 dari STIE Malangkucecwara Malang. Jumlah Personil SKAI Jumlah personil di SKAI berjumlah 11 orang yang pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam menjalankan tugas SKAI. Pengembangan Kompetensi SKAI tahun 2013 Dalam pengembangan karyawan SKAI, selama tahun 2013 telah dilakukan peningkatan kualitas kerja tim audit dengan melaksanakan training dan pelatihan baik internal maupun eksternal. Training dan pelatihan internal tersebut dilakukan dengan cara diskusi diantara Kepala SKAI, Direksi dan para auditor terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal Bank. Sedangkan training dan pelatihan secara eksternal dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan dan training yang diselenggarakan oleh pihak lain sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Pelatihan Ujian Management Sertifikasi Management Level 1 Proses review Penilaian Risiko dan Persiapan Pelaporan Proses Penilaian Modal Didasarkan Profil Risiko (ICAAP) Good Corporate Governance Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan Risk Based Internal Audit Laporan Bank Umum 7 Habits

Tanggal Penyelenggaraan 16 Februari 2013 20-21 Februari 2013 21 Januari 2013 02 dan 23 Maret 2013 02 Maret 2013 04-05 Mei 2013 11 dan 18 Mei 2013 07 September 2013 29

Good Corporate Governance 2013 No

Nama Pelatihan

9 10 11 12

KPMM dan Cara Perhitungan Risiko Work With Passion Advance Treasury Analisa Kredit dan Laporan Keuangan

13

Investment and Liquidity Management

Tanggal Penyelenggaraan 14 dan 21 September 2013 16 November 2013 16 November 2013 30 November & 07 Desember 2013 07 Desember 2013

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI SKAI berperan memastikan dan memberikan konsultasi yang independen dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis. Tugas dan tanggung jawab SKAI antara lain meliputi:  Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.  Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntasi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.  Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.  Menyusun Internal Audit Charter untuk disampaikan pada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.  Menyusun dan melakukan pembaharuan pedoman kerja, sistem dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.  Menyusun Program kerja Audit Tahunan (PKAT) termasuk anggarannya serta pelaksanaan, penilaian, pelaporan dan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.  Mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama.  Melakukan pengujian kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern untuk membantu pencegahan fraud.  Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola.  Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.  Berkoordinasi dengan komite audit.  Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Pelaksanaan Kegiatan SKAI Tahun 2013 Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2013 sebagai berikut: 1. Melakukan peningkatan kualitas kerja tim audit dengan training dan pelatihan, baik internal maupun eksternal. 2. Melakukan pemeriksaan operasional kantor-kantor Bank yang meliputi Perkreditan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Penerapan APU dan PPT dan Know Your Customer (KYC), Teller & Uang Tunai, Security, Service Excellence, Laporan Keuangan, Gedung & Inventaris, dan lain-lain. 3. Melakukan pemeriksaan Divisi sebanyak 26 Divisi dari 26 Divisi yang direncanakan atau sebesar 100%. 4. Melakukan pemeriksaan sebanyak 96 kantor dari 96 kantor yang direncanakan atau sebesar 100%. 5. Melakukan pemeriksaan khusus, yaitu: a. Cash Count Sepanjang tahun 2013, SKAI telah melakukan 194 (seratus sembilan puluh empat) cash count atas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas Bank Victoria. b.

Audit Investigasi Selama tahun 2013, SKAI telah melakukan audit investigasi, yaitu sebagai berikut: 1. Memo Intern No.008/SKAI-DIR/07/13 tanggal 04 Juli 2013 perihal Selisih Kurang Uang Kas dalam Khasanah di Kantor Kas Asemka tanggal 04 Juli 2013. 2. Memo Intern No.033/SKAI-DIR/12/13 Tanggal 27 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan pada Custodian berupa Cover Note, Sertifikat, dan Akta Fidusia. 30

Good Corporate Governance 2013 3.

c.

Memo Intern No.034/SKAI-DIR/12/13 Tanggal 27 Desember 2013 perihal Selisih Kurang Uang Kas Teller pada akhir hari, tanggal 24 Desember 2013 di Kantor Cabang Cideng.

Pemeriksaan Jaminan BPKB Perusahaan Multi Finance. SKAI juga telah melakukan pemeriksaan jaminan BPKB di perusahaan Multi Finance, sebagai berikut: 1. Memo Intern No.022/SKAI-DIR/03/13 tanggal 20 Maret 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan BPKB Kredit atas nama PT. Bima Multi Finance. 2. Memo Intern No.050/SKAI-DIR/04/13 tanggal 29 April 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan BPKB Kredit atas nama PT. Mega Auto Finance (PT. MAF). 3. Memo Intern No.051/SKAI-DIR/04/13 tanggal 29 April 2013 Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan BPKB Kredit atas nama PT. Mega Central Finance (PT. MCF). 4. Memo Intern No.006/SKAI-DIR/12/13 tanggal 09 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan BPKB Kredit atas nama PT. Kencana Internusa Artha Finance (PT. KITA Finance) Cabang Surabaya. 5. Memo Intern No.008/SKAI-DIR/12/13 tanggal 10 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Jaminan BPKB Kredit atas nama PT. Kencana Internusa Artha Finance (PT. KITA Finance) Cabang Bandung.

Hasil Temuan Audit Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan oleh auditee kepada Kepala SKAI, yang kemudian dievaluasi untuk menetapkan apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan “selesai ditindaklanjuti” dan diinformasikan kepada auditee dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus “pending item” diminta untuk diselesaikan oleh auditee dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala SKAI kepada Direksi. VII AUDIT EKSTERNAL Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank Victoria tahun buku 2013 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihanya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Dalam penggunaan Auditor Eksternal, Bank Victoria mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Bank Victoria selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Audit Laporan Keuangan Bank Victoria tahun 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut dilakukan oleh Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

31

Good Corporate Governance 2013 Tahun 2013 2012 2011

Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara Tjahjadi & Tamara Tjahjadi & Tamara

Nilai Kontrak (Rp) 400.000.000 375.000.000 300.000.000

Nama Akuntan (Perorangan)

Nomor Izin Akuntan Publik

Junarto Tjahjadi Junarto Tjahjadi Junarto Tjahjadi

AP. 0168 AP. 0168 AP. 0168

98

Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan secara efektif. KAP telah melaksanakan general audit terhadap Laporan Keuangan Bank Victoria. Laporan Hasil Audit dan Management Letter telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Victoria sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah terlambat untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

VIII MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN Perkembangan bisnis yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan menyebabkan lingkungan perbankan selalu berubah, dinamis, kompleks, dan terdiversifikasi. Faktor-faktor perubahan lingkungan tersebut antara lain semakin tingginya tuntutan stakeholders terhadap GCG, selain deregulasi dan perkembangan yang pesat juga mempengaruhi perubahan lingkungan perbankan. Untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis perbankan yang dinamis, maka Bank Victoria menerapkan manajemen risiko sebagai konsep strategis. Penerapan manajemen risiko pada Bank Victoria mengacu pada penerapan Basel dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Perubahan Atas PBI No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan Atas SE BI No. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan penerapan manajemen risiko. Penerapan Manajemen Risiko Penerapan manajemen risiko Bank Victoria bertujuan untuk menjaga sustainable growth Bank dalam menghadapi persaingan bisnis, gejolak ekonomi, serta ancaman-ancaman eksternal lainnya. Guna menjaga hal tersebut, penerapan manajemen risiko Bank Victoria dilaksanakan secara prudent dan konsisten, serta senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, selain framework manajemen risiko yang terdapat dalam 4 pilar penerapan manajemen risiko yang meliputi: 1.

2.

3.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi turut andil dalam efektivitas penerapan manajemen risiko, diantaranya melalui persetujuan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas, seperti pembentukan Komite-Komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang komprehensif disusun untuk mendukung implementasi manajemen risiko yang efektif. Adapun Kebijakan Manajemen Risiko di Bank Victoria mengacu kepada ketentuan atau peraturan yang berlaku. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. 32

Good Corporate Governance 2013

4.

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko terhadap 8 jenis risiko yang dikelola dengan dukungan yang memadai dari sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang efektif adalah tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional, satuan kerja pendukung, serta Satuan Kerja Audit Intern. Dalam melaksanakan sistem pengendalian intern, Bank Victoria mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip pemisahan fungsi (four eyes principle) yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

Selama 2013, Bank telah melakukan usaha perbaikan dan mitigasi terhadap potensi risiko-risiko yang bisa merugikan Bank, baik di bidang risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Implementasi Basel II Bank Victoria Dalam pelaksanaan implementasi Basel II di Bank Victoria, Bank selalu berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak regulator, yaitu Bank Indonesia. Peraturan dan ketentuan tersebut menjadi arahan atau guidance bagi Bank dalam menerapkan Basel II. Penerapan Basel II yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut: Pemenuhan terhadap Pilar 1, yaitu Minimum Capital Requirement, dimana dalam pelaksanaannya Bank mengarah atau mengacu kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan rasio KPMM Bank minimal 8%.

Credit Risk

Market Risk

Operational Risk

Risiko kerugian karena debitur/counterparty gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati

Risiko kerugian dari posisi dalam on dan off balance sheet yang timbul karena perubahan faktor pasar (suku bunga dan nilai tukar)

Risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang disebabkan faktor kelemahan atau kegagalan proses internal, SDM, sistem dan kejadian eksternal

Risiko Kredit Pendekatan standar sesuai dengan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 19 Februari 2010 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Risiko Pasar Model standar sesuai dengan SE BI No. 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 tentang Perubahan Atas SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 Perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Risiko Operasional Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Pemenuhan terhadap Pilar 2, yaitu Supervisory Review Process dan disebut sebagai Individual Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), dimana dalam pelaksanaannya Bank merujuk atau mengacu kepada ketentuan PBI No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum 33

Good Corporate Governance 2013 dan Surat Edaran Ekstern No. 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2013 tentang KPMM Sesuai Profil Risiko dan pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) yang menjelaskan proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank dan menghitung kecukupan modal Bank terhadap risiko-risiko yang belum sepenuhnya dapat diukur dalam Pilar 1. Selanjutnya, pemenuhan terhadap Pilar 3, yaitu Market Discipline, dimana dalam pelaksanaannya Bank merujuk atau mengacu kepada ketentuan PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE BI No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia. Kebijakan Manajemen Risiko Secara umum, kebijakan manajemen risiko yang diterapkan Bank Victoria adalah sebagai berikut: 1. Penetapan risiko terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan; 2. Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; 3. Penetapan data yang dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi manajemen risiko; 4. Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang, termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dan Komisaris; 5. Penetapan peringkat profil Risiko; 6. Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, seperti Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; 7. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi Bank, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna dan tepat waktu; 8. Kebijakan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan atau business continuity management) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan, termasuk rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) dan rencana kontinjensi (contingency plan). Struktur Organisasi Manajemen Risiko Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Direksi Bank telah menetapkan struktur organisasi yang disusun dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab terkait penerapan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas produk, tingkat risiko yang akan diambil Bank dan selaras dengan rencana strategis Bank. Adapun struktur organisasi manajemen risiko Bank Victoria yang telah dibentuk adalah Komite Pemantau Risiko yang salah satu fungsinya adalah turut membantu pekerjaan Komisaris dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Asset & Liabilities Committee yang merupakan Komite eksekutif di bawah Direksi, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko yang merupakan satuan kerja independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional Bank. Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko Sejak 5 Februari 2013, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dijabat oleh Hermawan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/SK-DIR/05/13. Seorang Warga Negara Indonesia, memulai karir di Bank Victoria sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko tanggal 4 Maret 2013 dan pernah bertugas sebagai Sekretaris ALCO. Meraih gelar Diploma III dari Akademi Borobudur, Jakarta (1992), Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Indonesia, Jakarta (1995), dan Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Labora, Jakarta (1997). 34

Good Corporate Governance 2013 Profil Risiko Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dari Regulator terkait penerapan manajemen risiko, Bank Victoria menyusun laporan profil risiko triwulanan secara self assessment dan sesuai SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan Atas SE BI No. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang juga merupakan salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (risk based bank rating), sebagaimana diatur dalam SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Profil Risiko Bank Victoria terdiri dari Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dari 8 risiko yang dimiliki, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Penilaian peringkat pada Risiko Inheren, yaitu peringkat 1 (low), peringkat 2 (low to moderate), peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to high), dan peringkat 5 (high). Sedangkan, untuk peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, yaitu peringkat 1 (strong), peringkat 2 (satisfactory), peringkat 3 (fair), peringkat 4 (marginal), dan peringkat 5 (unsatisfactory). Penilaian pada masing-masing risiko, baik yang melekat pada aktivitas fungsional maupun dalam Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang terdiri dari Tata Kelola Risiko, Kerangka Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, SDM, MIS, dan Pengendalian Risiko, dinilai dan diperingkat sesuai batasan risiko dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis, serta kemampuan dalam mengambil risiko yang kemudian dianalisa terutama pada eksposur risiko yang signifikan atau yang bersifat material sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Berdasarkan hasil penilaian Bank sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan bank, maka Profil Risiko Bank Victoria Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Tingkat risiko inheren mempunyai peringkat komposit Low to Moderate (2) 2. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko mempunyai peringkat komposit Satisfactory (2) Sertifikasi Manajemen Risiko Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, peranan kualitas SDM Bank Victoria menjadi sangat penting sehingga peningkatan kualitas SDM dalam mengelola risiko terus dilakukan. Usaha tersebut antara lain diwujudkan dengan mengikutsertakan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank Victoria untuk memperoleh sertifikasi manajemen risiko. Jumlah Sertifikasi Manajemen Risiko 2013 Level

Dewan Komisaris

Direksi

I II III IV V Total

1 3 4

6 6

Pejabat Eksekutif 5 3 4 21 33

Lainnya 195 26 16 237

Enterprise Risk Management (ERM) Persaingan perbankan di masa yang akan datang menjadi tantangan tersendiri untuk Bank dalam berkompetisi dan mencapai sasaran. Oleh karena itu, Bank berupaya menerapkan ERM yang diharapkan dapat meningkatkan nilai stakeholders. ERM merupakan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan peluang. ERM juga merupakan proses pengelolaan yang mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko yang memungkinkan adanya proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen itu sendiri. 35

Good Corporate Governance 2013 IX

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE) Bank Victoria memiliki kebijakan dan prosedur yang tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dalam bentuk Kebijakan Perkeditan Bank (KPB), Standard Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, dan Surat Edaran Direksi. Dalam rangka penyediaan dana dimaksud, Bank Victoria tidak pernah melanggar dan/atau pelanggaran BMPK sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Selama tahun 2013, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada Bank, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur hal tersebut. Bank juga senantiasa melakukan diskonsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau industri untuk meminimalisasi risiko.

X

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPOPRAN INTERNAL Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Victoria mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank. Bank Victoria telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan maupun laporan lainnya. Akses Informasi dan Data Perusahaan Bank Victoria telah menyediakan informasi kepada stakeholders yang memungkinkan stakeholders menggunakan haknya. Penyebaran informasi Bank antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut. 1.

2. 3.

Media elektronik seperti situs dan email ([email protected]) untuk menyampaikan informasi yang relevan termasuk laporan tahunan. Stakeholders yang ingin mendapatkan informasi Perusahaan secara berkala melalui email tersebut dapat mendaftarkan identitas dan alamat email pada mailing list melalui situs Perusahaan (www.victoriabank.co.id). Dalam situs Perusahaan juga telah tersedia bagian khusus informasi Pemegang saham, berbagai laporan dan publikasi yang dengan mudah dapat diunduh oleh stakeholders. Informasi mengenai perkembangan harga saham Bank Victoria dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) Informasi melalui media lainnya, antara lain email, majalah/bulletin internal, poster dan banner.

Informasi-informasi yang disajikan dalam situs senantiasa diperbaharui secara berkala. Shares Option Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan 31 Desember 2013, Bank Victoria tidak melakukan shares option. Buy Back Share dan Buy Back Obligasi Bank Buy Back Shares atau Buy Back obligasi adalah upaya Bank untuk mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan 31 Desember 2013, tidak terdapat buy back shares maupun buy back obligasi yang dilakukan oleh Bank. 36

Good Corporate Governance 2013 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Selama Tahun 2013: Uraian Gaji pegawai tertinggi dan terendah Gaji Direksi tertinggi dan terendah Gaji Komisaris tertinggi dan terendah Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi

Rasio 1:15 1:1.5 1:3 1:2.5

Penyimpangan Internal (Internal Fraud) Penyimpangan internal adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Selama tahun 2013 tidak terjadi penyimpangan pada Bank Victoria, secara detil sebagai berikut: Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh PEGAWAI TETAP

PENGURUS Internal Fraud dalam 1 tahun

Total Fraud

PEGAWAI TIDAK TETAP

Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

Tahun Sebelumnya

Tahun Berjalan

-

-

-

-

-

-

Telah Diselesaikan

-

-

-

Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank

-

-

-

-

Belum Diupayakan Penyelesaiannya

-

-

-

-

-

-

-

Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum

-

-

-

Hubungan (Komunikasi) Investor dan Media Bank Victoria berusaha membangun komunikasi dengan para stakeholders melalui berbagai media termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), publikasi Laporan Keuangan baik triwulanan maupun tahunan, menyelenggarakan public expose merupakan salah satu media yang dimanfaatkan oleh Bank Victoria, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Selain itu, Bank Victoria secara rutin memiliki situs www.victoriabank.co.id yang dapat diakses untuk memperoleh informasi lainnya. Permasalahan Hukum Berkaitan dengan karakter industri perbankan, dari waktu ke waktu Bank Victoria harus menghadapi kemungkinan terjadinya permasalahan hukum yang terjadi yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Selama tahun 2013 tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Bank. Sanksi Administartif Terdapat sejumlah denda/sanksi administratif yang diterima oleh Bank dari pihak regulator sepanjang tahun 2013 sebagai berikut:

37

Good Corporate Governance 2013 Tanggal 8 Januari 2013 14 Januari 2013 24 September 2013 8 November 2013 30 Desember 2013

Keterangan Sanksi Pemeriksaan Bank Indonesia posisi 30/06/2012 Denda CTP Desember 2012 - Bank Indonesia Sanksi Administrasi kekurangan bayar Uang Muka PPh Psl 25 Triwulan I tahun 2013 - Pajak Denda Hasil Pemeriksaan Pajak Sanksi Kesalahan Crash Program

Nilai (dalam Rupiah) 24.600.000 4.630.000 488.241.567 6.326.935.684 18.500.000

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Bank telah mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing policy) melalui kebijakan dan mekanisme whistleblowing yang diterapkan Bank sebagai rangkaian dari kebijakan dan prosedur anti fraud. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian fraud dan mendeteksi kejadian fraud, Bank menetapkan kebijakan whistleblowing yang merupakan kebijakan terpisah dari Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Kebijakan whistleblowing merupakan bentuk komitmen Bank dalam menerapkan strategi anti fraud dan sebagai panduan bagi stakeholders dalam mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor. Bank berkewajiban menerima pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal termasuk mantan karyawan Bank. Pengaduan pelanggaran tersebut wajib diselesaikan oleh Bank baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya dengan jelas dan benar ataupun yang bersifat tanpa identitas namun disertai dengan bukti awal adanya pelanggaran. Media Pelaporan Bank Victoria menerapkan mekanisme Whistleblowing System dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui 3 media yaitu: 1. Melalui kotak surat yang ditujukan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Unit Anti fraud pada alamat Kantor Pusat Bank; 2. Melalui email resmi yang ditujukan kepada Unit Anti Fraud dengan alamat [email protected]; dan 3. Melalui saluran telepon yang ditujukan kepada Unit Khusus dengan nomor 021-5735425 dan hotline 0811 870 7646. Untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan Bank, penyampaian pengaduan pelanggaran ditujukan kepada Direktur Utama Bank dengan tembusan kepada Unit Anti Fraud, sementara untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Direksi atau bahkan Direktur Utama, ditujukan tetap kepada Direktur Utama Bank dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Unit Anti Fraud. Pengaduan pelanggaran tersebut akan dikelola oleh Unit Anti fraud sebagai unit yang berada didalam Biro Hukum & Remedial dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama serta memiliki jalur komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan mekanisme whistleblowing yang diterapkan Bank, setiap pengaduan pelanggaran akan diverifikasi oleh Unit Anti Fraud dalam laporan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris secara langsung atau melalui Kepala Divisi Biro Hukum & Remedial. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan akan diproses ke tahap investigasi sesuai jenis pengaduan dan pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila terbukti adanya pelanggaran oleh pegawai yang mengarah ke tindak pidana, maka akan dilanjutkan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai 38

Good Corporate Governance 2013 pejabat penyerah perkara. Pemantauan tindak lanjut dan penyampaian tanggapan atas pengaduan pelanggaran akan dilakukan oleh Unit Anti Fraud. Dalam rangka perlindungan terhadap pelapor (whistleblower protection), Bank akan memberikan perlindungan penuh baik untuk pihak internal maupun eksternal Bank, baik bagi pelapor maupun saksi yang berpartisipasi dalam proses investigasi, penyelidikan dan penyidikan termasuk sidang terhadap perkara yang menjadi perhatian publik. Kerahasiaan identitas pelaporan hanya dimungkinkan untuk diungkapkan apabila diperlukan dalam proses investigasi lanjutan dan untuk mematuhi hukum dalam proses penyidikan pihak berwajib. Website Bank Victoria senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal, hal ini dicerminkan dalam penyampaian sejumlah laporan dan informasi penting lainnya yang harus dimuat dalam website, Bank Victoria mengelola website www.victoriabank.co.id. Corporate Social Responsibility (CSR) Bank meyakini bahwa dengan pendekatan yang menyeluruh ini akan mendukung peran perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yaitu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab, Bank terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan tumbuh bersama masyarakat dengan menerapkan standar bisnis yang bertanggung jawab secara sosial melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan CSR Bank Victoria pada tahun 2013 meliputi kegiatan, antara lain: 1. Buka Puasa Bersama 1434 H  Panti Asuhan Putra Putri Bekasi Rp 2.500.000  Yayasan Almarjan Sawangan Rp 2.500.000 2. Donor Darah  Bank Victoria berkerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta.  Pendonor yang berhasil menyumbangkan darahnya kepada PMI sebanyak 69 kantong darah. 3. Natal Bersama  Panti asuhan dan anak cacat di Budi Luhur (Ciputat) Rp. 5.000.000. XI

RENCANA STRATEGIS Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank terkait dengan rencana strategis, Bank mempertimbangkan perkembangan perekonomian global pada umumnya dan Indonesia pada khususnya serta pencapaian kinerja Bank sebelumnya. Secara keseluruhan, Bank mentargetkan pertumbuhan yang sustainable pada kisaran 20% sampai dengan 22%, baik dari sisi aset maupun liabilities. Adapun dari sisi ekuitas, Bank secara konservatif akan menganggarkan pertumbuhan ekuitas berdasarkan akumulasi dari laba ditahan secara konsisten dan diperkirakan akan tumbuh antara 22% hingga 24% per tahunnya. Terkait penyaluran kredit Bank mentargetkan tumbuh secara sehat pada kisaran 22% sampai dengan 24%, dimana diharapkan porsi penyaluran kredit kepada UMKM dalam tiga tahun ke depan semakin bertumbuh secara positif dan dapat mencapai target minimal 20% dari total penyaluran kredit di tahun 2015. Sedangkan untuk rencana perbaikan komposisi produk giro dan tabungan (CASA) secara bertahap, maka Bank mentargetkan pertumbuhan produk CASA yang lebih besar dibandingkan dengan produk deposito untuk pertumbuhan Dana Pihak Ketiga. Sementara itu dari sisi laba/(rugi), Bank secara bertahap juga akan mentargetkan pertumbuhan pendapatan bunga yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan beban bunga. Dengan target indikator keuangan utama ini, maka diharapkan Bank dapat menjaga rasio Net

39

Good Corporate Governance 2013 Interest Margin selalu berada diatas 3%. Terkait dengan program efisiensi, maka Bank akan terus menjaga pertumbuhan biaya dibawah pertumbuhan dari pendapatan bunga bersih. Langkah-langkah Strategis yang dilakukan Bank Victoria dalam mencapai Visi dan Misi adalah: 1. Optimalisasi Kantor Cabang dan mendisiplinkan pelaksanaan Sales Process dari seluruh Kantor Cabang. 2. Memperkuat brand image dari Bank Victoria serta aktif dalam pengembangan produk dan strategi marketing. 3. Menerapkan organisasi yang efektif untuk mendukung peningkatan produktivitas. 4. Memperkuat aspek operasional, administrasi kredit serta kapasitas dari IT system. 5. Memperkuat penerapan dan pengelolaan Manajemen Risiko di seluruh aspek operasional dan bisnis Bank. C.

KESIMPULAN Dewan Komisaris senantiasa memantau pelaksanaan pengendalian intern Bank melalui evaluasi atas laporan internal audit yang disampaikan oleh Direksi. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas laporan pengendalian intern melalui Komite Audit dalam rapat internal komite secara berkala maupun rapat koordinasi Komite Audit dengan unit internal audit. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Direksi telah menunjukkan upaya serius untuk mencapai kinerja terbaik dalam merealisasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan. Kinerja Bank telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Bank telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, memiliki sistem pengendalian intern yang cukup, dan Satuan Kerja Audit Intern yang telah berjalan efektif dan independen. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, kami senantiasa memberikan saran dan masukan kepada pihak manajemen (Direksi), sebagai fungsi pengawasan terhadap operasional Bank. Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kinerja Bank Victoria tahun 2013 telah menunjukkan hasil yang baik. Bank mampu memenuhi harapan Pemegang Saham (shareholders) dengan pencapaian kinerja melampaui target Rencana Bisnis Bank (RBB). Aset Bank secara konsolidasi meningkat sebesar 33,6% menjadi Rp 19,17 triliun dari Rp 14,35 triliun di tahun 2012. Laba bersih tahun berjalan meningkat sebesar 27,8% menjadi Rp 262,64 miliar dari Rp 205,57 miliar di tahun 2012. Perkreditan Bank Victoria tahun 2013 mencapai Rp 11,08 triliun atau sebesar 118,0% dari target RBB, sedangkan dibandingkan tahun 2012 meningkat sebesar 46,1% dari Rp 7,58 triliun. Pertumbuhan ini diiringi dengan meningkatnya penyaluran perkreditan yang lebih merata ke seluruh sektor industri produktif. Bank memberikan perhatian yang tinggi atas aspek kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Bank selalu berupaya untuk menurunkan rasio kredit bermasalah atau NPL (Non Performing Loan). Hal ini ditunjukkan dengan penurunan NPL Gross Bank menjadi 0,9% di tahun 2013 dari tahun sebelumnya sebesar 2,3%. Adapun ratio NPL netto Bank di tahun 2013 yang sebesar 0,0%, juga menurun dari NPL netto tahun 2012 sebesar 1,8%. Pada tahun 2013, produk pendanaan Bank dari dana pihak ketiga tumbuh mencapai Rp 15,13 triliun atau sebesar 120,9% dari target Rencana Bisnis Bank (RBB), sedangkan dibandingkan tahun 2012 tumbuh sebesar 31,4% dari Rp 11,51 triliun. Dalam hal kinerja rasio keuangan, Bank berhasil mencapai rasio Net Interest Margin (NIM) sebesar 3,4%, meningkat dari NIM tahun 2012 sebesar 3,1%. Imbal Hasil rata-rata ekuitas (ROE) di 2013 sebesar 16,5%, Sedangkan Imbal Hasil Rata-rata Aktiva (ROA) Bank di 2013 mencapai sebesar 2,0%. Capital Adequacy Ratio 40

Good Corporate Governance 2013 (CAR) di 2013 mencapai 18,5% dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 81,6%. Dalam menjalankan layanan jasa keuangan kepada masyarakat, Bank Victoria didukung oleh 1.281 sumber daya manusia. Bank terus meningkatkan engagement pegawai melalui berbagai kegiatan, salah satunya employee gathering. Berbagai program pelatihan dan pengembangan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja pegawai. Sedangkan pada aspek pengakuan masyarakat/stakeholder atas pengelolaan bank, Bank Victoria telah mendapatkan berbagai penghargaan. Penghargaan yang diperoleh Bank tahun 2013, antara lain: 1. Infobank Award dengan predikat “Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 2012”; 2. Anugerah Perbankan Indonesia dengan predikat “Peringkat 1 – Good Corporate Governance Tahun 2012 untuk Bank Modal Inti Rp 1 Triliun - Rp 5 Triliun”; dan 3. Indonesia Banking Award dengan predikat “Best Performance Banking 2013”. Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing aspek diatas, yang tercermin dari penilaian pelaksanaan Self Assessment GCG terlampir, dengan ini menetapkan penilaian pelaksanaan GCG Bank Victoria Tahun 2013 adalah BAIK. Jakarta, 20 Mei 2014 PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

EKO RACHMANSYAH GINDO Direktur Utama

TAMUNAN Direktur Kepatuhan

41

Lampiran IV - SE BI NO. 15/15/DPNP 29 April 2013 : P e l a k s a n a a n G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e

LAPORAN 2013 PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NAMA BANK

PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK

POSISI

TAHUN 2013

INDIVIDUAL

No 1.

PERINGKAT

DEFINISI PERINGKAT

2

Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang secara umum baik, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Laporan Pelaksanaan GCG 2013 dan penerapan terhadap 11 (sebelas) aspek yang telah dituangkan dalam analisis self assessment

ASPEK

NILAI

ANALISIS

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1

Governance Structure  Jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPST tanggal 28 Juni 2013 terdiri dari 4 (empat) orang dan tidak melampaui jumlah Direksi yaitu 6 (enam) Orang.  Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta kompetensi sesuai ketentuan Bank Indonesia.  3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah independen, telah memenuhi kriteria independensi dari Peraturan Bapepam & LK.  Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi. Governance Process  Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, dengan mekanisme melalui rapat-rapat.  Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berdasarkan pada Pedoman yang telah ditetapkan serta sangat memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.  Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam proses pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.  Dalam melakukan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh KomiteKomite yang berada dibawah Dewan Komisaris. Governance Outcome  Pengarahan atau nasehat dari Dewan Komisaris telah dibahas dalam rapat dan dituangkan dalam risalah rapat;  Hasil rapat menjadi salah satu acuan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dengan tetap berpedoman pada GCG dan target dan pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.  Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan atau dituangkan dalam risalah rapat dan dimonitor secara berkesinambungan.

1

Lampiran IV - SE BI NO. 15/15/DPNP 29 April 2013 : P e l a k s a n a a n G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e

LAPORAN 2013 PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No

ASPEK

NILAI

ANALISIS

2.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1

3.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

2

Governance Structure  Jumlah anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPST tanggal 28 Juni 2013 terdiri dari 6 (enam) orang terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Business, Direktur Treasury, Direktur Operasi dan Sistem, serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.  Setiap Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris.  Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh ketentuan BI. Governance process  Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berdasarkan pada Pedoman yang telah ditetapkan dan senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinisp GCG dan ketentuan yang berlaku.  Dalam menjalankan tugasnya Direksi senantiasa memperhatikan arahan/nasehat Dewan Komisaris melalui mekanisme rapat-rapat,  Pembahasan fokus kepada rencana bisnis Bank dan pencapaiannya serta aspek-aspek yang mempengaruhi pencapaian target dimaksud.  Dalam menjalankan tugas-tugasnya Direksi dibantu oleh beberapa Komite dibawah Direksi serta Unit-Unit terkait. Governance Outcome  Pencapaian kinerja tahun 2013 menunjukan perkembangan yang sangat signifikan, kondisi ini tidak terlepas dari Rencana strategis yang telah ditetapkan dan dikomunikasikan pencapaiannya dalam rapat-rapat serta fokus kepada penerapan strategi yang telah diambil Direksi dengan arahan /nasehat Dewan Komisaris.  Bank dapat menjaga dalam pemenuhan kewajiban yang ditetapkan regulator, disisi lain tidak adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance dan kerugian bagi Bank. Governance Structure  Komposisi dan kompetensi anggota komite telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank;  Seluruh anggota Komite Bank berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite. Governance process  Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat yang profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh 2

Lampiran IV - SE BI NO. 15/15/DPNP 29 April 2013 : P e l a k s a n a a n G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e

LAPORAN 2013 PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No

ASPEK

NILAI

4.

Penanganan Benturan Kepentingan

1

5.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

1

ANALISIS Direksi kepada Dewan Komisaris;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris.  Melalui mekanisme rapat-rapat komite serta Unit-Unit terkait lainnya telah membahas berbagai hal, hasilnya dituangkan dalam risalah rapat yang akan ditindaklanjuti oleh masing Unit terkait. Governance Outcome  Masing-masing Komite, senantiasa meningkatkan peran aktifnya dalam menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dalam meeting Komite;  Hasil risalah rapat telah didokumentasi dengan baik. Governance Structure  Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penyelesaian benturan kepentingan,  Kebijakan telah mengatur secara rinci masing-masing elemen yang mengatur proses, mekanisme serta personil yang berhak bertindak dalam penyelesaiannya. Governance process  Mengutamakan tindakan pencegahan dan selalu meningkatkan budaya pembelajaran dan budaya kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Governance Outcome  Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bagi Bank Governance Structure  Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.  Proses pengankatan, pemberhentian dan atau pengunduran diri Direktur yang membawahi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan BI dan atau regulator lainnya. Governance process  Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang membawahi Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku;  Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang;  Menetapkan langkah-langkah konstruktif dalam mencegah atau memitigasi terhadap beberapa risiko yang timbul Governance Outcome  Telah melaporkan terkait tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi kepatuhan sesuai dengan kebijakan BI dan waktu yang telah ditetapkan;  Bank senantiasa sangat fokus dan peduli terkait dampak atas pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga terbentuk budaya patuh pada masing-masing unit kerja.

3

Lampiran IV - SE BI NO. 15/15/DPNP 29 April 2013 : P e l a k s a n a a n G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e

LAPORAN 2013 PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No

ASPEK

NILAI

ANALISIS Governance Structure  Struktur yang dibentuk berdasarkan kebijakan berlaku dan independen terhadap unit kerja lain;  Telah memiliki pedoman atau Standart Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) Governance process  Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank telah berjalan sesuai dan memenuhi pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan dalam SPFAIB dan SKAI telah menjalankan fungsinya secara independen dan objectif.  Melaporkan hasil Audit dan memonitor tindak lanjut penyelesaiannya.  Pelaksanaan transaksi harian secara day to day dilakukan oleh Internal Control dan memonitor tindak lanjut penyelesainya dengan segera. Governance Outcome  Laporan telah disampaikan kepada pihak terkait dan dimonitor secara berkala tindaklanjutnya;  Hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan risk based audit. Governance Structure  Penugasan audit kepada Akuntan Publik telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan; Governance process  Penunjukan Akuntan Publik telah melalui mekanisme yang diatur dalam kebijakan;  Akuntan Publik telah melakukan audit secara independen dan professional;  Akuntan Publik telah melaporkan hasil auditnya sesuai dengan waktu dan menyampaikannya kepada pihak-pihak penerima laporan hasil audit. Governance Outcome Pelaknaan audit oleh Akuntan Publik senantiasa bertindak objektif dan independen serta sesuai dan telah memenuhi persyaratan terhadap ketentuan yang berlaku. Governance Structure  Bank telah memiliki struktur yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal;  Bank telah memiliki kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas komite Governance process  Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan menyetujui kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal;  Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

6.

Penerapan Fungsi Audit Intern

2

7.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

2

8.

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

1

4

Lampiran IV - SE BI NO. 15/15/DPNP 29 April 2013 : P e l a k s a n a a n G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e

LAPORAN 2013 PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No

ASPEK

NILAI

9.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

2

10.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

1

11.

Rencana Strategis Bank

1

ANALISIS Governance Outcome  Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern Bank telah sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta risiko yang dihadapi Bank.  Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalanannya. Governance Structure  Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Governance process  Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur;  Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan large exposure dipantau dan dikaji oleh beberapa unit kerja, termasuk unit yang membawahi kepatuan. Governance Outcome  Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian yang menjadi acuan Bank dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Governance Structure  Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan tranparasi kondisi keuangan dan non keuangan;  Ban k t elah m en y u s u n L a p oran Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku Governance process  Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan.  Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Governance Outcome Bank telah menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada public melalui homepage Bank. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersebut sangat tepat waktu, lengkap dan akurat. Governance Structure  Rencana strategis Bank telah disusun Dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Governance process  Rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis Bank (business plan) disusun secara realistis dengan memperhatikan factor eksternal maupun internal, prinsip kehati-hatian serta 5

Lampiran IV - SE BI NO. 15/15/DPNP 29 April 2013 : P e l a k s a n a a n G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e

LAPORAN 2013 PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No

ASPEK

NILAI

ANALISIS disesuaikan dengan visi dan misi Bank. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank dengan elemen-elemen terkait;  Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif. Governance Outcome  Rencana dan realisasi bisnis Bank telah menunjukan dan menggambarkan pertumbuhan yang berkesinambungan;  Realisasi bisnis telah dikomukasikan dengan Direksi dan pemegang saham, sehingga terjalin komunikasi yang kondusif. 

6