Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. A. Kriteria Pihak Terkait
Transaction Policy with the Related Party of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. A. Criteria of the Related Party
Pihak Terkait adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank karena merupakan:
Related Party is a borrower and/or a group of borrower which has relationship with Bank as it constitues:
1. Pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
1. An Individual Shareholder holding 10% (ten percent) share or more of the paid up capital within Bank;
2. Pemegang saham berbentuk perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
2. A corporate shareholder/entity holding 10% (ten percent) share or more of the paid up capital within Bank;
3. Anggota Dewan Komisaris Bank.
3. A member of Board of Commissioners of Bank.
4. Anggota Direksi Bank
4. A member of Board of Directors of Bank
5. Keluarga dari pihak-pihak tersebut dalam butir 1, 2 dan 3.
5. Family of such parties as mentioned in point 1, 2 and 3.
6. Perorangan yang memiliki saham 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaanperusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.
6. An individual holding 25% (twenty five percent) share or more and/or who controls operation, supervision or decision making, either directly or indirectly, over the companies as referred to in point 2.
7. Pejabat Bank yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau perusahaan, termasuk kepala satuan kerja audit intern, akuntansi dan manajemen risiko Bank;
7. An executive officer of Bank, namely holding control on the policy and operation of Bank or company, including the head of working and internal audit unit, accounting and risk management unit of Bank;
8. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 7 di atas dengan kepemilikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan;
8. Companies in which there are interests of the parties as referred to in aforementioned point 1 up to 7 with the ownership of 10% (ten percent) shares or more of the paid up capital within company;
1
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Transaction Policy with the Related Party of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
9. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 7 walaupun pihak-pihak tersebut tidak dimiliki saham pada perusahaan dimaksud;
9. Companies in which they have power in operation, supervision or decision making as referred to in point 1 up to 7 even those parties do not have shares in the aforementioned companies;
10. Anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dan/atau apabila Bank mempengaruhi tersebut.
10. Subsidiary of Bank with Bank’s ownership of more than 25% (twenty five percent) share of the paid up capital of the company and/or if Bank holds control over such capital.
Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan peminjam yang berbentuk BUMN dan atau BUMD dikecualikan dari pengertian pihak terkait sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung Pemerintah Indonesia.
Relationship between Bank which is incorporated as a State-Owned Enterprise (SOE) or Regional-Owned Enterprise (ROE) with the borrower of a State Owned Enterprise (SOE) or Regional Owned Enterprise (ROE) is excluded from the definition of the related party to the extent that such relationship is solely based on the direct ownership of the Government of the Republic of Indonesia.
Kriteria keluarga dalam pengertian Pihak Terkait
Criteria of the family in terms of the Related Party
adalah keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut :
is the family up to second degree either lineally or collaterally, including parents in law, son/daughter in law and brother/sister in law, therefore the family shall mean including as follows:
1. Orang tua kandung/tiri/angkat, 2. Saudara kandung/tiri/angkat,
1. Biological Parents/ adoptive parents,
3. Anak kandung/tiri/angkat,
2. Biological/step/adoptive sister/brother,
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat,
3. Biological/step/adoptive son/daughter,
5. Cucu kandung/tiri/angkat,
4. Biological/step/adoptive grandfather/grandmother,
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua, 7. Suami/isteri,
step
parents
/
5. Biological/step/adoptive grandson/grand daughter, 2
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 8. Mertua atau besan, 9. Suami/isteri dari kandung/tiri/angkat,
anak
Transaction Policy with the Related Party of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 6. Biological/step/adoptive sister/brother of parents, 7. Husband/wife,
10. Kakek/nenek dari suami/istri,
8. Parents in law,
11. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat
9. Husband/wife of the biological/step/ adopted son/daughter,
12. Saudara kandung/tiri/angkat suami/isteri,
dari
13. Suami/istri dari saudara kandung/ tiri/ angkat,
10. Grandfather/grandmother husband/wife,
of
the
11. Husband/wife of the biological/step/ adopted grandson/grand daughter 12. Biological/step/adopted sister/brother of husband/wife, 13. Husband/wife of the biological/step/ adopted brother/sister,
Pihak Tidak Terkait adalah Peminjam dan/atau Peminjam di luar Pihak Terkait.
Unrelated party Kelompok
B. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
is Borrower and/or Group of Borrower other than the Related Party. B. Provision of Fund to the Related Party
1. Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.
1. As an effort for avoiding business failure of Bank as the consequence of concentration of fund provision and to improve the independency of Bank management against the potential intervention of the related party, Bank is obliged to implement the prudent principles in fund provision, among the other things by applying portfolio distribution/diversification of the provision of fund.
2. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait wajib berpedoman pada ketentuan regulator tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. BMPK - pihak terkait, ditetapkan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari Modal Bank.
2. Implementation of fund provision to the related party must refer to the rules stipulated by the regulator regarding the Legal Lending Limit for Commercial Bank (LLL). LLL – the related party, is stipulated at the maximum 10% (ten percent) of Bank’s Capital.
3
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Transaction Policy with the Related Party of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Bank menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit Internal (Inhouse Limit) dengan tujuan agar pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur/group serta BUMN tidak melampaui BMPK yang ditetapkan Bank Indonesia. Besarnya inhouse limit kepada PIhak Terkait adalah 90% x (10% x modal Bank).
3. Bank stipulates the Maximum Limit of Internal Credit Provision (In-house Limit) in order that that the credit provision to the related party, debtor/group and State Owned Enterprises (SOE) does not exceed the LLL stipulated by Bank Indonesia. Amount of the in-house limit to the Related Party is 90% x (10% x Bank capital).
4. Semua penyediaan dana kepada pihak terkait (kecuali penyertaan dan penempatan), termasuk perubahan ketentuan dan persyaratan kredit/covenants, agunan, jenis fasilitas atau perubahan lain dalam struktur kredit merupakan kewenangan Komite Kredit Kategori A serendah-rendahnya Komite Kredit Kategori A.4 dan selanjutnya keputusan tersebut dimintakan persetujuan penyediaan dana kepada Dewan Komisaris.
4. All fund provisions to any related party (except for investment and placement), including the changes of terms and conditions of credit/covenants, collateral, type of facility or other changes in credit structure shall be under the authority of Credit Committee Category A, at the lowest Category A.4 Credit Committee and further, such decision for fund provision shall then be approved by the Board of Commissioners.
5. Sekretaris Komite Kredit menyampaikan dan melaporkan NAK yang perlu dikonsultasikan atau dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
5. Credit Committee Secretary delivers and reports NAK which needs to be consulted with or approved by the Board of Commissioners.
6. Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis/direview oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
6. Credit to the Related Party which shall be restructured must be analyzed/reviewed by the licensed and reputable independent financial consultant.
7. Penyediaan dana kepada perusahaan/badan yang dimiliki oleh dana pensiun Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK pihak terkait meskipun status perusahaan/badan tersebut tetap merupakan pihak terkait.
7. Fund provision to a company/entity which is owned by pension fund of Bank is excluded from the LLL calculation of the related party, even though the status of such company/entity remains the related party.
4
Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terkait PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Transaction Policy with the Related Party of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian penyediaan dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank dan juga Penyediaan Bank tersebut wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank. Apabila kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan cara restrukturisasi kredit dan/atau pelunasan oleh debitur, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari.
8. The provision of fund to the related party may not be in contravention of the general procedure of the applicable provision of fund and must remain providing the reasonable profits for Bank and also such provision of funds by Bank’s must obtain the approval thereof from Board of Commissioners of Bank. If the quality of fund provision to a related party decreases or becomes less current, doubted or bad, Bank must take settlement measures under credit restructuring scheme and/or settlement by debtor, within no later than 60 days.
9. Setiap bulan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai pelanggaran BMPK, pelampauan BMPK dan penyediaan dana kepada Pihak Terkait.
9. Bank must deliver the monthly reports to Bank Indonesia regarding the breach of LLL, excess of LLL and fund provision to a Related Party.
10. Kebijakan Bank yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri.
10. Bank Policy regarding the Maximum Legal Lending Limit is governed in the Credit Policy of Bank Mandiri.
11. Standar Prosedur yang mengatur penatausahaan Pihak Terkait Bank dan tata cara pelaporannya diatur dalam Standar Prosedur Kredit Bank Mandiri Segmen Corporate, Commercial, dan Business Banking.
11. Standard Procedure governing the administration of Related Party of Bank and the reporting procedure are governed in the Credit Standard Procedure of Bank Mandiri of Corporate Segment, Commercial, and Business Banking.
5
