BAB I PENDAHULUAN. mempunyai dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam

perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). 2 Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. 3 Oleh karena itu kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kestabilan dan kekuatan sistem keuangan. Dalam sistem keuangan tersebut, keberadaan lembaga perbankan khususnya bank umum menjadi sangat penting bahkan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. 4 Hal ini dikarenakan fungsi yang dimiliki bank sebagai lembaga keuangan. Fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 5 1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga. 2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. 3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

2

Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 3. 3 Ibid. 4 Ibid., hal. 7. 5 Sinungan M. dalam Johannes Ibrahim, 2003, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, CV Utomo, Bandung, hal. 26.

Universitas Sumatera Utara

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan. 6 Lembaga perbankan mempunyai peranan dan strategis tidak hanya dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai agen of development dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tadi. 7 Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan, untuk menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 8 Perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka 6

Gunarto Suhardi, 2003, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta, hal. 5. 7 Hermansyah, Op. Cit., hal. 41. 8 Thomas Suyatno dkk., 1988, hal. xi dalam Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 7.


ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk

benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha

perusahaan. 9 Pengaturan yang berkaitan dengan masalah bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (income/return). 10 Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai risiko. 11 Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola semestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya 12.

9

A. Abdurrachman, 1991, hal. 80 dalam Munir Fuady, 2003, Hukum Perbankan Modern, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 13. 10 Ferry N. Idroes, 2008, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, hal. 21. 11 Hermansyah, Op. Cit., hal. 9. 12 Ferry N. Idroes, Op. Cit., hal. 21.


Risiko yang dialami bank dapat bermacam-macam, misal credit risk, yakni risiko yang terjadi akibat dari tidak dilunasinya pokok dan bunga piutang bank secara penuh yang bersumber pada cash flows pinjaman maupun berbagai bentuk sekuritas lainnya yang menjadi tagihan bank, operational risk yakni risiko yang diakibatkan ketidakefektifan fungsi kegiatan operasional bank atau bahkan kerusakan pada kegiatan operasional bank. Risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi kegiatan operasional bank pun dapat terjadi akibat dari banyak peristiwa. Hal itu dapat terjadi kapan saja, menimpa bank mana saja, dan dimana saja. Peristiwa itu dapat pula berawal dari dalam diri bank sendiri atau dari luar bank. 13 Berbagai risiko yang melekat pada aktivitas bank tersebut harus segera dikelola secara tepat sebab kegagalan bank dalam mengendalikan risiko tersebut akan menimbulkan kerugian dan pengaruh yang luas. Hal ini mengingat bahwa peranan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary) telah menempatkannya pada posisi yang sentral. 14 Secara internal, bank ditunjang oleh permodalan dari pemegang saham dan dikelola oleh sumber daya manusia yang menguasai bisnis perbankan dan lika-liku dunia usaha. Secara eksternal, bank ditunjang oleh para nasabah (baik nasabah penyandang dana maupun nasabah kredit) serta unsur pemerintah yang mengendalikan perekonomian. 15 Oleh karena itu, terhadap risiko-risiko tersebut harus diterapkan manajemen

13

Masyhud Ali, 2006, Manajemen Risiko, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 5. Ibid., hal. 40. 15 Ibid. 14


risiko. Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. 16 Pada satu dekade terakhir ini, kebutuhan masyarakat atas produk asuransi semakin meningkat yang diikuti dengan peningkatan pemasaran produk asuransi. Berkembangnya usaha perasuransian sebagai lembaga keuangan bukan bank, seiring dengan adanya kesadaran dari masyarakat, terutama masyarakat perkotaan akan pentingnya hakikat dari asuransi tersebut dalam mengantisipasi timbulnya kerugian, kerusakan barang yang dimilikinya, atau kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang dijalankannya. 17 Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud dengan, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima uang premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Peningkatan pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak terlepas dengan strategi pemasaran produk asuransi. Para pelaku usaha telah melakukan suatu langkah secara efektif dan inovatif untuk menyiasati perkembangan potensi pasar asuransi dan juga telah berkembang untuk mengawinkan kelebihan yang dimiliki perusahaan asuransi dengan bank melalui aktivitas

pemasaran

antara

perusahaan

asuransi

dengan

bank

yakni

bancassurance. 16 17

Kasidi, 2010, Manajemen Risiko, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 4. Hermansyah, Op. Cit., hal. 7.


Bancassurance secara sederhana dapat diartikan sebagai asuransi yang dikembangkan dan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan asuransi dan didistribusikan melalui jaringan bank. 18 Perusahaan asuransi dan bank bekerjasama dalam mendistribusikan produk-produk perusahaan asuransi. Dengan adanya bancassurance ini, perusahaan asuransi dapat memanfaatkan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh bank, misalnya besarnya jumlah nasabah (customer based) yang berpotensi sebagai pengguna jasa asuransi, sistem pemasaran yang kuat dan luas sehingga perusahaan asuransi dapat memperkecil biaya distribusi karena proses penjualannya dibantu oleh pihak bank. Sedangkan di sisi lain pihak bank memiliki keuntungan seperti memperoleh fee based income dari perusahan asuransi. Bancassurance sebagai salah satu metode pemasaran juga akan memberikan keuntungan bagi nasabah dalam memperoleh layanan produk, baik produk asuransi maupun bank. Selain itu, nasabah memperoleh kenyamanan dan kemudahan dalam memilih asuransi karena umumnya bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi terpilih dibandingkan dengan jika nasabah harus memilih sendiri asuransinya. Nasabah juga mendapatkan standar layanan yang sama dari bank. 19 Praktek bancassurance memang bermanfaat bagi perekonomian namun di sisi lain bancassurance juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank

18

GembongPrakoso,http://bancassuranceindonesia.com/bas/phocadownload/userupload/p ustaka/Kajian/29042010/Bancassurance%20-\Konsep%20Implementasi.pdf diakses tanggal 17 Januari 2011. Bandingkan dengan http://masalahpajak.blogspot.com/2007/06/ bancassurance.html, diakses tanggal 18 Januari 2011. 19 Hendry Risjawan, http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624 diakses tanggal 17 Januari 2011.


terutama risiko hukum dan risiko reputasi. 20 Hal ini sangat beralasan karena apabila bank melakukan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi yang ternyata memiliki reputasi dan tingkat solvabilitas 21 yang rendah sehingga tidak dapat menjalankan peranan sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan risiko baik risiko hukum maupun risiko reputasi pada bank tersebut. Risiko yang berimbas pada jatuhnya reputasi bank akan mendorong terjadinya berbagai jenis risiko lainnya pula. 22 Di samping itu, praktek bancassurance yang diadakan oleh perusahaan asuransi dan bank yang demikian tentu akan membawa kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan nasabah, kepentingan lembaga keuangan bank, terlebih lagi melindungi perekonomian negara, maka diperlukan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (bancassurance). Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa masalah yang sangat penting untuk dikaji yakni apa manfaat ekonomis dan non ekonomis yang ditimbulkan bagi bank berkaitan dengan bancassurance dan apa saja risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada bank bila mengabaikan manajemen risiko yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) serta 20

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance). 21 Batas tingkat solvabilitas (solvency margin) merupakan tolok ukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Batas tingkat solvabilitas ini merupakan selisih antara kekayaan terhadap kewajiban, yang perhitungannya didasarkan pada cara perhitungan tertentu sesuai dengan sifat usaha asuransi. Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 39. 22 Masyhud Ali, Op. Cit., hal. 3.


bagaimana pengaturan manajemen risiko pada bank dalam kaitannya dengan bancassurance. Hal-hal di atas kiranya menjadi stimulus dalam menulis skripsi ini sekaligus mengetengahkan permasalahan sebelum diuraikan lebih lanjut lagi dalam bab-bab berikutnya. Oleh karena hal-hal di atas maka penulis mengambil judul ”Tinjauan Yuridis Manajemen Risiko pada Bank dalam Kaitannya dengan Bancassurance”. B. Rumusan Permasalahan Ada beberapa masalah pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu: b. Apa saja manfaat ekonomis dan non ekonomis yang ditimbulkan bagi bank berkaitan dengan bancassurance? c. Apa saja risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada bank bila mengabaikan manajemen risiko yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)? d. Bagaimana pengaturan manajemen risiko pada bank dalam kaitannya dengan bancassurance?


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.

Tujuan Penulisan Penulisan skripsi ini berusaha memaparkan permasalahan berkaitan

dengan manajemen risiko pada bank dalam kaitannya dengan bancassurance. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas secara rinci tujuan pokok dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui apa saja manfaat ekonomis dan non ekonomis yang ditimbulkan bagi bank berkaitan dengan bancassurance. b. Untuk mengetahui apa saja risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada bank bila mengabaikan manajemen risiko yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance). c. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan manajemen risiko pada bank dalam kaitannya dengan bancassurance. Tentu saja salah satu tujuan dari pembuatan dan pembahasan materi dalam skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2.

Manfaat Penulisan Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, adapun beberapa manfaat

dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :


a. Manfaat Teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah terhadap penerapan manajemen risiko pada bank dalam kaitannya dengan bancassurance. b. Manfaat Praktis Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, pelaku usaha yang bergerak di bidang perbankan dan perusahaan asuransi di Indonesia dalam memanajemen risiko pada bank dalam kaitannya dengan bancassurance. D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi dengan judul ”Tinjauan Yuridis Manajemen Risiko pada Bank dalam Kaitannya dengan Bancassurance” berdasarkan pemeriksaan arsip hasil-hasil penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara belum pernah dilakukan, sedangkan penulisan yang berkaitan dengan bancassurance sudah pernah ditulis oleh penulis sebelumnya namun membahas tinjauan hukum terhadap praktek bancassurance melalui perbankan dikaitkan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan mengadakan studi kasus pada PT Bank Negara yang dilakukan oleh Saudari Miranda Munthe. Penulisan tersebut mempunyai pokok permasalahan yang berbeda dengan penulisan skripsi yang dilakukan penulis saat ini. Dengan demikian penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang pertama dan asli adanya. Penulisan skripsi ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran dan juga referensi dari buku-buku, peraturan perundang-undangan


yang berkaitan dengan perbankan, usaha perasuransian, manajemen risiko terhadap bancassurance, serta informasi yang diperoleh dari media cetak dan elektronik. E. Tinjauan Kepustakaan Penulisan skripsi dengan judul ”Tinjauan Yuridis Manajemen Risiko pada Bank dalam Kaitannya dengan Bancassurance” ini mengetengahkan beberapa istilah yang selanjutnya akan sering dipergunakan. Oleh karena itu, agar memperoleh kesatuan pemahaman terhadap apa yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi ini maka istilah tersebut akan ditinjau terlebih dahulu. 1.

Sistem Keuangan Sistem keuangan terdiri dari dua kata, yaitu “sistem” dan “keuangan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara terstruktur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sedangkan keuangan diartikan sebagai seluk beluk uang atau urusan uang. Dalam pengertian yang lain, keuangan diartikan sebagai pengetahuan teori dan praktik mengenai keuangan yang mencakup uang, kredit, perbankan, sekuritas, investasi, valuta asing, penjaminan emisi, kepialangan, trust, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya sistem keuangan adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk di bidang keuangan. 23

23

Hermansyah, Op. Cit., hal. 1.


Definisi sistem keuangan berbeda-beda tergantung pada apa yang hendak ditekankan. Dari sudut moneter, sistem keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari otoritas moneter dan di luar otoritas moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter, dan bank-bank pencipta uang giral, sedangkan lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter. 24 Definisi lainnya memberikan penekanan pada pembedaan lembaga keuangan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan bank (bank financial intermediary) dan lemmbaga keuangan bukan bank (non bank financial intermediary). 25 Lembaga-lembaga keuangan bank merupakan bagian dari sistem moneter, sedangkan lembaga-lembaga keuangan bukan bank berada di luar sistem moneter. Sedangkan Menurut Dr. Insukindro, M.A., dalam bukunya Ekonomi Uang dan Bank, sistem keuangan (financial system) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. 26 Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi. 24

Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto, 1993 hal. 1-2 dalam Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 22. 25 Ibid. 26 Ibid.


Selanjutnya Dr. Insukindro mengemukakan bahwa di Indonesia, sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (commercial bank). 27 Dengan demikian, berdasarkan pengelompokkan sistem keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa otoritas moneter dan sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang lazim disebut otoritas moneter. Di samping otoritas moneter, Bank Umum yang merupakan bagian dari sistem perbankan Indonesia adalah sistem perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ini berarti bahwa sistem moneter berhubungan erat dengan Bank Sentral dan lembaga keuangan bank. Selain sistem moneter sebagaimana telah diuraikan di atas, lembaga keuangan bukan bank juga merupakan bagian dari sistem keuangan. Pada prinsipnya lembaga keuangan bukan bank tidak dapat digolongkan ke dalam sistem moneter dan perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan bukan bank ini

27

Ibid., hal. 2.


sering pula disebut sebagai lembaga keuangan sektor non moneter (non monetary sector). 28 Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan, dan usaha penyertaan modal, semuanya itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dengan demikian lembaga keuangan bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal. 29 Adapun dana yang diperolehnya bersifat jangka panjang dan disalurkannya kepada masyarakat terutama guna pembiayaan pembangunan industri dan prasarananya serta pembangunan ekonomi lainnya. 30 Sebagai lembaga keuangan bukan bank, lembaga tersebut tidak diperkenankan untuk menerima simpanan baik dalam bentuk giro, deposito maupun tabungan. 31 Penghimpunan dana hanya dapat dilakukan dengan pengeluaran kertas-kertas berharga. Di Indonesia dana yang terhimpun dari dalam negeri tersebut tidak diperkenankan diinvestasikan di luar negeri. Melihat dari segi usaha pokoknya yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank, maka terdapat dua sektor yang digelutinya, yaitu: 32 a. Sektor pembiayaan pembangunan berupa pemberian panjang/menengah serta melakukan penyertaan modal.

kredit

jangka

28

Dahlan Siamat, 1995, hal. 60 dalam Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 43. Muhammad Djumhana, 1996, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 63. 30 Ibid., hal. 64. 31 Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 43. Bandingkan dengan Muhammad Djumhana, Op. Cit., 64. 32 Ibid., hal. 64. 29


b. Sektor usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa pegadaian. Secara garis besar lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis yaitu: 33 a. Perusahan Pembiayaan Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang khusus melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian ini, terlihat kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berbeda dengan kegiatan usaha bank, sehingga

pilihan sumber dana pembiayaan

pembangunan tidak

hanya

mengandalkan perbankan. Otoritas pemberi izin usaha pembiayaan adalah Departemen Keuangan, sedangkan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia. b.

Perusahaan Perasuransian Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun

dana masyarakat melalui penghimpunan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuaransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. 34 Adapun dana yang terkumpul kemudian disalurkan bagi tujuan investasi. Investasi perusahaan asuransi dapat dilakukan dalam bentuk,

33 34

Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 45. Muhammad Djumhana, Op. Cit., hal. 64.


deposito berjangka dan sertifikat deposito, pembelian surat-surat berharga, penyertaan langsung, bangunan dan tanah, pinjaman hipotok dan pinjaman polis. c.

Dana Pensiun Penyelenggaran dana pensiun diatur dengan Undang-Undang

No. 11

Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta. Adapun jenis penyelenggara dana pensiun, yaitu: 35 1. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. 2. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank, atau perusahaan asuransi jiwa. d.

Pasar Modal Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal, maka telah tersedia perangkat hukum bagi kegiatan pasar modal yang merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya dan juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Pasar modal diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 36

35

Ibid., hal. 65.


e.

Pegadaian Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan atas barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban

dari seorang calon nasabah atau calon debitor untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor pegadaian) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila si debitor tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Keberadaan lembaga pegadaian telah semakin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Sifat dari lembaga pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan. 37 Lembaga pegadaian adalah suatu lembaga penyalur kredit. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga pegadaian akan memberikan pinjaman

36 37

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Hermansyah, Op. Cit., hal. 14.


tunai dalam jangka pendek kepada setiap orang dengan persyaratan dan prosedur yang mudah dan sederhana. 38 2.

Manajemen Risiko Manajemen risiko merupakan istilah yang terdiri dari kata “manajemen”

dan “risiko”. Kata manajemen berasal dari bahasa inggris “management” yang berasal dari kata dasar “manage”. Definisi manage menurut kamus Oxford adalah “to be in charge or make decisions in a business or an organization” (memimpin atau membuat keputusan di perusahaan atau organisasi). Dan definisi management menurut kamus Oxford adalah “the control and making of decisions in a business or similar organization” (pengendalian dan pembuatan keputusan di perusahaan atau organisasi sejenis). Pengertian managemen yang kedua (masih menurut oxford) adalah “the process of dealing with or controlling people or things” (proses berurusan dengan atau mengendalikan orang atau benda). 39 Rumusan mengenai pengertian manajemen yang lain dapat ditemui di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. 40

38

Ibid., hal. 15. http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.defini/pengertian-manajemen. html, diakses pada 22 Januari 2011. 40 Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 870. 39


Sedangkan pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. 41 Di samping itu, risiko juga dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, semakin besar untuk dihadapi. 42 Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa manajemen risiko adalah suatu usaha secara rasional untuk menghindari atau mengurangi kerugian atau cidera. 43 Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter yang salah satu tugasnya mengatur dan mengawasi bank, telah mewajibkan Bank Umum untuk menerapkan manajemen risiko. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh usaha Bank.

41

Ibid., hal. 1177. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 43 William A. Numans, 1943, hal. 3, dalam Kasidi, Op. Cit., hal. 4. 42


3.

Bancassurance Judul skripsi ini pada prinsipnya akan membahas tentang bancassurance.

Bancassurance berasal dari bahasa Inggris yaitu berasal dari kata bank dan insurance. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 44 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 45 Menurut Sudarsono, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya dengan cara memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 46 Sedangkan menurut A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan bendabenda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain. 47 Sedangkan pengertian “insurance”, atau asuransi atau sering disebut pertanggungan dalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi,

44

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. 45 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., hal. 135. 46 Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 46. 47 A. Abdurrachman, 1980, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Pradyna Paramitha, Jakarta, hal. 79.


untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. 48 Berdasarkan UndangUndang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima uang premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 49 Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu akan membayar uang kepada pihak yang lain, bila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sedang pihak yang lain akan membayar iuran. 50 Berdasarkan beberapa pengertian bank dan asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa bancassurance adalah merupakan aktivitas hukum yang timbul dari perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak bank dimana bank sepakat bertindak sebagai agen penjualan produk-produk asuransi di dalam wilayah jangkauan pasar yang dimiliki oleh bank tersebut. 51

48

Pasal 246 KUHD. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 50 W.J.S. Poerwadarminta, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hal. 753. 51 Ricardo Simanjuntak, Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia, Wartawan Ekonomi, No. 2 Januari 2006, hal. 23. 49


Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama

Permasaran

dengan

Perusahaan

Asuransi

(Bancassurance)

memberikan definisi bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. F.

Metode Penulisan

1.

Jenis Penelitian Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat dibagi dalam dua

kelompok 52 yaitu penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian hukum terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum., penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Sedangkan jenis penelitian hukum kedua adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian normatif. Sedang bagi penelitian empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kusioner. 53 Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu sebuah

52

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 42. 53 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.


bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. 2.

Data dan Sumber Data Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah

bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance), Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan-peraturan lain mengenai manajemen risiko pada bank berkaitan dengan bancassurance. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.


Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa, internet dan sebagainya. 3.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian

ini

dilakukan

dengan

menggunakan

suatu

penelitian

kepustakaan (Library Research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur, dan juga peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan manajemen risiko pada bank dalam kaitannya dengan bancassurance. Metode Library Research adalah mempelajari sumbersumber atau bahan-bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. 4.

Analisis Data Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe

penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan: 54 a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 54

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Peneltian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 45.


b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin. d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif. F. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan dalam membaca, memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari: BAB I :

PENDAHULUAN Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :

BANK DAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK Bab ini merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang Bank dan Manajemen Risiko. Pada bab ini penulis menjelaskan hal-hal berkaitan dengan pengertian bank, asas, fungsi dan tujuan perbankan, jenis dan usaha bank, dan pengaturan tentang bank. Di


samping itu, penulis menjelaskan pengertian manajemen risiko, fungsi dan tujuan manajemen risiko serta jenis-jenis risiko yang dihadapi bank. BAB III :

BANCASSURANCE Bab ini menguraikan tentang pengertian bancassurance, latar belakang timbulnya bancassurance, manfaat bancassurance serta bentuk-bentuk bancassurance.

BAB IV :

TINJAUAN YURIDIS MANAJEMEN RISIKO PADA BANK DALAM KAITANNYA DENGAN BANCASSURANCE Bab ini menguraikan tentang apa saja manfaat ekonomis dan non ekonomis

yang

ditimbulkan

bagi

bank

berkaitan

dengan

bancassurance, apa saja risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada bank bila mengabaikan manajemen risiko yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) dan bagaimana pengaturan manajemen risiko pada bank dalam kaitannya terhadap bancassurance yang meliputi pembahasan tentang bagaimana konsep penerapan manajemen risiko dalam rangka bancassurance, pelaporan dan tata cara pengenaan sanksi dihubungkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan


Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance). BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini dimana Penulis akan membuat kesimpulan dari keseluruhan uraian skripsi sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan memberikan beberapa saran yang diajukan penulis sehubungan dengan manajemen risiko pada bank dalam kaitannya dengan bancassurance.


BAB I PENDAHULUAN. mempunyai dana (surplus of funds) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana

Recommend Documents