Daftar Isi Majalah Air

1

EDITORIAL

Kata Pengantar R

edaksi Majalah Air bulan Mei-Juni tahun 2016 ini mengangkat tema besar “OP: Untuk Keberlangsungan Sumber Daya Air Kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) dalam bidang sumber daya air (SDA) dilakukan untuk mengembalikan fungsi layanan infrastruktur SDA, agar infrastruktur SDA yang telah terbangun tetap berfungsi sesuai dengan umur rencana layanan infrastruktur tersebut. Oleh karena itu perlu kita pahami, OP SDA dilakukan untuk mengoptimalkan tujuan dibangunnya prasarana SDA, dengan begitu OP SDA jika dilakukan dengan baik dan benar akan menghasilkan investasi masa depan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur. Edisi bulan Mei-Juni ini mengangkat secara detail beragam kegiatan seperti OP dan Prasarana Air, mengulas beberapa hasil infrastruktur sumber daya air, bendungan dan irigasi yang mengalami OP. Selain itu, dalam Ragam Warta Sumber Daya Air, mengenai PPNS dilingkungan Ditjen SDA, Pelantikan Eselon 2 di lingkungan Ditjen SDA serta sarasehan dan Forum Air Indonesia yang merupakan bagian dari rangkaian Hari Air Dunia 2016.

M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

3

EDITORIAL

Daftar Isi

Majalah Air Ula s an Utama

Liputan Khu su s

12

6

OP dan Prasarana SDA

Ragam Warta S umber Day a Air

Mempertahankan Keberlanjutan Air Menciptakan Lapangan Kerja

Rupa -r upa Infr a str u ktu r

14

Bendungan Gondang : Ketahanan Pangan Jawa Tengah

17

Prasarana SDA di Timor Tengah Selatan

S eputar S u mber Day a Air

2221

25 27 30 4

PPNS Ditjen SDA Ujung Tombak Penegakkan Hukum Bidang SDA Menteri PUPR: Rotasi, hal biasa Tingkatkan Produksi Pertanian Beririgasi Melalui IPDMIP Sarasehan Sehari dan Forum Air Indonesia, Mewujudkan Ketahanan Air Yang Berkelanjutan

Dredger, Optimalkan Bendungan Wonogiri


32 Revolusi Sungai Serayu: 34 36 38 40

Bentuk Sinergitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah

Kejuaraan Gateball Meriahkan Peringatan Hari Air Dunia 2016 Donor Darah di Hari Air Dunia ke-24 Gedung Baru; Semangat Baru

Langkah Awal Dalam Menghadapi Pembangunan 65 Bendungan Serta Pengelolaannya

EDITORIAL

Redaksi

Majalah Air

PEMBINA: M. Basoeki Hadimoeljono PENGARAH: • Mudjiadi • Widiarto • Agus Suprapto Kusmulyono • Lolly Martina Martief • Hari Suprayogi • Adang Saf Ahmad • Widiarto • Imam Santoso • Dwi Sugianto PENANGGUNG JAWAB: Putranta Setyanugraha PEMIMPIN REDAKSI: Lukmanul Hakim REDAKTUR PELAKSANA: Kety Fillaily EDITOR: • Tine Rosdiana • Trinanda Sitorus • M. Syaukani • Ersytra Tiara • Argie Rinaldy DESAIN: Mayang Tathya DOKUMENTASI: • M. Syaukani • Dedy Sandro Lubis SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: • Subbag Umum Bagian Keuangan dan Umum • Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Alamat Redaksi Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Lt. 2 Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. & Fax 021-7398614

[email protected] sda.pu.go.id Ditjen SDA @DitjenSDA ditjensda Ditjen Sumber Daya Air Penerbit Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


5

ULASAN UTAMA

Kegiatan OP

6


ULASAN UTAMA

OP dan Prasarana SDA K

egiatan operasi dan pemeliharaan (OP) dalam bidang sumber daya air (SDA) dilakukan untuk mengembalikan fungsi layanan infrastruktur SDA, agar infrastruktur SDA yang telah terbangun tetap berfungsi sesuai dengan umur rencana layanan infrastruktur tersebut. Cakupan kegiatan OP SDA mencakup seluruh infrastruktur bidang SDA, seperti prasarana irigasi, bendungan, situ, embung, pengendali sedimen, pengendali banjir, hingga bangunan pengamanan pantai.


7

ULASAN UTAMA

Operasi dan Pemeliharaan (OP) merupakan kegiatan yang berkelanjutan, mengoptimalkan aset infrastruktur yang ada, sehingga kegiatannya lebih kepada menjaga dan memelihara agar infrastruktur yang telah terbangun dapat berfungsi sesuai umur rencana. Pembangunan infrastruktur secara teknis selalu dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan selanjutnya untuk dioperasikan dan dipelihara dengan baik agar dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur tersebut. Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana adalah pengelolaannya, yang mencakup organisasi pengelola, operasi dan pemeliharaan serta pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pengoperasian yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan dan tujuan dibangunnya prasarana tersebut. Keberlanjutan suatu kegiatan pengelolaan prasarana sangat tergantung pada efisiensi dan efektifitas dari kegiatan OP nya. Sementara itu efisiensi dan efektifitas operasi dan pemeliharaan sebagai sistem sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan proses yang muncul dan berlangsung dari tahapan ide atau program sampai sistem tersebut terbangun dan beroperasi.

Operasi dan Pemeliharaan bidang Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan (Permen) Menteri Pekerjaan Umum (PU)

8

Nomor 08/PRT/M/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat maka terbentuklah Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA. Pembentukan Direktorat ini diharapkan akan meningkatkan perhatian terhadap sarana dan prasarana SDA yang telah dibangun selama ini agar tetap berfungsi sesuai umur rencana. Kegiatan OP Sumber Daya Air (SDA) merupakan salah satu kegiatan strategis yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi amanat Nawacita pemerintahan saat ini yakni mewujudkan ketahanan pangan nasional. OP merupakan tahapan terakhir dalam penyediaan prasarana SDA; yang dimulai dengan perencanaan (survey, investigation, design/SID) berdasarkan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, pembebasan lahan (land acquisition), konstruksi (construction), dan dilanjutkan dengan OP (operation & maintenance/ OM). Kegiatan OP merupakan salah satu mata rantai penting dalam pengelolaan SDA, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat/publik selaku penerima manfaat pengelolaan SDA. Tanpa adanya kegiatan OP yang memadai dan terencana dengan baik, dampak negatif yang akan timbul antara lain kerusakan prasarana SDA sebelum tercapai umur rencana, terganggunya keberadaan dan fungsi sumber air/lingkungan, beban biaya rehabilitasi/peningkatan semakin berat dari waktu ke waktu, menurunnya kinerja pelayanan kepada masyarakat, dan kegagalan tujuan pembangunan, menurunkan kredibilitas/ citra pemerintah.


ULASAN UTAMA

“Kegiatan OP merupakan salah satu mata rantai penting dalam pengelolaan SDA, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat/ publik selaku penerima manfaat pengelolaan SDA”


9

ULASAN UTAMA

OP SDA dilakukan untuk mengoptimalkan tujuan dibangunnya prasarana SDA, dengan begitu OP SDA jika dilakukan dengan baik dan benar akan menghasilkan investasi masa depan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur. Selain itu, pelaksanaan OP yang baik juga akan mencapai efisiensi penggunaan air yang dapat menekan biaya pengelolaan prasarana SDA. Tugas dan fungsi Direktorat Bina OP SDA berdasarkan Permen PU Nomor 08/PRT/M/2010 yakni melakukan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria OP SDA, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengumpulan data dan informasi SDA serta penyelenggara jaminan mutu, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan OP sungai, pantai, danau, waduk, irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah, pemberdayaan masyarakat

10


dalam pelaksanaan OP SDA, dan pembinaan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana.

Gerakan CinOP SDA Saat ini, cuaca ekstrim dan ketidakseimbangan hidrologi sering terjadi dikarenakan perubahan lingkungan strategis dan ekologis (perubahan iklim global). Hal tersebut menyebabkan masih seringnya terjadi banjir, kekeringan, tanah longsor, abrasi pantai, serta banjir lahar dan sedimen. Dalam konteks inilah OP bidang SDA dan penanggulangan bencana yang dilakukan secara cepat dan tepat sasaran diharapkan dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak yang terjadi akibat daya rusak air. Selain faktor lingkungan dan iklim, kurangnya kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat

ULASAN UTAMA

“Salah satu solusi untuk mengatasi menurunnya kinerja pelayanan bidang sumber daya air adalah melalui gerakan sosial masyarakat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap OP SDA yang dikenal dengan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA)”

SDA (pemerintah, swasta dan masyarakat) dan menumbuhkembangkan kecintaan terhadap OP sebagai suatu budaya. Dalam pencanangan gerakan tersebut dilakukan pula penandatanganan Kesepakatan Bersama dan kemitraan dengan 16 universitas, diantaranya ITB, UGM, ITS, UNDIP dan Universitas Udayana terutama pengembangan kurikulum SDA di perguruan tinggi berbasis OP dan kerjasama penelitian berbasis OP.

dalam pelaksanaan OP SDA merupakan penyebab menurunnya kinerja pelayanan bidang sumber daya air. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya OP, Direktorat Bina OP Ditjen SDA, pada awal tahun ini mencanangan Gerakan Cinta OP (GCinOP) SDA di Yogyakarta. Direktur Bina OP Ditjen SDA, Lolly Martina Martief mengatakan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui gerakan sosial masyarakat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap OP SDA yang dikenal dengan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA). Gerakan ini merupakan gerakan dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat yang sistemik dan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan pengelola

Dalam hal ini perguruan tinggi melakukan pengendalian pelaksanaam kegiatan sesuai lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Bina OP melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara nasional. Jika perguruan tinggi memerlukan bantuan teknis untuk kegiatan yang spesifik, maka Direktorat Bina OP berkewajiban memfasilitasi agar program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kegiatan pengendalian masing-masing pihak mendokumentasikan sebagai bahan laporan. Gerakan CinOP harus dapat dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya Kementerian PUPR. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan begitu pula sebaliknya, harus saling berkoordinasi untuk meningkatkan OP SDA. Kegiatan OP SDA merupakan kegiatan yang langsung menyentuh masya rakat terutama petani. Maka sudah selayaknyalah petani dibantu agar lebih kreatif dan produktif dalam menjaga irigasi terutama dalam mendukung program ketahanan pangan. (nan/arg/kompuSDA)


11

LIPUTAN KHUSUS

Mempertahankan Keberlanjutan Air Menciptakan Lapangan Kerja “ Setiap memperingati

Hari Air Dunia, kita harus evaluasi apa yang sudah dilakukan sebagai khalifah di bumi. Tugas kita adalah menjaga bumi bukan merusak, dengan mempertahankan keberlanjutan air menciptakan lapangan kerja, ” (Basuki Hadimuljono – Menteri PUPR)

H

ari Air Sedunia (HAD) merupakan hari peringatan yang ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat internasional akan pentingnya air bagi kehidupan serta untuk melindungi sumber daya air secara berkelanjutan. Dalam rangka memperingati HAD (World Water Day) ke–XXIV tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Pameran Nasional dengan tema “Air dan Lapangan Pekerjaan” yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 10 – 12 Mei 2016 di Gelora Bung karno, Jl. Pintu I Senayan, Jakarta Pusat.

12


LIPUTAN KHUSUS

“

Hari Air Dunia ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat internasional akan pentingnya air bagi kehidupan serta untuk melindungi sumber daya air secara berkelanjutan.

“

Hari Air Dunia, 10 – 12 Mei 2016 di Gelora Bung karno.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono membuka acara pameran ini, dalam sambutannya beliau menyampaikan setiap memperingati HAD, kita harus evaluasi apa yang sudah dilakukan sebagai khalifah di bumi. Tugas kita adalah menjaga bumi bukan merusak, dengan mempertahankan keberlanjutan air dan menciptakan lapangan kerja. Basuki mengatakan, programprogram SDA di Kementerian PUPR maupun di lembaga/ kementerian lain yang berhubungan dengan air akan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Hal ini, kata dia, akan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Basuki menambahkan, persoalan air merupakan masalah yang serius. Pasalnya, air menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia. Untuk itu, pada kesempatan yang sama, Basuki mengapresiasi

pembuatan film My Journey: Mencari Mata Air. Film ini menggambarkan pentingnya air dalam kehidupan masyarakat. Film ini akan diputar di 4.000 desa dan sekolah-sekolah untuk memperlihatkan pentingnya air yang bersih. Dalam rangkaian HAD diperlihatkan mengenai SDA di Indonesia, inovasi dan teknologi pengelolaan SDA terbaru. Serta melihat masalah apa saja yang dihadapi masyarakat dan sejauh mana progres SDA di Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pameran HAD kali ini pun menampilkan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pembangunan bidang SDA baik dalam aspek konservasi, pemanfaatan dan pendayagunaan maupun pengendalian daya rusak. Pameran ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang diprogramkan dan dilaksanakan serta peran kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air, dan

diharapkan berlangsung interaksi positif dan terbangun sinergi antar stakeholder. Pameran HAD kali ini diikuti 166 peserta terdiri dari unit kerja Kementerian PUPR, BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kegiatan dalam rangkaian HAD tahun ini antara lain Kampanye Peduli Air yang telah dilaksanakan di Bundaran Monas, Lomba menggambar siswa/i SD, talkshow di TV dan Radio. Kegiatan lain yaitu Gerakan Donor Darah di PUPR, Gerakan Kali Bersih, Gerakan Pelestarian Mata Air, seminar dan sarasehan Forum Air Indonesia yang diselenggarakan 12 Mei 2016. (tin/ nan/arg/kompuSDA)


13

RUPA-RUPA INFRASTRUKTUR

“ Selama ini daerah irigasi sepenuhnya mengandalkan pasokan air dari Bengawan Solo. Jika musim kemarau tiba, pasokan air berkurang dan menimbulkan gagal panen. Bendungan ini berfungsi untuk mengatasi kondisi tersebut, ” ucap Joko Kirmanto.

Bendungan Gondang:

Ketahanan Pangan Jawa Tengah

14



P

embangunan Bendungan Gondang diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (pada saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) terdahulu yaitu Joko Kirmanto pada bulan September 2014. Pada saat itu Joko Kirmanto mengatakan pembangunan bendungan ini sangat strategis terutama untuk mewujudkan infrastruktur irigasi guna mendukung ketahanan pangan serta menambah pasokan air baku bagi kabupaten Karanganyar dan Sragen.

Bendungan yang membedung Sungai Melikan (Garuda) yang terletak di Desa Gempolan dan Desa Ganten, Kecamatan Kerjo serta Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ini direncanakan memiliki volume tampung total 9,15 juta m3 untuk mengairi daerah irigasi seluas 4.680 hektar, pasokan air baku sebesar 200 liter/detik, budidaya perikanan dan pariwisata.

Pembangunan Bendungan ini merupakan salah satu kegiatan prioritas pemerintah dan sudah masuk dalam RPJMN 2010/2014. Pembangunan Bendungan Gondang sangat diperlukan dalam rangka pengembangan infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten karanganyar. Di samping memiliki manfaat lain dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dari hasil penyusunan

master plan dan feasibility study pada tahun 2010 diperoleh rekomendasi perlunya dibangun bendungan untuk mengatasi permasalahan defisit air di sebagian besar Daerah Irigasi wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen ini. Pembangunan Bendungan Gondang ini, merupakan salah satu prioritas pemerintah dan sudah masuk dalam RPJMN 2010/2014 dan pembangunannya didanai oleh APBN secara Multi Years Contract (MYC).

Sementara Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi mengatakan, selama ini daerah irigasi sepenuhnya mengandalkan pasokan air dari Sungai Bengawan Solo. Jika musim kemarau tiba pasokan air akan berkurang dan menimbulkan gagal panen. Bendungan ini berfungsi untuk mengatasi masalah tersebut. Saat meninjau Bendungan Gondang (11/3), Presiden mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Gondang saat ini sudah mencapai 24 persen

dari target 19 persen dan diharapkan akhir 2017 sudah selesai karena dikerjakan dengan 3 shift. “Nanti alirannya 80 persen ke Sragen dan saya harapkan setelah selesainya Bendungan akan meningkatkan produksi padi dan produksi lainnya,” lanjut Joko Widodo. “Bendungan Gondang memiliki panjang bendungan 604 meter dan tingginya 71 meter (dari galian pondasi), pemanfaatannya adalah untuk meningkatkan intensitas tanam di daerah irigasi seluas 4.680 Ha. Saat ini intensitas masa tanamnya adalah 1,4 sampai 1,6 kali per tahun, dengan adanya Bendungan ini diharapkan meningkat menjadi 2,5 kali masa tanam per tahun,” ucap Mudjiadi. “Kini pembangunan Bendungan tersebut sedang dalam tahap pembangunan spillway, tubuh bendungan dan diversion tunnel. Manfaat lainnya adalah untuk air baku sebanyak 200 liter per detik, konservasi daerah aliran sungai (ground water recharge), retensi banjir sekitar ± 2 juta meter kubik dan juga dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan olahraga air,” lanjut Mudjiadi. Pentingnya pembangunan Bendungan ini juga didukung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang mengeluarkan Keputusan Nomor 590/79 tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar. “Bahwa dalam rangka pengelolaan


15


sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya, diperlukan pembangunan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar,” bunyi menimbang huruf a dalam Keputusan itu. (tin/nan/arg/kompuSDA)

16



P

embangunan Daerah Irigasi (DI) Bena dimulai pada Tahun Anggaran 20012003 dengan pembangunan Bendung Linamnutu. Bendung yang dibangun kala itu merupakan Bendung Rintisan dengan konstruksi mercu yang sederhana berupa blokblok beton. Selain Bendung, sebagian Jaringan Irigasi pun mulai di bangun melalui sumber dana APBN, pada Tahun Anggaran 2005-2006 pembangunan DI. Bena dilanjutkan dengan membangun Jaringan Irigasi serta dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008. Luas areal irigasi yang dapat dilayani pasca pembangunan sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sebesar 571 Ha (Sub DI. Linamnutu). Pada tahun 2009 dilanjutkan kembali untuk pembangunan Jaringan Irigasi DI. Bena untuk areal seluas 2.929 Ha secara multiyears.

Hingga saat ini pembangunan Jaringan Irigasi untuk layanan areal 3.500 Ha telah terbangun seluruhnya dengan total panjang jaringan utama (main system) ± 14,81 Km, 25 buah bangunan sadap dan 35 buah bangunan pelengkap dan jaringan sekunder (secondary system) ± 16,41 Km, 15 buah bangunan sadap dan 15 buah bangunan pelengkap. Daerah Irigasi Bena secara administratif mempunyai areal irigasi yang terletak pada 3 (tiga) desa yaitu desa Linamnutu, desa Polo dan Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas areal irigasi yang dikembangkan pada DI. Bena adalah sebesar 3.500 Ha yang terdiri dari Sub DI. Linamnutu 1.060 Ha dan Sub DI Taekola 2.440 Ha yang mengambil sumber air irigasi dari sungai Noelmina.


17


18



Pembangunan Bendung Linamnutu Karena bendung rintisan, pada tahun 2011 bangunan utama bendung mengalami kerusakan yang cukup berat dan tidak berfungsi sehingga perlu segara dilakukan upaya perbaikan menyeluruh/ pembangunan kembali. Upaya penanganan kerusakan yang dilakukan saat terjadi beberapa kali kerusakan tidak maksimal, mengingat lebar bendung existing yang mencapai 250 m memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga sering mengalami kerusakan kembali pasca perbaikan. Pada akhir tahun 2011 terjadi banjir yang mengakibatkan kerusakan cukup parah yaitu dengan jebolnya mercu bendung pada bagian palung sungai sehingga air tidak dapat mengalir ke intake dan mengancam lahan sawah seluas 571 Ha dan jaringan irigasi yang kala itu sementara dalam pembangunan terancam tidak dapat difungsikan. Kementerian Pekerjaan Umum (pada saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II melakukan pekerjaan Review Desain Bendung Linamnutu di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) dengan tujuan merencanakan kembali konstruksi Bendung Linamnutu berdasarkan kajian-kajian teknis, dengan tetap mengutamakan prinsip ekonomis, maka dibuatkan Detail Desain Bendung Linamnutu yang permanen. Hasil Review Desain merekomendasikan untuk dilakukan pembangunan kembali Bendung Linamnutu pada lokasi Bendung existing dengan konstruksi yang permanen yang terlebih dahulu dimodelkan dengan model test bendung linamnutu D.I Bena, pada TA. 2013 untuk mengetahui karakteristik pengaliran/hidraulik banjir yang terjadi sesuai debit rencana terhadap tipe bangunan yang akan dibangun. Direktur Jenderal SDA pada saat itu, Mohammad Hasan mengatakan bahwa Bendung Linamnutu sebagai bendung terbesar ke-3 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk itu dibutuhkan perhatian semua pihak seperti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat agar pembangunan ini dapat sesuai dengan dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mempunyai kualitas yang sangat baik sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Setelah 3 tahun berlalu, pada saat ini bendung Linamnutu sudah siap dioperasikan untuk mengaliri sejumlah sawah yang ada di wilayah Selatan TTS, yang terancam mengalami gagal tanam dan gagal panen akibat kemarau panjang. (kim/arg/kompusda)


19

20


RAGAM WARTA SUMBER DAYA AI R

M

enteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II,a) dan Pejabat Adminstrator ( Eselon III.a & III.b) di lingkungan Kementerian PUPR, Rabu (31/5/2016). Menteri Basuki dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan pelantikan yang pertama di 2016 yang diprioritaskan untuk pejabatpejabat yang rotasi, dan tahap kedua nanti yang melibatkan adanya promosi yang harus dilalui melalui panitia seleksi sesuai dengan mekanisme UndangUndang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Untuk tahap kedua tidak akan lama lagi, mudah-mudahan pada bulan depan, karena tahun ini merupakan tahun percepatan pembangunan sehingga kita harus cepat melakukan rotasi,” katanya. Rotasi merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan dalam rangka dinamisasi suatu organisasi. Rotasi jabatan merupakan sebagai salah satu cara mengembangkan kemampuan tenaga kerja melalui

proses pelatihan dan pendidikan, dimana tenaga kerja yang ditugaskan memegang jabatan yang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain dalam periode yang terukur normal. Di sini tenaga kerja yang dirotasi akan berpindah dari satu pekerjaan yang terspesialisasi ke pekerjaan lain yang sebelumnya belum mereka ketahui. Sehingga selain tenaga kerja memahami pelaksanaan berbagai tugas, juga dimaksudkan agar karyawan memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai berbagai jabatan. Rotasi juga sekaligus merupakan suatu penghargaan atas prestasi kerja, disiplin dan pengabdian seorang tenaga kerja dalam suatu organisasi.

fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu fungsi pengembangan yang berkaitan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja dan dapat memberikan prestasi kerja yang maksimal.

Rotasi jabatan pada umumnya meliputi kegiatan mencari, menempatkan dan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada pada suatu dinas/instansi secara efektif dan efisien. Pelaksanaan rotasi jabatan yang baik selain berguna bagi tenaga kerja itu sendiri, juga berguna bagi dinas/instansi dalam mencapai tujuan.

Dari 54 pejabat yang dilantik, terdapat diantaranya 12 nama pejabat yang ditugaskan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Adminstrator di lingkungan Ditjen SDA yang dilantik yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a), Ir. Widiarto, Sp.1, sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal SDA dan Jabatan Adminstrator (Eselon

Rotasi jabatan adalah salah satu

Prinsip Rotasi jabatan adalah merotasikan tenaga kerja kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat. Tujuan dari pelaksanaan Rotasi jabatan ini pada intinya adalah untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam suatu organisasi.

MENTERI PUPR: ROTASI, HAL BIASA M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

21


III.a), Muhamat Marasabessy, ST, M.Tech, sebagai Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan; Hariyono Utomo, ST., MM, sebagai Kepala BWS Maluku; M. Adek Rizaldi, ST, M.Tech Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau, Direktorat Operasi dan Pemeliharaan; Ir. Jeane Mieke

“Prinsip Rotasi jabatan adalah merotasikan tenaga kerja kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat.” Wagey, Sp.1, sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II; Faliansyah, ST, M.Eng, Sebagai Kepala BWS Sumatera V; Ir. Abustian, ME, sebagai Kepala BWS Sumatera VII. Sedangkan untuk Jabatan Administrator (Eselon III.b) yang dilantik adalah Mochammad Dian Al Maruf, SSI, ST, MT sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum; Dwi Aryani Semadhi Kubontubuh, ST, Sp.1, sebagai Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, BBWS Cimanuk-Cisanggarung; Ir. Budi Sucahyono M.Si, sebagai Kabag Tata Usaha BBWS Bengawan Solo; Bambang Astoto, Sp.1, sebagai Kabag Tata Usaha BBWS Pemali-Juana; Ir. John Sianipar, M. Eng, sebagai Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu-Opak. Menteri PUPR, Basuki Hadimoejono, berharap agar para pejabat yang baru dilantik tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah dan membelanjakan uang negara sesuai dengan tugas dan tetap hidup sederhana. (kim/ tin/arg/kompuSDA)

22


PPNS Ditjen SDA Ujung Tombak Penegakkan Hukum Bidang SDA “ Dengan adanya pembatalan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi yang dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, janganlah membuat insan sumber daya air menjadi pesimis, tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diharapkan tetap menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan serta tetap menjadi ujung tombak dalam penegakkan hukum bidang sumber daya air melalui koordinasi dengan Penyidik Polri,” jelas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, Widiarto, dalam acara Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal SDA, 23 Mei 2016, di Padang Sumatera Barat. Turut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Adek Rizaldy, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA, Putranta Setyanugraha, dan para PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.


Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).


23


Widiarto menambahkan bahwa saat ini Bareskrim Polri telah menunjuk seorang anggotanya sebagai Liaison Officer (LO) dengan tugas utama sebagai penghubung antara Polri dengan Kementerian PUPR untuk memperlancar koordinasi dengan Korwas PPNS. Dan dengan diberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 15 terbagi atas kejahatan (sengaja) dan pelanggaran (kelalaian) dengan unsur perbuatan pidana a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan; b. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah; c. barang siapa yang sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumbersumber air dan bangunan-bangunan. “Saya berharap agar kegiatan pembinaan ini dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman PPNS terhadap kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas di kemudian hari,” harap Widiarto.

Fungsi PPNS Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

24


Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas). PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Dengan kehadiran PPNS di institusi sipil diharapkan proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kecuali undang - undang menentukan lain. Pada dasarnya, setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (tin/nan/ kompuSDA)


Tingkatkan Produksi Pertanian Beririgasi Melalui IPDMIP

P

emerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengemban tugas terkait irigasi, yaitu dengan membangun 1 juta ha irigasi baru dengan merehabilitasi 3 juta ha irigasi dan membangun 49 waduk baru. Selain RPJMN, Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mencapai target Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) pada tahun 2016, yaitu untuk membangun 0,3 juta ha, merehabilitasi 0,7 juta ha serta indikatif membangun 29 waduk.

“Untuk mencapai target tersebut pemerintah membutuhkan dana yang besar baik dari Rupiah Murni maupun Pinjaman Luar Negeri,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto, dalam acara Workshop Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project (IPDMIP) pada tanggal 18 Mei 2016 di Bandung. Kegiatan IPDMIP merupakan suatu program Integrasi Partisipasi Pertanian yang turut melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan masyarakat petani dan semua pihak yang terkait baik di dalam dan sekitar daerah Irigasi.


25


Sejak tahun 2014 yang lalu Ditjen SDA dengan bantuan dana hibah dari ADB telah menyusun program Integrated Participatory

Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP), dengan fokus pada

peningkatan produktivitas pertanian beririgasi meliputi sekitar 1.800 daerah irigasi dengan luas lebih kurang 330.000 ha berlokasi di 16 provinsi dan 74 kabupaten. Program ini diharapkan akan mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2021 dengan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan the International Fund for Agricultural Development (IFAD). Widiarto mengatakan pembiayaan kegiatan IPDMIP direncanakan melalui pinjaman dari ADB sebesar 600 juta US $ dan IFAD sebesar 98.5 US $. “Pemilihan lokasi 16 provinsi dan 74 kabupaten didasarkan pada hasil audit teknis yang dilakukan pada tahun 2014 pada daerah irigasi yang berpotensi besar sebagai lumbung pangan namun memiliki kondisi yang rusak sedang hingga berat lebih besar dari 40%,” jelas Widiarto. IPDMIP adalah sebuah Proyek Pertanian Beririgasi yang akan dilaksanakan di Indonesia dengan beberapa ciri sebagai berikut: 1. Integrasi: sinkronisasi kegiatan “sektor irigasi dan sektor pertanian” dalam satu proyek bersama. 2. Partisipasi: dilakukan untuk mengembangkan dan menguatkan semua pihak terkait dalam pemerintah, stakeholder, dan petani dalam satu proyek bersama. 3. Inovasi: keberlanjutan, pendekatan menu yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan lapangan, holistik, sistem infrastruktur irigasi yang dimodernisasi, memperkenalkan Result Based Landing (RBL merupakan mekanisme pembayaran yang didasarkan pada pengukuran output & outcome yang telah dikerjakan, dengan alat ukur Disbursement Link Indicator melalui proses verifikasi oleh BPKP) untuk tingkat nasional dan mekanisme on-granting untuk tingkat daerah, desain rehabilitasi/peningkatan/ modernisasi didasarkan pada isu “perubahan iklim global”, dan mendukung kegiatan konstruksi, dan proses M & E yang efektif dan efisien.

26


Kegiatan IPDMIP ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada peningkatan nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian sehingga dapat mencapai sasaran, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat pedesaan di Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Bupati Minahasa Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sumsel, Kabupaten Kubu Utara Kalimantan Barat, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Barito Utara Kalimantan Selatan, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Bone, Kabupaten Serang, Kebumen, Banjarnegera, Pati, Purworejo, Banyumas, dan Cilacap. (dro kompuSDA/subdit kerjasama)


A

ir dan Lapangan Pekerjaan merupakan tema nasional untuk peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tahun 2016. Air merupakan sumber daya alam yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan lingkungan. Manusia memerlukan air tidak hanya untuk dapat hidup tetapi juga untuk penghidupan atau aktivitasnya.

Sarasehan Sehari dan Forum Air Indonesia

Mewujudkan Ketahanan Air Yang Berkelanjutan

Saat ini, masalah dan tantangan pengelolaan sumber daya air semakin meningkat, kompleks dan sarat konflik. Pertambahan penduduk, pertumbuhan industri dan perkotaan memerlukan pemenuhan kebutuhan akan air untuk berbagai kepentingan tersebut. Demikian pula halnya pengendalian pencemaran akibat peningkatan berbagai limbah pertanian, kota maupun industri. Mengingat pentingnya air bagi hajat hidup orang banyak maka perlu upaya pemikiran bersama agar permasalahan pengelolaan sumber daya air tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak tercapainya target produksi pangan, menurunnya kesehatan masyarakat dan degradasi kondisi lingkungan.

“Berdasarkan Laporan World Water Development edisi 2016 tercatat bahwa setengah dari seluruh tenaga kerja di dunia yaitu sekitar 1,5 miliar orang bekerja di delapan bidang industri yang amat bergantung pada air dan sumber daya alam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan kelestarian


27


sumber daya air menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam acara Sarasehan Sehari dan Forum Air Indonesia dengan tema Mewujudkan Sungai yang Bersih, Sehat dan Produktif, 12 Mei 2016,di ruang Pertemuan Lantai 8 Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Jakarta. Forum Air Indonesia (FAI) yang pertama telah digagas dan dilaksanakan pada tanggal 2022 November 2000 dan berhasil menyamakan persepsi tentang pengelolaan sumber daya air, yaitu untuk mengupayakan terwujudnya kemanfaatan air yang mantap, efisien dan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Dari penyelenggaraan Forum Air Indonesia I telah disepakati reformasi kebijakan sektor sumber daya air yang meliputi pembaharuan kebijakan sektor sumber daya air, pengaturan kelembagaan dan pembiayaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai, pengaturan pengenaan biaya pelayanan dan biaya pencemaran air, pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi dengan memberi peran secara bertahap kepada perkumpulan petani pengguna air. Forum Air Indonesia II juga telah dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2002 dan berhasil menyusun deklarasi yang berisi strategi penanganan banjir, dalam menyikapi makin meluas dan intensifnya bencana banjir di Indonesia sebagai dampak dari berbagai kekurangan/ kelemahan dalam manajemen dan pengendalian banjir selama ini, serta untuk memperkecil resiko akibat banjir. Hal ini dilakukan dengan pendekatan wilayah sungai secara menyeluruh dan terpadu dari hulu sampai ke hilir dengan memperhatikan aspek konservasi eko-hidrologi,

28

pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air, dengan mengikutsertakan partisipasi seluruh stakeholder serta membentuk Kemitraan Air Indonesia (KAI) sebagai jaringan kerjasama bagi semua stakeholder sumber daya air di Indonesia. Sedangkan Forum Air Indonesia III dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2009 dan berhasil menyusun deklarasi yaitu mendorong implementasi prinsip-prinsip pengelolaan terpadu sumber daya air, meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pengelolaan bencana alam, mendorong pengembangan dan pelaksanaan upaya-upaya efisiensi penggunaan air untuk pangan, dan mendorong upaya peningkatan tersedianya air baku. Penyelenggaraan Sarasehan Sehari dan Forum Air Indonesia IV ini turut menghadirkan para narasumber yang berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan kelestarian sumber daya air yakni Slamet Rahardjo (Budayawan/ Duta Sungai), Felicia Hwang (Puteri Indonesia Lingkungan 2016), Prof. M. Maksum Machfoedz (Pengurus PBNU/Ulama), Sujatmiko (Forum Merapi Merbabu Hijau), Endang Rohjiani (Komunitas Penggiat Sungai Yogya), Shahnaz Haque (Artis), Prof. DR. Emil Salim dan Prof. DR. Arief Rahman. Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat eselon II, III, Kepala BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan para komunitas bidang sumber daya air. Mudjiadi menambahkan bahwa saat ini telah banyak masyarakat dari berbagai profesi yang melakukan kegiatan untuk melestarikan dan meningkatkan potensi daya guna


sumber daya air. Seringkali kegiatan tersebut hanya bersifat lokal namun semangat dan ide-idenya dapat ditularkan atau disebarluaskan sehingga mampu menginspirasi masyarakat di daerah lain yang nantinya akan berdampak signifikan bagi kondisi sumber daya air di Indonesia. Penyelenggaraan kegiatan Sarasehan Sehari dan Forum Air Indonesia ini sangat berarti bagi upaya untuk menyebarluaskan ide-ide dan semangat para narasumber di masing-masing profesi. Dirjen SDA mengharapkan agar di waktu mendatang kegiatan positif yang dilakukan tiap kelompok masyarakat dalam upaya melestarikan air dapat ditularkan baik semangat dan ideide kreatifnya ke daerah-daerah lain, sehingga tidak hanya bersifat lokal saja, seperti yang selama ini terjadi. Dalam pembahasannya, seniman Slamet Rahardjo mengatakan bahwa melestarikan sungai harus mengedepankan sisi kultural, akar budaya, dan rasa memiliki. Sementara itu, Felicia Hwang, Putri Indonesia Lingkungan 2016, mengatakan bahwa dirinya sangat berminat akan sekolah alam dan mencoba mengubah perspektif akan pengelolaan sampah menjadi sebuah bank sampah, sehingga pengelolaan sampah dilaksanakan dengan sistem yang jelas dan pasti, ada keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh tiap masyarakat. Kegiatan Sarasehan Sehari dan Forum Air Indonesia IV ini bertujuan untuk mempertemukan para stakeholder bidang sumber daya air dari berbagai wilayah dan profesi di Indonesia serta sebagai wahana untuk bertukar pengalaman


terkait peran sertanya dalam pengelolaan sumber daya air agar mampu memberikan inspirasi bagi stakeholder lainnya. Di penghujung acara, Prof. DR. Emil Salim menambahkan bahwa agar dapat mewujudkan Gerakan Nasional Sungai Bersih maka masing-masing stakeholder perlu bersinergi. (dro/nan kompuSDA)

Dirjen SDA mengharapkan agar di waktu mendatang kegiatan positif yang dilakukan tiap kelompok masyarakat dalam upaya melestarikan air dapat ditularkan baik semangat dan ideide kreatifnya ke daerah-daerah lain, sehingga tidak hanya bersifat lokal saja, seperti yang selama ini terjadi.


29


Dredger, Optimalkan Bendungan Wonogiri

S

aat ini, Bendungan Serbaguna Wonogiri memiliki permasalahan yang mendesak yaitu berkurangnya kapasitas tampungan waduk secara signifikan akibat tingginya laju sedimentasi. Selama kurun waktu 1980 sampai dengan 2005, kapasitas tampungan efektif waduk telah mengalami penurunan sebesar hampir 15 persen dari total 440 juta m3 tampungan pada saat waduk selesai dibangun pada tahun 1980. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo telah melakukan kegiatan struktural sebagai upaya penanganan seperti pembangunan New Spillway, Closure Dike dan pengerukan. Un-

30

tuk mengoptimalkan pengerukan tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memberikan dua unit kapal penyedot lumpur sedimentasi (dredger) di Waduk Wonogiri pada Kamis, 26 Mei 2016. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Lolly Martina Martief mengatakan bahwa pemberian dredger ini merupakan pemenuhan atas permintaan Kepala BBWS Bengawan Solo yang bertujuan untuk melakukan pemeliharaan secara intensif terhadap Waduk Wonogiri. Sampai dengan saat ini, BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengerukan


sejumlah 650 ribu m3 sedimen dari total target 4,35 juta m3 sampai dengan akhir tahun 2019. Target pengerukan hingga akhir 2016 adalah sebesar 2,15 juta m3 dan saat ini proses pengerukan dengan 1 unit dredger yang telah dimiliki oleh BBWS Bengawan Solo masih terus berjalan. Dengan adanya tambahan dua unit dredger, BBWS Bengawan Solo optimis kegiatan pengerukan terhadap sisa 2,2 juta m3 dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi yang turut hadir dalam acara serah terima dredger tersebut


menyampaikan tentang program NAWACITA di bidang sumber daya air yang terdiri dari tiga output utama yaitu ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mudjiadi mengatakan, kedepannya akan dibangun 60 waduk baru untuk menambah jumlah tampungan air di Indonesia, namun pemeliharaan terhadap waduk yang sudah ada juga harus lebih optimal. Akan ada beberapa program pengerukan terhadap bendungan lama melalui program DORSIP yang didanai olehWorld Bank.

penambahan dredger sebanyak dua unit, bisa mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Serbaguna Wonogiri dalam hal penyediaan air irigasi bagi 25 ribu hektar sawah di enam kabupaten, pembangkit tenaga listrik sebesar 12,4 MW, pengendalian banjir, serta rencana penyediaan air baku bagi Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Karang Anyar dan Sragen. (dro/nan kompuSDA)

Selain kegiatan struktural, BBWS Bengawan Solo juga melaksanakan kegiatan non-struktural, melalui kegiatan konservasi di daerah tangkapan air Bendungan Serbaguna Wonogiri sejak tahun 2007. Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air (GN-KPA), terdiri dari kegiatan non-fisik dan fisik dengan dukungan pendanaan dari APBN dan loan. Kegiatan non-fisik berupa kegiatan sosialisasi, penyusunan rencana konservasi tanah desa (RKTD), dan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan kelompok konservasi tanah dan air (KKTA). Kegiatan fisik di antaranya dilaksanakan melalui pembangunan dan perbaikan terasering, bangunan terjunan, parit, mini check-dam, rumah kompos dan talud sungai, penanaman pohon, rumput gajah dan pengembangan agro-forestry. Melalui kegiatan struktural dan non-struktural yang terus dilakukan secara optimal dan


31

SEPUTAR SUMBER DAYA AIR

Revolusi Sungai Serayu Bentuk Sinergitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Tengah

P

eringatan Hari Air Dunia ke-24 juga diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud kontribusi terhadap agenda 21 yang dicetuskan pada UN Conference on Environment and Development pada tahun 1992 di Rio de Janeiro atau yang lebih dikenal dengan The Earth Summit. Pada sidang umum PBB tersebut, ditetapkan bahwa pelaksanaan Hari Air Dunia atau World Water Day wajib diperingati oleh setiap negara anggota PBB pada tanggal 22 Maret mulai tahun 1993.

Puncak Penyelenggaraan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah ini diselenggarakan pada 22 Mei 2016 di Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang dipusatkan di Sungai Serayu ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan maklumat Serayu sebagai hasil Kongres Sungai Indonesia pertama yang dilaksanakan di Banjarnegara pada bulan Agustus 2015 yang lalu dan menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha agar tercipta sinergitas dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air terpadu

32


dan berkelanjutan. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir. Lolly Martina Martief, MT yang hadir menyampaikan sambutan Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengatakan bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan lingkungan. Manusia memerlukan air tidak hanya untuk dapat hidup tetapi juga untuk penghidupan atau aktivitasnya. Musnahnya sumber daya air akan mengakibatkan musnahnya semua makhluk hidup serta lingkungannya dan semua aktivitas manusia. Air dan Lapangan Pekerjaan sangat terkait baik dari sisi ekonomi, lingkun-


gan ataupun sosial. Berdasarkan laporan World Water Development edisi 2016, setengah dari seluruh tenaga kerja yaitu satu setengah miliar orang di seluruh dunia bekerja di delapan bidang industri yang sangat bergantung pada air dan sumber daya alam. Air erat hubungannya dengan lapangan pekerjaan. Dengan kuantitas dan kualitas air yang lebih baik maka akan terbuka jalan menuju pekerjaan yang lebih baik pula. Selain itu, terlepas dari jenis profesi apapun yang dilakukan, setiap orang dapat pula berkontribusi dalam melestarikan dan meningkatkan potensi dan daya guna sumber daya air. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan kelestarian sumber daya air menjadi tanggung jawab kita bersama. Berawal dari hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kelangsungan sungai-sungai dan demi mewujudkan sungai yang bersih, sehat dan produktif. Terlebih lagi apabila kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama maka kita akan mendapatkan hasil signifikan bagi kelestarian air yang berkelanjutan dan terjamin kelangsungannya untuk semua lapisan masyarakat, lanjut Lolly dalam sambutannya. Turut hadir dalam Penyelenggaraan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo, Bupati Banyumas, Bupati Barjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Cilacap, Perum Jasa Tirta, BUMN, BUMD, BBWS, SKPD, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli Sungai, dan para tokoh masyarakat. Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 500 orang ini merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi Revolusi Sungai Serayu oleh Bupati yang daer-

ahnya dialiri sungai Serayu yaitu Wonosobo, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah. Sungai Serayu merupakan pilot project pengelolaan sungai dan kawasan secara terpadu di Jawa Tengah, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha restorasi pelestarian kawasan Sungai Serayu secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur dalam pemerintahan, masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mendorong dan memperkuat usaha-usaha konservasi kawasan sungai Serayu. Kedua, melakukan upaya pendidikan, penyadaran, dan pemberdayaan masyarakat kawasan sungai Serayu. Ketiga, menumbuhkan dan menggerakkan komunitas peduli sungai. Keempat, membangkitkan kembali kearifan lokal untuk pelestarian sungai Serayu. Kelima, memperkuat komunikasi, informasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Keenam, membangun kerjasama lintas sektoral, lintas daerah, dan lintas kepentingan. Dan ketujuh, membakukan kepemimpinan dan keteladanan sebagai penugasan terwujudnya upaya pelestarian sungai Serayu. Dengan komitmen tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas sumber daya air menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. (dro/arg kompuSDA)


33


Kejuaraan Gateball Meriahkan Peringatan Hari Air Dunia 2016 Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-24 tahun 2016 yang memiliki tema “Water and Jobs”, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan Kejuaraan Gateball untuk memperebutkan Piala Bergilir Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

K

ejuaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini merupakan kejuaraan dengan peserta grup terbanyak, sehingga dapat dikatakan memecahkan rekor penyelenggaraan Kejuaraan Gateball di Indonesia. Penutupan Kejuaraan Gateball ini diselenggarakan pada 13 Mei 2016 yang bertempat di Lapangan Gateball Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta. Gateball merupakan olahraga yang ditemukan pada tahun 1947 di kota kecil

34

`M` `E`D DIIA A IIN NFFO OR RM MA AS SII S SU UM MB BE ER R D DAYA AYA A AIIR R


Memuro, di Hokkaido, Jepang. Eiji Suzuki adalah pencipta olahraga populer ini. Di tengah-tengah kekacauan setelah Perang Dunia II, ia ingin memberi sesuatu yang sederhana untuk anak-anak miskin yang tidak mempunyai mainan. Olahraga baru ini, diilhami dari permainan barat “croquet” (permainan bola kayu), sejak itu gateball menyebar di seluruh Jepang. Gateball kini telah dapat dinikmati di seluruh dunia, semakin hari penggemarnya semakin meningkat.

Olahraga gateball terus berkembang ke lebih dari 40 negara termasuk Indonesia serta telah dimainkan oleh lebih dari 10 juta orang. Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc selaku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR yang hadir dalam penutupan Kejuaraan Gateball Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menambahkan, di tingkat Nasional Gateball bernaung di bawah KONI Pusat sekaligus FORMI Nasional, dan telah menjadi peserta eksibisi PON XIX yang akan diselenggarakan pada bulan September tahun 2016 di Jawa Barat. Pada kegiatan TAFISA (The Asso-

ciation For International Sport for All) ke-6 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Oktober tahun ini, PERGATSI (Persatuan Gateball Seluruh Indonesia) akan menjadi tuan

rumah International Gateball Tour-

nament.

Pada penutupan Kejuaraan Gateball ini, Taufik Widjoyono memberikan trophy kepada BWS Sulawesi IV, BBWS Pompengan Jeneberang, BWS Sumatera VII dan BWS Kalimantan II yang berhasil menjadi Juara I, II, III dan IV pada divisi I yaitu kategori pria. Sedangkan untuk divisi II yaitu kategori wanita, juara I berhasil diraih BBWS Pompengan Jeneberang, dan juara II, III, IV diraih BBWS Bengawan Solo, BWS Sulawesi I, dan BBWS Citanduy. Melalui penyelenggaraan Kejuaraan Gateball ini diharapkan kemampuan dan strategi insan PUPR khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air semakin meningkat dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian PUPR. (dro/dan kompuSDA)


35


Donor Darah di Hari Air Dunia ke-24

Hari Air Dunia yang telah mulai diperingati sejak tahun 1993 merupakan peringatan yang ditujukan untuk mengingat pentingnya arti air bagi kehidupan serta untuk melindungi sumber daya air. Di samping itu, peringatan Hari Air Dunia juga merupakan kesempatan untuk dapat belajar lebih banyak tentang berbagai kegiatan yang terkait dengan air, termasuk untuk menginspirasi orang lain untuk bertindak dan membuat perubahan untuk menuju kebaikan dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-XXIV Tahun 2016 yang memiliki tema “Water and Jobs”, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya adalah Gerakan Donor Darah yang diikuti antusias oleh pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan donor darah tersebut diselenggarakan di Lobby Gedung SDA, pada 20 April dan 4 Mei 2016. Acara yang diikuti dengan antusias oleh pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR ini berhasil mengumpulkan 268 kantong darah dari 375 pendonor yang hadir. Kantong darah yang terkumpul tersebut diberikan ke PMI DKI Jakarta, Kramat Raya, Jakarta Pusat. “Dengan mengkonsumsi air bersih yang banyak, sirkulasi darah akan semakin lancar. Agar darah semakin sehat, perlu dilakukan donor darah secara rutin. Kegiatan donor darah merupakan langkah yang baik untuk menstimulasi pembuatan darah baru. Pendonor tidak hanya mendapatkan kesehatan secara fisik, melainkan juga akan sehat secara psikologis,” ujar dr.Sari Ardian selaku Ketua tim

36



PMI yang hadir pada Gerakan Donor Darah tersebut. Turut hadir dalam Gerakan Donor Darah tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ir. Mudjiadi, M.Sc. Mudjiadi mengatakan bahwa keberadaan dan kelestarian air menjadi tanggung jawab kita bersama agar ketersediaan air bersih terus terpelihara. Air bersih adalah salah pendukung kesehatan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan mengkonsumsi air bersih yang cukup maka kestabilan darah dalam tubuh bisa terjaga. Gerakan Donor Darah tersebut merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan semakin banyak pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang peduli akan kesehatan mereka. (dro/tin kompuSDA)

“ Melalui kegiatan ini, diharapkan akan semakin banyak pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang peduli akan kesehatan mereka.”


37


Gedung Baru ; Semangat baru S

etelah sekian lama “menumpang” di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI akhirnya memiliki gedung perkantoran sendiri. Sekretaris Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Widiarto meresmikan gedung perkantoran BWS Sumatera VI yang ditandai dengan prosesi pengguntingan pita di pintu masuk gedung dan penandatangan prasasti pada hari Rabu (1/6). Widiarto mengatakan dengan diresmikannya Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VI ini, kami mengharapkan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Bidang SDA di Provinsi Jambi menjadi lebih baik kedepannya.

38



“Melihat masih adanya BWS yang belum memiliki gedung sendiri, atau adanya kantor yang butuh rehabilitasi menyeluruh menjadikan BWS Sumatera VI selangkah didepan untuk menjadi yang terbaik,” ujar Widiarto. Pada kesempatan tersebut Widiarto, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara peresmian tersebut. “Hal ini merupakan bukti adanya hubungan yang baik antara BWS Sumatera VI dengan Pemda Provinsi Jambi maupun Pemda Kabupaten/Kota dan pihak lainnya, kiranya hubungan yang telah terjalin baik selama ini semakin erat dikemudian hari,” sambung Widiarto. Sejalan dengan Widiarto, Kepala Balai BWS Sumatera VI, Bambang Hidayah dalam sambutannya mengharapkan dengan diresmikannya kantor ini, maka kerja kita menjadi lebih efektif, terfokus dan terarah. “Kami mengajak kepada semua staf dan karyawan, untuk dapat bekerja lebih optimal dan professional, karena sekarang tidak ada lagi sekat sekat dalam berkoordinasi,” Lanjut Bambang Selain menumpang di gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum

provinsi Jambi, BWS Sumatera IV menyewa ruko atapun rumah di 5 tempat yang berjauhan untuk dijadikan tempat mengantor sehingga koordinasi antar satuan kerja menjadi terhambat. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, DPRD Provinsi Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Danren 042 Garuda Putih, BPK dan BPKP Provinsi Jambi, unsur Muspida Kota Jambi, Bappeda, SKPD, dan Dinas Provinsi Jambi. (arg/ KompuSDA)

GEOGRAFIS

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0°45’ sampai 2°45’LS dan 101°10‘ samapi 104°55’BT dengan topografi mulai datar sampai berbukit dan bergunung-gunung. Dengan ketinggian bervariasi mulai dari pinggir pantai sampai di atas 1000 m diatas permukaan laut.

GEOLOGI DAN TANAH

Didaratan rendah sungai Batanghari umumnya dipenuhi oleh aliran sedimen yang terdiri dari endapan-endapan halus yang terbawa melalui sungai terutama selama musim hujan serta di pantai endapan akibat arus laut sepanjang tahun.

SUNGAI DANAU DAN PANTAI SUNGAI GEOGRAFIS ; WS Batanghari secara

geografis terletak antara 0°43’ sampai 2°46’LS dan 100°45’¬104°25’BT dengan topografi mulai datar sampai berbukit dan bergunung-gunung. Dengan ketinggian bervariasi mulai dari pinggir pantai sampai di atas 1000 m diatas permukaan laut.

ToPOGRAFIS

Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat HUJAN : Jumlah curah hujan terendah 76 mm sedangkan jumlah curah hujan tertinggi 338 mm terjadi pada bulan November.


39


Dalam Menghadapi

Pembangunan 65 Bendungan serta Pengelolaannya

“Kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) punya tujuan besar untuk dicapai, maka tidak patah semangat di tengah jalan. Ingat...tidak ada sukses sejati dapat diraih tanpa hambatan, rintangan, tantangan dan cobaan” (Joko Mulyono, Ir. ME – Ahli Teknik Bendungan Besar Utama)

B

endungan merupakan salah satu bangunan infrastruktur bidang sumber daya air yang paling penting dan paling besar tampungannya tidak hanya karena tingkat kekritisan air yang semakin terasa di berbagai daerah tetapi juga karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terlebih pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT sudah kritis, diperparah lagi dengan kondisi iklim yang fluktuatif antara debit hujan yang besar dan air yang semakin hari semakin menurun, maka peranan infrastruktur sumber daya air semakin penting dan mendesak. Saat ini masyarakat sudah dihadapkan pada kenyataan bahwa ketersediaan sumber daya air sudah sangat

40


kritis. Dan salah satu penanganan yang terbaik adalah dengan pendekatan struktural, yaitu membangun penampung – penampung air seperti waduk atau bendungan, yang mempunyai berbagi macam manfaat diantaranya menampung air, irigasi, air baku, tenaga listrik, pengendali banjir, perikanan, pariwisata dan konservasi. Namun selain manfaat yang besar, bendungan juga menyimpan potensi bahaya besar yang dapat mengancam kehidupan manusia dengan kerugian materiil serta jiwa manusia. Dan merupakan permasalahan klise dalam membangun sebuah bendungan adalah masalah sumber daya manusia, biaya, pembebasan


Paparan pelajaran Operasi dan Pemeliharaan Bendungan

Suasana setelah pelajaran dilanjutkan Buka Puasa Bersama

tanah serta pengelolaan bendungan setelah terbangunnya bendungan. Untuk meminimalisir permasalahan dalam pembangunan bendungan, dan mencetak tenaga teknis bendungan yang terakreditasi sesuai perundang-undangan maka Diklat Teknis Bendungan merupakan langkah awal dalam menghadapi tantangan tersebut. Kegiatan Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis tenaga muda dalam bidang bendungan, meningkatkan pembinaan pengelolaan bendungan di wilayahnya, memberikan apresiasi dan motivasi kepada tenaga teknis bendungan agar terus mengupayakan terlak-

Foto bersama dengan salah satu instruktur bersama peserta

Suasana ruang kelas pada saat pelajaran OP Bendungan

sananya pengelolaan bendungan dengan baik dan benar sekaligus sebagai ajang pembelajaran awal bagi tenaga yang belum menangani bendungan di unit kerjanya dan juga sebagai ajang kompetensi kedepan untuk menciptakan tenaga tenaga ahli bendungan yang handal. Dan juga setelah ada kegiatan ini diharapkan peserta akan memiliki sertifikat keahlian di bidang Bendungan serta dapat mengaplikasikan ilmu sesuai dengan pengalaman yang sudah dimiliki dilapangan maupun di kantor. Selain pelaksanaan di dalam kelas, diklat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei-29 Juni 2016 ini menyempatkan melakukan kunjun-


41


gan lapangan terhadap bendungan yang sudah beroperasi yaitu bendungan Jatiluhur di Purwakarta serta bendungan yang relatif baru saat ini yaitu bendungan Jatigede di Sumedang. Untuk mencapai tujuan dari diklat ini, maka dihadirkan pula narasumber yang berkompeten dengan latar belakang dari Birokrasi, Akademisi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Puslitbang SDA, Konsultan, Swasta dan KNIBB serta ahli teknik khusus di bidang Bendungan yang sudah mempunyai Sertifikat Keahlian. Materi pada diklat ini berisikan kebijakan dalam pengelolaan Bendungan, konsepsi dan keamanan bendungan, kebijakan dan Peraturan Menteri No. 27/2015 tentang bendungan, prinsip perencanaan bendungan, rencana layout bendungan, rehabilitasi bendungan, pemeriksaan dan evaluasi keamanan bendungan, dll. Setelah melewati Diklat Teknis Bendungan, maka para peserta akan melakukan proses sertifikasi keahlian di bidang bendungan, dan pada tahap berikutnya akan dilakukan validasi, pengecekan, pengurusan sertifikat sesuai dengan tingkatannya.

42


Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi kita dalam kegiatan di bidang Bendungan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kreatifitas bekerja di masa yang akan datang sesuai dengan harapan bersama. (JokoMulyono/kompuSDA)

“ Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi kita dalam kegiatan di bidang Bendungan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kreatifitas bekerja di masa yang akan datang sesuai dengan harapan bersama.”

44

Daftar Isi Majalah Air

Recommend Documents