DAFTAR ISI Kata Pengantar
…………………………………………………………………
i
Daftar Isi
…………………………………………………………………
i
I. Pendahuluan
…………………………………………………………………
2
a). Latar Belakang
…………………………………………………
2
b). Perkembangan Perekonomian Nasional …………………………………
2
c). Tema Rapimnas Kadin 2009
…………………………………
4
…………………………………………………
5
II. Pokok – Pokok Sambutan
a). Pokok – pokok Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia
…………
5
b). Pokok – pokok Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
6
c). Pokok – pokok Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia …
7
III. Hasil – Hasil Rapimnas Kadin 2009
………………………………...
9
a). Organisasi dan AD-ART
…………………………………………………
10
b). Program Kerja
…………………………………………………
14
c). Kebijakan Strategis & Langkah Taktis
Lampiran •
………………………………...
17
:
Rumusan Pokok-pokok penyempurnaan AD-ART
Halaman 1
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran. Menurut pasal 22 Anggaran Dasar Kadin butir 2, Rapimnas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu diantaranya setiap awal tahun. Namun adanya berbagai kegiatan bersifat nasional yang menyita waktu dan tenaga dari seluruh jajaran Kadin baik ditingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain adalah Pemilu Legislatif dan Presiden pada bulan April dan Juli 2009, maka Kadin Indonesia memutuskan penyelenggaraan Rapimnas Kadin 2009 diselenggarakan pada bulan Oktober 2009.
Pada bulan Oktober 2009 ada penugasan dari Pemerintah supaya Kadin Indonesia menyelenggarakan National Summit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah untuk semua aspek dengan seluruh stakeholders, maka Kadin Indonesia melakukan pengunduran kembali jadwal Rapimnas Kadin 2009. Penugasan ini tentu harus dilaksanakan sebaik mungkin sebagai wujud dari kemitraan dan kebersamaan antara Pemerintah dan Kadin Indonesia, dan dalam National Summit tersebut yang juga dihadiri Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, diharapkan dapat
menjadi
“trigger”
Gubernur/Bupati/Walikota
bagi
dengan
kemitraan
Kadin
dan
kebersamaan
Provinsi/Kabupaten/Kota.
antara
Berdasarkan
persetujuan pelaksanaan Rapat Pra-Rapimnas antara Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan, maka disepakati pelaksanaan Rapimnas Kadin 2009 adalah pada awal bulan Desember 2009.
Rapat Pimpinan Nasional 2009 mempunyai peran strategi untuk mempercepat pembangunan perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan, apalagi waktu penyelenggaraan berdekatan dengan dimulainya masa bakti pemerintahan periode 2009-2014. Posisi Indonesia yang pada tahun 2009 mencatat pertumbuhan 4,3% dan mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 didunia setelah China 8% dan India 7% merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat menarik lebih banyak lagi investasi dari sektor swasta baik asing maupun domestik.
B. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL 2009 Krisis global yang terjadi pada penghujung tahun 2008 telah memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009. Kasus bailout Bank Century Halaman 2
yang telah merambah pada ranah politik akan sangat mencemaskan bagi perekonomian di Indonesia, karena penilaian terhadap ekonomi di Indonesia salah satunya adalah kestabilan politik. Pada akhir tahun 2009 muncul lagi krisis di Timur Tengah yang disebabkan oleh gagal bayar dari Dubai World, yang dikhawatirkan akan kembali memicu krisis ditempat lain ditengah kepercayaan dan kepanikan investor masih terus terjadi. Tumbuhnya perekonomian Indonesia
yang
pemenuhan
mencapai
kebutuhan
4,3%
domestik
lebih
dikarenakan
terutama
konsumsi
adanya
dorongan
masyarakat
dan
Pemerintah serta masih ditopang oleh ekspor. Turunnya nilai ekspor berakibat pada turunnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini tentu tidak strategis karena volume ekspor selain salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negera tujuan ekspor. Untuk itu, agar ekonomi Indonesia tidak mudah terguncang, maka fondasi untuk lebih mengembangkan ekonomi dan pasar domestik harus terus diperjuangkan dengan sunguh-sungguh dan berkesinambungan.
Tahun 2010 akan memberikan gambaran tantangan yang cukup berat. Perekonomian 2010 masih akan bergejolak akibat dari faktor eksternal dan faktor dalam negeri. Gejolak dari faktor eksternal dapat terjadi karena perbaikan ekonomi saat ini masih rentan dan pondasinya masih rapuh. Kerapuhan ini akibat dari krisis global yang menyebabkan pengangguran di beberapa negara, bahkan hingga ”double digit”. Anggaran belanja di banyak negara membengkak, karena dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi, sedangkan penerimaan (pajak) menurun karena sektor usaha tertekan krisis ekonomi. Sementara tingkat inflasi dunia juga akan mengalami tekanan karena melonjaknya harga komoditas di pasar global. Disisi lain fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar antar negara juga belum stabil. Berbagai kasus yang terjadi dan tidak cepat terselesaikan di dalam negeri, berbagai hambatan lainnya mulai dari infrastruktur,
tata
ruang,
energi,
intermediasi
perbankan
dan
lainnya,
kesemuanya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Jumlah angka pengangguran yang tidak makin berkurang, jumlah angka kemiskinan yang masih tidak berubah membaik bahkan cenderung bertambah miskin. Kesemuanya telah memberikan makna bahwa kondisi saat ini belum kondusif bagi perkembangan kedepan yang lebih baik. Sehingga target pertumbuhan Halaman 3
Pemerintah sebesar 5,5% akan membutuhkan energi dan kesungguhan besar serta kerjasama yang baik antara Pemerintah dan dunia usaha untuk dapat mencapainya.
C. Tema Rapimnas Kadin 2009 Diawal kepengurusan 2008-2013 ini, Kadin Indonesia menetapkan upaya memantapkan peranan Kadin dalam menjadi mitra Pemerintah dibidang perekonomian sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Untuk itu ditetapkan Tema Rapimnas Kadin 2009 sebagai berikut : ”Peranan Kadin Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan” Melalui tema ini diharapkan dapat mendorong keluarnya rekomendasi Kadin yang berkualitas dan implementatif dalam upaya peningkatan ekonomi yang lebih baik lagi pada tahun 2010.
Halaman 4
II. POKOK-POKOK SAMBUTAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2009
A. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat 1. Pelaksanaan
Rapimnas
Kadin
2009,
dilaksanakan
sesuai
amanah
konstitusional AD-ART Kadin, bahwa Rapimnas dilaksanakan setiap tahun 1 kali yang tadinya akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2009, namun karena Kadin mendapatkan tugas dari Pemerintah melaksanakan National Summit maka Rapimnas Kadin 2009 baru dapat dilaksanakan 3 Desember 2009. 2. Rapimnas Kadin merupakan forum nasional yang antara lain memiliki kewenangan menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi dan melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran. 3. Hubungan Kadin-Pemerintah selama 2004-2009 telah tumbuh semakin kokoh dalam suasana sinerjitas yang positif dan dinamis berlandaskan kesepahaman, solidaritas dan kebersamaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan terpandang di kawasan Asia bahkan dunia. 4. Pada tahun 2009 Kadin Indonesia bersama dengan Asosiasi dan himpunan telah menyusun Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014 dan telah disampaikan kepada Pemerintah pada saat National Summit 2009. Roadmap tersebut mendapatkan antusiasme yang tinggi dari Pemerintah. 5. Prakarsa Kadin Indonesia melalui Yayasan Kadin Indonesia untuk memperoleh pengakuan UNESCO terhadap karya Batik Indonesia yang saat ini diakui sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity, bahkan Presiden telah menerima usulan Kadin untuk menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional. 6. Kegiatan lain yang mendominasi aktivitas Kadin adalah berkaitan dengan fungsi advokasi kebijakan, penyusunan position paper, penyusunan legal drafting dan berbagai peraturan yang dirasakan kurang mendukung tumbuhnya iklim usaha yang kondusif, peraturan yang tumpang tindih, peraturan/kebijakan yang multi tafsir, kebijakan yang tidak operasional serta kebijakan yang merugikan dunia usaha. Halaman 5
7. Kebijakan & perundang-udangan yang masih dalam proses kajian dan advokasi al. UU No. 21 th 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU NO. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 3/1992 tentang Dana Pensiun, UU No. 11/92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Revisi Keppres 80/2003, menyusun masukan RUKN dan RUPTL, UU Minerba dan RPP Minerba, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RPP ke Pelabuhan, Revisi UU No. 20 Tahun 1961 tentang penyediaan tanah untuk kepentingan umum, Revisi PP No 41 tahun 1996 tentang Hak Kepemilikan atas Property oleh orang asing dan lain sebagainya. 8. Dalam penguatan hubungan internasional, Kadin dan jajaran dunia usaha berperan aktif dalam berbagai forum dunia baik WTO, APEC dan G 20, memberikan
berbagai
masukan
kepada
Pemerintah
dalam
perumusan
perjanjian dunia seperti Each Party Agreement ASEAN, Korea, Jepang, India dll. Free Trade Agreement ASEAN, Australia – New Zealand-China dsb. 9. Dalam upaya mempromosikan daya saing perusahaan Indonesia, KADIN telah menampilkan Brand Image 3 perusahaan antar lain industri jamu Sido Muncul, pabrik kacang Dua Kelinci dan Sinar Sosro, Pameran Batik di KBRI New York, Pamaeran Gelar Batik Nusantara.
B. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diatas 4% paling banyak berasal dari konsumsi dalam negeri. Turunnya ekspor memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekomian 2010 masih bergejolak yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal (dalam negeri). Perbaikan ekonomi masih rentan karena pondasinya masih rapuh akibat meningkatnya pengangguran dibeberapa negara yang lebih dari 10%. Hambatan dalam negeri umumnya dari sektor infrastruktur, tata ruang, energi, fungsi inter-mediasi bank dll. Sehingga tahun 2010 target Pemerintah pertumbuhan ekonomi 5,5% butuh energi dan kesungguhan yang besar. 2. Penyusunan Roadmap Kadin 2009-2014 merupakan langkah strategis bagi institusi Kadin, dimana Roadmap banyak yang jadi rujukan oleh Pemerintah, sebagaimana dalam National Summit yang lalu. 3. Kasus Bank Century dapat menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemulihan ekonomi Indonesia, untuk Itu Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Halaman 6
meminta Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat segera melakukan kajian dan rekomendasi kepada para pengusaha dan Pemerintah, agar masalah yang berkembang dapat dicermati dengan jernih dan baik. 4. Dalam rangka pemberdayaan Kadin Daerah, banyak usulan dari daerah supaya pada
saat
penyempurnaan
memanfaatkan
kedekatannya
Keppres dengan
80/2003,
Kadin
Pemerintah
Indonesia
untuk
dapat
mengusulkan
penyempurnaan yang lebih memihak pada dunia usaha (Kadin). 5. Terhadap
laporan
Dewan
Pengurus
Kadin
Indonesia,
maka
Dewan
Pertimbangan Kadin Indonesia berpendapat telah banyak upaya untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan eksistensi dunia usaha, namun dibeberapa bidang masih belum optimal. Selain itu perlu melakukan perbaikan terhadap rencana kerja yang masih kurang realistis dan akan sulit dicapai dalam kurun waktu 1 tahun (2010). 6. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia memberikan apresiasi terhadap laporan keuangan tahun 2009 yang telah diaudit, namun saldonya masih minim, dan dapat diupayakan pendanaan bagi Kadin. 7. Rencana perubahan AD-ART yang akan meningkatkan hak suara bagi Asosiasi/Himpunan sebesar 30% pada Munas, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia menyetujui rancangan tersebut, namun untuk pembagian suara dalam kelompok Asosiasi/Himpunan diharapkan dilakukan secara bijaksana.
C. Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Sharif Cicip Sutardjo 1. Sesuai amanat UU No 1/1987, maka Kadin merupakan wadah setiap usaha formal/informal baik skala besar, menengah, kecil. 2. UMKM merupakan jumlah paling besar usaha di Indonesia yang pada tahun 2008 berjumlah 51,26 juta usaha atau sekitar 99,9% dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia. Dimana mayoritas 50,2 juta adalah usaha mikro, selebihnya kecil, menengah dan besar. 3. Sesuai UU No 20/2008 tentang UMKM, yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dengan memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet paling besar Rp 300 juta/tahun. 4. Masalah finansial dan manajemen menjadi persoalan bagi UMKM, kesulitan sektor mikro antara lain adalah legalitas yakni tidak memiliki status usaha, Halaman 7
status tanah tidak jelas dan sebagainya, sehingga kedudukannya tidak jelas. Saat ini UMKM yang memiliki akte notaris hanya 4,7% dan yang mempunyai badan hukum hanya 1,7%. Kadin perlu merekomendasikan lepada Pemerintah untuk memberi kemudahan bagi UMKM sehingga status usahanya menjadi jelas. 5. Upaya peningkatan tax ratio dapat dilakukan melalui ekstensifikasi pajak, WP menjadi 30% agar target pendapatan pajak berhasil baik, saat ini tax ratio baru 13-14%. 6. Investasi pada portofolia lebih besar daripada Foreign Direct Investment (FDI) dimana sektor pertanian <5%, perkebunan <5% dan pertambangan 5%. 7. Sinkronisasi
berbagai
kebijakan
Pemerintah
antar
departemen,
seperti
koordinasi yang baik antara departemen perindustrian, perdagangan dan keuangan. Selain itu kebijakan tata ruang perlu sinkronisasi antara pusat dan daerah.
Halaman 8
III. HASIL-HASIL RAPIMNAS KADIN 2009 Materi-materi bahasan dalam Rapimnas Kadin 2009 terdiri dari Laporan Pelaksanaan Program Kerja tahun 2009 dan Rencana Program Kerja 2010, termasuk didalamnya adalah pokok-pokok rencana perubahan AD-ART Kadin pada Munassus Kadin 2010. Pembagian hasil-hasil Rapimnas Kadin 2010 disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan setiap Komisi, yaitu : 1. Komisi A
: Organisasi dan AD-ART
Ketua
: Nur Achmad Affandi
(Kadin DI Yogyakarta)
Anggota
: Ilhami Elias
(AUMI)
Anggota
: Hervian Tahier
(Kadin Sumatera Utara)
Anggota
: M. Taufik Mustafa
(Kadin Indonesia)
Tim Perumus : - Nur Achmad Affandi
- Ilhami Elias
- Hervian Tahier
- M. Taufik Mustafa
- Robianto Koestomo
- Prof. Adi Seputra
- Suparwanto 2. Komisi B
: Program Kerja
Ketua Sidang
: Iftida Yasar
(APINDO)
Wakil Ketua
: - Utama Kajo
(Kadin Indonesia)
- Eddy Raya Anggota
: - Adi Lukman - Jemmy Hosan
(Kadin Kalimantan Tengah) (Kadin Indonesia) (Kadin Sulawesi Tengah)
- Jody Radja Guguk(Kadin Kepulauan Riau) 3. Komisi C
: Langkah Taktis dan Strategis
Ketua Sidang
: Yanti Sukamdani
Sekretaris
: Handito H. Joewono
Anggota
: - Bambang Purwohadi - Dasril Y Rangkuti
Tim Perumus
:
Diana Napitupulu Shinta Widjaja Kamdani
Halaman 9
Ringkasan hasil Rapimnas sebagai berikut : I. ORGANISASI DAN AD-ART A. PROGRAM KERJA ORGANISASI 2010 1. PERKUATAN ORGANISASI a. Advokasi Penerbitan Peraturan Pelaksana UU No 1/1987 Melanjutkan upaya lobi untuk pembuatan Peraturan Pelaksanaan (PP) UU No. 1/1987 serta melakukan perkuatan tim lobi yang sudah ada. Namun karena di dalam UU tersebut tidak diperintahkan untuk membuat Peraturan Pelaksanaan, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap UU No. 1/1987.
b. Advokasi Penyempurnaan Keppres 80/2003 Melanjutkan advokasi/lobi untuk penyempurnaan Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sampai dengan dihasilkannya peraturan pemerintah yang kondusif bagi dunia usaha sesuai UndangUndang No. 1/1987.
c. Persiapan Munassus Kadin 2010 Munas V Kadin telah mengamanatkan pelaksanaan perubahan AD/ART. Kadin Indonesia telah membentuk Tim untuk melakukan kajian perubahan yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Kadin saat ini serta
perkembangan
organisasi
dimasa
mendatang.
Pokok-pokok
Penyempurnaan AD/ART untuk dibahas dalam Munassus sebagaimana terlampir.
Rencana pelaksanaan Munassus Kadin adalah selambat-
lambatnya pada bulan Maret 2010.
d. Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Pada AD pasal 23 & 29 yang mengatur mengenai Sekretariat Kadin telah menyebutkan peran strategis yang diemban Sekretariat Kadin sebagai ujung tombak pelaksanaan program kerja Kadin. Pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi yang dimulai semenjak tahun 2006 telah memberikan manfaat bagi upaya perkuatan sekratariat Kadin Provinsi. Untuk pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif tahun 2009-2010 akan difokuskan
Halaman 10
pada upaya pendampingan implementasi modul kegiatan pada aspek : income generating, layanan anggota, layanan bisnis, perkuatan SDM.
Pelaksanaan dijadwalkan Februari 2010, yang dilaksanakan secara terpisah bersamaan dengan pelaksanaan Munassus Kadin 2010 yang diikuti khusus oleh Direktur Eksekutif Kadin Provinsi.
e. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin Indonesia Berdasarkan kajian dari Tim Rating Kadin Indonesia, untuk pelaksanaan Rating pada tahun 2009 akan dilaksanakan sosialisai dan pelaksanaannya pada tahun 2010. Pada tahun 2009 Tim Rating Kadin Indonesia akan fokus pada penyiapan modul/panduan untuk implementasi standar sebuah organisasi Kadin..
f. Pembuatan buku direktori organisasi Kadin Indonesia Buku Direktori Kadin Indonesia telah diterbitkan sejak tahun 2007 dan secara berkelajutan agar setiap tahun dapat diterbitkan. Pembuatan Buku Direktori Kadin Indonesia ini bertujuan: •
Menginformasikan keputusan keorganisasian Kadin Indonesia kepada masyarakat luas.
•
Menginformasikan perkembangan organisasi Kadin Indonesia.
•
Program-program unggulan kepengurusan Kadin Indonesia
•
Layanan-layanan yang diterapkan oleh Sekretariat Kadin Indonesia.
•
Daftar pengurus dan sekretariat beserta kontak pointnya.
2. PENINGKATAN LAYANAN ANGGOTA a. Pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online Dalam rangka memberikan layanan keanggotan yang lebih baik dan dalam rangka merintis pembentukan database dunia usaha di Indonesia, semenjak bulan Juli 2009 telah dilaksanakan Pilot Project pendaftaran anggota secara online di Kadin DKI Jakarta. Rapimnas Kadin 2009 disosialisasikan dan disimulasikan pendaftaran secara online ini kepada seluruh jajaran Kadin
Halaman 11
Provinsi. Pada tahun 2010 dari 23 Kadin Provinsi yang sudah menyatakan kesiapan melaksanakan pendaftaran secara online diharapkan 50% sudah mampu melaksanakannya.
1. Sosialisasi petunjuk pendaftaran/pendaftaran ulang anggota Kadin secara online. 2. Pelatihan bagi Kadin Provinsi yang mengikuti pelaksanaan pendaftaran anggota secara online untuk tahun 2010.
b. Penerbitan Kadin Card Penerbitan Kadin Card akan ditingkatkan bentuk dan fungsinya menjadi Kartu Kredit, layanan perjalanan diskon ticket pesawat dll. melalui kerjasama dengan pihak perbankan, penerbangan, perhotelan dan lain-lain. Selain itu, kepemilikan Kadin Card yang semula hanya terbatas pada Pengurus Kadin akan ditingkatkan untuk anggota Kadin.
c. Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi Untuk tahun 2009-2010 ada 3 (tiga) hal yang akan dilakukan sebagai rangkaian program yaitu:
Surveillance audit bagi BSAN, BSAAP dan BSAP yang telah diakreditasi dengan tujuan antara lain:
•
Persyaratan perpanjangan akreditasi yang habis pada akhir Desember 2009
•
Pembinaan dan penyerapan aspirasi asosiasi
Akreditasi baru bagi Asosiasi Tingkat Nasional yang mengajukan aplikasi.
Re-akreditasi bagi PBSP Kadin Provinsi yang masih aktif.
d. Monitoring Pelaksanaan Muprov Kadin 2010 Melakukan monitoring pelaksanaan Muprov Kadin Provinsi sisa tahun 2009 dan 2010 yang akan dilaksanakan untuk Kadin Provinsi : -
Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
-
Maluku
- Sulawesi Barat
-
Kalimantan Tengah
- Sumatera Selatan
-
Bali
- Kepulauan Riau
Halaman 12
-
Sulawesi Utara
- Sumatera Barat
e. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan 2010 Melakukan monitoring Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin agar terlaksananya tertib organisasi/keanggotaan.
3. PENINGKATAN KEANGGOTAAN a. Konsultasi implementasi ISO 9001 bagi Asosiasi/Himpunan. Merupakan kegiatan yang ditujukan bagi Asosiasi/Himpunan yang sudah menjadi ALB Kadin Indonesia, difokuskan pada standarisasi manajemen kesekretariatan yang memenuhi standar mutu. Dilaksanakan pada bulan Maret – April 2010.
b. Pembuatan Brosur Keanggotaan Penerbitan brosur sebagai sarana informasi dan mempromosikan keanggotaan Kadin yang sudah diterbitkan pada periode yang lalu diupdate dan disebarkan untuk menarik perusahaan menjadi anggota Kadin.
c. Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Monitoring tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan mendorong Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kerjasama kemitraan dengan Gubernur/Bupati/Walikota perihal keanggotaan dan sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah.
B. PELAKSANAAN PASAL 35 & 36 AD KADIN Memperhatikan
masukan
dari
Kadin
Provinsi
dan
Asosiasi/Himpunan,
berkenaan dengan diangkatnya Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi Menteri Perindustrian, forum Rapimnas Kadin 2009 memberikan masukan agar dipertimbangkan pelaksanaan pasal 35 & 36 AD.
Halaman 13
C. POKOK-POKOK PERUBAHAN AD-ART KADIN Telah terjadi dinamika yang tinggi dalam pembahasan pokok-pokok perubahan AD-ART KADIN, utamanya pasal mengenai jumlah suara untuk Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan dalam MUNAS KADIN. Secara rinci pokok-pokok penyempurnaan AD/ART sebagaimana terlampir.
II.
PROGRAM KERJA Secara umum pelaksanaan Program Kerja 2009 dan Rencana Kerja Kadin Indonesia 2010 diterima oleh peserta Sidang Komisi B, dengan pembahasan sebagai berikut : A. Tinjauan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja 2009 Pada prinsipnya seluruh program kerja Kadin Indonesia tahun 2009 dapat diterima secara utuh oleh seluruh peserta Sidang Komisi Program Kerja. Dalam kaitan ini, sebagian besar program kerja 2009 telah dilaksanakan secara baik oleh Dewan Pengurus Kaidn Indonesia beserta jajarannya. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa program yang belum dapat terealisir tahun 2009, hendaknya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat tercapai hasil yang lebih optimal pada tahun 2010. B. Program Kerja Tahun 2010 Sidang komisi B menyepakati bahwa Rencana Kerja Kadin Indonesia tahun 2010 telah disiapkan oleh masing-masing Bidang dan Komite di lingkungan Kadin Indonesia, dinilai sudah sangat memadai untuk ditetapkan sebagai Program Kerja Tahun 2010. Namun untuk menyempurnakan program tersebut, beberapa rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut : 1. Seluruh program yang telah dicantumkan agar formatnya diseragamkan dan diintegrasikan kembali antar bidang dan komite agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara sinergis. Disamping itu perlu ditetapkan fokus program yang diprioritaskan untuk satu tahun kedepan. 2. Agar program kerja masing-masing Bidang, Komite maupun Kadin Provinsi dapat tergambar dan dilaksanakan secara sinergi, disarankan seluruh program tersebut diformulasikan kembali dalam bentuk matrik dan dibuat dengan instrumen terukur dan jelas. Dengan demikian setiap pelaksanaan program kerja yang dilakukan dapat dinilai kinerjanya. Halaman 14
3. Beberapa program dalam Rencana Kerja Tahun 2010 Rapimnas Kadin 2009 yang perlu dilakukan koreksi redaksionalnya : •
Halaman 6, untuk program lembaga pembiayaan non bank agar dilengkapi dengan rencana pembentukan lembaga keuangan non bank khusus mikro.
•
Halaman 6, agar ditambahkan program untuk pengembangan jiwa entrepreneurship (gigih, tidak mudah menyerah, inovatif, kreatif) dan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan.
•
Halaman 10, bidang konstruksi dan konsultasi, seharusnya Bidang Konstruksi dan Konsultansi..
•
Halaman 22, point 2 agar dimasukkan adanya aturan yang menyatakan suku cadang kendaraan otomotif lokal, kontennya harus lebih besar dari 60%.
•
Halaman 23, point 2 mengenai UU Hak Cipta tahun 2002 diusulkan agar lebih diperjelas hak-hak orang–orang yang berperan dalam produksi rekaman. Dalam kaitan ini juga diusulkan untuk kerjasama dengan Pemerintah dalam penjualan produk bajakan. Disamping itu, penjualan lagu digital harus melalui ijin yang sah.
•
Halaman 30, point mengenai pembentukan BKSP di Provinsi Sumatera Utara dihapus, Perubahan : BKSP Sumatera Utara perlu adanya koordinasi BKSP seluruh Indonesia untuk percepatan Capacity Building dan pembangunan infrastruktur kompetensi. Untuk itu mendukung Forum BKSP yang telah terbentuk.
•
Halaman 31, mengenai nilai tukar rupiah, disarankan untuk tidak ditulis dalam bentuk nominal, cukup disebut fluktuasi nilai tukar.
•
Halaman 39, perlu adanya portal mice B to B antar bidang terkait trade, industri dan pariwisata.
•
Halaman 40, untuk program komite tetap pengembangan industri primer pertanian, perlu penyempurnaan program sebagaimana, yaitu : 9 Peningkatan efisiensi industri primer pertanian melalui konsep kluster industri pertanian. 9 Peningkatan produktivitas industri primer pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, baik on farm maupun off farm.
Halaman 15
9 Peningkatan nilai tambah produk industri primer pertanian baik untuk konsumsi langsung maupun untuk diproses lebih lanjut. 9 Perbaikan ALSINTANI untuk industri primer pertanian 9 Pertemuan rutin dengan asosiasi terkait industri primer pertanian. 9 Pertemuan rutin dengan departemen terkait seperti Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, BULOG dsb. 9 Mengikuti kegiatan nasional maupun internasional yang terkait dengan industri primer pertanian. Komite Tetap Pengembangan Industri Derivatif Pertanian 9 Peningkatan nilai tambah produk industri derivatif pertanian. 9 Peningkatan akses pasar produk industri derivatif pertanian baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. 9 Modernisasi mesin-mesin pengolahan pada industri derivatif pertanian. 9 Pemberian insentif/kebijakan fiskal untuk pengembangan industri derivatif pertanian. •
Halaman 42, perlu ditambahkan pada program komite tetap aqua kultur yakni pembiayaan untuk usaha perikanan budidaya baik ketersediaan dana dan subsidi bunga.
•
Halaman 45, mengenai rencana aksi terkait dengan tata ruang masih tumpang-tindih antar peraturan yang ada, terutama UU No. 41 tahun 1999, UU No 26 tahun 2007 dan UU No 32 tahun 2004, disarankan untuk mencabut UU NO. 41 dan UU No 26 serta melakukan perbaikan terhadap UU No. 32.
•
Halaman 52 point 10, agar tetap diperjuangkan penyempurnaan Keppres No 80/2003 terutama mengenai Surety Bond yang tetap diberlakukan
bagi
pengusaha
UKM
untuk
mengikuti
tender
pelelangan pengadaan barang dan jasa. •
Halaman 58, agar tidak hanya jalan tol tetapi juga ditambahkan bandara dan pelabuhan laut.
4. Sehubungan dengan rencanan penyelenggaraan Munassus, khusus untuk masukan penyempurnaan AD-ART, diminta Kadin Indonesia tetap dapat menerima masukan sampai dengan pelaksanaan Munassus. Halaman 16
5. Untuk seluruh program kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan perbaikan waktu pelaksanaan kegiatan. 6. Terkait dengan program 3 in 1 mengenai penempatan tenaga kerja, diharapkan peran Kadin dapat lebih optimal. Dalam hal ini perlu dilakukan kerjasama dengan Departemen Perindustrian. Disamping itu agar dapat difasilitasi pembuatan modul-modul kewirausahaan untuk para mahasiswa dan tenaga kerja baru agar dapat menciptakan New entrepreneurship.
III. KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS Pokok-pokok kebijakan strategis 2010 : 1.
Keseimbangan
pada
perdagangan
bebas
dan
perlindungan
dan
keberpihakan produksi dalam negeri. 2.
Perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan.
3.
Peningkatan produktivitas dan efisiensi (suply chain/logistic) dalam rangka meningkatkan daya saing.
4.
Peningkatan sinergi perekonomian nasional dan harmonisasi kebijakan serta regulasi.
5.
Perbaikan governance di tiga sektor yaitu : penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat madani.
6.
Perbaikan iklim investasi demi peningkatan arus investasi asing dan domestik.
Langkah-langkah taktis 2010 : 1.
Keseimbangan
pada
perdagangan
bebas
dan
perlindungan
dan
keberpihakan produksi dalam negeri. a. Adopsi prinsip perdagangan bebas Kesepakatan perdagangan bebas yang sudah ditandatangani akan tetap dilaksanakan dengan memberi ruang gerak lebih leluasa bagi pelaku usaha nasional, termasuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi luar negeri di Indonesia. Perhatian lebih besar perlu diberikan pada implementasi prinsip perdagangan bebas, khususnya yang terkait dengan perumusan kebijakan dan peraturannya. b. Menjaga keseimbangan kepentingan dunia usaha dan keterbukaan pasar. Halaman 17
Keterbukaan pasar dunia akan memberi akses pasar bagi pelaku usaha nasional untuk mengekspor barang dan jasa ke pasar internasional. Hanya saja disisi lain juga memberi tekanan kompetisi yang lebih sengit bagi pelaku usaha nasional untuk bersaing di pasar domestik Indonesia. c. Koordinasi kebijakan perdagangan bebas dengan dunia usaha Ketidakpaduan hasil negoisasi perdagangan internasional dengan penonjolan kepentingan pelaku usaha nasional perlu dicarikan solusi yang lebih sistematis melalui koordinasi kebijakan perdagangan bebas dunia dengan dunia usaha. Untuk maksud tersebut KADIN akan mengambil prakarsa aktif untuk mewakili kepentingan dunia usaha nasional dalam negoisasi perdagangan internasional. 2.
Perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan. a. Perhatian pada aspek lingkungan Pelaku usaha perlu semakin memberi perhatian (concern) pada aspek kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya. Diperlukan adanya sistem insentif dan subisidi bagi pelaku usaha yang memberi perhatian pada aspek lingkungan. Disamping itu pemanfaatan sumber daya alam Indonesia terutama menyangkut energi harus memberi nilai tambah (value added). b. Keberlanjutan usaha dan manfaat bagi pemangku kepentingan Keberlanjutan
(suistainability)
usaha
sangat
dipengaruhi
oleh
terciptanya manfaat yang merata dan proporsional dari para pemangku kepentingan termasuk petani, nelayan dan masyarakat sekitar. c. Pengembangan industri berwawasan lingkungan Industri untuk menghasilkan produk berwawasan lingkungan (ecoproducts) perlu dikembangkan lebih lanut dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian. 3.
Peningkatan produktivitas dan daya saing. a. Perlindungan usaha mikro dan pengembangan usaha Perlu dirumuskan program taktis untuk pengembangan usaha berskala mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar. Pengembangan UMKM meliputi aspek pendanaan, peningkatan kompetensi
SDM
melalui
pelatihan,
penjaminan
kredit
dan
Halaman 18
keberpihakan kebijakan perlu mendapat perhatian serius. Untuk itu diperlukan RUU lembaga Keuangan Mikro b. Peningkatan daya saing dan kemandirian Peningkatan daya saing perekonomian nasional yang terjadi beberapa tahun terakhir ini seperti tergambar pada Growth Competitiveness Index oleh World Economic Forum perlu terus dipercepat peningkatannya. Peningkatan daya saing yang dimaksudkan tidak hanya dari sisi makro perekonomian nasional tetapi juga dari sisi kemampuan bersaing perusahaan-perusahaan Indonesia di kompeteisi global. c. Peningkatan produktivitas nasional Peningkatan produktivitas khususnya di industri manufaktur perlu mendapat perhatian lebih serius dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian
nasional.
KADIN,
Asosiasi/Himpunan/Gabungan,
Departemen Perindustrian dan lembaga lainnya perlu merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan produktivitas perekonomian nasional. d. Penajaman prioritas pembangunan Dibutuhkan kesepakatan nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta masyarakat untuk memberi perhatian lebih besar kepada pembangunan sektor tertentu seperti pangan, energi, infrastruktur dan sebagainya yang punya prospek besar dan berperanan strategis dalam kehidupan perekonomian nasinal. Program ”Feed The World” yang digagas oleh KADIN merupakan salah satu contoh program prioritas dan sinergi untuk membangun kemandirian pasokan pangan bagi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. e. Pengembangan infrastruktur Perlu dirumuskan cetak biru (blue print) transportasi multimoda yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan transportasi yang efisien dengan memanfaatkan keunggulan tiap moda. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke integrated transportation. Pembangunan infrastruktur yang perlu dipercepat antara lain : pelabuhan, bandar udara dan perkeretaapian. Percepatan
penyelesaian
pembangunan
bandar
udara
utama,
pembangunan bandar udara di Indonesia Timur serta pembangunan Halaman 19
multimoda jalan tol pada bandara dalam penyelesaian serta rail link/rail ke bandara-bandara yang sudah direncakan. Segera dilakukan persiapan rencana pembangunan perlengkapan dan suku cadang (aerospace aviation park). Pemerataan pembangunan institusi SDM (flying school, cabin crew, mechanic). Penerbangan di wilayah Indonesia barat dan timur serta kebijakan fiskal untuk peralatannya. Disamping itu perlu peninjauan dan penataan kembali kebijakan ASEAN Open Sky; mempercepat peningkatan safety dan security pada aviasi
Indonesia;
segera dilakukan revitalisasi pentarifan
untuk
penumpang pesawat udara. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menyelesaikan masalah transportasi nasional : •
Pengembangan SDM transportasi yang perlu didukung oleh Pemerintah, terutama yang diselenggarakan oleh swasta.
•
Pengembangan kebijakan yang meningkatkan efisiensi melalui penghilangan
praktek
monopoli,
dan
pungutan
yang
tidak
mendorong efisiensi ekonomi. •
Perlakuan terhadap transportasi bagi daerah perbatasan dan terisolasi.
•
Perkuatan industri udara dan pelayaran nasional dalam menghadapi berbagai pembukaan pasar regional.
f. Optimalisasi sumber daya Indonesia Mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi strategis lainnya yang terdapat di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian dan nilai tambah dalam pereknomian nasional. g. Percepatan pembangunan SDM dan Teknologi Dibutuhkan program yang lebih aplikatif dan terkait (link and match) pada program pendidikan dan pelatihan SDM Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perekonomian nasional. Demikian pula pengembangan teknologi dan percepatan implementasi teknologi dalam
pembangunan
perekonomian
sangat
dibutuhkan
untuk
mengingkatkan daya saing perekonomian nasional. h. Reformasi birokrasi dan perbaikan governance (tata kelola) Halaman 20
Keberlanjutan program reformasi birokrasi dengan intensitas yang lebih tinggi
dan
sistematis
mutlak
diperlukan
dalam
pembangunan
perekonomian nasional Indonesia. Perdagangan bebas terkait dengan masalah ekspor-impor, lingkup kewenangan yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Bea-Cukai. Oleh karena itu harus dibenahi terlebih dahulu masalah birokrasi di Dirjen Bea Cukai sebagai salah satu contoh. i. Effisiensi melalui pendekatan suplly chaín management Supllay chain cost di Indonesia adalah sebesar 18%. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan negara lain. Tidak ada pihak manapun yang dapat menikmati ketidakefisienan yang selama ini masih berlangsung misalnya ketidakefisienan akibat infrastruktur yang tidak layak. 4.
Peningkatan sinergi perekonomian nasional a. Pengembangan Potensi Daerah Potensi perekonomian di daerah khususnya Indonesia bagian timur dan tengah perlu dioptimalkan. Untuk maksud tersebut diperlukan kebijakan yang lebih ramah terhadap pelaku usaha dalam rangka meningkatkan investasi di daerah. b. Penguatan KADIN Di masa mendatang KADIN perlu terus meningkatkan peran sertanya dengan memberi penekanan kepada hal-hal yang lebih substansial khususnya
pada
perumusan
konsep
pembangunan
dan
implementasinya. c. Sinergi Dunia Usaha dan Pendidikan Potensi
pengembangan
pendidikan
tinggi
dan
perekonomian menengah
yang
yang
ada
dilingkungan
meliputi
kemampuan
penyediaan SDM berkompeten, calon pengusaha baru dan kerjasama penelitian perlu dioptimalkan dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan bagi dunia usaha dan penyelenggara pendidikan. d. Mempertahankan nasionalisme dalam bidang seni, budaya dan ekonomi serta religi. Mempersiapkan
dengan
lebih
baik
dalam
mempertahankan
kepentingan nasional dalam setiap perundingan perdagangan di tingkat Halaman 21
regional dan internasional. Melaksanakan secara konsekuen asas cabotage yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. 5.
Perbaikan Governance di tiga sektor yaitu penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat madani. Memperbaiki etika dan perilaku penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat dalam penegakan hukum penting dijalankan secara serius dan sungguh-sungguh oleh semua elemen bangsa sebagai pendekatan awal tanpa mengabaikan dorongan pasar dan etika.
6.
Perbaikan iklim investasi demi peningkatan arus investasi asing dan domestik Promosi dan komunikasi yang intensif mengenai peluang investasi dan perkembangannya di Indonesia serta membangun kesempatan dan kesinambungan
bagi
stakeholders
Indonesia
dengan
mitra
asing.
Perbaikan iklim usaha untuk menciptakan kondisi pasar yang adil dengan cara mereview semua FTA yang ditengarai memberikan kerugian di pihak Indonesia. Menata pasar modern-tradisional menjadikan semua importir umum menjadi importir terdaftar, mempercepat SNI wajib untuk produkproduk manufaktur, pelaksanaan tanda daftar perusahaan pada tataran mikro bagi semua sektor usaha di Indonesia, mengusulkan RUU perdagangan, merview PP No. 34 tahun 1996 tentang bea masuk AD dan bea masuk imbalan, Inpres No. 2 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri.
Halaman 22
