KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2015-2019. Pengadilan Agama Waingapu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu.
Waingapu, 04 Januari 2016
i
DAFTAR ISI
Halaman Judul Kata Pengantar ……………………………………………………………..
i
Daftar Isi ……………………………………………………………………
ii
Bab I
Pendahuluan ………………………………………………………
1
1.1 Kondisi Umum ………………………………………………..
1
1.2 Potensi dan Permasalahan …………………………………….
2
Bab II
Visi, Misi danTujuan ……………………………………………… 7 2.1 Visi ……………………………………………………………
7
2.2 Misi ………………………………………………………….... 7 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis …………………………………. 7 2.4 Program dan Kegiatan Pokok ………………………………… 9 Bab III Arah Kebijakan dan Strategi …………………………………….... 10 3.1 Peningkatan Kinerja ……………………………………………. 10 3.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ……………………….. 10 BAB IV Penutup . …………………………………………………………… 11
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengadilan Agama Waingapu
merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama
kelas II B dibawah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pengadilan Agama Waingapu terletak di Jalan Soharto, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 dan secara resmi mulai beroperasi sejak Tahun 1979. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari 156 Kelurahan / Desa dari 22 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Waingapu diamanatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Amanat tersebut tertuang dalam UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan stratejik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Pengadilan Agama Waingapu. Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan ke dalam program dan diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Waingapu, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
1
1.2. Potensi dan Permasalahan Reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Waingapu dalam kurun waktu tahun 2014-2015 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal itu dapat dilihat antara lain : Pertama, publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama Waingapu, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi. Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Waingapu dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis dan sebagian hakim sedang menempuh pendidikan ke jenjang S2, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype. Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasikan dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan. Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Waingapu. A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Agama Waingapu mencakup beberapa hal yang memang telah diatur dalam peraturan maupun perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Waingapu selaku Pengadilan Tingkat Pertama. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Waingapu memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil. Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA yang mempermudah proses administrasi perkara. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Waingapu yang sudah sesuai dengan prototype.
2
B. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Waingapu dirinci dalam beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Agama Waingapu belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan. Jumlah Hakim sebanyak (5 orang termasuk Ketua ) tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Waingapu yang tahun 2015 sebanyak 53 perkara. Jadi rata-rata per Hakim menangani 9 – 12 perkara per tahun. Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Waingapu dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Waingapu. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA
NIP/KARPEG
Drs. Rahmat, MH
19591231 199203 1 020
Rasyid Muzhar, S.Ag.,M.H
19650721.199403.1.007
Rajabudin, S.HI
19770713.200604.1.003
Farida Latif,S.HI
19771201.199803.1.002
H.Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A
19750407.200003.1.002
R u g a y a, SH
19641226 199403 2 002
Syarihul Hasanah, S.Ag
19700529 199403 2 003
Syukril Hakim
19731231 199303 1 006
Muhamad Sidik
19591231 198703 1 042
S u r y a n i, S.H
19660929 198703 2 001
JABATAN Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panmud Hukum Panmud Gugatan 3
11 12 13 14
Muhsin
19611229 199303 1 002
Muhamad Nawir,SH
19821011 200904 1 003
Kepala Urusan Kepegawaian
Murniati Purnama Umar,S.HI
19790410 200912 2 001
Kepala Urusan Umum
Hasyim Munaif Abu Askar,A.Md
19871215 201101 1 008
Kepala Urusan Keuangan
Jurusita
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Adanya sebagian pegawai teknis yang belum menguasai SIADPA, sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat pengolah data, kecepatan internet (benwich) sehingga pelayanan prima kepada masyarakat kurang efektif.
C. Peluang (Opportunity) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Waingapu untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Komitmen dari semua unsur pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama untuk berubah secara lebih baik. Koordinasi yang sudah terlaksana perlu lebih ditingkatkan, agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Waingapu yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses berperkara. Adanya Aplikasi Pendaftaran Online melalui website Pengadilan Agama Waingapu.
4
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Adanya diklat di tempat kerja (DDTK) oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Waingapu untuk transfer pengetahuan dan memperluas wawasan aparatur Pengadilan Agama Waingapu dalam memahami tugas-tugas pokok, sehingga dapat bekerja secara terorganisir dan lebih efektif. Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang dilaksanakan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Waingapu. 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Waingapu. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Waingapu berupa sambungan internet dan website online Pengadilan Pengadilan Agama Waingapu. D. Tantangan (Threat) Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Waingapu yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil Pengadilan Agama Waingapu belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Waingapu. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
5
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Belum adanya payung hukum terhadap sistem administrasi pengadilan agama (SIADPA) yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem manual masih tetap dipakai di samping tetap memakai SIADPA. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai terutama untuk pengadaan laptop untuk pegawai.
6
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
2.1. Visi Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Waingapu diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Pengadilan Agama Waingapu. Visi Pengadilan Agama Waingapu mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WAINGAPU YANG AGUNG” 2.2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Waingapu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Waingapu. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pengadilan Agama Waingapu percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. 2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Waingapu. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Waingapu adalah sebagai berikut: 7
2.3.1. Tujuan Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Waingapu Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Waingapu adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Waingapu dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas 2.3.2. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan
2.3.2.1.
Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase perkara yang dilakukan dimediasi b. Persentase mediasi yang berhasil c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 8
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
6.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Persentase putusan diunggah (upload) ke website. a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
2.4. Program dan Kegiatan Pokok Pengadilan Agama Waingapu memiliki sejumlah program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis yang dimilikinya. Program dan kegiatan tersebut antara lain: 1. Program peningkatan manajemen Pengadilan Agama Waingapu. Program ini untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan hakim, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, aksepibilitas masyarakat terhadap peradilan, kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan kualitas pengawasan baik dari internal maupun eksternal Pengadilan Agama Waingapu. Kagiatan yang dilakukan dalam program ini adalah kegiatan peningkatan manajemen Pengadilan Agama Waingapu. 2. Program dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program ini bersifat mendukung tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan adalah dukungan terhadap manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya. 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Waingapu. Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasaran dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Agama Waingapu. Kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Waingapu.
9
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WAINGAPU
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Waingapu menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
10
BAB IV PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Agama Waingapu tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Agama Waingapu harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Agama Waingapu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Waingapu dapat terwujud dengan baik.
11
12
