DAFTAR ISI KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI

DAFTAR ISI A. LATAR BELAKANG .......................................................... 1

R. PROGRAM KEGIATAN INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI .......................................................... 46

B. POKOK PERMASALAHAN ................................................ 1 C. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................... 1

S. KESIMPULAN ................................................................. 62

D. SASARAN......................................................................... 2

T.

E. KEBIJAKAN INOVASI....................................................... 2 F. KEBIJAKAN KOLABORASI ............................................... 5 G. KEBIJAKAN DESENTRALISASI ........................................ 6 H. PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNANAN DI KOTA BANDUNG ....................................................................... 9 I. MASALAH DAN KENDALA INTERNAL ............................ 11 J. MASALAH DAN KENDALA EKSTERNAL ......................... 15 K. KEGIATAN INOVASI YANG TELAH DILAKSANAKAN ...... 18 L. KEGIATAN INOVASI YANG DILAKSANAKAN .................. 22 M. PRIORITAS TUJUAN PROGRAM INOVASI ...................... 24 N. PETA PRIORITAS TUJUAN PROGRAM INOVASI ............. 36 O. POSISI STRATEGI DALAM IMPLEMENTASI INOVASI..... 38 P. STRATEGI DALAM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI ........................................................................ 42 Q. MODEL KOLABORASI UNTUK INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH ........................................................................ 45

i

REKOMENDASI ........................................................... 66

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung

A. LATAR BELAKANG • •

peningkatan perekonomian Kota Bandung?

30 kecamatan di Kota Bandung memiliki tingkat

c. Apa saja prioritas pembangunan kewilayahan di Kota

perkembangan yang berbeda.

Bandung yang dapat dikembangkan melalui konsep

Sebagian kecamatan memiliki pusat-pusat ekonomi

Inovasi,Kolaborasi dan desentralisasi?

dan sumber-sumber pendapatan yang besar, sebagian •

d. Bagaimana model kerjasama antar-stakeholder dalam

lagi sebaliknya.

konsep

pertumbuhan perekonomian yang belum berimbang

desentralisasi?

disetiap wilayah menyebabkan tidak meratanya juga •

pembangunan

melalui

Untuk itu

Desentralisasi?

diperlukan suatu terobosan strategi kewilayahan

yang

merata

inovasi

dan

berkelanjutan

Konsep

Inovasi,

Kolaborasi

dan

melalui

C. MAKSUD DAN TUJUAN

penerapan sistem pembangunan yang mengusung teknologi

dan

e. Bagaimana Strategi Pembangunan Kota Bandung

pembangunan infrastruktur kewilayahan pembangunan

Inovasi,Kolaborasi

dalam

Maksud :

mengentaskan permasalahan perkotaan.

Menyusun Strategi Pembangunan Kota Bandung Melalui Konsep Inovasi, Kolabroasi dan desentralisasi di setiap

B. POKOK PERMASALAHAN

wilayah

a. Apa saja permasalahan dan kendala pembangunan kewilayahan di Kota Bandung

Tujuan :

b. Bagaimana optimalisasi peran kewilayahan dalam

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan Kota

meningkatkan pembangunan wilayahnya terutama

Bandung yang merata dan berimbang melalui konsep

1

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Inovasi, Kolaborasi, dan Desentralisasi di seluruh

wilayah

Daerah

adalah

semua

bentuk

pembaharuan

dalam

Kota Bandung

penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pasal 386 Ayat 2).

D. SASARAN

Peraturan Bersama Kemendagri No 3/2012 dan Kemenristek No 36/2012 mengamanatkan penetapan kebijakan SIDa

1. Menganalisis permasalahan pembangunan di seluruh

menjadi wewenang Bupati/Walikota.

wilayah Kota Bandung; 2. Memetakan

prioritas

dan

pola

Inovasi adalah suatu proses menerjemahkan gagasan

pembangunan

atau invensi menjadi suatu produk barang atau jasa yang

infrastruktur di setiap wilayah;

menciptakan nilai-nilai tambah yang akan dibayar oleh

3. Menganalisis kebijakan kewenangan yang dapat diberikan

konsumen.

kepada kewilyahan;

›

4. Perumusan model kerjasama antar pemerintah dengan

memberikan

stakeholder dalam penyediaan infrastruktur; 5. Perumusan

alternatif

pola

penyediaan

Inovasi teknologi  penerapan teknologi baru dapat perubahan

(nilai)

yang

substansial

terhadap barang dan jasa atau terhadap suatu proses

infrastruktur,

produksi barang dan jasa,

termasuk di dalamnya peran masing-masing stakeholder; ›

6. Penentuan alternatif metode dan teknologi pembangunan

inovasi non-teknologi  inovasi-inovasi organisasional dan manajerial suatu perusahaan atau lembaga yang

infrastruktur yang inovatif.

dapat berkontribusi pada perbaikan kinerja lembaga

E. KEBIJAKAN INOVASI

tersebut (OECD, Oslo Manual, 2005; Roger EM, 2003) Suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang

UU No 23 tahun 2014 (Pasal 386-390) mengamanatkan

disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh

Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi peran pemerintah daerah

didalam

pelayanan

kepada

seseorang atau kelompok untuk diadopsi.(Everett M. Rogers

masyarakat.Inovasi

, 1983)

2

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Suatu

gagasan

baru

yang

diterapkan

untuk

3. Jaminan pelayanan publik yang disediakan pemerintah

memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses

daerah

dan jasa.(Stephen Robbins , 1994). Menurut UU 18 tahun 2002 Tentang Sinas P3 IPTEK, Inovasi

adalah

kegiatan

penelitian,

Prinsip – prinsip kebijakan pelaksanaan inovasi (Pasal 387):

pengembangan,

a. Peningkatan efisiensi

dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan

b. Perbaikan efektivitas

penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang

c. Perbaikan kualitas pelayanan

baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan

d. Tidak ada konflik kepentingan

dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses

e. Berorientasi kepada kepentingan umum

produksi. (Pasal 1 angka 9)

f. Dilakukan secara terbuka

Berdasarkan Peraturan Bersama Mendagri Nomor 36

g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan

Tahun 2012 dan Menristek Nomor 3 tahun 2016 tentang

h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk

Penguatan Sida, SIDa Sistem Inovasi Daerah keseluruhan

kepentingan diri sendiri

proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi

yang

pemerintah

dilakukan daerah,

antar

lembaga

institusi

pemerintah,

kelitbangan,

Kriteria Inovasi Daerah:

lembaga

1. Mengandung pembaharuan (boleh salah

pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan

satu)

 Menciptakan karya yang sebelumnya belum ada di

masyarakat di daerah

Indonesia

Inovasi Daerah bertujuan untuk: (Penjelasan umum

 Melakukan pembaharuan dari suatu karya yang

UU 23/2014)

sudah ada ke arah yang lebih efisien dan efektif

1. Tujuan Melindungi ASN yang melakukan inovasi

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat

2. Memacu kreativitas daerah untuk meningkatkan daya



saing daerah

Manfaat bagi daerah (minimal 2)  Meningkatkan kinerja pemda

3

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI  Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

2. Pelayanan Publik

 Meningkatkan PAD

Meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik,

Manfaat bagi masyarakat (minimal 2)

serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik

 Kemudahan memperoleh akses pelayanan

3. Bentuk Inovasi Daerah Lainnya

 Memperkecil biaya untuk memperoleh pelayanan

Meliputi yang tidak termasuk dalam keduuanya, antara

 Meningkatkan kesejahteraan

lain metode pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan,

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada

masyarakat

yang

dilarang

oleh

alat kerja, serta metode pemberdayaan

peraturan

perundang-undangan (harus semua)

Pengusulan Inovasi Daerah

 Menghilangkan pungutan/iuran tidak resmi

1. Kepala Daerah

 Menghilangkan budaya Kolusi dan Nepotisme

Dibantu tim independen yang terdiri dari

4. Merupakan kewenangan daerah

perguruan

tinggi,profesional, pakar , praktisi. Dikoordinasikan oleh

Tidak berbenturan dengan kewenangan provinsi dan

litbang daerah

pemerintah pusat

2. Anggota DPRD

5. Dapat direplikasi (boleh salah satu) 

Dapat diterapkan di daerah lain



Dapat diproduksi massal

Dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD serta disampaikan kepada Kepala Daerah 3. Aparatur Sipil Negara Disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah atasannya

Bentuk Inovasi Daerah

lalu pada Litbang daerah. Stelah dinyatakan layak lalu

1. Tata Kelola Pemerintah Daerah Meliputi

penataan

tata

laksana

disampaikan pada Kepala Daerah internal

dalam

4. Perangkat Daerah

pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur

Disampaikan kepada Litbang daerah. Stelah dinyatakan

manajemen

layak lalu disampaikan pada Kepala Daerah 4

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI 5. Anggota Masyarakat

1. Meningkatkan

kebersamaan

dalam

memecahkan

Disampaikan kepada DPRD, setelah dinyatakan layak lalu

permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan

disampaikan ke Kepala Daerah oleh bagian Litbang dalam

mengurangi kesenjangan.

DPRD

2. Memaksimalkan

kolaborasi

pembangunan

di

Kota

merupakan Bandung.

kewenangan

daerah.

salah

satu

Kolaborasi

3. Meningkatkan kualitas pelayanan public.

pilar

4. Mempercepat

sendiri

penguasaan

ilmu

pengetahuan

peluang dan menanggulangi kelemahan keterbatsan dana,

5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya

6. Meningkatkan efsiensi penggunaan sumber daya.

dan

keterbatasan

prasarana

dan

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Pasal 363 ayat (1)

sarana.

menyebutkan

Diharapkan dengan membangun aliansi strategis melalui maka

meningkatkan masayarakat

pemerintah

pelayanan serta

Kota

Bandung

public, memenuhi mempercepat

Dalam

rangka

meningkatkan

yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas

dapat

pelayanan publik serta saling menguntungkan.

kebutuhan

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

pembangunan

1. Kerjasama daerah dengan daerah

infrastruktur. Tujuan

bahwa

kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama

kerjasama dan kemitraan, baik secara vertical maupun horizontal

dan

teknologi.

merupakan salah satu strategi dalam rangka memanfaatkan

manusia

dan

engoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi

F. KEBIJAKAN KOLABORASI Kata

pelaksanaan

dan

manfaat

kolaborasi

yang

2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga (swasta, organisasi

dilakukan

kemasyarakatan, NGO lainnya.

pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

5

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI 3. Kerjasama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar

negeri

sesuai

dengan

ketentuan

Pemerintahan Terdiri Atas Urusan Wajib Dan Urusan

peraturan

Pilihan. Urusan Wajib Adalah Urusan Pemerintahan Yang

perundang-undangan.

Wajib Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Daerah Berkaitan

Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi

Dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 26 Urusan Wajib

kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama

Dan Urusan Pilihan Terdiri Dari 9 Urusan Pilihan.

wajib merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:

08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota

a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan

Bandung, terdapat 24 Urusan Pemda Bandung dimana

b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola

Pelaksanaannya Oleh Unit Organisasi Yang Ada Pada

bersama.

Kecamatan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Kerja sama wajib mencakup: a). kerja sama antar-

Masalah-masalah rutin di perkotaan yang selama ini

Daerah provinsi;b). kerja sama antara Daerah provinsi dan

terjadi, dikarenakan manajemen kota yang sangat terpusat,

Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; c). kerja sama

dan karenanya diperlukan pelimpahan kewenangan ke level

antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari

terkecil untuk menindaklanjuti masalah, seperti kemacetan,

provinsi

banjir, dan penertiban pedagang kaki lima dan sebagainya.

yang

berbeda;

d).

kerja

sama

antar-Daerah

kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan e). kerja

sama

antar-Daerah

kabupaten/kota

dalam

Desentralisasi

satu

adalah

penyerahan

Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom

Daerah provinsi.

berdasarkan Asas Otonomi. Desentralisasi dalam konteks pembangunan di Kota

G. KEBIJAKAN DESENTRALISASI

Bandung

adalah

adanya

distribusi

kewenangan

dari

Walikota ke aparat kewilayahan mellaui program kegiatan di

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

kecamatan, keLurahan, RT/RW, Karang Taruna, PKK, dan

tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Urusan

lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya. 6

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Program desentralisasi pembangunan yang dilakukan

B.

oleh pemerintah Kota Bandung diantaranya adalah PIPPK

Lembaga

D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Kelurahan.

Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung, menyebutkan :

Pasal

6:

Pasal 2: (1) Maksud Dilaksanakan PIPPK Adalah Untuk

Pemberdayaan

Meningkatkan

Berikut:

Peran,

Dan

Seluruh

Kemasyarakat

Kelurahan

Pelaksanaan

Pembangunan

Dan

C. Lembaga Karang Taruna Unit Kelurahan; Dan

Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan

Beserta

Pemberdayaan

Keluarga (Tp. Pkk) Kelurahan;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015

Kewilayahan

Penggerak

Kesejahteraan

dan Pengelolaan Sampah (Gober).

Tugas,

Tim

Fungsi

Stakeholder

Dalam

Rangka

Melalui

Aparat Lembaga

Jenis

Kegiatan

Komunitas

Dalam

Masyarakat

Pippk

Berbasis

Adalah

Sebagai

A. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Rw;

Percepatan

B. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Pkk;

Pengembangan

C. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna;

Pemberdayaan Masyarakat.

D. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Lpm

(2) Tujuan Pippk Adalah Mewujudkan Sinergitas Kinerja

PIPPK

merupakan

program

pemerintah

Kota

Aparatur Kewilayahan Dengan Lembaga Kemasyarakatan

Bandung untuk mengoptimalkan tugas, peran serta fungsi

Kelurahan Dalam Melaksanakan Pippk Yang Berbasis Pada

aparat dan pemberdayaan masyarakat kota Bandung yang

Pemberdayaan Masyarakat

berbasis kewilayahan.

Pasal 4 (1) Pelaksanaan PIPPK Berdasarkan Pagu

Dengan semangat desentralisasi,

inovasi dan kolaborasi, berbagai program pembangunan

Indikatif Kelurahan Dengan Memperhatikan Skala Prioritas

akan dimanfaatkan di setiap kelurahan.

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Program

Pasal 5: Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pippk,

yang

digulirkan

sejak

tahun

lalu

ini

membawa dampak positif bagi pembangunan Kota Bandung,

Adalah Sebagai Berikut:

salah

A. Lembaga Rukun Tetanggga (Rt)/Rukun Warga (Rw);

penghargaan Adipura. Walikota Bandung menyampaikan bahwa 7

satunya peran

bentuknya serta

adalah

masyarakat

dengan

dalam

diraihnya

pembangunan

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI menjadi nomor satu. Karena itulah konsep PIPPK dibentuk

b.

secara merata, berdaya dan bersama. Selain

desentralisasi

kewenangan

ke

kemasyarakatan,

meliputi

pelatihan,

penyuluhan/sosialisasi, pendampingan dan kegiatan-

dalam

kecamatan

Sosial

bentuk (PIPPK),

pelimpahan

kegiatan lain kemasyarakatan sesuai lingkup RW);

sebenarnya

c.

Penguatan

kelembagaan

RW,

perlengkapan

dan Perusahaan Daerah (PD), yang diantaranya adalah PD

pelatihan pengurus/kader tingkat RT/RW, peningkatan

Kebersihan. Walikota Bandung melalui PD Kebersihan telah

jejaring (networking) antar RW di tingkat Kelurahan,

menerapkan

tingkat Kecamatan dan tingkat Kota;

desentralisasi

dalam

pengelolaan

sampah di Kota Bandung. Pengelolaan sampah yang selama ini

hanya

terpusat

oleh

PD

Kebersihan,

kini

turut

RW,

kegiatan

Fasilitasi

dapat

Pemberdayaan

Infrastruktur,

pengadaan

atau

dilaksanakan

untuk

dalam usaha meningkatkan keterampilan, kapasitas,

Lingkup

adalah

kompetensi

RW

masyarakat

serta

memperbaiki kesejahteraan; meliputi

dan

pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain

sebagai berikut: a.

meliputi

e. Pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal, meliputi

setiap kelurahan yang jumlahnya mencapai 1500 orang. yang

RW,

perbaikan/pemeliharaan sarana kerja K-3;

dengan melibatkan pasukan gober (gorong-gorong bersih) di lingkup

perkantoran

d. Pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup

melibatkan petugas dikewilayahan, yaitu dari sisi SDM

Ruang

dan

pengadaan

desentralisasi telah dilaksanakan pula pada SKPD-SKPD

konsep

administrasi

meliputi

pembangunan

dan

atau

perbaikan prasarana dan sarana lingkungan lingkup RW, misalnya, pembangunan dan atau pemeliharaan kantor RW, jalan, gang, drainase dll sesuai urusan pemerintahan umum yang diserahkan Walikota;

8

kelompoknya

dalam


H. PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNANAN DI KOTA BANDUNG NO. 1 2 3

INSTANSI

MASALAH UTAMA

Asisten Pemerintahan, Setda Kota

Integrasi sistem aplikasi pengelolaan barang dan jasa yang mampu menyajikan

Bandung

data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat

Badan Kepegawaian Daerah Kota

Pengelolaan dan penataan SDM dalam rangka peningkatan kinerja dan penegakan

Bandung

displin

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

Legalitas/Kewenangan Penanganan a. Belum optimalnya pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan b. Pemerataan dan keterjangkauan pelayan kesehatan yang bernutu belum optimal.

4

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Terutama untuk masyarakat miskin dan golongan rentan c. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit akibat kepadatan penduduk, dan masalah lingkungan. Akibat selanjutnya: a) sanitasi dan udara yang kotor, b) Varians penyakit baru yg menyebar, c) penyalah gunaan obat, d) penyakit degeneratif akibat situasi perkotaan dan pola hidup

5

Dinas Koperasi, UKM,

a. Terbatasnya SDM, baik kuantitas maupun kualitas (internal)

Perindustrian dan Perdagangan

b. Lemahnya kualitas pelaku usaha kop.ukm industri perdagangan (eksternal)

Kota Bandung 6

Dinas Pencegahan

Tata Kelola: a) kekurangan pegawai untuk pasukan dan pengemudi, b) belum

9

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Penanggulangan Kebakaran kota

optimal penguatankualitas teknis dan kompetensi manajemen SDM, c) belum

Bandung

optimalnya kompensasi bagi petugas lapangan (kesejahteraan; jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan risiko kerja), d) belum optimalnya alokasi kode rekening kegiatan pembangunan Pelayanan Publik: a) Keterbatasan sarana dan prasarana, b) Gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran,c) kurangnya sarana air, d) belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran dalam penyediaan dan pemeliharaan sumber air; hidrant, sungai, tandom air dll, e) kondisi kemacetan lalu lintas Pemberdayaan Masyarakat: a) tingkat kepeduliaan masyarakat kurang akan arti pentingnya pencegahan dan penangulangan kebakaran dalam sistem keamanan lingkungan, b) kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunannya dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang.

7

Dinas Pelayanan Pajak Kota

Tuntutan peningkatan penerimaan pajak daerah yang ditopang dengan SDM

Bandung

aparatur yang propesional dan kesadaran/peran serta masyarakat atau dunia usaha yang tinggi dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlahnya

8 9

Rumah Sakit Khusus Ibu dan

Kurang Optimalnya pengadaan barang dan Jasa, akibat harus terus menerus

Anak

merespon pengaduan masyarakat

Kecamatan Arcamanik

a. Adanya titik-titik banjir di lingkungan masyarakat/pemukiman b. Banyak sungai meluap

10

Kecamatan Rancasari

11

Kecamatan Buahbatu

Pembebasan Lahan a. Tuntun masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima 10

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI b. Tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan c. Perkembangan IPTEK yg tidak dibarengi SDM yang profesional d. Perbaikan tata kelola pemerintahan 12

Badan Perencanan Pembangunan Daerah

a. Belum optimalnya Implementasi Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah ( RPJMD, RKPD); b. Banyaknya kegiatan pembangunan yang muncul tiba-tiba, tanpa memperhatikan sinergitas rencana pembangunan sebelumnya; c. Kurangnya monitaring impelemntasi pelaksanaan Renja SKPD, sehingga banyak kegiatan yang gagal dilaksanakan sesuai RKA/DPA SKPD

I. MASALAH DAN KENDALA INTERNAL NO.

INSTANSI

1

Asisten Perekonomian dan Pebangunan, Setda Kota Bandung

2

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

MASALAH SDM pengelola data informasi yang berbasis aplikasi belum memadai (terbatas) Tugas pokok dan fungsi BPSDA khususnya antar sub bagian tidak merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat (satu sama lain terpisah), sehingga menyulitkan dalam pengembangan sistem yang terintegrasi secara holistik SDM sebagai pengelola manajemen administrasi kurang dapat konsisten untuk memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam penyediaan infrastruktur, sehingga sering terjadi keterlambatan

11

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI 3


4

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

5


Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung 6

7

Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran kota Bandung

Kapabilitas SDM Peraturan pendukung kewenangan penanganan bidang garapan sumberdaya air Terbatasnya jumlah SDM aparatur Dalam proses pelayanan dokumen kependudukan ada tahapan dalam pengadaan sarananya belum sepenuhnya kewenangan dilimpahkan ke Pemkot Bandung Tingkat pelayanan kesehatan belum optimal, karena ketersediaan sarana dan prasarana, SDM/tenaga kesehatan belum memenuhi standar Jumlah Puskesmas belum sesuai standar (standar WHO: 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk) saat ini 1 puskesmas melayani 33.219 penduduk (data tahun 2010) Jumlah puskesmas perkecamatan belum merata Belum semua Puskesmas terakreditasi (Permenkes 75 tahun 2014) Terbatasnya personil dinas yang hanya berjumlah 99 orang. Bidang-bidang ada 6 ditambah 2 buah UPT Terbatasnya anggaran untuk membina Koperasi, UMKM, industriformal dan non formal serta pedagang formal dan non formal. Belum optimalnya diklat khusus untuk peningkatan kualitas SDM aparatur Keterbatasan sarana prasarana: sektor wilayah dan pos pemadam serta kendaraan unit pemadam kebakaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnnya Gangguan informasi komunikasi kejadian kebakaran Kurangnya sarana air : banyaknya hidrant kota yang tidak berfungsi, sungai-sungai yang tertutup bangunan serta volume kecil Kekurangan pegawai untuk ditempatkan sebagai pasukan dan pengemudi Belum optimalnya penguatan kualitas kemampuan teknis dan 12


8

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

9

Dinas Pendidikan Kota Bandung

10

Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Sekretariat Daerah kota Bandung

11

Kecamatan Panyileukan

12

Kecamatan Arcamanik

13

Kecamatan Rancasari

14

Kecamatan Buahbatu

kompetensi manajemen pegawai Belum optimalnya kompensasi bagi petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan risiko kerja Belum optimalnya alokasi kode rekening kegiatan pembangunan Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang handal dan akurat, didukung IT dan integrasi dengan lainnya Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidangnya Kebutuhan anggaran terbatas sesuai dengan rencana Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada Tidak meratanyapenyebaran sekolah dan penyebaran penduduk Masih adanya kendala budaya & atau tradisi yang hidup di masyarakat: kurang pentingnya pendidikan Pembangunan infrastruktur bagian hukum dan HAM difasilitasi oleh bagian umum dan perlengkapan pada sekretariat Daerah Kota Bandung Belum optimalnya pelayanan publik pada kecamatan, nilai IKM kecamatan tahun 2013 =77,34 Tingkat koordinasi antar dengan lembaga masyarakat dalam penanganan kebencanaan masih rendah Belum optimalnya pemanfatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan Masih terbatasnya/kurang SDM Terbatasnya anggaran Terbatasnya kewenangan Keterediaan anggaran Komitmen bersama antara SKPD terkait Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai Terbatasnya anggaran untuk penyediaan sarana &prasarana Sarana dan prasaranan masih kurng baik Rendahnya pemahaman aparatur pada aturan-aturan Tupoksi 13


15

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

gedung kantor kelurahan belum memiliki ruang pelayanan yang memadai Fungsi Koordinasi bappeda sebagai Mitra SKPD dalam Penyusunana Dokumen perencanaan Daerah Belum Optimal; Bidang – Bidang perencanaan Bappeda dalam menjalankan tufoksinya belum fokus mendukung IKU Bappeda. Perubahan SOTK menurut PP no. 18 Tahun 2016 Kendala teknis dalam pengembangan aplikasi e budgething Kesulitan dalam sinkronisasi jadwal pelaksanaan reses dan jadwal perencanaan penganggaraN Belum terintegrasinya aplikasi e-monev dengan aplikasi lain seperti RKPD online,SIMDA dan e-LKPJ khususnya dalam penyesuaian format isian Kendala teknis dalam pengembangan aplikasi Menghadapi kesulitan dalam pengumpulan hasil kegiatan kelitbangan yang dilakukan diluar Bappeda Belum adanya SDM yang ditugaskan khusus untuk mengelola (pembaruan dan pemerliharaan) aplikasi ini Kesulitan dalam menyamakan persepsi terkait kegiatan reses antara legistaltif dan ekskutif

14


J. MASALAH DAN KENDALA EKSTERNAL NO.

INSTANSI

1

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kota Bandung

2


3


4


MASALAH Sitem aplikasi monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah belum terintegrasi secara menyeluruh Perencanaan anggaran yang berbasis pagu dan kode rekening menyulitkan dalam perubahan program dan kegiatan yang disesuaikan denga kebutuhan organisai Perubahan aturan perundang –undangan terkait manajemn pemerintahan sangat dinamis dan begitu cepat, sehingga harus direspon secara cepat pula melalui kolaborasi antar legeslatif dan eksekutif Kebutuhan lahan bagi pengembangan infrastruktur Koordinasi dan keterpaduan dengan utilitas2 (pengelola) Partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan Pemanfatan data penduduk oleh SKPD dan unit layanan lain belum optimal Beberapa sistem layanan belum terintegrasi dengan SKPD lainnnya Kualitas kesehatan lingkungan masih menjadi kendala, karena akan menjdi sarang penyakit yang dapat menimbulkan wabah penyakit Perilaku masyarakat yang sepenuhnya belum sepenuhnya sadar kesehatan Munculnya penyakit baru yang memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat Reemerging desease (munculnya kasus penyakit lama) Penyakit degeneratif meningkat Masih ada penduduk dengan tingkat ekonomi yang rendah (masyarak miskin) yang menjadi beban tersendi untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan yang optimal 15

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung 5

6


7

Dinas Sosial Kota Bandung

8

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

9

Kecamatan Panyileukan

10

Kecamatan Arcamanik

11

Kecamatan Rancasari

Rendahnya partisipasi anggota dalam berkoperasi Pengelolaaan UKM yang belum profesional Rendahnya kualitas produk industri mikro kecil Rendahnya kualitas akses pemasaran UMKM, industri dan perdagangan mikro dan kecil, baik formal mauoun informal Terbatasnya sumber bahan baku Masih lemahnya sinergitas dan integrasi program antar SKPD Tuntutan pelayanan masyarakat lebih tinggi dari sumber daya dan ketersediaan anggaran Peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah yang tidak sejalan/tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga miskin, keluarga dengan rumah tidak layak huni & pengidap HIV dan Aids Semakin meningkanya aneka korban tindak kekerasan, anak terlantar, balita terlantar Sampai saat ini proses pengadaan barang dan jasa, penyerapan anggaran APBD sebesar 23,39% POKJA ULP beserta anggotanya sedang memenuhi panggilan pemeriksaan Polrestabes, sehingga berdampak terhadap pengadaan alat kesehatan, obat dan bahan habis pakaiperluan lainnnya Mutu layanan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terganggu Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada camat dan lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintah Belum adanya koordinasi praktikal yang baik dengan satuan kerja lain dilingkungan pemerintah kota Bandung Kekurang percayaan Regulasi/kebijakan Kebutuhan/tuntutan yang jauh lebih tinggi Keberpihakan dan kepastian regulasi yang mendukung 16

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI 12

Kecamatan Buahbatu

13


pembangunan penyediaan infrastruktur masih rendah Letak strategis antar kelurahan kurang strategis Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan Tidak meratanya jumlah penduduk antar kelurahan Peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan masih kurang terutama di daerah-daerah kumuh Jalan utama akses ke kecamatan sering macet Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga K3 SKPD Kurang responsif dalam melaksanakan koordinasi perencanaan Renja dan Penyusunan Dokumen perencanaan Daerah SKPD seringkali mewakilkan staff yang kurang berkompeten dalam perumusan Renja SKPD Kesulitan dalam merubah mindset SKPD dalam menyusun kegiatan Perubahan SOTK menurut Ppno. 18 Tahun 2016 Kesulitan dalam menyamakan persepsi terkait kegiatan reses antara legistaltif dan ekskutif Kendala teknis dalam pengembangan aplikasi PADA SETIAP SKPD Kualitas dan kuantitas SDM pengelola IT di kewilayahan Respon SKPD yang belum maksimal dalam melaporkan capaian kinerja program/ kegiatan walaupun sosialisasi dan asistensi sudah sering dilakukan Belum terintegrasinya aplikasi e-monev dengan aplikasi lain seperti RKPD online,SIMDA dan e-LKPJ khususnya dalam penyesuaian format isian Perlu adanya kebijakan pimpinan dalam mengendalikan program/kegiatan yang berlangsung pada Tahun Anggaran agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya

17


K. KEGIATAN INOVASI YANG TELAH DILAKSANAKAN NO

INSTANSI

1

Asisten Pemerintahan, Setda Kota Bandung

2

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

KEGIATAN PEMBANGUNAN BIRMS

2015 dan 2016

2. Aplikasi sistem pelelangan ULP

Data dan informasi PJB lelang

2016

Sistem informasi

Pengembanan Sistem Informasi Pengelolaan Manajemen Kepegawaian

2008 s.d. saat ini

Perencanaan FO dan Under pass

2015,2016

Perencanaan revitalisasi trotoar/pedestrian Restorasi/penjernihan air sungai & perataan Sempadan menjadi ruang publik, kolam retensi sekaligus berfungsi sebagai ruang publik, sumur resapan pada saluran Pembangnan dan dan penggantian PJU dengn LED Sosialisasi melalui pemasangan banner PJU, pemasangan rambu pedulli sungai Pemasangan & pembuatan bangku, bollard, tempat sampah, pot bunga pada PJU & lampu pedestrian Perencanan & pembangunan PJU model klasik Pembentukan & p emberdayaan ....

2014,2015,201 6 2014,1015,201 6

Infrastruktur pengendalian banjir Dinas Bina Marga dan Pen gairan Kota Bandung

TAHUN

1. Aplikasi PJB (PL)

Penataan/mengatasi masalah persimpangan Revitalisasi fungsi pelestarian/jalur pejalan kai Perbaikan kualitas air sungai dan sempadan

3

BENTUK INOVASI

PJU yang hemat energi Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap infrastruktur Penyediaan streureat furnit pada trotoar Revitalisasi Kota lama Pemeliharaan jalan, PJU

18

2014,1015,201 6 2014,1015,201 6 2015, 2016 2014,1015,201 6 2014,1015,201 6 2014,1015,201 6


4


Pelayanan Akta kelahiran

Layanan KK dan KTP

Aspek Regulasi

5

Dinas Kesehatan Kota Bandung Peningkatan pelayan puskesmas

Meningkatkan peran serta masyarakat Bidang Kesehatan (penghargaan Tingkat Nasional Sinovik)

Teknologi

19

1. Pendaftaran akta kelahiran online 2. Delivery service akta keluarga 3. Layanan jemput bola kerjasama dengan kewilayahan 4. Dengan rumah sakit 1. Perekaman dan pencentakan KK dan KRP di kecamatan 2. Weekend service minggi I,III a. Penetapan Sistem Kesehatan Kota Bandung (SKKB), ditetapkan melalui Peraturan Daerah No.10 tahun 2009 b. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang Retribusi Kesehatan a. Menambah Puskesmas baru b. Meningkatkan jumlah Puskesmas 24 jam c. Meningkkatkan jumlah Puskesmas PONED (Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Dasar) d. Pelayanan ambulance gratis untuk masyarakat miskin e. Alokasi anggaran untuk premi asuransi masyarakat miskin a. Katresna Sadaya (upaya menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi) b. Omaba (Ojeg makan balita) c. Prolanis (untuk menurunkan jumlah penderita penyakit 19ndustry19ive) d. From Zero to Hero a. Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGT)

2015 2016 2014 2013 2016

2010

2013 s.d. 2018

2013 s.d 2018

2014 s.d 2016


6

7

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung


Koperasi Pencegahan dan pengendalian biaya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Pembangunan gedung kantor

8

9

10


Pelayanan Publik

Dinas Perhubungan Kota Bandung


Pelayanan kesehatan Sistem informasi dan manajeme rumahsakit Anjungan informasi public 20

b. Sistem antrian pasien online (Puskesms Ibrahim Aji) Membentuk nara sumber koperasi (NASKOP) terdiri dari pejabat dan staf. Membentuk UPT BALATKOP dan UPT 20ndustry, showroom dan pelayanan industri Sistem komunikasi informasi kebakaran dan Kebencnaan (SKIK) Bandung Comand Centre (BCC) Pelayanan penarikan retribusi alat pemadam kebakaran terpadu sebagai salah satu persyaratan ijin HO. Pembangunan UPT DPPK wilayah selatan Integrasi pelayanan perijinan dengan pajak Sistem informasi pelayanan PBB (SIPP) Layanan SMS berbasis Lokasi Host to host dengan BPN untuk BPHTB Layanan mobil informasi konsultasi Peningkatan kualitas hidup Penngkatan tarap hidup masyarakat secara berkelanjutani Meningkatkan pelestarian seni budaya melalui peran pemuda Layanan tumbuh kembang Membangun system yang mendukung layanan Layanan bagi pasien dan keluarganya mengenai rumah sakit

2005 s.d. sekarang 2015

2016 2016 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2013 2015 2015 2014 2014 sd sekarang 2014


11 12

13

14

15

16

Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Sekretariat Daerah kota Bandung Kecamatan Panyileukan

Kecamatan Arcamanik

Kecamatan Rancasari

Kecamatan Buahbatu


Peningkatan sarana dan prasarana Pengembangan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) UKM dan Koperasi Peningkatan kesehatan dan ekonomi Kebersihan TPS Keterbukaan Informasi Publik Pembangunan kreatifitas pemuda Budaya lokal

Pembuatan ruangan efisiensi biaya

2015

Pengembangan Sistem Informasi pembentukan produk hukum di Kota Bandung BARIS (Bandung Regulation Membentuk narasumber KOR Car free day

2016

Dibuat SOP tata kelola TPS Dibuat WEB Kecamatan Dipenuhi sarana rumah kreatif

2016 2016 2016

Pelatihan Pembentukan Tim Penanggulangan Tanggap dan Siaga Bencana Banjir Berbasis Masyarakat Perbaikan SOP pelayanan Peningkatan kualitas pelayanan Penyediaan sarana prasarana publik pelayanan Penyediaan Wifi gratis R.pelayanan Perbaikan Tata Kelola Jemput SPJ ke kelurahan Pemerintah Inivasi Tata Kelola Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemerintahan Komunikasi dalam perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi ebudgeting

2016

2016 2014-2015 2014-2015 2015 2016 2016 – MENERUS

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengusulan hasil reses dewan melalui aplikasi e-reses

2015MENERUS

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam monitoring dan evaluasi program/kegiatan melalui

2016MENERUS

21

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI aplikasi e-monev

L. KEGIATAN INOVASI YANG AKAN DILAKSANAKAN NO.

1

INSTANSI


KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pembangunan system

Petugas Registrasi

2


Pembangunan Gedung Kantor

Pengawasan Pelaksananaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran 22

BENTUK INOVASI Pengembangan layanan akta kelahiran on line Mutasi on line Layanan on lina Layanan on line akta kelahiran One day sevice Dafduk Software, jaringan Penyediaan kendaraan roda dua Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)/Kelurahan Siaga a. Pembangunan pos pemadam di kelurahan dilengkapi sarana dan prasarana penataan b. Sumber air: Tandon air dan sumber air lainnnya di kelurahan siaga c. Optimalisasi SATWANKAR sebagai tenaga harian lepas (THL) yang berfungsi sebagai tenga bantuan pemadaman dan bencana lainnnya di kelurahan siaga d. Pembangunan UPT DPPK Wilayah utara Sistem Pelayanan Retribusi alat pemadaman kebakaran online

TAHUN

2017 2017

2018

2017/2018


3


Pelayanan Perpajakan

Pembangunan Gedung Rumah sakit baru 4


Pelayanan Kesehatan Posyandu yg zero waste Culiery day

Kecamatan Rancasari 5

6

Sharing antar kelurahan Badan Perencanan Pembangunan Daderah

Inovasi Pelayanan Publik

Sistem Pelaporan pajak online Host to Host dengan BPLH untuk pajak air tanah Data Potensi pajak berbasis teknologi Sistem pembayaran pajak berbasis riil transaksi Terwujudnya Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah berskala internasional Layanan infertilitas Tumbuh kembang anak dan pelayanan pada anak autis Tiap anak bawa piring/gelas sendiri Di bantaran sungai Pengalihan dana swadaya murni dari satu kelurahan untk dimanfaatkan kelurahan lainnnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengumpulan data untuk keperluan penyusunan LKPJ melalui aplikasi e-LKPJ Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyampaian informasi hasil kegiatan kelitbangan melalui aplikasi e-litbang

Inovasi Pelayanan Publik

23

2017 2017 2017

2017

2017 2017 2017 2016/2017menerus

2016/2017menerus


M. PRIORITAS TUJUAN PROGRAM INOVASI Tujuan inovasi berdasarkan RPP Inovasi daerah terdiri dari peningkatan efisensi, peningkatan efektifitas dan peningkatan kualitas. Hasil analisis AHP, berbeda tergantung kepada tupoksi dan kondisi saat ini yang dihadapi oleh

SKPD tersebut. Di

bawah ini adalah priorotas tujuan inovasi di beberapa SKPD lingkungan pemerintahan Kota Bandung.

Prioritas Tujuan Inovasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan Kualitas

75,30%

Peningkatan Efektifitas

Peningkatan Efisiensi

18,40%

0.000%

0.000%

0.010%

0.020%

0.030%

24

0.040%

0.050%

0.060%

0.070%

0.080%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan



47,40%

5,30%


0.000%

0.047%

0.005%

0.010%

0.015%

0.020%

25

0.025%

0.030%

0.035%

0.040%

0.045%

0.050%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Dinas Pemuda dan Olah Raga


21,90%



0.000%

70,10%

0.008%

0.010%

0.020%

0.030%

0.040%

26

0.050%

0.060%

0.070%

0.080%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Dinas Pelayanan Pajak


6,70%


71,50%


0.000%

0.022%

0.010%

0.020%

0.030%

27

0.040%

0.050%

0.060%

0.070%

0.080%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam




0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

28

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Dinas Bina Marga dan Pengairan


77,80%



0,00%

18,00%

4,20%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

29

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Dinas Kesehatan



70,10%

9,70%


0,00%

20,20%

10,00%

20,00%

30,00%

30

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Bagian Hukum dan HAM


35,20%



0,00%

55,20%

9,60%

10,00%

20,00%

31

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


4,74%


5,30%


4,40%

4,74%

4,50%

4,60%

4,70%

4,80%

32

4,90%

5,00%

5,10%

5,20%

5,30%

5,40%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Kecamatan Buahbatu


33,30%


33,30%


33,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

33

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Prioritas Tujuan Inovasi Kecamatan Rancasari


33,30%


33,30%


33,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

34

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%


Prioritas Tujuan Inovasi Kecamatan Arcamanik



68,50%

8,00%


0,00%

23,40%

10,00%

20,00%

30,00%

35

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%


N. PETA PRIORITAS TUJUAN PROGRAM INOVASI Peta Prioritas Tujuan Inovasi Pembangunan di Tiga Kecamatan (Arcamanik, Buah Batu dan Rancasari)

ARCAMATIK

BUAHBATU

RANCASARI

PENINGKATAN EFISIENSI 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

PENINGKATAN KUALITAS

PENINGKATAN EFEKTIFITAS

36

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Peta Prioritas Program Inovasi Pembangunan di Tiga Kecamatan (Arcamanik, Buah Batu dan Rancasari)

ARCAMATIK

BUAHBATU

RANCASARI

TATA KELOLA 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PELAYANAN PUBLIK

37


O. POSISI STRATEGI DALAM IMPLEMENTASI INOVASI Posisi strategi implementasi inovasi untuk beberapa SKPD berdasarkan hasil analisis SWOT dengan pendekatan model GE 1. Asisten Pemerintahan , Setda Kota Bandung Kekuatan Internal Daya Tarik E

6

K

tinggi

tinggi

rata-rata

Lemah

6

4

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S T

4

E

sedang

R N

2

A

rendah

Keterangan: 1= Growth : Konsentrasi melalui integrasi vertikal 2= Growth : Konsentrasi melalui itegrasi horizontal 3= Retrenhment : Turnaround 4= Stability : Hati-hati 5= Growth : Konsentrasi melalui itegrasi horizontal 6= Retrenhment : Captive atau Divestment 7= Growth : Difersifikasi Konsentrik 8= Growth : Difersifikasi Konglomersi 9= Retrenhment : Bankrut atau Likuidasi

L Skor Internal

3,10

SkorEksternal: 3,59 Strategi:

Growth Konsentrasi dengan integrasi horizontal

38

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI 2. Dinas Kesehatan Kekuatan Internal tinggi Daya Tarik

rata-rata

6

4

Lemah 2

6 tinggi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4 sedang

Keterangan: 1= Growth : Konsentrasi melalui integrasi vertikal 2= Growth : Konsentrasi melalui itegrasi horizontal 3= Retrenhment : Turnaround 4= Stability : Hati-hati 5= Growth : Konsentrasi melalui itegrasi h orizontal 6= Retrenhment : Captive atau Divestment 7= Growth : Difersifikasi Konsentrik 8= Growth : Difersifikasi Konglomersi 9= Retrenhment : Bankrut atau Likuidasi

2 rendah

Skor Internal

3,69


Growth Konsentrasi dengan integrasi horizontal

39


3. Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran kota Bandung Kekuatan Internal Daya Tarik E

6

K

tinggi

tinggi

rata-rata

Lemah

6

4

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Keterangan: 1= Growth : Konsentrasi melalui integrasi vertikal 2= Growth : Konsentrasi melalui itegrasi horizontal 3= Retrenhment : Turnaround 4= Stability : Hati-hati 5= Growth : Konsentrasi melalui itegrasi h orizontal 6= Retrenhment : Captive atau Divestment 7= Growth : Difersifikasi Konsentrik 8= Growth : Difersifikasi Konglomersi 9= Retrenhment : Bankrut atau Likuidasi

S T

4

E

sedang

R N

2

A

rendah

L Skor Internal

2,60


Growth Difersifikasi Konglomerasi

40


4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung Kekuatan Internal Daya Tarik E

6

K

tinggi

tinggi

rata-rata

Lemah

6

4

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Keterangan: 1= Growth : Konsentrasi melalui integrasi vertikal 2= Growth : Konsentrasi melalui itegrasi horizontal 3= Retrenhment : Turnaround 4= Stability : Hati-hati 5= Growth : Konsentrasi melalui integrasi horizontal 6= Retrenhment : Captive atau Divestment 7= Growth : Difersifikasi Konsentrik 8= Growth : Difersifikasi Konglomersi 9= Retrenhment : Bankrut atau Likuidasi

S T

4

E

sedang

R N

2

A

rendah

L Skor Internal

3,96


Growth Konsentrasi melalui integrasi horizontal

41

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI 2. Dinas Kesehatan

P. STRATEGI DALAM PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI Dalam

penyusunan

dan

atau

a. Optimalisasi produktivitas pegawai b. Optimalisasi kolaborasi dengan pihak terkait dalam

implementasi

rangkat peningkatan kualitas rumah sakit

program/kegiatan inovasi tidak selamanya berjalan sesuai

c. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan

dengan harapan, maka untuk meningkatkan penyusunan

pelatiahan yang sesuai dengan kebutuhan;

program dan implementasi inovasi di Kota Bandung perlu

d. Peningkatan kualitas jasa rumah sakit.; a) melakukan

diupayakan strategi-strategi sebagai berikut :

kajian

1. Assiten Pemerintahan, Setda Kota Bandung

dan, b) mengimplementasinya

dan memecahkan masalah

melalui

program

f. Peningkatan kualitas komunikasi antara pihak

Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebutuhan.

rumah sakit (pengelola, dokter, pegawai) dengan

d. Pengkajian dan Penyempurnaan TUPOKSI sebagai

pasien dan keluarganya.

suatu kesatuan

3. Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran kota

e. Penyempurnaan SOP; ULP dan MOVEVDAL f. Penetapan Standar Sistem

persepsi

e. Peningkatan kemampuan menanggapi keluhan

b. Peningkatan kulitas Budaya Organisasi SDM,

berdasarkan

pada operasional rumah sakit.

data/ informasi yang berbasis aplikasi Kualitas

jasa

pelanggan/pasien

a. Peningkatan Kualitas SDM, khususnya pengelola

c. Pemerataan

kualitas

Pelaporan

Bandung

Pembangnan

a. Berkolborasi dengan pemilik bangunan dalam;

Terpadu

Sosialisasi

g. Penyederhanan dan pengintegrasian Sistem/Prosedur

pencegahan

kebakaran,

Penyediaan

Administrasi, sesuai perkembangan peraturan yang

pencegahan

berlaku.

internal gedung.

42

dan

dan

penanngulangan sarana/sistem

penanggulangan

kebakaran

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI b. Optimalisasi SATWANKAR c. Peningkatan kualitas manajemen SDM

dinas

b. Optimalisasi kolaborasi dengan pihak terkait dalam

pencegahan dan penanggulangan kebakaran d. Peningkatan pencegahan

kompetensi dan

petugas

penanggulangan

rangkat peningkatan kualitas rumah sakit dinas

c. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan

kebakaran,

pelatiahan yang sesuai dengan kebutuhan;

melalui pendidkan dan pelatihan

d. Kemampuan manajerial

e. Pemenuhan ratio, sarana, prasarana dan petugas

e. Kemampuan teknis operasional

pemadam dengan luas wilayah yang dikelola

f. Sikap dan perilaku kerja, etika profesi

f. Peningkatan kulitas Sistem Informasi yang cepat,

g. Peningkatan

tepat dan akurat.

antara

pihak

pasien dan keluarganya

h. Penyediaan Asuransi kecelekaan bagi seluruh petugas

5. Bagian Hukum dan HAM

pencegahan dan penannggulangan kebakaran

j.

komunikasi

rumah sakit (pengelola, dokter, pegawai) dengan

g. Peningkatan kesejahteraan pegawai

i.

kualitas

a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum

Penyediaan pos wilayah pemadaman, pada wilayah

daerah, melalui optimalisasi produktivitas SDM dan

berisiko sedang dan tinggi,dengan memperhatikan

sarana-prasarana.

metode jalur terpendek.

b. Penyiapan data based produk hukum

Penyediaa system dan sarana pemadaman pada

c.

gedung-gedung berlantai tinggi k. Berkolaborasi

dengan

masyarkat

Peningkatan kualitas SDM melalui sertifikasi tenaga perancang

dalam

rangka

d. Peningkatan pengendalian internal

meningkatkan kepedulian dalam sistem keamanan

e.

lingkungan

Efisien

penggunaan

memperhatikan

4. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

organisasi

a. Optimalisasi produktivitas pegawai 43

anggaran,

efektivitas

dengan

pencapaian

tetap tujuan

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI f.

Peningkatan kemampuan mengkaji peraturan yang

mancanegara),Permodalan dan Pelatihan wirausaha

berlaku beserta perubahannnya

(UMKM).

6. Dinas Pelayanan Pajak a.

Berkolaborasi mempeoleh

dengan

b. Program peningkatan kualitas/dayasaing instansi

kelengkapan

terkait

data

bisnis

untuk

dalam negeri

yang

c.

dibutuhkan teknis operasional, maupun dalam

penguasaan informasi mancanegara, dan promosi

membangun

produk ekspor

sikap dan perilaku positif (pengembangan diri) Komputerisasi

pelayanan

pajak

(peningkatan

kualitas pelayanan pajak berbasis IT) secara terpadu d. Pemutahiran data/infomasi pajak e.

Peningkatan kualitas layanan (service of exelent) pada seluruh wajib pajak

f.

Peningkatan kualitas komunikasi lebih emosional. Antar petugas pajak dengan wajib pajak, dengan tetap menjaga etika profesi.

7. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung. a.

Peningkatan kualitas dan kualitas SDM

d. Peningkatan penguasaan bahasa asing dalam rangka

b. Peningkatan kualitas SDM baik dalam kemampuan

c.

produk

Kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang ; Produksi (inovasi produk, Marketing (mempertahan pasar yg ada, pengembangan pasar domes-tik dan

44


Q. MODEL KOLABORASI UNTUK INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH

45


R. PROGRAM KEGIATAN INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI PROGRAM/KEGIATAN INOVASI NO

SKPD

Tata Kelola

Pelayanan

Pemerintahan

Publik

1

Pemerint ahan Umum

Pembiay Inovasi Lainnya

SIP Bandung

SIP Bandung

SIP Bandung

Juara (Sistem

Juara (Wadah

Juara (Media

Pelaporan)

Partisipasi

komunikasi

Publik)

Kewilyahan

e-Pemerintahan Bagian

Pola

(Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Koordinasi data-data SKPD

e-Pemerintahan (Mempercepat dan mempermudah layanan public, trasparansi dan akuntabilitas)

Administrasi Pemerintahan

Pelaksanaan

Progra

Suda

Renc

m

h

ana

APBD

SKPD

√

APBD

SKPD

√

aan

Kendala

dan Koordinasi data-data SKPD PIPPK

(bentuk

Penguatan

pengembangan

dalam

inovasi

Kewilay

wilayah lainnya

diluar

46

- Arsitek

ahan APBD

pembangunan di kewilayahan

Program Inovasi setiap

naan

(Digitalisasi

PIPPK

Bandung,

Waktu

e-Pemerin-tahan

PIPPK

desntralisasi ala program

Pelaksa

(Camat,

yang

menjadi √

pendamping

Lurah,

program

RT, RW,

kewilayahan

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Pemberdayaan

melalui

tata

Pembangunan

kerjasama

pemerintahan

kewilayahan)

dengan pelibatan dan

dengan mengptimalkan peran

kelola

Karang

masih kurang;

Taruna,

pelayanan

- Belum

Lembag

jelasnya

Arsitek di setiap publik.

a

prosedur

Kecamatan/Pend

Pengabd

pelaksanaan

Camat, ampingan.

ian

Lurah, RT, RW, (terdapat

60

Karang Taruna, Arsitek

√

Masyara

yang

teknis dilapangan;

kata

- Prosedur

Lembaga

tergabung

(LPM),

pembiayaan di

Pengabdian

kedalam

PKK.

wilayah belum

Masyarakata

ARKOMDA

mengakomodi

(LPM), PKK.

/Arsitek

r

komunitas

fisik;

Daerah) dibawah

biaya

- Program

pembinaan

kegiatan

Ikatan

belum

Arsitek

Indonesia Provinsi

non

PIIK

bersinergis Jabar

dengan

(IAI Jabar) dalam

program hasil

pelaksanaan

musrenbang.

pembangunan 2

PD

Pembangunan

APBD

47

2017

- Alokasi lahan

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Kebersih

TPST

an Kota Bandung

(Tempat

dan

belum

Pembuangan

Piahak

tersedia

Sampah

ke-3

Terpadu)

di

bawah tanah Pembangunan

APBD

SPST

dan

skala

kecil di setiap

Pihak ke-

TPS yang ada.

3

2016

- Lokasi

Jalan

Pasar impun, terkendala Jalan

Sistem Pengelolaan

APBD

Sampah dengan

dan

Biodegester

Piahak

(Penghasil Gas)

ke-3

Pada 3 lokasi

Masuk

dan KBU; - Lokasi 2016

Jalan

Cobiru, terkendala jalan

masuk

dan KBU; - Lokasi Gedebage status

48

lahan

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI milik

Pemda

tetapi

masih

terikat kontrak dengan BRILL. Kolabora Smart Card Bank

si dengan

Sampah Resik

Pihak

PD Kebersihan

Ketiga

20162017

(Telkom) Pengembangan dan implementasi Bandung Smart

Kolabora

City melalui

si dengan

Fleet

Pihak

Management

Ketiga

System (GPS

(Telkom)

Trucking) truk pengambil sampah

49

SKPD

2016

PT

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Kolabora Pembuatan

si dengan

aplikasi e-

Pihak

pelaporan

Ketiga (Telkom)

Pembuatan

Anggaran

website

Perusaha

perusahaan

an

SKPD dan Pihak

2016

ketiga

SKPD

2016

SKPD, Pembuatan

Kolabora

Pihak

Biodigester

si dengan

Ketiga

kapasitas 200

pihak ke-

dan

ton/hari

3 (B to B)

desentr

2017

alisasi Pembentukan TIM patrol

Anggaran

pengawas

Perusaha

kebersihan

an

SKPD

2015

(PPK) APBN/AP

Pembangunan

BD

Recycling center

Propinsi.

50

2017 SKPD

/ 2018

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Pembangunan

APBN/AP

Stasiun Peraihan

BD

Sementara (SPA)

Propinsi.

2017 SKPD

/ 2018

Pembangunan Bank Sampah

Anggaran

Resik PD

Perusaha

Kebersihan

SKPD

2014

an

(Bank Sampah Skala Kota) Katresna Sadaya (masyarakat

Kolabora

peduli kesehatan

si

ibu dan anak)

UPT PKM

Perlu 2015

Kopo

partisipasi masayarakat

UPT 3

Dinas

Omaba (ojeg

Kesehata

membawa

n

makanan)

Kolabora si

PKM Riung

Perlu 2016

Bandun


g From Hero to

UPT

Zero (usaha

Kolabora

PKM

kesehatan

si

Talagab

sekolah)

odas

51

Perlu 2016


KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI UPT

Prolanis 1 (Penanganan penyakit kronis)

PKM

si

Talagab

Perlu 2015


odas

SPGDT Call

APBD

Center 119

dan

(Penanganan

Kolabora

Gawat Darurat) 4

Kolabora

si

Dinkes

2015

Perlu

dan PT.

/

partisipasi

Telkom

2016

masayarakat

Bagian

BARIS

Hukum

(Bandung

dan HAM

Regulation and

Baris masih

Information

dalam proses

System)

pembangunan

APBD

merupakan pengembangan dari web JDIH

Perubaha

Bagian

n tahun

Hukum

2016

(Jaringan data

system 2017

Masih menunggu anggaran

dan informasi

perubahan

hokum) aka

2016

nada kolom BARIS yang

52

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI merupakan system pencatatan perjalanan berkas khususnya Perwal dan Kepwal yang sedang diproses di bagian hokum. Sehingga SKPD dan masyarakat dapat mengakses melalui web JDIH. 5

Emergency Call

APBD

115 Diskar

SKPD

2016

Sistem

Terbatasnya

Komunikasi

APBD

Informasi

SKPD

2017

Anggaran dan Sumber Daya

53

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Kebakaran dan

Manusia

Kebencanaan (SKIKK) Diperlukan Kesadaran masyarakat

Kampung Berkebun (Urban

APBD

SKPD

2016

Farming)

untuk memelihara dan meneruskan program

6

Dinas

tersebut

Pertanian

Terbatasnya

dan

anggaran dan

Ketahana

sarana

n Pangan

Bandung Agri Market

APBD

SKPD

2016

prasarana untuk memaksimumk an kegiatan tersebut - Masih

One Day No Rice

APBD

SKPD

2016

sedikitnya bahan pangan

54

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI pengganti beras yang tersedia di Kota Bandung, sehingga masyarakat Bandung tetap mengkonsums i beras. - Adanya pola piker bahwa “ belum makan nasi, dainggap belum makan, walaupun sudah mengkonsums i bahan makan pengganti.

55

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Terbatasnya Anggaran Mini Lab Food

APBD

Security

SKPD

2017

penyediaan lab mini dilakukan secara bertahap.

Penambahan jumlah SR air limbah melalui program Hibah dari Australias

7

PDAM

Aid. (upaya

Tirtaweni

percepatan

ng (Devisi

penambahan

Air

cakupan

Limbah)

pelayanan air

Hibab AUSAID

limbah ( Tahun 2011 KL 1400 SR –selesai) Tahun 2013 KL 3100 SR-selesai)

56

2011 dan 2013

2016

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI (tahun 2016 2000 SR-masih dalam proses). Kolaborasi dengan warga sekitar lokasi proyek dengan pelibatan tenaga warga sekitar proyek. Rencana penjualan air hasil olahan IPAL Bojongsoang untuk keperluan industri Rencana Mobile IPLT (untuk mengakomodir/ mempermudah tanki-tanki tinja PDAM an Swasta

57

Pihak ke-3 (PKS)

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI untuk membuang lumpur tinjanya) Komunitas pemerhati air limbah (saat ini

Suda

ada di 2 lokasi di

h

Kota Bandung)

berjal

yang akan

an

melaporkan

dan

permasalahan air

rncan

limbah di

a

lapangan,

akan

memberi

mena

informasi perihal

mbah

manfaat

jumla

mengelola air

h

limbah dengan

komu

baik, sehingga

nitas.

penanggulangan sementara dengan dana

58

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI swadaya masyarakat. Rencana CCM (Customer Care

On

Management)

progr

untuk semua

PDAM

kegiatan terkait

PDAM

ess/d alam

pelayanan air

persi

minum dan air

apan

limbah. Magrib Mengaji

APBD

skpd

2017

Tidak ada

Ayo bayar zakat

APBD

skpd

2017

Tidak ada 1. Ego sektoral 2. Objek/Sasar

Bagian 8

Kesra

Senyum pagi

dan

(Sehat nyaman

Kemasya

cuci tangan pake

rakatan

sabun dan sikat gigi)

an Program Kurang kolaboras

kolabor

i

asi

√

antusias dikarenakan terlalu banyak beban program yg

59

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI harus dilaksanakan sekolah 1. Ego sektoral 2. Objek/Sasar an Program Kurang antusias Poros (Performance recognize sytem)

kolaboras

kolabor

i

asi

dikarenakan √

terlalu banyak beban program yg harus dilaksanakan sekolah

Aplikasi data penyandang

APBD

disabilitas

kolabor asi

2017

Tidak ada

2017

Tidak ada

berbasis online Pedoman

APBD

perencanaan

60

LPM

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

61


S. KESIMPULAN Berdasarkan uraian hasil analisis di atas, maka

dan Kecamatan di Kota Bandung, sedangkan masalahan

dapat disimpulkan bebrapa hal sebagai berikut:

yang

a. Masalahan dan kendala pembangunan kewilayahan di

Masyarakat di hadapi oleh 19% SKPD dan Kecamatan di

Kota Bandung

Kota

Masalahan meliputi

aspek

Tata

utama

Kota

Kelola,

Bandung

Pelayanan

ternyata

berkaitan Bandung

kesandaran

Publik dan

dan

dengan yang

kendala

meliputi

kepedulian

Pemberdayaan

masalah

redahnya

masyarakat

terhadap

permasalahan yang dihadapinya.

Pemberdayaan Masyarakat.

Secara spesifik, masalah/kendala internal yang

Permasalahan yang berkaitan dengan Tata Kelola di

dihadapi meliputi; 1) Masalah kualitas tata kelola

hadapi oleh 67% SKPD dan Kecamatan di Kota Bandung,

Kepegawai/SDM,

yang meliputi; 1) masalah penataan dan pengelolaan

kurangnya kompensasi dan program kesejahteaan, 2)

SDM sebesar19%, 2) masalah

masalah Sistem dan prosedur, 3) masalah ketersediaan

Informasi

Manajemen,SIM/IT

penyempurnaan Sistem sebesar

14%,

3)

kuantitas

SDM,

kualitas

SDM,

Sarana dan Prasarana, dan 4) masalah keterbatasan

Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM sebesar 14%, 4)

anggaran.

masalah pemenuhan sarana dan prasarana sebesar 10%,

Masalah

5) kendala dalam pelaksanaan kolaborasi sebesar 5%, 6)

dijumpai 48% kasus, yang meliputi kualitas tata kelola

masalah

SDM 9% , sedangkan masalah kualitas pegawai, belum

legalitas

desentralisisasi

penanganan

permasalahan kewilayahan sebesar 5%.

Sumber Daya

Manusia,

SDM/Kepegawaian

terpenuhinya jumlah Aparatur sesuai kebutuhan, serta

Masalahan yang berkaitan dengan Pelayanan

kurangnya

Publik, yaitu berkaitan dengan kendala pelaksanaan

kompensasi

sebesar 39%.

optimalisasi pelayanan publik di hadapi oleh 14% SKPD

62

dan

program

kesejahteraan

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI b. Optimalisasi peran kewilayahan dalam meningkatkan

tetapi

pembangunan wilayahnya terutama dalam penyediaan infrastruktur

yang

mendukung peran

diartikan

pelimpahan

kewenangan

dari

pemerintah kepada sektor swasta.

peningkatan

perekonomian Kota Bandung Optimalisasi

juga

c. Prioritas pembangunan kewilayahan di Kota Bandung kewilayahan

sudah

yang dapat dikembangkan melalui konsep

dilaksanakan di Kota Bandung, diantaranya melalui

Inovasi,Kolaborasi dan desentralisasi

pelaksanaan program PIPPK, yaitu dengan diterbitkan

Hasil

Analitical

Hierarkhi

Process

(AHP)

dan ditetapkannnya Peraturaan Wali Kota Bandung 281

menunjukkan bahwa prioritas-prioritas program inovasi,

tahun 2015. Tujuan pelaksanaan program PIPPK ini

dan kolaborasi pembangunan Kota Bandung

tergambar pada pasal 2, ayat 1 dan 2 dari

diterapkan

PERWAL

melalui

Perencanaan

dan

yang

pelaksanaan

tersebut, khususnya pada ayat 2 yaitu meningkatkan

program SKPD dan atau Kecamatan berbeda-beda .

tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta

Dijumpai SKPD yang lebih mengutamakan (prioritas)

seluruh stakeholder lembaga kemasyarakatan kelurahan

pada pencapaian kualitas, dan sebagian lainnnya lebih

dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan

memprioritaskan pada efektivitas atau efisiensi.

melalui pengembangan pemberdayaan masysrakat. Pada

Hasil

AHP

menunjukkan

program

dengan baik.

didasarkan pada pencapaian kualitas sebesar 44%, desentralisasi

yang

berdasarkan

prioritas

umumnya pelaksanaan Program PIPPK telah berjalan Pemahama

pembangunan

bahwa

tujuannnya

dinamis

efektivitas 39% dan efisiensi 19%. Dengan kata lain,

memberikan makna bahwa Desentralisasi tidak hanya

mayoritas SKPD dan Kecamatan mengarahkan tujuan

diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari Pusat

capaian program inovasi dan kolaborasi pada pencapaian

kepada Daerah, atau dari pemerintah daerah (Wali Kota)

kualitas, disamping efektivitas dan efisiensi.

ke kewilayahan (Camat, kelurahan dan selanjutnya),

63

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI d. Model kerjasama antar-stakeholder dalam konsep

teknologi, e) meningkatkan pendapatan asli daerah; dan

pembangunan Inovasi, Kolaborasi dan desentralisasi

f) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Banyak model yang dapat diaplikasi dalam

Model kolaborasi

yang utama melibatkan

penerapan strategi pembangunan melalui konsep invasi-

unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah lain

kolaborasi dan desentralisasi. Aplikasi konsep tersebut

(kabupaten-kota), sector private (dalam dan luar negeri),

didasarkan pada kondisi adanya tuntutan peningkatan

serta masyarakat (Perguruan Tinggi dan instusi relevan

kualitas pelayanan publik, adanya tuntutan percepatan

lain). Dan Pemerintah Kota Bandung sebaai pusat

pembangunan

kolaborasi. Atau untuk lebih jelasnya dapat dicermati

infrastruktur,

serta

adanya

tuntutan

kebutuhan masyarakat yang lebih keterbatasan saranaprasarana,

keterbatasan

Sumber

Daya

gambar berikut:

Manusia

(kuantitas dan kualitas) dan keterbatasan Sumber Daya Alam. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya membangun aliansi strategis

melalui kerjasama dan

kemitraan, baik secara vertikal maupun horizontal. Tujuan dan manfaat kolaborasi/kerjasama: a) meningkatkan

kebersamaan

dalam

memecahkan

permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi

kesenjangan,

b)

memaksimalkan

pelaksanaan

kewenangan

dan

mengoptimalkan

pemanfaatan

sumber

daya

meningkatkan

kualitas

mempercepat

penguasaan

dan

potensi

pelayanan ilmu

daerah,

c)

publik,

d)

pengetahuan

dan

64

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI e. Strategi Pembangunan Kota Bandung melalui Konsep

(berinovasi dalam kebijakan yang sudah atau sedang di

Inovasi, Kolaborasi dan Desentralisasi

aplikasi),

Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa hanya

implementasinya

Bandung, pada

dimana

Strategi

posisi

strategi

Growth

dengan

Diversifikasi Konglomerasi, sedangkan yang lainnnya pada Strategi Growth dengan Konsentrasi

Integrasi

Horizontal. Strategi Konglomerasi,

Growth

mengisyaratkan

bersangkutandiarahkan

dengan

Diversifikasi

bahwa

insutusi

untukmelakukan

yang

strategi

pembangunan yang tumbuh dan berkembang, dengan menerapkan kebijakan yang bervariasi dengan berinovasi di satu sisi, dan melakukan konglomerasi, dalam hal ini adalah bekerja sama dengan institusi sejenis (Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran) atau dengan pengguna jasa yang hasilkan. Strategi Growth dengan Konsentrasi Integrasi Horizontal,

mengisyaratkan

bahwa

institusi

yang

bersangkutan dapat melakukan strategi pertumbuhan melalui

optimalisasi

kebijakan

yang

sudah

sacara

internal

SKPD lain dalam melaksanakan suatu program.

yang berbeda, yaitu Dinas Pencegahan Penanggulangan Kota

berkolaborasi

dan

berkolaborasi dengan instansi setara misalnya dengan

satu SKPD yang memiliki posisi strategi implementasi Kebakaran

serta

ada

65

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI 1. Melakukan penyempurnaan Tata Kelola, khususnya

T. REKOMENDASI

dalam: a) peningkatan kualitas manajerial bidang sumber daya manusia (SDM)/aparatur, b) pemenuhan

1. Rekomendasi Berdasarkan

kesimpulan

di

atas

maka

kuantitas (jumlah) aparatur sesuai kebutuhan, c)

dapat

peningkatan

direkomendasukan beberapa hal sebagai berikut: a. Pelaksanaan

pembangunan

Kota

Bandung

melakukan

melalui

kulitas/kompetensi penyempurnaan

pegawai,

apalikasi

d)

Sistem

Informasi Manajemen (SIM) dan IT lainnnya, e)

konsep inovasi, kolaborasi dan desentralisasi tidak akan

peningkatan peran bagian/bidang kerjasama dalam

berjalan dengan baik, tanpa melihat potensi internal dan

membantu

potensi eksternal, sehingga semua sumber daya yang

memecahkan

pelaksanaan

dimiliki dan yang dapat ditingkatkan dapat dioptimalkan

kerja

masalah/kendala

sama/kolaborasi

pada

SKD

penggunaannya, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan

tertentu yang mengalami kesulitan, f) pemenuhan

dapat dicapai dengan sangat baik. Salah satu upaya

kebutuhan

untuk mengetahui potensi internal dan eksternal adalah

legalisasi

dengan melakukan analisis SWOT. Hasil analsisi SWOT

penanganan permasalahan kewilayahan yang dapat di

menunjukkan dijumpainya beberapa kelemahan yang

selesaikan secara mandiri.

sarana yang

dan

lebih

prasarana,

jelas

dan

g)

Adanya

tegas

tentang

2. Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk melakukan

bersifat umum, yaitu masalah/kendala yang berkaitan dengan Tata Kelola di dijumpai pada 67% SKPD dan

optimalisasi pelayanan publik, melalui peningkatan

Kecamatan di Kota Bandung, Masalah Pelayanan Publik

kualitas layanan masyarakat. Hakekatnya, pada saat

14%, dan masalah/kendala Pemberdayaan Masyarakat

seluruh

19%.

sampai dengan g), maka dengan sendirinya upaya

kelemahan

dihilangkan

(mulai

point

a)

optimalisasi juga sedang dilaksanakan. b) Optimalisas

Berdasarkan hal tersebut uapaya yang dapat dilakukan

peran

Pemerintah Kota Bandung:

kewilayahan

sudah

dilaksanakan

di

Kota

Bandung melalui pelaksanaan program PIPPK, yaitu

66

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI dengan diterbitkan dan ditetapkannnya Peraturaan

19%.

Wali Kota Bandung 281 tahun 2015. Program PIPPK

Kecamatan mengarahkan tujuan capaian program

telah berjalan dengan baik. Yang perlu diperhatikan

inovasi dan kolaborasi pada pencapaian kualitas,

adalah optimalisasi capaian tujuan PIPPK sesuai

disamping

pasal

yaitu

mengisyaratkan adanya seleksi yang sangat serius

aparat

dan sangat baik atas seluruh proposal program

kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga

inovasi dan kolaborasi yang akan dilaksanakan.

kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan

Untuk mecapai hasil yang sangat baik, maka peran

pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan

panitia seleksi program inovasi perlu dioptimalisasi.

2,

PERWAL

meningkatkan

termaksud

tugas,

peran

di

dan

atas, fungsi

pemberdayaan masysrakat. Artinya, program yang

Dengan

kata

lain,

efektivitas

dan

mayoritas

SKPD

efisiensi.

Hal

4. Model kerja sama yang dapat dilakukan

dan

ini

dalam

dikembangkan harus member manfaat nyata bagi

pembangunan Kota Bandung melalui konsep Inovasi,

masyarakat

mampu

Kolaborasi dan Desentralisasi, dapat dilakukan salah

meningkatkan perekonomian Kota Bandung, atau

satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan

tidak hanya sekedar melaksanakan program dan

pihak Perguruan Tinggi dan Kementrian Pendidikan

menyerap anggaran semata. Seleksi program dan

Tinggi

pemantauan

dengan pihak swasta nasional atau mancanegara.

terkait,

dalam

khususnya

pelaksanaan

program

perlu

dilakukan dengan sangat baik.

dan

Ristek,

selain

melakukan

kerjasama

Seperti diketahui bahwa setiap Dosen diwajibkan

3. Diketahui bahwa hasil Analitical Hierarkhi Process

melalukan

Tri

Dharma

Perguruan

Tinggi,

yang

(AHP) menunjukkan bahwa prioritas program inovasi,

diantaranya adalah melakukan aktivitas penelitian. Di

dan kolaborasi pembangunan Kota Bandung melalui

sisi lain, Pemerintah melalui Kementrian Pendidkan

pelaksanaan

Kecamatan

Tinggi dan Ristek menyiapkan dana untuk setiap

berdasarkan tujuannya didasarkan pada pencapaian

dosen melakukan aktivitas penelitian dalam bentuk

kualitas sebesar 44%, efektivitas 39% dan efisiensi

hibah bersaing multy years. Kerjasama Pemerintah

program

SKPD

dan

67

KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI Daerah dapat dilakukan dengan Lembaga Penelitian

kota lainnnya). SKPD laninnya mengindikasi aplikasi

dan

(LPPM)

Strategi Pertumbuhan (Growth) dengan Konsentrasi

Perguruan Tinggi (PT) yang dituju. Bentuk aktivitas

Integrasi Horizontal, artinya strategi institusi yang

penelitian

semakin tumbuh dan berkembang dilakukan dengan

Pengabdian

kepada

kemudian

Masyarakat diarahkan

kepada

pengembangan inovasi-inovasi yang dapat diaplikasi

mengembangkan

dalam pembangunan Kota Bandung.

kebijakan/program

5. Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa hanya satu

dengan

melakukan

(berinovasi) yang

sedang

kolaborasi.

berjalan Kolaborasi

pada diserai yang

SKPD yang memiliki posisi strategi implementasi yang

dilakukan adalah dalam bentuk integrasi horizontal,

berbeda, yaitu Dinas Pencegahan Penanggulangan

artinya berkolaborasi dengan SKPD lainnnya.

Kebakaran Kota Bandung, dimana posisi strategi implementasinya

pada

Strategi

Growth

dengan

Diversifikasi Konglomerasi, sedangkan yang lainnnya pada Strategi Growth dengan Konsentrasi Horizontal.

Integrasi

Kondisi ini memberi gambaran bahwa

Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung harus menerapkan strategi pertumbuhan (institusi yang semakin tumbuh dan berkembang) dengan

mengaplikasi

program

yang

beragam

(berinovasi), serta dengan melakukan berkolaborasi. Kolaborasi

yang

dilakukan

adalah

melalui

bekerjasama dengan pihak pengguna, atau dengan Dinas

Pencegahan

Penanggulangan

Kebakaran

lainnnya (kewilayahan lain, misalnya kabupaten atau

68


DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono, 2006. Ekonomi Pembangunan, Jakarta.Kencana Group.

Abu Ahmadi.2004. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.

Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar

Adbdul Syani. 2012. Sosiologi: Skematika, Teori dan

Kebiajakan.Jakarta. Bima Grafika.

Terapan. Jakarta. Bumi Aksara.

Van de Ven, Andrew H. 2016.pengertian

Evereit M. 2016.pengertian definisi.com/pengertian-inovasi-

definisi.com/pengertian-inovasi-dan-ciri-

dan-ciri-cirinya/

cirinya/

Herry Darwanto, 2002. Prinsip Dasar Ekonomi Daerah. Jakarta: BAPENAS Ilza.2013.Pengertian Kolaborasi.www.pengertianmenurutparaahli.net/p engerti-an-koordinasi-dan-kolaborasi/ Kusnandar.

2013.

Pengertian

Kolaborasi.www.pengertianmenurutparaahli.net/ pengertian-koordinasi-dan-kolaborasi/ Kuniyoshi Urabe.2016.pengertian definisi.com/pengertianinovasi-dan-ciri-ciri-nya/ Repubik Indonesia, 2002. UU Republik Indonesia No. 19 Tahun

2002

tentang

Hak

Cipta,

Jakarta.

Sekretariat Negara

69

DAFTAR ISI KAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG MELALUI KONSEP INOVASI, KOLABORASI DAN DESENTRALISASI

Recommend Documents