Daftar Isi Halaman Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Ringkasan Eksekutif.iii Daftar Tabel...v Daftar Gambar vi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakan

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah swt, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kewajiban penyusunanLaporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2014, Dinas Pendidikan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama yang dilakukan pada tahun 2014, sesuai yang tertuang dalam RevieuRencana StrategisDinas Pendidikan Tahun 2011-2015 (Revieu Renstra), Rencana Kerja tahun 2014(RKT), dan Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2014. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2014. Akhir kata, kami sampaikan terimakasih sebesar-besarnya atas keterlibatan semua jajaran di Dinas Pendidikan yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Dinas Pendidikan. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (Madep Manteb).

Malang, Januari 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG,

Ir.BUDI ISWOYO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600622 198811 1 001

i Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2014

Daftar Isi Halaman Kata Pengantar.................................................................................................................................. i Daftar Isi........................................................................................................................................... ii Ringkasan Eksekutif…………………………………………………………………………………………………………………….iii Daftar Tabel…...................................................................................................................................v Daftar Gambar……………………………………………………………………………………………………………………………vi BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………………………………1 A. Latar Belakang………………………………………………………………………………………………………… 1 B. Maksud dan Tujuan………………………………………………………………………………………………… 2 C. Gambaran Umum…………………………………………………………………………………………………… 3 1. Organisasi Perangkat Daerah ............................................................................... 3 2. Sumber Daya Aparatur......................................................................................... 6 3. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2013.................................................... 8 D. DASAR HUKUM ……………………………………………………………………………………………………….16 E. SISTEMATIKA PENULISAN………………………………………………………………………………………..17 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……………………………………………………………………19 A. Perencanaan Strategis………………………………………………………………………………………….. 19 1. Visi ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Misi........................................................................ Error! Bookmark not defined. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakandan Program ........................................................... 21 B. Perjanjian Kinerja…………………………………………………………………………………………………. 28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………………………………………………………….31 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI…………………………………………………………………………….. 32 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014…………….....…32 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir ............ Error! Bookmark not defined. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strastegis organisasiError! Bookmark not defined. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2014 dengan standar nasional.......... 22 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan........................................... 23 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya............................................... 23 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja........................................................ 24 B. REALISASI ANGGARAN…………………………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined. BAB IV P E N U T U P …………………………………………………………………………………………………………………. Error! Bookmark not defined. LAMPIRAN - LAMPIRAN - Penetapan Kinerja 2014 - Pengukuran Kinerja 2014 - Rencana Kinerja Tahunan (RKT)2014 - Revieu Renstra 2011-2015

ii Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2014

Ringkasan Eksekutif Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pendidikan

Kabupaten Malang Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan

di Kabupaten Malang sepanjang tahun

2014.Laporan ini merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2011-2015 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan Dinas Pendidikan selama tahun 2014. Lebih lanjut, penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat membantu baik stakeholder internal Dinas Pendidikan maupun

stakeholder

eksternal yang terkait, dalam mencermati pelaksanaan kegiatan maupun berbagai permasalahan yang ada sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang maka implementasi program dan kegiatan serta pilihan strategi dalam rangka mencapai sasaran organisasi sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan didasarkan pada RENSTRA Dinas Pendidikan Periode 2011-2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang disesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi yang berkembang serta isu-isu utama yang menjadi pokok permasalahan di bidang Pendidikan. Hasil

pengukuran

kinerja

memperlihatkan

bahwa

kegiatan

yang

dilaksanakan Dinas Pendidikan rata-rata menunjukan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran secara umum rata-rata menunjukkan angka persentase 100% yang bermakna kategori sangat berhasil.Dari penanganan program pada tahun 2014,

capaian

indikator

kinerja

yang

IKU.Sedangkan capaian indikator kinerja

menujukkan

keberhasilan

ada

IKU masih perlu mendapatkan

perhatian dan tindak lajut. Untuk akuntabilitas penyerapan keuangan Tahun Anggaran 2014, dari anggaran sebesarRp. 551.572.941.601,-terealisasi Rp. 548.097.072.184,- atau 99,37%.Capaian yang ditargetkan pada tahun 2014 secara umum dapat terlaksana 100% meskipun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dari…….., belum optimalnya dukungan sumber daya manusia dan

iii Laporan Kinerja D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 4

sarana pendukung sertakurangnya pendanaan untuk mengakomodir target capaian lima tahun terakhir sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Malang 2011-2015, menjadi tantangan dan tugas Dinas Pendidikan di tahun yang akan datang. Laporan Kinerja ini sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sehingga dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dimasa yang akan datang.

iv Laporan Kinerja D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 4

Daftar Tabel Halaman Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 1.4 Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4

Tabel 3.5 Tabel Tabel Tabel Tabel

3.6 3.7 3.8 3.9

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan DinasPendidikan Berdasarkan JenisKelamin.................................................................................. 7 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.................................................................................... 8 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Pangkat/Golongan.................................................................................... 8 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2013..................................... Error! Bookmark not defined. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Dinas PendidikanYang Pertama......................................................................................Error! Bookmark not defined. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Dinas PendidikanYang Kedua..............................................................................................Error! Bookmark not defined. Kategori Nilai Capaian untuk Prosentase Pencapaian Sasaran....................... 32 Capaian Indikator Kinerja dan Target Dinas Pendidikan yang Pertama.......... Error! Bookmark not defined. Capaian Indikator Kerja dan Target Sasaran Dinas Pendidikan yang Kedua.... Error! Bookmark not defined. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan Beberapa Tahun Terakhir..................................................................... Error! Bookmark not defined. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis........... 21 Target dan Capaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Malang……….……..22 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.........Error! Bookmark not defined. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan............Error! Bookmark not defined. Realisasi anggaran Program/Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun anggaran 2014................................................................................ Error! Bookmark not defined.

v Laporan Kinerja D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 4

Daftar Gambar Halaman Gambar

1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ....................................................................................... 4

vi Laporan Kinerja D i n a s P e n d i d i k a n T a h u n 2 0 1 4

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan program prioritas untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, handal, cakap dan kompeten dalam rangka mendukung keberhasilan

pembangunan

secara

menyeluruh.

Pembukaan

UUD

1945

mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Akses pendidikan yang mudah, murah dan terjangkau, serta pendidikan yang berkualitas akan membuat warga masyarakat memiliki kecakapan hidup (life skills) yang akan menjadi pendorong serta tumpuan tegaknya pembangunan manusia seutuhnya yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat maju, mapan dan sejahtera yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

berhak

mengarahkan,

membimbing,

membantu,

dan

mengawasi

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2014

1

1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa ; 2) Satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat ; 3) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran ; 4) Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat ; dan 5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang mengemban amanat dan tanggung jawab melaksanakan tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, harus mewujudkan pelaksanaan kinerja dan penerapan mekanisme pertanggungjawaban dari masing-masing program dan kegiatan yang tepat, jelas dan terukur sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terciptanya good governance. Penerapan pencapaian good governance berlandaskan pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyusunan Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2014 sekaligussebagai bentuk format pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan kedinasan pada tahun 2014.


2

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah: 1.

Untuk mengetahuisampai seberapa jauh kualitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2014 secara transparan,sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;

2.

Untuk memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

3.

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Daerah khususnya Pemerintah

Kabupaten

Malang

sebagai

salah

satu

prasyarat

untuk

tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya. C.

Gambaran Umum

1.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas ootonomi dan tugas pembantuan ; 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan ; 2) Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan ; 3) Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan ; 4) Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

bidang

pendidikan ; 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan ; 6) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan ; 7) Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan ; 8) Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan ; 9) Pembinaan UPTD ;


3

10) Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah ; 11) Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, ijasah serta perpustakaan sekolah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan, didukung ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan serta sistem prosedur yang baku, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1.

Kepala Dinas (Eselon IIb)

2.

Sekretaris (Eselon IIIa)

3.

4.

5.

6.

7.

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa)

b.

Sub Bagian Keuangan (Eselon IVa)

c.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa)

Bidang TK/SD (Eselon IIIb) a.

Seksi KurikulumTK/SD (Eselon IVa)

b.

Seksi Sarana dan PrasaranaTK/SD (Eselon IVa)

c.

Seksi KesiswaanTK/SD (Eselon IVa)

Bidang Sekolah Menengah (Eselon IIIb) a.

Seksi KurikulumSekolah Menengah (Eselon IVa)

b.

Seksi Sarana dan PrasaranaSekolah Menengah (Eselon IVa)

c.

Seksi KesiswaanSekolah Menengah (Eselon IVa)

Bidang Tenaga Teknis Pendidikan (Eselon IIIb) a.

Seksi Tenaga Teknis TK/SD (Eselon IVa)

b.

Seksi Tenaga TeknisSMP/SMA/SMK (Eselon IVa)

c.

Seksi Tenaga TeknisPLS dan Kepengawasan (Eselon IVa)

Bidang Pendidikan Luar Sekolah (Eselon IIIb) a.

SeksiPendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)(Eselon IVa)

b.

Seksi Pendidikan Kesetaraan (Eselon IVa)

c.

Seksi Pendidikan Kursus dan Kelembagaan(Eselon IVa)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Eselon IVa). a.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS KecamatanAmpelgading

b.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS KecamatanBantur

c.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS KecamatanBululawang

d.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS KecamatanDampit

e.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS KecamatanD a u

f.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS KecamatanDonomulyo


4

Lanjutan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Eselon IVa). g.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Gedangan

h.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Gondanglegi

i.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Jabung

j.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kalipare

k.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Karangploso

l.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kasembon

m. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kepanjen n.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kromengan

o.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Lawang

p.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Ngajum

q.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Ngantang

r.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pagak

s.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pagelaran

t.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pakis

u.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pakisaji

v.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Poncokusumo

w.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pujon

x.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Singosari

y.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Sumbermanjing

z.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Sumberpucung

å.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tajinan

ä.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tirtoyudo

ö.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tumpang

aa. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Turen bb. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wagir cc. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wajak dd. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wonosari ee. UPTD Pendidikan SMP ff.

UPTD Pendidikan SMA

gg. UPTD Pendidikan SMK 8.

Kelompok Jabatan Fungsional ( Pengawas TK dan SD, Pengawas Sekolah Menengah, dan Penilik Pendidikan Non Formal )

Susunan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dapat dilihat sebagaimana bagan struktur organisasi di bawah ini.


5

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG TK/RA DAN SD/MI

SEKSI KURIKULUM TK/RA dan SD/MI

SEKSI KESISWAAN TK/RA dan SD/MI

SEKSI SARANA TK/RA dan SD/MI

BIDANG SEKOLAH MENENGAH

SEKSI KURIKULUM SMP/Mts/SMA/SMK/MA

SEKSI KESISWAAN SMP/Mts/SMA/SMK/MA

SEKSI SARANASMP/Mts/SMA/ SMK/MA

U P T D TK/SD DAN PLS U P T D TK/SD DAN PLS U P T D TK/SD DAN PLS U P T D TK/SD DAN PLS

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

BIDANG TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN SEKSI TENAGA TEKNIS TK/SD

SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SEKSI TENAGA TEKNIS SMP/SMA/SMK

SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN

SEKSI PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI TENAGA TEKNIS PLS DAN KEPENGAWASAN

U P T D SMP

U PUTPDT SMA D

U P T D SMK

Ka.TU U P TSMP D

Ka.TU SMA

Ka.TU SMK

UPTD DAN TK/SD U PKa.TU T D TK/SD PLS

: GARIS KOMANDO : GARIS KOORDINASI

2.

Sumber Daya Aparatur Disamping Struktur Organisasi diatas, didalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, Dinas Pendidikan didukung oleh jumlah personil Pegawai Negeri Sipil aktif dengan klasifikasi jenis kelamin sebagaimana pada Tabel 1.1,


6

denganklasifikasi tingkat pendidikan yang bervariasi sebagaimana pada Tabel 1.2 dan klasifikasi berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana pada Tabel 1.3. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UPTD TK/SD dan PLS

PUSAT AMPELGADING BANTUR BULULAWANG DAMPIT DAU DONOMULYO GEDANGAN GONDANGLEGI JABUNG KALIPARE KARANGPLOSO KASEMBON KEPANJEN KROMENGAN LAWANG NGAJUM NGANTANG PAGAK PAGELARAN PAKIS PAKISAJI PONCOKUSUMO PUJON SINGOSARI SUMBERMANJING SUMBERPUCUNG TAJINAN TIRTOYUDO TUMPANG TUREN WAGIR WAJAK WONOSARI

Jumlah Sumber data status data

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Jumlah Pegawai (Orang)

72 6 6 2 6 2 4 5 3 3 3 4 4 5 1 2 3 5 5 3 6 3 7 5 3 4 7 4 4 3 2 3 5 5

21 0 2 1 2 2 1 0 0 3 1 2 1 1 1 4 0 2 1 1 2 2 0 0 4 1 0 3 1 2 2 2 2 1

93 6 8 3 8 4 5 5 3 6 4 6 5 6 2 6 3 7 6 4 8 5 7 5 7 5 7 7 5 5 4 5 7 6

68

273

JENIS KELAMIN

205 : Kepegawaian Dinas Pendidikan, :31 Desember2014


7

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan UPTD


Jumlah Pegawai (Orang) No

Jenis Pendidikan

Pusat

Workshop

1

Pendidikan Strata tiga (S3)

3

1

4

2

Pendidikan Strata Satu (S2)

39

43

82

3

Pendidikan Strata Satu (S1)

32

124

156

4

Pendidikan D3/Sarjana Muda

7

2

9

5

Pendidikan SLTA

12

10

22

6

Pendidikan SLTP

7

Pendidikan SD 93

180

273

JUMLAH Sumber data status data

: Kepegawaian Dinas Pendidikan, :31 Desember 2014

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Pangkat/Golongan No

UPTD TK/SD dan PLS

LAKI-LAKI

PEREMPUAN


JENIS KELAMIN

1

Pembina Utama Muda (IV/c)

2

0

2

2

Pembina Tingkat I (IV/b)

18

6

24

3

Pembina (IV/a)

40

5

45

4

Penata Tk.I (III/d)

29

15

43

5

Penata (III/c)

28

11

39

6

Penata Muda Tk.I (III/b)

27

13

40

7

Penata Muda (III/a)

20

5

24

8

Pengatur Tk.I (II/d)

9

2

11

9

Pengatur (II/c)

16

1

17

10

Pengatur Muda Tk.I(II/b )

17

0

17

11

Pengatur Muda (II/a)

9

0

9

12

Juru Tk.I (I/d)

13

Juru (I/c)

14

Juru Muda Tk.I (I/b)

15

Juru Muda (I/a) 215

58

273

JUMLAH Sumber data status data

: Kepegawaian Dinas Pendidikan, :31 Desember 2014


8

Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, sedangkan Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang : a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, pengelolaan urusan kepegawaian (pegawai struktural), urusan yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaaan, perlengkapan, rumah tangga dan humas, uwsan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan kegiatan; b. Bidang Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Pendidikan dalam bidang kurikulum, pengelolaan sekolah, sarana dan prasarana serta pembinaan tenaga teknis Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar; c.

Bidang Sekmen melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Pendidikan dalam bidang kurikulum, pengelolaan sekolah, sarana prasarana serta pembinaan tenaga teknis sekolah lanjutan pertama dan menengah;

d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah melaksanakan pembinaan kursus, PAUD, Program Paket A setara, Program Paket B setara, Program Paket C setara, Kelompok

Belajar

Usaha

(KBU)

magang,

pendidikan

perempuan,

pemberantasan buta huruf (keaksaraan Fungsional) dan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah;. e. Bidang Tenaga Teknis. Melaksanakan pembinaan karier guru, peningkatan mutu guru, koordinasi perlindungan hukum tenaga kependidikan dan koordinasi penyelenggaraan penataran;


9

f.

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksanan dilapangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kecamatan.

3.

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2013 Capaian kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan indikator tertentu. Adapun capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Tabel 1.4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No a.

b.. c.

Indikator Kinerja Prosentase partisipasi penduduk usia 2-6 tahun terhadap PAUD (APK PAUD) Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S-1/D4 Prosentase Lembaga PAUD yang menerapkan pendidikan karakter Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

62,27%

70,02%

112,44%

53,08%

54,21%

102,12%

73,34%

74,01%

100,91% 105,15%

Pada Indikator Pendidikan Anak Usia Dini sasaran strategisnya adalah meningkatkan partisipasi penduduk usia 2-6 tahun untuk memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Ketercapaian program 112,44%. merupakan

pencapaian yang sangat signifikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan layananPendidikan Anak Usia Dini. Pencapaian yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh minat dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program peningkatan APK PAUD yang ditargetkan mencapai 70,02 pada tahun 2013. Hal tersebut juga merupakan bukti keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam mengembangkan pendidikan Anak Usia Dini yang di dukung oleh lintas sektor dan yang sangat erat keterkaitannya dalam program penanganan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain PKK Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Instansi lain yang terkait. Meningkatnya

Profesionalisme

pendidik

PAUD

ditandai

dengan

meningkatnya prosentase Pendidik PAUD yang berkualifikasi S-1 PAUD. Hal inilah


10

yang

mendorong

kebijakan

pemerintah

yang

akan

memperbaiki

tingkat

pendapatan, dan tingkat kesejahteraan Pendidik PAUD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik bagi pendidik PAUD serta Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang standart kompentensi Pendidikan Anak Usia Dini, peningkatan kompentensi pendidik PAUD dilaksanakan dengan jalan pelatihan – pelatihan, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh Organisasi – Organisasi Mitra PAUD seperti Himpaudi dan IGTKI , maupun pelatihan peningkatan kompentensi pendidik yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Guru (PKG) PAUD yang ada di setiap kecamatan. Kegiatan ini mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2013 dengan capaian kinerja sebesar 100,91 %. Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Dasar Wajib belajar 9 Tahun Tabel 1.5. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar No a.. b. c. d. e. f. g.

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S-1/D4 Prosentase Pendidikan yang ditamatkan Prosentase Putus Sekolah Dasar Prosentase Putus Sekolah Menengah Pertama Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

113,22%

113,19%

99,97%

96,52%

96,41%

99,88%

76,00%

75,99%

99,98%

100%

100%

100%

0,13%

0,13%

100%

0,50%

0,56%

89,28% 98,09%

Sasaran strategis pengembangan Pendidikan Dasar wajib belajar 9 tahun pada tahun 2013, terdapat penurunan APK baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama, yang disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk usia SD dari 268.764 menurun menjadi 268.714 sehingga APK SD juga mengalami penurunan sebesar 0,03% demikian juga untuk jenjang SMP mengalami penurunan dari 123.525 menjadi 123.445 siswa. Pemenuhan kualifikasi guru yang mempunyai kualifikasi S1/D4 yang ditargetkan

sebesar

76,00%

juga

mengalami

penurunan


sebesar

0,01%,

11

sedangkan prosentase putus sekolah untuk jenjang SMP juga mengalami kenaikan sebesar 0,06% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,50%, hal ini disebabkan makin tingginya anak usia sekolah SMP yang tidak melanjutkan dengan alasan bekerja untuk membantu ekonomi orang tua, atau pada daerah – daerah tertentu anak – anak yang seharusnya masih menempuh jenjang SMP memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena kawin muda. Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Menengah Tabel 1.6. Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah No a.. b. c. d. e.

Indikator Kinerja Prosentase Ketersediaan Sekolah / Penduduk usia sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Prosentase Putus Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Prosentase ketersediaan kurikulum berbasis kompentensi. Prosentase ketersediaan sarana praktek pendidikan kewirausahaan Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

57,00%

56,98%

99,96%

55,55%

55,62%

100,12%

0,72%

0,94%

76,59%

92,23%

91,74%

99,46%

70,00%

65,13%

93,04% 93,83%

Program pendidikan menengah diarahkan pada peningkatan akses ketersediaan

dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah, dengan terus

meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan, relevansi dan berkesetaraan. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Peran serta masyarakat dalam pembangunan SMK Swasta, mempunyai andil yang sangat besar bagi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Menengah, yang mengalami kenaikan cukup sigifikan, dari taget 55,55% realisasinya mencapai 55,62%, hal ini disebabkan dengan dibukanya 4 sekolah baru SMK Swasta yang dapat menampung penduduk usia sekolah 15 – 18 tahun sehingga dapat menampung lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA/K. Pencapaian target penurunan angka putus sekolah yang ditetapkan sebesar 0,72% belum memberikan hasil yang memuaskan, karena mengalami peningkatan sebesar 0,22%, tentunya harus dipersiapkan program yang lebih aplikatif dalam menekan angka putus sekolah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.


12

Penyediaan kurikulum yang mengacu pada relevansi pendidikan yang ditargetkan mencapai 92,23% belum sepenuhnya dapat dicapai, dan merupakan tantangan

ke

depan

untuk

mencari

terobosan

–

terobosan

baru

guna

pencapaiannya secara maksimal. Pendidikan kewirausahaan mendorong siswa untuk mempunyai kreatifitas dan pengetahuan tentang kewirausahaan. Pemenuhan sarana praktek pendidikan kewirausahaan yang ditargetkan mencapai 70% baru dapat tercapai 65,13% . Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) Tabel1.7. Capaian Kinerja Program Pendidikan Luar Biasa No a.. b.

c.

Indikator Kinerja Prosentase Ketersediaan Sekolah / Penduduk usia sekolah PLB Prosentase ketersediaan kurikulum berbasis kompentensi Pendidikan Luar Biasa Prosentase Pendidik berkompetensi Pendidikan Luar Biasa Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

80,00%

78,02%

97,52%

90,00%

85,32%

94,08%

70,00%

68,45%

97,78% 96,46%

Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang dimaksudkan untuk menampung penduduk usia sekolah yang berkebutuhan khusus atau mengalami masalah disabilitas, ketersediaan sekolah yang dapat menampung siswa berkebutuhan khusus sangat diperlukan

sebagai wujud layanan dan perhatian

Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan yang merata dan berkeadilan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khusus belum mencapai target yang diharapkan, akan tetapi kinerja Dinas Pendidikan Kab.Malang untuk memberikan layanan pendidikan khusus / luar biasa sudah memadai, terbukti dengan pencapaian kinerja sebesar 96,46%. Permasalahan utama dalam layanan pendidikan luar biasa adalah penyediaan tenaga pendidik yang mempunyai kompentensi di bidang layanan pendidikan khusus/luar biasa. Untuk mengatasi masalah tersebut

di Kabupaten Malang juga telah diselenggaran pendidikan

inklusi, yaitu di 5 Sekolah Regular yang juga menyediakan layanan pendidikan khusus, masing-masing di SDN Bedali 01,SDN Bedali 02,SDN Bedali 03, SDN Bedali 05, dan SDN Bedali 06, dan SDS Muhammadiyah Kec.Lawang. Adapun tenaga kependidikannya diambilkan dari guru regular yang telah mendapatkan pelatihan dari Direktorat Pendidikan Dasar Kemdikbud.


13

Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Luar Sekolah Tabel 1.8. Capaian Kinerja Program Pendidikan Luar Sekolah No a.. b.

c.

Indikator Kinerja Prosentase Angka melek Huruf Prosentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill) Meningkatnya jumlah Kompentensi Tutor kesetaraan Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

99%

97,02%

98%

20%

18,20%

91%

90%

84,56%

93,95% 94,31

Masih banyaknya warga masyarakat penyandang Buta Aksara merupakan hambatan untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas. Penanganan terhadap warga buta aksara sudah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, namun berdasar data yang dirilis oleh BPS, penyandang buta aksara di Kabupaten Malang masih cukup besar jumlahnya yaitu 54.904 penduduk dari 1,8 juta penduduk usia 15-66 tahun atau 2,98 %. Jumlah penyandang tersebut, mengalami penurunan 0,86 % atau sebesar 15.830 orang yang sudah tertangani pada tahun 2012 dari kondisi tahun 2011 yang mencapai 70.734 orang atau Angka melek Huruf baru mencapai 96,16 %. Ketersediaan Tutor mempunyai hubungan erat dengan upaya penanganan buta aksara. Tutor yang tersedia di lingkungan masyarakat membutuhkan pelatihan intensif agar mereka betul-betul mampu membimbing warga belajar menjadi melek aksara.Jumlah Tutor berkompeten yang ditargetkan 300 orang baru tersedia sebanyak 100 orang. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan ( life skill ) kepada kelompok masyarakat dari keluarga kurang mampu yang ditargetkan pencapaiannya 20%

yang bisa

tertangani masih 18,20%.


14

Sasaran Strategis : Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tabel 1.9. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan No a..

b. c.

Indikator Kinerja Prosentase Guru berkelayakan mengajar berdasarkan kualifikasi pendidikan Prosentase Guru yang telah tersertifikasi Prosentase Guru yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kompentensi Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

70,00%

65,11%

93,01%

14.200

12.170

85,70%

53,00%

47,15%

88,96% 89,22%

Guru berkelayakan sesuai UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mereka yang telah berkualifikasi S1 atau D4 dengan program jurusan sesuai mata ajar yang diajarkan yang bersangkutan. Dari 28.224 guru mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang berkualifikasi S1 baru 18.376 orang atau 65,11 %. Untuk guru bersertifikat, data guru yang tersedia adalah dari lingkungan Dinas Pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta Pengawas Sekolah. Dari target 14.200 orang yang mendapatkan sertifikat pendidik baru mencapai 12.170 orang atau 85,70 %.

Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pengelolaan managemen pendidikan Tabel 1.10. Capaian Kinerja Program Pegelolaan Managemen Pendidikan No a.. b.

Indikator Kinerja Prosentase ketersediaan Data Kependidikan Prosentase Sekolah yang telah memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online. Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

100%

87%

87%

25%

22%

88% 77,50%

Kebutuhan data pendidikan yang integral, akurat, valid, dan dapat terkoneksi mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat sangat diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan pendidikan.


15

Namun karena sumberdaya baik sarana maupun SDM yang tersedia masih sangat terbatas, kualitas data sekolah yang ditunjukkan dengan pengiriman data secara online baru mencapai 87 % dari 100 % target yang diharapkan. Mutu pendidikan di tingkat sekolah juga ditunjukkan dengan adanya perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek dan sumber daya yang tersedia di sekolah.

D. DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2014 berlandaskan kepada: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3851); 2) Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

PemerintahanDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844); 3) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

No.

13

tahun

2006

tentang

PedomanPengelolaan Keuangan Daerah; 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Malang

Dalam

Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan;


16

9) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 10) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005- 2025; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010- 2015; 12) Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 13) Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah

E. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

.BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


17

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka

menengah

yang

terdapat

dalam

dokumen

perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. LAMPIRAN - LAMPIRAN - Penetapan Kinerja 2014 - Pengukuran Kinerja 2014 - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 - Renstra


18

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis adalah suatu perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Keluaran dari perencanaan strategis ini adalah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang bersifat perencanaan jangka menengah. Sebagai institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat maka dalam proses penyusunan RENSTRA-nya selain melibatkan seluruh komponen organisasi dalam rangka merumuskan tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, juga melakukan penjaringan aspirasi dari seluruh stakeholder yang meliputi kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap Dinas Pendidikan. Oleh sebab itu RENSTRA Dinas Pendidikan bersifat partisipatif dan akomodatif karena melibatkan seluruh stakeholder dalam proses penyusunannya

serta

fleksibel

karena

dimungkinkan

untuk

dilakukannya

penyesuaian-penyesuaian yang bersifat konstruktif untuk mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Mengingat dinamika dan perubahan kebijakan pemerintah dalam sistem pembangunan dan penyelenggaraan anggaran, maka Renstra yang disusun masih bersifat sementara dan transisional. Secara skematis penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Pendidikan sebagai berikut : Pernyataan VISI

Pernyataan MISI

RPJMD Kabupaten Malang (2011-2015)

RENSTRA Dinas Pendidikan (2011-2015)

Pernyataan TUJUAN

Pernyataan SASARAN

STRATEGI / CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1.KEBIJAKAN 2.PROGRAM / KEGIATAN

Gambar 2.1


19

1.

VISI Visi Dinas Pendidikan merupakan cara pandangan jauh ke depan, kemana

dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Pendidikan adalah suatu gambaran cara memandang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus sebagai pengarah dan sumber acuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran organisasi. Visi Dinas Pendidikan digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh komponen organisasi, dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendidikan. Atas dasar pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut maka visi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : ” Terwujudnya insan intelektual yang berakhlak, berwawasan, demokratis, cerdas dan professional “  Insan intelektual yang berakhlak dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan

pikiran dan tindakan positif serta

mampu menghindari pikiran dan tindakan negatif sesuai norma-norma agama, social dan peraturan perundangan yang berlaku.  Insan intelektual

yang berwawasan demokratis dimaksudkan adalah insan

berpendidikan yang mempunyai kapabilitas untuk berinteraksi social, bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan serta menghargai pendapat orang lain, berjiwa kebangsaan

dan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada

kepentingan pribadi.  Insan intelektual yang cerdas dimaksudkan sebagai insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan  kecerdasan spiritual yaitu kemampuan untuk beraktualisasi diri dalam menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, budi pekerti luhur, dan kepribadian unggul  kecerdasan

emosional

yaitu

kemampuan

berktualisasi

diri

dalam

mengendalikan diri serta mempunyai kepekaan sosial dan  kecerdasan sosial yaitu kemampuan beraktualisasi diri dalam realitas interaksi sosial.  Insan intelektual yang professional dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang

memiliki

kapabilitas

dalam

mengekspresikan

potensi,

bakat

dan

ketrampilan yang dimiliki serta mempunyai kecakapan bekerja untuk mendukung kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat lingkungannya.


20

2.

MISI Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Pendidikan kabupaten Malang

menetapkan misi yang akan dicapai yaitu ”Mewujudkan pelayanan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas”.

Secara khusus dengan mengacu pada misi

pembangunan pendidikan nasional tahun 2010 – 2014 dan misi pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Timur serta dalam rangkaian mendukung misi Pemerintah Kabupaten Malang, adalah : a) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan ; b) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan ; c) Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan ; d) Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan ; e) Meningkatkan kualitas / mutu dan relevansi layanan pendidikan.

3. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM Untuk

mewujudkan

visi

dan

misi

pembangunan

pendidikan,

perlu

dirumuskan tujuan, sasaran, Kebijakan dan program sebagai langkah operasional yang terukur untuk mencapai visi dan misi. A. Tujuan Tujuan pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang dalam kurun 2011 s.d. 2015 adalah : 1. Tersedianya layanan pendidikan PAUD bermutu dan berkesetaraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang ; 2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas ; 3. Terwujudnya layanan pendidikan menengah yang murah, berkualitas dan relevan ; 4. Tertampungnya warga yang berkebutuhan khusus pada layanan pendidikan luar biasa yang berkualitas. 5. Tersedianya layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat ; 6. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu, profesional dan mendapatkan jaminan peningkatan kesejahteraan mereka; 7. Terwujudnya sistem pengelolaan pendidikan jenjang PAUD, Dasar dan Menengah serta pendidikan luar sekolah yang akuntabel, demokratis dan mandiri.


21

B. Sasaran Strategis Adapun sasaran strategis pembangunan pendidikan tahun 2011 s.d. 2015 adalah : 1. Mewujudkan

ketersediaan

layanan

pendidikan

PAUD

bermutu

dan

berkesetaraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang, sasaran yang akan dicapai adalah : a) Meningkatnya partisipasi penduduk usia 2-6 tahun terhadap PAUD dengan indikator APK PAUD mencapai 57 % (SS.1) b) Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 15 %, serta 20 % pendidik PAUD formal maupun nonformal telah mengikuti Diklat Kompetensi Pendidik (SS.2) c) Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran PAUD (SS.3) 2. Mewujudkan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas, sasaran yang akan dicapai meliputi : a) Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dengan indikator APK SMP telah mencapai 97 % ;(SS.4) b) Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMPhingga mencapai dibawah 0,5 % (SS.5) 3.

Mencapai terwujudnya layanan pendidikan menengah yang murah, berkualitas dan relevan, sasaran yang akan dicapai adalah : a) Meningkatnya akses dan kesempatan belajar pada pendidikan menengah dengan indikator APK SM mencapai 64 % (SS.6) b) Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) hingga kurang dari 0,7 % (SS.7) c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi untuk mendukung penyiapan lulusan memasuki dunia kerja (SS.8) d) Meningkatnya ketersediaan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan (SS.9)

4. Tertampungnya warga yang berkebutuhan khusus pada layanan pendidikan luar biasa yang berkualitas. a) Meningkatnya

prosentase

masyarakat

yang

mendapatkan

layanan

pendidikan luar biasa.(SS.10) b) Meningkatnya prosentase guru PLB yang berkompenten dalam metode pembelajaran masyarakat yang berkebutuhan khusus.(SS.11)


22

5. Mewujudkan ketersediaan layanan pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Non Formal) yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya prosentase masyarakat memperoleh SUKMA dengan indikator Angka Melek Huruf mencapai 99 % (SS.12) b. Berkembangnya pendidikan kecakapan hidup di wilayah-wilayah kantong kemiskinan (SS.13) c. Berkembangnya fasilitas layanan pendidikan orang dewasa(SS.14) 6. Mewujudkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu, profesional dan mendapatkan jaminan peningkatan kesejahteraan mereka, sasaran yang akan dicapai meliputi : a. Meningkatnya prosentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1 (SS.15) b. Meningkatnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya (SS.16) c. Meningkatnya prosentase guru berkompeten dalam metode pembelajaran. (SS.17) 7. Mencapai terwujudnya sistem pengelolaan manajemen pendidikan yang akuntabel, transparan, demokratis dan mandiri, sasaran yang akan dicapai adalah : a. Tersedianya data Kependidikan yang valid dan akurat (SS.18) b. Meningkatnya prosentase lembaga sekolah yang memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online (SS.19) C. Kebijakan Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang. Kebijakan merupakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan berkaitan dengan cara-cara dan langkah yang sistematis dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. a. Pengembangan PAUD (1) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik PAUD formal maupun non formal ; (2) Pengembangan pengelolaan manajemen lembaga formal maupun non formal ; (3) Peningkatan dukungan sarana prasarana pembelajaran PAUD formal maupun non formal ; (4) Peningkatan dukungan kesejahteraan pendidik PAUD formal maupun non formal ;


23

(5) Pengembangan sistem dan metode pembelajaran PAUD formal maupun non formal. b. Pendidikan Dasar (1) Pengembangan sumberdaya pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan, terpencil dan sulit transportasi ; (2) Peningkatan sarana prasarana pembelajaran yang layak dan memadai ; (3) Peningkatan manajemen pengelolaan kelembagaan sekolah ; (4) Peningkatan kompetensi pedagogis pendidik ; (5) Peningkatan mutu dan metode pembelajaran ; c. Pendidikan Menengah (1) Pengembangan pendidikan kejuruan di wilayah kawasan pembangunan dan perbatasan ; (2) Pengembangan program dan jurusan pendidikan kejuruan yang korelatif dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan keunggulan lokal; (3) Peningkatan sarana prasarana pembelajaran yang layak dan memadai ; (4) Peningkatan manajemen pengelolaan kelembagaan sekolah ; (5) Peningkatan kompetensi pedagogis pendidik; (6) Peningkatan mutu dan metode pembelajaran ; d. PendidikanKhusus ( Pendidikan Luar Biasa ) (1) Penyediaan sarana pembelajaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (2) Peningkatan kompetensitenaga kependidikan luar biasa; e. Pendidikan Luar Sekolah (1) Penyediaan sumberdaya pendidikan kecakapan hidup di wilayah-wilayah kantong kemiskinan ; (2) Penyediaan tutor kesetaraan paket A,B,C yang berkompeten ; (3) Penyediaan subsidi pembiayaan ; f.

Pendidik dan tenaga Kependidikan (1) Perluasan kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi guru yang belum mempunyai kulifikasi S1/D4; (2) Melaksanakan pemetaan kebutuhan dan persebaran guru (3) Peningkatan pemahaman dan wawasan kinerja bagi guru dan pengawas bersertifikat.

g. Manajemen pendidikan (1) Penguatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan dukungan data Kependidikan yang valid dan akurat ; (2) Penguatan sistem koordinasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar lembaga sektoral maupun dengan lembaga sekolah binaan ;


24

D. Program Implementasi dan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, hingga kebijakan pembangunan pendidikan dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2008. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang teknis pendidikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, membuat dan menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang periode 2010-2015, yaitu program teknis (utama) dan program generik (pendukung) sebagai berikut: A.

Program teknis (Utama) Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Pendidikan dalam proses perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan.

B.

Program generic (Pendukung) Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan Dinas Pendidikan antara lain meliputi program dukungan manajemen pendidikan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur. Program teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sesuai dengan tugas

dan fungsi yang merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Malang dan merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Pendidikan antara lain: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah : a) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini b) Pemberian bantuan insentif guru PAUD c) Pemberian Bantuan Operasional / BOP-PAUD ( Pusat ) d) Peningkatan kompentensi dan profesionalisme guru PAUD (Propinsi) 2. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Adapun kegiatan yang dapat medukung program ini adalah : a) Pengadaan buku dan alat tulis siswa b) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa c) Pengadaan Meubeler Sekolah d) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik


25

e) Pelatihan Kompetensi Siswa Berpresatasi f)

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafayiyah

g) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD dan SMP (DAK) h) Penyelenggaraan Paket A Setara SD i)

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

j)

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

k) Penyelenggaraan Multi Grade Teaching di Daerah Terpencil l)

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI SMP dan MTs

m) Pelaksanaan Rehabilitasi / pembangunan RKB/Perpus (DAK)/ Pusat n) Penyediaan Bantuan Operasional ( BOS ) Jenjang SD/MI/SDLB (Pusat). 3. Program Pendidikan Menengah Adapun kegiatan yang dapat medukung program ini adalah : a) Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bantuan Provinsi ) b) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah c) Pelatihan Kompetensi Tanaga Pendidik d) Penyelenggaraan Paket C setara SMU e) Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi f)

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

g) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SMA,SMK dan MA h) Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha danIndustri (Bantuan Provinsi ) i)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)

j)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah ( Pendamping DAK )

k) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK) l)

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (Pendamping DAK)

m) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK) n) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Pendamping DAK) o) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK) p) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pendamping DAK) 4. Program Pendidikan Luar Biasa / Pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.. Adapun kegiatan yang dapat medukung program ini adalah :


26

a) Pengadaan Sarana Pembelajaran bagi Siswa berkebutuhan Khusus / penyandang disabilitas. b) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa berkebutuhan khusus / penyandang disabilitas. 5. Program Pendidikan Non Formal; Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah : a) Pengembangan pendidikan keaksaraan b) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup c) Publikasi dan sosialisasi PNF (Bantuan Provinsi) 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah : a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik b) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan c) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) d) Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi e) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan f)

Pengembangan sistem pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

g) Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi) Sedangkan program generik / penunjang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang merupakan kegiatan managemen Pelayanan Pendidikan yang dapat mendukung program – program teknis beserta kegiatan-kegiatan pokoknya antara lain diimplementasikan dengan kegiatan pokok sebagai berikut 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a.

Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat

b.

Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c.

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

f.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

h.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


27

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

3.

a.

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

c.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

d.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a. Kegiatan sosialisasi dan advokasi peraturan pendidikan b. Kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan c. Kegiatan penyelenggaraan seminar, lokakarya dan diskusi isu pendidikan

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan dengan kegiatan antara lain : a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan. Adapun target 28indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2014mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. No a.. b. c.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan partisipasi penduduk usia 26 tahun terhadap PAUD Peningkatan Kualifikasi S1/D4 pendidik PAUD formal dan Non Formal Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Prosentase Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D4 Jumlah lembaga yang telah menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum pembelajaran


Target 70,02 56,50

90,00

28

2. No a. b. c. d. e. f. g.

Program Pendidikan Dasar Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu Peningkatan APM SMP

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama

Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP sampai dibawah 0,5 % Peningkatan guru berkelayakan mengajar Peningkatan guru berkelayakan mengajar

Angka Putus Sekolah (APS) Prosentase guru SD Layak mengajar Prosentase guru SMP Layak mengajar

Target 113,23% 96,52% 99,50% 80,61% 0,50% 79,00% 90,00%

3. Program Pendidikan Menengah No a.

b.

c.

d.

Sasaran Strategis Peningkatan akses dan kesempatan belajar pada pendidikan menengah Peningkatan akses dan kesempatan belajar pada pendidikan menengah Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Menengah sampai dengan dibawah 0,7% Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi untuk mendukung penyiapan lulusan memasuki dunia kerja Peningkatan ketersediaan layanan pembinaan dan pengembangan pendidikan kewira-usahaan

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah

Target 60,55% 48,23%

Angka Putus Sekolah Menengah

0,50%

Prosentase ketersediaan kurikulum berbasis kompentensi.

92,50%

Prosentase ketersediaan sarana praktek pendidikan kewirausahaan

70,10%

Indikator Kinerja

Target

4. Program Pendidikan Luar Biasa No a..

b.

Sasaran Strategis Peningkatan prosentase masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan luar biasa Peningkatan prosentase guru PLB yang berkompenten dalam metode pembelajaran masyarakat yang berkebutuhan khusus

Jumlah penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan Pendidikan Luar biasa.

80,10%

Jumlah guru PLB yang telah mengikuti pelatihan kompentensi PLB

70,25%

5. Program Pendidikan Luar Sekolah No a. b.

c..

Sasaran Strategis Peningkatan prosentase masyarakat memperoleh SUKMA Berkembangnya pendidikan kecakapan hidup di wilayah-wilayah kantong kemiskinan Berkembangnya fasilitas layanan pendidikan orang dewasa

Indikator Kinerja Angka Melek Huruf Prosentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill) Prosentase Tutor kesetaraan yang berkompenten


Target 98,00%

25,00%

85,00%

29

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan No a.

b.

c.

Sasaran Strategis Peningkatan prosentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya

Peningkatan prosentase guru yang berkompeten dalam metode pembelajaran

Indikator Kinerja prosentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4 sesuai dengan bidang tugas yang diampu. Prosentase guru dan tenaga kependidikan lainnya yang mendapatkan tunjangan kesejahteraan. prosentase guru yang berkompeten

Target

87,00%

91,69%

80,94%

7. Program Peningkatan Pengelolaan Managemen Kependidikan No a.. b.

Sasaran Strategis Tersedianya data Kependidikan yang valid dan akurat Peningkatan prosentase lembaga sekolah yang memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online

Indikator Kinerja Prosentase ketersediaan Data Kependidikan prosentase lembaga sekolah yang memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online


Target 100%

30%

30

BABIII AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2014i ni disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undanganyang berlaku. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a.

IKU spesifik dan jelas (Spesific)

b.

IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)

c.

IKU dapat dicapai (Achievabel)

d.

IKU menggambarkan hasil (Relevance)

e.

IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound) Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi

organisasi kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa Dinas Pendidikan atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan


31

sasaran yang telah ditetapkandalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagipengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yangditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggotaorganisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yangdilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2014, target kinerja (performance plan) akandibandingkan dengan realisasinya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement). Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2014.Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Prosentase Pencapaian Sasaran

A.

Urutan

Rentang Capaian

Kategori Nilai Capaian

I II III IV

85% ke atas 70% ≤ x ≤ 85% 55% ≤ x ≤ 70% x ≤ 55%

Sangat berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran

strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja : 1.

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran KinerjaDinas Pendidikan Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2014 diuraikan sebagai berikut :


32

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No a.. b.

c.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan partisipasi penduduk usia 2-6 tahun terhadap PAUD Peningkatan Kualifikasi S1/D4 pendidik PAUD formal dan Non Formal

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Prosentase Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S1/D4 Jumlah lembaga yang telah menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum pembelajaran

Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran PAUD

Target

Realisasi

72,50%

78,73%

56,50%

58,13%

90,00%

92,25%

Rata – Rata Capaian Kinerja

102,5%

Bunda PAUD sedang memberikan arahan kepada anak anak Taman Kanak - Kanak

a. Pada Indikator Pendidikan Anak Usia Dini sasaran strategisnya adalah untuk meningkatkan APK jenjang PAUD yang ditargetkan di Tahun 2014 sebesar 72,50%.. Pada Tahun 2014 APK PAUD sebesar 78,73% dengan capaian kinerja sebesar 112,43% meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 62,29%. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2012 telah dicanangkan pendirian 10.000 Taman Posyandu oleh Bunda PAUD Provinsi Jawa Timur, sehingga di Kabupaten Malang telah terbentuk Taman Posyandu di setiap Desa dan Kelurahan untuk menampung anak usia PAUD. Walaupun di tahun 2014 telah tercapai target APK PAUD sebesar 78,73%, namun demikian masih ada 25.027 anak usia

4-6 tahun atau 21,27% yang


33

belum tertampung di lembaga PAUD, sehingga perlu didorong partisipasi masyarakat untuk mendirikan lembaga PAUD di setiap Dusun/Rukun Warga, sehingga

dapat

mencapai

target

yang

diharapkan

pada

tahun-tahun

mendatang. b. Pada indikator prosentase pendidik PAUD yang telah memiliki kualifikasi S1/D4 untuk tahun 2014 belum mencapai terget yang diinginkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan pendidik PAUD untuk menempuh jenjang pendidikan S1/D4 yang hanya mencapai 74,13% dari target 79,00% atau dengan capaian kinerja sebesar 93,83%. c.

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang wajib diselenggarakan melalui di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, dengan mengenalkan 8 nilai dari 18 nilai pendidikan karakter. kedelapan nilai tersebut adalah: (1) religius, (2) toleransi, (3) tanggung jawab dan disiplin, (4) kreatif, (5) kerja keras, (6) jujur dan adil, (7) Bhinneka Tunggal Ika, dan (8) Cinta Tanah Air. Pendidikan karakter ini diharapkan mampu mendidik anak – anak PAUD untuk menguasai ke 8 nilai karakter sesuai dengan standart kompetensi yang dipersyaratkan. Pada tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 1.346 lembaga PAUD yang telah melaksanakan pendidikan karakter atau dengan capaian kinerja sebesar 102,5%.

Untuk

capaian Program Pengembangan PAUD ini Dinas Pendidikan telah

mencapai kinerja

rata rata sebesar

102,92% atau dengan kategori penilaian

sangat berhasil. Secara Umum dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut Gambar 3.1 Capaian Program Pendidikan Anak Usia Dini

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Target Realisasi

APK PAUD

Kualifikasi S1/D4

Pendidikan Karakter


34

2.

Program Pendidikan Dasar

No a. b. c. d. e.

f. g.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu Peningkatan APM SMP

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama

Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP sampai dibawah 0,5 % Peningkatan guru berkelayakan mengajar Peningkatan guru berkelayakan mengajar

Angka Putus Sekolah (APS) Prosentase guru SD Layak mengajar Prosentase guru SMP Layak mengajar

Target

Realisasi

113,23%

113,17%

96,52%

96,43%

99,50%

99,32%

80,61%

79,83%

0,50%

0,36%

79,00%

81,97%

90,00%

92,81%

Sasaran strategis pengembangan Pendidikan Dasar wajib belajar 9 tahun pada tahun 2013, terdapat penurunan APK baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama, yang disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk usia SD sehingga APK SD juga mengalami penurunan sebesar 0,05% demikian juga untuk jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 0,09%. Pemenuhan kualifikasi guru yang mempunyai kualifikasi S1/D4 yang ditargetkan sebesar 79,00% mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan yaitu 2,97%, sedangkan prosentase putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan sebesar 0,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,50%, hal ini disebabkan makin banyaknya perhatian pemerintah untuk mendukung program penuntasan wajar dikdas dengan memberikan berbagai macam stimulan, antara lain Program Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Beasiswa untuk Siswa Miskin.

120.00% 100.00% 80.00% 60.00%

Target Realisasi

40.00% 20.00% 0.00% APK SD

APK SMP

APM SD

APM SMP

APS

Guru Guru Layak SD Layak SMP


35

3. Program Pendidikan Menengah No a.

b.

c.

d.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan akses dan kesempatan belajar pada pendidikan menengah Peningkatan akses dan kesempatan belajar pada pendidikan menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah

Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah Menengah sampai dengan dibawah 0,7% Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi untuk mendukung penyiapan lulusan memasuki dunia kerja Peningkatan ketersediaan layanan pembinaan dan pengembangan pendidikan kewira-usahaan

Target

Realisasi

60,55%

59,34%

48,23%

47,33%

Angka Putus Sekolah Menengah

0,50%

0,33%

Prosentase ketersediaan kurikulum berbasis kompentensi.

92,50%

93,05%

Prosentase ketersediaan sarana praktek pendidikan kewirausahaan

70,10%

68,64%

Program pendidikan menengah diarahkan pada peningkatan akses ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah,dengan terus meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan, relevansi dan berkesetaraan. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pencapaian

Target

untuk

Angka

Partisipasi

Sekolah

menengah

mengalami penurunan sebesar 1,21%, dari target yang telah ditentukan sebesar 60,55%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penduduk usia 15 – 18 tahun yang tidak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah. Pencapaian target penurunan angka putus sekolah sebesar 0,17% dari target yang ditentukan sebesar 0,50 telah memberikan kontribusu positif terhadap perkembangan Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah bantuan dari pemerintah pusat sangat diperlukan dalam menekan angka putus sekolah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Target Realisasi

Penyediaan kurikulum yang mengacu pada relevansi pendidikan yang


36

ditargetkan mencapai 92,50% telah melampaui target yang telah ditentukan dan perlu lebih dipertajam, meskipun peningkatannya hanya 0,55%, dan merupakan tantangan

ke

depan

untuk

mencari

terobosan

–

terobosan

baru

guna

pencapaiannya secara maksimal. Pendidikan kewirausahaan mendorong siswa untuk mempunyai kreatifitas dan pengetahuan tentang kewirausahaan. Pemenuhan sarana praktek pendidikan kewirausahaan yang ditargetkan mencapai 70,10% baru dapat tercapai 68,64%. Dan tentunya partisipasi masyarakat dalam mendirikan SMK baru masih sangat diperlukan dalam memperluas kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan. 4. Program Pendidikan Luar Biasa No a..

b.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan prosentase masyarakat yang mendapatkan layanan pendidikan luar biasa Peningkatan prosentase guru PLB yang berkompenten dalam metode pembelajaran masyarakat yang berkebutuhan khusus

Target

Realisasi

Jumlah penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan Pendidikan Luar biasa.

80,10%

79,25%

Jumlah guru PLB yang telah mengikuti pelatihan kompentensi PLB

70,25%

68,01%

Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan yang dimaksudkan untuk menampung penduduk usia sekolah yang berkebutuhan khusus atau mengalami masalah disabilitas, ketersediaan sekolah yang dapat menampung siswa berkebutuhan khusus sangat diperlukan

sebagai wujud layanan dan perhatian

Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan yang merata dan berkeadilan.

82.00% 80.00% 78.00% 76.00% 74.00% 72.00% 70.00% 68.00% 66.00% 64.00% 62.00% 60.00%

Jumlah penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan Pendidikan Luar biasa. Jumlah guru PLB yang telah mengikuti pelatihan kompentensi PLB

Target

Realisasi


37

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khusus belum mencapai target yang diharapkan, Salah satu permasalahan utama dalam layanan pendidikan luar biasa adalah penyediaan tenaga pendidik yang mempunyai kompentensi di bidang layanan pendidikan khusus/luar biasa. Untuk mengatasi masalah tersebut di Kabupaten Malang juga telah diselenggaran pendidikan inklusi, yaitu di 6 Sekolah Regular yang juga menyediakan layanan pendidikan khusus, masingmasing di SDN Bedali 01,SDN Bedali 02,SDN Bedali 03,SDN Bedali 05, dan SDN Bedali

06,

dan

SDS

Muhammadiyah

Kec.Lawang.

Adapun

tenaga

kependidikannya diambilkan dari guru regular yang telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur. 5. Program Pendidikan Luar Sekolah No a.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan prosentase masyarakat memperoleh SUKMA Berkembangnya pendidikan kecakapan hidup di wilayah-wilayah kantong kemiskinan

b.

c..

Berkembangnya fasilitas layanan pendidikan orang dewasa

Angka Melek Huruf Prosentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill) Prosentase Tutor kesetaraan yang berkompenten

Target

Realisasi

98,00%

98,81

25,00%

20,45%

91,00%

86,41%

Masih banyaknya warga masyarakat penyandang Buta Aksara merupakan hambatan untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas. Penanganan terhadap warga buta aksara sudah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, Ketersediaan Tutor mempunyai hubungan erat dengan upaya penanganan buta aksara. Tutor yang tersedia di lingkungan masyarakat membutuhkan pelatihan intensif agar mereka betul-betul mampu membimbing warga belajar menjadi melek aksara. Jumlah Tutor berkompeten yang ditargetkan 300 orang baru tersedia sebanyak 100 orang.

Prosentase Tutor kesetaraan yang berkompenten Prosentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill)

Realisasi Target

Angka Melek Huruf 0

20

40

60

80

100


38

Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan ( life skill ) kepada kelompok masyarakat dari keluarga kurang mampu yang ditargetkan pencapaiannya 25%

yang bisa

tertangani masih 20,45%.

Kelompok Belajar (Kejar Paket B) sedang melaksanakan Ujian Nasional Kesetaraan Tahun 2014

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan No a.

b.

c.

Sasaran Strategis Peningkatan prosentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4

Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya Peningkatan prosentase guru yang berkompeten dalam metode pembelajaran

Penyediaan pendidikdan

Indikator Kinerja prosentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4 sesuai dengan bidang tugas yang diampu. Prosentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi. prosentase guru yang berkompeten

Target

Realisasi

87,00%

93,40%

91,69%

87,26%

80,94%

81,14%

tenaga kependidikan yang profesional dan

berkompeten adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tersedianya layanan pendidikan yang bermutu.Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkompeten dilihat dari target dan realisasinya, untuk guru yang memenuhi


39

kualifikasi S1/D4 telah melebihi target atau 6,4% dari target,atau mencapai 107,35%. prosentase guru berkelayakan sesuai UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mereka yang telah berkualifikasi S1 atau D4 dengan program jurusan sesuai mata ajar yang diajarkan yang bersangkutan. Dari 28.224 guru mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang berkualifikasi S1 baru 18.376 orang atau 65,11 %. Untuk guru bersertifikat, data guru yang tersedia adalah dari lingkungan Dinas Pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta Pengawas Sekolah. Dari target 14.200 orang yang mendapatkan sertifikat pendidik baru mencapai 12.170 orang atau 85,70 %.

prosentase guru yang berkompeten Realisasi

Prosentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi.

Target

prosentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4 sesuai… 70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%

7. Program Peningkatan Pengelolaan Managemen Kependidikan No

a..

b.

Sasaran Strategis

Tersedianya data Kependidikan yang valid dan akurat Peningkatan prosentase lembaga sekolah yang memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Prosentase ketersediaan Data Kependidikan

100%

98%

prosentase lembaga sekolah yang memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online

30%

32,05%

Kebutuhan data pendidikan yang integral, akurat, valid, dan dapat terkoneksi mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat sangat diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan pendidikan. Namun karena sumberdaya baik sarana maupun SDM yang tersedia masih sangat terbatas, kualitas data sekolah yang ditunjukkan dengan pengiriman data secara online baru mencapai 87 % dari 100 % target yang diharapkan.


40

Mutu pendidikan di tingkat sekolah juga ditunjukkan dengan adanya perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek dan sumber daya yang tersedia di sekolah.

100% 90% Prosentase ketersediaan Data Kependidikan

80% 70% 60% 50%

prosentase lembaga sekolah yang memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online

40% 30% 20% 10% 0% Target

2.

Realisasi

Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir Perbandingan target dan realisasi kinerja Dinas Pendidikan tahun 2014

dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel. 3.1 Capaian Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Kinerja

APK PAUD Kualifikasi S1/D4 PAUD Pendidikan Karakter

Target 2013

2014

2011

Realisasi 2012 2013

2014

62,27

70,50

59,98

61,96

70,02

78,73

49,58

53,08

56,50

47,41

51,23

54,21

58,13

80,10

85,45

90,50

79,31

82,56

89,25

92,25

2011

2012

59,58

60,45

45,12

78,80

Tabel. 3.2 Capaian Program Pendidikan Dasar 2011

Target 2012 2013

2014

2011

Realisasi 2012 2013

2014

APK SD

59,58

60,45

62,27

70,50

59,98

61,96

70,02

78,73

APK SMP

45,12

49,58

53,08

56,50

47,41

51,23

54,21

58,13

APM SD

78,80

80,10

85,45

90,50

79,31

82,56

89,25

92,25

Program Pendidikan Dasar

Indikator Kinerja

APM SMP Angka Putus Sekolah (APS)


41

Prosentase guru SD Layak mengajar Prosentase guru SMP Layak mengajar

Tabel. 3.4 Capaian Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah

Indikator Kinerja

2011

Target 2012 2013

2014

2011

Realisasi 2012 2013

2014

2011

Realisasi 2012 2013

2014

2011

Realisasi 2012 2013

2014

APK SMA/K APM SMA/K Angka Putus Sekolah (APS) Ketersediaan Kurikulum berbasis kompetensi Ketersediaan sarana praktek kewirausahaan

Tabel. 3.5 Capaian Program Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan Luar Biasa

Indikator Kinerja

2011

Target 2012 2013

2014

Ketersediaan Sekolah utnuk penduduk usia sekolah PLB Ketersediaan Kurikulum PLB Prosentase Pendidik berkompetensi

Tabel. 3.6 Capaian Program Pendidikan Luar Sekolah

Program Pendidikan Luar Sekolah

Indikator Kinerja

2011

Target 2012 2013

2014

Angka Melek Huruf Pendidikan Kecakapan Hidup ( life skill ) Meningkatnya Kompentensi Tutor

Tabel. 3.7 Capaian Program Peningkatn Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


42

Program Peningkatan Mutu PTK

Indikator Kinerja

Target 2012 2013

2011

2014

2011

Realisasi 2012 2013

2014

Prosentase Guru berkelayakan mengajar Prosentase Guru tersertifikasi Prosentase Guru yang telah mengikuti pelatihan kompetensi

Tabel. 3.8 Capaian Program Peningkatn Pengelolaan Managemen Kependidikan

Program Peningkatan Pengelolaan Pendidikan

Indikator Kinerja

3.

Target 2012 2013

2011

2014

2011

Realisasi 2012 2013

2014

Ketersediaan Data Kependidikan Prosentase Sekolah yang telah memiliki jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) on line

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

4.

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional Sesuai dengan Peraturan Menteri terdapat 5 (lima) indikator dan target

capaian untuk Jenis Pelayanan Dasar, sebagaimana tabel berikut :

Indikator

1 a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :

Tingkat Lembaga

Capaian SPM Tahun 2011

2


3



4

Target Capaian SPM oleh Kabupaten Malang

Tahun

Nilai

3

6

43

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; 3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; 4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

SD SMP

97,44 96,97

97,44 96,97

97,44 96,97

2014

100

SD SMP

77,19 87,77

81,48 87,50

82,26 88,04

2014

100

SMP

67,40

68,75

68,40

2014

100

SD SMP

75,47 75,58

76,33 78,49

76,06 78,49

2014

100


44

5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

SD

83,19

84,05

84,05

2014

100

6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

SMP

53,29

70,31

72,39

2014

100

7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

SD

74,61

80,62

83,02

2014

100


45

8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing masing sebanyak 40% dan 20%

SMP

40,70

61,05

61,05

2014

100

9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifi kat pendidik masingmasing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan

SMP

50,16

70,31

72,70

2014

100

10. Setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifi kasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

SD

94,94

95,11

95,37

2014

100


46

11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifi kasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

SMP

94,04

94,38

95,09

2014

100

12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau DIV dan telah memiliki serifikat pendidik;

SD

100,00

100,00

100,00

2014

100

13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;

SD SMP

100 100

2014

100

14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

SD SMP

70,54 78,53

2014

100

100 100 100 100

68,61 74,29

70,33 75,63


47

Tabel 3.6 Target dan capaian SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Standar Pelayanan Minimal No

Jenis Pelayanan Dasar Indikator

5.

Target

Capai an

Batas Waktu Penca paian

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Analysis

Penyebab

keberhasilan

/

kegagalan,

peningkatan

ataupun

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan dapat kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut : Ada 5 indikator yang dipakai sebagai dasar untuk menilai keberhasilan / kegagalan kinerja yaitu : 5.1 Rasio Guru Murid per jenjang pendidikan Sasaran dari indikator ini adalah untuk menjamin ketersediaan guru professional dalam mendukung mutu pendidikan.Ketercapaian indikator ini pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Tahun 2013 jenjang SD adalah 15, SMP 11 dan SMA/K 10, di tahun 2014 jenjang SD 16, SMP 11,32 dan jenjang SMA/K 12,52. Capaian kinerja dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan rata-rata 103%, namun memang kalau kita bandingkan dengan target capaian di tahun 2014 berada di angka rata-rata 89,86 %, berarti ada gap sekitar 10,14 %. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh perekrutan pegawai ( guru ) yang menjadi wewenang penuh dari Pemerintah Pusat, sehingga upaya untuk pemenuhan guru menjadi prioritas dalam upaya peningkatan profesioanalisme guru dalam mendukung mutu pendidikan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan guru dengan pendataan online sehingga betul-betul dapat diketahui kelebihan dan kekurangan guru sebagai acuan pemenuhan kebutuhan guru. Hal ini berlaku juga untuk indikator ke 2 yaitu Rasio Guru Murid per kelas rata-rata (perjenjang pendidikan ). 5.2 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Sasaran dari indikator ini adalahuntuk menjamin ketersediaan guru profesional dalam mendukung mutu pendidikan.


48

Dimana capaian Guru Layak (GL) pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 pada tahun 2013 GL SD sebesar 75,99%, sedangkan ditahun 2014 sebesar 81,97%, jenjag SMP tahun 2013 sebesar 91,35% dan tahun 2014 sebesar 92,81% sedangkan jenjag SMA/K pada tahun 2013 sebesar 93,20% dan tahun 2014 sebesar 93,40%. Ada peningkatan cukup signifikan pada jenjang SD yaitu sebesar

107,87%, SMP 101,57% dan pada jenjang

SMA/K 100,21%. Capaian GL ( Guru Layak ) pada tahun 2014 sudah mencapai target untuk jenjang SD dan SMP sedangkan untuk jenjang SMA/K ada gap sebesar 0,64% guru yang belum berijazah S1/D4. Hal ini terjadi karena pada tahun 2014 jumlah lembaga terutama SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 sebesar 109 menjadi 117 lembaga,berdampak pada perekrutan guru SMK yang cukup besar pula terutama pada SMK Swasta. Dari Total jumlah Guru SMK sebesar 2.217, ada 424 guru yang belum berijazah S1/A4. 5.3 Angka Pendidikan yang ditamatkan. Sasaran dari indikator ini adalahuntuk mewujudkan layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SMA/K. Capaian dari indikator ini adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2013 Angka Lulusan (AL) SD 100%, SMP 100%, SMA/K 100%, sedangkan pada tahun 2014 Angka Kelulusan (AL) jenjang SD 100%, SMP 100% sedangkan tingkat SMA/K mengalami penurunan sebesar 0,001% dari 100% di tahun 2013 menjadi 99,99%. Hal ini dikarnakan ada 3 siswa jenjang SMA yang tidak mencapai standar nilai kelulusan yang telah ditetapkan sebesar 5,5 .Disamping hal tersebut siswa yang tidak lulus dikarnakan mengalami cacat permanen .Hal ini tentu menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk lebih mengedepankan mutu dari pembelajaran di tingkat SMA/SMK. 5.4

Angka Rata-rata Lama Belajar Perjenjang Pendidikan. Sasaran dari indikator ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah. Capaian dari Idikator ini adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2013 Rata-rata Lama Belajar ( RLB ) jenjang SD sebesar 6,23 Tahun, SMP 3,01 Tahun dan SMA/K 3 Tahun. Pada Tahun 2014 Mengalami peningkatan sebesar 35,55% untuk semua jenjang.

Hal ini menunjukan bahwa proses

belajar mengajar di satuan pendidikan baik jenjang SD SMP dan SMA/K dari


49

tahun ke tahun mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga angka mengulang bisa ditekan sampai mendekati 0%.

5.5

Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah ( Per jenjang pendidikan ) Sasaran dari indikator ini adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan di setiap jenjang SD, SMP dan

SMA/K.

Adapun

capaian

kinerja

pada

tahun

2014 mengalami

peningkatan. Pada jenjang SD Rasio Siswa/Sekolah adalah 167, SMP 243 dan SMA/K 471 siswa meningkat sebesar 76,99% pada semua jenjangnya, namun dibandingkan dengan target di tahun 2014 masih belum tercapai, masih ada gap sebesar 21,6% untuk seluruh jenjang. Namun demikian sesuai dengan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM bahwa untuk tingkat SD rasio ideal siswa per kelas maksimal adalah 1 : 32, SMP 1 : 36. Dari capaian kinerja indikator pada tahun 2014 ini sudah mencapai target SPM, karena kalau kita breakdown, rata-rata rasio siswa per kelasnya menjadi SD 1 : 27, SMP 1 : 27 dan SMA/K 1 : 39, angka ini menunjukkan bahwa capaian ini sudah mencapai target SPM yaitu rasio siswa per kelas minimal Tingkat SD 20 Siswa , dan SMP 32. 6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya 7.

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2014

Dalam mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan target sasaran, maka diperlukan strategi penanganan dalam mengatasi permasalahanpermasalahan yang muncul,serta perumusan strategi dalam sebuah program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2014 antara lain : 7.1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari kegiatankegiatan dalam rangka mendukung pelayanan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan yaitu pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 33 UPTD TK/SD & PLS, 13 SMA Negeri, 7 SMK Negeri, 4 TK Negeri, dan SKB.


50

Program

Pelayanan Adiministrasi Perkantoran menjadi program

kegiatan yang sangat penting dalam upaya pencapaian keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2014. 7.2.

PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR Program pelayanan peningkatan sarana prasarana aparatur terdiri dari kegiatan-kegiatan yang juga dalam rangka mendukung pelayanan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan yaitu pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 33 UPTD TK/SD & PLS, 13 SMA Negeri, 7 SMK Negeri, 4 TK Negeri, dan SKB.

7.3

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Sasaran strategi dari Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar APK PAUD, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Sasaran

strategis

kegiatan

Pengembangan

PAUD

adalah

terlaksananya lomba-lomba dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) di tingkat kabupaten serta pengiriman kontingen ke tingkat propinsi hingga ke tingkat nasional. Anggaran yang tersedia dipergunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan lomba-lomba dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) dilaksanakan

sebagai

upaya

menumbuh-kembangkan

dan

menstimulasi daya kreativitas dan kecakapan serta mendorong dan memotivasi siswa untuk menggali dan mengoptimalkan pengembangan potensi diri dalam berkreasi, berinovasi, melatih diri, mengasah bakat dan minat, cita rasa seni dan budaya serta mengembangkan hobi positif bagi para siswa. Adapun lomba-lomba yang dilaksanakan pada tahun 2014 dalam rangka pengembangan PAUD meliputi : a. Lomba Bina Kreativitas TK yang meliputi : 1)

Lomba mendongeng

2)

Lomba Cerita bergambar

3)

Lomba Menyanyi Solo

4)

Lomba Menggambar


51

5)

Lomba Melukis Diatas Kipas

6)

Lomba Senam

7)

Lomba Baca Puisi

b. Lomba Bina Kreativitas SD 8)

Lomba Pidato

9)

Lomba Ketrampilan Komputer

10) Lomba MTQ 11) Lomba Senam SKKI 12) Lomba Pantomim 13) Lomba Menggambar c. Lomba Polisi Kecil tingkat TK dan SD 7.4

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sangat strategis dalam upaya peningkatan keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2014. Sasaran strategis dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah disamping untuk meningkatkan APK maupun APM jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) sekaligus sebagai upaya untuk mendorong capaian indikator IKU Dinas Pendidikan diantaranya adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas seta relevan pada jenjang Pendidikan Dasar yang meliputi Angka Pendidikan yang ditamatkan,angka rata-rata lama belajar serta rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiannya sebagaimana telah disebutkan diatas angka angka capaiannya. Program

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun meliputi

15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari : 1)

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk jenjang SD/MI dan SMP/Mts. Sasaran strategis kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan adanya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pembelajaran yang layak dan memadai yang meliputi bantuan rehab bantuan pembangunan perpustakaan, serta bantuan sarana mutu Kegiatan

rehabilitasi

bangunan

sekolah

didasarkan

pada

pertimbangan kondisi rusak berat pada sebagian ruang kelas yang ada karena usia bangunan sedang ruang perpustakaan dan


52

sarana mutu sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan peningkatan mutu belajar siswa. Sumber anggaran atau pembiayaan DAK adalah dana APBN serta dana pendamping dari APBD Kabupaten Malang. Pola pelaksanaan DAK untuk kegiatan fisik dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah sedangkan untuk pengadaan sarana mutu secara kontraktual oleh pihak ketiga. 2)

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Sasaran strategis Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan para guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter yang disubstitusikan dan diintegrasikan dalam materi ajar yang disampaikan kepada para siswa. Revitalisasi pendidikan karakter salah satunya adalah melalui kegiatan kurikuler di sekolah. Melalui revitalisasi ini nilai-nilai karakter diharapkan menjadi bagian dari proses pembelajaran, sehingga para guru dituntut untuk memahami serta mempunyai strategi dalam pembelajaran serta mampu melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Realisasi kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik adalah workshop pemantaban pendidikan karakter bagi guru SD Inti yang berasal dari 33 Kecamatan.

3)

Pelaksanaan program BOS SD/SMP Sasaran strategis Pelaksanaan Program BOS SD/SMP adalah dalam rangka terlaksananya sosialisasi, pembinaan teknis dan monev pelaksanaan BOS di sekolah dan juga penyaluran dan pendistribusian BOSDA Madin pada lembaga Madrasah Diniyah yang diharapkan dapat terlaksana dengan tertib, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan dan pengadministrasian program BOS di sekolah seringkali terkendala oleh kompetensi tenaga pelaksana di sekolah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan teknis untuk memberikan pemahaman dan wawasan pengelolaan agar tertib adminstrasi dan tertib pelaksanaan program BOS di tingkat sekolah.


53

Realisasi kegiatan Pelaksanaan Program BOS SD/SMP adalah : a. Sosialisasi pendataan yang diikuti 99 petugas data BOS SD Kecamatan ; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS SD oleh 66 Pengawas TK/SD pada 33 Kecamatan; c. Sosialisasi dan bintek kepada 94 Bewndahara dan Kepala SMP Negeri d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS SMP oleh Pengawas SMP e. Sosialisasi program BPPDGS kepada Kepala Sekolah dan Bendahara 645 lembaga Madin Ula, 345 Madin Wustho dan 248 SD/SDLB/SMP/SMPLB Swasta. 4). Penyelenggaraan Paket A Setara SD Sasaran strategis kegiatan penyelenggaraan Paket A Setara SD adalah pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan reguler jenjang SD. Program Kejar Paket A diarahkan sebagai upaya mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yaitu untuk menampung

anak-anak

yang

tidak berkesempatan

mengikuti

pendidikan reguler pada jenjang SD karena terkendala oleh kondisi sosial ekonomi dan geografis. Kebanyakan warga belajar Paket A adalah mereka yang harus bekerja membantu mencari nafkah pada jam-jam sekolah sehingga kesempatan belajar mereka adalah pada sore atau malam hari. Realisasi kegiatan adalah pembiayaan honorarium Tutor Paket A dan pengadaan ATK serta biaya cetak modul dan bahan ajar pada 4 Kelompok Belajar dengan jumlah peserta 64 WB yang dialokasikan untuk 1 (satu) tahun pelajaran. 5). Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Sasaran strategis kegiatan penyelenggaraan Paket B Setara SMP adalah pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan reguler jenjang SMP. Program Kejar Paket B diarahkan sebagai upaya mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yaitu untuk menampung lulusan SD atau DO SMP yang tidak berkesempatan


54

melanjutkan pendidikan regulernya pada jenjang SMP karena terkendala oleh kondisi sosial ekonomi dan geografis. Kebanyakan warga belajar Paket B adalah mereka yang harus bekerja membantu mencari nafkah keluarga pada jam-jam sekolah sehingga kesempatan belajar mereka adalah pada sore dan malam hari. Realisasi kegiatan adalah pembiayaan honorarium Tutor Paket B dan pengadaan ATK serta biaya cetak modul dan bahan ajar pada 20 Kelompok Belajar dengan jumlah peserta 500 WB yang dialokasikan untuk 1 (satu) semester. 8. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Sasaran strategis kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa adalah meningkatnya kompetensi dan kreativitas siswa melalui pelaksanaan lomba-lomba kesiswaaan. Berbagai kegiatan lomba-lomba dilaksanakan sebagai even mulai dari tingkat sekolah, kecamatan dan kabupaten hingga pengiriman kontingen ke tingkat propinsi dan nasional bahkan bisa berlanjut ke tingkat regional dan internasional. Kegiatan

lomba

dilaksanakan

dalam

rangka

menumbuh-

kembangkan motivasi dan prestasi siswa serta mempersiapkan mereka untuk mengoptimalkan kompetensi dan kapasitas serta daya saing positif. Realisasi anggaran adalah untuk pembiayaan lomba-lomba di tingkat Kabupaten yang diikuti oleh ± 1.720 siswa serta pengiriman kontingen ke tingkat propinsi hingga ke tingkat nasional. Adapun lomba-lomba kesiswaan yang dilaksanakan selama tahun 2014 adalah : 1) Olimpiade IPA SD 2) Olimpiade Matematika SD 3) Lomba Lingkungan Sekolah Sehat SD 4) Lomba Kader Triwisada 5) Olimpiade OR SD 6) Lomba Gugus SD 7) Lomba Kreativitas Siswa SD dan SMP 8) Lomba Mapel PLB 9) Jambore dan Porseni PLB 10) Bina Kreativitas Siswa PLB


55

11) Lomba Siswa Berprestasi SD dan SMP 12) Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 13) Lomba Bahasa Inggris SMP 14) Pekan Seni Pelajar 15) O2SN SMP 16) Festival Seni Nasional (FLS2N) SMP b. Pengadaan meubelair sekolah Sasaran strategis kegiatan pengadaan meubelair sekolah adalah tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang layak dan kondusif. Pada beberapa sekolah baik di tingkat SD maupun SMP terdapat kekurangan meubelair yang layak dan memenuhi standart,. c. Pengembangan contextual teaching and learning Sasaran strategis Pengembangan contextual teaching and learning adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan metode pembelajaran guru dalam contextual teaching and learning. Metode pembelajaran yang mengembangkan contextual teaching and learning dalah proses pembelajaran yang mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia nyata siswa sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan dan situasi sehari-hari yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi, daya serap, serta pemahaman dan kompetensi siswa terhadap materi ajar.

7.5 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Sasaran Strategis dari Program Pendidikan Menengah adalah adalah disamping untuk meningkatkan APK maupun APM jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) sekaligus sebagai upaya untuk mendorong capaian indikator IKU Dinas Pendidikan diantaranya adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas seta relevan pada jenjang Pendidikan Menengah yang meliputi Angka Pendidikan yang ditamatkan,angka rata-rata lama belajar serta rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah sebagai tolok ukur keberhasilan


56

pencapaiannya sebagaimana telah disebutkan diatas angka angka capaiannya. Program Pendidikan Menengah meliputi 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari : 7.5.1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang aggarannya bersumber pada anggran BK Provinsi. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah penambahan ruang kelas pada SMK Negeri 2 Singosari dimana dengan penambahan RKB ini daya tampung sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah dapat meningkat. 7.5.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah. Sasaran dari kegiatan ini adalah juga untuk meningkatkan daya tampung pada jenjang Sekolah Menengah. 7.5.3 Pelatihan Kompetensi Pendidik Sasaran strategis Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik adalah memantabkan kompetensi tenaga pendidik bagi guru SMA dan SMK dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas capaian nilai ujian nasional. Capaian hasil ujian nasional, dari sisi kuantitas atau jumlah peserta yang lulus memang relatif telah memenuhi target yang diharapkan, namun datri sisi kualitas capaian atau rata-rata hasil nilai untuk masing-masing bidang studi masih perlu ditingkatkan lagi. Realisasi kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik adalah workshop pemantaban kompetensi bagi guru SMA dan SMK untuk bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris sebanyak 200 orang guru yang berasal dari 72 lembaga sekolah. 7.5.4 Penyelenggaran Paket C setara SMU Sasaran strategis kegiatan penyelenggaraan Paket C Setara SMA adalah pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan reguler jenjang menengah. Program Kejar Paket C diarahkan sebagai upaya mendukung program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yaitu untuk menampung lulusan SMP/MTs atau DO Sekolah Menengah yang tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan regulernya pada


57

jenjang pendidikan menengah karena terkendala oleh kondisi sosial ekonomi dan geografis. Kebanyakan warga belajar Paket C adalah mereka yang harus bekerja mencari nafkah keluarga pada jam-jam sekolah sehingga kesempatan belajar mereka adalah pada sore dan malam hari. Realisasi kegiatan adalah pembiayaan honorarium Tutor dan biaya cetak modul serta bahan ajar pada 10 Kejar dengan jumlah Warga Belajar sebanyak 200 orang. 7.5.5 Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunkasi. Sasaran strategis dari kegiatan Pengembangan Metode Belajar Mengajar

dengan

Menggunakan

Teknologi

Informasi

dan

Komunkasi ini adalah untuk meningkatkan minat siswa lulusan sekolah menegah pertama agar melanjutkan ke jenjangh sekolah menengah. Dengan memberi kemudahan fasilitas pendaftaran siswa

baru

meningkatkan

di

sekolah

angka

menengah

melanjutkan

siswa

diharapakan smp

ke

dapat sekolah

menengah. Realisasi dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ) secara online serentak di Kabupaten Malang. 7.5.6 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah. 7.5.7 Penyelenggaran Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SMA, SMK dan MA Sasaran strategis dari kegiatan ini adalah untuk memberikan layanan semaksimal mungkin kepada siswa sekolah menengah agar pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah dapat berjalan lancar dan hasil diharapkan dapat tercapai. Dengan Kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan anghka mengulang. Adapaun realisasi dari kegiatan ini adalah pemberian bantuan bagi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah tingkat SMA/K dan MA. 7.5.8 Kegiatan yang didanai oleh dana DAK dan Pendamping DAK. Output dari kegiatan ini adalah Rehabilitasi sedang /berat ruang kelas ,Pembangunan Laboratorium Bahasa, Komputer,IPA, IPS,pengadaan


58

alat praktek dan peraga siswa serta pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SMA/K. 7.6

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Sasaran strategis dari Program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas , dimana penyandang disabilitas dapat terlayanai dengan baik melalui lembaga-lembaga sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi yang ada di kabupaten Malang. Program ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu :

7.7

7.6.1

Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa

7.6.2

Pengadaan ALat Praktek dan Peraga Siswa.

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Program Pendidikan Luar Sekolah meliputi 3 (dua) kegiatan yaitu : 7.7.1 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Sasaran staregis kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi dan kemampuan para Tutor untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Dilatar-belakangi dengan kesadaran bahwa besarnya jumlah warga masyarakat yang buta aksara akan sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM serta berimplikasi secara luas terhadap upaya-upaya keberlanjutan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Realisasi kegiatan ini adalah sosialisasi dan pelatihan tutor keaksaraan fungsional yang diikuti oleh 250 orang dari unsur Tutor, Ketua PKBM serta Penilik PLS. 7.7.2 Publikasi dan Sosialisasi PNF Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan apresiasi

masyarakat

terhadap

pendidikan

non formal.

Urgensi

pendidikan non formal adalah memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat yang terkendala untuk mengikuti pendidikan reguler. Pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dengan pendidikan yang rata-rata relatif rendah dan wawasan terbatas terhadap pendidikan non formal masih sangat minim. Mereka kebanyakan beranggapan bahwa pendidikan untuk mereka tidak signifikan untuk mendukung peningkatan taraf hidup mereka. Realisasi kegiatan ini adalah publikasi dan sosialisasi melalui keikutsertaan dalam peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Jawa Timur dengan kegiatan berupa Pameran hasil karya warga belajar yang diikuti 143 Kelompok Belajar.


59

7.7.3 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup. Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatkan life skill bagi ex penyandang buta aksara. Dimana dalam kegiatan ini dilaksanakan kegiatan kursus dan pelatihan bagi ex penyandang buta aksara, sehingga diharapkan ada peningkatan kualitas hidupnya. 7.8

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Sasaran strategis dari program ini adalah dalam mendukung penyediaan guru profesioanal dan kompeten dalam mendukung mutu pendidikan,yang meliputi Rasio Guru Murid per jenjang pendidikan, rasio guru murid per kelas rata-rata serta guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV. Untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut Progeram Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya : 7.8.1 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Sasaran strategis kegiatan ini adalah terpetakannya kondisi kapasitas dan kompetensi guru bersertifikat dalam pembelajaran. Kesenjangan kapasitas dan kompetensi guru dalam pembelajaran diidentifikasi merupakan salah satu penyebab adanya disparitas mutu pembelajaran yang berimplikasi mutu pendidikan. Realisasi kegiatan ini adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 150 orang guru bersertifikat pada jenjang SMP yang di tindaklanjuti dengan uji audit untuk melihat kompetensi mereka dalam mutu pembelajaran yang diberikan. 7.8.2 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Sasaran strategis kegiatan ini adalah peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan wawasan dan kerjasama guru dalam forum KKG. Adanya kerjasama, dialog, saling tukar pendapat dan informasi serta penjajagan berbagai metode pembelajaran antar guru dalam satu wadah atau forum KKG diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pola peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan di masing-masing sekolah. Realisasi kegiatan ini adalah pembinaan sebanyak 250 guru melalui kelompok kerja guru (KKG) yang tersebar di seluruh Kabupaten Malang. 7.8.3 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi Standart Kualifikasi Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya kualifikasi dan kelayakan guru untuk memenuhi tuntutan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.


60

Kelayakan guru berdasar UU nomor 14 tahun 2005 mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA/SMK minimal berkualifikasi S1, sedang kondisi yang ada menunjukkan bahwa jumlah guru yang belum memenuhi kelayakan masih sangat besar. Realisasi kegiatan ini adalah memberikan bantuan pendampingan dalam penyusunan PAK bagi guru PNS. 7.8.4 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Sasaran strategis kegiatan ini mendorong peningkatan profesionalisme, kinerja dan prestasi guru/KS dan Pengawas Sekolah. Dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional dilaksanakan berbagai even serta kegiatan sebagai upaya memberikan dorongan peningkatan profesionalisme, kinerja dan prestasi pendidik melalui Seleksi dan Pemilihan Guru

Berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi serta

Pengawas Berprestasi. Realisasi kegiatan ini adalah Pemilihan Guru Berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi serta Pengawas Berprestasi tingkat Kabupaten Malang yang diikuti oleh 200 orang peserta mulai dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA/SMK. 7.9

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu 7.9.1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Sasaran

strategis

kegiatan

ini

adalah

meningkatnya

kualitas

pengelolaan manajemen pendidikan baik di tingkat sekolah, UPTD serta Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja yang lebih baik untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan khususnya mengevaluasi berbagai hasil capaian serta mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai hambatan dan permasalahan di lapangan diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi hasil kinerja oleh seluruh komponen dan elemen pendidikan. Realisasi kegiatan ini adalah pelaksanaan Rembug Pendidikan Kabupaten Malang yang diikuti oleh 500 orang terdiri dari : a. Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, Kepala Subbag, Kepala Seksi ; b. Kepala UPTD beserta seluruh Pengawas TK/SD ; c. Kepala SMP Negeri, Kepala SMA dan SMK Negeri; d. Pengawas Sekolah Menengah, dan perwakilan Kepala Sekolah Swasta se Kabupaten Malang.


61

7.9.2 Penerapan Informasi sistem Pendidikan Sasaran strategis kegiatan ini adalah meningkatnya mutu pelayanan SIM dan perencanaan pendidikan. SIM Pendidikan merupakan sebagai sarana dalam rangka mengelola, memverifikasi, memperbaharui, dan memutakhirkan data pokok pendidikan yang terdiri dari data pendidikan dan tenaga pendidikan (NUPTK), data sekolah (NPSN) dan data siswa (NISN) yang berlaku secara nasional. Selanjutnya

sasaran strategis

lainnya

pengembangan dan pemutakhiran

dari kegiatan ini

dapodik.

adalah

Pengembangan dan

pemutakhiran dapodik, merupkan sistem pengelolaan dan pembaharuan data pokok pendidikan (Dapodik) yang meliputi data pendidik dan tenaga kependidikan, data sekolah dan data siswa yang dapat di akses secara online sistem dan real time melalui JARDIKNAS. Pemanfaatan dari kegiatan pengembangan dan pemutakhiran dapodik adalah membentuk data pokok pendidikan menjadi satu kesatuan dan menjaga tingkat keakuratan data yang didukung dengan online sytem dan real time transaction yang up to date. Realisasi kegiatan ini adalah : 7.10 Maintenance jaringan LAN lokal Dinas Pendidikan 7.11 Penjaringan dan pengelolaan data pendidikan se Kabupaten Malang serta penyusunan profil pendidikan. 7.12 Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan diskusi isu pendidikan Sasaran strategis dari kegiatan ini adanya meningkatnya wawasan dan pemahaman dari seluruh elemen pendidikan tentang berbagai isu strategis di bidang pendidikan. Pada momen Hardiknas dan Hari Guru, perlu dilakukan reevaluasi dan penyegaran kembali tentang berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pendidikan. Realisasi kegiatan ini penyelenggaraan lokakarya yang diikuti oleh 100 orang dari berbagai unsur serta pemberian hadiah dan piala bagi para siswa yang meraih prestasi baik di tingkat lokal, provinsi maupun nasional. 7.13

Sosialisasi dan advokasi peraturan dan regulasi pendidikan.

Sasaran strategis dari kegiatan ini adanya meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat pendidikan terhadap peraturan peraturan dan regulasi di bidang pendidikan. Terbitnya berbagai peraturan perundangan serta regulasi yang baru di bidang pendidikan perlu disikapi untuk mendukung program-program pembangunan di daerah.


62

KODE REKENING

JENIS KEGIATAN / PROGAM

1.01 . 1.01.01.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01.01 . 01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.01 . 1.01.01.01 . 01.02

SEBELUM PAK

SESUDAH PAK

REALISA

2.528.169.200,00

2.528.139.200,00

54.837.600,00

54.837.600,00

54.837.6

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

197.460.000,00

197.460.000,00

197.460.0

1.01 . 1.01.01.01 . 01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

402.279.600,00

402.279.600,00

402.279.6

1.01 . 1.01.01.01 . 01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

892.480.200,00

892.350.200,00

892.350.2

1.01 . 1.01.01.01 . 01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

220.965.600,00

220.965.600,00

220.965.6

1.01 . 1.01.01.01 . 01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

128.683.200,00

128.683.200,00

128.683.2

1.01 . 1.01.01.01 . 01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

249.858.000,00

249.858.000,00

249.858.0

1.01 . 1.01.01.01 . 01.18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

364.200.000,00

364.300.000,00

364.300.0

1.01 . 1.01.01.01 . 01.19

Penyediaan Makanan dan Minuman (Bantuan Provinsi)

17.405.000,00

17.405.000,00

17.405.0

1.01 . 1.01.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

753.904.000,00

753.904.000,00

311.016.000,00

0,00

Pembangunan Gedung Kantor

2.528.139.2

751.888.0

1.01 . 1.01.01.01 . 02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0,00

120.000.000,00

119.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0,00

191.016.000,00

190.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

325.848.000,00

325.848.000,00

325.848.0

1.01 . 1.01.01.01 . 02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

87.040.000,00

87.040.000,00

87.040.0

1.01 . 1.01.01.01 . 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

240.000.000,00

240.000.000,00

239.943.1

1.01 . 1.01.01.01 . 15.58

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

225.000.000,00

225.000.000,00

224.943.1

1.01 . 1.01.01.01 . 15.67

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi)

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

80.815.712.500,00

34.949.354.637,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.15

Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

189.950.000,00

189.950.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.18

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

332.000.000,00

332.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

346.000.000,00

346.000.000,00

323.628.0

1.01 . 1.01.01.01 . 16.57

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

114.000.000,00

114.000.000,00

114.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 16.58

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

121.000.000,00

121.000.000,00

120.000.0

170.000.000,00

170.000.000,00

170.000.0

3.415.537.500,00

3.385.537.500,00

3.266.938.0

59.400.000,00

59.400.000,00

59.400.0

1.01 . 1.01.01.01 . 16.63 1.01 . 1.01.01.01 . 16.66

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DAK)

31.432.580.1

188.700.0

1.01 . 1.01.01.01 . 16.67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

1.01 . 1.01.01.01 . 16.68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

120.000.000,00

120.000.000,00

120.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 16.70

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

726.000.000,00

526.000.000,00

526.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 16.77

Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di Daerah Terpencil

0,00

75.000.000,00

75.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 16.79

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs

0,00

1.217.853.000,00

1.217.853.0

68.310.750.000,00

25.320.994.670,00

22.882.782.8

6.831.075.000,00

2.532.099.467,00

2.288.278.2

1.01 . 1.01.01.01 . 16.80 1.01 . 1.01.01.01 . 16.81

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DAK) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (Pendamping DAK)


63

1.01 . 1.01.01.01 . 16.84

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP (Bantuan Provinsi)

1.01 . 1.01.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01.01 . 17.03

80.000.000,00

439.520.000,00

1.110.200.000,00

25.007.075.743,00

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

500.000.000,00

500.000.000,00

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

138.000.000,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

72.500.0

121.000.000,00

121.000.000,00

51.000.0

75.000.000,00

0,00

181.200.000,00

181.200.000,00

181.200.0

0,00

357.873.200,00

357.873.2

0,00

50.000.000,00

49.950.0

0,00

254.618.000,00

254.618.0

20.000.000,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 17.44

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1.01 . 1.01.01.01 . 17.57

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Alternatif Layanan Pendidikan Menengah untuk DaerahDaerah Pedesaaan, Terpencil dan Kepulauan

1.01 . 1.01.01.01 . 17.63 1.01 . 1.01.01.01 . 17.65 1.01 . 1.01.01.01 . 17.67

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

80.000.0

24.348.121.2

474.900.0

1.01 . 1.01.01.01 . 17.70

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA,SMK dan MA

1.01 . 1.01.01.01 . 17.72

Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (Bantuan Provinsi)

1.01 . 1.01.01.01 . 17.73

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)

0,00

11.828.855.080,00

11.828.785.5

1.01 . 1.01.01.01 . 17.74

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK)

0,00

1.182.885.508,00

1.182.878.5

0,00

710.181.810,00

710.181.8

0,00

71.018.181,00

71.016.0

1.01 . 1.01.01.01 . 17.77 1.01 . 1.01.01.01 . 17.78

Pembangunan Laboratorium Dsan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) (DAK) Pembangunan Laboratorium Dsan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) (Pendamping DAK)

1.01 . 1.01.01.01 . 17.79

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)

0,00

5.418.758.170,00

5.341.384.5

1.01 . 1.01.01.01 . 17.80

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Pendamping DAK)

0,00

541.875.817,00

534.138.4

1.01 . 1.01.01.01 . 17.81

Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK)

0,00

3.358.009.070,00

2.957.700.1

1.01 . 1.01.01.01 . 17.82

Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pendamping DAK)

0,00

335.800.907,00

279.994.9

1.01 . 1.01.01.01 . 18

Program Pendidikan Non Formal

708.725.000,00

708.725.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 18.04

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

475.000.000,00

475.000.000,00

475.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 18.05

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 18.12

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

126.225.000,00

126.225.000,00

126.225.0

1.01 . 1.01.01.01 . 18.14

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Bantuan Provinsi)

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.0

1.01 . 1.01.01.01 . 19

Program Pendidikan Luar Biasa

56.000.000,00

56.000.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 19.15

Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siwa

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 19.17

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

42.000.000,00

42.000.000,00

42.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

974.306.800,00

934.463.600,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.01

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

179.556.800,00

179.556.800,00

179.556.8

1.01 . 1.01.01.01 . 20.02

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

167.000.000,00

167.000.000,00

167.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 20.04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

218.000.000,00

218.000.000,00

218.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 20.07

Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

156.750.000,00

116.906.800,00

116.906.8


64

708.725.0

56.000.0

934.463.6

1.01 . 1.01.01.01 . 20.08 1.01 . 1.01.01.01 . 20.09 1.01 . 1.01.01.01 . 20.13

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi)

124.000.000,00

124.000.000,00

124.000.0

109.000.000,00

109.000.000,00

109.000.0

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.0

557.250.000,00

557.250.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 21

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 . 1.01.01.01 . 21.01

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

142.500.000,00

142.500.000,00

142.500.0

1.01 . 1.01.01.01 . 21.04

Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 21.07

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

221.000.000,00

221.000.000,00

221.000.0

1.01 . 1.01.01.01 . 21.08

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

93.750.000,00

93.750.000,00

93.750.0

87.744.267.500,00

65.734.912.180,00

Realisasi kegiatan ini penyelenggaraan sosialisasi tentang peraturan pendidikan yang diikuti oleh 160 orang dari berbagai elemen pendidikan.

A. Realisasi Anggaran Sumberdaya anggaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran organisasi. Jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang bersumber dari APBD Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.261.948.574.199,35 ,yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 646.140.233.440.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.487.661.909.00 Untuk menghitung kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran organisasi adalah Belanja Langsung karena belanja inilah yang secara langsung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Rincian pagu anggaran dan realisasi tahun 2014 yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : Tabel 25. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2014 Tabel. III.10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran NO 1

KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

54.837.600


SISA

54.837.600

0

65

557.250.0

61.557.110.3

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

197.460.000

197.460.000

0

3

Penyediaan Jasa kebersihan kantor.

402.279.600

402.279.600

0

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

892.350.200

892.350.200

0

6

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

220.965.600

220.965.600

0

7

Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

128.683.200

128.683.200

0

8

Penyediaan makanan /minuman

249.858.000

249.858.000

0

9

Rapat-rapat koordi/ konsultasi ke luar daerah

364.300.000

364.300.000

0

Tabel. III.11. Program Pelayanan Peningkatan Sarana Prasana Aparatur NO 1 2 3 4 5

KEGIATAN Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SISA

120.000.000

119.000.000

1.000.000

191.016.000

190.000.000

1.016.000

325.848.000

325.848.000

0

30.000.000

30.000.000

0

87.040.000

87.040.000

0

Tabel. III.12. Program Pendidikan Anak Usia Dini NO

KEGIATAN

1

Pengemb. Pendidikan Anak Usia Dini

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

225.000.000

SISA

224.943.100

0

Tabel. III.13. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun NO

KEGIATAN

1

Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Pengadaan Meubeler Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Kompetensi Siswa Berpresatasi Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren

2 3 4 5 7

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SISA

189.950.000

188.700.000

1.250.000

332.000.000

0

332.000.000

346.000.000

323.628.000

22.372.000

114.000.000

114.000.000

0

121.000.000

120.000.000

1.000.000

170.000.000

170.000.000

0


66

Salafayiyah dan Saytuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP 8

9 10 11 12 13

14

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs ( DAK ) Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyelenggaraan Multi Grade Teaching di Daerah Terpencil Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI SMP dan MTs Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (DAK)

NO 15

16

KEGIATAN Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (Pendamping DAK) Penyediaan Bantuan Operasional ( BOS ) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Nono Islam Setara SD dan SMP ( Bantuan Provinsi )

3.385.537.500

3.266.938.000

118.599.500

59.400.000

59.400.000

0

120.000.000

120.000.000

0

526.000.000

526.000.000

0

75.000.000

75.000.000

0

1.217.853.000

1.217.853.000

0

25.320.994.670

22.882.782.853

2.438.211.817

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SISA

2.532.099.467

2.288.278.285

243.821.182

439.520.000

80.000.000

359.520.000

Tabel. III.14. Program Pendidikan Menengah NO 1 2 3 4

5

6

7

8 9 10

KEGIATAN Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bantuan Provinsi ) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pelatihan Kompetensi Tanaga Pendidik Penyelenggaraan Paket C setara SMU Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Ujian Akhis Sekolah ( UAS) SMA,SMK dan MA Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha danIndustri (Bantuan Provinsi ) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SISA

500.000.000

474.900.000

25.100.000

75.000.000

72.500.000

2.500.000

121.000.000

51.000.000

70.000.000

181.200.000

181.200.000

0

357.873.200

357.873.200

0

50.000.000

49.950.000

0

254.618.000

254.618.000

0

20.000.000

-

0

11.828.855.080

11.828.785.580

69.500

1.182.885.508

1.182.878.558

6.950


67

Pendamping DAK )

11

12

13 14 15 16

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (Pendamping DAK) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Pendamping DAK) Pengadaan Perlenghkapan Sekolah (DAK) Pengadaan Perlenghkapan Sekolah (Pendamping DAK)

710.181.810

710.181.810

0

7.1018.181

71.016.000

5.418.758.170

5.341.384.537

77.373.633

541.875.817

534.138.455

7.737.362

3.358.009.070

2.957.700.150

400.308.920

335.800.907

279.994.987

55.805.920

Tabel. III.16. Program Pendidikan Non Formal NO 1 2

KEGIATAN Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan Pendidikan Kecakapan HIdup

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SISA

475.000.000

475.000.000

0

100.000.000

100.000.000

0

3

Publikasi dan sosialisasi PNF

126.225.000

126.215.000

0

4

Publikasi dan sosialisasi PNF (Bantuan Provinsi)

7.500.000

7.500.000

0

Tabel. III.17. Program Pendidikan Luar Biasa NO

KEGIATAN

1

Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

2

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SISA

14.000.000

14.000.000

0

42.000.000

42.000.000

0

Tabel. III.18. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan NO 1 2 3 4

KEGIATAN Pelaksanaan Sertifikat Pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SISA

179.556.800

179.556.800

0

167.000.000

167.000.000

0

218.000.000

218.000.000

116.906.800

116.906.800


0 0

68

5

6

7

standart kualifikasi Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi)

124.000.000

124.000.000

0

109.000.000

109.000.000

0

20.000.000

20.000.000

0

Tabel. III.19. Program Manajamen Pelayanan pendidikan NO 1 2 3

4

KEGIATAN Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Sosialisasi dan advokasi peraturan pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Penyelenggaraan seminar, lokakarya dan diskusi isu pendidikan

JUMLAH ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SISA

142.500.000

142.500.000

0

100.000.000

100.000.000

0

221.000.000

221.000.000

0

93.750.000

93.750.000

0


69

IV. PENUTUP

A. Tinjauan Umum Berangkat dari RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2014, LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2014 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Meskipun sistem anggaran dan LAKIP bukan merupakan suatu hal yang baru dikenal dalam sistem penyelenggaraan institusi pemerintahan tetapi dalam penyusunannya masih banyak dijumpai keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja ini lebih tepat dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dalam

organisasi

daripada

sebagai

suatu

dokumen

yang

mampu

menggambarkan performa organisasi secara utuh. Sebagai sikap adaptif dan responsif maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik bagi perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. B. Tinjauan Khusus Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

memiliki

komitmen

yang

tinggi

untuk

melakukan

pengukuran

pencapaian kinerja yang didasarkan atas obyektifitas informasi dan data yang valid sehingga performa masing-masing kegiatan merupakan gambaran capaian yang sebenarnya pada indikator kinerja tertentu. Hal ini didukung karena adanya


70

jalinan komunikasi yang memadai di dalam organisasi sehingga proses penggalian informasi antar komponen yang terkait dengan proses penyusunan Laporan Kinerja dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk komitmen lainnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan maka proses penggalian informasi-informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan

kebijakan

dan

pilihan

strategi

akan

dilakukan

secara

berkesinambungan, tersistem dan melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga mampu menilai kebutuhan program dan kegiatan dengan indikator yang terukur dan realistis serta antisipatif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan. Kami menyadari bahwa capaian kinerja belum maksimal, untuk itu akan menjadi catatan dan program ditahun-tahun mendatang demi ketercapaian hasil kinerja yang maksimal.


71

Daftar Isi Halaman Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Ringkasan Eksekutif.iii Daftar Tabel...v Daftar Gambar vi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakan

Recommend Documents