DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1 DAFTAR GAMBAR 3 DAFTAR TABEL 5

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1

DAFTAR GAMBAR

3

DAFTAR TABEL

5

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

6

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

7

1.3

Hubungan Antar Dokumen

9

1.4

Sistematika Penulisan

13

1.5

Maksud dan Tujuan

14

1.5.1 Maksud

14

1.5.2 Tujuan

14

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Aspek Geografi dan Demografi

15

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

15

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

21

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

26

2.1.4 Aspek Demografi

27

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

30

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

30

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

35

Aspek Pelayanan Umum

40

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

40

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

46

2.4

Aspek Daya Saing Daerah

47

2.5

Sebagian Capaian Bidang/Sektor di Provinsi Papua Barat Tahun 2011

52

2.2

2.3

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

57

3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu

57

3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan MasaLalu

73

3.3

Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

79

3.4

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah

86

3.4.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

86 1

3.4.2 Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

89

4.1

Permasalahan Pembangunan

89

4.1.1 Permasalahan Internal

89

4.1.2 Pengaruh Eksternal

91

4.1.3 Analisis Lingkungan Internal

94

4.1.4 Analisis Lingkungan Eksternal

97

Isu Strategis

99

4.2

BAB V

BAB VI

BAB VII

87

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

103

5.1

Visi Pembangunan

103

5.2

Misi Pembangunan

104

5.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

108

5.3.1 Tujuan Pembangunan

108

5.3.2 Sasaran Pembangunan

110

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

115

6.1

Strategi Pembangunan

115

6.2

Arah Kebijakan Pembangunan

116

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

133

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

180

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

241

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

261

10.1 Pedoman Transisi

261

10.2 Kaidah Pelaksanaan

261

2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1

Skema Hubungan RPJPD Provinsi Papua Barat 2012-2031 dengan RPJMD Provinsi Papua Barat 2012-2016

10

Gambar 1-2

Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD

11

Gambar 1-3

Skema Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Lainnya

13

Gambar 2-1

Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

16

Gambar 2-2

Zona Rawan Gempa Bumi Berdasarkan Tingkat Kerawanan

26

Gambar 2-3

Zona Rawan Longsor Papua Barat Berdasarkan Tingkat Kerawanan

27

Gambar 2-4

Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat

28

Gambar 2-5

Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRH ADHK 2000 Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2006-2010

31

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 (dalam %)

32

Peranan Sektor Dominan Terhadap Penciptaan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010 (dalam %)

33

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 (dalam %)

33

Peranan Sektor Dominan terhadap Penciptaan PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010 (dalam %)

34

Gambar 2-10 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

36

Gambar 2-11 Perkembangan Angka Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

36

Gambar 2-12 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Antar Jenjang Pendidikan Tahun 2010

37

Gambar 2-13 Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua Barat

38

Gambar 2-14 Perbandingan Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Berdasarkan Status Kemiskinan Tahun 2010

39

Gambar 2-15 Cakupan Layanan Kesehatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009

42

Gambar 2-16 Rencana Jaringan Transportasi Provinsi Papua Barat

43

Gambar 2-17 Kondisi Jalan Strategis di Provinsi Papua Barat

43

Gambar 2-18 Kelayakan Rumah di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Rumah Tangga Tahun 2007-2010

46

Gambar 2-19 Cakupan Pelayanan Listrik dan Air Bersih Pada Perkampungan

50

Gambar 2-6 Gambar 2-7 Gambar 2-8 Gambar 2-9

Gambar 2-20 Indeks Pembangunan Perkembangannya

Manusia

(IPM)

Provinsi

Papua

Barat

dan 52

Gambar 3-1

Struktur Penerimaan Daerah Provinsi Papua Barat

58

Gambar 3-2

Realisasi Dana Otonomi Khusus Papua Barat

62 3

Gambar 3-3

Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat (dalam Milyar Rupiah)

64

Gambar 3-4

Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

74

Gambar 3-5

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

74

Gambar 3-6

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

76

Gambar 3-7

Proses Penetapan Plafond Sementara atau PPAS

76

Gambar 3-8

Proses dan Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD

77

Gambar 6-1

Pola Pembangunan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Barat

115

4

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1

Daerah Administratif Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010

15

Tabel 2-2

Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Provinsi Papua Barat

17

Tabel 2-3

Debit Sungai Dirinci Menurut DPS di Provinsi Papua Barat

19

Tabel 2-4

Luas dan Penyebaran Danau di Provinsi Papua Barat

20

Tabel 2-5

Keadaan Iklim menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010

20

Tabel 2-6

Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Penggunaan Tahun 2010 (Ha)

21

Tabel 2-7

Indikator Kependudukan Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010

29

Tabel 2-8

Indikator Kependudukan Asli Papua dan Non Asli Papua di Provinsi Papua Barat

30

Tabel 2-9

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan Tahun 2006–2009

32

Tabel 2-10

Rencana dan Realisasi Saluran Irigasi Provinsi Papua Barat Tahun 2009

44

Tabel 2-11

Kondisi Investasi Provinsi Papua Barat

51

Tabel 3-1

Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Papua Barat

59

Tabel 3-2

Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi Papua Barat (Milyar Rupiah)

60

Tabel 3-3

Penerimaan Transfer Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010 (Milyar Rupiah)

61

Tabel 3-4

Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Barat (dalam Milyar Rupiah)

61

Tabel 3-5

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat(Jutaan Rupiah)

62

Tabel 3-6

Posisi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat(dalam Trilyun Rupiah)

63

Tabel 3-7

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Papua Barat

67

Tabel 3-8

Estimasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012

80

Tabel 3-9

Estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012

80

Tabel 3-10

Estimasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012

81

Tabel 3-11

Estimasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012

81

Tabel 3-12

Ringkasan Pembagian ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012

81

Tabel 5-1

Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

112

Tabel 6-1

Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan

123

Tabel 7-1

Program Pembangunan Berdasarkan Misi Pembangunan

137

Tabel 7-2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

146

Tabel 8-1

Indikasi Rencana Program Pembangunan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

197

Tabel 8-2

Indikasi Rencana Program Prioritas Otsus yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

232

Tabel 9-1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Papua Barat

242

Indikator dan Target Capaian Program Pembangunan Implementasi Otonomi Khusus

257

Tabel 9-2

5

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LatarBelakang

Provinsi Papua Barat secara efektif menjadi wilayah administratif Provinsi sejak pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2006 dalam perkembangannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, wilayah ini mendapatkan status sebagai Provinsi dengan Otonomi Khusus. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, maka Kepala Daerah yang terpilih wajib menyusun dokumen rencana berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)sebagai acuan dalam pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan masa baktiGubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang terpilih secara demokratis. Dengan berakhirnya masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2006-2011, dan sesuai dengan Undang-Undang tersebut diatas, maka dokumen RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya yaitu tahun 2012-2016 perlu disiapkan. RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 merupakan tahapan lima tahun pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat 2012-2031, yaitu Mewujudkan Provinsi Papua Barat yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Adil dan Lestari. Selain itu RPJMD memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), program lintas SKPD, proram kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi dan rencana kerja dalam rangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf b Undang-undang nomoer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Pada hakikatnya RPJMD ini mengandung berbagai substansi yang berasal dari materi yang dirumuskan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat berupa visi pembangunanyang kemudian dikemas menjadi dokumen resmi yang berfungsi sebagai acuan atau arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan berpedoman pada RTRW Provinsi Papua Barat. Jabaran Visi dan Misi secara berjenjang dimuat dalamdokumen RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (Gambar 1-3). Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Barat 2012-2016 dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stakeholder pembangunan. 6

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangundangan sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan,

Pengelolaan,

dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menjadi UndangUndang 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(LN dan TLN); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 8

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN dan TLN); 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3

Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,

RPJMD

merupakan

satukesatuan

yang

utuh

dari

manajemen

pembangunan

di

lingkunganPemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya dalam menjalankan agendapembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaanlainnya adalah sebagai berikut: 1. Hubungan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 dengan RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka menengah (lima tahunan) sebagai jabaran dari visi, misi Kepala Daerah Provinsi Papua Barat dan dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat. RPJMD Provinsi Papua Barat 2012–2016 merupakan rencanapembangunan tahap pertama dari pelaksanaan

Rencana

PembangunanJangka

Panjang

Daerah

2012-2031.

Oleh

sebab

itu,

penyusunanRPJMD selain memuat visi, misi, dan program prioritas Gubernur danWakil Gubernur Papua Barat periode 2012-2016, harus berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua Barat2012 – 2031, dengan visi Mewujudkan Provinsi Papua Barat yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Adil dan Lestari. RPJPD Provinsi Papua Barat memberikan arahan untuk periode lima tahun yang pertama ini pembangunan di Provinsi Papua Barat diprioritaskan untuk mewujudkan komponen visi pertama, yaitu Provinsi Papua Barat yang Mandiri. Seperti yang telah dituangkan pada Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat, mandiri diartikan sebagai kondisi dimana 9

Provinsi Papua Barat telah menjadi wilayah dengan stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan. Selain itu Papua Barat juga memiliki ketahanan pangan, prasarana dan sarana wilayah yang memadai, keuangan daerah dengan PAD sebagai komponen utama yang membiayai pembangunan, yang kesemuanya merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk lima tahun pertama dalam periode pembangunan jangka panjang ini, upaya mencapai Provinsi Papua Barat yang Mandiri terutama ditekankan pada upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana wilayah, serta pembenahan tata kelola pemerintahan. Namun penekanan upaya-upaya tersebut bukan berarti mengabaikan arahan-arahan kebijakan lainnya. Berikut ini adalah paparan sasaran pokok dan arahan kebijakan untuk pembangunan jangka menengah pertama. Gambar 0-1Skema Hubungan RPJPD Provinsi Papua Barat 2012-2025 dengan RPJMD Provinsi Papua Barat 2012-2016

2. Hubungan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Serta Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Yang Berdekatan. RPJMD memiliki keterkaitan yang erat dengan RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, bahkan sampai rencana rinci tata ruang. Program serta kegiatan pembangunan yang muncul dalam RPJMD membutuhkan ruang untuk implementasinya. Disitulah peran dokumen tata ruang diperlukan untuk dapat menerjemahkan program dalam RPJMD dan menempatkan serta memberikan alokasi ruang yang tepat agar dapat sejalan dengan pencapaian visi pembangunan jangka menengah. Dalam menyeimbangkan kebutuhan(demand) dan ketersediaan (supply) ruang agar mendekati kondisioptimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan denganmenyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang danpotensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkunganmenuju pembangunan yang berkelanjutan. Pokok-pokok dalam visi pembangunan jangka 10

menengah maupun jangka panjang juga harus serasi dengan visi penataan ruang wilayah. Provinsi Papua Barat sebagai provinsi yang mengedepankan fungsi konservasi sebagai misi yang perlu dijalankan untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang dan menengah, tentunya sangat bergantung kepada rencana tata ruang untuk menentukan, mengalokasikan, serta mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan wilayah dan aktivitas didalamnya agar selalu berjalan di dalam koridor fungsi konservasi.

3. Hubungan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RPJMD secara langsung menjadi pedoman untuk dijadikan acuandalam penyusunan Renstra SKPD dalam periode yang sama, yaitu kurun waktu 5(lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMDyang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasionaldalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dankegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untukjangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelahdiverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Provinsi Papua Barat. Dengandemikian kesinambungan dan konsistensi program-program perencanaan pembangunan dengan rencana strategis SKPD sebagai eksekutornya diharapkam dapat berjalan dengan baik.

Gambar 1-2

Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD

4. Hubungan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 dengan Rencana Kerja Pemerintah 11

Daerah (RKPD) Selama 5 tahun periode pembangunan jangka menengah, pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berisi sekumpulan bidang, sasaran, program prioritas sampai kepada pendanaan dan SKPD penanggung jawab program dan kegiatannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Papua Barat yang

dilaksanakan

secara

berjenjang

mulai

dari

tingkat

Kampung/Kelurahan,

Distrik,

Kabupaten/Kota, hingga Provinsi. Operasionalisasi segenap target yang tercantum dalam RPJMD lalu dituangkan ke dalam Rencana Strategis SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan yang sekaligus berisi indikasi pembiayaan baik jumlah maupun sumber-sumbernya. Dari dokumen jangka menengah ini, kemudian dijabarkan menjadi rencana tahunan atau RKPD. Dokumen rencana tahunan ini menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dalam penyusunan Renja SKPD. Selanjutnya, berdasarkan dokumen tahunan ini, indikasi anggaran tahunan dialokasikan untuk membiayai segenap program dan kegiatan yang telah diprioritaskan. 5. Hubungan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 dengan RPJM Nasional (RPJMN) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 merupakan penjabaran dari Visi,

Misi,

dan

Program

Presidenyang

penyusunannya

berpedoman

pada

Rencana

PembangunanJangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RPJMN 2010 – 2014menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usahadalam melaksanakan pembangunan. Visi RPJMN 2010 – 2014 adalah terwujudnya Indonesia yangSejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visitersebut dijabarkan dalam 3 Misi, yaitu : 1) Melanjutkanpembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) MemperkuatRPJMD penyelenggaraanpilar-pilar demokrasi, 3) Memperkuat dimensi keadilan di semuabidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN 2010 –2014 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Papua Baratdalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah yangterdapat dalam RPJMD Provinsi Papua Barat

2010

-

2015

dalam

rangkapencapaian

sasaran

pembangunan

daerah

dan

pembangunannasional.Implementasikebijakan dan prioritas nasional secara operasional mulai dilaksanakan dalam tahun anggaran 2010termasuk dukungan pembangunan di Provinsi Papua Barat.Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang erat antara RPJMD dengan RPJMN guna menjabarkan kebijakan dan prioritas nasionalkedalam wilayah Provinsi Papua Barat.Skema keterkaitan antara RPJMD Provinsi Papua Barat dengan dokumen perencanaan lainnya secara rinci disajikan pada Gambar 1-3.

12

Gambar 1-3Skema Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Lainnya

1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika substansi RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, dan maksud & tujuan penyusunan RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT Berisi gambaran umum kondisi aspek geografi & demografi, kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan daya saing daerah.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berisi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Berisi permasalahan pembangunan dan isu strategis.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berisi strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

13

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berisi kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah sektoral dan berdasarkan wilayah-kawasan.

BAB VIII

INDIKASI

RENCANA

PROGRAM

PRIORITAS

YANG

DISERTAI

KEBUTUHAN

PENDANAAN Berisi rencana program prioritas yang dijabarkan sampai kepada target setiap tahun dan kebutuhan pendanaannya. BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Berisi indikator yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah dari setiap program.

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan program-program yang ada dalam RPJMD.

1.5

Maksud dan Tujuan

1.5.1

Maksud

Penyusunan dokumen RPJMDProvinsi Papua Barat tahun 2012-2016dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu sebagai wujud penjabaran visi, misi dan tujuan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, dengan memperhatikan keberlanjutan program pembangunan sebelumnya dan dengan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Barat.

1.5.2

Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Propinsi Papua Barat periode tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut: 1.

Menyediakan acuan dan arahan bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan Kementerian/Lembaga di Provinsi Papua Barat dalam menjabarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan, terarah dan terukur bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

2.

Menyediakan satu acuan resmi bagi SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat.

3.

Mendorong terwujudnya perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan yang terintegrasi dan harmonis antar program dan antar sector.

4.

Menyediakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat. 14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Provinsi Papua Barat mencapai97.024,37 Km² (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008) habis dibagi menjadi 10 Kabupaten dan 1 Kota, yang terdiri atas 154 Distrik dan 1.421 Kampung. Tabel 2-1.Daerah Administratif Provinsi Papua Barat menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 Kabupaten/Kota

Ibukota

Jumlah Distrik

Jumlah Kampung

Jumlah Kelurahan

Kabupaten Fakfak

Fakfak

9

120

5

Kabupaten Kaimana

Kaimana

7

84

2

Kabupaten Teluk Wondama

Raisei

13

75

1

Kabupaten Teluk Bintuni

Bintuni

24

115

2

Kabupaten Manokwari

Manokwari

25

412

9

Kabupaten Sorong Selatan

Teminabuan

13

117

2

Kabupaten Sorong

Aimas

19

128

15

Kabupaten Raja Ampat

Waisai

24

117

4

Kota Sorong

Sorong

6

-

31

Kabupaten Tambrauw

Sausapor

7

53

0

Kabupaten Maybrat

Kumurkek

11

128

1

154

1.421

72

Total Sumber: Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2011

Sedangkan untuk batas wilayah secara administratif adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara

: Samudera Pasifik



Sebelah Selatan

: Laut Banda dan Provinsi Maluku



Sebelah Barat

: Laut Seram dan Provinsi Maluku



Sebelah Timur

: Provinsi Papua

15

2.

Letak dan Kondisi Geografis a.

Provinsi Papua Barat secara astronomis terletak pada 124°-132° Bujur Timur dan 0°-4° Lintang Selatan, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut.

b.

Wilayah Provinsi Papua Barat terdiri dari 7,95% merupakan puncak gunung, 18,73% berada di lembah. Wilayah lain lebih dari separuhnya berada di daerah hamparan. Seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Papua Barat berbatasan dengan laut, namun hanya 37,04% Kampung yang berada di daerah pesisir. Wilayah Kampung lainnya tidak berbatasan dengan laut (bukan pesisir), yaitu sebesar 62,96%.

Gambar 2-1.Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Sumber: Sensus Potensi Kampung (Podes), 2011 (angka sementara)

3. Topografi a.

Kondisi topografi Provinsi Papua Barat sangat bervariasi membentang mulai dari dataran rendah, rawa sampai dataran tinggi, dengan tipe tutupan lahan berupa hutan hujan tropis, padang rumput dan padang alang-alang. Ketinggian wilayah di Provinsi Papua Barat bervariasi dari 0 sampai dengan> 1000 m. Kondisi topografi antar wilayah di Provinsi Papua Barat cukup bervariasi. Kondisi ini merupakan salah satu elemen yang menjadi barrier transportasi antar wilayah, terutama transportasi darat, serta dasar bagi kebijakan pemanfaatan lahan.

b.

Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat memiliki kelas lereng > 40% dengan bentuk wilayah berupa perbukitan. Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun 16

bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Sehingga, dominasi pemanfaatan lahan diarahkan pada hutan konservasi disamping untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor. 4. Geologi a.

Secara geofisik, evolusi tektonik Wilayah Papua Barat (bersama Papua) merupakan produk dari pertumbukan benua yang dihasilkan dari tubrukan Lempeng Samudera Pasifik dan Lempeng Australia. Kondisi inilah yang menyebabkan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi, karena berada dalam lintasan sesar besar. Informasi yang dipetakan oleh Badan Meteorogi dan Geofisika menunjukkan bahwa Papua Barat merupakan kawasan yang aktif mengalami gempa bumi yang potensial menimbulkan tsunami.

b.

Karakteristik bencana yang ada di Provinsi Papua Barat yaitu Gempa dan Tsunami. Kawasan rawan bencana alam ini meliputi kawasan rawan gempa dan tsunami yang terletak di daerah pesisir maupun daratan di Provinsi Papua. Umumnya daerah patahan aktif Sesar Sorong merupakan zona yang sangat rawan gempa bumi. Wilayah Manokwari merupakan daerah yang paling rawan gempa. Akan tetapi, secara umum wilayah Papua Barat rawan terhadap gempa bumi.

5. Hidrologi a.

Di Provinsi Papua Barat terdapat beberapa sungai yang membentuk beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagian besar Daerah Aliran Sungai yang terbentuk adalah pada kabupatenkabupaten di Wilayah Pengembangan Sorong. Sungai-sungai yang termasuk dalam kategoti terpanjang adalah Sungai Kamundan (425 km), Sungai Beraur (360 km), dan Sungai Warsamsan (320 km), sedangkan sungai-sungai yang termasuk kategori terlebar adalah Sungai Kaibus (80-2700 m), Sungai Minika (40-2200 m), Sungai Karabra (40-1300 m), Sungai Seramuk (45-1250 m), dan Sungai Kamundan (140-1200 m). Sungai-sungai ini sebagian besar terletak di kabupaten-kabupaten di Wilayah Pengembangan Sorong. Beberapa sungai yang memiliki kecepatan arus paling deras antara lain adalah Sungai Seramuk (3,06 km/jam), Sungai Kaibus (3,06 km/jam), Sungai Beraur (2,95 km/jam), Sungai Aifat (2,88 km/jam), dan Sungai Karabra (2,88 km/jam). Sungai-sungai tersebut terletak pada Wilayah Pengembangan Sorong. Tabel 2-2. Pembagian Satuan Wilayah Sungai di Provinsi Papua Barat KABUPATEN

WILAYAH SUNGAI

NAMA DAS

LUAS (KM2)

T. Bintuni, Manokwari

B-50 Kamundan-Sebyar

Wasian

4.851,000

T. Bintuni, Manokwari


Sebyar

12.981,400

Manokwari


Kasi

Manokwari


Mangopi

1.917,200

Manokwari


Prafi

1.169,300

693,200

17

WILAYAH SUNGAI

NAMA DAS

Manokwari

KABUPATEN


Maruni

LUAS (KM2) 193,320

Manokwari


Masabui

111,110

Manokwari


Ransiki

584,300

T. Wondama


Windesi

23,560

T. Wondama


Wosimi

617,400

T. Wondama


Wondiwoi

172,820

T. Wondama


Woworama

Kaimana, Nabire

A2-27 Omba

Omba

Kaimana

A2-27 Omba

Laenatum

379,500

Kaimana

A2-27 Omba

Lengguru

1.870,000

Kaimana

A2-27 Omba

Berari

1.029,900

Kaimana, Fak Fak

A2-27 Omba

Madefa

4.605,570

Fak Fak, Fak Fak

A2-27 Omba

Karufa

477,400

Fak Fak

A2-27 Omba

Bedidi

1.355,600

Fak Fak

A2-27 Omba

Fak Fak

88,760

Fak Fak, T. Bintuni

279,700 8.610,200

A2-27 Omba

Bomberai

2.033,300

Sorong Selatan, Manokwari


Wariagar

6.720,000

Manokwari, Sorong Selatan


Kamundan

9.732,250

Sorong Selatan


Kais

4.232,740

Sorong Selatan


Sekak

830,700

Sorong Selatan


Waromga

810,430

Sorong Selatan, Sorong


Seremuk

884,600



Karabra

5.989,230



Kladuk

3.131,150

Sorong


Klasegun

848,510

Raja Ampat


Misol

848,160

Sorong


Salawati

368,910

Sorong


Samate

82,000

Sorong


Batanta

69,490

Raja Ampat


Waigeo

598,160

Sorong


Remu

Sorong


Warsamson

2.437,131

Sorong

46,440


Mega

1.048,340

B-50 KAMUNDAN-SEBYAR

MAON

682,300

Manokwari


Wesauni

626,933

T. Bintuni


Kasuari

1.971,850

T. Bintuni


Wagura

1.799,100

T. Wondama


Arumasa

2.497,000

MANOKWARI

T. Bintuni, Manokwari B-50 Kamundan-Sebyar Muturi 5.381,300 Sumber: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, Jayapura 2005

b.

Wilayah Provinsi Papua Barat dilewati beberapa sungai yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota. Dari sungai besar di Papua Barat sebagian besar mengalir di wilayah pengembangan Sorong. Sungai-sungai tersebut menjadi sebuah sistem daerah aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun.

18

Tabel 2-3. Debit Sungai Dirinci Menurut DPSdi Provinsi Papua Barat

B – 49 B – 49 B – 49 B – 49 B – 50 B – 49 B – 49

Catchment Area (Km2) 8,610.200 379.500 1,870.000 1,029.900 4,605.570 477.400 1,355.600

316.919 29.086 141.454 96.869 374.730 38.903 107.968

Kaimana, Nabire Kaimana Kaimana Kaimana Kaimana, Fak Fak Kaimana, Fak Fak Fak Fak

Fak Fak Bomberai Kasuari Wagura

B – 49 B – 49 B – 50 B – 50

88.760 2,033.300 1,971.850 1,799.100

11.747 146.870 142.232 165.546

Fak Fak Fak Fak, T. Bintuni T. Bintuni T. Bintuni

28 29

Arumasa Muturi

B – 50 B – 50

2,497.000 5,381.300

127.979 476.337

T,Wondama T. Bintuni, Manokwari

14 15 16 17 18 19 20 21 22

30 31 32 33 34 35 36 37 38

Wasian Sebyar Wariagar Kamundan Kais Sekak Waromga Seremuk Karabra

B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50

4,851.000 12,981.400 6,720.000 9,732.250 4,232.740 830.700 810.430 884.600 5,989.230

364.562 825.032 432.319 796.177 221.554 46.634 50.282 58.182 302.739

T. Bintuni, Manokwari T. Bintuni, Manokwari Sorong Selatan, Manokwari Manokwari, Sorong Selatan Sorong Selatan Sorong Selatan Sorong Selatan Sorong Selatan, Sorong Sorong Selatan, Sorong

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

38 a 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Kladuk Klasegun Misol Salawati Samate Batanta Waigeo Remu Warsamson Mega

B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50

3,131.150 848.510 848.160 368.910 82.000 69.490 216.500 46.440 2,437.131 1,048.340

195.716 58.497 53.437 27.064 6.183 5.338 13.309 4.721 147.467 120.947

Sorong Sorong Raja Ampat Sorong Sorong Sorong Raja Ampat Sorong Sorong Sorong

33 34

48 49

Koor Maon

B – 50 B – 50

1,202.800 682.300

140.594 104.163

Sorong Manokwari

35 36

50 51

Wesauni Kasi

B – 50 B – 50

626.933 0.000

108.648 128.883

Manokwari Manokwari

37 38 39 40

52 53 54 55

Mangopi Prafi Maruni Masawui

B – 50 B – 50 B – 50 B – 50

1,917.200 1,169.300 193.320 111.110

222.960 161.814 25.129 18.958

Manokwari Manokwari Manokwari Manokwari

41 42 43 44 45

56 57 58 59 60

Ransiki Windesi Wasimi Wondiwoi Woworama

B – 50 B – 50 B – 50 B – 50 B – 50

584.300 23.560 617.400 172.820 279.700

76.153 3.574 45.854 18.816 30.974

Manokwari T,Wondama T,Wondama T,Wondama T,Wondama

No

No. DPS

NAMA DPS

1 2 3 4 5 6 7

17 18 19 20 21 22 23

Omba Laenatum Lengguru Berari Madefa Karufa Bedidi

8 9 10 11

24 25 26 27

12 13

SWS

Qn (m3/s)

Kabupaten

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, Jayapura 2005.

19

Tabel 2-4. Luas dan Penyebaran Danau di Provinsi Papua Barat No

Nama Danau

Luas (Ha)

Kabupaten

01 02

Aiwasa Laamora

10,240 16,740

Kaimana Kaimana

03 04

Urema Mbula

12,600 6,024

Kaimana Kaimana

05 06

Kamakawalor Berari

23,340 6,916

Kaimana Kaimana

07 08

Makiri Tanemot

7,527 17,640

Tel. Bintuni Tel. Bintuni

09 10

Anggi Gigi Anggi Gita

21,370 22,830

Manokwari Manokwari

11 12

Ayamaru Hain

10,850 4,596

Sorong Sel. Sorong Sel.

Sumber: Dinas PU (2003). Studi Aplikasi SWS di Tanah Papua

6. Klimatologi a.

Provinsi Papua Barat memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim penghujan.

b.

Berdasarkan jumlah curah hujannya wilayah Papua Barat memiliki tiga kelas curah hujan, yaitu kelas I dengan curah hujan antara 0 s.d. 1000 mm/tahun; kelas II dengan curah hujan antara 1000 s.d. 2000 mm/tahun; kelas III dengan curah hujan antara 2000 s.d. 3000 mm/tahun; kelas IV dengan curah hujan antara 3000 s.d. 4000 mm/tahun; dan kelas V dengan curah hujan antara 4000 s.d. 5000 mm/tahun. Hampir seluruh wilayah Papua Barat memiliki kelas curah hujan tipe III pola C, dengan curah hujan sekitar 2000 s.d. 3000 mm/tahun.

Tabel 2-5. Keadaan Iklim menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2010 Uraian Suhu Udara Rata-rata Rata-rata Kelembaban Udara Tekanan Udara Rata-rata Curah Hujan Hari Hujan Rata-rata Penyinaran Matahari

Minimum 26,60 (Fakfak) 83,00 (Kaimana) 993,35 (Fakfak) 1.581,0 (Manokwari) 219 (Manokwari) 25,33 (Kaimana)

Maksimum 27,30 (Kab. Sorong) 85,60 (Fakfak) 1.006,80 (Kab. Sorong) 4.306,0 (Kab. Sorong) 286 (Kab. Sorong) 135,74 (Fakfak)

Sumber: Papua Barat Dalam Angka Tahun 2011 20

7. Penggunaan Lahan Pencatatan data mengenai penggunaan lahan di Papua Barat masih sangat terbatas. Data mengenai lahan antara satu dan yang lainnya kerap menunjukkan perbedaan. Faktor kondisi fisik Provinsi Papua Barat yang berbukit dengan banyak pulau menyebabkan pencatatan penggunaan lahan relatif lebih sulit dilakukan. Berikut ini adalah data penggunaan lahan di Provinsi Papua Barat yang dibedakan ke dalam beberapa kategori penggunaan lahan secara umum.

Tabel 2-6. Penggunaan Lahan di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota dan Jenis Penggunaan Tahun 2010 (Ha) Kampung/ Perumahan Fak-Fak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Kota Sorong Tambrauw Maybrat Papua Barat

Sawah

Tegalan

Kebun Campur

Kebun

Hutan

Tanah Rusak

Semak

Lainlain

-

-

-

-

-

-

-

1.754,73

-

424,27

4.426,73

5.395,91

173.280,12

37.489,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.731,3

19.636,95

-

169,64

9.642,64

4.303,06

1.844.082,43

23.600,67

-

115.430,82

11.466,2

3.974,47

5.905,59

12.838,57

15.999,48

1.292.134,84

141.863,38

-

47.794,83

3.907,35

-

90,52

-

29.372, 48

1.015.973,59

55.831,44

-

82.428,59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.533,54

-

132,48

-

994,87

699.981,84

26.343,14

-

29.602,61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.289,77

3.974,47

6.712,50

26.889,76

55.955,79

6.590.452,82

285.127,74

-

359

Sumber: Papua Barat Dalam Angka Tahun 2011

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Sektor unggulan yang ada di Papua Barat adalah pertanian subsektor perikanan dan kehutanan, pertambangan migas, dan bangunan. Untuk sektor pertanian dapat dikembangkan pada daerah datar dengan kondisi keairan yang baik pada daerah tengah Kepala Burung. Untuk lebih detail mengenai potensi pengembangan wilayah Papua Barat adalah sebagai berikut : 1.

Pertanian a.

Sektor pertanian sampai dengan tahun 2008 selalu memberikan kontribusi utama dalam perekonomian Papua Barat. Persentase penduduk yang bekerja sebagai petani pun sampai saat ini selalu memiliki persentase tertinggi. Sejak tahun 2009, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar kedua dalam PDRB Papua Barat, di tahun 2010 kontribusinya sebesar 20,71% dan persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 54,04%. (Sumber: Statistik Daerah Provinsi Papua Barat, 2011). 21

b.

Produksi dan luas panen tanaman jagung tahun 2010 kembali mengalami peningkatan. Luas panen meningkat dari 965 Ha di tahun 2009 menjadi 1.162 Ha di tahun 2010. Sedangkan produksinya kembali meningkat dari 1.584 ton di tahun 2009 menjadi 1.930 ton di tahun 2010. Peningkatan luas panen dan produksi jagung turut mendongkrak produktivitas jagung. Di tahun 2010 produktivitasnya meningkat tipis menjadi 16,61 Kw/Ha dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 16,41 Kw/Ha.

c.

Komoditas unggulan di subsektor perkebunan diantaranya adalah pala, kelapa sawit, dan kakao. Perkebunan kelapa sawit berada di Kabupaten Manokwari, sedangkan perkebunan pala terutama di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. i. Produksi pala tahun 2010 mencapai 1.921 ton dengan luas areal perkebunan seluas 5.492 Ha. ii. Produksi kelapa sawit mencapai 17.116 ton dengan luas areal perkebunan seluas 15.937 Ha. iii. Produksi kakaomencapai 5.152 ton dengan areal seluas 11.154 Ha.

d.

Dari sisi peternakan, peningkatan yang paling signifikan adalah pada peternakan babi. Ternak babi meningkat dari 43.678 ekor di tahun 2008 menjadi 53.706 ekor di Tahun 2009. Jumlah tersebut kembali meningkat di tahun 2010 menjadi 63.138 ekor. Tingginya peningkatan jumlah ternak babi diduga terjadi karena tingginya permintaan konsumsi daging babi. Sedangkan pada ternak sapi dan kambing, peningkatannya tidak setinggi pada ternak babi.

e.

Nilai produksi perikanan tahun 2010 mencapai 116.593,30 ton. Tiga Kabupaten/Kota dengan produksi tertinggi adalah Kota Sorong yaitu 36.786,4 ton, Kabupaten Fakfak 24.571,2 ton, dan Kabupaten Manokwari 11.987,2 ton.Beberapa komoditi ekonomis penting perikanan yang merupakan sumberdaya perikanan dari perairan 4 (empat) wilayah pengembangan seperti (kakap, kerapu dan napoleon) memiliki peluang ekspor yang besar dengan permintaan yang tinggi di pasaran luar negeri.

f.

Sumber daya kehutanan masih sangat potensial untuk lebih mengembangkan nilai tambah dari produksi hasil hutan.

2.

Pertambangan dan Energi a.

Papua Barat adalah salah satu provinsi yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Banyak potensi SDA berupa bahan tambang di Papua Barat yang masih belum tereksplorasi maupun yang telah dieksploitasi untuk dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dua tambang besar yang dimiliki Papua Barat adalah tambang minyak di Kabupaten Sorong dan tambang Liquid Natural Gas (LNG) di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan tambang LNG ini diperkirakan memiliki kandungan gas alam cair yang besar dan termasuk tiga produsen LNG terbesar di Indonesia. 22

b.

Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku sektor pertambangan dan penggalian Papua Barat tahun 2010 mencapai 2.302,78 miliar Rupiah. Nilai tersebut setara dengan 10,22% dari total PDRB Papua Barat yang mencapai 22.527,36 miliar Rupiah. Kontribusi sektor ini adalah yang terbesar ketiga di Papua Barat setelah sektor industri pengolahan (35,45%) dan sektor pertanian (20,71%).

c.

Cadangan bahan tambang baik mineral logam maupun non logam masih tinggi. Potensi pertambangan yang dieksplorasi dan dieksploitasi di Papua Barat adalah pertambangan nikel di pulau-pulau sekitar Kepala Burung seperti Waigeo. Potensi batugamping dapat dijumpai di sekitar Pegunungan Kemum.

d.

Khusus untuk potensi minyak dan gas di daerah Papua Barat ada pada Cekungan Bintuni, Cekungan Salawati, dan Cekungan Waiponga.

3.

Industri Pengolahan a.

Kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian Papua Barat memiliki prospek yang sangat baik. sektor ini terus mengalami peningkatan share terhadap total PDRB. Di tahun 2010 kontribusinya meningkat sangat signifikan menjadi 35,45%. Kontribusi sektor industri pengolahan menempati posisi pertama dalam PDRB Papua Barat sejak tahun 2009.

b.

Pada tahun 2010 sektor ini tumbuh mencapai 149,52% dibandingkan tahun 2009 dipicu oleh mulai beroperasinya industri LNG di Kabupaten Teluk Bintuni.

c.

Di tahun 2009, ada 21 perusahaan industri besar-sedang. Jenis industri terbanyak yaitu industri makanan dan minuman sebesar 47,62%. Industri terbanyak kedua adalah industri kayu (selain mebeller) yaitu sebesar 19,05%. Industri lainnya adalah industri penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekam; industri barang-barang dari batubara, pengilangan dan pengolahan minyak bumi; industri barang galian bukan logam; dan industri alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan persentase kurang dari 35%.

d.

Menurut sebarannya, industri besar-sedang hanya terdapat di 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu kabupaten Teluk Bintuni (5,92%), Manokwari (19,05%), Sorong (14,29%), dan Kota Sorong (57,14%).

e.

Menurut kepemilikanya, sebesar 9,52% adalahmilik pemerintah pusat; 4,76% milik pemerintah daerah; 61,90% milik swasta nasional dan asing; serta 4,76% adalah milik pemerintah pusat dan asing.

23

4.

Konstruksi PDRB sektor konstruksi Papua Barat tahun 2009 mencapai 648,21 miliar Rupiah. Share sektor ini terus mengalami peningkatan beberapa tahun ini. Kontribusinya sebesar 8,00% di Tahun 2009. Walaupun bukan sebagai kontributor utama dalam PDRB Papua Barat namun pertumbuhannya berada

pada

peringkat

kedua

setelah

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi.

Sektor

bangunan/konstruksi mampu menyerap banyak tenaga kerja (memiliki nilai pengganda tinggi).

5.

Hotel dan Pariwisata a.

Subsektor hotel dan pariwisata cukup menjanjikan meskipun kontribusinya hanya sekitar 0,19% dari total PDRB Papua Barat. Pertumbuhan subsektor ini cukup pesat. Pada tahun 2010 jumlah hotel menjadi 80 unit, yang terdiri dari 10 hotel Bintang dan 70 hotel Melati. Hotel Berbintang hanya tersebar di kabupaten Fakfak, Manokwari, dan Kota Sorong.

b.

Jumlah objek wisata di Papua Barat tahun 2010 sebanyak 79 objek. Objek wisata tersebut terdiri dari 20 objek wisata alam, 8 objek wisata tirta/bahari, 32 objek wisata budaya, dan 19 objek wisata agro. Objek wisata yang telah mendunia saat ini adalah objek wisata bawah laut di Kepulauan Raja Ampat

c.

Papua Barat terkenal dengan panorama keindahan alam yang eksotis. Sebagian besar panorama alam tersebut bahkan masih sangat alami dan belum terjamah komersialisasi pariwisata. Sebagian besar objek wisata belum terekspos sehingga belum banyak dikenal khalayak umum. Salah satu objek wisata yang mulai popular adalah wisata bawah laut Kepulauan Raja Ampat. Kurang lebih ada 610 pulau. Hanya sekitar 35 pulau yang berpenghuni. Perairan Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Bahkan diperkirakan menjadi nomor satu untuk kelengkapan dan keanekaragaman hayati flora dan fauna bawah laut saat ini.

d.

Wisata alam lain yang menjadi andalan Papua Barat adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) yang terletak di Kabupaten Teluk Wondama. Panjang garis pantainya 500 Km dengan luas daratan mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

e.

Ekowisata di kepala burung pulau Papua terdapat Cagar AlamPegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari, dengan luas mencapai 68.325 ha dengan ketinggian mencapai 2.940 mdpl. Terdapat juga Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gita yang berada pada ketinggian 2000 mdpl.

f.

Baru-baru ini di Kabupaten Manokwari ditemukan sebuah goa yang diklaim sebagai goa terdalam di dunia oleh Tim Ekspedisi Speleologi (Ahli Goa) Perancis di Kawasan Pegunungan Lina di Iranmeda, Distrik Didohu dengan kedalaman gua mencapai 2000 meter. 24

g.

Di kabupaten Kaimana terdapat wisata pantai dan laut teluk Triton disamping keindahan panorama Senja di Kaimana yang melegenda.

6.

Transportasi dan Komunikasi a.

Dalam perekonomian Provinsi Papua Barat tahun 2010, sektor pengangkutan (transportasi) dan komunikasi memang tidak memberikan kontribusi hanya 6,38% dengan nilai agregat PDRB sebesar 1.437,07 miliar Rupiah (Atas Dasar Harga Berlaku) atau 612,20 miliar Rupiah (Atas Dasar Harga Konstan).

b.

Pada tahun 2010, sektor transportasi dan komunikasi memiliki angka pertumbuhan tertinggi kedua terhadap tahun 2009 dibandingkan dengan sektor tersier lainnya.

c.

Salah satu program pendukung percepatan pembangunan Papua Barat yang diamanahkan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah Program Pengembangan Infrastruktur Dasar. Program tersebut rencananya akan membangun dan meningkatkan jalan Trans Papua dan Trans Papua Barat.

d.

Sebagian besar orang memanfaatkan fasilitas perhubungan laut dan udara. Namun tren pengguna fasilitas perhubungan laut cenderung menurun, sebaliknya jumlah pengguna fasilitas perhubungan udara meningkat signifikan 2008-2010.

7.

Perbankan dan Investasi a.

Dalam tiga tahun, fasilitas kredit perbankan yang disalurkan ke masyarakat baik rupiah maupun valuta asing lebih banyak digunakan untuk investasi. Penggunaan kredit untuk keperluan modal kerja/usaha justru lebih kecil digunakan dari penggunaan kredit untuk keperluan konsumsi.

b.

Penggunaan kredit perbankan untuk investasi meningkat dari 40,58% di tahun 2007menjadi 57,60% di tahun 2010. Hal tersebut menyiratkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berinvestasi dalam perbankan semakin membaik. Sedangkan lebih tingginya penggunaan kredit untuk konsumsi daripada untuk modal kerja menunjukkan perilaku konsumtif masyarakat meskipun persentasenya berangsur-angsur menurun.

25

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Secara geologi, Provinsi Papua Barat memiliki struktur yang cukup kompleks dengan kelurusan umum kearahBarat-Timur (diapit dua lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Australia dan Lempeng Pasifik) yang berpengaruh terhadap kerawanan terhadap gempa tektonik berpotensi diikuti oleh tsunami.Seluruh wilayah kepala burung rawan gempa bumi. Dari data, daerah tsunami di wilayah ini, tingginya mencapai 15 m, meliputi daerah Oransbari, Yapen, dan Nabire. Sebagai gambaran, zona rawan gempa bumi berdasarkan tingkat kerawanannya dapat dilihat pada Gambar 2-2.Untuk tingkat kerawanan bencana lainnya seperti banjir dan longsor di wilayah Papua Barat, kondisi lingkungan yang rata-rata memiliki tekstur pergunungan yang terjal dan dataran rendah di bagian tengah yang mengalir sungai-sungai secara intensif berpotensi tinggi memberikan kontribusi bencana yang fluktuatif. Sebagai gambaran, zona rawan longsor berdasarkan tingkat kerawanannya dapat dilihat pada Gambar 2-3. Gambar 2-2. Zona Rawan Gempa Bumi Berdasarkan Tingkat Kerawanan (Zona 1 paling rawan gempa, sedangkan Zona 6 paling aman dari gempa)

Sumber:Draft RTRW Provinsi Papua Barat 2008-2028.

26

Gambar 2-3. Zona Rawan Longsor Papua Barat Berdasarkan Tingkat Kerawanan

Sumber:Draft RTRW Provinsi Papua Barat 2008-2028.

Belum ada jalur resmi evakuasi bencana yang direncanakan, baik dalam skala regional maupun lokal. Bencana alam besar yang terjadi pada Oktober 2010 di Kabupaten Teluk Wondama seharusnya menjadi pemantik bagi pemerintah untuk segera membuat rencana jalur evakuasi bencana. Alat pemadam kebakaran dinamis berupa mobil pemadam kebakaran dengan jumlah yang sangat terbatas telah ada di setiap ibukota kabupaten kecuali di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Untuk alat pemadam kebakaran statis berupa hidran umum belum banyak terdapat di area publik atau pusat permukiman penduduk, hanya terdapat di gedung-gedung tertentu saja misalnya gedung kantor pemerintahan. Perangkat posko bencana baru terdapat dengan jumlah yang terbatas di Kabupaten Manokwari, selebihnya masih mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga pemerhati kebencanaan dan sifatnya insidental. Perangkat peringatan dini belum dimiliki oleh wilayah-wilayah potensi bencana tsunami dan gempa bumi. Perangkat evakuasi belum dimiliki selain mengandalkan kendaraan milik pemerintah, polisi, dan tentara.

2.1.4. Aspek Demografi 1.

Sejak pertama kali dilaksanakan sensus penduduk pada Tahun 1971, Papua Barat mengalami pertumbuhan penduduk dengan oika kurva mirip distribusi logistik.

2.

Data paling mutakhir jumlah penduduk Papua Barat diperoleh dari hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 760.422 jiwa, terdiri dari 402.398 laki-laki dan 358.024 perempuan. Jumlahtersebut 27

menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terkecil di Indonesia, kontribusinya hanya sekitar 0,32% terhadap total penduduk nasional. 3.

Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 3,71%. Laju pertumbuhan penduduk Papua Barat adalah yang terbesar ke-empat di Indonesia setelah Provinsi Papua (5,39%), Provinsi Kepulauan Riau (4,95%), dan Provinsi Kalimantan Timur (3,81%). Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini juga dipengaruhi tingkatmigrasi masuk karena memiliki faktor penarik migranakibat SDA dan prospek ekonominya. Laju pertumbuhan penduduk palimg tinggi di Kabupaten Sorong (5,41% per tahun) dan terendah adalah Kabupaten Tambrauw (0,38% per tahun).

4.

Struktur penduduk Papua Barat dilihat dari piramida penduduk tergolong dalam struktur penduduk muda. Struktur penduduk ini masih sangat dipengaruhi oleh tingginya fertilitas. Hal ini terlihat pada alas piramida penduduk yang paling lebar pada kelompok umur 0-4 tahun. Dilihat dari median umur pun semakin menguatkan bahwa komposisi penduduk muda begitu dominan. Median umur penduduk Papua Barat adalah 18,60 tahun.Jumlah penduduk usia produktif termasuk tinggi sehingga sumber daya manusia masih ada kesempatan untuk digali kembali. Gambar 2-4. Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010

5.

Sebaran penduduk Provinsi Papua Barat menurut kabupaten/kota masih dominan di dua daerah yaitu di Kota Sorong (25,07%) dan Kabupaten Manokwari (24,69%). Hampir setengah dari total penduduk Papua Barat tinggal di kedua daerah tersebut. Kota Sorong menjadi pintu gerbangnya Papua Barat dari “dunia luar” karena terdapat Bandar Udara dan pelabuhan kapal besar sebagai pintu keluar masuk penumpang dan barang dari dan ke Papua Barat maupun kabupaten lainnya di Papua Barat.

6.

Kabupaten Manokwari semakin padat ketika Papua Barat dimekarkan dari Provinsi Papua dan Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai ibukota dan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat. Sebagai pusat pemerintahan, Kabupaten Manokwari aktif membangun, mulai dari fasilitas 28

pemerintahan, akses transportasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. 7.

Jika dilihat dari kepadatan penduduknya, Papua Barat adalah provinsi dengan kepadatan terendah di Indonesia. Kepadatan penduduknya hanya 8 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk tertinggi di Papua Barat berada di Kota Sorong sebesar 290 jiwa/Km2 sementara kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Tambrauw yaitu 1 jiwa/Km2.

8.

Sex ratio Papua Barat adalah sebesar 112,39%, artinya diantara 100 orang penduduk perempuan, 112 orang adalah laki-laki. Sex ratio Papua Barat adalah yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua (113,44%).

9.

Dependency ratio atau rasio ketergantungan Papua Barat sebesar 55,72%, artinya dari 100 orang usia produktif harus menanggung beban hidup sekitar 55-56 orang yang belum produktif dan tidak produktif. Beban tanggungan perempuan lebih besar daripada laki-laki, terlihat dari rasionya yaitu 54,21% untuk laki-laki dan 57,46% untuk perempuan. Tabel 2-7. Indikator Kependudukan Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2010 Uraian Jumlah Penduduk (jiwa) Pertumbuhan Penduduk (%) Sex Ratio (%) Jumlah Rumah Tangga (ruta) Rata-rata ART (jiwa/ruta) Penduduk menurut kelompok umur (%) 0-14 15-64 65+

2008 729.962 1,95 110,44 169.439 4,31

2009 743.860 1,90 110,20 169.945 4,38

2010 760.422 2,23 112,39 168.080 4,52

32,16 68,33 1,47

31,08 67,39 1,53

34,13 64,22 1,65

Sumber: Proyeksi Penduduk dan SP 2010, BPS.

10. Penduduk Asli Papua di Papua Barat a.

Jumlah penduduk Asli Papuasebesar 405.074 jiwa, yang terdiri dari 208.658 laki-laki dan 196.416 perempuan. Dengan demikian, jumlah penduduk non asli Papua sudah hampir berimbang dengan penduduk asli Papua dengan perbandingan 46,73% dan 53,27%.

b.

Dari 405.074 jiwa penduduk Asli Papua, 91,76% benar-benar penduduk Asli Papua karena memiliki ayah dan ibu Papua. Sementara itu, yang memiliki ayah Papua atau ibu Papua saja sebesar 2,28% dan 2,12%.

c.

Sex ratio Penduduk Asli Papua 106,23%.

d.

Penduduk Asli Papua tersebar di seluruh kabupaten/kota di Papua Barat. Persentase penduduk Asli Papua terbesar berada di Kabupaten Maybrat (96,04%) dan Kabupaten Tambrauw (95,67%). Sementara penduduk Asli Papua terkecil berada di Kabupaten Sorong (37,38%) dan Kota Sorong (32,56%). 29

e.

Berdasarkan distribusinya, lebih dari seperempat penduduk Asli Papua tinggal di Kabupaten Manokwari. Jumlahnya mencapai 107.857 jiwa (26,63%). Sedangkan Kota Sorong memberikan kontribusi terbesar kedua, yaitu 62.070 jiwa (15,32%). Kontributor terkecil penduduk Asli Papua adalah Kabupaten Tambrauw, yaitu 1,45%.

f.

Struktur penduduk Asli Papua sangat berbeda dengan penduduk Non Asli Papua. Pada piramida penduduk asli papua, penduduk usia muda sangat dominan karena dipengaruhi oleh tingkat fertilitas yang tinggi. Sedangkan struktur penduduk Non Asli Papua didominasi oleh penduduk usia produktif, terutama 25-29 tahun.

g.

Dependency ratio pada penduduk Non Asli Papua hanya sebesat 47,27% sedangkan pada penduduk asli papua sebesar 64,07. Rendahnya dependency ratio pada penduduk Non Asli Papua tidak lepas dari tingginya persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 67,90, terutama disumbang oleh penduduk laki-laki.

Tabel 2-8. Indikator Kependudukan Asli Papua dan Non Asli Papua di Provinsi Papua Barat URAIAN Jumlah Penduduk (jiwa) Laki-laki Perempuan Persentase Penduduk (%) Sex Ratio (%) Median Umur (th) Dependency Ratio (%) Penduduk menurut kelompok umur (%) 0-14 15-64 65+ Jumlah Rumah Tangga

PENDUDUK ASLI PAPUA

PENDUDUK NON ASLI PAPUA

405.074 208.658 196.416 53,27 106,23 16,39 64,07

355.348 193.740 161.608 46,73 119,88 20,19 47,27

37,30 60,95 1,75 84.747

30,57 67,90 1,53 83.333

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011.

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga, dipaparkan sebagai berikut:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Pertumbuhan PDRB Dalam perkembangan PDRB Papua Barat, baik dari segi nilai tambah bruto maupun kontribusi sektoral memiliki kontribusi terhadap PDB Nasional sekitar 0,26% di Tahun 2009, yang berarti kapasitas perekonomian wilayah ini masih sebatas pada level lokal saja. Nilai absolut PDRB Papua Barat (harga konstan Tahun 2000) pada Tahun 2008 sebesar Rp. 6.369,37 miliar, naik menjadi Rp. 6.768,20 miliar pada Tahun 2009. Kenaikan ini cukup positif akan tetapi belum 30

menunjukan perubahan yang signifikan terhdap pembangunan Provinsi Papua Barat Gambar 2-5. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2006-2010

PDRB Dengan Migas

PDRB Tanpa Migas 26.82

7.63

8.61

9.25

6.95

7.84

7.02

2007

2008

2009

7.86

6.83

4.55 2006

2010

Sumber: Papua Barat Dalam Angka 2011

Terkait dengan tingkat kesejahteraan, meskipun PDRB Provinsi Papua Barat memiliki laju pertumbuhan yang cukup baik namun prosentase tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat berada di posisi kedua nasional. Berbagai faktor berpengaruh atas kenaikan garis kemiskinan seperti kebijakan energi, kebijakan harga, kelancaran arus distribusi barang, kondisi alam dan lain-lain. Papua Barat tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dari luar disamping dari internal wilayah ini sendiri. Garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di pekampungan karena perbedaan harga barang dan jasa antara Kota dan Kampung dimana harga di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di peKampungan.

PDRB Dengan Migas a.

Dalam kurun waktu 2007-2010 Papua Barat dapat dikatakan stabil memperlihatkan pertumbuhan yang tinggi dan menunjukkan percepatan setiap tahunnya. Hal ini jelas terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 26,82% pada Tahun 2010 setelah memasukkan nilai tambah gas alam cair (LNG). Sementara pertumbuhan tanpa migas mencapai 6,83%.

b.

Pada Tahun 2010, pertumbuhan tertinggi sebesar 149,52% dicapai oleh sektor industri pengolahan didorong oleh pertumbuhan subsektor migas terutama pertumbuhan gas alam cair akibat tercakupnya produksi gas alam cair di Teluk Bintuni. Sementara sektor pertambangan dan penggalian justru mengalami kontraksi mencapai minus o,84%.

c.

Sektor pertanianm industri pengolahan, dan bangunan tetap menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Bahkan 21,94% dari pertumbuhan ekonomi 26,82& pada Tahun 31

2010 berasal dari sektor industri pengolahan. Sektor pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,93%. d.

Sektor-sektor utama perekonomian Papua Barat pada periode 2007-2010 adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60% PDRB Papua Barat.

e.

PDRB per kapita Papua Barat ADHB pada tahun 2010 meningkat 26,63% terhadap Tahun 2009, yaitu dari 23,40 juta Rupiah menjadi 29,62 juta rupiah. PDRB per kapita Papua Barat ADHK mencapai 11,42 juta Rupiah atau meningkat 22,72% terhadap Tahun 2009 (9,31 juta Rupiah). Gambar 2-6. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 (dalam %)

21.94

1.72

0.93

0.03

-0,13

0.42

0.88

0.25

0.80

Sumber: Buku PDRB Papua Barat 2011

Tabel 2-9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Menurut Penggunaan Tahun 2006–2009 NO

SEKTOR

1 Konsumsi Rumah Tangga 2 Lembaga Swasta Nirlaba 3 Konsumsi Pemerintah 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 5 Perubahan Stok 6 Ekspor 7 Dikurangi Impor PDRB Dengan Migas

2006

2007

2008

2009

%

%

%

%

9.19 9.54 19.21 4.08 2.19 11.04 17.88 4.55

6.15 7.59 15.61 5.53 2.24 0.18 1.47 6.95

10.57 5.3 10.62 2.46 -0.38 -6.99 -3.98 7.33

6.18 19.91 5.45 4.01 -11.04 -27.15 -24.1 6.26

32

Gambar 2-7. Peranan Sektor Dominan Terhadap Penciptaan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010 (dalam %)

100 80

37.28

37.73

37.71

33.63

62.27

62.27

62.29

66.37

60 40 20 0 2007

2008

2009

2010

Sektor Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan

Sektor Lainnya

Sumber: Buku PDRB Papua Barat 2011

PDRB Tanpa Migas a.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang tercipta pada tahun 2010 sebesar 6,83%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 12,20%. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan di sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 11,02%; sektor pengangkuan dan komunikasi 10,93%; sektr bangunan 9,77%; sektor jasa-jasa 7,34%; sektor listrik dan air bersih 7,30%; sektor pertanian 6,20%; sektor pengangkutan dan komunikasi 3,99%. Sementara sektor industri pengolahan hanya tumbuh 2,77%.

Gambar 2-8. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Menurut Lapangan Usaha

2.50

2.19

2.00 1.50

1.19

1.00 0.50

1.12

1.01

0.53 0.14

0.31

0.29 0.04

-

Tahun 2007-2010 (dalam %) Sumber: Buku PDRB Papua Barat 2011 33

b.

Dalam rentang waktu empat tahun terakhir, tiga sektor utama yang mendominasi penciptaan PDRB tanpa migas di Papua Barat adalah sektor pertanian, sektor bangunan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDRB tanpa migas Papua Barat. Gambar 2-9. Peranan Sektor Dominan terhadap Penciptaan PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010 (dalam %)

100 80

36.21

36.37

36.93

37.31

63.79

63.63

63.07

62.69

60 40 20 0 2007

2008

2009

2010

Sektor Pertanian, Bangunan, Perdagangan, Hotel, & Restoran Sektor Lainnya Sumber: Buku PDRB Papua Barat 2011

c.

PDRB per kapita ADHB mencapai 18,01 juta Rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,15% dibandingkan dengan PDRB per kapita pada Tahun 2009. Sementara PDRB per kapita ADHK 2000 bernilai 7,55 juta Rupiah dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,37% dibandingkan keadaan tahun 2009.

2.

Laju Inflasi Provinsi a.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Papua Barat Tahun 2010 sebesar 143,49% artinya terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 43,49% dibandingkan dengan harga tahun dasar 2007, atau dengan kata lain, harga secara umum saat ini hampir satu setengah kali lebih mahal daripada tahun 2007. Selama tahun 2008-2011, inflasi lebih banyak terjadi daripada deflasi. Bila mencermati fluktuasi yang ada, tampaknya perkembangan harga belum terkontrol dengan baik

b.

Selama Januari 2009 - September 2011 inflasi gabungan tertinggi sebesar 2,35% yang terjadi di Juli 2010. Sedangkan deflasi terendah terjadi di September 2010 sebesar -0,76%.

c.

Inflasi tahun 2010 tercatat 6,25%. Penyumbang inflasi terbesar dari kelompok pengeluaran bahan makanan, yaitu sebesar 8,34%. Inflasi kelompok pengeluaran sandang memiliki 34

tingkat inflasi terendah, yaitu hanya 2,36%. Pada tahun 2010 inflasi terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran. d.

Laju inflasi perKampungan tahun kalender tahun 2010 sebesar 5,86%, lebih tinggi dari tahun 2009 sebesar 4,53%. Berarti tingkat kenaikan harga di tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan tahun 2009.

e.

Selama Januari 2009 - September 2011 inflasi gabungan tertinggi sebesar 2,35% yang terjadi di Juli 2010. Sedangkan deflasi terendah terjadi di September 2010 sebesar -0,76%.

f.

Inflasi tahun 2010 tercatat 6,25%. Penyumbang inflasi terbesar dari kelompok pengeluaran bahan makanan, yaitu sebesar 8,34%. Inflasi kelompok pengeluaran sandang memiliki tingkat inflasi terendah, yaitu hanya 2,36%. Pada tahun 2010 inflasi terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran.

g.

Laju inflasi perKampungan tahun kalender tahun 2010 sebesar 5,86%, lebih tinggi dari tahun 2009 sebesar 4,53%. Berarti tingkat kenaikan harga di tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan tahun 2009.

3.

Indeks Gini Koefisien Gini pada tahun 2007 sebesar 0,33 naik menjadi 0,35 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 0,37. Meskipun terjadi kenaikan koefisien gini, namun status ketimpangan pendapatan masih pada posisi diantara ketimpangan rendah.

4.

Tingkat Pemerataan Pendapatan Menurut Bank Dunia a.

Tingkat kemerataan menurut Bank Dunia, Provinsi Papua Barat masih dalam kategori ketimpangan rendah.

b.

Selama periode 2007-2010, proporsi pengeluaran dari kelompok penduduk 40% terbawah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk masih diatas 17%.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1.

Pendidikan a.

Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Papua Barat tahun 2010 adalah sebesar 93,19%,. dan 92,34%.Angka melek huruf pada tahun 2010 meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 90,15%; tahun 2008 sebesar 92,15%; pada tahun 2007 sebesar 90,32%; dan tahun 2006 sebesar 88,55%. Semakin tinggi angka melek huruf maka kenaikan persentase angka melek huruf ini akan cenderung semakin lambat. Dalam artian pertumbuhan angka melek 35

hurufnya semakin kecil atau mengalami perlambatan. Dengan menggunakan angka melek huruf dapat diketahui jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Gambar 2-10. Perkembangan Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010 90.32%

92.15%

92.94%

93.19%

9.68%

7.85%

7.06%

6.81%

2007

2008

2009

2010

Angka Melek Huruf

b.

Angka Buta Huruf

AMH penduduk laki-laki tahun 2009 sebesar 94,95% atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 yaitu sebesar 93,01% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 95,33%.

c.

AMH penduduk perempuan walaupun selalu lebih rendah daripada laki-laki namun selalu mengalami peningkatan menjadi 90,83% di tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008 yang masing masing sebesar 88,55% dan 88,35%. Gambar 2-11. Perkembangan Angka Melek Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2010

92.69 87.86

2007

93.61 88.35

2008 Laki - Laki

d.

94.95

95.33 93.19

89.55

2009

2010

Perempuan

Angka rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah sebesar 8,21 tahun atau mengalami peningkatan dari tahun 2009 dan 2008 yakni sebesar 8,01 tahun dan 7,67 tahun. Artinya rata-rata penduduk baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP. Berarti pencapaian pendidikan di Provinsi Papua Barat 36

belum memenuhi Program Wajib Belajar 9 Tahun. Meskipun demikian, masih ada disparitas gender, dimana penduduk perempuan belum sepenuhnya memperoleh pendidikan yang setara dengan penduduk laki–laki. Sehingga perlu diperhatikan lagi faktor–faktor yang menjadi penyebab masih lambatnya kemajuan peningkatan pendidikan bagi perempuan di Provinsi Papua Barat. e.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2010 sebesar 91,91% meningkat dari tahun 2009 sebesar 91,25%.APM SLTP/MTs meningkat menjadi 49,65% di tahun 2010 setelah tahun sebelumnya sebesar 49,03%. Artinya banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP/MTs.APM SLTA/MA tahun 2010 hanya mencapai 43,93% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 sebesar 43,55%. Gambar 2-12. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Antar Jenjang Pendidikan Tahun 2010

94,04

89.95

91,91 58,98 49,65

APS APM

43,93 14,45

SD/MI

f.

SMP/MTS

SMA/SMK/MA

7,36 PT

APK SD/MI tahun 2010 sebesar 115,00%, menurun dibandingkan tahun 2009 sebesar 117,50. Tertinggi di Kabupaten Raja Ampat (142,15%) dan terendah di Kabupaten Tambrauw (107,98%).APK SLTP/MTs tahun 2009 sebesar 66,29% mengalami peningkatan menjadi 66,68% pada tahun 2010 setelah sebelumnya mengalami penurunan dari 89,99% tahun 2008. Tertinggi di Kabupaten Teluk Wondama (87,72%) dan terendah Kabupaten Sorong Selatan (43,24%).APK SLTA/MA terus meningkat dari tahun 2008 sebesar 57,25% menjadi 62,04% di tahun 2009 dan 72,07% di tahun 2010.

g.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) SD/MI mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 26,24% sementara pendidikan tinggi (SLTA keatas) sebesar 32,95% dengan rincian 24,59% berpendidikan SLTA/sederajat dan 8,36% berpendidikan perguruan tinggi. Meningkat 1,54% dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009. Menandakan terdapat perbaikan kualitas pendidikan dengan menurunnya persentase pendidikan rendah dan meningkatnya persentase pendidikan tinggi. Kota Sorong dengan tingkat pendidikan tertinggi dan Kabupaten Tambrauw yang terendah.

37

2.

Kesehatan a.

Angka rata-rata anak lahir hidup tahun 2010 sebesar 2,55 dan angka rata-rata anak masih hidup sebesar 2,39%.

b.

Secara umum Angka Harapan Hidup (AHH) di masing-masing daerah mengalami kemajuan. di tahun 2010 AHH Papua Barat mencapai 68,51 pertahun. AHH tertinggi di Kota Sorong sebesar 71,95pertahun dan terendah di Kabupaten Tambrauw sebesar 66,51pertahun. Tahun 2009-2010 AHH mengalami kemajuan 0,31pertahun. Peningkatan tertinggi di Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong sebesar 0.42 pertahun dan terendah di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 0,17 pertahun.

c.

Status gizi buruk pada Balita di Papua Barat tahun 2010 tercatat mencapai 9,1%, sedangkan gizi kurang mencapai 17,4%. Angka ini masih diatas angka nasional yang hanya mencapai 4,9% dan 13,1%. Gambar 2-13. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup di Provinsi PapuaBarat Angka Kematian Bayi

Angka Harapan Hidup

67.3 36

32.7

31.6

67.9

68.2 68.96

30.5

2006 2007 2008 2009 2010 3.

67.6

2006 2007 2008 2009 2010

Kemiskinan a.

Dilihat dari aspek ekonomi, jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2006 – 2010, meskipun sempat mengalami peningkatan sebesar dari 35,12% pada tahun 2008 menjadi 35,71% pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 0,59%. Bila dilihat perbandingan antara penduduk miskin dan tidak miskin pada tahun 2010 di Provinsi Papua Barat, jumlah penduduk tidak miskin adalah sebesar 65,12%, sedangkan penduduk miskin adalah sebesar 34,88% dengan persentase penduduk miskin kota sebesar 1,32% dan penduduk miskin Kampung sebesar 33,56%.

b.

Penurunan angka kemiskinan di perKampungan pada tahun 2009 sebesar 44,71% menjadi 43,48% di Tahun 2010 sedangkan angka kemiskinan di perkotaan naik dari 5,22% menjadi 5,73%.

38

Gambar 2-14. Perbandingan Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Berdasarkan Status Kemiskinan Tahun 2010 Penduduk Tidak Miskin, 65.12%

Penduduk Miskin (Desa), 33.56%

c.

41.34 39.31 35.12

Penduduk Miskin (Kota), 1.32%

35.71

34.88 31.92

% Penduduk Miskin

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, dan Maybrat memiliki angka kemiskinan

diatas

40%

sehingga

membutuhkan

effort

yg

sangat

besar

untuk

penanggulangannya. Diduga karena wilayahnya yang terbilang cukup terisolir sehingga tingginya biaya transportasi dalam pengadaan kebutuhan barang dan jasa. d.

Garis kemiskinan Provinsi Papua Barat tahun 2010 sebesar 294.727 Rupiah per kapita per bulan, terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar 237.147 rupiah dan garis kemiskinan non makanan sebesar 57.580 Rupiah. Kontribusi garis kemiskinan makanan terthadap garis kemiskinan sebesr 80,46%. Dibandingkan tahun 2009, garis kemiskinan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 6,24%. Kenaikan garis kemiskinan di perkotaan (4,74%) lebih rendah daripada kenaikan garis kemiskinan di perKampungan (6,74%).

e.

Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 10,47% di tahun 2010 menjadi 8,78% di tahun 2011.

f.

Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan dari 4,30% menjadi 3,43% di tahun 2010.

g.

Penurunan kedua indeks kemiskinan mengandung makna bahwa kondisi kemiskinan di Papua Barat semakin membaik. Artinya rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat dan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin semakin rendah.

4.

Kesempatan Kerja a.

Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2010 mencapai 13,54% dan laju pertumbuhan kesempatan kerja sebesar 0,65%, elastisitas kesempatan kerja Papua Barat hanya mencapai 0,05%. Artinya bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1% hanya akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,05% 39

b.

Angkatan kerja tahun 2010 meningkat menjadi 342.888 orang dari 330.121 orang di tahun 2009 dan 319.675 orang di tahun 2008. Pada periode 2008-2010, peningkatan angkatan kerja diikuti oleh peningkatan penduduk yang bekerja namun jumlah penduduk yang menganggur justru juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari 295.223 orang di tahun 2008 menjadi 316.547 orang di tahun 2010. Sementara jumlah penganggur meningkat dari 24.452 orang di tahun 2008 menjadi 26.341 orang di tahun 2010.

2.3

Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Secara umum penjelasan mengenai pelayanan umum terbagi kedalam dua urusan pokok yang terkait dengan layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan a.

Pada tahun 2010, Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun mencapai 94,04%, usia 13-15 tahun menurun menjadi 89,95%, usia 16-18 tahun mencapai 58,98%, dan untuk usia 19-24 hanya mencapai 14,45%.

b.

Rasio Siswa/Guru: Untuk jenjang pendidikan SD, rasio siswa/guru pada tahun 2007 mencapai 22 siswa, pada tahun 2008 mencapai 20 siswa, pada tahun 2009 mencapai 21 siswa, dan pada tahun 2010 mencapai 20 siswa.

c.

Untuk jenjang pendidikan SLTP, rasio siswa/guru pada tahun 2007 mencapai 10 siswa, pada tahun 2008 mencapai 9 siswa, pada tahun 2009 mencapai 11 siswa, dan pada tahun 2010 mencapai 14 siswa.

d.

Untuk jenjang pendidikan SLTA, rasio siswa/guru pada tahun 2007 mencapai 13 siswa, pada tahun 2008 mencapai 13 siswa, pada tahun 2009 mencapai 12 siswa, dan pada tahun 2010 mencapai 13 siswa.

e.

Untuk jenjang pendidikan SD, rasio siswa/kelas pada tahun 2007 mencapai 23 siswa per kelas, pada tahun 2008 mencapai 23 siswa per kelas, pada tahun 2009 mencapai 30 siswa per kelas, dan pada tahun 2010 mencapai 25 siswa per kelas.

f.

Untuk jenjang pendidikan SLTP, rasio siswa/kelas pada tahun 2007 mencapai 36 siswa per kelas, pada tahun 2008 mencapai 27 siswa per kelas, pada tahun 2009 mencapai 33 siswa 40

per kelas, dan pada tahun 2010 mencapai 33 siswa per kelas. g.

Untuk jenjang pendidikan SLTA, rasio siswa/kelas pada tahun 2007 mencapai 32 siswa, pada tahun 2008 mencapai 33 siswa, pada tahun 2009 mencapai 33 siswa, dan pada tahun 2010 mencapai 32 siswa.

h.

Rasio kelas/sekolah pada jenjang pendidikan SD bernilai 5,59 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 rasio kelas/sekolah menurun menjadi 4,03. Namun pada tahun 2010 rasio tersebut meningkat menjadi 6,15.

i.

Rasio kelas/sekolah pada jenjang pendidikan SLTP bernilai 7,34 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 rasio kelas/sekolah menurun menjadi 5,87. Namun pada tahun 2010 rasio tersebut meningkat menjadi 6,84.

j.

Rasio kelas/sekolah pada jenjang pendidikan SLTA bernilai 10,26 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 rasio kelas/sekolah menurun menjadi 9,64. Pada tahun 2010 rasio tersebut menurun menjadi 9,57.

2.

Kesehatan a.

Pada tahun 2010 di Provinsi Papua Barat terdapat 110 Puskesmas, 367 Puskesmas Pembantu, 145 Puskesmas Keliling, dan 297 Puskesmas Polindes. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Barat yang paling banyak di Kabupaten Manokwari jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu terdapat 22 Puskesmas, 84 Puskesmas Pembantu, 19 Puskesmas Keliling, dan 74 Unit Poliklinik Kampung.

b.

Jika diamati dari jumlah penduduk, dapat dikatakan bahwa 14 Rumah Sakit yang ada di Provinsi Papua Barat tahun 2010 melayani 760.433 penduduk. Hal ini berarti satu rumah sakit melayani sekitar 54.316 penduduk.

c.

Jika diperhatikan dari jumlah penduduk Provinsi Papua Barattahun 2010 dan jumlah dokter yang tersedia, maka rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 4.045 atau dengan kata lain satu dokter rata-rata melayani 4.045 orang. Faktanya pada tahun 2010 jumlah dokter telah meningkat dan distribusinya telah tersebar dengan alokasi yang lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio 5.026 pada tahun 2009. Artinya terjadi coverage yang lebih baik dalam hal tertanganinya penduduk dengan peningkatan jumlah dokter. Rasio penduduk terhadap dokter tertinggi berada di Kota Sorong yaitu sebesar 9.531 penduduk dan yang terkecil berada di Kabupaten Teluk Wondama dengan rasio sebesar 1.645 penduduk per seorang dokter.

41

Gambar 2-15. Cakupan Layanan Kesehatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2009

Cakupan puskesmas

Cakupan puskesmas pembantu

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 70.15% 68.18%

58.46%

58.46% 55.99%

60.43% 57.83%

50.58% 27.76%

27.76%

27.70% 26.22%

2006

2007

2008

2009

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

3.

Lingkungan Hidup Perkembangan akses penduduk di Provinsi Papua Barat terhadap air bersih pada tahun 20082010 menunjukkan peningkatan. Peningkatan konsumsi air bersih untuk air minum dari 42,81 persen pada tahun 2008 menjadi 49,20 pada tahun 2009, dan 53,11 pada tahun 2011. Akses air bersih tertinggi pada tahun 2010 di Kota Sorong yaitu 78,44 % dan terendah di Kabupaten Maybrat yaitu sebesar 9,76 %.

4.

Sarana dan Prasarana Umum a.

Jaringan Jalan i.

Infrastruktur utama yang berperan penting dalam aspek daya saing daerah merupakan sarana dan prasarana yang terkait dengan sistem transportasi. Wilayah Papua Barat secara regional sangat bergantung kepada moda transportasi udara yang menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

ii.

Selain keberadaan transportasi udara, moda transportasi laut dan darat ikut berperan dalam pengembangan wilayah Papua Barat. Untuk wilayah laut, keberadaan pelabuhan sebagai simpul pengangkut orang maupun barang tersebar menjadi tiga pelabuhan utama. Untuk Pelabuhan internasional wilayah Papua Barat terdapat di Kota Sorong, sedangkan dua pelabuhan utama lainnya merupakan pelabuhan nasonal di wilayah Manokwari dan Kaimana.

iii.

Berbeda dengan kedua jenis transportasi sebelumnya, salah satu kunci pencapaian transportasi darat terlihat dari perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang menunjukan angka perbandingan 1:0.077 pada tahun 2006. Angka ini berarti setiap satu kendaraan dilayani oleh jalan dengan panjang 0,077 km. Peningkatan pada sektor ini terjadi hingga menunjukan angka perbandingan 1:0,101 42

pada tahun 2009. Gambar 2-16. Rencana Jaringan Transportasi Provinsi Papua Barat

Sumber: Draft RTRW Provinsi Papua Barat.

Gambar 2-17. Kondisi Jalan Strategis di Provinsi Papua Barat

43

Sumber: Laporan Indikasi Program Pengembangan Infrastruktur Provinsi Papua Barat, 2009

b.

Jaringan Irigasi i. Banyaknya sungai besar yang mengalir di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat dan beberapa danau cukup menguntungkan dalam upaya penyediaan air bersih. Persentase sumber air bersih berasal dari sungai mencapai 54,6%, mata air 45,3% dan sumber lainnya 0,1%1. Namun tetap saja hal tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih penduduk sampai ke rumah tangga di daerah-daerah terpencil karena keterbatasan kapabilitas untuk menjangkau dari sumber air. Adanya keterbatasan ini menuntut perlu dicari alternatif lokasi lain yang dapat dijadikan sebagai catchment area/waduk guna dapat menampung air sungai. ii. Sebagian besar wilayah memakai sistem pompa dan sistem gravitasi. Sistem pompa dilakukan pada sumber pengambilan air (water intake) ke rumah pompa (water treatment plant). Sedangkan dengan sistem gravitasi, air cukup dialirkan dari sumber atau unit produksi ke unit/blok distribusi reservoir. Untuk mengetahui rencana dan realisasi saluran irigasi Provinsi Papua Barat pada tahun 2009, dapat dilihat pada Tabel 2-3 berikut.

iii. Pengadaan saluran irigasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian terus diupayakan pemenuhannya mencapai target yang telah ditetapkan. Hingga saat ini baru dilakukan proses pembangunan saluran irigasi seluas 9.929 Ha, jauh dibawah target realisasi seluas 28.651 Ha. Tabel 2-10. Rencana dan Realisasi Saluran Irigasi Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Rencana (Ha) Kab. Manokwari

Realisasi (Ha)

Hambatan

Produksi (ton/Ha)

12,666

5,100

Pembebasan lahan/keterbatasan dana

20.80

Kab. Teluk Bintuni

2,500

450


6.00

Kab. Sorong

9,104

2,413


44.85

250

155


8.60

Kab. Fakfak

1,431

1,431


6.25

Kab. Sorong Selatan

1,500

300


2.65

Kab. Teluk Wondama

1,200

80


6.00

28,651

9,929

Kab. Raja Ampat

Total

95.15

Sumber:Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, 2009

1 Papua Barat Dalam Angka 2009 44

c.

Pada tahun 2010 di Provinsi Papua Barat terdapat 734 masjid, 1.531 gereja protestan, 163 gereja katholik, 46 pura, 5 vihara, dan 1 kelenteng. Secara total terdapat 2.479 tempat peribadatan di Provinsi Papua Barat

5.

Rumah Tinggal Bersanitasi a.

Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri, pembuangan akhir tinja, dan jenis kloset angsa selama tahun 2009-2010 mengalami peningkatan. Rumah tangga yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan yaitu sebesar 59,48% tahun 2009 menjadi 61,07 pada tahun 2010.

b.

Rumah tangga yang memiliki TPAT septik Tank/SPAL mengalami peningkatan yaitu sebesar 55,09% tahun 2009 menjadi 63,76 pada tahun 2010.Rumah tangga yang memiliki kloset leher angsa mengalami peningkatan yaitu sebesar 46,04% tahun 2009 menjadi 66,35 pada tahun 2010. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB pada periode 20092010 mengalami penurunan dari 17,16 menjadi 15,3

6.

Persampahan Persampahan belum betul-betul dikelola secara terpadu di Provinsi Papua Barat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya dimiliki oleh Kabupaten Sorong tepatnya di Distrik Makbon. Persampahan di Kota Sorong di Klasaman sudah tidak layak karena sangat dekat dengan pemukiman dan dikhawatirkan akan terjadi pencemaran air tanah di pemukiman masyarakat pada saat musim hujan (system open dumping). sedangkan di wilayah lainnya, pengelolaan sampah dilakukan secara individual oleh masing-masing rumah tangga atau instansi, biasanya dengan cara ditimbun, dibakar, atau bahkan dibuang ke sungai atau laut. Hingga saat ini memang dianggap belum menumbulkan masalah karena jumlahnya belum signifikan, namun bukan berarti tidak perlu diperbaiki dan dikelola secara terpadu.

7.

Rumah Layak Huni a.

Terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki tempat tinggal yang layak huni pada tahun 2008-2010 berdasarkan empat indikator rumah layak huni.

b.

Persentase rumah tangga yang memiliki lantai bukan tanah meningkat dari 91,08 pada tahun 2008, 91,6 pada tahun 2009, dan 93,02 pada tahun 2010.

c.

Persentase rumah tangga yang memiliki atap layak (tidak beratap dedaunan) meningkat dari 90,64 pada tahun 2008, 93,6 pada tahun 2009, dan 94,85 pada tahun 2010.

d.

Persentase rumah tangga yang memiliki dinding permanen meningkat dari 51,34 pada tahun 2008, 52,27 pada tahun 2009, dan 56,68 pada tahun 2010.

e.

Persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita < 10m2 menurun dari 43,26 45

pada tahun 2008, 38,36 pada tahun 2009, dan 39,86 pada tahun 2010.

Gambar2-18. Kelayakan Rumah di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Rumah Tangga Tahun 2007-2010

2007 2008

93.02%

94.85%

56.68% 91.60%

90.10%

93.60%

52.27%

91.08%

51.34% 43.14%

Berlantai layak

Berdinding layak

61.07%

92.40% 87.01%

Atap layak

59.49%

2009 2010

45.52% 52.69%

Bersanitasi baik

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2011

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1.

Penanaman Modal a.

Jumlah proyek dengan fasilitas PMDN di Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 sebanyak 40 proyek. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2008 dan 2009 dengan jumlah proyek sebanyak 41 proyek.

b.

Jumlah proyek dengan fasilitas PMA di Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 sebanyak 61 proyek. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2008 dan 2009 dengan jumlah proyek sebanyak 49 dan 58 proyek.

c.

Realisasi nilai investasi dengan fasilitas PMDN di Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 sebesar 1.185.429 juta rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 967.478 juta rupiah.

d.

Realisasi nilai investasi dengan fasilitas PMA di Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 sebesar 98,459 juta rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2007 yaitu sebesar 78.360 juta rupiah.

46

2.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Koperasi terus tumbuh dengan persentase pertumbuhan hampir mencapai 40%. Pada tahun 2008 sejumlah 916 unit Koperasi kemudian tumbuh menjadi 967 unit sampai dengan tahun 2010 menjadi 1.257 unit dengan 701 unit Koperasi aktif dan 556 Koperasi tidak aktif yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

3.

Ketenagakerjaan a.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Papua Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2007-2009. TPAK tahun 2010 meningkat menjadi 69,29% dari kondisi tahun 2009 dan 2008 yakni 68,52% dan 68,15%.

b.

TPAK tertinggi tahun 2010 dicapai oleh Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 78,78%, sementara TPAK terendah berada di Kabupaten Fakfak yaitu hanya mencapai 54,00%.

c.

Jumlah penganggur tahun 2010 meningkat menjadi 26.341 orang dari sebelumnya sebanyak 24.452 orang pada tahun 2008. Sebanyak 32,90% penduduk yang bekerja termasuk kedalam setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran mencapai 30,37%. Umumnya setengah pengangguran

mempunyai produktivitas yang rendah, oleh karena itu perlu

dicermati dalammelihat jumlah penduduk yang bekerja, sebab dapat terjadi absolut penduduk yang bekerja tinggi namun ternyata masih tercakup didalamnya setengah pengangguran dalam jumlah yang tinggi. d.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun2010. TPT meningkat dari 7,65% di tahun 2008 menjadi 7,68% di tahun 2010.

2.4

Aspek Daya Saing Daerah 1.

Kemampuan Ekonomi Daerah a.

Meskipun proporsi konsumsi rumah tangga terhadap komoditi makanan masih cukup dominan tetapi persentasenya menunjukkan penurunan selama tahun 2008-2009. Peningkatan proporsi konsumsi non makanan berimbas pada peningkatan pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

b.

Pada tahun 2008 proporsi konsumsi makanan oleh penduduk Papua Barat mendekati 60%, tetapi pada tahun 2009 persentasenya berkurang menjadi 55,84%.

c.

Proporsi konsumsi non makanan meningkat dari 41,21% pada tahun 2005 menjadi 44,07% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 menjadi 52,33%. 47

d.

Kondisi perumahan tahun 2010 di Papua Barat secara umum mengalami perbaikan kualitas dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010 di Papua Barat secara umum mengalami perbaikan kualitas dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010, hampir duapertiga rumah tangga telah memiliki rumah dengan status milik sendiri sebesar 63,67%. Sedangkan untuk status sewa 9,84%, kontrak 4,66% dan lainnya (dinas, bebas sewa, milik keluarga, lainnya) 21,83%

e.

Nilai Tukar Petani (NTP) Papua Barat tahun 2011 (s/d September) sebesar 103,23% lebih tinggi dibandingkan NTP 2010 sebesar 103,05%.

2.

Fasilitas Wilayah / Infrastruktur a.

Aksesibilitas i. Salah satu program pendukung percepatan pembangunan Papua Barat yang diamanahkan

dalam

Perpres

Nomor

65

Tahun

2011

tentang

Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah Program Pengembangan Infrastruktur Dasar. Selama ini belum seluruhnya Kabupaten/Kota belum terhubung dengan jalan darat. Sebagian pembangunan jalan sedang dilakukan, meskipun sebagian kabupaten telah terhubung namun belum dibuka untuk umum. Dengan masih terbatasnya akses perhubungan lewat darat, sebagian besar orang memanfaatkan fasilitas perhubungan melalui laut dan udara.

ii. Panjang jalan di Papua Barat tahun 2010 sepanjang 5.729,22 Km. Kondisi ini mengalami perbaikan dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sepanjang 5.400,71 Km. Kondisi panjang jalan tersebut terbagi menjadi 412,31 Km (7,20%) jalan negara; 938,48 Km (76,42%) adalah jalan kabupaten. Sedangkan menurut jenis permukaannya terbagi menjadi 1.328,49 Km (23,19%) jalan aspal; 1.639,25 Km (28,61%) jalan dengan permukaan kerikil; 2.222,13 Km (38,79%) jalan dengan permukaan tanah; dan 539,35 Km (9,41%) jalan dengan permukaan lainnya. iii. Pada tahun 2008 jumlah penumpang kapal datang 281.200 orang dan berangkat 277.700 orang dengan jumlah armada 880 kapal. Di tahun 2010 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 237.200 orang yang datang dan 252.900 orang yang berangkat dengan jumlah armada yang juga menurun menjadi 669 unit. iv. Jumlah penumpang pesawat udara cenderung memiliki tren meningkat signifikan selama 2008-2010. Jumlah penumpang datang mencapai 334.700 orang dengan jumlah penerbangan 11.656 dan berangkat 349.200 orang dengan jumlah penerbangan 11.820 kali di tahun 2010. Rata-rata penumpang pesawat untuk debarkasi 29 orang dan untuk embarkasi 30 orang. 48

3.

Penataan Ruang Sampai dengan tahun 2011, belum ada RTRW baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (yang sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) yang sudah dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga upaya pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian

penataan ruang pun belum optimal. Belum dapat diketahui berapa persen

ketaatan wilayah terhadap RTRWnya. 4.

Fasilitas Keuangan dan Perbankan Jumlah kantor bank di Provinsi Papua Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2007 yang hanya 49 unit (5 unit bank swasta nasional, 44 unit bank persero dan pemerintah) menjadi 67 unit kantor bank (13 unit bank swasta nasional, 54 unit bank persero dan pemerintah).

5.

Fasilitas Air Bersih Persentase terbesar rumah tangga pengguna air bersih memiliki sendiri fasilitasnya, sebesar 49,02%. Meningkat dari kondisi tahun 2009 yaitu sebesar 46,65% dari total rumah. Sementara 25,33% menggunakan air bersih secara bersama dan 16,73% masih menggunakan fasilitas umum. 8,92% tidak memiliki akses terhadap air bersih.

6.

Fasilitas Energi Listrik Rumah tangga di Papua Barat hanya 57,67% yang menggunakan listrik PLN. Belum seluruh Kampungdi Papua Barat teraliri listrik dan belum seluruh Kabupaten mendapatkan pasokan listrik 24 jam dalam sehari. Masyarakat yang tidak teraliri listrik 24 jam biasanya menggunakan genset. Untuk Kampung-Kampung yang tidak teraliri listrik, terutama di daerah yang jauh dari ibukota Kabupaten umumnya menggunakan pelita/senter/obor/lainnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan jenis penerangan tersebut mencapai 17,83%. Kondisi penggunaan energi listrik terutama yang memanfaatkan listrik negara (PLN) masih belum maksimal. Belum seluruh Kabupaten mendapatkan pasokan listrik 24 jam, seperti contohnya di Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, dan Maybrat. Hanya 32,37% Kampungsaja yang telah terjangkau layanan PLN. Sulitnya kondisi geografis dan terbatasnya ketersediaan energi listrik menjadi penyebab belum meratanya pasokan listrik. Dari total 168.000 rumah tangga di Papua Barat, hanya 80.421 rumah tangga yang terdaftar sebagai pelanggan PLN.

49

Gambar 2-19. Cakupan Pelayanan Listrik dan Air Bersih Pada Perkampungan

89.47%

89.13%

86.04%

70.28% 53.41% 25.86%

2007

Cakupan pelayanan listrik pada kampung

2008

2009

Cakupan pelayanan air bersih pada kampung

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, 2009

7.

Fasilitas Telekomunikasi a.

Untuk jaringan telekomunikasi di Provinsi Papua Barat berkembang pesat melalui pelayanan provider telepon selular yang mulai mengembangkan jaringan paling tidak di kawasan perkotaan ataupun ibukota setiap Distrik di masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk di kawasan perkampungan, penggunaan telepon satelit masih diandalkan.

b.

Telekomunikasi menggunakan jaringan internet juga berkembang cukup pesat meskipun hanya di kawasan perkotaan dengan layanan gabungan dari provider telepon seluler maupun dari PT.Telkom sebagai perusahaan negara yang menangani masalah penyediaan layanan komunikasi.Untuk sistem jaringan nirkabel untuk internet, belum dikembangkan secara umum dan gratis dari pemerintah. Namun di banyak tempat umum, sudah mulai disediakan dengan jenis dan ketentuan layanan yang berbeda-beda dan sebagian besar bersifat komersil.

c.

Kantor Pos juga masih diandalkan oleh masyarakat baik untuk pengiriman surat/dokumen dan barang. Kantor Pos besar hanya terdapat di dua wilayah yaitu Kota Sorong dan Manokwari sementara Kantor Pos Pembantu terdapat di semua wilayah kecuali Kabupaten Raja Ampat. Kebutuhan pos di Raja Ampat dipenuhi oleh Rumah Pos dan Kantor Pos Kampung.

8.

Iklim Investasi a.

Kondisi investasi di Papua Barat menunjukan kecenderungan yang terus membaik. Peningkatan jumlah proyek yang dijalankan memberikan gambaran meningkatnya kepercayaan publik dalam menanamkan modal yang dimilikinya. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun asing atau luar negeri secara jumlah memang mengalami peningkatan, namun secara nilai tidak terlalu meningkat.

50

Tabel 2-11. Kondisi Investasi Provinsi Papua Barat Realisasi Dalam Negeri Tahun

Jumlah Proyek

Nilai Investasi (dalam juta rupiah)

Realisasi Asing Jumlah Proyek

Nilai Investasi (dalam ribu USD)

2010

40

1.185.429

61

98.459

2009

41

967.468

58

98.459

2008

41

967.468

49

98.459

2007

38

967.468

26

78.360

2006

35

967.468

28

78.360

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

b.

Di Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 telah terjadi 89 kasus kriminal. 74 kasus atau sekitar 83,1% diantaranya telah ditangani oleh pihak yang berwenang. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus pencurian kendaraan bermotor yaitu sebanyak 15 kasus (16,85%). Kasus yang paling sedikit terjadi adalah kasus pemerkosaan yaitu sebanyak 1 kali (1,12%). Tidak ada kasus kejahatan terhadap kepala negara.

9.

Sumber Daya Manusia a.

Dilihat dari latar belakang pendidikan, persentase penduduk yang bekerja ternyata sebagian besar berpendidikan rendah. Sebesar 49,16% penduduk yang bekerja 26,91% belum bersekolah/tidak tamat SD dan 22,25% tamat SD. 18,32% tamat SLTA. Hanya 9,50% yang berijazah perguruan tinggi.

b.

Kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut. IPM di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2010 adalah 69,15.Meningkat dari kurun waktu tahun 2007 – 2009, yaitu sebesar 67, 28 pada tahun 2007, pada tahun 2008 sebesar 67,95 dan pada tahun 2009 sebesar 68,58. Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IPM terbesar di Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 adalah Kota Sorong, yaitu sebesar 76,84 diikuti oleh Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana dengan masingmasing nilai IPM sebesar 70,8 dan 69,8, sedangkan nilai IPM terendah terdapat di Kabupaten Tambrauw yaitu sebesar 49,12.

51

Gambar 2-20.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat dan Perkembangannya

77.18

Kota Sorong

69.15

70.13

Kaimana

68.5

Sorong

68.58 67.95

Manokwari

67.19

Teluk Bintuni

66.58 66.31

Sorong Selatan

67.28

66

Maybrat

IPM Papua Barat 2007

71.46

Fak-Fak

2008

2009

2010

Teluk Wondama

65.76

Raja Ampat

64.58

Tambrauw

50.51

Sumber: Buku IPM Provinsi Papua Barat 201.

2.5

Sebagian Capaian Bidang/Sektor di Provinsi Papua Barat Tahun 2011

2.5.1.

Kehutanan

Berbeda halnya dengan bidang transmigrasi, di bidang kehutanan berbagai upaya rehabilitasi telah digalakan terutama pada kawasan hutan dan lahan mangrove guna meningkatkan daya dukung lahan. Capaian bidang kehutanan dalam 5 tahun terakhir diantaranya adalah sebagai berikut: 

Terlaksananya kegiatan pemantapan keamanan dalam negeri dan konservasi sumber daya alam melalui operasi pengamanan hutan gabungan terpusat.



Inventarisasi daerah rawan kebakaran hutan di wilayah Provinsi Papua Barat.



Penataan batas sementara dan pembuatan trayek batas hutan lindung terutama pada wilayah Distrik Ayamaru, Kebar, Batanta Timur, Batanta Barat, dan hutan lindung pada kawasan Pulau Gam.



Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengusahaan hutan melalui monitoring ke lapangan baik yang merupakan kegiatan rutin maupun yang berdasarkan pada laporan Dinas Kehutanan Kabupaten.



Mempertahankan luasan lahan konservasi sebesar 1,7 juta hektar pada tahun 2009.



Merehabilitasikan sekitar 48.385,47 hektar lahan kritis dari 1.785.441,79 hektar lahan kritis dalam kawasan hutan.



Mempertahankan kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat maupun lembaga donor sehubungan dengan program kehutanan berbasis masyarakat.

2.5.2.

Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas pula dari upaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 52

hingga saat ini telah terealisasi 2 unit bina dengan jumlah 450 Kepala Keluarga di wilayah Manokwari dan Teluk Wondama. Pembangunan tersebut dibarengi oleh pelaksanaan forum komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian sebagai bagian dari pengembangan masyarakat. Capaian bidang transmigrasi di Provinsi Papua Barat diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi terutama pada wilayah Kabupaten Manokwari dan Teluk Wondama yang terealisasi sebanyak 2 UPT terdiri dari 450 Kepala Keluarga (KK);



Terlaksananya forum komunikasi, informasi, dan edukasi ketransmigrasian selama 2 tahun pada suatu wilayah;



Koordinasi dan konsultasi teknis pembinaan pembangunan dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi dengan Ditjen P2KT/ P2MKT Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;



Pembinaan Kampung Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama terhadap 200 KK;



Pembinaan Kampung Transmigrasi Kabupaten Manokwari terhadap 200 KK (Tahun 2010).

2.5.3.

Pendidikan

Sub-Bidang Akses dan Pemerataan Pendidikan 

Peningkatan partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan.



Pemberian beasiswa berprestasi kepada 10 orang siswa-siswi berprestasi untuk kuliah di China dan Jerman.



Pengembangan ICT di Kabupaten Manokwari dan Sorong dengan memanfaatkan jejaring pendidikan nasional guna mencanangkan schoolnet untuk 40 sekolah yang akan berakses internet dan intranet.



Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Papua Barat dari 88,55 persen pada tahun 2006, menjadi 92,34 pada tahun 2009.

Sub-Bidang Mutu, Daya Saing, dan Relevansi Pendidikan 

Peningkatan nilai rata-rata standar kompentensi kelulusan jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat (UASBN) dari 5,8 pada tahun 2009, menjadi 6,51 pada tahun 2010.



Peningkatan nilai rata-rata standar kompentensi kelulusan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat (UNAS) dari 6,7 pada tahun 2009, menjadi 6,89 pada tahun 2010.



Nilai rata-rata standar kompentensi kelulusan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat (UNAS) sebesar 7,01 pada tahun 2010.



Penurunan angka putus sekolah jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajatnya dari 3,5 persen pada tahun 2008, menjadi 1,21 persen pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik 53

Provinsi Papua Barat). 

Penurunan angka putus sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajatnya dari 8,3 persen pada tahun 2008, menjadi 2,89 persen pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat).



Penurunan angka putus sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajatnya dari 16,51 persen pada tahun 2008, menjadi 11,97 persen pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat).



Peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari 7,2 tahun pada tahun 2006, menjadi 8,01 tahun pada tahun 2009.



Perbaikan kualifikasi guru untuk tingkat PAUD dengan mayoritas merupakan lulusan SMA sebesar 43,18 persen.



Perbaikan kualifikasi guru untuk tingkat SD dengan mayoritas merupakan lulusan SMA sebesar 43,24 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat).



Perbaikan kualifikasi guru untuk tingkat SMP dengan mayoritas merupakan lulusan S1 sebesar 37,25 persen dari seluruh tenaga pendidik tingkat SMP (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat).



Perbaikan kualifikasi guru untuk tingkat SMA dengan mayoritas merupakan lulusan S1 berjumlah 943 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat).



Peningkatan kepemilikan perpustakaan pada setiap jenjang pendidikan.

(Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat) Sub-Bidang Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program bidang pendidikan dalam kurun waktu 6 bulan sekali.



Pembangunan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Provinsi Papua Barat.



Sertifikasi guru perjenjang yang mencapai angka 447 untuk tingkat Sekolah Dasar, 276 untuk Sekolah Menengah Pertama, 125 untuk Sekolah Menengah Atas dan 58 untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan.



Perbaikan angka putus sekolah dan mengulang sekolah di Provinsi Papua Barat

Capaian Kinerja Sektor Kesehatan Sub-Bidang Pelayanan Kesehatan 

Peningkatan usia harapan hidup Provinsi Papua Barat dari 67,3 tahun pada tahun 2006 menjadi 68,2 tahun pada tahun 2009 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat).



Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk di Provinsi Papua Barat sebesar 26,5% (riset kesehatan dasar, 2010).



Prevalensi Balita pendek dan sangat pendek di Provinsi Papua Barat sebesar 49,2% (riset kesehatan dasar, 2010). 54



Prevalensi Balita kurus dan sangat kurus di Provinsi Papua Barat sebesar 11,5% (riset kesehatan dasar, 2010).



Prevalensi Balita gemuk di Provinsi Papua Barat sebesar 14,8% (riset kesehatan dasar, 2010).



Angka Kematian Bayi baru lahir di Provinsi Papua Barat sebesar 21 kematian per 1000 kelahiran hidup (Survei Demografi Kesehatan Indonesia, 2007).



Angka Kematian Bayi di Provinsi Papua Barat sebesar 36 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2006, menurun menjadi 30,5 kematian pada tahun 2009. (Survei Demografi Kesehatan Indonesia dan Badan Pusat Statistik, 2007-2010).



Angka Kematian Balita di Provinsi Papua Barat sebesar 62 kematian per 1000 kelahiran hidup (Survei Demografi Kesehatan Indonesia, 2007).



Angka Kematian Ibu di Provinsi Papua Barat sebesar 56 kematian per 1000 kelahiran hidup (Survei Demografi Kesehatan Indonesia, 2007).

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan 

Peningkatan jumlah Puskesmas sebanyak 76 unit pada tahun 2007 menjadi 105 unit pada tahun 2009 (Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat).



Rasio Puskesmas berbanding dengan 100.000 penduduk sebesar 14.



Peningkatan jumlah Rumah Sakit dari 10 unit pada tahun 2007 menjadi 13 unit pada tahun 2010.



Jumlah Rumah Tangga miskin yang menerima jaminan kesehatan meningkat menjadi 127.518.

Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 31,66, semakin mendekati target nasional sebesar 40 per 100.000 penduduk (tahun 2009).



Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 6,3, berada jauh dibawah target nasional sebesar 11 per 100.000 penduduk (tahun 2009).



Rasio Dokter Ahli per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 5,14, sementara target nasional sebesar 6 per 100.000 penduduk (tahun 2009).



Rasio tenaga Perawat (Sarjana, DIII, dan SPK) per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 201, diatas target nasional sebesar 117,5 per 100.000 penduduk (tahun 2009).



Rasio tenaga Apoteker (Kefarmasian) per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 3,97, berada jauh dibawah target nasional sebesar 10 per 100.000 penduduk (tahun 2009).



Rasio Tenaga Gizi per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 12,61, berada jauh dibawah target nasional sebesar 22 per 100.000 penduduk (tahun 2009).



Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 10,55, berada jauh dibawah target nasional sebesar 40 per 100.000 penduduk (tahun 2009).



Rasio Tenaga Sanitasi per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 5,76, sementara target nasional sebesar 40 per 100.000 penduduk (tahun 2009).



Rasio Tenaga Teknisi Medis per 100.000 penduduk di Provinsi Papua Barat sebesar 48,79 (tahun 55

2009). Sub-Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan 

Angka kesakitan DBD menunjukan perubahan dari 59 kasus, dengan 4 orang meninggal menjadi 309 kasus dengan 2 orang meninggal.



Anual Parasite Incidence (API) Provinsi Papua Barat adalah 82 positif Malaria per 1000 penduduk pada tahun 2008, menurun menjadi 64 positif malaria per 1000 penduduk pada tahun 2010.



Prevalensi pengidapan HIV/AIDS sebesar 1%.



Angka kematian Pneumoni Balita 4,8-3 per 1000 penduduk.



Angka kematian Balita akibat diare adalah 2,5 – 1,25 per 1000 penduduk.

56

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Hal yang berkaitan dengan penerimaan daerah secara jelas telah diatur dalam regulasi nasional yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Serangkaian perubahan tersebut mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada konsep money follow function yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang implikasinya dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Konsep itu sendiri mengandung 3 (tiga) elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya, yang meliputi: (1) secara ekonomis dapat meminimalisir input yang digunakan; (2) efisien mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal (output/input); (3) efektif mencapai target yang ditetapkan (outcome/output). Kinerja keuangan Provinsi Papua Barat pada periode sebelumnya dapat diukur dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode dimaksud. Berdasarkan data yang ada, menujukkan trend positif yang ditandai oleh meningkatnya realisasi Pendapatan Daerah. Namun apabila dicermati lebih mendalam, trend positif yang ditunjukan oleh kinerja pendapatan daerah didominasi oleh semakin meningkatnya perolehan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumber penerimaan Daerah dapat berasal dari berbagai macam sumber penerimaan yang secara garis besar dikelompokan menjadi tiga bagian yang terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan 57

Infrastruktur, serta Dana Penyesuaian. Gambar 3-1. Struktur Penerimaan Daerah Provinsi Papua Barat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan Daerah

Dana Perimbangan Pendapatan Lain yang Sah

Berdasarkan data yang ada, perkembangan keuangan daerah Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2011-2012 dari sisi realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami kenaikan akan tetapi kontribusi dana perimbangan dan pendapatan lain terutama dari dana terkait status Otonomi Khusus masih menjadi yang paling dominan dalam pemasukan Daerah. Minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran minimnya daya saing wilayah dan tingkat ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi. Kebijakan dan strategi khusus perlu diperhatikan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Distribusi persentase komponen pendapatan daerah secara keseluruhan terdistribusikan dengan proporsi sebagai berikut: Tabel 3-2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatanh Daerah Tahun 2011 – 2012 Provinsi Papua Barat No.

Uraian

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.1. 1. 1.1. 2.

Pajak daerah

Retribusi daerah

1.1.

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang

3.

dipisahkan

1.1. 4.

Lain-lain PAD yang sah

1.2.

Dana Perimbangan

1.2.

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan

1.

pajak

1.2. 2.

Dana alokasi umum

2008

2009

2010

2011

2012

(Rp)

(Rp)

3,385,707,354,738

66.640.510.000

67.076.900.000.

41.184.500.000.

.000

000

000

294.100.000.00

294.100.000.00

322.090.000.00

0

0

0

365,700.000.00

365,700.000.00

5.644.200.000.0

0

0

00

1.289.100.000. 000

s

3,939,327,152,609.8 8

16.35

98,962,042,000

155,916,595,419.00

57.55

80,050,000,000

123,414,840,000.00

54.17

1,490,000,000.00

922,000,000.00

- 38.12

4,386,860,000.00

8,809,755,419.00

100.82

13,035,182,000.00

22,770,000,000.00

74.68

1,332,510,408,788.

1,596,161,163,190.8

00

8

19.79

4.543.040.000.0 00

2.067.250.000.0 00

591,526,598,788.00

656,129,600,190.88

10.92

59.576.000.000

60.579.000.000

700,444,910,000.00

901,398,453,000.00

28.69

58

No. 1.2. 3.

1.3.

1.3. 1 1.3. 4

2008

Uraian

2009

Dana alokasi khusus

2010

595.760.000.00

605.790.000.00

0

0

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

2011

2012

(Rp)

(Rp)

40,538,900,000.00

38,633,110,000.00

1,954,234,903,950.

2,187,249,394,000.0

00

0

1,037,958,000.00

-

Sah -

Hibah

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

s

-

-

1.118.480.000.0

1.154.940.000.00

1,953,196,945,950.

2,187,249,394,000.0

00

0

00

0

- 4.70

11.92

(100.00)

11.98

Sumber: Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Tabel 3-2. Distribusi Persentase Realisasi Penerimaan DaerahProvinsi Papua Barat No.

Komponen Pendapatan

Tahun 2006

2007

2008

2009

1.

Pendapatan Asli Daerah

2,25%

4,77%

5,09%

2,61%

1.1

Pajak Daerah

1,11%

3,70%

4,43%

2,31%

1.2

Retribusi Daerah

0%

0,01%

0%

0,01%

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

1.4

Lain-Lain PAD yang Sah

2

Dana Perimbangan

3

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

0%

0%

0%

0%

1,14%

1,06%

0,66%

0,29%

95,89%

95,23%

57,01%

36,50%

1,86%

0,00%

37,90%

60,89%

Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat, 2009.

100,00%

Sedangkan, penjabaran kondisi perekonomian secara umum dan penerimaan daerah secara khusus yang terkait dengan pendanaan program maupun kegiatan sesuai dengan prinsip desentralisasi Fiskal di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan juga merupakan komponen paling dominan dalam Pendapatan Daerah yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu: Dana Bagi Hasil atau DBH, Dana Alokasi Umum atau DAU serta Dana Alokasi Khusus atau DAK. Komposisi ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan dilaksanakan dari tahun ketahun. a.

Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil sesungguhnya merupakan kontribusi Pemerintah Pusat kepada Daerah sebagai wujud dari kesatuan wilayah Nasional Repbulik Indonesia. Besaran Dana Bagi Hasil ini ditetapkan sesuai dengan tingkat pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi 59

Papua Barat. Tingginya besaran DBH sangat tergantung pada investasi yang terlaksana terkait pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah Papua Barat. Berdasarkan pengertian tersebut, besarnya alokasi DBH bagi wilayah Papua Barat sangat ditentukan sesuai kebijakan perekonomian khususnya dalam peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Adapun Dana Bagi Hasil itu sendiri terdiri dari klasifikasi sebagai berikut: i. Dana Bagi Hasil Pajak meliputi: Dana Bagi Hasil PBB, BPHTB, PPH dan Dana Bagi Hasil Cukai. Beberapa komponen DBH ini belum dilaksanakan di Papua Barat.

ii. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi: Dana Bagi Hasil Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan dan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Selama tahun 2008-2010, perkembangan alokasi pengeluaran transfer yang berasal dari DBH Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami kondisi yang tidak menentu. Perkembangan jumlah alokasi pada tahun 2008-2009 sangat berbeda dengan perubahan yang terjadi pada tahun 2009-2010. Penurunan penerimaan alokasi yang terjadi sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah secara umum di Papua Barat, berikut merupakan rincian perubahan yang terjadi. Tabel 3-1. Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi Papua Barat (Milyar Rupiah) Klasifikasi

Tahun 2008

2009

2010

DBH Sumber Daya Alam

382,63

2.617,70

1.130,90

DBH Pajak

906,47

1.925,34

936,35

1.289,10

4.543,04

2.067,25

Total DBH Sumber: Kementerian Keuangan, 2010

b. Dana Alokasi Umum (DAU) Prinsip dasar dari Dana Alokasi Umum atau DAU adalah merupakan upaya Pemerintah Pusat melakukan pemerataan kemampuan keuangan Daerah. Transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam bentuk DAU bermaksud menutupi kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang terjadi sebagai upaya perwujudan kemandirian Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat. Penetapan besaran DAU sendiri, didasari oleh ketersediaan data dasar celah fiskal yang dirumuskan hingga menjadi jumlah penentuan alokasi DAU bagi Provinsi Papua Barat. Oleh karenanya, secara tidak langsung intensifikasi besaran DAU ditentukan oleh mutu data dasar yang antara lain berupa: jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat harga, 60

kondisi sumber daya manusia, serta PDRB per kapita.Realisasi pengeluaran transfer dalam bentuk DAU dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun walaupun begitu jumlah realisasi penerimaan masih sangat jauh dibawah alokasi penerimaan yang ditetapkan pemerintah pusat. Tabel 3-2. Penerimaan Transfer Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2010 (Milyar Rupiah) TAHUN

ALOKASI PENERIMAAN2

REALISASIDAU3

2009

7.839,76

595,76

2010

3.418,07

605,79

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2010 dan BAKD Papua Barat, 2011

c.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus ini berasal dari Pendapatan APBN dan dialokasikan ke Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan kepentingan nasional. Kegiatan khusus yang dimaksud, memiliki kriteria kebutuhan khusus yang ditetapkan melalui peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut: 

Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.



Kebutuhan yang digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.



Kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumusan Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan pemahaman tersebut, pada dasarnya DAK ditujukan untuk tujuan spesifik yang telah tergambarkan berdasarkan kebutuhannya. Untuk wilayah Papua Barat sendiri, dalam tiga tahun terakhir memiliki jumlah DAK yang berubah-ubah. Menurunnya tingkat kebutuhan khusus yang ada di Papua Barat telah mendorong terjadinya perubahan besaran DAK yang ditransfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua Barat. Berikut merupakan gambaran pengalokasian Dana Alokasi Khusus atau DAK di Papua Barat: Tabel 3-3. Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua Barat (dalam Milyar Rupiah) Tahun 2009

AlokasiDAK

RealisasiDAK

1.195,07

68,58

2Alokasi meliputi Provinsi Dan Kabupaten/Kota se Papua Barat (sumber: Kementerian Keuangan RI Tahun 2011) 3 Realisasi hanya Provinsi Papua Barat saja (sumber: BAKD Provinsi Papua Barat, Agustus 2011)

61

2010

419,73

21,76

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2010 dan BAKD Papua Barat, 2011

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Daerah berdasarkan pungutan dana yang digunakan untuk memenuhi keperluan daerah membiayai kegiatannya sesuai dengan peraturan daerah yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, dan Penerimaan Lain-lain. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu jangka menengah kedepan diperkirakan akan terus meningkat. Prediksi peningkatan PAD tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan Laba Usaha Daerah yang berhubungan dengan pendapatan lain PAD. Tabel 3-4. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat(Jutaan Rupiah) NO

JENIS PENERIMAAN DAERAH

1

Pajak Daerah

2

Retribusi

3

Pendapatan Lain Jumlah

TAHUN 2007

2008

2009

2010

25.436,70

66.640,51

67.076,90

41.184,50

73,10

294,10

294,10

322,09

7.285,65

365,70

365,70

5.644,20

32.795,45

67.300,31

67.736,70

47.150,79

Sumber: Dispenda Papua Barat, 2010, dan Statistik Keuangan Daerah, 2009.

3. Penerimaan Lain yang Sah a.

Dana Otonomi Khusus ( Provinsi Papua Barat ) Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai daerah berkategori Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, menyebabkan diberikannya dana transfer berupa Dana Otonomi Khusus yang besarannya adalah 2 % dari Dana Alokasi Umum atau DAU Nasional. Peningkatan angka DAU Nasional dari tahun ke tahun ikut mendorong terjadinya peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk wilayah Papua Barat. Gambar 3-2

Realisasi Dana Otonomi Khusus Papua Barat

62

Milyar Rupiah

1200 1150 1100 1050 1000 950 900

Sumber: BAKD Papua Barat, Agustus 2011.

Penetapan Dana Otonomi Khusus terkait dengan total belanja Pemerintah Pusat yang pada tahun 2010 menunjukan angka Rp. 781,5 triliun atau sebesar 69, 40 % dari total belanja keseluruhan. Sementara itu, alokasi dana transfer ke Daerah pada tahun yang sama ditetapkan sebesar Rp. 344,6 triliun. bedasarkan besaran alokasi nasional dana transfer tersebut, komponen Dana Alokasi Umum atau DAU sebesar 57,73 %, dimana porsi Dana Otonomi Khusus adalah sebesar 2,7 % dari Dana Alokasi Umum. Kemudian dalam tahun 2011, porsi belanja Pemerintah Pusat menunjukan peningkatan menjadi sebesar Rp. 823, 6 triliun atau 68,52 % dari total belanja keseluruhan. sementara alokasi dana transfer ke Daerah sebesar Rp. 378,4 triliun dengan nilai DAU adalah sebesar 58,63 % dan selanjutnya Dana Otonomi Khusus Papua sebesar 2,72 % dari DAU yang tersedia.

Tabel 3-5. Posisi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (dalam Trilyun Rupiah) KLASIFIKASI

TAHUN 2010

2011

Total Belanja Pemerintah Pusat

781,50

823,60

Total Belanja Transfer Pusat ke Daerah

344,60

378,40

Persentase DAU dari total belanja transfer Pusat ke Daerah

57,73%

58,63%

Persentase Dana Otsus dari DAU

2,70%

2,72%

30%

30%

Persentase Alokasi Provinsi Papua Barat terhadap Dana Otsus

Sumber: Kementerian Keuangan RI, tahun 2010, Angka tahun 2011 adalah versi RAPBN 2011.

b. Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus Papua Barat. Realisasi alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus Papua Barat hingga saat ini belum menunjukan dampak pemanfaatan yang maksimal. Alokasi yang diusulkan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat ini, diupayakan pemanfaatannya dalam 63

beberapa kurun waktu mendatang guna meningkatkan kemampuan pembangunan infrastruktur. Untuk wilayah Papua Barat sendiri realisasi pada tahun 2010 menunjukan angka Rp. 600 Milyar Rupiah, meningkat Rp. 30,5 Milyar dibandingkan jumlah yang terealisasi pada tahun 2008. Berikut merupakan gambaran peningkatan jumlah realisasi dana tambahan infrastruktur yang terjadi.

Gambar 3-3. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat (dalam Milyar Rupiah)

Sumber: BAKD Provinsi Papua Barat, Agustus 2011

c.

Dana Penyesuaian Dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Daerah yang mengalami kekurangan anggaran DAU dan DBH sehubungan dengan komponen personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu bentuk dana penyesuaian keuangan. Penerimaan dana penyesuaian untuk wilayah Provinsi Papua Barat sendiri baru dirasakan pada tahun 2010 dengan besaran jumlah sebesar Rp. 64,05 milyar untuk Pemerintah Provinsi, dan Rp. 594,17 milyar untuk pemerintah Kabupaten/Kota. Penggunaan Dana Penyesuaian ini diarahkan untuk: 

Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD



Dana Tambahan Tunjangan Profesi Guru



Dana Insentif Daerah serta



Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )

d. Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan 64

Dana ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan atau program Kementerian dan Lembaga di Provinsi Papua Barat dengan nilai alokasi pada tahun 2011 sebesar Rp.3.094,37 Milyar (Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Jayapura, 2011). Sedangkan untuk jumlah besaran dana dekonsentrasi atau tugas perbantuan tahun-tahun sebelumnya masih merupakan satu gabungan alokasi dana dengan Provinsi Papua. 4. Skema Penerimaan Lain a.

Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri Sekalipun diijinkan oleh regulasi keuangan daerah, penerimaan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah dalam negeri belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, termasuk Kabupaten/Kota. Peluang pemanfaatan sumber penerimaan yang berasal dari pinjaman dan hibah dalam negeri masih memerlukan regulasi di tingkat Daerah. Oleh sebab itu, penerimaan ini masih lebih bersifat potensial dan belum effektif. Dalam periode 2012 - 2016, potensi ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal Papua Barat mengingat pendapatan daerah ini dapat berbentuk devisa, rupiah, barang atau jasa, serta pelatihan yang tidak perlu dibayarkan kembali.

b. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Jenis penerimaan yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan maupun Hasil Perusahaan Milik Daerah dalam wujud bentuk keuntungan usaha, bagian keuntungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD baik yang bersifat lembaga keuangan, nonkeuangan, maupun penyediaan pelayanan dasar hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi kontribusi nyata dapat diberikan sehubungan dengan rencana pengembangan BUMD Provinsi Papua Barat. Dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah kedepan tahun 2012-2016, peluang ini berusaha dihasilkan melalui perantara BUMD guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan Provinsi Papua Barat terutama terkait dengan pengadaan infrastruktur dasar wilayah. c.

Sumber Pendanaan Luar Negeri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dapat diusahakan masuknya dana dari mitra luar negeri dalam bentuk Pinjaman dan Hibah. Hak dan kewenangan melakukan Pinjaman Luar Negeri dan pengaliran Dana Hibah kepada Daerah ditetapkan melalui persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Besaran Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri diteruskan kepada Pemerintah Daerah hingga saat ini tidak tercatat dalam APBD Provinsi Papua Barat, akan tetapi 65

pemanfaatannya dirasakan secara nyata untuk kepentingan sebagai berikut : 1.

Hibah digunakan untuk membiayai program penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pembangunan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.

Sedangkan untuk pinjaman (yang diteruskan ke Daerah) diarahkan untuk pembangunan infrastruktur serta pembangunan berbagai program yang memiliki nilai strategis yang tinggi serta memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

5. Skema pendanaan khusus. Skema pendanaan khusus ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pembangunan sarana tertentu khususnya yang memiliki peluang pengembalian modal investasi dan dilaksanakan dalam bentuk Publik Private Partnership (PPP) atau Kerangka Pembiayaan Swasta. Untuk wilayah Papua Barat, dapat diusahakan pengembangan pola PPP dalam pemenuhan pengelolaan air bersih/air minum, pemenuhan kebutuhan listrik, dan sarana pelabuhan komersial. Diluar skema PPP, dapat diusahakan pendanaan melalui program kepedulian sosial dikalangan dunia usaha atau Corporate Social Responsibility (CSR). Pola seperti ini dilaksanakan sejalan dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di Papua Barat dengan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh, pelaksanaan skema CSR ini telah berjalan seiring dengan operasional BP Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.

66

3.1.2. Neraca Daerah Tabel 3-6. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 - 2011

538.796.181.431,86

1.134.862.630.270,38

2.042.066.129.869,69

3.333.281.577.007,42

4.005.940.483.297,95

Rata-rata Pertumbu han (%) 68,49%

ASET LANCAR

189.629.783.550,86

78.806.406.869,38

142.197.016.263,69

362.578.447.582,42

404.117.023.796,95

47,11%

1.1.1

Kas

188.253.783.625,86

75.865.371.054,38

131.502.834.234,69

358.977.892.215,42

398.982.993.830,95

49,44%

1.1.1.1

Kas di Kas Daerah

166.741.703.982,86

331.870.798.393,42

368.375.760.064,95

11,00%

27.043.952.214,00

30.607.233.766,00

13,18%

63.141.608,00

0,00

-100,00%

No.

Uraian

1

ASET

1.1

1.1.1.4

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek

1.1.2

1.1.1.2 1.1.1.3

2007

2008

21.438.979.643,00

2009

75.865.371.054,38

2010

131.502.834.234,69

73.100.000,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Piutang

0,00

993.512.432,00

56.146.909,00

240.508.364,00

5.134.029.966,00

756,22%

1.1.2.1

Piutang Pajak

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.1.2.2

Piutang Retribusi

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8

Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah Bagian lancar pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian lancar pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya Bagian lancar taguhan penjualan angsuran Bagian lancar tuntutan

0,00

0,00

0,00

67

No.

Uraian

2007

2008

2009

2010

Rata-rata Pertumbu han (%)

2011

perbendaharaan 1.1.2.9

Bagian lancar tuntutan ganti rugi

0,00

1.1.2.10

Piutang lainnya

0,00

993.512.432,00

1.1.3

Persediaan

1.375.999.925,00

1.2.

INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1

Investasi Non Permanen

1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3

Pinjaman kepada perusahaan negara Pinjaman kepada perusahaan daerah Pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi non permanen lainnya Investasi Permanen Penyertaan modal pemerintah daerah Penyertaan modal dalam proyek pembangunan Penyertaan modal perusahaan patungan

1.2.2.4

Investasi permanen lainnya

1.3

ASET TETAP

1.3.1

Tanah

1.3.2

Peralatan dan mesin

0,00

0,00

0,00%

56.146.909,00

240.508.364,00

5.134.029.966,00

756,22%

1.947.523.383,00

10.638.035.120,00

3.360.047.003,00

0,00

79,84%

0,00

0,00

25.000.000.000,00

100.000.000.000,00

125.000.000.000,00

162,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

100.000.000.000,00

125.000.000.000,00

162,50%

100.000.000.000,00

125.000.000.000,00

25,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000.000,00

0,00 0,00

0,00

25.000.000.000,00

349.166.397.881,00

1.056.056.223.401,00

1.874.869.113.606,00

2.870.703.129.425,00

3.476.823.459.501,00

88,55%

12.190.279.525,00

40.374.699.775,00

61.873.919.775,00

91.738.556.775,00

112.533.856.775,00

88,85%

90.016.716.848,00

214.358.047.404,00

314.601.444.788,00

476.292.865.793,00

628.234.955.342,00

67,05% 68

No.

103.504.249.445,00

279.331.085.495,00

477.217.057.886,00

923.250.691.142,00

1.083.730.540.221,00


Jalan, irigasi, dan jaringan

114.218.175.209,00

398.359.510.333,00

690.761.274.219,00

1.274.217.674.715,00

1.523.543.761.163,00

106,55%

Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

12.485.475.000,00

44.277.511.550,00

74.047.206.000,00

105.203.341.000,00

128.780.346.000,00

96,59%

16.751.501.854,00

79.355.368.844,00

256.368.210.938,00

0,00

0,00

165,59%

Uraian

1.3.3

Gedung dan bangunan

1.3.4 1.3.5 1.3.6

2007

2008

2009

2010

2011

1.3.7

Akumulasi penyusutan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.4

DANA CADANGAN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.4.1

Dana cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.5

ASET LAINNYA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.5.1 1.5.2 1.5.3

Tagihan penjualan angsuran Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah Kemitraan dengan pihak kedua

1.5.4

Aset tak berwujud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.5.5

Aset lain-lain

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

538.796.181.431,86

1.134.862.630.270,38

2.042.066.129.869,69

3.333.281.577.007,42

4.005.940.483.297,95

68,49%

0,00

27.574.448.071,77

3.942.313.430,28

3.925.152.879,91

3.905.989.031,91

-28,88%

JUMLAH ASET 2.

KEWAJIBAN

0,00

27.574.448.071,77

3.942.313.430,28

3.925.152.879,91

3.905.989.031,91

-28,88%

2.1.1

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang perhitungan pihak ketiga

0,00

24.486.891.071,77

854.101.884,28

837.595.879,91

818.432.031,91

-33,58%

2.1.2

Utang bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.1.3

Utang pajak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.1.4

Bagian lancar utang jangka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

2.1

69

No.

Uraian

2007

2008

2009

2010

Rata-rata Pertumbu han (%)

2011

panjang - Utang bank 2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

2.2.5 2.2.6

Bagian lancar utang jangka panjang - Utang obligasi Bagian lancar utang jangka panjang - Utang Pemerintah Pusat Bagian lancar utang jangka panjang - Utang pemerintah provinsi Bagian lancar utang jangka panjang - Utang pemerintah kabupaten/kota Pendapatan diterima di muka Utang jangka pendek lainnya KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang dalam negeri sektor perbankan Utang dalam negeri obligasi Utang dalam negeri Pemerintah Pusat Utang dalam negeri Pemerintah provinsi Utang dalam negeri Pemerintah kabupaten/kota Utang luar negeri - sektor perbankan

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

3.087.557.000,00

3.088.211.546,00

3.087.557.000,00

3.087.557.000,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

No.

538.796.181.431,86

1.107.288.182.198,61

2.038.123.816.439,41

3.329.356.424.127,51

4.002.034.494.266,04


EKUITAS DANA LANCAR

189.629.783.550,86

51.231.958.797,61

138.254.702.833,41

358.653.294.702,51

400.211.034.765,04

66,97%

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

188.253.783.625,86

51.378.479.982,61

130.281.243.721,91

358.077.154.727,51

398.107.844.546,04

66,72%

0,00

993.512.432,00

56.146.909,00

240.508.364,00

5.134.029.966,00

756,22%

0,00

1.947.523.383,00

10.638.035.120,00

3.360.047.003,00

0,00

92,61%

1.375.999.925,00

-3.087.557.000,00

-3.088.211.546,00

-3.087.557.000,00

-3.087.557.000,00

-81,10%

0,00

0,00

367.488.628,50

63.141.608,00

56.717.253,00

-46,50%

349.166.397.881,00

1.056.056.223.401,00

1.899.869.113.606,00

2.970.703.129.425,00

3.601.823.459.501,00

89,99%

0,00

0,00

25.000.000.000,00

100.000.000.000,00

125.000.000.000,00

162,50%

349.166.397.881,00

1.056.056.223.401,00

1.874.869.113.606,00

2.870.703.129.425,00

3.476.823.459.501,00

88,55%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Uraian

3

EKUITAS DANA

3.1 3.1.1 3.1.2

3.1.5

Cadangan untuk piutang Cadangan untuk persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Pendapatan yang ditangguhkan

3.2

EKUITAS DANA INVESTASI

3.1.3

3.1.4

2007

2008

2009

2010

2011

3.3.1

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam dana cadangan

3.4

REKENING KORAN PPKD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

3.4.1

Rekening koran PPKD JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

538.796.181.431,86

1.134.862.630.270,38

2.042.066.129.869,69

3.333.281.577.007,42

4.005.940.483.297,95

68,49%

3.2.1 3.2.2 3.2.3

3.2.4 3.3

71

72

3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan MasaLalu 1. Penyusunan dan Pemantapan Anggaran Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara terpadu antara perencanaan dan penganggaran, tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Penyediaan pendanaan program maupun kegiatan yang berasal dari keuangan daerah direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dokumen acuan lainnya yang berupa Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Khususnya dalam RPJMD, indikasi pembiayaan yang bersifat jangka menengah akan dijabarkan menjadi pembiayaan tahunan yang tercermin dalam APBD dan APBN tahun bersangkutan. a.

Penyiapan Dokumen Acuan Penganggaran Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyusunan anggaran mengacu kepada sejumlah dokumen perencanaan dan dokumen kerja lainnya. Dokumen acuan tersebut terdiri dari dokumen acuan tahap perencanaan dan dokumen acuan teknis sebelum menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk dokumen acuan perencanaan terdiri dari dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD, sedangkan dokumen teknis yang menjadi agenda lebih lanjut terdiri dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Penetapan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, dan RAPBD. Keterikatan antara satu dokumen acuan dengan dokumen acuan lainnya menuntut kinerja yang optimal dan penyelesaian tepat waktu dalam penyusunan berbagai dokumen acuan tersebut. Hubungan antar dokumen acuan lebih lanjut tergambar pada diagram keterpaduan berikut ini. Berdasarkan struktur dokumen perencanaan wilayah, setiap SKPD wajib menyusun rencana strategis yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD. Renja SKPD selanjutnya menjadi materi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari program jangka menengah dalam RPJMD. Dokumen RKPD yang bersifat tahunan memuat materi mengenai rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah serta rencana kerja yang terukur berikut pendanaannya.

73

Gambar 3-4. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Gambar 3-5. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dokumen (RKPD) Rencana Tahunan

Muatan Materi: 1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah. 2. PrioritasPembang unan dan Lebih lanjut lagi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah diterjemahkan kedalam rencana KewajibanDaerah. penganggaran dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran atau KUA yang bersifat tahunan. 3. Rencana Kerja SKPD dan Gambaran mengenai prioritas kegiatan disampaikan oleh masing-masing dituliskan dalam KUA sebagai arahan prioritas penyediaan anggaran tahunan daerah. Terukur. Berdasarkan informasi tersebut maka disusunlah Penetapan Plafond Anggaran 4. Rencana Sementara atau PPAS yang merupakan pedoman penyusuan APBD Provinsi Papua Barat. Pendanaan.

74

75

Gambar 3-6. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

b. Pemantapan Dokumen Acuan Penganggaran Secara teknis, KUA dan PPAS dipaparkan dan dibahas lebih lanjut oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif daerah. Pembahasan ini kemudian menghasilkan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur/Kepala Daerah yang menjadi persetujuan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD. Program maupun kegiatan yang terbahas dalam RKA SKPD secara nyata telah mengadposi kepentingan maupun prioritas program yang menjadi upaya perwujudan misi pembangunan daerah. Gambar 3-7. Proses Penetapan Plafond Sementara atau PPAS

Pemerint ah Muatan MateriDaerah

Kebijak an Umum APBD

DPRD

Rancan Rancangan PPAS: gan 1. Skala prioritas Muatan Materi urusan wajib dan PPAS PPAS PPAS: pilihan. 1. Program 2. Program-program prioritas. setiap urusan Anggaran yang telah tercantum dalam PPAS selanjutnya dituangkan kedalam RKA-SKPD 2. Anggaran denganurutan. berlandaskan prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja. Melalui prinsip tersebut beserta maksimum 3. Plafond setiap 76 sementara tiap program. program. (Acuan

diharapkan seluruh penanggung jawab memahami betul hal-hal terkait dengan masukan, keluaran, hasil, indikator kinerja, tolok ukur kinerja serta target kinerja yang akan dievaluasi dari masing-masing pengguna anggaran. Gambar 3-8. Proses dan Mekanisme Penyusunan RKA-SKPD

2. Alokasi Anggaran Penggunaan anggaran yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dengan perwujudan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, secara teknis, dapat menggunakan perangkat kerangka kerja logis atau logical frame work guna mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal. Perwujudan kualitas kehidupan masyarakat digambarkan dalam prestasi kinerja dan pencapaian standar minimal pelayanan masing-masing satuan kerja. Sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, alokasi anggaran untuk satuan kerja terkelompokan menurut klasifikasi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam hubungan ini, faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah penyediaan anggaran atau dana berdasarkan asas pelaksanaan tugas kelembagaan atau money follows function guna memberikan pengaruh manfaat yang sebesarbesarnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembagian tugas Pemerintah Pusat dan Daerah dikelompokkan berdasarkan urusan sebagai berikut: Urusan Wajib 1.

Pendidikan

4.

Perumahan

2.

Kesehatan

5.

Penataan Ruang

3.

Pekerjaan Umum

6.

Perencanaan Pembangunan 77

7.

Perhubungan

16. Penanaman Modal

8.

Lingkungan Hidup

17. Kebudayaan

9.

Pertanahan

18. Pemuda dan Olah Raga

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

19. Kesatuan Bangsa dan Politik DN

11. Pemberdayaan Perempuan

20. Pemerintahan Umum

12. Keluarga Berencana dan

21. Kepegawaian

Kesejahteraan Keluarga

22. Pemberdayaan Masyarakat Kampung

13. Sosial

23. Statistik

14. Tenaga Kerja

24. Kearsipan

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

25. Komuniksasi dan Informatika.

Urusan Pilihan 1.

Pertanian

5.

Kelautan dan Perikanan

2.

Kehutanan

6.

Perdagangan

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

7.

Perindustrian

4.

Pariwisata

8.

Transmigrasi.

Berdasarkan klasifikasi urusan tersebut, maka alokasi anggaran dalam APBD tahunan ditetapkan dan kemudian selanjutnya dijabarkan kedalam RKA-SKPD sesuai dengan bidang urusan yang ada. 3. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pencapaian sasaran maupun target pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD maupun Renstra masing-masing SKPD diukur melalui penganggaran yang berbasis kinerja dan mengacu pada pelaksanaan program-program. Penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan bisa diukur efesiensi dan efektifitas dari capaian suatu program. Dengan menggunakan kerangka kerja logis maka komponen anggaran berbasis kinerja seperti: indikator kinerja, kinerja, keluaran, masukan dengan mudah bisa dicantumkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD atau Kementerian/Lembaga. Selain itu, pendekatan berbasis kinerja dalam penyediaan anggaran juga berupaya mencapai keluaran atau output masukan berupa dana maupun komponen masukan lainnya yang tidak terikat dengan pendanaan. Masukan atau Input yang dimaksud dapat berupa segenap sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau kegiatan, sementara keluaran atau output adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan tersebut. Hal penting yang menjadi bagian dari penganggaran berbasis kinerja adalah rumusan-rumusan yang berhubungan dengan penetapan indikator, tolok ukur, serta target kinerja. Untuk indikator kinerja sendiri terdiri dari masukan, keluaran, dan hasil kinerja. Sedangkan tolak ukur kinerja meliputi ukuran prestasi kerja yang dapat dicapai berupa mutu, kuantitas, tingkat efisiensi, efektifitas. Selanjutnya target kinerja yang merupakan dorongan upaya pelayanan yang diberikan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan dari pencapaian program atau 78

kegiatan berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Keseluruhan rumusan tersebut kemudian dipertimbangkan dalam penyusunan RKA-SKPD maupun RKA tingkat kementerian dan lembaga. 4. Tugas Dekonsentrasi dan Perbantuan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota disamping melaksanakan tugas desentraliasi juga melaksanakan tugas dekonsentrasi dan perbantuan. Meskipun kedua jenis tugas tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun dalam kenyataannya tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan proses koordinasi. Untuk tugas-tugas dekonsentrasi, dana atau anggarannya disalurkan berdasarkan organisasi kementerian dan lembaga di Daerah. Dalam tahun anggaran 2011, jumlah alokasi untuk wilayah Papua Barat adalah sebesar Rp. 3.094,37 milyar.

Penerimaan Daerah Provinsi Papua Barat secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah, baik yang bersifat belanja langsung maupun tidak langsung. Belanja langsung sendiri dibedakan menjadi 8 (delapan) klasifikasi, sedangkan untuk belanjalangsung dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi utama. Adapun belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Untuk belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan juga pemerintah Kampung, belanja bantuan keuangan bagi provinsi/kabupaten/kota dan juga Pemerintah Kampung, serta belanja tidak terduga.

3.3

Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

Berdasarkan realisasi penganggaran pembangunan, target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan pada tahun 2012-2016 minimal sebesar 7,5% per tahun menuntut kebutuhan pendanaan pembangunan setiap tahunnya paling kurang Rp. 10 trilyun. Kebutuhan tersebut tetap akan dipenuhi oleh sumber pembiayaan pembangunan dari sektor pembiayaan fiskal. Pembiayaan sektor fiskal tersebut bersumber dari APBN dalam bentuk dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang berupa DBH, DAU, DAK, Dana Penyesuaian serta Dana Otonomi Khusus. Pembiayaan lain yang menjadi tulang punggung merupakan dana program dekonsentrasi/tugas-tugas perbantuan guna membiayai kegiatan kementerian di Papua Barat. Diluar pembiayaan utama tersebut, diupayakan sumber pendanaan lain berbentuk PAD, dana lain serta dana hibah donor luar negeri. Komponen pembiayaan ini dibandingkan kedua komponen bersumber APBN memiliki nilai yang relatif kecil. Secara rinci, keseluruhan sumber pembiayaan pembangunan Provinsi Papua Barat diluar dana hibah luar negeri tercantum dalam dokumen APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se Papua Barat.

79

Tabel 3-7. Estimasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 URAIAN

ESTIMASI

Pendapatan Daerah

3.778.766.466.950

Belanja Daerah

3.883.765.466.950 Defisit

(104.999.000.000)

Pembiayaan Daerah - Penerimaan Pembiayaan

130.000.000.000

- Pengeluaran Pembiayaan

25.000.000.000

Pembiayaan Netto

105.000.000.000 Selisih lebih

1.000.000.00

Tabel 3-8. Estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 URAIAN

ESTIMASI Pendapatan daerah

1

3.778.766.466.950

Pendapatan AsliDaerah

134.500.000.000

a

Pajak Daerah

b

Retribusi Daerah

1.000.000.000

c

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyg dipisahkan

5.000.000.000

d

Lain-lain PAD yang sah

2

105.000.000.000

23.500.000.000

Dana perimbangan

1.690.031.563.000

a

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

750.000.000.000

b

Dana Alokasi Umum

901.398.453.000

c

Dana Alokasi Khusus

38.633.110.000

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1.954.234.903.950

a

Hibah

1.037.958.000

b

Dana Darurat

-

c

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provdan pemda lainnya

-

d

Dana Otonomi Khusus

e

Dana sarana prasarana

f

Bantuan Keu dari Prov atau Pemda lainnya

1.353.196.945.950 600.000.000.000 -

80

Tabel 3-9. Estimasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 URAIAN

ESTIMASI Belanja daerah

1

3.883.765.466.950

Belanja Tidak Langsung

2.069.885.775.100

a

Belanja Pegawai

b

Belanja Bunga

-

c

Belanja Subsidi

-

d

Belanja Hibah

e

Belanja Bantuan Sosial

f

Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota dan Pemdes

g

Belanja Bantuan Keu Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Kampung

h 2

Belanja Tidak Terduga

237.066.138.400

204.452.611.000 5.174.000.000 646.955.163.700 951.237.862.000 25.000.000.000

Belanja langsung

1.813.879.691.850

a

BelanjaPegawai

126.284.362.500

b

Belanja Barangdan Jasa

871.980.601.350

c

Belanja Modal

815.614.728.000

Tabel 3-10. Estimasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012 URAIAN

PERKIRAAN

1

Penerimaan pembiayaan

130.000.000.000

2

Pengeluaranpembiayaan

25.000.000.000 Pembiayaan Netto

105.000.000.000

Tabel 3-11. Ringkasan Pembagian ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 URAIAN 1

Jumlah Pendapatan

2

Ke Kab/Kota Berupa:

NILAI

%

3.778.766.466.950

100,00

A

Dana Otsus

951.237.862.000

25,00

B

Dana Bagi Hasil

646.955.163.700

17,00 81

URAIAN

NILAI

%

C

Jumlah ke Kab/Kota

1.598.193.025.700

42,00

D

Sisa dikelola Provinsi

2.180.573.441.250

58,00

82

Analisis Pertumbuhan Pendapataan Daerah dan ProyeksiBelanja Daerah Provinsi Papua Barat 2012-2016 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain: (1)

Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;

(2)

Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);

(3)

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

(4)

Kebijakan dibidang keuangan negara.

Kemudian akan dilakukan lagi analisis proyeksi belanja daerah untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung Provinsi Papua Barat. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah terhitung mulai 2012- 2016.

83

Tabel 3-12.Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Papua Barat

Uraian

No

Tahun 2012 (Rp)

Tingkat partum buhan (%)

2,330,898,319,267.92

10

A

Belanja TidakLangsung

1

Belanja Pegawai

254,897,739,260.00

2

Belanja Hibah

396,776,031,000.00

3

Belanja Bantuan Sosial

4

Belanja Bagi Kabupaten/Kota

10 10

7,202,429,204.00

10

Kepada

609,710,138,803.92

10

5

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung.

1,052,311,981,000.00

6

Belanja Tak Terduga

B

Belanja Langsung

1

Belanja Pegawai.

126,599,662,500.00

2

Belanja Barang dan Jasa

871,008,602,600.00

3

Belanja Modal

816,271,426,750.00

Hasil

TOTAL BELANJA

10,000,000,000.00 1,813,879,691,850.00

4,144,778,011,117.92

10

10 10 10 10 10

Proyeksi Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2014 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2016 (Rp)

2,563,988,151,194.71

2,820,386,966,314.18

3,102,425,662,945.60

3,412,668,229,240.16

280,387,513,186.00

308,426,264,504.60

339,268,890,955.06

373,195,780,050.57

436,453,634,100.00

480,098,997,510.00

528,108,897,261.00

580,919,786,987.10

7,922,672,124.40

8,714,939,336.84

670,681,152,684.31

737,749,267,952.74

1,157,543,179,100.00

1,273,297,497,010.00

9,586,433,270.52

811,524,194,748.02

1,400,627,246,711.00

10,545,076,597.58 892,676,614,222.82 1,540,689,971,382.10

11,000,000,000.00

12,100,000,000.00

13,310,000,000.00

14,641,000,000.00

1,995,267,661,035.00

2,194,794,427,138.50

2,414,273,869,852.35

2,655,701,256,837.59

139,259,628,750.00

153,185,591,625.00

168,504,150,787.50

185,354,565,866.25

958,109,462,860.00

1,053,920,409,146.00

1,159,312,450,060.60

1,275,243,695,066.66

897,898,569,425.00

987,688,426,367.50

1,086,457,269,004.25

1,195,102,995,904.68

4,559,255,812,229.71

5,015,181,393,452.68

5,516,699,532,797.95

6,068,369,486,077.75

84

85

3.4

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan elemen penting pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada publik. Dalam upaya mewujudkan sasaran maupun target pembangunan Provinsi Papua Barat, secara umum dibutuhkan dukungan pendanaan untuk seluruh sektor pembangunan. Kebutuhan pendanaan baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri pada umumnya merupakan hasil upaya pemerintah yang berasal dari masyarakat maupun dunia usaha secara luas. Berbagai permasalahan wilayah berupa tingginya angka kemiskinan, pelayanan infrastruktur yang kurang memadai, dan persebaran pemukiman penduduk yang tidak merata mendorong penetapan target pertumbuhan ekonomi wilayah Papua Barat dengan angka yang cukup tinggi. Penetapan target tersebut sejalan dengan penetapan status otonomi khusus untuk wilayah Papua Barat yang diupayakan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, rencana target pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat sebesar 7,5 % hingga 10 % per tahun membutuhkan dukungan sarana dan prasarana wilayah yang memadai. Oleh karenanya, berbagai investasi yang terkait dengan sektor fiskal diarahkan penggunaannya dalam membangun berbagai kebutuhan dasar berupa prasarana, peningkatan pelayanan, pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta upaya penyelamatan lingkungan. Untuk sumber pembiayaan lain yang tergolong dalam kelompok sektor non-fiskal termasuk didalamnya investasi yang dilakukan sektor swasta, baik berupa investasi langsung maupun penanaman kembali bagian keuntungannya diupayakan sesuai skenario pengembangan wilayah yang ditetapkan. Sejalan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi, karakteristik wilayah Papua Barat menuntut kebutuhan pendanaan program maupun kegiatan yang lebih besar secara jumlah. Sehubungan dengan hal tersebut, status Otonomi Khusus memberikan tambahan pendanaan dalam membiayai berbagai program yang mampu mendorong percepatan pengembangan wilayah. Program-program percepatan tersebut memiliki sasaran khusus dalam meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur dasar dan sumber daya manusia sebagai katalisator peningkatan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

3.4.1

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kebijakan target pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sebesar 7,5 hingga 10 persen per tahun, akan diupayakan melalui beberapa kebijakan yang meliputi: a.

Kepastian penyediaan pendanaan untuk membiayai program prioritas dalam kurun waktu tahun 2012-2016, baik untuk Pemerintah Provinsi maupun bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Kepastian ini akan didasarkan pada prediksi yang tepat mengenai potensi penerimaan daerah baik yang berupa pendapatan yang berasal dari APBN maupun APBD.

86

b.

Optimalisasi sumber pendanaan yang bertujuan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber pendapatan yang berasal dari dalam maupun luar daerah. Melalui kebijakan ini diharapkan adanya dorongan upaya penggalangan sumber pendanaan dari pihak swasta, masyarakat maupun kemitraan internasional yang lebih maksimal.

c.

Pembentukan skema kerja sama mitra yang maksimum dalam pengupayaan sumber pendanaan atas dasar kemitraan. Untuk kemitraan internasional pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Hibah. Penggunaan dana pinjaman atau hibah yang dimaksud, dilaksanakan berdasarkan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dengan arahan pemanfaatan untuk pembiayaan program yang mempunyai implikasi besar dan luas terhadap pengembangan wilayah Papua Barat.

d.

Mengupayakan pendanaan dengan mekanisme pinjaman dan hibah dari luar negeri guna membiayai berbagai program prioritas dalam pembangunan didaerah. Bentuk program prioritas tersebut dapat berupa program penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya aparatur, pembangunan sumber daya manusia, dan program pengembangan ekonomi kerakyatan.

e.

Melanjutkan pemanfaatan dana hibah luar negeri dengan melibatkan secara langsung Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Papua Barat untuk berperan dalam proses penyusunan dokumen kegiatan, ataupun penyediaan tenaga konsultan nasional melalui penyediaan dana pendukung nasional atau counterpart budget baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

3.4.2

Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah

Strategi utama pendanaan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 meliputi hal-hal sebagai berikut : a.

Pengembangan sumber dan skema pendanaan pembangunan daerah baik yang sedang berjalan maupun skema baru lainnya, seperti: mengupayakan pemanfaatan pendanaan karbon atau carbon trading, dan mendorong pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR oleh pihak swasta. Diharapkan dengan adanya kolaborasi skema pendanaan lama dan yang baru pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat lebih memadai khusus untuk pendanaan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup di Papua Barat.

b.

Peningkatan mutu atau kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan dengan pembiayaan program strategis pembangunan. Melalui strategi ini, pengalokasian anggaran difokuskan pada penyediaan dana bagi program prioritas dengan beban anggaran yang seminimum mungkin.

c.

Peningkatan alokasi pendanaan kegiatan yang bersifat mendukung pelaksanaan tugas dekonsentrasi 87

atau tugas perbantuan guna mengimbangi keadaan keterbatasan fiskal di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan strategi ini maka kontribusi pendanaan APBN bagi Papua Barat merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan wilayah. d.

Memaksimalkan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat berupa Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang difokuskan pada pendanaan program pembangunan bidang pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi masyarakat, yang secara keseluruhan diupayakan keberpihakannya kepada peningkatan kontribusi dan pelayanan bagi masyarakat Asli Papua.

88

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Dari Analisis Lingkungan internal dan eksternal Papua Barat sesuai dengan yang dipaparkan dari masingmasing SKPD kemudian disimpulkan menjadi isu-isu strategis umum Provinsi Papua Barat, sebagai berikut:

4.1

Permasalahan Pembangunan

4.1.1

Permasalahan Internal

1.

Secara geologi, tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai tinggi,semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai di suatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan pada wilayah tersebut rendah.

2.

Salah satu fenomena mencolok yang terdapat di Provinsi Papua Barat adalah kepadatan penduduk yang masih sangat rendah yakni rata-rata 27 jiwa/km2 pada tahun 2008. Kotamadya yang terpadat 153 jiwa/km2 dan Kabupaten yang paling jarang penduduknya kurang dari 2 jiwa/km 2. Dari satu sisi gejala ini dapat dinilai sebagai pertanda besarnya peluang ekonomi, dari sisi lain rendahnya tingkat hunian suatu wilayah dapat pula dilihat sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut ada sesuatu hal atau banyak hal yang menyebabkan wilayah tersebut kurang menarik bahkan dihindari atau menjadi pilihan terakhir.

3.

Bila ditinjau dari latar belakang geomorfologi dan geologinya, tanah di Provinsi Papua Barat sangat rawan erosi, rawan longsor, sementara tebing cenderung rawan gugur.

4.

Dilihat dari sumberdaya alam darat Provinsi Papua Barat memiliki kekayaan alam yang besar berupa hamparan hutan tropika humid yang sangat luas yang didalamnya terdapat kawasan lindung. Di kawasan lindung ini pula terkandung sumberdaya andalan Provinsi Papua Barat berupa batu bara dan mineral galian. Kombinasi keruangan yang paling rawan ialah batubara dan hutan. Sejarah Papua Barat telah mencatat bahwa eksploitasi hutan di formasi yang mengandung batubara telah menghasilkan bencana banjir.

5.

Karena sifat fisik ruang habitatnya sumberdaya alam perairan laut cenderung tidak sepenuhnya dapat dikuasai/dimanfaatkan oleh penduduk. Ada peluang infiltrasi pemanfaatan oleh kekuatan ekonomi dari luar daerah, yang dari segi teknologi maupun organisasi produksi cenderung lebih unggul. Meskipun demikian paling tidak ada dua zona di mana penduduk daerah mempunyai keunggulan akses, baik dari segi fisik maupun segi hukum, yakni wilayah perairan zona I (<6mil) dan perairan interface (payau). Sumber kerawanan utama di kawasan ini adalah apabila terjadi eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran air karena penambangan emas, batubara dan minyak bumi. 89

6.

Secara kultural penduduk Asli Papua Barat masih terpisah oleh sekat-sekat nilai adat yang dalam beberapa hal sangat eksklusif. Dari segi pendidikan, pendatang cenderung memiliki pendidikan lebih tinggi. Orientasi adat asli dalam memanfaatkan sumber alam pada umumnya mengandung kebijakan ekologi yang tinggi. Sementara itu sebagian besar pendatang berorientasi komersial. Ada semangat datang, lihat, ambil dan hengkang (pergi). Papua Barat bagi mereka bukan habitat, tetapi tidak lebih dari kesempatan investasi dan ekstrasi.

7.

Jaringan jalan merupakan salah satu unsur utama yang diperlukan dalam proses pemaduan potensipotensi wilayah ke dalam satu sistem interaksi yang produktif. Melalui jaringan yang terangkai secara sistemik sinergi keruangan yang produktif antara sumberdaya, baik yang ada di dalam wilayah maupun yang ada di luar wilayah dapat dikembangkan di Provinsi Papua Barat. Dari segi fisik pembangunan jalan berhadapan dengan medan pegunungan yang dari segi geomorfologi sangat rawan. Ini berarti beban biaya konstruksi dan beban biaya perawatan yang mahal. Pengembangan jaringan menerobos pegunungan yang sebagian berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan hutan produksi akan merangsang eksploitasi hutan dan tambang yang secara ekologis sulit dikendalikan keamanannya.

8.

Minimnya infrastruktur disuatu wilayah seperti kondisi jalan, alat transportasi, penerangan dan air bersih seringkali menjadi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Meskipun di wilayah tersebut dihasilkan produk-produk pertanian atau lainnya, namun karena minimnya infrastruktur maka produk tersebut tidak dapat dipasarkan dengan baik.

9.

Di Bidang Perlindungan dan Pengamanan Masyarakat, permasalahan yang dihadapiadalah kurangnya sumberdaya manusia yang menangani perlindungan dan pengamanan serta minimnya prasarana dan sarana yang mendukung bidang tersebut, sementara di Provinsi Papua Barat merupakan wilayah yang rawan bencana alam terutama Gempa Bumi dan Banjir.

10. Permasalahan yang dihadapi di Bidang Kependudukan dan sumberdaya manusia Provinsi Papua Barat adalah kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah, SDM belum mampu bersaing dalam dunia global yang semakin menuntut kompetensi tinggi, jumlah penduduk yang tidak merata dan tersebar dalam kelompok-kelompok kecil di daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil, serta cenderung terpusat di daerah perkotaan. 11. Permasalahan di Bidang Pendidikan yang terjadi di Provinsi Papua Barat antara lain perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat, pemerataan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan pelayanan serta sarana dan prasarana pendidikan. 12. Sementara di Bidang Kebudayaan, sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Papua Barat memiliki masyarakat yang heterogen dan multi etnis. Besarnya jumlah migran yang masuk ke wilayah Provinsi Papua Barat telah menimbulkan berbagai persoalan budaya dalam interaksi antar etnik pendatang dengan penduduk setempat. Salah satu persoalan yang menonjol yang dialami oleh Suku Asli Papua 90

Barat adalah peliknya masalah hak ulayat. 13. Provinsi Papua Barat mempunyai luas wilayah 97.024,62 Km2, sebagian besar berupa daerah hutan.Dengan luas hutan yang sedemikian besar maka produksi hasil hutan merupakan andalan untuk memperoleh pendapatan bagi Provinsi Papua Barat. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan Sub Sektor Kehutanan antara lain adanya penurunan produktivitas hasil hutan alam akibat konversi lahan dari lahan hutan sekunder ke areal HTI, perkebunan, transmigrasi, pertambangan dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas hasil hutan, tebang liar serta perambahan hutan cenderung meningkat sementara jumlah personil pengamanan perlindungan hutan (JAGAWANA) terbatas dan belum didukung oleh sarana operasional yang memadai. Permasalahan lainnya adalah belum adanya data yang akurat tentang luas dan letak lahan kritis sehingga kurang membantu dalam penyusunan program. Pelaksanaan proyek reboisasi dan penghijauan di hutan lindung sering terhambat dengan masalah okupasi lahan/perambahan hutan oleh masyarakat yang status kepemilikannya belum jelas. 14. Dalam setiap kegiatan pengembangan wilayah, salah satu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bidang infrastruktur. Bila dilihat dari wilayah Provinsi Papua Barat yang sangat luas dengan jarak antar Kota/ Kabupaten yang relatif jauh menjadikan permasalahan infrastruktur terutama jalan menjadi hal yang sangat menKampungk. 15. Di Bidang Agroindustri, kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan yang belum terkoordinasi dengan baik dan kesulitan mengubah pola pikir petani terhadap pembaharuan dan penerimaan inovasi bidang agrobisnis dan agorindustri. 16. Di Bidang Sosial, penduduk Provinsi Papua Barat dengan latar belakang budaya dan etnis yang beragam sangat rentan terhadap terjadinya konflik horisontal, terutama disebabkan adanya kesenjangan sosial. 17. Di Bidang Pariwisata, realitas pembangunan kepariwisataan baik wisata alam maupun wisata buatan di Provinsi Papua Barat dianggap masih sebatas skenario/wacana, sehingga belum dikembangkan dan dikelola secara profesional.

4.1.2

Pengaruh Eksternal

Kebijakan Otonomi Khusus Papua Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, memberikan Hak Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan Provinsi Papua yang sebelumnya diberikan Otonomi Khusus telah dimekarkan menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Adanya Otonomi Khusus ini memberikan keleluasaan bagi Provinsi Papua Barat untuk melakukan percepatan pembangunan 91

khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta infrastruktur. Kemudian dengan adanya Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, aparat daerah dituntut lebih meningkatkan diri agar mampu berfikir dengan kritis, bertindak efisien dan efektif dalam menyusun rencana untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Perencanaan yang disusun harus bersifat strategis agar sumberdaya yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat dapat dioptimalkan dengan baik. Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus, Provinsi Papua Barat memiliki wewenang yang luas, baik dalam urusan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Kewenangan yang luas di satu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi wilayah untuk berkembang, tetapi di sisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat. Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Undang-Undang tersebut dapat lebih leluasa menggunakan kewenangannya untuk mengurusi daerahnya, tetapi di lain pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat juga dibebani tanggung jawab yang lebih besar.

Potensi Provinsi Papua Barat dalam Konstelasi Nasional dan Konstelasi Pulau Papua Dalam konteks Nasional, Provinsi Papua Barat mempunyai kedudukan dan peran yang strategis. Provinsi Papua Barat memiliki 1 wilayah yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Sorong dan tiga wilayah yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Papua Barat terdiri dari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Ayamaru. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Sorong berdampingan dengan Jayapura dan Timika untuk wilayah Provinsi Papua dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Ayamaru berdampingan dengan 8 (delapan) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Papua. Struktur Ruang Nasional yang terbentuk memberikan peran yang lebih besar kepada kota-kota di Provinsi Papua Barat untuk berkembang. Berdasarkan prospek perkembangan yang terjadi, maka strategi pengembangan ruang wilayah Pulau Papua untuk Provinsi Papua Barat adalah diarahkan sebagai Kota yang berfungsi sebagai pusat Pertumbuhan Wilayah Nasional yang berorientasi pada aktivitas produksi hasil hutan, perikanan budidaya, serta hasil tambang.

Peluang Pengembangan Industri Pendukung Agroindustri dan Agrobisnis Mengingat tingginya resiko yang harus ditanggung oleh penduduk Provinsi Papua Barat karena ketergantungan yang besar terhadap sektor yang bertumpu pada sumberdaya alam non lestari maka perlu segera mengembangkan alternatif lain sektor ekonomi yang akan dijadikan sebagai leading sector dalam perekonomian Provinsi Papua Barat. Sektor ekonomi terpilih yang akan dijadikan leading sektor tersebut mulai dikembangkan sedini mungkin. Sehingga pada saat industri minyak dan gas kehabisan bahan baku, maka sektor ekonomi yang terpilih tersebut sudah berkembang dengan mantap dan mampu menggantikan posisi industri minyak dan gas sebagai penggerak utama perekonomian Provinsi Papua 92

Barat. Beberapa hal dapat dijadikan sebagai kriteria bagi sektor ekonomi mampu berperan sebagai leading sector. Kriteria-kriteria tersebut adalah kriteria peluang pasar, kemampuan bersaing, keterkaitan ke belakang dan ke depan, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahanbaku/sumberdaya dalam proses produksi dan daya serap pasar dan mempunyai jaminan keberlangsungan yang lestari. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut sektor ekonomi yang diperkirakan mampu sebagai penggerak utama perekonomian Papua Barat di masa mendatang setelah kemampuan industri minyak dan gas menurun merupakan industri yang mendukung agrobisnis dan agroindustri. Industri ini diharapkan dapat memberikan pasokan kebutuhan bagi kepentingan pengembangan agrobisnis dan agroindustri di daerah-daerah dalam wilayah pulau Papua. Industri pendukung agrobisnis dan agroindustri mempunyai peluang pasar yang sangat besar. Peluang pasar yang tercermin dari adanya potensi permintaan akan produk hasil kegiatan sektor ekonomi tersebut di pasaran lokal, regional dan internasional. Potensi permintaan lokal dapat dilihat dari kemungkinan semakin meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Papua Barat. Potensi permintaan regional terutama berasal dari wilayah Provinsi Papua yang mempunyai rencana untuk mengembangkan agrobisnis dan agroindustri untuk pembangunan daerahnya. Sedangkan potensi permintaan internasional dapat dikembangkan dari terkenalnya nama Provinsi Papua Barat sebagai penghasil salah satu penhasil minyak dan gas terbesar di Indonesia di mata dunia. Kebutuhan dunia terhadap sumberdaya mineral dan migas yang cukup tinggi dan mulai berkurangnya sumbersumber mineral dan migas di wilayah lain menjadikan Provinsi Papua Barat berpeluang besar terhadap pasar internasional. Dengan adanya permintaan regional dan internasional akan mempengaruhi permintaan perekonomian daerah melalui 2 jalan yang masing-masing berdampak ganda. Di satu sisi permintaan tersebut akan menentukan jumlah dan harga bahan yang akan dihasilkan dan diekspor oleh Daerah. Dengan demikian permintaan tersebut akan menentukan secara langsung besarnya penerimaan pendapatan daerah, tinggi rendahnya pendapatan penduduk, besar kecilnya kesempatan kerja yang ada dan permintaan barang dan jasa di daerah itu sendiri. Dengan demikian selanjutnya dapat menentukan tinggi rendahnya kegiatan ekonomi daerah secara keseluruhan baik dalam waktu yang berjalan maupun pada masa yang akan datang. Permintaan pasaran regional dan internasional ini akan menentukan besar kecilnya penerimaan dan devisa yang akan diperoleh. Sehingga pada gilirannya akan menentukan kemampuan daerah untuk mengimpor barang dan jasa yang diperlukan bagi berbagai kegiatan produksi yang ada di daerah. Namun di sisi lain bila dieksploitasi secara terus menerus dan tak terkendali akan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, kebutuhan dunia akan kayu tropis dan hasil hutan untuk bahan baku untuk obat-obatan/kimia akan mendorong eksploitasi hutan di Provinsi Papua Barat. Industri pendukung agrobisnis dan agroindustri mempunyai keterkaitan yang tinggi baik ke belakang maupun ke depan dengan sektor ekonomi yang lain. Tingginya keterkaitan tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mengembangkan dan menggerakan sektor-sektor ekonomi yang lain. Meningkatnya berbagai aktivitas sektor-sektor ekonomi tersebut akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan ekonomi Provinsi Papua Barat secara 93

keseluruhan.

4.1.3

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength) Sumber Daya Alam (SDA)yang melimpah Ketersediaan Sumber Daya Alam yang melimpah merupakan kekuatan yang harus dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang melimpah ini dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah tingginya kemiskinan dan kesenjangan di Provinsi Papua Barat. Sumber Daya Alam yang melimpah juga bukan hanya berguna bagi kepentingan lokal, tetapi juga kepentingan regional dan bahkan internasional. Budaya masyarakat yang khas Budaya masyarakat yang khas akan memberikan nilai tambah bagi para investor yang hendak berinvestasi di Provinsi Papua Barat, terutama terkait dengan potensi wisata yang cukup besar. Dengan semakin banyaknya investor yang berinvestasi maka pembangunan Provinsi Papua Barat diharapkan akan mengalami percepatan, terutama dari segi ekonomi. Ekosistem masih terjaga dengan baik Dengan kondisi ekosistem yang masih terjaga dengan baik diharapkan dapat menjadi indikator pembangunan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Papua Barat. Ekosistem yang baik juga mengindikasikan bahwa sumber daya alam hayati yang terdapat di Provinsi Papua Barat masih sangat besar dan bisa menjadi suatu komoditas andalan. Posisi geografis yang strategis Jalur perdagangan yang semula berpusat di Eropa (Samudera Atlantik) kini mulai bergeser menuju arah Pasifik (Asia). Posisi Provinsi Papua Barat yang terletak di Samudera Pasifik sangat menguntungkan karena berarti akan dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Kuatnya komitmen segenap pelaku pembangunan Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Barat didukung dengan komitmen Kepala Daerah dan pejabat struktural dalam melaksanakan pembangunan. Bentuk dari komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksananaan Good Governance sebagai langkah awal penyelenggaraan pembangunan yang berkomitmen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 94

35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan Papua Barat Dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait Otonomi Khusus akan memberikan keleluasaan bagi Provinsi Papua Barat untuk melakukan percepatan pembangunan khususnya di bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta infrastruktur. Karakter masyarakat yang religius Persentase pemeluk agama Nasrani adalah 57,39% dan merupakan pemeluk agama paling besar di Provinsi Papua Barat diikuti oleh pemeluk agama Islam dengan persentase 42,27%. Kedua pemeluk agama di Provinsi Papua Barat tersebut merupakan pemeluk agama yang taat. Hal ini bisa dijadikan modal awal dalam membangun Papua Barat dalam bentuk pembangunan karakter dan akhlak. Masyarakat yang taat kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Di Provinsi Papua Barat terdapat dua hal yang dipercaya dan dipegang teguh penduduk, yang pertama adalah adat dan yang kedua adalah agama, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk taat kepada tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat. Hal ini merupakan sebuah kekuatan karena para tokoh adat dan agama bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam upaya mengembangkan Provinsi Papua Barat

Kelemahan (Weakness) Sebaran permukiman penduduk yang luas dengan jumlah penduduk yang terbatas Persebaran penduduk sampai ke pelosok yang sulit diakses akan berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan sumber daya manusia dan ketersampaian informasi, yang tentu saja memiliki pengaruh terhadap proses pembangunan di Provinsi Papua Barat. Minimnya infrastruktur wilayah Di Provinsi Papua Barat masih terdapat daerah–daerah yang belum mendapat akses untuk menikmati infrastruktur wilayah, salah satunya adalah infrastruktur air bersih dan listrik. Hal tersebut disebabkan karena asksesibilitas di Provinsi Papua Barat belum mampu menjangkau sampai ke pelosok - pelosok Kurangnya SDM yang memiliki kualitas dan daya saing Kompetensi, kualitas serta daya saing penduduk Asli pada dasarnya sudah cukup banyak yang tinggi, namun jumlahnya sangat sedikit dan masih kalah apabila dibandingkan dengan jumlah pendatang yang memiliki kompetensi, kualitas serta daya saing yang sama atau bahkan di atas penduduk Asli.

Banyaknya potensi konflik tidak diimbangi dengan kesiapan aparat 95

Tema sentral yang sering menjadi pemicu ketegangan/konflik diantara masyarakat adalah: perempuan, babi dan tanah dan hingga saat ini masih sering terjadi perdebatan yang akhirnya berujung pada kerusuhan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan rasa tidak aman pada penduduk untuk melakukan aktivitas yang berakibat pada terhambatnya pembangunan. Reaksi aparat penegak hukum dalam mengatasi konflik yang terjadi di Provinsi Papua Barat juga masih kurang cepat. Rendahnya kapasitas fiskal dan non fiskal Daerah Berdasarkan statistik keuangan Provinsi Papua Barat, pada tahun 2008 persentase PAD Provinsi Papua Barat adalah 5,09% dari total penerimaan daerah dan mengalami penurunan menjadi 2,61% pada tahun 2009. Problem terkait hak ulayat belum terselesaikan dengan baik Adanya beda pemahaman atas kepemilikan atas tanah terkait dengan hak ulayat, dimana menurut versi masyarakat tidak dikenal hak perorangan atas sumber daya alam melainkan hak adat, sementara menurut hukum nasional masyarakat hukum adat tidak memiliki akan tetapi hanya menguasai saja. Pemerintah seharusnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di Provinsi Papua Barat, karena biar bagaimanapun juga hak ulayat merupakan bagian dari tataran adat masyarakat Papua sejak turun temurun. Tata kelembagaan yang belum terkelola dengan baik Salah satu penyebab hal ini adalah minimnya SDM berkualitas dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menempati suatu posisi, sehingga berakibat pada rendahnya kinerja kelembagaan seperti masih belum tersedianya Standard Operational Procedure (SOP) pada masing-masing SKPD. Dokumen-dokumen acuan belum memadai Dokumen yang dijadikan acuan di dalam pembangunan suatu daerah adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang di dalamnya memuat rencana dan strategi untuk mengembangkan daerah tersebut, begitu pun dengan pembangunan di Provinsi Papua Barat, namun hingga saat ini RTRW Provinsi Papua Barat masih dalam tahap mendapat persetujuan DPRD dan belum di-sahkan. Data dan informasi sangat terbatas Data dan informasi kewilayahan di Provinsi Papua Barat masih sangat minim dan bahkan masih banyak instansi yang tidak memiliki data terkait bidang yang ditangani.

Lemahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam 96

Yang lebih jeli dalam memanfaatkan SDA di Provinsi Papua Barat bukanlah penduduk Asli, melainkan para pendatang. Sebagai contoh adalah eksplorasi pertambangan BP Tangguh yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah Kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai acuan di Provinsi Papua Barat sebagian besar merupakan acuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (Standar Nasional) dan belum mengakomodir implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat.

4.1.4

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunity) Adanya komitmen Nasional dalam memacu pembangunan Papua Barat melalui kebijakankebijakan Nasional Komitmen Nasional yang dimaksud salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 dan Perpres 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Wilayah yangsedang berkembang lebih mudah menyerap inovasi Lebih mudah menyerap dan mengimplementasikan sistem-sistem baru dan inovasi-inovasi mutakhir yang lebih efektif karena masih belum terkontaminasi dengan idealisme pembangunan yang banyak terdapat di kota-kota metropolitan di Indonesia. Tersedianya sumber-sumber penerimaan fiskal lain diluar PAD Selain PAD, Provinsi Papua Barat juga memiliki sumber penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait dengan Otonomi Khusus. Pada tahun 2008 dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Barat adalah sebesar 37,90% dari total penerimaan dan pada tahun 2009 naik menjadi sebesar 60,89% dari total penerimaan. Munculnya keinginan pasar dunia akan produk-produk ramah lingkungan Demand pasar dunia akan produk ramah lingkungan memberikan peluang untuk kemajuan pembangunan Provinsi Papua Barat, karena produk ramah lingkungan tersebut dapat dijadikan komoditas perdagangan Papua Barat untuk memenuhi demand pasar dunia yang tinggi.

Luasnya peluang usaha karena demand yang tinggi dengan supply yang terbatas

97

Sebagai provinsi termuda di dalam NKRI, Papua Barat masih kesulitan di dalam memenuhi demand masyarakat akan barang dan jasa. Hal ini berpotensi untuk dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai upaya meningkatkan taraf hidup mereka dengan membuka usaha baik skala kecil maupun menengah untuk menyediakan supply barang dan jasa. Dinamisasi perdagangan dunia yang bergeser ke wilayah Pasifik Wilayah Provinsi Papua Barat merupakan salah satu simpul perdagangan yang strategis karena didukung letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional (Samudera Pasifik) sehingga diharapkan dapat menjadi gerbang perdagangan skala internasional bagi Indonesia. Isu-isu yang memberi peluang kapitalisasi SDA Beberapa isu-isu ranah internasional memberikan peluang kepada Provinsi Papua Barat untuk dapat mengambil nilai tambah dari SDA yang dimiliki. Misalnya saja isu perubahan iklim. Dengan luas kawasan hutan lindung yang direncanakan di atas 70%, maka hutan di Provinsi Papua Barat memiliki fungsi konservasi yang berskala internasional. Bentuk kapitalisasi SDA terkait dengan isu perubahan iklim adalah dengancarbon trade. Minat investasi yang tinggi baik dari dalam maupun luar negeri Minat investor dalam maupun luar negeri dapat dimanfaatkan sebagai pemacu percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat, dengan catatan tidak mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam yang ada di Provinsi Papua Barat.

Ancaman (Threat) Sebagian besar wilayah merupakan wilayah rawan bencana Provinsi Papua Barat terbentuk akibat tumbukan lempeng Samudera Pasifik dan lempeng Australia yang menyebabkan wilayah ini sangat rentan terhadap gempa bumi karena berada di dalam lintasan sesar besar, selain itu kondisi daratannya yang didominasi oleh pegunungan juga menjadikan Provinsi Papua Barat menjadi wilayah rawan longsor. Eksploitasi SDA yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan Eksploitasi sumber daya di Provinsi Papua Barat terutama terkait dengan kegiatan eksplorasi pertambangan di Provinsi Papua Barat yang memiliki sumber daya mineral serta minyak dan gas bumi sangat besar, apabila tidak dikendalikan maka bisa terjadi pemanfaatan SDA yang tidak berwawasan lingkungan, selain itu penggundulan hutan juga masih sering ditemui di Provinsi Papua Barat, bahkan sampai menyebabkan terjadinya bencana. Salah satu contohnya adalah bencana banjir bandang yang terjadi di Wasior akibat penebangan hutan yang tidak berwawasan lingkungan.

98

Komoditas perdagangan dan jasa yang sama dengan wilayah lain Komoditas perdagangan dan jasa dari wilayah lain cenderung memiliki harga beli yang lebih murah, dengan kata lain secara ekonomi komoditas perdagangan dan jasa dari wilayah lain lebih memiliki daya saing, selain itu supply komoditas perdagangan dan jasa Provinsi Papua Barat masih rendah sehingga belum dapat memenuhi demand. Implikasi globalisasi termasuk perdagangan bebas internasional Globalisasi akan mengakibatkan banyaknya pendatang dari luar Provinsi Papua Barat yang cenderung memiliki kompetensi lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk Asli di berbagai sektor yang berpotensi mematikan kesempatan penduduk Asli, terutama dalam hal mencari kerja. Selain itu perdagangan bebas internasional juga berpotensi mematikan usaha lokal di Provinsi Papua Barat, terutama yang memiliki skala kecil akibat persaingan yang datang bukan hanya dari luar daerah namun juga dari luar negeri. Ada ancaman infiltrasi pemanfaatan oleh kekuatan ekonomi dari luar daerah Apabila SDA yang terdapat di Provinsi Papua Barat lebih banyak dimanfaatkan oleh kekuatan ekonomi dari luar daerah, maka hal tersebut dikhawatirkan justru akan berimbas negatif karena secara ekonomi yang akan menikmati hasilnya bukan Provinsi Papua Barat melainkan daerah lain. Kedudukannya sebagai wilayah terluar memberi ancaman infiltrasi kejahatan internasional, misalnya narkoba dan human trafficking Lokasi Papua Barat yang berada di wilayah terluar tidak didukung dengan pengamanan yang memadai sehingga arus barang maupun manusia yang keluar masuk bisa tidak terkendali dan memberikan peluang terjadinya tindak kejahatan, yang dalam hal ini adalah penyelundupan.

4.2

Isu Strategis

Isu-isu strategis yang di Provinsi Papua Barat saat ini yang paling menKampungk dan perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pembangunan wilayah 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut. Belum Efektifnya Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula 99

kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang Asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua.Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan penduduk Asli Papua Barat terabaikan. Masih Rendahnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Masalah peranan gender di Provinsi Papua Barat merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan. Peningkatan peran perempuan disejumlah bidang pembangunan pada umumnya masih lemah dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena kemampuan perempuan di Provinsi Papua Barat masih memerlukan penguatan baik secara perorangan maupun kelembagaan. Aspek budaya masih kuat pengaruhnya dalam pengembangan peran perempuan. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua Barat akan menyentuh aspek budaya masyarakat disamping terus mengembangkan peran aktif perempuan Provinsi Papua Barat yang saat ini telah mulai berkembang. Dalam bidang politik, kedudukan perempuan mulai menunjukkan peran yang nyata dimana sejumlah posisi legislatif telah berada ditangan kaum perempuan. Juga didalam lembaga eksekutif sejumlah posisi penting kini telah dijalani oleh kaum perempuan. Demikian pula dalam lembaga pendidikan tinggi, peneliti, pekerja atau pelayan sosial, atau fungsi kemasyarakatan lainnya telah banyak dilaksanakan oleh kaum perempuan. Dimasa mendatang kondisi ini terus ditingkatkan terutama dikampung dan perkotaan se-Provinsi Papua Barat. Pada intinya, perempuan harus mengambil peran di setiap proses pembangunan Provinsi Papua Barat. Masih Rendahnya Kuantitasdan Kualitas Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat yang relatif sedikit bila dibandingkan dengan luas wilayahnya serta kepadatan penduduk sangat rendah yang tersebar secara tidak merata dan hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu saja menjadikan sulitnya percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Isu lain yang muncul adalah kualitas penduduk Asli Papua Barat yang relatif lebih rendah jika dilihat dari tingkat pendidikannya, sehingga belum mampu bersaing dengan penduduk pendatang dari luar wilayah Provinsi yang sengaja mencari peluang di Provinsi Papua Barat. Di satu sisi para pendatang tersebut mampu membawa pengaruh positif terhadap perkembangan wilayah dengan turut serta dalam kegiatan pembangunan, namun di sisi lain akan mempersempit peluang bagi penduduk Asli dalam memperebutkan kesempatan kerja.

Belum Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Belum rampungnya pembangunan Jalan Raya Trans Papua Barat menimbulkan persoalan dalam 100

pembangunan Provinis Papua Barat. Hal ini dikarenakan jalan merupakan infrastruktur utama dalam menggerakkan pertumbuhan perkenomian karena menyangkut perpindahan barang terutama komoditas bernilai ekonomis tinggi dan penumpang. Dengan adanya jaringan jalan juga dapat mendorong percepatan pembangunan karena mempermudah akses antar wilayah yang terdapat di Provinsi Papua Barat. Kendala Utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Papua adalah bentuk morfologi yang didominasi oleh pegunungan sehingga membutuhkan biaya konstruksi dan biaya perawatan yang tinggi. Perlu adanya peningkatan Infrastruktur perhubungan laut mengingat wilayah Papua Barat yang dibatasi oleh Laut untuk mencapai wilayah Provinsi lain, selain itu juga Transportasi Laut dapat digunakan sebagai alternatif penghubung antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Kemudian selain infrastruktur perhubungan; prasarana dasar menyangkut ketersediaan energi, kemudahan sarana telekomunikasi, ketersediaan pasokan air bersih yang memadai, irigasi yang memadai, lingkungan permukiman penduduk yang sehat juga menjadi isu strategis pembangunan Provinsi Papua Barat. Degradasi Kualitas Lingkungan Alam dan Lingkungan Hidup Dengan potensi sumberdaya alamnya yang begitu besar selain berdampak ekonomi terutama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Barat, juga membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang bijak telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sudah cukup mengkhawatirkan kelestarian alam. Beberapa kegiatan yang rawan berakibat kerusakan lingkungan hidup adalah kegiatan pertambangan dan pembalakan liar. Provinsi Papua Barat memiliki hutan 70% dari keseluruhan luas wilayah dan sebagian merupakan kawasan lindung. Di kawasan lindung ini terkandung sumberdaya andalan Provinsi Papua Barat yang berupa batu bara, minyak bumi, dan bahan galian mineral. Kombinasi keruangan yang paling rawan ialah batubara dan hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan di kawasan hutan inilah yang telah menghasilkan bencana banjir terburuk di Provinsi Papua Barat dalam 10 tahun terakhir pada tahun 2010. Pada bulan Oktober 2010 di Provinsi Papua Barat telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material yang berupa kerusakan infrastruktur yang sangat besar. Masih Rendahnya Kontinuitas dan Kualitas Produksi Pertanian Bila ditinjau dari produksi beberapa komoditi pangan, hortikultura, dan perkebunan selama beberapa tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang kurang signifikan. Kenyataan tersebut akan mengurangi kemampuan berkembangnya sistem agrobisnis secara keseluruhan termasuk tidak terjaminnya keberlanjutan pengembangan agrobisnis itu sendiri. Pada sisi lain tampak pula bahwa masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan sedangkan sisanya masih berupa lahan tidur. Kondisi tersebut merupakan indikasi bahwa masyarakat terutama petani di daerah ini masih belum mampu memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Dari sisi ekonomi hal tersebut menunjukkan masih terjadi under-capacity dari sistem agrobisnis yang secara umum akan 101

menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan sumberdaya. Masih Rendahnya Kegiatan Perekonomian Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dalam jangka waktu dari 2003-2006 peningkatan PDRB di sektor pertanian tidak sebesar pertumbuhan sektor lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Papua Barat belum kompetitif, ini terbukti dengan masih didatangkannya kebutuhan masyarakat Papua Barat dari luar daerah atau antar pulau. Selain itu, persoalan yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah nilai tukar produk peKampungan tergolong rendah di Papua Barat dan kantong kemiskinan utama di Papua Barat berada di wilayah peKampungan. Dari data dan informasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang secara dinamis berkembang dari waktu ke waktu dalam periode 5 tahun RPJMD Provinsi Papua Barat 2012-2016 perlu dilakukan peninjauan tentang strategi pengembangan/perkembangan daerahnya yang sesuai dengan tingkat berkecamuknya kehidupan yang berubah dan berkembang.

102

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1

Visi Pembangunan

Pembangunan Provinsi Papua Barat lima tahun kedepan Visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 adalah: “PROVINSI PAPUA BARAT YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT, DAN LESTARI”

Provinsi Papua Barat yang mengalami pergerakan kondisi ke arah yang MAJU

lebih baik yang merujuk kepada kemandirian yang dicita-citakan dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat yang mampu melaksanakan kegiatan pemerintahan, mengayomi kehidupan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan modal-modal daerah yang dimiliki. MANDIRI

Kemandirian Provinsi Papua Barat diharapkan dapat tercermin dari kemandirian prasarana dan sarana wilayah, keuangan daerah, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan, serta stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan wilayah.

Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Barat yang tangguh dalam BERMARTABAT

mengaktualisasikan budaya dan sistem nilai yang berkembang secara positif dan mengaplikasikannya dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua Barat yang senantiasa menjaga kualitas lingkungan hidup LESTARI

serta keanekaragaman budaya dalam rangka menyediakan kualitas hidup yang baik bagi generasi di masa yang akan datang.

103

5.2

Misi Pembangunan

Visi pembangunan Provinsi Papua Barat yaitu Menuju Provinsi yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari akan diwujudkan melalui penjabaran dalam Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat. Penjabaran Visi Pembangunan ke dalam Misi Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan amanat UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Misi Pembangunan Provinsi Papua Barat periode Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Misi 1

Visi Terkait

Menanamkan Amanat Otonomi Khusus Sebagai Paradigma Baru Pembangunan

Maju, Mandiri, Bermartabat, Lestari

Secara spesifik, paradigma pembangunan di Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus adalah pembangunan yang bukan semata-mata pada sektor ekonomi secara sempit akan tetapi mengandung makna yang lebih dalam terhadap hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan keadilan terhadap penduduk Asli Papua. Penekanan utamanya pada pembangunan dimana nantinya keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan wilayah diiringi dengan perubahan karakter masyarakat, penciptaan keadilan, serta pemenuhan hak dasar khususnya bagi penduduk Asli Papua. Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat haruslah diterapkan dalam setiap sektor/bidang pembangunan. Sebagai koreksi terhadap pendekatan yang konvensional maka implementasi amanat Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat bukan hanya membawa keuntungan bagi masyarakat Asli Papua dalam jangka pendek, tetapi sampai pada keberjalanan kehidupan di Provinsi Papua Barat di masa yang akan datang. Dengan kata lain, bukan hanya upaya-upaya pemberian keuntungan secara langsung namun mengkader masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Secara lebih rinci, hal-hal utama yang termaknai dari UndangUndang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat adalah: a.

Perlindungan terhadap hak kekayaan dan hak intelektual orang Asli Papua sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;

b.

Pencerdasan akan hakikat hidup bermasyarakat dan bernegara, serta makna hidup mandiri dan sejahtera;

c.

Pemberdayaan, pemberian kesempatan dan pengutamaan orang Asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya; dan

104

d.

Penanaman tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi Papua Barat dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua.

Secara khusus, fokus dalam pembangunan Provinsi Papua Barat menyangkut lima hal, yakni: (1) pendidikan;(2) kesehatan;(3) ekonomi rakyat; (4) prasarana dan sarana; (5) ekonomirakyat; serta (6) upaya affirmative action.

Misi 2

Visi Terkait

Memacu Peningkatan Perekonomian Wilayah

Maju, Mandiri

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Papua Barat jika dilihat secara umum berada di kisaran angka yang cukup baik. Namun jika dilihat secara parsial, dari sisi realisasinya masih jauh dari maksimal. Belum lagi jika dibandingkan dengan sumber daya yang ada dan kebutuhan pembiayaan daerah yang jelas tidak sebanding. Artinya, modal-modal yang dimiliki masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.Pertumbuhan ekonomi antar wilayah juga masih jauh dari pemerataan. Bahkan untuk wilayah Kabupaten/Kota yang bersebelahan sekalipun. Misalnya saja antara Kota Sorong dengan Kabupaten Tambrauw. Banyak sekali faktor yang menghalangi rantai penghubung kegiatan perekonomian antarwilayah, yang paling vital misalnya infrastruktur. Oleh karena itu, dalam pembangunan 5 tahun kedepan, perlu dicapai peningkatan perekonomian wilayah yang signifikan bukan saja secara angka umum, tetapi peningkatan yang signifikan di setiap wilayah dan setiap sektornya. Dalam upaya pencapaian misi ini, fokus pembangunan ada pada pembinaan SDM, manajemen SDA, serta perbaikan sistem pemerintahan dalam rangka penciptaan iklim usaha dan iklim investasi.

Misi 3

Visi Terkait

Menanggulangi Kemiskinan

Maju, Mandiri

Walaupun angka kemiskinan telah menurun setiap tahunnya dengan angka yang cukup signifikan, akan tetapi jika dimaknai lebih dalam dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan,apalagi dengan melihat kenyataan di lapangan, angka kemiskinan masih sangat tinggi terutama di perkotaan. Provinsi Papua Barat masih berada dalam peringkat tertinggi dari daftar wilayah miskin di Indonesia. 105

Menurunkan angka kemiskinan menjadi salah satu agenda utama yang harus dapat dicapai sebagai pembuktian keberhasilan konsep Otonomi Khusus. Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan yang sifatnya multisektor. Meskipun tingkat kemiskinan hanya diukur berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi, namun jika disusuri lebih dalam maka kuncinya ada di hampir semua sektor. Untuk periode lima tahun ini, penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pembenahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, yang semuanya menekankan pada pemberdayaan SDM.

Misi 4

Visi Terkait

Membenahi Tata Kelola Pemerintahan

Maju, Mandiri, Bermartabat

Tata kelola pemerintahan termasuk didalamnya menyediakan pelayanan primabagi masyarakat merupakan salah satu isu nasional dan global saat ini. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang buruk cenderung menjadikan pemerintahan koruptif dan inefisien, sehingga tidak mampu menyajikan pelayanan prima, yang berdampak melemahkan dan bahkan menurunkan kewibawaan Pemerintah di mata masyarakat. Misi ini ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola Pemerintahan secara umum di Indonesia dan khususnya Pemerintah Daerah. Hal tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahandilakukan dengan penyelenggaraan teknis Pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabel, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, egaliter, visioner & strategis, partisipatif dan mengutamakan supremasi hukum. Pelayanan kepada masyarakat khususnya di kampung dan pedalaman yang sebelumnya tidak tersentuh, merupakan perhatian utama dari misi pembangunan ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

Misi 5

Visi Terkait

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan

Maju, Mandiri

Kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat cukup mencolok. Baik antara masyarakat Pendatang dan masyarakat Asli, maupun antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di perkampungan atau pedalaman. Sesuai dengan hakikat pembangunan 106

nasional yang bertujuan untuk memeratakan tingkat kesejahteraan di semua wilayah dan semua lapisan masyarakat, maka pengurangan kesenjangan sampai kesenjangan tersebut sirna menjadi target utama dalam pembangunan Provinsi Papua Barat. Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat mengamanatkan perlunya mengatasi masalah ini sesegera mungkin untuk menghindari masalah turunan yang mungkin diakibatkan. Dengan demikian, program peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi inti dari misi pembangunan daerah ini (pembangunan yang bersifat inklusif/inclusive development).

Misi 6

Visi Terkait

Membangun Sumber Daya Manusia yang Kontributif Dalam Pembangunan

Maju, Bermartabat

Sebagai titik sentral dalam pembangunan, sumber daya manusia menjadi target utama dari semua bidang/sektor pembangunan. Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat menegaskan tentang pentingnya aspek Sumber Daya Manusia khususnya warga Asli Papua untuk diprioritaskan. Hal tersebut dilakukan demi menyiapkan warga Asli Papua untuk memegang tanggung jawab dalam menggerakkan roda kehidupan Provinsi Papua Barat ke arah yang lebih baik. Untuk itulah dibutuhkan SumberDaya Manusia yang berkarakter positif dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang baik.

Misi 7

Visi Terkait

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Maju, Mandiri, Lestari

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua Barat harusdiambil manfaatnya secara bijak bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Ironis jika Provinsi Papua Barat yang kaya akan SDA namun kehidupannya tidak sejahtera. Jika keadaannya demikian, tentunya ada yang belum optimal atau bahkan ada yang salah dalam pola pemanfaatan SDA yang selama ini dilakukan.Karenanya pola pemanfaatan yang diupayakan lima tahun kedepan harus dilakukan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat Provinsi Papua Barat umumnya, dan khususnya orangAsli Papua. Pemanfaatan Sumber Daya Alam ini juga yang nantinya ditujukan untuk membantu mengatasi masalah tingginya kemiskinan dan kesenjangan di Provinsi Papua Barat.

107

Misi 8

Melestarikan Lingkungan Alam dan Budaya

Visi Terkait

Lestari

Pembangunan yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup umat manusia. Provinsi Papua Barat pada dasarnya memiliki kerentanan lingkungan yang tinggi sehingga pengendalian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaaatan Sumber Daya Alam menjadi sangat penting. Oleh karena itu, aspek lingkungan harus menjadi salah satu komponen utama pertimbangan bagi kebijakan pembangunan sektoral maupun kewilayahan. Dalam hal ini, implementasi berbagai regulasi terkait dengan penataan ruang merupakan salah satu program utama. Keanekaragaman budaya sesungguhnya merupakan aset pembangunan yang jika dikelola secara baik dan dipadukan dengan perkembangan wilayah akan memberikan nilai tambah lain baik dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada pendalaman dan pengembangan nilai-nilai luhur yang melekat dalam aneka ragam budaya yang murni berasal dari Provinsi Papua Barat. Aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Provinsi Papua Barat merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan dan peningkatan martabat.

5.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi PembangunanJangka Menengah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 2016,maka berikut ini dirumuskan tujuan-tujuan pembangunan Provinsi Papua Barat untuk lima tahun kedepan yang selanjutnya dirinci lagi menjadi sasaran pembangunan.

5.3.1 Tujuan Pembangunan Tujuan pembangunan adalah tujuan dari masing-masing misi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

MISI PEMBANGUNAN

TUJUAN PEMBANGUNAN Menyelenggarakan pembangunan dengan

1.

Menanamkan Amanat Otonomi Khusus

menomorsatukan perlindungan, pencerdasan,

sebagai Paradigma Baru Pembangunan.

dan pemberdayaan masyarakat (orang Asli Papua).

108

MISI PEMBANGUNAN 2.

Memacu Peningkatan Perekonomian Wilayah.

TUJUAN PEMBANGUNAN Meningkatkan kemampuan finansial Daerah untuk membiayai pembangunan dari Penerimaan Asli Daerah.

3.

Menanggulangi Kemiskinan.

Menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Mendukung proses percepatan kegiatan pembangunan Provinsi Papua Barat.

4.

Membenahi Tata Kelola Pemerintahan. Memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

5.

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.

6.

Membangun Sumber Daya Manusia yang Kontributif Dalam Pembangunan.

Menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Mendukung proses percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat. Menciptakan kesejahteraan ekonomi

7.

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Bagi Kesejahteraan Masyarakat.

masyarakatdengan kegiatan ekonomi berbasis SDA sekaligus memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan alam.

8.

Melestarikan Lingkungan Alam dan Budaya.

Mempersiapkan dan menyediakan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi generasi yang akan datang.

109

5.3.2 Sasaran Pembangunan Untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah dirumuskan diatas, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1

Terjangkaunya pelayanan pendidikan dilihat dari segi lokasi dan segi ekonomi oleh seluruh masyarakat.

2

Terjangkaunya pelayanan kesehatan dilihat dari segi lokasi dan segi ekonomi oleh seluruh masyarakat.

3

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat.

4

Meningkatnya perekonomian wilayah dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat yang disertai dengan pengembangan keterampilan.

5

Terlaksananya affirmative action.

6

Meningkatnya realisasi investasi dalam dan luar negeri di sektor-sektor primer.

7

Meningkatnya pertumbuhan produktivitas sektor-sektor sekunder dan tersier.

8

Meningkatnya jalinan kerjasama ekonomi.

9

Meningkatnya indeks kesehatan.

10

Terbinanya masyarakat dalam upaya peningkatan indeks kesehatan.

11

Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni.

12

Terbina dan terberdayakannya perempuan dan anak sebagai agen perubahan masyarakat.

13

Terbina dan terpeliharanya masyarakat yang memiliki kerawanan social.

14

Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas koperasi dan usaha kecil menengah.

15

Terberdayakannya masyarakat perkampungan.

16

Meningkatnya kesejahteraan petani.

17

Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintahan.

18

Diterapkannya sistem pemerintahan dan sistem kerja pemerintah yang akuntabel, transparan, partisipatif, profesional, efisien, efektif, dan taat hokum.

19

Tersusunnya dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah.

20

Tersusunnya regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.

21

Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana transportasi, utilitas publik, dan pelayanan publik di seluruh wilayah.

110

22

Terciptanya SDM berkualitas dengan indeks pendidikan dan penguasaan keterampilan yang baik.

23

Terbinanya generasi pemuda sebagai aset strategis.

24

Meningkatnya kecerdasan serta meluasnya penguasaan pengetahuan dan informasi, serta meningkatnya motivasi untuk hidup yang lebih baik.

25

Terwujudnya ketahanan pangan wilayah dengan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan.

26

Meningkatnya kegiatan perkebunan rakyat.

27

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan.

28

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan.

29

Mengelola pariwisata yang berbasis pengembangan masyarakat local.

30

Terjaganya keberadaan budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam.

31

Terehabilitasinya lingkungan yang statusnya kritis.

32

Terlaksananya upaya perlndungan lingkungan dan pengawasan lingkungan.

33

Menurunnya kasus pelanggaran hukum dalam pemanfaatan SDA.

34

Tertanganinya kasus pelanggaran hukum dalam pemanfaatan SDA.

35

Terlaksananya upaya mitigasi bencana alam.

111

Tabel 6-1. Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan MISI 1

2

3




TUJUAN Menyelenggarakan pembangunan dengan menomorsatukan perlindungan, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat (Orang Asli Papua)

Meningkatkan kemampuan finansial daerah untuk membiayai pembangunan dari penerimaan asli daerah

Menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat

SASARAN 1

Terjangkaunya pelayanan pendidikan dilihat dari segi lokasi dan segi ekonomi oleh seluruh masyarakat.

2

Terjangkaunya pelayanan kesehatan dilihat dari segi lokasi dan segi ekonomi oleh seluruh masyarakat.

3

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat.

4

Meningkatnya perekonomian wilayah dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat yang disertai dengan pengembangan keterampilan.

5

Terlaksananya affirmative action.

1

Meningkatnya realisasi investasi dalam dan luar negeri di sektor-sektor primer.

2

Meningkatnya pertumbuhan produktivitas sektor-sektor sekunder dan tersier.

3

Meningkatnya jalinan kerjasama ekonomi.

1

Meningkatnya indeks kesehatan.

2

Terbinanya masyarakat dalam upaya peningkatan indeks kesehatan.

3

Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni.

4

Terbina dan berdayanya perempuan dan anak sebagai agen perubahan masyarakat.

112

MISI

4


TUJUAN

Mendukung proses percepatan kegiatan pembangunan Provinsi Papua Barat Memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat

SASARAN 5

Terbina dan terpeliharanya masyarakat yang memiliki kerawanan social.

6

Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas koperasi dan usaha kecil menengah.

7

Terberdayakannya masyarakat perkampungan.

8

Meningkatnya kesejahteraan petani.

1

Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintahan.

2

Diterapkannya sistem pemerintahan dan sistem kerja pemerintah yang akuntabel, transparan, partisipatif, profesional, efisien, efektif, dan taat hokum.

3

Tersusunnya dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah.

4

Tersusunnya regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.

5



1

Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana transportasi, utilitas publik, dan pelayanan publik di seluruh wilayah.

6

Membangun Sumber Daya Manusia yang Kontributif Dalam Pembangunan

Mendukung proses percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat

1

Terciptanya SDM berkualitas dengan indeks pendidikan dan penguasaan keterampilan yang baik.

2

Terbinanya generasi pemuda sebagai aset strategis.

3

Meningkatnya kecerdasan serta meluasnya penguasaan pengetahuan dan informasi, serta meningkatnya motivasi untuk hidup yang lebih baik

113

MISI 7

8



TUJUAN Menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakatdengan kegiatan ekonomi berbasis SDA sekaligus memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan alam

Mempersiapkan dan menyediakan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi generasi yang akan dating

SASARAN 1

Terwujudnya ketahanan pangan wilayah dengan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan.

2

Meningkatnya kegiatan perkebunan rakyat.

3

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan.

4

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan.

5

Mengelola pariwisata yang berbasis pengembangan masyarakat local.

1

Terjaganya keberadaan budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam.

2

Terehabilitasinya lingkungan yang statusnya kritis.

3

Terlaksananya upaya perlndungan lingkungan dan pengawasan lingkungan.

4

Menurunnya kasus pelanggaran hukum dalam pemanfaatan SDA.

5

Tertanganinya kasus pelanggaran hukum dalam pemanfaatan SDA.

6

Terlaksananya upaya mitigasi bencana alam.

114

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

6.1

Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: a.

hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program Kepala Daerah terpilih.

b.

hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategic.

c.

pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun.

d.

dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas Kepala Daerah.

 Untuk mencapai kondisi yang dica-citakan dalam Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Barat, pembangunan dilakukan bersama-sama dari atas dan dari bawah. Artinya, pembangunan pembangunan diletakkan pada pembenahan pemerintahan dan pembangunan masyarakat sebagai kunci vital keberhasilan pembangunan. Gambarannya kira-kira sebagai berikut: Gambar 6-1. Pola Pembangunan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Barat

115

 Untuk mencapai pemerataan pembangunan, maka dilihat dari segi kewilayahan, harus dilakukan pembukaan akses ke wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi dengan membangun prasarana dan sarana transportasi. Pembangunan prasarana dan sarana publik serta pelayanan pendidikan dan kesehatan di perkampungan. Untuk meningkatkan perekonomian wilayah, pembangunan dilakukan di kawasan-kawasan strategisekonomi yang secara lebih detail dipaparkan dalam RTRW.  Dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan prasarana dan sarana serta pelayanan publik, maka dihitung dengan mempertimbangkan aspek efektivitas terutama efektif dari segi jangkauan pelayanan. Karena jika dihitung dengan model-model umum yang biasa digunakan pada wilayah yang kompak, maka akan banyak wilayah atau penduduk yang tidak tersentuh.  Pembenahan tata kelola pemerintahan mutlak harus dilakukan. Reformasi institusional terkait sistem dan kapasitasi aparatur menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan dimana pemerintah memiliki multifungsi utama sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali meskipun nantinya akan diselenggarakan bersama-sama dengan masyarakat.  Hal lain yang tidak kalah penting adalah mengenai pemetaan berbagai informasi dasar daerah seperti potensi spesifik daerah, peluang investasi, kerawanan wilayah, hak ulayat, dan sebagainya yang nantinya akan dipakai sebagai rujukan untuk menentukan porsi pembangunan yang proporsional di masing-masing wilayah atau aspek pembangunan.

6.2

Arah Kebijakan Pembangunan

Sejumlah isu pokok pembangunan di daerah memerlukan pengarusutamaan (mainstreaming) dalam penyusunan kebijakan maupun program pembangunannya. Secara umum, kebijakan pembangunan yang disusun harus memiliki dasar yang kuat terkait dengan hal-hal berikut: 1.

Implementasi amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat

Amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat haruslah diterapkan dalam setiap sektor/bidang pembangunan. Sebagai koreksi terhadap pendekatan yang konvensional maka implementasi amanat Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat bukan hanya membawa keuntungan bagi masyarakat Asli Papua dalam jangka pendek, tetapi sampai pada keberjalanan kehidupan di Provinsi Papua Barat di masa yang akan datang. Dengan kata lain, bukan hanya upaya-upaya pemberian keuntungan secara langsung namun mengkader masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan dari, oleh, dan untuk mereka sendiri.Secara lebih rinci, hal-hal utama yang termaknai dari UndangUndang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat adalah: a.

Perlindungan terhadap hak kekayaan dan hak intelektual orang Asli Papua sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;

116

b.

Pencerdasan akan hakikat hidup bermasyarakat dan bernegara, serta makna hidup mandiri dan sejahtera;

c.

Pemberdayaan, pemberian kesempatan dan pengutamaan orang Asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua Barat berdasarkan pendidikan dan keahliannya; dan

d.

Penanaman tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi Papua Barat dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua Barat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua.

2.

Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang paling sederhana dengan komponen yang empiris sebagai indikator tingkat kualitas masyarakat. Ukuran-ukuran didalamnyalah yang sejatinya digunakan sebagai acuan dalam memilih alternatif kebijakan, program, maupun kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Provinsi Papua Barat. Permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua Barat memang sudah sedemikian kompleks. Karenanya perlu menjadi prioritas objek sekaligus subjek dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam hal pengarusutamaan terkait Sumber Daya Manusia, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: a.

Penempaan karakter masyarakat sehingga menghasilkan sumber daya manusia seperti tersurat dalam misi pembangunan Provinsi Papua Barat;

b.

Penciptaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

3.

Penciptaan Kesempatan Kerja

Penciptaan kesempatan kerja khususnya bagi orang Papua bukan hanya menunggu kesempatan datangnya investor yang membuka lapangan kerja tetapi juga upaya dalam mengoptimalkan pengusahaan pemanfaatan sektor-sektor potensial dan modal-modal daerah yang dimiliki. Penciptaan lapangan kerja ini juga berarti mendorong terciptanya unit-unit usaha baik dalam skala mini mikro, mikro, kecil, menengah, maupun besar yang diupayakan secara profesional oleh masyarakat. Hal lain yang dapat diupayakan bagi terciptanya lebih banyak kesempatan kerja khususnya bagi orang Papua misalnya saja melalui penentuan kuota dan rekrutmen yang dapat diatur melalui penciptaan regulasi. Jelasnya, bagaimanapun pemerintah serta segenap stakeholder pembangunan perlu mengupayakan penciptaan kesempatan kerja khususnya bagi orang Papua demi kesejahteraan hidup yang lebih baik dan demi peningkatan ekonomi wilayah.

117

4.

Penerapan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan

Kelemahan yang selama ini terjadi adalah pembangunan bidang ekonomi yang hanya tertuju pada kenaikan produksi (pertumbuhan) dan mengabaikan keterlibatan dan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Dengan demikian aspek keadilan diabaikan sehingga yang terjadi adalah marginalisasi kelompok masyarakat tertentu. Sejalan dengan hal ini, maka misi Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat menghendaki agar pembangunan ekonomi wilayah harus menjamin aspek keadilan bagi masyarakat. Dalam hubungan ini, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peran masyarakat lokal diperkuat dan memiliki akses yang nyata dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam Provinsi Papua Barat. Sistem ekonomi yang berkeadilan dengan konsep ekonomi kerakyatannya merupakan salah satu konsep aplikatif dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Barat yang diusung demi membawa kemaslahatan bagi penduduk Provinsi Papua Barat pada umumnya dan orang Asli Papua pada khususnya. Upaya keras nantinya akan sangat dibutuhkan mengingat agar tepat sasaran, penerapan sistem ekonomi yang berkeadilan ini membutuhkan orang Asli Papua khususnya untuk mengubah cara hidupnya dengan membiasakan bekerja keras demi memenuhi kebutuhannya. Modal sumber daya alam yang melimpah bukan lagi hanya milik investor-investor besar dengan peralatan yang mutakhir, namun menjadi milik masyarakat yang mau berusaha. Titik tekan pada penerapan sistem ekonomi yang berkeadilan ini adalah: a.

Penguasaan faktor-faktor produksi oleh penduduk Provinsi Papua Barat umumnya, dan orang Asli Papua khususnya;

b.

Pemberdayaan penduduk Provinsi Papua Barat umumnya dan orang Asli Papua khususnya, untuk berperan dalam sektor usaha;

c.

Pengutamaan penduduk Provinsi Papua Barat umumnya dan orang asli Papua khususnya, untuk menempati lapangan pekerjaan yang tersedia;

d.

Pembagian keuntungan seadil-adilnya bagi penduduk Provinsi Papua Barat umumnya dan orang asli Papua khususnya, atas pengusahaan potensi daerah.

5.

Pembangunan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur sifatnya sangat vital bagi pembangunan baik dalam skala wilayah maupun dalam skala kebutuhan rumah tangga masyarakat. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah dalam skala yang lebih besar berpengaruh terhadap penciptaan kemudahan investasi skala besar. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Walau bagaimanapun, infrastruktur adalah kebutuhan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Minimnya infrastruktur di Papua Barat baik infrastruktur transportasi energi, air bersih, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan, infrastruktur sosial-ekonomi, dan sebagainya perlu dipacu pertumbuhannya agar dalam 5 tahun ini bisa memenuhi kebutuhan segenap masyarakat Papua Barat khususnya orang Papua. Banyak kendala ditemui dalam upaya pembangunannya, namun diharapkan dukungan dana dari pihak eksternal dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar betul-betul dapat sampai ke masyarakat. 118

6.

Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat;

Salah satu masalah pokok di Provinsi Papua Barat adalah pengelolaan pembangunan. Sebagai wilayah yang baru saja dikembangkan menjadi Provinsi, Provinsi Papua Barat membutuhkan pengelola pembangunan berupa sumber daya aparatur yang berkualitas. Bidang ini menghadapi permasalahan berupa keterbatasan baik dalam bentuk jumlah maupun kompetensi sehingga mempersulit terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, kemampuan untuk mengelola pembangunan yang terbatas menyebabkan juga mutu dan intensitas pelayanan kepada masyarakat ikut terkendala. Seperti dijabarkan sebelumnya, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dewasa ini telah berkembang menjadi isu global. Kelemahan praktik pemerintahan hampir di seluruh bidang dan seluruh wilayah di tanah air membawa dampak turunan yang lebih buruk di Provinsi Papua Barat. Bagaimanapun, salah satu stakeholder penentu keberjalanan roda kehidupan di Provinsi Papua Barat adalah aparat pemerintah. Pembenahan tata kerja atau sistem dan prosedur kerja menjadi pusat perhatian dalam peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat. Pembentukan mainstream atas tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya bertumpu pada: a.

Pelibatan masyarakat sebesar-besarnya dan seluas luasnya, dari mulai tahap penyusunan, penentuan, pengawasan, sampai pada tahap evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

b.

Pelibatan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan dari mulai tahap penyusunan, penentuan, pengawasan, sampai pada tahap evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

c.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat;

d.

Prioritas pembinaan kapabilitas teknis pemerintahan bagi orang Asli Papua sebagai calon pemimpin dan pemangku jabatan struktural maupun fungsional di pemerintahan;

e.

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pembenahan kelembagaan;

f.

Sinergisasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

g.

Sinkronisasi fungsi kelembagaan antar bidang melalui optimalisasi intensitas dan efektivitas koordinasi.

7.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan

Sumber daya alam dapat dikatakan menjadi modal terbesar bagi Provinsi Papua Barat. Logikanya, jika dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran maka semestinya tidak ada masyarakat yang tergolong miskin. Namun sayangnya pada kenyataannya sumber daya alam yang dimiliki kondisinya menjadi dua kemungkinan. Dimanfaatkan, tapi oleh pihak asing sehingga tidak memberi keuntungan signifikan bagi daerah ataupun masyarakat lokal. Kemungkinan yang kedua adalah belum dimanfaatkan sama

sekali

karena

minimnya

minat

investor

dan

minimnya

keterjangkauan

terhadap

teknologi.Karenanya pada rencana pembangunan jangka menengah ini, pengarusutamaan terkait sumber daya alam Provinsi Papua Barat diantaranya adalah: 119

a.

Pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat lokal;

b.

Penanaman tanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutannya di masa depan;

c.

Penanaman prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;

d.

Penanaman prinsip untuk menjaga kualitas lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

8.

Pemberantasan kemiskinan dalam arti luas

Kemiskinan dalam arti luas bukan hanya kemiskinan yang melulu diukur dengan indikator kepemilikan aset pribadi, meskipun lebih mudah menggolongkan kemiskinan menggunakan ukuran-ukuran kesejahteraan khususnya yang ada pada komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tetapi di lain sisi, termasuk juga didalamnya kemiskinan atas ketiadaan harapan di masa depan secara fisik dan mental. Taraf hidup yang cenderung tidak berubah dan terlihat semakin terpuruk ditengah perkembangan global juga bisa digolongkan sebagai salah satu ukuran kemiskinan. Pengarusutamaan pada persoalan kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut:

9.

a.

Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau;

b.

Pemberian jaminan pelayanan terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan;

c.

Pembinaan mengenai upaya-upaya peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup;

d.

Memotivasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan wirausaha masyarakat lokal;

e.

Pembinaan mengenai tata kelola usaha yang baik dan benar demi peningkatan kesejahteraan;

f.

Perluasan pembukaan lapangan pekerjaan;

g.

Mendorong berkembangnya budaya rajin menabung.

Menyeimbangkan kemajuan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat di Provinsi Papua Barat

Banyak kegagalan yang terjadi selama ini terkait dengan kurang dipahaminya dengan baik aspek kewilayahan dan penataan ruang. Provinsi Papua Barat yang dominan memiliki kawasan konservasi dan memerlukan perlakuan yang spesifik butuh pemahaman yang baik tentang aspek kewilayahan dan penataan ruang. Dari segi kewilayahan, kesenjangan yang terjadi selama ini oleh karena kurang dipahaminya dengan baik aspek ini dalam penyusunan program maupun implementasinya. Bersamaan dengan hal ini, ketaatan pada tata ruang sebagaimana yang digariskan dalam RTRW Provinsi Papua Barat dapat memberikan kontribusi yang positif. Pemanfaatan sumber daya alam serta degradasi mutu lingkungan di Provinsi Papua Barat sangat ditentukan oleh penyebaran kegiatan pembangunan serta ketaatan pada aturan penataan ruang wilayah. Setelah RTRW Provinsi Papua Barat maka pada gilirannya akan disiapkan Rencana Terinci dan Rencana Teknik Kawasan yang nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian izin 120

pemanfaatan ruang melalui ketentuan zonasi. Dalam kurun waktu jangka menengah kedepan, aspek ini akan diutamakan penyelesaianya sehingga kebutuhan ruang bagi suatu program secara spesifik telah nampak wilayah dan aspek keruangannya. Ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok bukan hanya berujung pada kemelaratan, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan dan konflik. Karenanya salah satu visi pembangunan di masa depan haruslah menuju kepada pemerataan pembangunan di semua wilayah dan semua lapisan masyarakat, terutama kaitannya dengan aspek ekonomi serta sarana dan prasarana. Untuk menuju ke arah itu, pada rencana pembangunan jangka menengah ini diupayakan dengan penentuan mainstream sebagai beriku: a.

Pemenuhan infrastruktur dasar di setiap wilayah terutama di sentra-sentra Permukiman penduduk;

b.

Penggalian dan inventarisasi potensi khas dan potensi unggulan setiap daerah sebagai sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD);

c.

Penyuksesan program ketahanan pangan di seluruh wilayah;

d.

Pentaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat sebagai referensi dasar pembangunan terutama aspek spasial;

e.

Prioritas pembangunan pada wilayah tertinggal;

f.

Mengaktifkan peran lembaga masyarakat kampung dan masyarakat adat;

g.

Meleburkan klaster spasial maupun sosial antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang;

h.

Mengutamakan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak.

10. Melanjutkan revitalisasi nilai sosial budaya masyarakat Provinsi Papua Barat. Nilai sosial budaya terutama ditujukan untuk mengaktualisasikan jati diri, identitas dan karakter masyarakat Papua berdasarkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan tatanan aturan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dengan tetap memperhatikan tatanan secara nasional. Kemandirian budaya juga berkaitan dengan perlindungan terhadap berbagai khasanah adat istiadat serta memahami keragamannya sebagai suatu kekayaan untuk dijadikan inspirasi pembangunan sebagai upaya transformasi untuk menjaga kelestariannya. Pentingnya nilai sosial budaya sehingga untuk Provinsi Papua Barat perlu adanya penekanan dari segi ini terhadap pembangunan yang akan berjalan, dengan pengarusutamaan sebagai berikut: a.

Inventarisasi kekayaan budaya daerah baik yang bersifat fisik maupun non fisik;

b.

Pembangunan sentra-sentra kebudayaan;

c.

Penyusunan mekanisme upaya proteksi budaya daerah;

d.

Penetrasi pengenalan budaya daerah ke ranah pendidikan;

e.

Pengawasan dan pengendalian pada penggunaan teknologi;

f.

Pembinaan sekaligus pelestarian sekolah-sekolah adat yang masih tersisa;

g.

Fasilitasi pengenalan dan promosi kekayaan budaya daerah seluas-luasnya;

h.

Pembinaan masyarakat lokal untuk menjadi agen pewaris kebudayaan. 121

11. Pemberdayaan perempuan Masalah peranan gender di Provinsi Papua Barat merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan. Peningkatan peran perempuan disejumlah bidang pembangunan pada umumnya masih lemah dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena kemampuan perempuan di Provinsi Papua Barat masih memerlukan penguatan baik secara perorangan maupun kelembagaan. Aspek budaya masih kuat pengaruhnya dalam pengembangan peran perempuan. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua Barat akan menyentuh aspek budaya masyarakat disamping terus mengembangkan peran aktif perempuan Provinsi Papua Barat yang saat ini telah mulai berkembang. Dalam bidang politik, kedudukan perempuan mulai menunjukkan peran yang nyata dimana sejumlah posisi legislatif telah berada ditangan kaum perempuan. Juga didalam lembaga eksekutif sejumlah posisi penting kini telah dijalani oleh kaum perempuan. Demikian pula dalam lembaga pendidikan tinggi, peneliti, pekerja atau pelayan sosial, atau fungsi kemasyarakatan lainnya telah banyak dilaksanakan oleh kaum perempuan. Dimasa mendatang kondisi ini terus ditingkatkan terutama dikampung dan perkotaan se-Provinsi Papua Barat. Pada intinya, perempuan harus mengambil peran di setiap proses pembangunan Provinsi Papua Barat.

Dari paparan arahan strategi dan kebijakan umum diatas, maka berikut ini adalah strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang spesifik, yang disusun berdasarkan urgensi pencapaian tujuan dan misi pembangunan yang disajikan dalam tabel berikut:

122

Tabel 6-1. Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan MISI 1


TUJUAN Menyelenggarakan pembangunan dengan menomorsatukan perlindungan, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat (orang Asli Papua)

SASARAN 1

Terjangkaunya pelayanan pendidikan dilihat dari segi lokasi dan segi ekonomi oleh seluruh masyarakat

STRATEGI 

Penyediaan pelayanan pendidikan yang dekat dengan masyarakat



Pengakomodasian masyarakat agar dekat dengan pelayanan pendidikan



Peringanan biaya pendidikan



Penyesuaian pelayanan pendidikan dengan karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat



Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan

ARAH KEBIJAKAN 1

Menyediakan pelayanan pendidikan di lokasi yang mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah baik pendidikan formal maupun informal

2

Memfasilitasi masyarakat yang ingin berada dekat dengan pelayanan pendidikan dengan menyediakan sistem pelayanan pendidikan dan prasarana dan sarana spesifik

3

Menyediakan pelayanan pendidikan yang murah bahkan bebas biaya bagi masyarakat

4

Menyesuaikan pokok-pokok pengajaran dengan kebutuhan wilayah dan kearifan lokal yang ada

5

Melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

6

Menyediakan layanan pendidikan dinamis yang mampu menyentuh lokasi-lokasi terpencil dan terisolir

123

MISI

TUJUAN

SASARAN 2

3

Terjangkaunya pelayanan kesehatan dilihat dari segi lokasi dan segi ekonomi oleh seluruh masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat;

STRATEGI 

Penyediaan pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat



Pengakomodasian masyarakat agar dekat dengan pelayanan kesehatan



Peringanan biaya kesehatan



Penyesuaian pelayanan kesehatan dengan karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat



Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan



Percepatan pembangunan infrastruktur yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat



Penjalinan kerjasama dengan investor maupun

ARAH KEBIJAKAN 1

Menyediakan pelayanan kesehatan di lokasi yang mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah

2

Menyediakan layanan kesehatan dinamis yang mampu menyentuh lokasi-lokasi terpencil dan terisolir

3

Menyediakan pelayanan kesehatan yang murah bahkan bebas biaya

4

Menyesuaikanlayanan kesehatan sesuai kebutuhan wilayah dan kearifan lokal yang ada

5

Melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

1

Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat;

124

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

pemerintah pusat/provinsi lain

4

Meningkatnya perekonomian wilayah dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat yang disertai dengan pengembangan keterampilan



Penyelesaian persoalan pertanahan



Penyusunan rencana pengembangan infrastruktur terintegrasi



Pengembangan sektorsektor potensial yang berbasis pemanfaatan SDA lokal

1

Mengembangkan usaha pemanfaatn sektor-sektor potensial yang berbasis SDA lokal



Stimulasi pertumbuhan usaha kecil dan mikro serta pembinaan efektivitas usaha usaha mini mikro

2



Pembinaan keterampilan kerja dan usaha masyarakat

Menstimulasi pertumbuhan usaha menengah, kecil, dan mikro dengan pemberian bantuan modal, pemberian skema kredit ringan, dan pembekalan keterampilan usaha

3



Penciptaan lapangan kerja

Memfasilitasi kebutuhan usaha mini mikro agar berlangsung efisien dan pembinaan keterampilan pengembangan usaha

4

Membina keterampilan kerja dan usaha masyarakat

5

Menciptakan lapangan kerja

125

MISI

TUJUAN

SASARAN 5

2



1

2

Terlaksananya affirmative action

Meningkatnya realisasi investasi dalam dan luar negeri di sektor-sektor primer Meningkatnya pertumbuhan produktivitas sektor-sektor sekunder dan tersier

STRATEGI 

Perekrutan orang asli papua dalam pemerintahan dan lapangan kerja/ usaha



Penentuan kuota



Promosi



Penyesuaian regulasi

Meningkatnya jalinan kerjasama ekonomi

1

rekrutmen orang asli papua dalam pemerintahan, jasa kemasyarakatan, perdagangan besar, dan industri

2

Penentuan kuota untuk rekrutmen orang asli papua dan untuk target capaian pembangunan

3

Promosi

4

Penyesuaian regulasi yang relevan dengan kebutuhan Papua Barat

1

Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal;



Penciptaan iklim investasi yang kondusif



Penyiapan SDM lokal



Pemetaan potensi daerah dan peluang investasi

2

Peningkatan promosi potensi daerah dan peluang investasi

Menciptakan iklim investasi yang kondusif

3

Pengembangan klasterklaster pada simpul-simpul strategis wilayah

Memantapkan kesatuan bangsa dan politik internal wilayah

4

Memantapkan kerjasama perdagangan lokal, regional, dan internasional melalui pengembangan klaster pada kawasan strategis;



 3

ARAH KEBIJAKAN



Pengembangan komoditas spesifik daerah.

126

MISI

3


TUJUAN


SASARAN

1

2

Meningkatnya indeks kesehatan

Terbinanya masyarakat dalam upaya peningkatan indeks kesehatan

STRATEGI 

Peredaman ekonomi biaya tinggi dengan menyiasati proses produksi dan distribusi



Pelaksanaan programprogram spesifik otonomi khusus



Peningkatan kuantitas dan kualias pelayanan publik



Pemberdayaan masyarakat



Kemitraan dengan lembaga agama, sosial, adat, dan pihak pemerhati lainnya

ARAH KEBIJAKAN 5

Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi industri kecil dan menengah;

1

Meningkatkan indeks kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2

Membina masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan diri dan lingkungan;

3

Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak hun

3

Memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi seluruh masyarakat;

4

Terbina dan terberdayakannya perempuan dan anak sebagai agen perubahan masyarakat

4

Membinaan dan memberdayakan perempuan dan anak sebagai agen perubahan kondisi masyarakat;

5

Terbina dan terpeliharanya masyarakat yang memiliki kerawanan sosial;

5

Membina dan Memelihara masyarakat yang memiliki kerawanan sosial;

6

Meningkatnya pertumbuhan dan

6

Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas koperasi dan usaha

127

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

produktivitas koperasi dan

kecil menengah;

usaha kecil menengah

4


Mendukung proses percepatan kegiatan pembangunan Provinsi Papua Barat serta memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat

7

Terberdayakannya masyarakat perkampungan

7

Memberdayakan masyarakat perkampungan

8

Meningkatnya kesejahteraan petani

8

Meningkatkan kesejahteraan petani.

1

Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintahan

1

Meningkatkan kinerja setiap SKPD melalui perbaikan sistem kerja dan perbaikan kualitas dan kapasitas aparatur.

2

Diterapkannya sistem pemerintahan dan sistem kerja pemerintah yang akuntabel, transparan, partisipatif, profesional, efisien, efektif, dan taat hukum

2

Merencanakan pembangunan wilayah yang sinergis antarwilayah dan antarsektor;

3

Memperbaiki kearsipan serta tata administrasi kewilayahan dan kependudukan

3

Tersusunnya dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah



Pelaksanaan sistem pengawasan dan evaluasi secara struktural dan fungsional baik dari internal pemerintah Provinsi Papua Barat, maupun dari Pemerintah Pusat, masyarakat, dan lembaga independen lain

128

MISI

TUJUAN

SASARAN 4

5

6


Membangun Sumber Daya Manusia yang Kontributif


Mendukung proses percepatan pembangunan

1

1

STRATEGI

Tersusunnya regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah

Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana transportasi, utilitas publik, dan pelayanan publik di seluruh wilayah

Terciptanya SDM berkualitas dengan indeks



Pembukaan akses ke daerah-daerah terisolir dan terpencil



Prioritas pembangunan pada wilayah strategis, daerah terisolir, dan daerah terpencil



Prioritas pembangunan ditujukan kepada masyarakat miskin dan orang asli Papua



Penerapan skema-skema pembangunan non konvensional



Peningkatan kualitas

ARAH KEBIJAKAN 4

Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif daerah

5

Menyusun berbagai regulasi yang diperlukan

1

Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang sesuai dengan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota;

2

Memenuhi infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih & air minum, dan pengelolaan lingkungan di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perKampungan

3

Menyusun sistem pengelolaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

4

Meningkatkan pencapaian keluarga sejahtera

5

Meratakan pembangunan wilayah melalui transmigrasi

1

Meningkatkan indeks pendidikan melalui upaya peningkatan

129

MISI Dalam Pembangunan

TUJUAN

SASARAN

Provinsi Papua Barat

pendidikan dan penguasaan keterampilan yang baik 2

7


Menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakatdengan kegiatan ekonomi berbasis SDA sekaligus memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan alam

Terbinanya generasi pemuda sebagai aset strategis

3


1

Terwujudnya ketahanan pangan wilayah dengan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan

2

Meningkatnya kegiatan perkebunan rakyat

3

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

layanan pendidikan formal dan informal 



Pembinaan pemuda dan pembinaan melalui olahraga

partisipasi masyarakat, mutu tenaga pendidik, layanan, dan manajemen pendidikan formal dan non formal. 2

Meningkatkan daya saing SDM melalui pembinaan pemuda dan olah raga

3

Mencerdaskan masyarakat melalui sarana komunikasi dan informasi

1

Mewujudkan ketahanan pangan wilayah melalui peningkatan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari kegiatan perkebunan

2

Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dengan tetap berprinsip kepada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam

3

Membina dan mengawasi pengusahaan bidang pertambangan

Fasilitasi sarana komunikasi dan informasi



Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna



Pelaksanaan sistem pengawasan atas pemanfaatan SDA



Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan upaya pemanfaatan SDA

130

MISI

8


TUJUAN

Mempersiapkan dan menyediakan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi generasi yang akan datang

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

4

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan

4

Mengembangkan kepariwisataan daerah yang berbasis pengembangan masyarakat lokal

5

Mengelola pariwisata yang berbasis pengembangan masyarakat local

5

Mengembangkan usaha kelautan dan perikanan bagi masyarakat pesisir terutama dengan meningkatkan pertumbuhan usaha budidaya perikanan

1

Terjaganya keberadaan budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam

1

Pengembangan dan mengelola nilai budaya dan kekayaan budaya;

2

Terehabilitasinya lingkungan yang statusnya kritis

2

Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan alam;

3

Terlaksananya upaya perlndungan lingkungan dan pengawasan lingkungan

4

Menurunnya kasus pelanggaran hukum dalam pemanfaatan SDA

3

Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan SDA

5

Tertanganinya kasus pelanggaran hukum dalam







Persiapan perangkat mitigasi bencana dan mitigasi bencana khusus masyarakat di wilayahwilayah yang sulit diakses serta mencerdaskan seluruh masyarakat dalam menghadapi bencana; Selektif dalam memberikan izin-izin usaha yang berpotensi mengancam eksistensi dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan budaya, dan lingkungan alam; Taat kepada RTRW provinsi, RTRW kabupaten kota, dan rencana rincinya dalam pengembangan

131

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

pemanfaatan SDA

program-program pembangunan 

6

Terlaksananya upaya mitigasi bencana alam

ARAH KEBIJAKAN

Pencarian solusi bagi persoalan hak ulayat



Relokasi penduduk dari wilayah rawan bencana ke lokasi yang layak dan sesuai dengan kultur



Pengerahan jajaran pemerintah dan membina seluruh masyarakat untuk menjaga hutan dan SDA dari eksploitasi yang mengganggu sustainabilitasnya

4

Implementasi mitigasi bencana alam.

132

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Target dan sasaran misi pembangunan pada masa ini ditekankan pada upaya mencapai kemandirian wilayah. Kemandirian wilayah yang tercermin dari kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pendapatan regional yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber lain menjadi kecil, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok wilayahnya, yang diwujudkan melalui kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, affirmative action, tata-kelola pemerintahan, dan kekuatan fiskal. Dasar-dasar penentuan kebijakan mencapai Papua Barat yan mandiri dipengaruhi pertimbangan akan ketersediaan pemasukan dan alokasi dana untuk sektor-sektor pembangunan, agenda nasional yang memberikan pengaruh penting terhadap ekonomi lokal, serta variabel sensitif lain yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, secara khusus untuk bidang tata kelola pemerintahan dan kekuatan fiskal,didasari akan, ketersediaan dan alokasi anggaran serta agenda nasional yang diharapkan berujung pada upaya perwujudan meningkatnya kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari meningkatnya pendapatan serta tingginya angka penyerapan tenaga kerja. Sedangkan untuk kelima bidang lainnya merupakan variabel sensitif pembangunan dan agenda nasional yang memberikan tanggung jawab khusus sebagai daerah otonomi khusus untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua Barat. Keseluruhan bidang menjadi satu kesatuan dalam menciptakan kemandirian yang meliputi skenario kebijakan utama: 1.

Perbaikan tatanan pengelolaan, kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah. Seperti yang telah dipaparkan penekanan utama skenario menciptakan Papua Barat yang mandiri adalah dengan memperbaiki tatanan pemerintahan yang diindikasikan dengan ketersediaan perdasus dan perdasi pada tahun ketiga pembangunan, dan tersedianya perdasus serta perdasi mengenai sistem kelembagaan daerah yang berbasis kinerja dengan kapasitas yang baik pada akhir tahun rencana. Kebijakan tersebut tidak akan terlepas dari proses pembinaan aparatur secara bertahap yang dipedomani alokasi anggaran pertahunnya hingga mencapai 20% sehingga target pada akhir tahun rencana sebesar 100% aparatur terbina dapat tercapai.

2.

Pemenuhan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh kampung. Pemenuhan infrastruktur dasar menekankan pada peningkatan akses seluruh kampung terhadap segala bentuk informasi dan kegiatan ekonomi dari luar daerahnya. Untuk sektor telekomunikasi 133

kebijakan diarahkan pertambahan pemenuhan kebutuhan kampung yang terjangkau jaringan telekomunikasi sebesar 15% setiap tahunnya, sehingga pada akhir periode rencana mencapai 75% diatas target sebesar 70%. Sedangkan pembukaan akses jalan diupayakan setiap tahunnya ada pembukaan akses terhadap kampung yang terisolir sehingga menjadi dibawah sepuluh persen pada akhir periode rencana. Sejalan dengan dua kebijakan diatas, untuk pelayanan kebutuhan listrik juga diupayakan peningkatan akses rumah tangga terhadap energi listrik sebesar 12% dari jumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik melalui berbagai sumber energi skala kecil, sehingga pada akhir tahun rencana 100% permukiman teraliri listrik. 3.

Pengembangan kontribusi ekonomi kerakyatan. Skenario kebijakan ini diupayakan melalui pencapaian pertumbuhan unit usaha mikro sebesar 7% setiap tahunnya, sehingga mencapai pertumbuhan usaha mikro lebih dari 30% pada akhir tahun rencana. Untuk kampung-kampung yang belum memiliki sumber mata pencaharian berkelanjutan maupun modal kerja berputar, pada tahun pertama akan dilakukan studi menyeluruh sehingga dalam sisa empat tahun akan diupayakan realisasi mata pencaharian pada kampung yang belum memiliki sumber utama sebesar 25% setiap tahunnya, dengan dukungan modal kerja berputar untuk 15% kampung yang tidak memiliki modal setiap tahunnya.

4.

Peningkatan akses, layanan dan kualitas pendidikan. Kemandirian wilayah melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan diusahakan untuk mengejar kenaikan angka melek huruf sebesar 1% setiap tahunnya sehingga 100% penduduk papua melek huruf. Hal ini akan diupayakan dengan pembangunan sekolah berpola asrama yang didukung program kemitraan pada minimal 15 distrik setiap tahunnya. Selain kedua taget tersebut, setiap tahunnya dilakukan pembinaan tenaga pengajar di Papua Barat sebesar 20% dari total pengajar dan kemudian diberikan stimulus dana ataupun rekrutmen baru untuk disebarkan kedalam kampung-kampung terisolir secara merata dan bertahap.

5.

Peningkatan akses pelayananan kesehatan dalam menunjang produktivitas SDM. Kemandirian Papua Barat membutuhkan dukungan dari pelayanan kesehatan sehingga menunjang produktivitas tenaga kerja untuk memajukan pembangunan. Dalam mengejar hal tersebut program pembangunan diarahkan untuk memberikan jaminan kesehatan untuk 20% rumah tangga di Papua Barat setiap tahunnya. Jaminan tersebut harus ditunjang dengan pembangunan prasarana dan sarana kesehatan disetiap kampung dengan strategi pembangunan untuk daerah yang terjangkau akses, maupun kegiatan pelayanan keliling untuk daerah terisolir, sehingga diharapkan 100% kampung terlayani fasilitas kesehatan. Keseluruhan skenario tersebut tidak terlepas dari pembinaan tenaga kesehatan secara berkala untuk 10% tenaga kesehatan setiap tahunnya. Melalui pembinaan yang bekerjasama dengan pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong pelayanan kesehatan yang optimal.

134

6.

Peningkatan penyerapan dan pembinaan tenaga kerja lokal. Kemandirian wilayah sangat bergantung pada penyerapan tenaga kerja lokal khususnya orang Papua Barat asli. Untuk menciptakan perkembangan ekonomi yang mandiri, pembinaan tenaga kerja lokal harus secara terbuka dilakukan pemerintah setiap tahunnya paling tidak sebesar 20% dari total tenaga kerja. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pembukaan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dari pertumbuhannya ditambah peningkatan sebesar 10% dari tenaga kerja yang ada setiap tahunnya.

7.

Optimalisasi sumber pendapatan daerah. Secara garis besar kebutuhan utama untuk mencapai kemandirian wilayah Papua Barat adalah dengan dukungan fiskal pendapatan daerah yang dapat menutupi kebutuhan pembangunan setiap tahunnya. Peningkatan sebesar 200 % dari PAD saat ini diperlukan, hal ini dapat terpenuhi dengan peningkatan pendapatan disektor retribusi maupun pendapatan lain diluar pajak minimal hingga berimbang pada akhir tahun rencana. Selain itu penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan yang melibatkan sektor swasta dibutuhkan minimal pada pos-pos anggaran pembangunan infrastruktur.

Agar dapat mencapai misi-misi pembangunan secara terarah dan tepat sasaran, maka ada beberapa kebijakan umum yang dianggap tepat sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan-permasalah pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat. Kebijakan-kebijakan umum tersebut antara lain adalah: a.

Percepatan pembangunan Berbagai kebijakan nasional seperti dibentuknya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), munculnya Instruksi Presiden mengenai percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat, serta masuknya koridor Papua-Maluku dalam Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah beberapa kebijakan eksternal yang turut membantu pelaksanaan percapatan pembangunan di Papua Barat ini. Idelanya pelaksanaan rencana aksi yang ada dari kebijakan tersebut harus sinergis dengan rencana pembangunan yang ingin dicapai oleh Papua Barat dan perlu disambut baik oleh segenap stakeholders pembangunan terutama pemerintah dan masyarakat. sehingga komunikasi dan kinerja yang terbangun nantinya bersifat konstruktif.

b.

SDM sebagai sasaran utama Tidak ada yang menyangkal bahwa pembangunan SDM sebagai kunci dari keberhasilan pembangunan untuk jangka waktu yang panjang, karena proses pembangunan tidak berhenti dalam waktu dekat. Pembangunan SDM saat ini akan sangat bermanfaat dan bisa dihitung sebagai investasi bagi pembangunan puluhan tahun kedepan. Dengan masih terbatasnya kapasitas SDM Papua Barat, maka pembangunan saat ini diarahkan untuk membangun SDM agar 135

berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan Papua Barat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. c.

Aktualisasi kearifan lokal Papua Barat memiliki karakteristik masyarakat yang khas, yang telah ada sejak sebelum pemerintahan formal masuk. Kunci keberhasilan dari pembangunan adalah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Agar masyarakat mau ikut ambil bagian dalam pembangunan maka kepentingannya perlu diakomodir, termasuk kepentingannya dalam hal adat. Saat ini yang menjadi persoalan ketidakefektifan penyelenggaraan pembangunan salah satunya adalah orang Papua secara tidak langsung termarginalkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada mereka. Maka untuk pembangunan saat ini diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakomodir kearifan lokal yang ada dan menunjukkan keberpihakan penuh terhadap mereka.

d.

Memacu aktivitas ekonomi Seperti yang seringkali dibahas sebelumnya, aktivitas ekonomi terutama yang sifatnya riil dikalangan masyarakat masih belum berputar. Begitu juga dengan investasi-investasi besar yang ada yang diharapkan dapat memicu munculnya aktivitas ekonomi lainnya dengan masyarakat lokal sebagai pelakunya belum memperlihatkan dampak langsung yang signifikan. Perlu ada sistem baru untuk menggerakan ekonomi masyarakat yang masih berjalan pada tingkatan mikro bahkan mini mikro.

e.

Ramah lingkungan Inisiatif untuk menjalankan suatu aktivitas yang ramah lingkungan biasanya baru muncul setelah kerusakan lingkungan terjadi dalam stadium yang cukup parah. Papua Barat sendiri masih memiliki kualitas lingkungan yang sangat baik, namun tidak ada salahnya jika asas ramah lingkungan mulai dibiasakan untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pembangunan. Manfaat yang dapat diambil berupa lingkungan hidup yang berkualitas akan dapat dinikmati jauh puluhan tahun kedepan. Bagaimanapun lingkungan hidup yang sehat akan menjadikan masyarakat yang hidup disekitarnya menjadi sehat pula.

f.

Penciptaan iklim investasi yang kondusif Investasi baik dari dalam maupun luar negeri apalagi dengan skala yang besar tentunya masih sangat dibutuhkan oleh Papua Barat demi memacu pertumbuhan ekonominya. Namun masuk atau tidaknya investasi tentunya bukan tanpa alasan. Iklim investasi di satu wilayah terutama menjadi salah satu pertimbangan utama investor. Karenanya program-program pembangunan yang dipilih harus mendukung ke arah penciptaan iklim investasi yang kondusif.

136

Tabel 7-1. Program Pembangunan Berdasarkan Misi Pembangunan Program Berdasarkan Misi Pertama:  Program pendidikan gratis bagi orang Papua  Program wajib melek huruf dini bagi orang Papua  Program wajib melek huruf dewasa bagi orang Papua  Program SD kecil tingkat kampung  Program sekolah pola asrama tingkat distrik  Program pengiriman tenaga pengajar ke kampung terpencil dan kampung terisolir  Program pelibatan dan pembinaan orang tua siswa Papua dalam lembaga pendidikan  Program pendidikan guru bagi orang Papua  Program beasiswa ilmu khusus berbasis keunggulan lokal Papua Barat  Program penyesuaian kurikulum dengan muatan lokal Papua Barat  Program kemitraan pendidikan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat  Program dana stimulus bagi tenaga pengajar di daerah terpencil dan daerah terisolir  Program sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal Papua Barat  Program taman penitipan anak Papua  Program taman bacaan kampung bagi orang Papua  Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait pendidikan bagi orang Papua  Program jaminan pendidikan bagi orang Papua  Program pelayanan kesehatan door to door bagi orang Papua  Program jaminan kesehatan bagi orang Papua  Program pelayanan kesehatan dan obat-obatan gratis bagi orang Papua  Program pengembangan obat-obatan tradisional Papua  Program pengembangan cara-cara pengobatan tradisional Papua  Program pembinaan tenaga kesehatan tradisional Papua  Program pencegahan dan pengobatan khusus HIV, kusta, dan malaria bagi orang Papua  Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke ke kampung terpencil dan kampung terisolir  Program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat  Program pembangunan prasarana dan sarana kesehatan tingkat kampung  Program perencanaan dan pengendalian keluarga Papua  Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait kesehatan bagi orang Papua  Program rujukan kesehatan bagi orang Papua  Program rumah layak huni bagi orang Papua  Program penyediaan sanitasi bagi permukiman dan perumahan orang Papua  Program penyediaan air bersih bagi permukiman dan perumahan orang Papua 137

Program Berdasarkan Misi Pertama:  Program penyediaan listrik bagi perumahan dan permukiman orang Papua  Program penyediaan telekomunikasi yang menjangkau kampung terpencil dan terisolir  Pembukaan akses transportasi ke seluruh kampung terpencil dan terisolir  Program pengelolaan sampah dan pembinaan orang Papua dalam mengelola sampah  Program pengembangan sistem usaha mikro bagi orang Papua  Program pembinaan usaha mini mikro bagi orang Papua  Program pengembangan pertanian tanaman pangan pokok orang Papua (keladi, jagung, ubi, kacangkacangan, bunga pepaya, dan sebagainya)  Program pengembangan tanaman perkebunan khas Papua (pala, sagu, dan sebagainya)  Program pengelolaan kawasan lindung sekitar permukiman orang Papua  Program pengembangan peternakan hewan khas orang Papua (babi, rusa, dan sebagainya)  Program pengelolaan kawasan dan pembinaan orang Papua dengan skema transmigrasi lokal  Program pembukaan lapangan kerja bagi orang Papua  Program pengelolaan pariwisata berbasis Orang Papua  Program pengelolaan carbon trade  Program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dan usaha bagi tenaga kerja pemuda Papua  Program pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis pelatihan SDM Papua  Program pemberian dan perputaran modal kerja bagi orang Papua  Program pengembangan lembaga kredit dan usaha bersama orang Papua  Penyusunan regulasi penentuan kuota orang Papua dalam pemerintahan  Program rekruitmen orang Papua menjadi aparatur pemerintah  Program pembinaan orang Papua dalam pemerintahan  Program promosi orang Papua dalam pemerintahan  Penyusunan regulasi persyaratan izin usaha terkait pelibatan orang Papua  Penyusunan database kependudukan orang Papua  Program pemetaan tanah ulayat  Program pengelolaan administrasi hak ulayat  Penyusunan Perdasus dan Perdasi  Penyesuaian nomenklatur pada penyusunan data dan informasi statistik daerah

Program Berdasarkan Misi Kedua:  Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program Peningkatan Kesempatan Kerja  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 138

 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah  Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal  Program pengembangan wawasan kebangsaan  Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan  Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan  Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)  Program pendidikan politik masyarakat  Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional  Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.  Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi  Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  Program Penataan Struktur Industri  Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program Berdasarkan Misi Ketiga:  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  Program Pengawasan Obat dan Makanan  Program Pengembangan Obat Asli Indonesia  Program Perbaikan Gizi Masyarakat  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular  Program standarisasi pelayanan kesehatan  Program pelayanan kesehatan penduduk miskin  Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya  Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata  Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata  Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 139

Program Berdasarkan Misi Ketiga:  Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita  Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia  Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan  Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Program pengembangan lingkungan sehat  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Lingkungan Sehat Perumahan  Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan  Program Pengembangan Perumahan  Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial  Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran  Program pengelolaan areal pemakaman  Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan  Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak  Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Program pembinaan anak terlantar  Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  Program pembinaan panti asuhan /panti jompo  Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)  Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif  Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerKampungan  Program pengembangan lembaga ekonomi peKampungan  Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kampung

140

Program Berdasarkan Misi Ketiga:  Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kampung  Program peningkatan peran perempuan di perKampungan  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Berdasarkan Misi Keempat:  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  Program peningkatan disiplin aparatur  Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota  Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung  Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan  Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan  Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat  Program Pendidikan Kedinasan  Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur  Program pembinaan dan pengembangan aparatur  Program pengembangan data/informasi  Program kerjasama pembangunan  Program Pengembangan Wilayah Perbatasan  Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar  Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah  Program perencanaan pembangunan daerah  Program perencanaan pembangunan ekonomi  Program perencanaan sosial dan budaya  Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam  Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana  Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 141

Program Berdasarkan Misi Keempat:  Program Penataan Daerah Otonomi Baru  Program Penataan Administrasi Kependudukan  Program pengembangan data/informasi/statistik daerah  Program perbaikan sistem administrasi kearsipan  Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah  Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan  Program peningkatan kualitas pelayanan informasi  Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah  Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan

Program Berdasarkan Misi Kelima:  Program Perencanaan Tata Ruang  Program Pemanfaatan Ruang  Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Program pembangunan sistem pendaftaran tanah  Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan  Program pengembangan sistem informasi pertanahan  Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  Program peningkatan pelayanan angkutan  Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas  Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  Program Keluarga Berencana  Program Kesehatan Reproduksi Remaja  Program pelayanan kontrasepsi  Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri  Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat  Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR  Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

142

Program Berdasarkan Misi Kelima:  Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang ana  Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga  Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU  Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi  Program Transmigrasi lokal  Program Transmigrasi regional

Program Berdasarkan Misi Keenam:  Program Pendidikan Anak Usia Dini  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Program Pendidikan Menengah  Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Luar Biasa  Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda  Program peningkatan peran serta kepemudaan  Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda  Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba  Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga  Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga  Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi  Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi  Program kerjasama informasi dengan mas media

Program Berdasarkan Misi Ketujuh:  Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)  Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 143

Program Berdasarkan Misi Ketujuh:  Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan  Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  Program peningkatan produksi hasil peternakan  Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  Program peningkatan penerapan teknologi peternakan  Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  Program pemanfaatan kawasan hutan industri  Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan  Program perencanaan dan pengembangan hutan  Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan  Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan  Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  Program Pengembangan Kemitraan  Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  Program pengembangan budidaya perikanan  Program pengembangan perikanan tangkap  Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan  Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Program Berdasarkan Misi Kedelapan:  Program Pengembangan Nilai Budaya  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya  Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam  Program peningkatan pengendalian polusi 144

Program Berdasarkan Misi Kedelapan:  Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan  Program pengendalian kebakaran hutan  Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut  Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  Program rehabilitasi hutan dan lahan  Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan  Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan  Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut  Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

145

Tabel 7-2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Capaian Kinerja Tujuan Menyelenggarakan pembangunan dengan menomorsatukan perlindungan, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat (orang asli papua)

Sasaran 1

Terjangkaunya pelayanan pendidikan dilihat dari segi lokasi dan segi ekonomi oleh seluruh masyarakat

Strategi 1. Penyediaan pelayanan pendidikan yang dekat dengan masyarakat 2. Pengakomodasian masyarakat agar dekat dengan pelayanan pendidikan 3. Peringanan biaya pendidikan 4. Penyesuaian pelayanan pendidikan dengan karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat 5. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Arah Kebijakan 1.

Menyediakan pelayanan pendidikan di lokasi yang mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah baik pendidikan formal maupun informal 2. Memfasilitasi masyarakat yang ingin berada dekat dengan pelayanan pendidikan dengan menyediakan sistem pelayanan pendidikan dan prasarana dan sarana spesifik 3. Menyediakan pelayanan pendidikan yang murah bahkan bebas biaya bagi masyarakat 4. Menyesuaikan pokokpokok pengajaran dengan kebutuhan wilayah dan kearifan lokal yang ada

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Program Pembangunan Daerah

Kondisi Akhir

Persentase siswa Papua yang mendapat pendidikan gratis

1

AMH siswa SD

Bidang/ Urusan

SKPD

Program pendidikan gratis bagi orang Papua

Wajib

2

Program wajib melek huruf dini bagi orang Papua

Wajib

Dinas Pendidikan

AMH dewasa

3

Program wajib melek huruf dewasa bagi orang Papua

Wajib

Dinas Pendidikan

Persentase kampung dengan SD kecil

4

Program SD kecil tingkat kampung

Wajib

Dinas Pendidikan

Persentase distrik dengan sekolah pola asrama

5

Program sekolah pola asrama tingkat distrik

Wajib

Dinas Pendidikan

Persentase kampung yang didatangi tenaga pengajar

6

Program pengiriman tenaga pengajar ke kampung terpencil dan kampung terisolir

Wajib

Persentase orang tua siswa terlibat

7

Program pelibatan dan pembinaan orang tua siswa Papua dalam lembaga pendidikan

Wajib

Jumlah guru Papua yang dididik

8

Program pendidikan guru bagi orang Papua

Wajib

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

5. Melibatkan

146

Capaian Kinerja Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

Persentase siswa Papua yang mendapat beasiswa

6. Menyediakan layanan pendidikan dinamis yang mampu menyentuh lokasilokasi terpencil dan terisolir

Kondisi Awal


Kondisi Akhir 9

Bidang/ Urusan

Program beasiswa ilmu khusus berbasis keunggulan lokal Papua Barat

Wajib

SKPD

Dinas Pendidikan

Jumlah kurikulum yang disesuaikan

10

Program penyesuaian kurikulum dengan muatan lokal Papua Barat

Wajib

Persentase sekolah dengan program kemitraan

11

Program kemitraan pendidikan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat

Wajib

Persentase tenaga pengajar yang mendapat dana stimulus

12

Program dana stimulus bagi tenaga pengajar di daerah terpencil dan daerah terisolir

Wajib

Persentase distrik memiliki sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal

13

Program sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal Papua Barat

Wajib

Persentase kampung memiliki taman penitipan anak Papua

14

Program taman penitipan anak Papua

Wajib

Dinas Pendidikan

Persentase kampung memiliki taman bacaan

15

Program taman bacaan kampung bagi orang Papua

Wajib

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

147


Sasaran

2

Terjangkaunya pelayanan kesehatan dilihat dari segi lokasi dan segi ekonomi oleh seluruh masyarakat

Strategi

Arah Kebijakan

1. Penyediaan pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat

1. Menyediakan pelayanan kesehatan di lokasi yang mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah

2. Pengakomodasian masyarakat agar dekat dengan pelayanan kesehatan

2. Menyediakan layanan kesehatan dinamis yang mampu menyentuh lokasilokasi terpencil dan terisolir

3. Peringanan biaya kesehatan 4. Penyesuaian pelayanan kesehatan dengan karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat 5. Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehataN

3. Menyediakan pelayanan kesehatan yang murah bahkan bebas biaya 4. Menyesuaikanlayanan kesehatan sesuai kebutuhan wilayah dan kearifan lokal yang ada 5. Melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Persentase kampung mendapat pembinaan

16

Persentase orang Papua mendapat jaminan pendidikan

Bidang/ Urusan

Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait pendidikan bagi orang Papua

Wajib

17

Program jaminan pendidikan bagi orang Papua

Wajib

Persentase orang Papua sakit terlantar

1

Program pelayanan kesehatan door to door bagi orang Papua

Wajib

Persentase orang Papua mendapat jaminan kesehatan

2

Program jaminan kesehatan bagi orang Papua

Wajib

Persentase orang Papua mendapat layanan dan obat gratis

3

Program pelayanan kesehatan dan obatobatan gratis bagi orang Papua

Wajib

Jumlah obat tradisional dikembangkan

4

Program pengembangan obatobatan tradisional Papua

Wajib

Jumlah cara pengobatan tradisional dikembangkan

5

Program pengembangan caracara pengobatan tradisional Papua

Wajib

Jumlah tenaga kesehatan tradisional dibina

6

Program pembinaan tenaga kesehatan tradisional Papua

Wajib

Persentase pengidap HIV, kusta, dan malaria

7

Program pencegahan dan pengobatan khusus HIV, kusta, dan malaria bagi orang Papua

Wajib

SKPD

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

148


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan pengawasan

3

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan

1. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan

1

Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Persentase kampung yang didatangi tenaga kesehatan

8

Persentase prasarana kesehatan dengan program kemitraan

9

Persentase kampung memiliki prasarana dan sarana kesehatan

10

Pertumbuhan jumlah orang Papua

Bidang/ Urusan

SKPD

Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke ke kampung terpencil dan kampung terisolir

Wajib

Program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat

Wajib

Program pembangunan prasarana dan sarana kesehatan tingkat kampung

Wajib

11

Program perencanaan dan pengendalian keluarga Papua

Wajib


12

Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait kesehatan bagi orang Papua

Wajib

Persentase pasien sakit berat dirujuk

13

Program rujukan kesehatan bagi orang Papua

Wajib

Dinas Kesehatan

Persentase keluarga Papua memiliki rumah layak

1

Program rumah layak huni bagi orang Papua

Wajib

Dinas Pekerjaan Umum

Persentase permukiman dan rumah memiliki sanitasi

2

Program penyediaan sanitasi bagi permukiman dan perumahan orang Papua

Wajib

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


149


Sasaran

Strategi

lingkungan yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat;

lingkungan yang menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat 2.

Arah Kebijakan menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati seluruh masyarakat;

Penjalinan kerjasama dengan investor maupun pemerintah pusat/provinsi lain

3. Penyelesaian persoalan pertanahan 4. Penyusunan rencana pengembangan infrastruktur yang terintegrasi

4

Meningkatnya perekonomian wilayah dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat yang disertai dengan pengembangan

1. Pengembangan sektor-sektor potensial yang berbasis pemanfaatan SDA lokal 2.

Stimulasi

1. Mengembangkan usaha pemanfaatn sektor-sektor potensial yang berbasis SDA lokal 2. Menstimulasi pertumbuhan usaha

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Persentase permukiman dan rumah memiliki air bersih

3

Persentase permukiman dan rumah memiliki listrik

Bidang/ Urusan

Program penyediaan air bersih bagi permukiman dan perumahan orang Papua

Wajib

4

Program penyediaan listrik bagi perumahan dan permukiman orang Papua

Wajib

Persentase kampung terjangkau telekomunikasi

5

Program penyediaan telekomunikasi yang menjangkau kampung terpencil dan terisolir

Wajib

Persentase kampung terisolir

6

Pembukaan akses transportasi ke seluruh kampung terpencil dan terisolir

Wajib

Persentase kampung dengan pengelolaan sampah mandiri

7

Program pengelolaan sampah dan pembinaan orang Papua dalam mengelola sampah

Wajib

Pertumbuhan unit usaha mikro

1

Program pengembangan sistem usaha mikro bagi orang Papua

Wajib

Persentase usaha mini mikro terbina

2

Program pembinaan usaha mini mikro bagi orang Papua

Wajib

SKPD






Dinas UMKM dan Koperasi

Dinas UMKM dan Koperasi

150


Sasaran keterampilan

Strategi

Arah Kebijakan

pertumbuhan usaha kecil dan mikro serta pembinaan efektivitas usaha usaha mini mikro 3. Pembinaan keterampilan kerja dan usaha masyarakat 4. Penciptaan lapangan kerja

menengah, kecil, dan mikro dengan pemberian bantuan modal, pemberian skema kredit ringan, dan pembekalan keterampilan usaha 3. Memfasilitasi kebutuhan usaha mini mikro agar berlangsung efisien dan pembinaan keterampilan pengembangan usaha 4. Membina keterampilan kerja dan usaha masyarakat 5.

Menciptakan lapangan kerja

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Persentase kampung terpencil memiliki lahan pertanian tanaman pangan pokok

3

Persentase kabupaten memiliki perkebunan tanaman khas Papua

4

Persentase permukiman sekitar kawasan lindung terbina

5

Persentase kampung memiliki peternakan hewan khas Papua

6

Bidang/ Urusan

Program pengembangan pertanian tanaman pangan pokok orang Papua (keladi, jagung, ubi, kacang-kacangan, bunga pepaya, dan sebagainya)

Pilihan

Program pengembangan tanaman perkebunan khas Papua (pala, sagu, dan sebagainya)

Pilihan

Program pengelolaan kawasan lindung sekitar permukiman orang Papua

Wajib

Program pengembangan peternakan hewan khas orang Papua (babi, rusa, dan sebagainya)

Pilihan

SKPD

Dinas Pertanian

Dinas Pertanian

Dinas Kehutanan

Dinas Perternakan

Jumlah kawasan per kabupaten yang dibina dengan skema transmigrasi

7

Program pengelolaan kawasan dan pembinaan orang Papua dengan skema transmigrasi lokal

Pilihan

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Persentase tenaga kerja terserap

8

Program pembukaan lapangan kerja bagi orang Papua

Wajib


151


Sasaran

5

Terlaksananya affirmative action

Strategi

1. Perekrutan orang asli papua dalam pemerintahan dan lapangan kerja/

Arah Kebijakan

1. rekrutmen orang asli papua dalam pemerintahan, jasa kemasyarakatan, perdagangan besar,

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


Bidang/ Urusan

SKPD

Persentase ODTW dikelola orang Papua

9

Program pengelolaan pariwisata berbasis Orang Papua

Pilihan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Persentase hutan lindung dikelola

10

Program pengelolaan carbon trade

Pilihan

Dinas Kehutanan

Persentase pemuda Papua dididik dan dilatih

11

Program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dan usaha bagi tenaga kerja pemuda Papua

Wajib


Persentase kampung memiliki mata pencaharian utama yang berkelanjutan

12

Program pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis pelatihan SDM Papua

Wajib


Persentase kampung memiliki modal kerja berputar

13

Program pemberian dan perputaran modal kerja bagi orang Papua

Wajib

Persentase unit usaha milik orang Papua mendapat kredit

14

Program pengembangan lembaga kredit dan usaha bersama orang Papua

Wajib

Ketersediaan regulasi

1

Penyusunan regulasi penentuan kuota orang Papua dalam pemerintahan dan lapangan kerja/usaha

Wajib

152


Sasaran

Strategi usaha 2. Penentuan kuota 3. Promosi 4. Penyesuaian regulasi

Arah Kebijakan dan industri 2. Penentuan kuota untuk rekrutmen orang asli papua dan untuk target capaian pembangunan

3. Promosi tenaga kerja lokal 4. Penyesuaian regulasi yang relevan dengan kebutuhan Papua Barat

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


Bidang/ Urusan

Persentase orang Papua dalam pemerintahan

2

Program rekrutmen orang Papua dalam pemerintahan serta lapangan kerja jasa kemasyarakatan, perdagangan besar, dan industri

Wajib

Persentase aparatur pemerintah orang Papua yang dibina

3

Program pembinaan orang Papua dalam pemerintahan serta lapangan kerja jasa kemasyarakatan, perdagangan besar, dan industri

Wajib

Persentase aparatur pemerintah orang Papua yang mendapat promosi

4

Program promosi orang Papua dalam dalam pemerintahan serta lapangan kerja jasa kemasyarakatan, perdagangan besar, dan industri

Wajib


5

Penyusunan regulasi tentang pelibatan orang papua dalam pemerintahan serta lapangan kerja jasa kemasyarakatan, perdagangan besar, dan industri

Wajib

Ketersediaan database

6

Penyusunan database kependudukan orang Papua

Wajib

Ketersediaan peta tanah ulayat

7

Program pemetaan tanah ulayat

Wajib

SKPD

153



Sasaran

1

Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Strategi

Arah Kebijakan

1

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Ketersediaan peraturan administrasi hak ulayat

8

Program pengelolaan administrasi hak ulayat

Wajib

Ketersediaan Perdasus dan Perdasi

9

Penyusunan Perdasus dan Perdasi

Wajib

Kesesuaian nomenklatur statistik daerah

10

Penyesuaian nomenklatur pada penyusunan data dan informasi statistik daerah

Wajib

Persentase angkatan kerja yang terbina

1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Wajib

1

Penciptaan iklim investasi yang kondusif

2

Penyiapan SDM lokal

tingkat pengangguran terbuka

2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Wajib

3

Pemetaan potensi daerah dan peluang investasi

Ketersediaan jaminan perlindungan dan lembaga ketenagakerjaan

3

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Wajib

4

Peningkatan promosi potensi daerah dan peluang investasi

Jumlah promosi dan kerjasama investasi baru

1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Wajib

5

Pengembangan klaster-klaster pada simpulsimpul strategis wilayah

Persentase realisasi investasi

2

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Wajib

Pemetaan sumber daya, sarana dan prasarana daerah potensial

3

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Wajib

2

Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal;

Indikator Kinerja

Menciptakan iklim investasi yang kondusif

SKPD

154


Sasaran 3

Meningkatnya jalinan kerjasama ekonomi

Strategi 6

Pengembangan komoditas spesifik daerah

7

Peredaman ekonomi biaya tinggi dengan menyiasati proses produksi dan distribusi

Arah Kebijakan 3

4

Memantapkan kesatuan bangsa dan politik internal wilayah

Memantapkan kerjasama perdagangan lokal, regional, dan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Wajib

Persentase tindak kriminal yang ditindak

2

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Wajib

Persentase kampung yang mendapat pembinaan wawasan kebangsaan

3

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Wajib

Persentase pembinaan wawasan kebangsaan berbasis kemitraan

4

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan

Wajib

Persentase kegiatan penertiban dan pengamanan yang melibatkan masyarakat

5

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Wajib

Persentase penyakit masyarakat yang diberantas

6

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Wajib

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik

7

Program pendidikan politik masyarakat

Wajib

Jumlah kerjasama perdagangan internasional yang baru

1

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Pilihan

SKPD

155


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan internasional melalui pengembangan klaster pada kawasan strategis;

3

Meningkatnya realisasi investasi dalam dan luar negeri di sektorsektor primer

5

Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi industri kecil dan menengah;

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


Bidang/ Urusan

Pertumbuhan nilai ekspor

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pilihan

Laju pertumbuhan nilai perdagangan dalam negeri

3

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pilihan

Jumlah kasus pelanggaran perdagangan yang ditindak

4

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pilihan

Persentase pedagang kaki lima yang terbina

5

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Wajib

Jumlah industri kecil dan menengah dengan sistem produksi berbasis Iptek

1

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Pilihan

Pertumbuhan industri kecil dan menengah

2

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pilihan

Persentase industri yang memenuhi standar

3

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Pilihan

Jumlah industri yang saling terkait

4

Program Penataan Struktur Industri

Pilihan

sentra-sentra industri yang dikembangkan

5

Program pengembangan sentrasentra industri potensial

Pilihan

SKPD

156

Capaian Kinerja Tujuan Menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat

Sasaran 1

Meningkatnya indeks kesehatan

Strategi 1

Pelaksanaan programprogram spesifik otonomi khusus

2

Peningkatan kuantitas dan kualias pelayanan publik

3

4

Arah Kebijakan 1

Meningkatkan indeks kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persediaan obat dan perbekalan kesehatan

1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Wajib

Persentase kasus obat dan makanan bermasalah tertangani

2

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Wajib

Pemberdayaan masyarakat

Jumlah obat asli Indonesia yang dikembangkan

3

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Wajib

Kemitraan dengan lembaga agama, sosial, adat, dan pihak pemerhati lainnya

Persentase kampung bergizi buruk

4

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Wajib

Persentase pengidap penyakit menular

5

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Wajib

Pemenuhan SPM kesehatan

6

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Wajib

Persentase penduduk miskin mendapat layanan kesehatan

7

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Wajib

SKPD

157


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase pemenuhan sarana prasarana puskesmas

8

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Wajib

Persentase pemenuhan sarana prasarana rumah sakit

9

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Wajib

Penyusutan sarana dan prasarana

10

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Wajib

Persentase kegiatan pelayanan kesehatan berbasis kemitraan

11

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Wajib

Kinerja pelayanan kesehatan anak balita

12

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Wajib

Kinerja pelayanan kesehatan lansia

13

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Wajib

SKPD

158


Sasaran

2

3

Terbinanya masyarakat dalam upaya peningkatan indeks kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni

Strategi

Arah Kebijakan

2

3

Membina masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan diri dan lingkungan;

Memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi seluruh masyarakat;

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase kasus makanan bermasalah yang ditangani

14

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Wajib

Rasio kematian ibu dan anak

15

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Wajib

Persentase kampung dengan lingkungan sehat

1

Program pengembangan lingkungan sehat

Wajib

Persentase kampung yang dibina

2

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Wajib

Persentase kampung sehat

3

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Wajib

Persentase perumahan dengan lingkungan sehat

4

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Wajib

Persentase perumahan dengan komunitas aktif

5

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Wajib

Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat

1

Program Pengembangan Perumahan

Wajib

Persentase perumahan direhabilitasi

2

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Wajib

SKPD

159


Sasaran

4

Terbina dan terberdayakannya perempuan dan anak sebagai agen perubahan masyarakat

Strategi

Arah Kebijakan

4

Membinaan dan memberdayakan perempuan dan anak sebagai agen perubahan kondisi masyarakat;

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase perumahan yang dibina

3

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Wajib

Persentase areal pemakaman yang dikelola dengan baik

4

Program pengelolaan areal pemakaman

Wajib

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Wajib

Tingkat keberhasilan pengarusutamaan gender dalam program pembangunan

2

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Wajib

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

3

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Wajib

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

4

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Wajib

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

5

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Wajib

SKPD

160


Sasaran 5

6

Terbina dan terpeliharanya masyarakat yang memiliki kerawanan sosial;

Meningkatnya pertumbuhan dan produktivitas koperasi dan usaha kecil menengah

Strategi

Arah Kebijakan 5

6

Membina dan Memelihara masyarakat yang memiliki kerawanan sosial;

Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas koperasi dan usaha kecil menengah;

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberdayakan

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Wajib

Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

2

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Wajib

Persentase anak terlantar yang dibina

3

Program pembinaan anak terlantar

Wajib

Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina

4

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Wajib

Persentase panti asuhan/ panti jompo yang terbina

5

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

Wajib

Persentase eks penyandang penyakit sosial

6

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Wajib

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terbedayakan

7

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Wajib

iklim usaha UKM yang kondusif

1

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Wajib

SKPD

161


Sasaran

7

8

Terberdayakannya masyarakat perkampungan

Meningkatnya kesejahteraan petani

Strategi

Arah Kebijakan

7

8

Memberdayakan masyarakat perkampungan

Meningkatkan kesejahteraan petani.

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase wirausaha dan UKM yang berkembang

2

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Wajib

Ketersediaan sistem pendukung UMKM

3

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Wajib

Persentase koperasi aktif

4

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Wajib

Persentase kampung mandiri

1

Wajib

Persentase kampung yang memiliki lembaga ekonomi

2

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerKampungan Program pengembangan lembaga ekonomi peKampungan

Persentase kegiatan yang melibatkan masyarakat

3

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kampung

Wajib

Persentase aparatur pemerintah Kampung yang dibina

4

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kampung

Wajib

Persentase partisipasi perempuan

5

Program peningkatan peran perempuan di perKampungan

Wajib

Persentase kesejahteraan petani meningkat

1

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Wajib

SKPD

Wajib

162


Sasaran

Mendukung proses percepatan kegiatan pembangunan Provinsi Papua Barat

1

Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintahan

Memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat

2

Diterapkannya sistem pemerintahan dan sistem kerja pemerintah yang akuntabel, transparan, partisipatif, profesional, efisien, efektif, dan taat hukum

Strategi 1

Pelaksanaan sistem pengawasan dan evaluasi secara struktural dan fungsional baik dari internal pemerintah Provinsi Papua Barat, maupun dari Pemerintah Pusat, masyarakat, dan lembaga independen lain

Arah Kebijakan 1

Meningkatkan kinerja setiap SKPD melalui perbaikan sistem kerja dan perbaikan kualitas dan kapasitas aparatur.

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


Bidang/ Urusan

Kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Wajib

Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi

2

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Wajib

Persentase aparat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin

3

Program peningkatan disiplin aparatur

Wajib

Kebutuhan pindah/purna tugas PNS

4

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Wajib

Persentase sumber daya aparatur terbina

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Wajib

Akuntabilitas laporan capaian kinerja dan keuangan

6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Wajib

Tingkat akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan daerah

7

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Wajib

SKPD

163


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Tingkat akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan kabupaten/kota

8

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Wajib

Tingkat akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan Kampung

9

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung

Wajib

Efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

10

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Wajib

Persentase tugas pemeriksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan

11

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Wajib

Ketersediaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

12

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Wajib

Persentase SKPD berbasis teknologi informasi

13

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Wajib

Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan

14

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Wajib

Persentase kegiatan pendidikan kedinasan

15

Program Pendidikan Kedinasan

Wajib

SKPD

164


Sasaran

3

Tersusunnya dokumen rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah

Strategi

Arah Kebijakan

2

Merencanakan pembangunan wilayah yang sinergis antarwilayah dan antarsektor;

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase aparatur pemerintah memenuhi standar kualifikasi

16

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Wajib

Persentase aparatur yang dibina

17

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Wajib

Kota-kota menengah dan besar yang dikembangkan

18

Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar

Wajib

Keterpaduan penyelenggaraan pembangunan

19

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Wajib

Pemenuhan kebutuhan data dan informasi

1

Program pengembangan data/informasi

Wajib

2

Program kerjasama pembangunan

Wajib

3

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Wajib

Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan

4

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Wajib

Kota-kota menengah dan besar yang dikembangkan

5

Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar

Wajib

SKPD

165


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3

Memperbaiki kearsipan serta tata administrasi kewilayahan dan kependudukan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Keterpaduan penyelenggaraan pembangunan

6

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Wajib

Keterpaduan rencana pembangunan daerah

7

Program perencanaan pembangunan daerah

Wajib

Keterpaduan rencana pengembangan ekonomi

8

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Wajib

Keterpaduan rencana bidang sosial dan budaya

9

Program perencanaan sosial dan budaya

Wajib

Keterpaduan rencana pengembangan dan pemanfaatan prasarana wilayah dan sumber daya alam

10

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Wajib

Ketersediaan rencana pembangunan daerah rawan bencana

11

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Wajib

Keterpaduan wilayah se Provinsi

12

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Wajib

Kesiapan administrasi daerah otonom baru

13

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Wajib

Persentase kelengkapan data administrasi penduduk

1

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Wajib

Pemenuhan data/informasi/statistik daerah

2

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Wajib

SKPD

166


Sasaran

4


1

Strategi

Tersusunnya regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah

Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana transportasi, utilitas publik, dan pelayanan publik di seluruh wilayah

1

Pembukaan akses ke daerahdaerah terisolir dan terpencil

2

Prioritas pembangunan pada wilayah strategis, daerah terisolir, dan daerah terpencil

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


Bidang/ Urusan

Tingkat kemudahan akses informasi

3

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Wajib

Persentase pengarsipan dokumen/arsip daerah

4

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Wajib

Persentase sarana prasarana dengan kategori baik

5

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Wajib

Pelayanan prima

6

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Wajib

4

Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif daerah

Persentase tugas lembaga perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan

1

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Wajib

5

Menyusun berbagai regulasi yang diperlukan

Pemenuhan peraturan perUndang-Undangan yang dibutuhkan

1

Program Penataan Peraturan PerUndangUndangan

Wajib

1

Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang sesuai dengan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota;

Pemenuhan kebutuhan dokumen rencana tata ruang

1

Program Perencanaan Tata Ruang

Wajib

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

2

Program Pemanfaatan Ruang

Wajib

SKPD

167


Sasaran

Strategi 3

4

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Prioritas pembangunan ditujukan kepada masyarakat miskin dan orang asli Papua

Jumlah kasus pelanggaran penataan ruang

3

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Wajib

Persentase lahan yang terdaftar

4

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

Wajib

Penerapan skema-skema pembangunan non konvensional

Persentase lahan dikelola dengan baik

5

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Wajib

Persentase konflikkonflik pertanahan yang ditangani sampai tuntas

6

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Wajib

Ketersediaan sistem informasi pertanahan yang mudah diakses dan termutakhirkan

7

Program pengembangan sistem informasi pertanahan

Wajib

Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan

1

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Wajib

2

Memenuhi infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih & air minum, dan pengelolaan lingkungan di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perKampungan

SKPD

168


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

Menyusun sistem pengelolaan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatkan pencapaian keluarga sejahtera

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kondisi baik (layak)

2

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Wajib

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan

3

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Wajib

Pemenuhan kebutuhan layanan angkutan reguler

1

Program peningkatan pelayanan angkutan

Wajib

Pemenuhan SPM perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan)

2

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Wajib

Persentase kendaraan bermotor layak yang jalan

3

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Wajib

Persentase distrik dengan sistem pengelolaan sampah terpadu

4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Wajib

Laju pertumbuhan dari kelahiran

1

Program Keluarga Berencana

Wajib

Persentase partisipasi remaja terbina

2

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Wajib

Cakupan kampung yang terlayani alat kontrasepsi

3

Program pelayanan kontrasepsi

Wajib

SKPD

169


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

5

Meratakan pembangunan wilayah melalui

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase masyarakat yang terbina

4

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Wajib

Cakupan promosi kelompok kegiatan di masyarakat

5

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

Wajib

Persentase distrik dengan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

6

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Wajib

Kasus narkoba, dan PMS yang ditanggulangi

7

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Wajib

Ketersediaan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

8

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Wajib

Jumlah tenaga pendamping yang dipersiapkan

9

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Wajib

Ketersediaan model operasional BKBPosyandu-PADU

10

Program pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU

Wajib

Kemandirian kawasan transmigrasi

1

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pilihan

SKPD

170


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


Bidang/ Urusan

SKPD

transmigrasi

Mendukung proses percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat

1

Terciptanya SDM berkualitas dengan indeks pendidikan dan penguasaan keterampilan yang baik

1

Peningkatan kualitas layanan pendidikan formal dan informal

2

Pembinaan pemuda dan pembinaan melalui olahraga Fasilitasi sarana komunikasi dan informasi

3

1

Meningkatkan indeks pendidikan melalui upaya peningkatan partisipasi masyarakat, mutu tenaga pendidik, layanan, dan manajemen pendidikan formal dan non formal.

Jumlah kawasan yang Dibina dengan Skema Transmigrasi

2

Program Transmigrasi lokal

Pilihan

-

3

Program Transmigrasi regional

Pilihan

Cakupan pelayanan pendidikan anak usia dini

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Wajib

Cakupan pelayanan pendidikan dasar sembilan tahun

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib

Cakupan pelayanan pendidikan menengah

3

Program Pendidikan Menengah

Wajib

Cakupan pelayanan pendidikan non formal

4

Program Pendidikan Non Formal

Wajib

Cakupan pelayanan pendidikan luar biasa

5

Program Pendidikan Luar Biasa

Wajib

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dibina

6

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Wajib

171


Sasaran

2

Terbinanya generasi pemuda sebagai aset strategis

Strategi

Arah Kebijakan

2

Meningkatkan daya saing SDM melalui pembinaan pemuda dan olah raga

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Persentase taman bacaan/perpustakaan aktif

7

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Wajib

Kinerja pelayanan pendidikan

8

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Wajib

Ketersediaan kebijakan terkait kepemudaan

1

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Wajib

Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan

2

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Wajib

Banyaknya pemuda yang dibina

3

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Wajib

Banyaknya pemuda yang dibina

4

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Wajib

Cabang olahraga yang terbina dengan baik

5

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Wajib

Raihan prestasi olah raga

6

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Wajib

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olah raga

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Wajib

SKPD

172


Sasaran 3

Menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakatdengan kegiatan ekonomi berbasis SDA sekaligus memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan alam

1

2

Strategi


Terwujudnya ketahanan pangan wilayah dengan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan Meningkatnya kegiatan perkebunan rakyat

Arah Kebijakan 3

1

Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna

2

Pelaksanaan sistem pengawasan atas pemanfaatan SDA Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelaksanaan,

3

1

Mencerdaskan masyarakat melalui sarana komunikasi dan informasi

Mewujudkan ketahanan pangan wilayah melalui peningkatan produktivitas pertanian dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari kegiatan perkebunan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Ketimpangan akses masyarakat terhadap informasi

1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Wajib

Jumlah pengkajian dan penelitian yang diselenggarakan

2

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Wajib

Jumlah pendidikan dan latihan yang diselenggarakan

3

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Wajib

Persentase informasi kegiatan yang disampaikan lewat media massa

4

Program kerjasama informasi dengan media massa

Wajib

Peningkatan ketahanan pangan wilayah

1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Pilihan

Perluasan pasar produk pertanian

2

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Pilihan

Persentase pertanian berbasis teknologi

3

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pilihan

SKPD

173


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

pengelolaan dan pengawasan upaya pemanfaatan SDA

3

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan

2

Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dengan tetap berprinsip kepada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Peningkatan hasil panen

4

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pilihan

Jumlah kabupaten/kota dengan tenaga penyuluh terlatih

5

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Pilihan

Persentase ternak yang terjangkit penyangkit

6

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pilihan

Peningkatan nilai produksi peternakan

7

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pilihan

Perluasan pasar produk peternakan

8

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Pilihan

Persentase peternakan berbasis teknologi

9

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Pilihan

Peningkatan kontribusi sektor kehutanan

1

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pilihan

Lahan hutan industri terlantar

2

Program pemanfaatan kawasan hutan industri

Pilihan

Persentase industri hasil hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

3

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Pilihan

SKPD

174


Sasaran

4

5

1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan

Mengelola pariwisata yang berbasis pengembangan masyarakat lokal

Terwujudnya ketahanan pangan wilayah dengan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

5

Membina dan mengawasi pengusahaan bidang pertambangan

Mengembangkan kepariwisataan daerah yang berbasis pengembangan masyarakat lokal

Mengembangkan usaha kelautan dan perikanan bagi masyarakat pesisir terutama dengan meningkatkan pertumbuhan usaha budidaya perikanan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

Kesesuaian dengan RTRW

4

Program perencanaan dan pengembangan hutan

Pilihan

Persentase usaha pertambangan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

1

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Pilihan

Jumlah kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan yang ditertibkan

2

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Pilihan

Peningkatan pasokan daya listrik

3

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pilihan

Jumlah destinasi pariwisata unggulan yang dipromosikan

1

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pilihan

Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan

2

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pilihan

Jumlah kegiatan kemitraan pariwisata

3

Program Pengembangan Kemitraan

Pilihan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

1

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Pilihan

SKPD

175


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir


Bidang/ Urusan

SKPD

peternakan

Mempersiapkan dan menyediakan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi generasi yang akan datang

1

Terjaganya keberadaan budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam

1

Persiapan perangkat mitigasi bencana dan mitigasi bencana khusus masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit diakses serta mencerdaskan seluruh masyarakat dalam menghadapi

1

Pengembangan dan mengelola nilai budaya dan kekayaan budaya;

Pertumbuhan nilai produksi budidaya perikanan

2

Program pengembangan budidaya perikanan

Pilihan

Pertumbuhan nilai produksi perikanan tangkap

3

Program pengembangan perikanan tangkap

Pilihan

Terciptanya sistem penyuluhan perikanan baru yang efektif

4

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Pilihan

Pertumbuhan nilai produksi perikanan

5

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pilihan

Persentase kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar yang dikembangkan

6

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Pilihan

Intensitas penyelenggaraan event kebudayaan lokal

1

Program Pengembangan Nilai Budaya

Wajib

Kekayaan budaya yang terkelola

2

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Wajib

Keragaman budaya yang terkelola

3

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Wajib

176


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

SKPD

bencana; 2

3

2

Terehabilitasinya lingkungan yang statusnya kritis

4 5

6

Selektif dalam memberikan izinizin usaha yang berpotensi mengancam eksistensi dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan budaya, dan lingkungan alam; Taat kepada RTRW provinsi, RTRW kabupaten kota, dan rencana rincinya dalam pengembangan programprogram pembangunan Pencarian solusi bagi persoalan hak ulayat Relokasi penduduk dari wilayah rawan bencana ke lokasi yang layak dan sesuai dengan kultur Pengerahan jajaran pemerintah dan membina seluruh masyarakat untuk menjaga

2

Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan alam;

Jumlah kerjasama baru yang terjalin terkait pengelolaan kekayaan budaya

4

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Wajib

Persentase kampung pesisir yang tercerdaskan

5

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat

Wajib

Persentase kasus pencemaran dan kerusakan LH ditangani Kesesuaian pelaksanaan rencana perlindungan dan konservasi SDA

1

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Wajib

Persentase cadangan SDH yang direhabilitasi dan dipulihkan

3

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Wajib

2

Wajib

177


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

SKPD

hutan dan SDA dari eksploitasi yang mengganggu sustainabilitasnya

3

Terlaksananya upaya perlndungan lingkungan dan pengawasan lingkungan

3

Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan SDA

Tingkat polusi

4

Program peningkatan pengendalian polusi

Wajib

Tingkat kerusakan lingkungan kawasankawasan konservasi laut dan hutan akibat pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

5

Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan konservasi laut dan hutan

Wajib

Kasus kebakaran hutan yang ditangani dengan baik

6

Program pengendalian kebakaran hutan

Wajib

Kondisi ekosistem pesisir dan laut

7

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Wajib

Pemenuhan RTH kawasan perkotaan

8

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Wajib

Penurunan jumlah hutan dan lahan kritis

9

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Wajib

Sumber daya hutan terlindungi

10

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Wajib

Ketersediaan sistem informasi SDA dan LH

1

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Wajib

178


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Indikator Kinerja

Kondisi Awal


Kondisi Akhir

Bidang/ Urusan

4

Menurunnya kasus pelanggaran hukum dalam pemanfaatan SDA

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

2

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Wajib

5

Tertanganinya kasus pelanggaran hukum dalam pemanfaatan SDA

Jumlah kasus pelanggaran pendayagunaan sumber daya laut yang ditindak

3

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Wajib

6

Terlaksananya upaya mitigasi bencana alam

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam terkoordinir dengan baik

1

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Wajib

Penerapan mitigasi bencana di kawasan pesisir

2

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

Wajib

4

Implementasi mitigasi bencana alam.

SKPD

179

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD.

PROGRAM LINGKUP SKPD PROVINSI Pelaksanaan kebijakan yang melingkupi seluruh SKPD mencakup sumber daya dan proses tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan maupun penyelenggaraan program dengan kode pembangunan wilayah sebagai berikut: Kode dan Program X. XX. XX. 01

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

X. XX. XX. 02

Program Prasarana dan Sarana Aparatur

X. XX. XX. 03

Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur

X. XX. XX. 04

Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Monitoring Capaian Kinerja dan Keuangan

URUSAN WAJIB PEMERINTAH Kode dan Program: 1. 01. XX.BIDANG PENDIDIKAN Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menunjukan adanya perbedaan mencolok antara kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah di tingkat kampung, baik didaerah pesisir, pedalaman, maupun pegunungan dengan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perkotaan merupakan fokus utama dari pelaksanaan program bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak memadai dari segi jumlah maupun kualitas berdasarkan kelompok usia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dan aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan yang masih sulit terjangkau merupakan isue utama yang menjadi sasaran spesifik pembangunan bidang pendidikan. Sasaran tersebut diupayakan tercapai dalam jangka menengah pembangunan melalui pelaksanaan program utama dengan sebagai berikut:

180

 Program Pendidikan Anak Usia Dini  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Program Pendidikan Menengah  Program Pendidikan Non Formal  Program Pendidikan Tinggi  Program HIV aids

Kode dan Program: 1. 02. XX.BIDANG KESEHATAN Kondisi cakupan pelayanan kesehatan saat ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat. Berbagai kesulitan yang dihadapi terutama menyangkut faktor lokasi fasilitas yang sulit terjangkau, serta keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana yang ada dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Gambaran kondisi tersebut, menjadi perhatian khusus dalam upaya memperbaiki indikator utama bidang kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat melalui berbagai program utama yang menjadi urusan wajib bidang kesehatan, sebagai berikut:  Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Pengawasan Obat dan Makanan  Program Pengembangan Obat Asli Indonesia  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Program Perbaikan Gizi Masyarakat  Program pengembangan lingkungan sehat  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular  Program standarisasi pelayanan kesehatan  Program pelayanan kesehatan penduduk miskin  Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya  Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata  Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata  Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan  Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita  Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia  Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan  Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Program Peningkatan SDM Penanggulangan Nerkoba termasuk HIV/AIDS 181

 Program Pengolahan Data, sistem dan jaringan Informasi di bidang P4GN  Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)  Penegakan hukum dan telematika  Progam Terapi dan rehabilitasi penguna Narkoba

Kode dan Program: 1. 03. XX.PEKERJAAN UMUM Salah satu permasalahan utama di Provinsi Papua Barat adalah minimnya ketersediaan prasarana dasar kewilayahan seperti jalan, pengolahan air bersih maupun infrastruktur dasar lainnya baik untuk kawasan perkotaan maupun perKampungan. Keterbatasan ini kemudian menyebabkan pelayanan masyarakat, kegiatan pengembangan wilayah, maupun investasi berjalan sangat lambat perkembangannya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum kemudian diarahkan untuk dapat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang dapat mendukung keperluan pembangunan bidang ekonomi dan investasi melalui program pembangunan sebagai berikut:  Program pembangunan jalan dan jembatan  Program pembangunan turap/talud/bronjong  Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan  Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong  Program tanggap darurat jalan dan jembatan  Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan  Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya  Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya  Program Pengendalian Banjir

Kode dan Program: 1. 04. XX. PERUMAHAN Kualitas lingkungan perumahan baik di kampung maupun perkotaan akan menjadi perhatian utama yang menjadi urusan wajib bidang perumahan guna menciptakan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Terkait dengan hal ini, penataan dan perbaikan bidang perumahan akan diisi dengan program pembangunan dan perbaikan yang secara khusus akan dipisahkan perlakuannya untuk penduduk asli Papua di perkampungan, perumahan tingkat distrik dan kawasan perkotaan. Penataan dan pembangunan perumahan dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada pemukiman penduduk di perkampungan.  Program Pengembangan Perumahan

182

Kode dan Program: 1. 05. XX.PENATAAN RUANG Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian memfokuskan pada ketersediaan dokumen maupun peraturan-peraturan bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Program-program yang mencakup aspek penataan ruang diarahkan menjadi media dalam menciptakan kualitas lingkungan dan wilayah yang memadai secara terus menerus dari waktu ke waktu.

Kode dan Program: 1. 06. XX. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kegiatan perencanaan pembangunan tidak hanya dibatasi oleh faktor geografis kewilayahan, akan tetapi juga dibatasi oleh aspek pembangunan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Berbagai ketersediaan data kewilayahan yang diolah menjadi informasi bidang pembangunan, diarahkan dapat memberikan gambaran pentahapan pengembangan wilayah berdasarkan sumber daya dan potensi yang dimiliki dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut diterjemahkan kedalam program-program dengan kode perencanaan pembangunan sebagai berikut:  Program pengembangan data/informasi  Program kerjasama pembangunan  Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah  Program perencanaan pembangunan daerah  Program perencanaan pembangunan ekonomi  Program perencanaan sosial dan budaya  Program evaluasi perencanaan pembangunan daerah  Program Penyusunan Pedoman  Program Analisis Kebutuhan  Program Penyusunan Kampungin Program dan Kegiatan  Program Penelitian (Ruang Lingkup/Topik)  Program Pengkajian (Ruang Lingkup/Topik)  Program Pengembangan (Ruang Lingkup/Topik)  Program Koordinasi,Konsultasi, dan Komunikasi Terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kelitbangan  Program

Koordinasi,

Konsultasi,

dan

Komunikasi

Terkait

Perencanaan

dan

PelaksanaanProgram/Kegiatan Statistik  Program Fasilitasi Diseminasi/Sosialisasi Regulasi/Kebijakan Kelitbangan dan Statistik  Program Focus Group Discussion(FGD) Lingkup Kelitbangan dan Statistik  Program Verifikasi dan Validasi Data  Program Pemuktahiran Data Penduduk Asli Papua di Provinsi Papua Barat  Program Penyusunan Input-Output AnalysisProvinsi Papua Barat

183

 Program Penyusunan/Pemutakhiran Direktori Potensi dan regulasi Pengembangan Iklim Investasi Provinsi Papua Barat  Program Pelaksanaan Monitoring Program/Kegiatan Kelitbangan dan Statistik  Program Pelaksanaan Supervisi Program/Kegiatan Kelitbangan dan Statistik  Program Pelaksanaan Evaluasi Program/Kegiatan Kelitbangan dan Statistik  Program Pemetaan Kerjasama Lembaga Donor Di Provinsi Papua Barat  Program Pemetaan Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di Lingkup Provinsi Papua Barat dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian  Program Kerjasama Kelitbangan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat  Program Kerjasama Pengembangan Basis Data Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat  Kerjasama Pengembangan Basis Data Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Lembaga Donor  Penyusunan Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian  Penyusunan Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data  Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama  Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi Program/Kegiatan Kelitbangan dan Statistik  Publikasi Hasil Kelitbangan dan Statistik Melalui Buku, Situs (Website) Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Media Publikasi Lainnya

Kode dan Program: 1. 07. XX. PERHUBUNGAN Kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat, tetap akan menjadi fokus utama pembangunan bidang perhubungan di Provinsi Papua Barat.Fokus tersebut diimbangi oleh pengembangan sarana perhubungan lain baik perhubungan udara maupun melalui laut. Melalui kegiatan pembangunan bidang perhubungan, diharapkan dalam kurun waktu jangka menengah dapat mengatasi keterisolasian antar wilayah di Papua Barat. Harapan tersebut diterjemahkan kedalam beberapa program yang menjadi urusan wajib bidang perhubungan sebagai berikut:  Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  Program peningkatan pelayanan angkutan  Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas  Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor  Program Peningkatan Prasarana Perhubungan Udara  Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan  Program Peningkatan Keselamatan LLAJ

184

Kode dan Program: 1. 08. XX. LINGKUNGAN HIDUP Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang rentan terhadap perubahan bentang alam sehingga pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembangunan. Guna mengatasi timbulnya permasalahan serius dimasa yang akan datang, pengelolaan bidang lingkungan hidup sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat dilakukan secara bijaksana oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran tersebut menjadi landasan pelaksanaan program bidang lingkungan hidup yang menjadi urusan wajib penyelenggaraan tatanan pemerintahan berikut ini:  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam  Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  Program peningkatan pengendalian polusi  Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan  Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut  Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Kode dan Program: 1. 09. XX. PERTANAHAN Pemanfaatan ruang dalam proses penataan ruang merupakan suatu aspek utama yang harus diperhatikan. Ruang wilayah permukaan yang secara fisik merupakan bidang tanah terkelompokan penguasaannya oleh masing-masing strata masyarakat. Pendataan dan pengembangan sistem informasi pertanahan di Papua Barat sangat penting dilakukan guna menghindari terjadinya konflik pertanahan yang utamanya disebabkan status tanah adat (Hak Ulayat). Melalui program bidang pertanahan diharapkan dapat ditentukan arah pengembangan wilayah yang tepat dalam penentuan lokasi setiap fungsi ruang yang ingin direncanakan. Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang pertanahan:  Pertanahan  Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Kode dan Program: 1. 10. XX. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Peraturan perundangan mengenai otonomi khusus menekankan keberpihakan pada penduduk asli Papua (lokal).

Pemetaan

mengenai

pesebaran

kependudukan

harus

didukung

sistem

administrasi 185

kependudukan yang baik dalam mendata seluruh lapisan masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang. Program urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil berusaha mendapatkan data dan informasi kependudukan yang baik, guna dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan wilayah.Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang kependudukan dan catatan sipil:  1. 10. XX. 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kode dan Program: 1. 11. XX. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Peningkatan peran perempuan disejumlah bidang pembangunan pada umumnya masih lemah dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh karena kemampuan perempuan di Provinsi Papua Barat masih memerlukan penguatan baik secara perorangan maupun kelembagaan. Upaya pemberdayaan perempuan berusaha menciptakan kesetaraan gender sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan penyetaraan gender dan upaya penguatan kapasitas kelembagaan perempuan maupun program lainnya diperlukan guna mendorong peran serta aktif perempuan dalam setiap proses pembangunan.Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang pemberdayaan perempuan:  Program Peningkatan Kesejahteraaan dan Perlindungan Anak  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan  Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan

Kode dan Program: 1. 12. XX. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PerkembanganKeluarga Berencanadi Papua Baratberbeda dengan di Pulau Jawa, pendekatan dan maksud pelaksanaan kegiatannya memiliki suatu pemahaman tersendiri mengingat kondisi faktor ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda dengan wilayah di Pulau Jawa. Penekanan terhadap pencegahan perluasan penyebaran penyakit HIV/ Aids dan peningkatan kesejahteraan keluarga ketimbangan mengurangi kepadatan penduduk, menjadi perbedaan mencolok penyelenggaraan program bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Papua Barat dengan di Pulau Jawa.Berdasarkan pemikiran tersebut, program bidang keluarga berencana direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah adalah sebagai berikut:  Program penanggulangan bahaya narkoba termasuk HIV/AIDS

186

Kode dan Program: 1. 13. XX. SOSIAL Kebijakan pembangunan yang berpihak kepada penanggulangan kemiskinan berupa penyelenggaraan pelayanan sosial sangat diperlukan oleh wilayah Papua Barat mengingat kondisi kemiskinan yang masih tinggi. Kebijakan tersebut perlu didukung oleh program bidang sosial yang dapat membantu mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan serta permasalahan kesejahteraan sosial lainnya. Perhatian kepada kelompok usia lanjut maupun kepada penduduk yang memiliki kekurangan secara fisik perlu ditekankan juga menjadi suatu program bidang sosial lainnya. Berikut merupakan program bidang sosial yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah di Provinsi Papua Barat:  Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Program pembinaan anak terlantar  Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  Program pembinaan panti asuhan /panti jompo  Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)  Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  Program Pembangunan Rumah Daerah Tertinggal  Program Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia  Publikasi dan Promosi Pembangunan Kesejahteraan Sosial  Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan  Program Penyediaan Air Minum dan MCK  Program Keluarga Harapan  Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak  Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan  Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan  Program Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran  Program Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial  Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial  Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh  Program Kepahlawanan,Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial  Program Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga tidak mampu  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

187

Kode dan Program: 1. 14. XX. TENAGA KERJA Pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja yang memiliki standar kualitas dan produktivitas tertentu pada dasarnya berupaya memanfaatkan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Peningkatan aktivitas ekonomi juga terus diupayakan dalam menciptakan kesempatan kerja dengan maksud meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar sehingga pengangguran dapat diatasi.Kedua upaya tersebut, merupakan gambaran fokus bidang tenaga kerja yang akan ditopang oleh lembaga tersendiri dalam menciptakan perlindungan dan kenyamanan kerja sehingga tingkat kesejahteraan tenaga kerja meningkat.Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang tenaga kerja:  Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program Peningkatan Kesempatan Kerja  Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja  Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan  Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaa

Kode dan Program: 1. 15. XX. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan unit usaha kecil menengah maupun koperasi diterjemahkan kedalam program yang berupaya menciptakan keunggulan komparatif tiap jenis usaha. Penciptaan kondisi yang kondusif dan bantuan pengembangan usaha kecil menengah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusi sektor ekonomi riil di Papua Barat. Rencana program yang dijalankan terkait urusan wajib bidang koperasi dan usaha kecil menengah, terdiri atas:  Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif  Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah  Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kode dan Program: 1. 16. XX. PENANAMAN MODAL DAERAH Potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kelautan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata di Papua Barat dapat dimanfaatkan untuk mendorong berkembangnya penanaman modal di Provinsi Papua Barat. Belum terlaksananya penanaman modal swasta di seluruh sektor potensial tersebut diakibatkan belum adanya dukungan lintas sektor dalam memenuhi ketersediaan informasi, prasarana dasar, infrastruktur ekonomi, study kelayakan, insentif investasi, kesiapan masyarakat di lokasi kegiatan serta petra jalan atau road map investasi di Provinsi Papua Barat. Keseluruhan kebutuhan tersebut masih harus dipersiapkan, guna meningkatkan realisasi 188

penanaman modal yang akan membantu Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kinerja ekspor, pembentukan modal atau nilai tambah serta penciptaan lapangan kerja baru. Berikut merupakan program-progam yang direncanakan dalam kurun waktu jangka menengah terkait bidang penanaman modal daerah:  Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah  Program Peningkatan Daya Saing Investasi  Program Pemantauan Tingkat Perkembangan Harga di Papua Barat  Program Penyusunan Data Base Produksi Daerah Kode dan Program: 1. 17. XX. KEBUDAYAAN Papua Barat memiliki keanekaragaman budaya yang masih memerlukan penataan dan pengembangan lebih lanjut dalam upaya pelestariannya. Keanekaragaman budaya tersebut merupakan aset pembangunan yang perlu terprogramkan karena memiliki arti penting sebagai identitas dan media penguatan martabat Papua Barat menuju terciptanya kemandirian dalam pembangunan Papua Barat secara umum. Penekanan akan pelestarian keanekaragaman budaya melalui mekanisme pengelolaan yang baik menjadi landasan dalam seluruh program pembangunan bidang kebudayaan berikut ini:  Program Pengembangan Nilai Budaya  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya  Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Kode dan Program: 1. 18. XX. PEMUDA DAN OLAHRAGA Pembangunan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahragadiarahkan pada penyiapan mereka untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalampembangunan. Untuk memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang beririsan dengan sektor lain, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, penguasaan managemen, kepemimpinan serta peningkatan kemampuan profesional. Program yang terkait urusan pemuda dan olahraga guna mewujudkan sumber daya pemuda yang tangguh,berprestasi, dan berakhlak baik serta memiliki motivasi yang kuat, adalah sebagai berikut:  Program Peningkatan peran serta kepemudaan  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga  Program Pembinaan Generasi Muda Bangsa

189

Kode dan Program: 1. 19. XX. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Pembangunan politik dalam negeri di Papua Barat diarahkan untuk pengembangan demokrasi yang tertib dan taat hukum. Sesuai dengan prinsip demokrasi, masyarakat Papua Barat mendapatkan akses yang terbuka untuk penyaluran aspirasi melalui berbagai media baik level daerah maupun nasional. peningkatan peran masyarakat dalam memberikan aspirasi yang responsif dan berkualitas menjadi penekanan dalam bidang politik dalam negeri. Sedangkan untuk urusan kesatuan bangsa, faktor pemeliharaan keamanan dan ketertiban menjadi target utama penyelenggaraan program-program bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai berikut:  Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal  Program pengembangan wawasan kebangsaan  Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan  Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan  Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)  Program Pengawasan OA dan LA  Pemulihan Wilayah Pasca Konflik  Program Pemantapan Bina Ideologi dan Bela Negara  Program Pengembangan Data, Informasi/Statistik Daerah  Program pendidikan politik masyarakat  Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan  Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang Terpadu  Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan  Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana  Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat serta Para Pemangku Kepentingan Lainnya dalam RPB  Program Siaga Bencana  Program Darurat Bencana  Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kode dan Program: 1. 20. XX. PEMERINTAHAN UMUM Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan prima kepada segenap lapisan masyarakat menjadi capaian utama program bidang pemerintahan umum. Hal tersebut dimaksudkan guna mencegah pemerintahan yang koruptif dan inefisien sehingga pada gilirannya dapat melemahkan atau bahkan menurunkan kewibawaan pemerintah dimata masyarakat. Program bidang pemerintahan umum berupaya melakukan pembenahan tata kerja atau sistem dan prosedur kerja dalam peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 190

Berikut merupakan program-program yang menjadi urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.  Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah  Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah  Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota  Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH  Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan  Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan  Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi  Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  Peningkatan peran serta masyarakat dalam perolehan informasi  Peningkatan SDM Aparatur BNPPapua Barat  Kerja sama informasi dengan media massa  Peningkatan kinerja dan kualitas petugas pengolah data dan informasi  Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat  Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah  Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan  Program Penataan Daerah Otonomi Baru  Peningktan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah  Program Peningkatan Penerimaan Daerah  Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kerja Dalam Peningkatan Pajak & Retribusi Daerah  Program Pembangunan Daerah dan Wilayah  Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri  Program Unggulan  Program Bimbingan Mental dan Rohani

Kode dan Program: 1. 21. XX. KEPEGAWAIAN Aparatur pemerintah merupakan ujung tombak penyelenggaraan kegiatan sistem pemerintahan daerah. Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur yang memadai dapat mendorong terjadinya percepatan proses pembangunan. Penekanan akan pembinaan aparatur pemerintah guna menjadi lebih berkualitas, mendorong kebutuhan akan program bidang kepegawaian berikut ini:  Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur  Program pembinaan dan pengembangan aparatur

191

Kode dan Program: 1. 22. XX. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG Partisipasi dan peningkatan kapasitas peran masyarakat, khususnya penduduk asli yang tinggal dilingkungan peKampungan diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Sesuai dengan kebijakan otonomi khusus di Pulau Papua, penyamarataan kesempatan bagi penduduk lokal mendorong pentingnya pemberdayaan masyarakat Kampung mengingat mayoritas penduduk asli tinggal di wilayah peKampungan. Berikut merupakan program-program pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibutuhkan dalam kurun waktu pembangunan menengah di Papua Barat. Kode dan Program: 1. 23. XX. STATISTIK Data dan informasi statistik suatu wilayah merupakan pondasi dasar dalam menciptakan kualitas perencanaan pembangunan yang berkualitas. Tanpa keberadaan data dan informasi yang menunjang tahapan pembangunan suatu wilayah tidak dapat tergambarkan secara lebih terstruktur. Pentingnya pemenuhan kebutuhan akan data/ informasi statistik daerah yang memadai sebagai dasar perencanaan wilayah Papua Barat diterjemahkan kedalam program bidang statistik daerah sebagai berikut:  Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kode dan Program: 1. 24. XX. KEARSIPAN Tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berbeda dari suatu organisasi, menuntut sistem pengarsipan yang baik sebagai informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan, harus dapat terus terpelihara dan dilestarikan sebagaimana mestinya dalam menciptakan suatu tata kelola administrasi yang baik. Kesadaran akan pentingnya arsip diseluruh jajaran pemerintahan menjadi titik tekan tertentu penyelenggaraan program bidang kearsipan, sebagai berikut:

Kode dan Program: 1. 25. XX. KOMUNIKASI DAN INFORMASI Dalam bidang komunikasi dan informasi, pembangunan diarahkan bagi penyediaan sarana komunikasi yang efektif menjangkau pusat pemukiman perkampungan dan distrik diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Harapan akan wilayah Provinsi Papua Barat yang terhubung secara efektif melalui perantaraan komunikasi dan informasi berbagai media diterjemahkan kedalam program-program berikut ini:  Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi  Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi  Program kerjasama informasi dengan media massa  Program Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Kominfo

192

URUSAN PILIHAN Kode dan Program: 2. 01. XX. PERTANIAN Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian yang masih rendah, tidak sejalan dengan kondisi fisik wilayah Papua Barat yang sangat mendukung pengembangan program pertanian. Hal lainnya yang tidak sejalan adalah telah tersedianya ragam informasi tentang peluang pemanfaatan sumber daya pertanian, akan tetapi investasi yang terjadi pada bidang pertanian masih tergolong sangat minim. Kedua hal tersebut menjadi suatu acuan perlu adanya penyesuaian pelaksanaan program pembangunan bidang pertanian guna mencapai pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya petani yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar.  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani  Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)  Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)  Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan  Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan  Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  Program peningkatan produksi hasil peternakan  Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Kode dan Program: 2. 01. XX. KEHUTANAN Program bidang kehutanan mengupayakan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang bermukim disekitar wilayah hutan dengan pemanfaatan sumber daya hutan yang terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan pengendalian kegiatan masyarakat agar tidak melakukan tindakan perambahan hutan serta mencegah meluasnya perusakan hutan.  Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan  Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri  Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan  Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan  Program Inventarisasi Hutan dan Pementapan Kawasan Hutan  Program Pengelolaan Carbon Trade (REDD Plus) 193

 Program Penyuluhan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan SDM Kehutanan

Kode dan Program: 2. 01. XX. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Kebutuhan akan pengembangan sumber energi baru terutama yang berasal dari non fosil dan pemanfaatan gas hasil buangan minyak bumi serta sebaran galian mineral yang belum tereksplorasi lebih lanjut, mendorong terciptanya suatu program bidang energi dan sumberdaya mineral dalam rencana pembangunan diwilayah Papua Barat. Program tersebut berupaya membina dan mengawasi kegiatan yang telah berjalan agar tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan, berikut merupakan program bidang energi dan sumber daya mineral:  Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batubara  Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah  Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas  Program Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah  Program Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah  Program Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi Baru dan Terbarukan  Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Geologi  Program Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Pertambangan

Kode dan Program: 2. 01. XX. PARIWISATA Potensi daya tarik wisata alam maupun budaya yang dimiliki Papua Barat dapat berkembang menjadi suatu aktivitas yang bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan bidang pariwisata dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan wilayah jika dikelola dan direncanakan dengan baik terutama pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah destinasi wisata. Untuk mendukung hal tesebut maka disusunlah program bidang pengembangan pariwisata di Papua Barat, sebagai berikut:  Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  Program Pengembangan Kemitraan

Kode dan Program: 2. 01. XX. KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyeimbangan kegiatan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan peningkatan kapabilitas masyarakat baik dalam bidang hukum, wawasan berkehidupan pesisir maupun sehubungan dengan upaya mitigasi menghadapi perubahan iklim menjadi penekanan program pilihan bidang kelautan dan perikanan. Pengembangan budidaya perikanan diharapkan mampu memberikan pendapatan nyata bagi masyarakat dengan dukungan program pembangunan berikut ini. 194

 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan  Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut  Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut  Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritin kepada masyarakat  Program pengembangan budidaya perikanan  Program pengembangan perikanan tangkap  Program pegembangan sistem penyuluhan perikanan  Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan  Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar  Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan  Program Peningkatan Manajemen Informasi kelautan dan Perikanan  Program Pengawasan, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan  Program Pembinaan dan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan  Program Monitoring dan Evaluasi  Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Konservasi  Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan  Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Kode dan Program: 2. 01. XX. PERDAGANGAN Pengembangan ekonomi masyarakat yang bertumpu kepada sektor perdagangan hingga saat ini belum memberikan muatan balik yang seimbang antara aliran barang yang masuk dengan yang keluar dari pusat pasar di Papua Barat. Peningkatan kepercayaan konsumen dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri menjadi kebutuhan utama yang akan dipenuhi melalui penetapan program pilihan bidang perdagangan berikut ini.  Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan  Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional  Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri  Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

Kode dan Program: 2. 01. XX. PERINDUSTRIAN Peningkatan nilai tambah masih menunjukan perkembangan yang kurang signifikan, hal ini tidak sejalan dengan keanekaragaman bahan mentah yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Kurangnya kemampuan dan kapasitas penguasaan teknologi, serta tidak terstrukturnya pembangunan sektor industri menjadi sorotan utama pembangunan di bidang perindustrian. Untuk menjawab 195

tantangan tersebut dalam dokumen rencana pembangunan ini, ditetapkan program pembangunan perindustrian sebagai berikut.  Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah  Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri  Program Penataan Struktur Industri  Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Laut Kode dan Program: 2. 01. XX. TRANSMIGRASI Upaya menselaraskan pola penempatan transmigrasi dengan penataan permukiman dan pembangunan sarana permukiman menjadi landasan berpikir dalam penentuan program bidang transmigrasi. Penempatan transmigrasi juga tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan kawasan sekitar lokasi penempatan. Berbagai aspek diupayakan dalam mencapai keseimbangan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang menunjang. Berikut merupakan program bidang pengembangan transmigrasi diwilayah Papua Barat.  Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi  Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi  Program Transmigrasi lokal  Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pada Tabel 8.1 disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan pembangunan.

196

Tabel 8-1. Indikasi Rencana Program Pembangunan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

TARGET AKHIR PERIODE SKPD

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan URUSAN WAJIB Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib

Persentase Kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi Persentase Sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi Persentase/ jumlah aparat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin (menurun) Persentase/ jumlah PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi Persentase/ jumlah sumber daya aparatur terbina Persentase/ jumlah SKPD yang laporan capaian kinerja & keuangannya WTP

29 5 46

27 15.390.339. 000 90.603.283

57

26

92.680.749

53

25

92.006.707.

51

25

17.673.134.

46

Dinas Pendidikan 17.673.134.4

Dinas

197

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Tinggi Program HIV aids Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program standarisasi




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

5 41 3

Rp .200 38.133.393. 000 256.989.27 2.928 25.728.146. 000

Target

Target

.600

48

56.426.870 .041 9

Rp

259.364.67 2.928

Target 200

45

68.471.342. 174 11

Rp

258.093.87 2.928

Target 400

47

69.167.130. 001 6

Rp

257.922.872 .928

Target

Rp

00

44

73.219.572. 652 6

Rp

Pendidikan

257.068.472. 928

Dinas Pendidikan

74.867.460. 341

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

6

10

27.857.238. 000

8

29.833.638. 000

6

10.337.238. 000

4

10.337.238. 000

4

10.337.238.0 00

12 pt

5.241.000.0 00

12 pt

6.027.150.0 00

12 pt

6.931.222.5 00

12 pt

7.970.905.8 75

12 pt

9.166.541.75 6

Dinkes

2 pt

750.000.00 0

2 pt

862.500.00 0

2 pt

991.875.00 0

2 pt

1.140.656.25 0

Dinkes

1 pt

500.000.00 0

1 pt

575.000.00 0

1 pt

661.250.00 0

1 pt

760.437.500

Dinkes

1 pt

500.000.00 0

1 pt

575.000.00 0

1 pt

661.250.00 0

1 pt

760.437.500

Dinkes

1 pt

750.000.00 0

12 pt

862.500.00 0

1 pt

991.875.00 0

1 pt

1.140.656.25 0

Dinkes

1 pt

16.027.150. 000

1 pt

16.931.222. 500

1 pt

17.970.905. 875

1 pt

19.166.541.7 56

Dinkes

1 pt

2.470.688. 000

1 pt

2.841.291.2 00

1 pt

3.267.484.8 00

1 pt

3.357.607.6 12

1 pt

4.321.248.75 3

Dinkes

1 pt

2.795.934. 000

1 pt

3.215.324.6 75

1 pt

3.697.623.3 76

1 pt

4.252.266.0 00

1 pt

4.890.106.0 00

Dinkes

1 pt

500.000.00 0

1 pt

575.000.00 0

1 pt

661.250.00 0

1 pt

760.437.500

Dinkes

198

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

1 pt

Rp

11.007.000. 000

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1 pt

16.027.150. 000

1 pt

16.931.222. 500

1 pt

17.970.905. 875

1 pt

19.166.541.7 56

Dinkes

1 pt

11.007.000. 000

1 pt

11.007.000. 000

1 pt

11.007.000. 000

1 pt

11.007.000.0 00

Dinkes

1 pt

11.007.000. 000

1 pt

11.007.000. 000

1 pt

11.007.000. 000

1 pt

11.007.000.0 00

Dinkes

1 pt

3.215.324.6 75

1 pt

3.697.623.3 76

1 pt

4.252.266.0 00

1 pt

4.890.106.0 00

Dinkes

1 pt

500.000.00 0

1 pt

575.000.00 0

1 pt

661.250.00 0

1 pt

760.437.500

Dinkes

1 pt

500.000.00 0

1 pt

575.000.00 0

1 pt

661.250.00 0

1 pt

760.437.500

Dinkes

1 pt

500.000.00 0

1 pt

575.000.00 0

1 pt

661.250.00 0

1 pt

760.437.500

Dinkes

199

KODE





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1 pt

500.000.00 0

1 pt

575.000.00 0

1 pt

661.250.00 0

1 pt

760.437.500

Dinkes

1 pt

750.000.00 0

12 pt

862.500.00 0

1 pt

991.875.00 0

1 pt

1.140.656.25 0

Dinkes

kesehatan lansia Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program Peningkatan SDM Penanggulangan Nerkoba termasuk HIV/AIDS Program Pengolahan Data, sistem dan jaringan Informasi di bidang P4GN Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

1 pkt

1.311.076.3 50

1 pkt

1.442.183.9 85

1 pkt

1.442.183.9 85

1 pkt

1.442.183.9 85

1 pkt

1.442.183.98 5

Badan Narkotika

1 pkt

989.032.50 0

1 pkt

838.999.00 0

1 pkt

964.848.00 0

1 pkt

1.095.752.2 00

1 pkt

1.260.114.83 0

Badan Narkotika

155.830.10 0

171.413.100

1 pkt

1.885.544.1 10

1 pkt

2.074.098.5 21

1 pkt

2.281.508.37 3

Badan Narkotika

1.204.731.0 00

1.325.204.0 10

1 pkt

1.457.724.4 00

1 pkt

1.457.724.4 00

1 pkt

1.457.724.00 0

Badan Narkotika

1.943.082.7 50

2.137.391.02 5

1 pkt

2.351.130.12 7

1 pkt

2.586.243.1 40

1 pkt

2.568.243.14 0

Badan Narkotika

240.000.00 0.000

140 km

350.000.00 0.000

170 km

465.000.00 0.000

200 km

600.000.00 0.000

Penegakan hukum dan telematika Progam Terapi dan rehabilitasi penguna Narkoba Pekerjaan Umum Program pembangunan jalan dan jembatan

panjang jalan yang dibangun

100 km

165.000.00 0.000

120 km

200 km

200

PU Binamarga

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program pembangunan turap/talud/bronjo ng Program rehabilitasi/pemeli haraan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeli haraan talud/bronjong Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) panjang turap/talud/bro njong yang dibangun



Tahun ke-2

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

6 km

36.250.000 .000

5 km

30.000.000 .000

10 km

60.000.000 .000

10 km

60.000.000 .000

10 km

60.000.000. 000

5.000.000. 000 panjang talud/bronjong yang direhabilitasi/di pelihara panjang jalan dan jembatan darurat yang dibangun

Tahun ke-3

10.000.000 .000

15.000.000. 000

20.000.000 .000

Target

Rp

140 km

25.000.000. 000

PU pengairan

Pu Bina Marga

-

-

5km

5.000.000. 000

5km

5.000.000. 000

5km

5.000.000. 000

5km

5.000.000.0 00

20km

PU pengairan

-

-

5 km

5.000.000. 000

5 km

5.000.000. 000

10 km

5.000.000. 000

10 km

5.000.000.0 00

30 km

PU pengairan

2.000.000. 000

Panjang jaringan irigasi yang dikembangkan

100 Ha

luas sungai/danau/S DAir yang dikelola & dikonservasi

-

Program Pengendalian Banjir

Panjang pengendali banjir dibangun/diper baiki

6 km

Perumahan Program Pengembangan Perumahan Penataan Ruang

Jumlah rumah yang terbangun

4.000.000. 000

6.000.000. 000

8.000.000. 000

10.000.000. 000

Pu Bina Marga

33.854.720. 000

400Ha

60.000.000 .000

500 Ha

75.000.000 .000

500 Ha

75.000.000 .000

500 Ha

75.000.000. 000

2000 Ha

PU pengairan

-

4000 m3

20.000.000 .000

4000 m3

20.000.000 .000

4000 m3

20.000.000 .000

4000 m3

20.000.000. 000

16000 m3

PU pengairan

14.000.000 .000

14 km

32.000.000 .000

10 km

23.000.000 .000

10 km

23.000.000 .000

10 km

23.000.000. 000

50 km

PU pengairan

250

25.000.000

250

26.000.000 .000

250

27.000.000 .000

250

27.000.000. 000

1000

Duknakertra ns

201

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data/informasi Program kerjasama pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program evaluasi perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Pedoman Analisis Kebutuhan Penyusunan Kampungin Program dan Kegiatan Penelitian (Ruang Lingkup/Topik) Pengkajian (Ruang Lingkup/Topik) Pengembangan (Ruang Lingkup/Topik)




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

2.149.464.0 00

2.364.410.4 00

2.600.851.4 00

2.860.996. 600

3.147.030.20 0

Kepegawaia n Daerah

440.000.0 00

484.000.00 0

532.400.00 0

585.640.00 0

644.204.000

Bappeda

1.700.000. 000

1.870.000.0 00

2.057.000. 000

2.262.700.0 00

2.488.970.0 00

Bappeda

6.972.352.0 00

7.669.587.2 00

8.436.545. 920

9.280.200.5 12

10.208.220.5 63

Bappeda

3.548.271.6 00

3.903.098. 760

4.293.408. 636

4.722.749.5 00

5.195.024.45 0

Bappeda

9.141.268.0 00

10.055.394. 800

11.060.934. 280

12.167.027.7 08

13.383.730.4 79

Bappeda

1.500.000. 000

1.650.000.0 00

1.815.000.0 00

1.996.500.0 00

2.196.150.00 0

Bappeda

Bappeda Bappeda

Bappeda

Bappeda Bappeda Bappeda

202

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Koordinasi, Konsultasi, dan Komunikasi Terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kelitbangan Koordinasi, Konsultasi, dan Komunikasi Terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Statistik Fasilitasi Diseminasi/Sosialis asi Regulasi/Kebijakan Kelitbangan dan Statistik Focus Group Discussion(FGD) Lingkup Kelitbangan dan Statistik Verifikasi dan Validasi Data Pemuktahiran Data Penduduk Asli Papua di Provinsi Papua Barat Penyusunan InputOutput AnalysisProvinsi Papua Barat Penyusunan/Pemu takhiran Direktori Potensi dan regulasi Pengembangan Iklim Investasi Provinsi Papua




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Bappeda

600.000.00 0

660.000.00 0

726.000.00 0

798.600.000

Bappeda

600.000.00 0

660.000.00 0

726.000.00 0

798.600.000

Bappeda

600.000.00 0

660.000.00 0

726.000.00 0

798.600.000

Bappeda

50.000.000

55.000.000

60.500.000

66.550.000

Bappeda

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

Bappeda

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

Bappeda

30.000.000

33.000.000

36.300.000

39.930.000

Bappeda

203

KODE





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Barat

Pelaksanaan Monitoring Program/Kegiatan Kelitbangan dan Statistik Pelaksanaan Supervisi Program/Kegiatan Kelitbangan dan Statistik Pelaksanaan Evaluasi Program/Kegiatan Kelitbangan dan Statistik Pemetaan Kerjasama Lembaga Donor Di Provinsi Papua Barat Pemetaan Kerjasama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di Lingkup Provinsi Papua Barat dengan Kementerian/Lem baga Pemerintah Non Kementerian Kerjasama Kelitbangan Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

204

KODE





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kerjasama Pengembangan Basis Data Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat Kerjasama Pengembangan Basis Data Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Lembaga Donor Penyusunan Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Penyusunan Laporan Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi Program/Kegiatan Kelitbangan dan Statistik Publikasi Hasil Kelitbangan dan Statistik Melalui Buku, Situs (Website) Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Media Publikasi Lainnya

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

205

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Peningkatan Prasarana Perhubungan Udara Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan Program Peningkatan Keselamatan LLAJ Lingkungan Hidup




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

100%

7.500.000. 000

3.500.000. 000

4.500.000. 000

5.000.000. 000

6.000.000.0 00

Perhubunga n

-

1.000.000. 000

1.500.000.0 00

2.000.000. 000

2.500.000.0 00

Perhubunga n

875.518.00 0

1.500.000.0 00

1.750.000.0 00

2.000.000. 000

2.250.000.0 00.000

Perhubunga n

32.964.962 .400

515.000.00 0.000

58.000.000 .000

65.000.000 .000.

75.000.000. 000

Perhubunga n

6.992.758. 000

17.315.000. 000

22.500.000 .000

28.300.000 .000

35.000.000. 000

Perhubunga n

-

2.000.000. 000

5.000.000. 000

7.500.000. 000

9.000.000.0 00

Perhubunga n

39.199.000 .000

493.500.00 0.000

65.000.000 .000

74.400.000 .000

87.900.000. 000

Perhubunga n

-

750.000.00 0

1.300.000.0 00

1.500.000.0 00

1.750.000.00 0

Perhubunga n

-

1.250.000.0 00

2.250.000. 000

2.750.000.0 00

3.250.000.0 00

Perhubunga n

206

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasankawasan konservasi laut dan hutan




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

40%

3,000,000, 000

60%

4,000,000, 000

80%

4,000,000, 000

100%

4,000,000,0 00

Bapedalda

40%

4,000,000, 000

60%

4,000,000, 000

80%

4,000,000, 000

100%

4,000,000,0 00

Bapedalda

20%

2,000,000, 000

30%

2,500,000, 000

40%

2,500,000, 000

50%

2,000,000,0 00

Bapedalda

10%

3,000,000, 000

20%

3,000,000, 000

30%

3,000,000, 000

40%

3,000,000,0 00

Bapedalda

Ketersediaan sistem informasi SDA dan LH

30%

5,000,000, 000

60%

5,000,000, 000

100%

5,000,000, 000

-

-

Bapedalda

Tingkat polusi

5%

5,000,000

10%

5,000,000

15%

5,000,000

20%

5,000,000

Bapedalda

Tingkat kerusakan lingkungan kawasankawasan konservasi laut dan hutan akibat pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

25%

5,000,000, 000

50%

5,000,000, 000

60%

4,000,000, 000

75%

4,000,000,0 00

Bapedalda

Persentase Kab/Kota dengan sistem pengelolaan sampah terpadu Persentase kasus pencemaran dan kerusakan LH ditangani Kesesuaian pelaksanaan rencana perlindungan dan konservasi SDA Persentase cadangan SDH yang direhabilitasi dan dipulihkan

Target

Rp

Target

Rp

207

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kesejahteraaan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kondisi ekosistem pesisir dan laut

20%

4,000,000, 000

40%

4,000,000, 000

60%

4,000,000, 000

80%

4,000,000,0 00

Bapedalda

Pemenuhan RTH kawasan perkotaan

25%

5,000,000, 000

50%

5,000,000, 000

75%

5,000,000, 000

100%

5,000,000,0 00

Bapedalda

5.080.000. 000

Persentase kelengkapan data administrasi penduduk

Target

Rp

12.700.000. 000

8.255.000. 000

8.255.000. 000

8.255.000.0 00

Biro Pemerintah an

1.000.000. 000

1.000.000. 000

1.000.000. 000

1.500.000.0 00

Biro Pemerintah an

80%

4.584.525. 000

90%

6.500.000. 000

100%

7.100.000.0 00

100%

7.800.000. 000

100%

8.500.000.0 00

100%

80%

210.000.00 0

90%

350.000.00 0

100%

400.000.00 0

100%

450.000.00 0

100%

550.000.000

100%

100%

3.224.777.0 00

100%

3.708.494. 000

100%

4.264.768. 000

100%

4.904.483. 000

100%

5.640.155.00 0

100%

BP3AKB

100%

4.300.000. 000

100%

4.945.000. 000

100%

5.686.750. 000

100%

6.539.763.0 00

100%

7.520.727.00 0

100%

BP3AKB

100%

5.209.205. 000

100%

5.990.586. 000

100%

6.889.174.0 00

100%

7.922.550.0 00

100%

9.110.932.00 0

100%

BP3AKB

Duknakertra ns

208

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program penanggulangan bahaya narkoba termasuk HIV/AIDS Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

100%

800.000.0 00

100%

920.000.00 0

100%

1.058.000.0 00

100%

1.216.700.0 00

100%

1.399.205.00 0

100%

BP3AKB

100%

1.717.473.0 00

100%

1.975.094.0 00

100%

2.271.358.0 00

100%

2.612.062.0 00

100%

3.003.871.00 0

100%

BP3AKB

Kasus narkoba, dan PMS yang ditanggulangi

100%

450.000.00 0

100%

517.500.00 0

100%

595.125.00 0

100%

684.394.00 0

100%

787.053.000

Jumlah KK terberdayakan

54 KK

1.300.000. 000

110 KK

3.485.000. 000

110 KK

3.985.000. 000

116 KK

4.357.000.0 00

110 KK

5.163.000.00 0

500 KK

Dinsos

500.000.0 00

25 PS

550.000.00 0

25 PS

600.000.00 0

25 PS

650.000.00 0

25 PS

700.000.000

100 PS

Dinsos

10.000.000 .000 Jumlah anak terlantar yang dibina

20

562.250.00 0

10.020.000. 000

50

646.625.00 0

10.030.000. 000

50

743.620.00 0

10.040.000. 000

50

844.542.00 0

Target

Rp

BP3AKB

10.050.000. 000

30

971.210.000

BPKS

200

Dinsos

209

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pembangunan Rumah Daerah Tertinggal Program Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Publikasi dan Promosi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan Program Penyediaan Air Minum dan MCK

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina Persentase panti asuhan/ panti jompo yang terbina



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

343

1.395.000.0 00

300

2.000.000. 000

300

2.500.000. 000

200

3.000.000. 000

200

3.500.000.0 00

1343

Dinsos

25

500.000.00 0

25

600.000.00 0

25

700.000 .0 00

25

805.000.000

100

Dinsos

Persentase eks penyandang penyakit sosial

18

475.503.00 0

20

500.000.00 0

22

570.000.00 0

20

625.000.00 0

20

675.000.000

100

Dinsos

lembaga kesejahteraan sosial yang terberdayakan

30

798.995

30

850.000.00 0

30

900.000.00 0

30

950.000.00 0

30

1.000.000.0 00

150

Dinsos

125

5.000.000. 000

125

6.000.000. 000

125

7.000.000. 000

125

8.000.000.0 00

500

Dinsos

125

625.000.00 0

125

725.000.00 0

125

850.000.00 0

125

900.000.00 0

500

Dinsos

1x

250.000.00 0

1x

275.000.00 0

1x

300.000.00 0

1x

350.000.000

5x

Dinsos

125

450.000.00 0

125

500.000.00 0

125

550.000.00 0

125

650.000.000

500

Dinsos

jumlah rumah yang dibangun di daerah tertinggal Jumlah penduduk lanjut usia yang terlayani Terinformasikan nya ,Publikasi dan Promosi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1x

416.250.00 0

Jumlah keluarga miskin yang terlayani 10.000.000 .000

10.020.000. 000

10.030.000. 000

10.040.000. 000

10.050.000. 000

BPKS

210

KODE



Program Keluarga Harapan

jumlah rumah tangga sangat miskin yang terlayani)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan Program Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Program Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Program Kepahlawanan,Ke perintisan dan Kesetiakawanan Sosial



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

250

1.150.000.0 00

250

1.460.500.0 00

250

1.671.000.0 00

250

1.714.000.00 0

500

Dinsos

Peningkatan kualitas hidup bagi Gender dan Anak

1x

216.250.00 0

1x

250.000.00 0

1x

375.000.00 0

1x

425.000.00 0

1x

490.000.00 0

5x

Dinsos

sarana dan prasarana keagamaan yang dibangun

51

3.950.000. 000

50

4.445.000. 000

50

5.567.000. 000

39

3.750.000. 000

25

2.987.000.0 00

215

Dinsos

10.000.000 .000

10.020.000. 000

10.030.000. 000

10.040.000. 000

10.050.000. 000

BPKS

Terbinanya korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

20

300.000.0 00

100

900.000.00 0

60

750.000.00 0

60

850.000.00 0

60

900.000.00 0

300

Dinsos

Terlayaninya korban bencana alam dan Sosial

195

3.400.000. 000

200

3.920.000. 000

200

4.485.000. 000

200

5.157.000.0 00

205

6.000.000.0 00

1000

Dinsos

-

-

60

600.000.00 0

60

660.000.00 0

60

730.000.00 0

60

850.000.000

240

Dinsos

-

-

100

10.000.000 .000

100

11.000.000. 000

100

12.000.000. 000

100

130.000.000 .000

400

Dinsos

-

-

50

4.500.000. 000

50

5.500.000. 000

50

6.000.000. 000

50

7.000.000.0 00

200

Dinsos

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang telah mendapatkan bimbingan Teknis Jumlah penduduk daerah kumuh yang terlayani Jumlah pejuang perintis kemerdekaan yang mendapatkan bantuan

211

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga tidak mampu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

10%

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

15.000.000 .000

15.020.000. 000

15.030.000. 000

15.040.000. 000

15.050.000.0 00

BPKS

5.000.000. 000

5.020.000. 000

5.030.000. 000

5.040.000. 000

5.050.000.0 00

BPKS

2.340.000. 000

10%

2.580.000. 000

10%

2.800.000. 000

10%

3.000.000. 000

10%

3.300.000.0 00

50% Duknakertra ns


10%

2.288.825. 000

10%

2.500.000. 000

10%

1.000.000. 000

(1) Jumlah kerjasama baru yang terjalin dengan perusahaan besar untuk penyerapan tenaga kerja lokal (2) Jumlah tenaga kerja yang terserap akibat adanya kerjasama baru

(1) 11 perusa haan (2) 330 orang

(1) Ketersediaan regulasi perlindungan ketenagakerjaa n (2) Pengawasan ketenagakerjaa n yang dilaksanakan

(1) Tersedi a (2) 100%

1.771.711.00 0


2.000.000. 000

1.000.000. 000

2.087.989. 000

1.850.000.0 00

2.000.000. 000

2.290.000. 000

10%

1.200.000.0 00


2.200.000. 000

(1) Tersedi a (2) 100%

2.750.000. 000


2.300.000. 000

2.580.000. 000

10%

1.400.000.0 00

2.420.000. 000

(1) Tersedi a (2) 100%

3.000.000. 000


2.600.000. 000

2.835.000.0 00

50%

1.600.000.0 00

2.666.000. 000

(1) Tersedi a (2) 100%

3.300.000.0 00

(1) Tersedi a (2) 100%

Duknakertra ns

(1) 55 perusahaa n (2) 1650 orang

Duknakertra ns

2.900.000.0 00

Duknakertra ns

3.000.000.0 00

Duknakertra ns (1) Tersedia (2) 100%

3.100.000.0 00

Duknakertra ns

212

KODE





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

10 Paket Keg. 20%

1.000.000. 000

100 UKM, 5 Kopera si, 15%

350.000.00 0

10 Kab / 1 Kota 20%

500.000.0 00

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Pengawasan Ketenagakerjaa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif

10 Paket Keg. 20% 500 UKM, 20 Kopera si, 20% 10 Kab / 1 Kota 20% TPK / Psr Kopera si, 2 Kabupa ten, 4 Unit, 10%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.000.000. 000

1.250.000.0 00

800.000.00 0

10 Paket Keg. 20% 100 UKM, 20 Kopera si, 20 % 10 Kab / 1 Kota 20%

3.600.000. 000

TPK / Psr Kopera si, 3 Kabupa ten, 6 Unit, 30%

1.000.000. 000

1.250.000.0 00

800.000.00 0

10 Paket Keg. 20% 500 UKM, 20 Kopera si, 20% 10 Kab / 1 Kota 20%

1.000.000. 000

1.250.000.0 00

800.000.00 0

5.400.000. 000

TPK / Psr Kopera si, 3 Kabupa ten, 6 Unit, 30%

1.250.000.0 00

500 UMK Non Formal, 20 UMK Formal, 20%

1.200.000.0 00


1.250.000.0 00

5.400.000. 000


500.000.0 00


10 Kab / 1 Kota, 10%

500.000.0 00

10 Kab / 1 Kota, 20%

800.000.00 0

10 Kab / 1 Kota, 20%

800.000.00 0

10 Kab / 1 Kota, 20%

800.000.00 0

Monev, 10 Kab / 1 Kota, 1 Paket, 20%

850.000.0 00


850.000.00 0


850.000.00 0


850.000.00 0

10 Paket Keg. 20% 100 UKM, 25 Kopera si, 25% 10 Kab / 1 Kota 20% TPK / Psr Kopera si, 3 Kabupa ten, 6 Unit, 30% 500 UMK Non Formal, 20 UMK Formal, 20% 10 Kab / 1 Kota, 20% Monev, 10 Kab / 1 Kota, 1 Paket, 20%

1.000.000.0 00

100%

1.250.000.00 0

100%

800.000.00 0

100%

5.400.000.0 00

100%

1.200.000.0 00

100%

Dinkop/UM KM

Dinkop/UM KM

800.000.00 0

100%

850.000.000

100%

213

KODE


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

100 PKL, 20 Kel. Usaha, 500 UMK, 10 Kopera si, 10%

1.000.000. 000

Regula si

-

5 Paket, 20% 10 Kab / 1 Kota, 20% 10 Kopera si, 10 Kab / 1 Kota, 10% 22 PNS, 1 Kegiata n, 25% Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20%

800.000.0 00 500.000.0 00

500.000.0 00

1.400.000. 000

750.000.00 0

500 PKL, 100 Kel. Usaha, 500 UMK, 20 Kopera si, 20% Regulas i, 1 Paket, 25% 10 Paket, 20% 10 Kab / 1 Kota, 20% 30 Kopera si, 10 Kab / 1 Kota, 25% 22 PNS, 1 Kegiata n, 25% Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20% TPKU, 2 Kabupa ten, 6 Unit, 10% Data Base, 1 Paket, 100%

Rp

3.000.000. 000

750.000.00 0 3.200.000. 000 800.000.00 0

1.250.000.0 00

1.400.000.0 00

750.000.00 0

780.000.00 0

1.500.000.0 00

Target 500 PKL, 100 Kel. Usaha, 500 UMK, 30 Kopera si, 25% Regulas i, 1 Paket, 25% 10 Paket, 20% 10 Kab / 1 Kota, 20% 25 Kopera si, 10 Kab / 1 Kota, 20% 22 PNS, 1 Kegiata n, 25% Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20% TPKU, 3 Kabupa ten, 9 Unit, 30%

Rp

3.500.000. 000

750.000.00 0 3.200.000. 000 800.000.00 0

1.200.000.0 00

1.400.000. 000

750.000.00 0

1.170.000.0 00

Target 500 PKL, 100 Kel. Usaha, 500 UMK, 20 Kopera si, 20% Regulas i, 1 Paket, 25% 10 Paket, 20% 10 Kab / 1 Kota, 20% 30 Kopera si, 10 Kab / 1 Kota, 25% 22 PNS, 1 Kegiata n, 25% Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20% TPKU, 3 Kabupa ten, 9 Unit, 30%

Rp

3.000.000. 000

750.000.00 0 3.200.000. 000 800.000.00 0

1.250.000.0 00

1.400.000.0 00

750.000.00 0

1.170.000.0 00

Target 100 PKL, 20 Kel. Usaha, 500 UMK, 10 Kopera si, 10% Regulas i, 1 Paket, 25% 10 Paket, 20% 10 Kab / 1 Kota, 20% 25 Kopera si, 10 Kab / 1 Kota, 20% 22 PNS, 1 Kegiata n, 25% Dokum en Lapora n, 1 Paket, 20% TPKU, 3 Kabupa ten, 9 Unit, 30% Data Base, 1 Paket, 100%

Rp

Target

Rp

3.500.000.0 00

100%

750.000.000

100%

3.200.000.0 00

100%

800.000.00 0

100%

1.200.000.0 00

100%

Dinkop/UM KM

Dinkop/UM KM

1.400.000.0 00

750.000.000

100%

1.170.000.00 0

100%

1.200.000.0 00

100%

214

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Program Peningkatan Daya Saing Investasi Program Pemantauan Tingkat Perkembangan Harga di Papua Barat Program Penyusunan Data Base Produksi Daerah Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


Jumlah promosi dan kerjasama investasi baru dan bahan promosi Jumlah /Realisasi Investasi, kajian kebijakan penanaman modal dan jumlah kasus investasi Pemetaan sumber daya, sarana dan prasarana daerah potensial Jumlah waktu, biaya, perizinan dan non perizinan Jumlah rapat pengedalian inflasi harga dan pembuatan data base produksi daerah Jumlah dokumen database produksi daerah Intensitas penyelenggaraa n event kebudayaan lokal Kekayaan budaya yang terkelola



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

5 lokasi

6.531.346.7 50

9 Lokasi

2.300.000. 000

10 lokasi

2.500.000. 000

10 lokasi

3.000.000. 000

10 lokasi

3.500.000.0 00

44 lokasi

Biro Ekin

11 Daerah, 124 Proyek

2.766.839. 250

11 daerah

2.400.000. 000

11 daerah

3.000.000. 000

11 daerah

3.500.000. 000

11 daerah

3.500.000.0 00

11 Daerah, 124 Proyek

Biro Ekin

1 lokasi

589.000.0 00

3 lokasi

3.500.000. 000

3 lokasi

3.700.000. 000

3 lokasi

3.900.000. 000

3 lokasi

4.000.000.0 00

13 lokasi

Biro Ekin

1 Instansi

850.150.00 0

3 Instansi

1.500.000.0 00

10 Instansi

1.700.000.0 00

12 instansi

1.800.000. 000

15 intansi

2.000.000.0 00

15 instansi

Biro Ekin

3 kali, 1 dokum en

335.400.00 0

3 kali

519.600.00 0

3 kali

700.000.00 0

3 kali

800.000.00 0

3 Kali

900.000.00 0

15 kali

Biro Ekin

1.114.100.0 00

8 Dokum en

701.960.00 0

8 Dokum en

1.072.147.2 00

8 Dokum en

1.290.247.8 08

8 Dokum en

1.593.784.97 9

5 Keg. 8,80% 2 Keg. 11,12%

14 Keg. 1.574.125.0 00

488.550.00 0

22,80% 5 Keg. 22,22%

14 Keg. 1.171.637.30 0

556.823.60 0

22,80% 5 Keg. 22,22%

14 Keg. 1.171.637.30 0

385.980.30 0

22,80% 5 Keg. 22,22%

15 Keg. 1.171.637.30 0

285.798.60 0

22,80%

Rp

Biro Ekin

57 Keg. 1.171.637.300

5 Keg. 22,22%

Target

BUDPAR

100% 18 Keg.

285.798.600

BUDPAR

100%

215

KODE



Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Keragaman budaya yang terkelola

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah kerjasama baru yang terjalin terkait pengelolaan kekayaan budaya

Pemuda dan Olah Raga Program Peningkatan peran serta kepemudaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pembinaan Generasi Muda Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan



Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

1 Keg. 5,88%

Rp

300.000.0 00

Target

5 Keg. 23,55%

Rp

942.323.90 0

4Keg.

1 pkt

Jumlah kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal cakupan wilayah pengembangan wawasan kebangsaan

Tahun ke-2

2.072.800

Target

4 Keg. 23,53%

Rp

366.893.90 0

4Keg.

Target

4 Keg. 23,53%

Rp

366.893.90 0

4Keg.

Target

Rp

4 Keg.

Target

Rp

17 Keg. 366.893.900

BUDPAR

23,53%

100%

4Keg.

16 Keg.

25,00%

3.675.000. 000

25,00%

3.675.000. 000

25,00%

3.675.000. 000

25,00%

1 pkt

2.172.800

1 pkt

2.172.800

1 pkt

2.227.800

1 pkt

3.675.000.0 00

100%

2.227.800

5 pkt

BUDPAR

Badan Narkotika

1.000.000. 000

1.020.000.0 00

1.030.000.0 00

1.040.000.0 00

1.050.000.0 00

BPKS

2.000.000. 000

2.020.000. 000

2.030.000. 000

2.040.000. 000

2.050.000.0 00

BPKS

1 Keg

1.800.000. 000

1 Keg

1.980.000. 000

1 Keg

2.078.000. 000

1 Keg

2.275.800.0 00

1 Keg

2.503.300.0 00

5 Keg

Kesbangpol

11 Kab/kot a

1.513.000.0 00

11 Kab/kot a

1.664.300.0 00

11 Kab/kot a

1.830.730.0 00

11 Kab/kot a

2.013.803.0 00

11 Kab/kot a

2.215.183.30 0

11 kab/kota

Kesbangpol

11 Kab/kot a

400.000.0 00

11 Kab/kt

440.000.00 0

11 Kab/kot a

484.000.00 0

11 Kab/kt

532.400.00 0

11 Kab/kt

585.640.000

11 kab/kota

Kesbangpol

216

KODE


Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program Pengawasan OA dan LA

Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Program Pemantapan Bina Ideologi dan Bela Negara Program Pengembangan Data, Informasi/Statistik Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Cakupan wilayah pembinaan wawasan kebangsaan berbasis kemitraan Cakupan wilayah penertiban dan pengamanan yang melibatkan masyarakat

Jumlah kegiatan Pekat

Terlaksananya Permendagri No. 49 Th 2010 dan Permendagri No. 50 Th 2010 Cakupan wilayah dengan Early warning sistem dan dapat merespon berbagai konflik Terlaksananya Sosialisasi Ideologi dan Bela Negara Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Cakupan wilayah Pengembangan Data, Informasi/Statis



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

11 Kab/kt

1.459.000. 000

11 Kab/kt

1.604.900.0 00

11 Kab/kt

1.765.390.0 00

11 Kab/kt

1.941.929.0 00

11 Kab/kt

2.136.121.90 0

11 kab/kota

Kesbangpol

11 Kab/kt

600.000.00 0

11 Kab/kt

660.000.00 0

11 Kab/kt

726.000.00 0

11 Kab/kt

798.600.000

11 kab/kota

Kesbangpol

5 Keg

Kesbangpol

1 Keg

1.000.000. 000

1 Keg

1.100.000.0 00

1 Keg

1.210.000.0 00

1 Keg

1.331.000.0 00

1 Keg

1.464.100.00 0

1 Lap

474.250.00 0

3 Lap

521.675.00 0

4 Lap

573.842.50 0

2 Lap

631.226.700

3 Lap

694.349.300

Kesbangpol

11 Kab/kt

1.121.520.0 00

11 Kab/kt

1.233.672.0 00

11 Kab/kt

1.357.039.2 00

11 Kab/kt

1.492.743.1 00

11 Kab/kt

1.642.017.40 0

Kesbangpol

80 Org

1.040.000.0 00

80 Org

1.144.000.0 00

80 Org

1.258.400.0 00

80 Org

1.384.200.00 0

Kesbangpol

11 Kab/kt

500.000.00 0

11 kab/kt

550.000.00 0

11 kab/kt

605.000.00 0

11 Kab/kt

665.500.000

Kesbangpol

217

KODE





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

11 Kab/kt

1.475.800.0 00

11 Kab/kt

1.623.380.0 00

11 Kab/kt

1.785.718.0 00

11 Kab/kt

2.160.718.7 00

11 Kab/kt

2.376.790.57 0

Kesbangpol

1 Keg

600.000.0 00

1 Keg

660.000.00 0

1 Keg

726.000.00 0

1 Keg

878.460.00 0

1 Keg

966.306.000

Kesbangpol

tik Daerah

Program pendidikan politik masyarakat

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang Terpadu Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Cakupan wilayah dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik Jumlah kegiatan Pencegahan dini dan penanggulanga n korban bencana alam terkoordinir dengan baik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan Penanggulanga n Bencana Rencana Penanggulanga n Bencana di Kabupaten/Kot a yang telah memiliki BPBD Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan terkait Kebencanaan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Longsor, Abrasi, Kekeringan, Kebakaran Hutan, Angin

3.000.000. 000

800.000.00 0

800.000.00 0

1.000.000. 000

1.000.000. 000

1.000.000. 000

1.000.000.0 00

BPBD

600.000.0 00

4.600.000. 000

8.000.000. 000

2.600.000. 000

1.600.000.0 00

BPBD

76.550.000 .000

88.800.000 .000

92.550.000 .000

78.400.000 .000

73.750.000. 000

BPBD

BPBD

218

KODE





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Puting Beliung, Epidemi dan Kegagalan Teknologi

Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat serta Para Pemangku Kepentingan Lainnya dalam RPB

Program Siaga Bencana

Program Darurat Bencana

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Peningkatan Sektor-Sektor Penunjang Kebencanaan

Penyediaan Logistik Bencana dan Peralatan Bencana, Pembentukan Satuan Reaksi Cepat Pengerahan Sumber Daya Darurat Bencana dan Pembentukan Komando Tanggap Darurat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kerusakan Akibat Bencana

1.500.000. 000

1.500.000.0 00

1.500.000.0 00

2.500.000. 000

3.300.000.0 00

BPBD

4.000.000. 000

27.000.000 .000

52.000.000 .000

4.000.000. 000

5.000.000.0 00

BPBD

5.000.000. 000

5.000.000. 000

5.000.000. 000

5.000.000. 000

5.000.000.0 00

BPBD

3.000.000. 000

3.000.000. 000

3.000.000. 000

3.000.000. 000

3.000.000.0 00

BPBD

86.339.235. 500

101.507.159. 050

111.657.864 .955

121.823.651. 450

134.006.016. 595

Sekretariat DPR

Pemerintahan Umum Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Persentase tugas lembaga perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan

219

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Optimalisasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

80%

4.587.701.0 00

85%

5.500.000. 000

90%

6.300.000. 000

95%

7.500.000. 000

100%

9.000.000.0 00

Target

Rp

100%

Dispenda

23.713.850. 000

25.297.425. 000

26.500.000 .000

27.000.000 .000

28.000.000. 000

BPKAD

3.673.950. 000

6.317.100.0 00

7.000.000. 000

8.000.000. 000

9.000.000.0 00

BPKAD

Efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

105

7.920.531.0 00

115

8.800.000. 000

128

8.888.000. 000

141

9.700.000. 000

156

12.197.000.0 00

Inspektorat

Persentase tugas pemeriksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan

86

1.396.575.0 00

110

1.540.000.0 00

120

1.600.000. 000

131

1.760.000.0 00

146

1.900.000.0 00

Inspektorat

8

550.000.00 0

9

550.000.00 0

9

610.000.00 0

10

6.000.000.0 00

Inspektorat

12.000.000. 00

Biro Umum

Ketersediaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Banyaknya informasi yang

1 pkt

241.860.00 0

17.000.000. 000

10.000.000 .000

241.860.00 0

278.139.00 0

11.000.000. 000

1 pkt

319.859.00 0

1 pkt

Badan Narkotika

367.837.000

220

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perolehan informasi

Peningkatan SDM Aparatur BNPPapua Barat Kerja sama informasi dengan media massa Peningkatan kinerja dan kualitas petugas pengolah data dan informasi Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan PerUndangUndangan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Peningktan dan Pengembangan Pengelolaan




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

1 pkt

264.000.00 0

1 pkt

264.000.00 0

1 pkt

303.600.00 0

1 pkt

349.140.00 0

1 pkt

401.511.000

Badan Narkotika

248.510.00 0

1 pkt

285.786.00 0

pkt

329.253.80 0

1 pkt

378.640.000

Badan Narkotika

1 pkt

375.000.00 0

1 pkt

431.250.00 0

1 pkt

495.937.000

Badan Narkotika

238.710.00 0

1 pkt

274.516.00 0

1 pkt

315.693.40 0

1 pkt

363.347.000

Badan Narkotika

600.000.00 0

17 (__%)

660.000.00 0

20 (__%)

720.000.00 0

22 (__%)

800.000.00 0

Inspektorat

1.015.625.00 0

Biro Pemerintah an

3.500.000.0 00

Dispenda

dapat di terima masyarakat Presentase partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi penyalahgunaa n narkoba Presentese tenaga teknis di bidang P4GN Presentase informasi kegiatan yang disampaikan lewat media massa Presentase sumberdaya Aparatur yang terbina persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan

15 (__%)

Keterpaduan wilayah se Provinsi Tersedianya Produk Hukum Daerah yang akuntabel

500.000.0 00

80%

1.100.000.0 00

12.000.000 .000

85%

1.600.000. 000

625.000.00 0

90%

1.800.000. 000

781.250.00 0

95%

2.500.000. 000

100%

5.000.000. 000

6.250.000. 000

8.437.500.0 00

11.390.625.0 00

Biro Pemerintah an

12.500.000. 000

13.000.000. 000

13.500.000. 000

14.000.000. 000

BPKAD

221

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Barang Milik Daerah Program Peningkatan Penerimaan Daerah Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kerja Dalam Peningkatan Pajak & Retribusi Daerah Program Pembangunan Daerah dan Wilayah Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Program Unggulan Program Bimbingan Mental dan Rohani Kepegawaian Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Statistik Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah


Presentase Peningkatan Penerimaan Daerah Terpenuhi Sarana Prasarana Kerja Dalam Peningaktan Pajak Retribusi Daerah



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

80%

1.484.000. 000

85%

1.850.000.0 00

85%

2.800.000. 000

95%

3.500.000. 000

100%

5.000.000.0 00

Dispenda

80%

2.632.318.0 00

85%

3.500.000.0 00

85%

4.000.000.0 00

95%

5.000.000.0 00

100%

6.000.000.00 0

Dispenda

50.000.00 0.000

50.020.000 .000

50.030.000 .000

50.040.000 .000

50.050.000. 000

BPKS

689.297.00 0

758.226.70 0

834.049.37 0

917.454.307

1.009.199.73 8

Korpri

689.297.00 0

32.050.000. 000

7.030.000. 000

5.958.000. 000

13.533.800.0 00

Korpri

800.000.00 0

880.000.00 0

968.000.00 0

1.064.800.0 00

Korpri

Persentase aparatur pemerintah memenuhi standar kualifikasi

850.000.0 00

Persentase aparatur yang dibina

6.685.350. 000

7.353.885.0 00

8.089.273.5 00

8.898.200. 900

9.788.020.9 00

Kepegawaia n Daerah

Pemenuhan data/informasi/s tatistik daerah

2.486.209. 000

2.734.829.9 00

3.008.312.8 90

3.309.144.1 79

3.640.058.5 97

Bappeda

Dispenda

222

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Kearsipan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan media massa Program Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Kominfo URUSAN PILIHAN Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkeb unan) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkeb unan)




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Ketimpangan akses masyarakat terhadap informasi Jumlah pengkajian dan penelitian yang diselenggaraka n Jumlah pendidikan dan latihan yang diselenggaraka n Persentase informasi kegiatan yang disampaikan lewat media massa

Rp

Target

9.000.000. 000

300.000.0 00

100.000.00 0

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

11.000.000. 000

13.250.000. 000

14.500.000. 000

16.500.000. 000

1.000.000. 000

1.350.000.0 00

1.600.000. 000

1.950.000.0 00

375.000.00 0

450.000.00 0

490.000.00 0

550.000.000

950.000.00 0

1.350.000.0 00

1.600.000. 000

1.900.000.0 00

225.000.00 0

1.000.000. 000

1.250.000.0 00

1.500.000.0 00

Target

Rp

Perhubunga n

Persentase kesejahteraan petani meningkat

20%

2.787.000. 000

20%

2.787.000.0 00

20%

2.787.000.0 00

20%

2.787.000.0 00

20%

2.787.000.0 00

100%

DPPKP


20%

4.000.000. 000

20%

4.000.000. 000

20%

4.000.000. 000

20%

4.000.000. 000

20%

4.000.000.0 00

100%

DPPKP


20%

1.227.600.0 00

20%

1.227.600.0 00

20%

1.227.600.0 00

20%

1.227.600.0 00

20%

1.227.600.00 0

100%

DPPKP

223

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebu nan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebu nan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebu nan Program peningkatan produksi pertanian/perkebu nan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Peningkatan ketahanan pangan wilayah Peningkatan ketahanan pangan wilayah



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

20%

1.999.400. 000

20%

1.999.400.0 00

20%

1.999.400. 000

20%

1.999.400.0 00

20%

1.999.400.0 00

100%

DPPKP

20%

1.710.000.0 00

20%

1.710.000.0 00

20%

1.710.000.0 00

20%

1.710.000.0 00

20%

1.710.000.00 0

100%

DPPKP

550.000.000

100%

BPKS

500.000.0 00

520.000.00 0

530.000.00 0

540.000.00 0

Target

Rp


20%

2.500.000. 000

20%

2.500.000. 000

20%

2.500.000. 000

20%

2.500.000. 000

20%

2.500.000.0 00

100%

DPPKP


20%

5.250.000. 000

20%

5.250.000. 000

20%

5.250.000. 000

20%

5.250.000. 000

20%

5.250.000.0 00

100%

DPPKP

Persentase pertanian berbasis teknologi

20%

2.049.000. 000

20%

2.049.000. 000

20%

2.049.000. 000

20%

2.049.000. 000

20%

2.049.000.0 00

100%

DPPKP

Peningkatan hasil panen

20%

1.825.750.0 00

20%

1.825.750.0 00

20%

1.825.750.0 00

20%

1.825.750.0 00

20%

1.825.750.00 0

100%

DPPKP

Persentase ternak yang terjangkit penyangkit

20%

1.500.000. 000

20%

1.500.000.0 00

20%

1.500.000.0 00

20%

1.500.000.0 00

20%

1.500.000.0 00

100%

DPPKP

Peningkatan nilai produksi peternakan

20%

4.200.000. 000

20%

4.200.000. 000

20%

4.200.000. 000

20%

4.200.000. 000

20%

4.200.000.0 00

100%

DPPKP

Persentase peternakan berbasis teknologi

20%

2.205.000. 000

20%

2.205.000.0 00

20%

2.205.000. 000

20%

2.205.000.0 00

20%

2.205.000.0 00

100%

DPPKP

224

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Inventarisasi Hutan dan Pementapan Kawasan Hutan Program Pengelolaan Carbon Trade (REDD Plus) Program Penyuluhan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan SDM Kehutanan Energi dan Sumberdaya




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

2.72 %

1.500.000. 000

14.54 %

8.000.000. 000

21.81 %

12.000.000. 000

33.63 %

18.500.000. 000

27.27 %

15.000.000. 000

100%

Dishutbun

13.51%

1.250.000.0 00

19.60 %

6.000.000. 000

21.56 %

12.000.000. 000

27.45 %

17.500.000. 000

21.56 %

8.000.000.0 00

100%

Dishutbun

9.82 %

1.557.599.2 50

18.28 %

2.900.000. 000

21.44 %

3.400.000. 000

3.30 %

3.750.000. 000

26.80 %

4.250.000.0 00

100%

Dishutbun

9.11 %

1.000.000. 000

37.81 %

4.150.000.0 00

28.98 %

3.325.000.0 00

22.78 %

2.500.000.0 00

100%

Dishutbun

15.89 %

850.000.00 0

23.36 %

1.250.000.0 00

28.04%

1.500.000.0 00

32.71 %

1.750.000.00 0

100%

Dishutbun

Kesesuaian Dengan RTRW

14,30%

1.000.000. 000

21.42 %

1.500.000.0 00

28.57 %

2.000.000. 000

35.71 %

2.500.000.0 00

100%

Dishutbun

Inventarisasi dan Tata Batas Hutan

26.39 %

4.750.000. 000

29.17 %

5.250.000. 000

23.61 %

4.250.000. 000

20.83 %

3.750.000.0 00

100%

Dishutbun

Pencegahan dan Penanggulanga n Gas Rumah Kaca

12.5 %

500.000.00 0

25%

1.000.000. 000

25%

1.000.000. 000

37.5 %

1.500.000.0 00

100%

Dishutbun

Operasional Penyuluhan Kehutanan berjalan efektif

20.29 %

700.000.00 0

24.64 %

850.000.00 0

26.09 %

900.000.00 0

28.99 %

1.000.000.0 00

100%

Dishutbun

Peningkatan Kontribusi Sektor Kehutanan Penurunan Jumlah Hutan dan Lahan Kritis Sumberdaya Hutan Terlindungi Lahan Hutan Industri Terlantar yang dimanfaatkan Presentase Industri Hasil Hutan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Target

Rp

225

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Mineral Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batubara Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas Program Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah Program Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah Program Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi Baru dan Terbarukan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengelolaan Sumber Daya


Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Terlaksananya pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrika n Terlaksananya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Migas Terlaksananya Pengelolaan Potensi Air Bawah Tanah Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Geologi Daerah terkelolanya Potensi Sumberdaya Energi Baru dan Terbarukan di ProvinsiPapua Barat Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Geologi di



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

55%

7.024.060. 000

65%

7.524.060.0 00

70%

8.652.669. 000

80%

9.950.569. 350

85%

11.443.154.75 3

85%

Distamben

40%

17.312.785. 000

42%

17.117.142.0 00

55%

19.684.713. 300

62%

22.637.420. 295

68%

26.033.033.3 39

68%

Distamben

100%

600.000.0 00

100%

650.000.00 0

100%

747.500.00 0

100%

859.625.00 0

100%

988.568.750

100%

Distamben

4 kab

319.100.00 0

6 Kab

2.000.000. 000

6 kab

2.300.000. 000

6 kab

2.645.000. 000

6 kab

3.041.750.00 0

10 kab / 1 Kota

Distamben

8 titik bor dan bak air

2.844.590. 000


3.598.536.0 00


4.138.316.4 00


6.750.000. 000


8.276.632.80 0


Distamben

1 kab

625.410.00 0

2 kab

2.600.000. 000

2 kab

3.400.000. 000

3 kab

4.200.000. 000

3 kab

4.830.000.0 00

10 kab / 1 Kota

Distamben

6 kab

6.000.000. 000

6 kab

6.000.000. 000

4 kab

10.000.000 .000

4 kab

13.000.000. 000

- 4 PLTMH, - 4PLTS Terpusat 2 Tersebar

Distamben

3 paket/l okasi

180.000.00 0

4 paket/l okasi

260.000.00 0

5 paket/l okasi

350.000.00 0

6 paket/ lokasi

402.500.000

18 paket/loka si

Distamben

226

KODE



Geologi

Provinsi Papua Barat

Program Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Pertambangan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Terkendalinya Lingkungan pertambangan di Provinsi Papua Barat

Program Pengembangan Kemitraan Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Program peningkatan mitigasi bencana



Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

4 Keg. 7.02 %

8,22%

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

4 kab

2.000.000. 000

4 kab

2.300.000. 000

4 kab

2.645.000. 000

4 kab

3.041.750.00 0

12 Keg. 1.943.650.0 00

6 Keg.

21,06%

13 Keg. 6.759.000. 000

20 Keg. 6.677.085. 000

Jumlah kegiatan kemitraan pariwisata

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Tahun ke-2

27,40%

17 Keg. 98.712.837. 000

6 Keg. 25,00%

22,80%

13 Keg 8.399.000. 000

23,28%

15 keg. 64.697.000 .000

6 Keg 4.419.881.0 00

25,00%

22,80%

15 Keg. 15.710.880. 000

20,55%

25,00%

(%)

25,00%

10 kab / 1 Kota

Distamben

BUDPAR

100% 73 Keg.

20.250.000. 000

6 Keg 5.919.881.0 00

Rp

57 Keg. 16.560.880. 000

15 Keg. 33.572.000. 000

6 Keg. 5.319.881.0 00

26,32%

Target

BUDPAR

100% 24 Keg.

6.319.881.00 0

100%

BUDPAR

11 Kab/Ko ta

250.000.00 0

11 Kab/Ko ta

500.000.00 0

11 Kab/Ko ta

750.000.00 0

11 Kab/Ko ta

1.000.000. 000

11 Kab/Ko ta

1.250.000.00 0

11 Kab/Kota

DKP

11 Pokwas -mas

250.000.00 0

11 Pokwas -mas

500.000.00 0

11 Pokwas -mas

750.000.00 0

11 Pokwas -mas

1.000.000. 000

11 Pokwas -mas

1.250.000.00 0

22 Pokwasmas

DKP

Jumlah kasus pelanggaran pendayagunaan sumberdaya laut yang ditindak

3 Kasus

250.000.00 0

5 Kasus

500.000.00 0

7 Kasus

750.000.00 0

9 Kasus

1.000.000. 000

12 Kasus

1.250.000.00 0

15 Kasus

DKP

Penerapan mitigasi bencana di

1 Kawasa n

300.000.0 00

2 Kawasa n

600.000.00 0

3 Kawasa n

900.000.00 0

4 Kawasa n

1.200.000.0 00

5 Kawasa n

1.500.000.0 00

6 Kawasan

DKP

227

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN alam laut dan prakiraan iklim laut Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritin kepada masyarakat Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program pegembangan sistem penyuluhan perikanan




Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

2 kampu ng

500.000.0 00

4 kampu ng

750.000.00 0

6 kampu ng

1.000.000. 000

8 kampu ng

1.250.000.0 00

10 kampu ng

1.500.000.0 00

12 kampung

DKP

20 Pokdak an

2.000.000. 000

40 Pokdak an

4.000.000. 000

60 Pokdak an

6.000.000. 000

80 Pokdak an

8.000.000. 000

100 Pokdak an

10.000.000. 000

100 Pokdakan

DKP

20 KUB

2.500.000. 000

40 KUB

5.000.000. 000

60 KUB

7.500.000. 000

80 KUB

10.000.000 .000

100 KUB

12.500.000.0 00

100 KUB

DKP

1 Kelomp ok

250.000.00 0

2 Kelomp ok

500.000.00 0

3 Kelomp ok

750.000.00 0

4 Kelomp ok

1.000.000. 000

5 Kelomp ok

1.250.000.00 0

6 Kelompok

DKP

kawasan pesisir

Jumlah kampung pesisir yang tercerdaskan Pertumbuhan nilai produksi budidaya perikanan Pertumbuhan nilai produksi perikanan tangkap Terciptanya sistem penyuluhan perikanan baru yang efektif

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pertumbuhan nilai produksi perikanan

20 Poklahs ar

1.000.000. 000

40 Poklahs ar

2.000.000. 000

60 Poklahs ar

3.000.000. 000

80 Poklahs ar

4.000.000. 000

100 Poklahs ar

6.000.000.0 00

100 Poklahsar

DKP

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Persentase kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar yang dikembangkan

3 Kawasa n

7.500.000. 000

3 Kawasa n

10.000.000 .000

3 Kawasa n

12.500.000. 000

3 Kawasa n

15.000.000. 000

3 Kawasa n

17.500.000.0 00

6 Kawasan

DKP

Persentase SDM Perikanan yang efektif

11 Kab/Ko ta

300.000.0 00

11 Kab/Ko ta

400.000.00 0

11 Kab/Ko ta

500.000.00 0

11 Kab/Ko ta

600.000.00 0

11 Kab/Ko ta

700.000.000

11 Kab/Kota

DKP

Persentase Manajemen Data dan Informasi Kelautan dan

11 Kab/Ko ta

200.000.00 0

11 Kab/Ko ta

300.000.00 0

11 Kab/Ko ta

400.000.00 0

11 Kab/Ko ta

500.000.00 0

11 Kab/Ko ta

600.000.00 0

11 Kab/Kota

DKP

Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Manajemen Informasi kelautan dan Perikanan

228

KODE





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

11 Kab/Ko ta

500.000.0 00

11 Kab/Ko ta

500.000.00 0

11 Kab/Ko ta

500.000.00 0

11 Kab/Ko ta

500.000.00 0

11 Kab/Ko ta

500.000.000

11 Kab/Kota

DKP

11 Kab/Ko ta

2.000.000. 000

11 Kab/Ko ta

2.000.000. 000

11 Kab/Ko ta

2.000.000. 000

11 Kab/Ko ta

2.000.000. 000

11 Kab/Ko ta

2.000.000.0 00

11 Kab/Kota

DKP

11 Kab/Ko ta

200.000.00 0

11 Kab/Ko ta

300.000.00 0

11 Kab/Ko ta

400.000.00 0

11 Kab/Ko ta

500.000.00 0

11 Kab/Ko ta

600.000.00 0

11 Kab/Kota

DKP

11 Kawasa n

2.000.000. 000

11 Kawasa n

2.000.000. 000

11 Kawasa n

2.000.000. 000

11 Kawasa n

2.000.000. 000

11 Kawasa n

2.000.000.0 00

11 Kawasan

DKP

7 Unit

8.000.000. 000

8 Unit

10.000.000 .000

9 Unit

12.000.000. 000

10 Unit

14.000.000. 000

11 Unit

16.000.000. 000

11 Unit

DKP

1 Kebijak an

500.000.0 00

2 Kebijak an

500.000.00 0

3 Kebijak an

500.000.00 0

3 Kebijak an

500.000.00 0

4 Kebijak an

500.000.000

5 Kebijakan

DKP

Perikanan yang akurat Program Pengawasan, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Program Pembinaan dan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Program Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Laut, Pesisir, Pulaupulau Kecil dan Kawasan Konservasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Terciptanya sistem pengawasan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan Terbinanya masyarakat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Terkendalinya program dan kegiatan kelautan dan perikanan Penerapan Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Laut, Pesisir, Pulaupulau Kecil dan Kawasan Konservasi Persentase Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan Persentase Sumber Daya Perikanan yang dikelola

2.885.000. 000

3.295.000.0 00

3.915.000.0 00

4.195.000.0 00

4.520.000.0 00

Disperindag

229

KODE





Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan. Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Laut Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pertumbuhan industri kecil dan menengah Persentase industri yang memenuhi standar Jumlah industri yang saling terkait

800.000.0 00

850.000.00 0

950.000.00 0

950.000.00 0

1.050.000.0 00

Disperindag

2.200.000. 000

2.300.000. 000

2.350.000. 000

2.750.000.0 00

2.850.000.0 00

Disperindag

6.695.000. 000

7.080.000. 000

7.950.000. 000

8.150.000.0 00

8.750.000.0 00

Disperindag

2.000.000. 000

2.100.000.0 00

2.100.000.0 00

2.000.000. 000

2.000.000.0 00

Disperindag

5.400.000. 000

3.650.000. 000

3.800.000. 000

4.000.000. 000

4.100.000.0 00

Disperindag

950.000.0 00

1.150.000.0 00

1.350.000.0 00

1.500.000.0 00

1.650.000.0 00

Disperindag

11

200.000.00 0

11

250.000.00 0

11

250.000.00 0

11

250.000.00 0

11

300.000.000

Disperindag

Jumlah Usaha dan Bantuan Peralatan

4 usaha, 2 peralat an

850.000.0 00


1.050.000.0 00


1.200.000.0 00


1.400.000.0 00


1.450.000.0 00

Disperindag

Kemandirian kawasan transmigrasi

100%

1.000.000. 000

100%

1.500.000.0 00

100%

2.000.000. 000

100%

2.500.000. 000

100%

2.750.000.0 00

Duknakertra ns

230

KODE


Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Program Transmigrasi lokal

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Persentase kawasan transmigrasi yang penduduknya mendapatkan pembinaan Jumlah kawasan yang Dibina dengan Skema Transmigrasi Persentase rumah di kawasan transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C dan 4 L



Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

100%

3.320.085. 000

100%

3.500.000. 000

100%

3.750.000. 000

100%

4.000.000. 000

100%

4.500.000.0 00

Duknakertra ns

1

9.465.190. 000

2

17.000.000. 000

2

19.000.000 .000

2

21.000.000. 000

2

23.000.000. 000

Duknakertra ns

> 30%

1.373.855.0 00

> 40%

1.500.000.0 00

> 50%

1.650.000.0 00

> 60%

1.800.000. 000

> 70%

2.000.000.0 00

Duknakertra ns

231

Tabel 8-2. Indikasi Rencana Program Prioritas Otsus yang Disertai Kebutuhan Pendanaan BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN

KODE


CAPAIAN KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)

Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5

Target Akhir Periode

Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

PENDIDIKAN

1

2

3

Program pendidikan gratis bagi orang Papua Program wajib melek huruf dini bagi orang Papua Program wajib melek huruf dewasa bagi orang Papua

4

Program SD kecil tingkat kampung

5

Program sekolah pola asrama tingkat distrik

6

7

Program pengiriman tenaga pengajar ke kampung terpencil dan kampung terisolir Program pelibatan dan pembinaan orang tua siswa Papua dalam lembaga pendidikan

Persentase siswa Papua yang mendapat pendidikan gratis AMH siswa SD

AMH dewasa Persentase kampung dengan SD kecil Persentase distrik dengan sekolah pola asrama Persentase kampung yang didatangi tenaga pengajar

Persentase orang tua siswa terlibat

232

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMGANGUNAN

KODE

8

9

10

11

12

Program pendidikan guru bagi orang Papua Program beasiswa ilmu khusus berbasis keunggulan lokal Papua Barat Program penyesuaian kurikulum dengan muatan lokal Papua Barat Program kemitraan pendidikan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat Program dana stimulus bagi tenaga pengajar di daerah terpencil dan daerah terisolir

13

Program sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal Papua Barat

14

Program taman penitipan anak Papua



Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

Jumlah guru Papua yang dididik Persentase siswa Papua yang mendapat beasiswa Jumlah kurikulum yang disesuaikan Persentase sekolah dengan program kemitraan Persentase tenaga pengajar yang mendapat dana stimulus Persentase distrik memiliki sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal Persentase kampung memiliki taman penitipan anak Papua

233


KODE


15

Program taman bacaan kampung bagi orang Papua


16

Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait pendidikan bagi orang Papua


17

Program jaminan pendidikan bagi orang Papua



Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

KESEHATAN

1

Program pelayanan kesehatan door to door bagi orang Papua

2

Program jaminan kesehatan bagi orang Papua

3

Program pelayanan kesehatan dan obat-obatan gratis bagi orang Papua

4

5

Program pengembangan obat-obatan tradisional Papua Program pengembangan cara-cara pengobatan

Persentase orang Papua sakit terlantar Persentase orang Papua mendapat jaminan kesehatan Persentase orang Papua mendapat layanan dan obat gratis Jumlah obat tradisional dikembangkan Jumlah cara pengobatan tradisional dikembangkan

234


KODE



Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

tradisional Papua

6

7

8

9

Program pembinaan tenaga kesehatan tradisional Papua Program pencegahan dan pengobatan khusus HIV, kusta, dan malaria bagi orang Papua Program pengiriman dan pendisiplinan tenaga kesehatan ke ke kampung terpencil dan kampung terisolir Program kemitraan kesehatan dengan lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga masyarakat

10

Program pembangunan prasarana dan sarana kesehatan tingkat kampung

11

Program perencanaan dan pengendalian keluarga Papua

Jumlah tenaga kesehatan tradisional dibina Persentase pengidap HIV, kusta, dan malaria

Persentase kampung yang didatangi tenaga kesehatan Persentase prasarana kesehatan dengan program kemitraan Persentase kampung memiliki prasarana dan sarana kesehatan Pertumbuhan jumlah orang Papua

235


KODE

12

13

Program pembentukan perilaku gender dan life skill terkait kesehatanbagi orang Papua Program rujukan kesehatan bagi orang Papua



Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

Persentase kampung mendapat pembinaan Persentase pasien sakit berat dirujuk

INFRASTRUKTUR

1

2

3

4

5

Program rumah layak huni bagi orang Papua Program penyediaan sanitasi bagi permukiman dan perumahan orang Papua Program penyediaan air bersih bagi permukiman dan perumahan orang Papua Program penyediaan listrik bagi perumahan dan permukiman orang Papua Program penyediaan telekomunikasi yang menjangkau kampung terpencil dan terisolir

Persentase keluarga Papua memiliki rumah layak Persentase permukiman dan rumah memiliki sanitasi Persentase permukiman dan rumah memiliki air bersih Persentase permukiman dan rumah memiliki listrik Persentase kampung terjangkau telekomunikasi

236


KODE

6

7

Pembukaan akses transportasi ke seluruh kampung terpencil dan terisolir Program pengelolaan sampah dan pembinaan orang Papua dalam mengelola sampah



Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

Persentase kampung terisolir Persentase kampung dengan pengelolaan sampah mandiri

EKONOMI RAKYAT

1

2

3

4

Program pengembangan sistem usaha mikro bagi orang Papua Program pembinaan usaha mini mikro bagi orang Papua Program pengembangan pertanian tanaman pangan pokok orang Papua (keladi, jagung, ubi, kacang-kacangan, bunga pepaya, dan sebagainya) Program pengembangan tanaman perkebunan khas Papua (pala, sagu, dan sebagainya)

Pertumbuhan unit usaha mikro Persentase usaha mini mikro terbina Persentase kampung terpencil memiliki lahan pertanian tanaman pangan pokok Persentase kabupaten memiliki perkebunan tanaman khas Papua

237


KODE

5

6

7

8

9

10

11

Program pengelolaan kawasan lindung sekitar permukiman orang Papua Program pengembangan peternakan hewan khas orang Papua (babi, rusa, dan sebagainya) Program pengelolaan kawasan dan pembinaan orang Papua dengan skema transmigrasi lokal Program pembukaan lapangan kerja bagi orang Papua Program pengelolaan pariwisata berbasis Orang Papua Program pengelolaan carbon trade Program pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja dan usaha bagi tenaga kerja pemuda Papua



Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

Persentase permukiman sekitar kawasan lindung terbina Persentase kampung memiliki peternakan hewan khas Papua Jumlah kawasan per kabupaten yang dibina dengan skema transmigrasi Persentase tenaga kerja terserap Persentase ODTW dikelola orang Papua Persentase hutan lindung dikelola Persentase pemuda Papua dididik dan dilatih

238


KODE

12

13

14

1

2

Program pengembangan mata pencaharian berkelanjutan berbasis pelatihan SDM Papua Program pemberian dan perputaran modal kerja bagi orang Papua Program pengembangan lembaga kredit dan usaha bersama orang Papua AFFIRMATIVE ACTION Penyusunan regulasi penentuan kuota orang Papua dalam pemerintahan Program rekruitmen orang Papua menjadi aparatur pemerintah

3

Program pembinaan orang Papua dalam pemerintahan

4

Program promosi orang Papua dalam pemerintahan



Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

Persentase kampung memiliki mata pencaharian utama yang berkelanjutan Persentase kampung memiliki modal kerja berputar Persentase unit usaha milik orang Papua mendapat kredit


Persentase orang Papua dalam pemerintahan Persentase aparatur pemerintah orang Papua yang dibina Persentase aparatur pemerintah orang Papua yang mendapat

239


KODE



Tahun ke1

Tahun ke-2

Tahun ke3

Tahun ke-4

Tahun ke-5


Targe t

Target

Target

Target

Target

Target

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

SKPD

Rp

promosi

5

6

7

8

9

10

Penyusunan regulasi persyaratan izin usaha terkait pelibatan orang Papua Penyusunan database kependudukan orang Papua Program pemetaan tanah ulayat Program pengelolaan administrasi hak ulayat Penyusunan Perdasus dan Perdasi Penyesuaian nomenklatur pada penyusunan data dan informasi statistik daerah


Ketersediaan database Ketersediaan peta tanah ulayat Ketersediaan peraturan administrasi hak ulayat Ketersediaan Perdasus dan Perdasi Kesesuaian nomenklatur statistik daerah

240

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

Ukuran kinerja pembangunan yang disajikan dibawah ini terdiri dari program, indikator, dan target akhir periode rencana, tepatnya pada Tahun 2016. Target yang ditetpkan berikut ini bersifat general, dimana untuk mencapainya diperlukan target-target turunan yang ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan yang relevan. Indikator yang disajikan dipisahkan berdasarkan indikator umum pembangunan, indikator capaian program implementasi Otsus, dan indikator capaian urusan wajib dan urusan pilihan.

241

Tabel 9-1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Papua Barat

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7,38% 11,74% 1,74

7,41% 12,55%

7,45% 13,36%

7,48% 14,17%

7,52% 14,98%

7,55% 15,79%

7,55% 15,79%

31,92%

30,40%

28,69%

26,98%

25,27%

23,57%

23,57%

94,50% 8,50

95,44% 8,77

96,38% 9,04

97,32% 9,31

98,26% 9,58

99,20% 9,85

99,20% 9,85

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

1.6.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB Migas Pertumbuhan PDRB Non Migas Laju inflasi provinsi PDRB per kapita Migas PDRB per kapita Non Migas Indeks Gini Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia 40 persen terbawah 40 persen menengah 20 persen teratas Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

1.7. Persentase penduduk miskin 1.8. Angka kriminalitas yang tertangani Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan 1.1. Angka melek huruf 1.2. Angka rata-rata lama sekolah 1.3. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C PT 1.4. Angka pendidikan yang ditamatkan

242

NO


SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C PT 1.5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SMA/SMK/MA/Paket C PT 2. Kesehatan 2.1. Angka kelangsungan hidup bayi 2.2. Angka usia harapan hidup 2.3. Persentase balita gizi buruk 3. Pertanahan 3.1. Persentase penduduk yang memiliki lahan 4 Ketenagakerjaan 4.1. Rasio penduduk yang bekerja Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan 1.1. Jumlah grup kesenian 1.2. Jumlah gedung 2 Pemuda dan Olahraga 2.1. a. Jumlah klub olahraga 2.2. b. Jumlah gedung olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1 Pendidikan 1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 13-15 16 -18 19-24




2011

2012

2013

2014

2015

2016

92,49% 49,93% 44,02% 7,86%

93,09% 50,30% 44,18% 8,51%

93,69% 50,66% 44,34% 9,16%

94,29% 51,03% 44,50% 9,81%

94,89% 51,39% 44,66% 10,46%

95,49% 51,76% 44,82% 11,11%

95,49% 51,76% 44,82% 11,11%

69,17

69,56

69,95

70,34

70,74

71,13

71,13

243

NO


KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2011

1.2.2

1.2.3.

1.2.4.


2012

2013

2014

2015

2016


Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

1.2.5.

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3 1.4. 1.4.1. 1.5. 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. 1.6.5. 1.6.6.

Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APT) SD/MI Angka Putus Sekolah (APT) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APT) SMA/SMK/MA AngkaKelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

244

NO



2. 2.1. 2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


2012

Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita Rasio (per satuan penduduk) Puskesmas Poliklinik Pustu Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2.7. 2.8.

Cakupan Kampung/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100%

2.9.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

2.10.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

2.11.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

2.12.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2.13. 2.14. 2.15.

Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

2014

2015

2016

80%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

2013


90%

100% 100% 90%

95% 90% 80% 90% 100% 100% 100%

245

NO




2012

2013

2014

2015

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota

100%

Cakupan Kampung/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100%

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan Kampung siaga aktif

80%

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

PekerjaanUmum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

3.6.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

3.7. 3.8. 3.9.

Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4

3.10.

Jalan Penghubung dari ibukota Distrik ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

3.11.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

3.12.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

3.13.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

3.14.

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

3.15.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

3.16.

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

3.17. 3.18. 4.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Lingkungan Pemukiman Perumahan

2016


246

NO


4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.

Rumah pengguna air bersih Rumah pengguna listrik Rumah ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Penataan Ruang

5.1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

5.2. 5.3. 6.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Ruang publik yang berubah peruntukannya Perencanaan Pembangunan

6.1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

6.2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

6.3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi



2011

2012

2013

2014

2015

2016

87,70% 78,77% 67,56%

90,16% 83,02% 74,05%

92,62% 87,26% 80,53%

95,08% 91,51% 87,02%

97,54% 95,75% 93,51%

100,00% 100,00% 100,00%

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 100,00% 100,00% 100,00%

100%

247

NO




2012

2013

2014

Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.

100%

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.

60%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

100%

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.

100%

Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.

75%

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.

60%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

100%

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.

100%

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan

75%

2015

2016


248

NO




2012

2013

2014

Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan.

75%

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

100%

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.

100%

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Persentase Penduduk berakses air minum Persentase Luas pemukiman yang tertata Pencemaran status mutu air

8.5.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

8.6. 8.7. 8.8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

2015

2016


100% 100% 100% 100% 100%

249

NO



11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan

11.6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4.


2012

2013

2014

2015

13.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera I Sosial

13.1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

80%

Panti sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial

60%

Panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

80%

Organisasi sosial/Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.

60%

kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi

80%

kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.

80%

kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.

80%

2016


70%

250

NO




2012

2013

2014

kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan

14.7.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 17 17.1. 17.2. 17.3. 18 18.1. 18.2. 18.3. 18.4.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga

2015

2016


40%

70,29%

71,16%

72,03%

72,89%

73,76%

74,63%

74,63%

6,73%

6,19%

5,64%

5,10%

4,56%

4,02%

4,02%

251

NO




2012

2013

2014

2015

18.5. 18.6. 19 19.1. 19.2.

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah Kampung/kelurahan Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan

20.6.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

20.7. 20.8.

Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

20.10. 20.11.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

50% 25%

20.12.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

75%

20.13.

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kampung yang baik

20.14. 20.15. 21. 21.1. 21.2. 22.

Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

2016


70%

252

NO



22.1.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

22.2. 22.3. 22.4. 22.5. 22.6.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif

22.7.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat


2012

2013

2014

2015

2016


22.8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 23. Statistik 23.1. Buku ”kabupaten dalam angka” 23.2. Buku ”PDRB kabupaten” 24. Kearsipan 24.1. Pengelolaan arsip secara baku 24.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan 25. Komunikasi dan Informatika 25.1. Jumlah jaringan komunikasi 25.2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 25.3. Jumlah surat kabar nasional/lokal 25.4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 25.5. Web site milik pemerintah daerah 25.6. Pameran/expo 26. Perpustakaan 26.1. Jumlah perpustakaan 26.2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 26.3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian 1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

1.2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

253

NO




2012

2013

2014

2015

2016


1.3.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

1.4.

Kontribusi subsektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 5.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kelautan dan Perikanan

5.1.

Produksi perikanan (ton)

980

1074

1116

1165

1204

1225 1204 atau 5539 (kumulatif)

5.1.1

Perikanan tangkap (ton)

116

118

120

122

124


5.1.2

Perikanan Budidaya (ton)

64

122

143

167

189


5.1.3

Olahan (ton)

800

834

853

876

891


5.2.

Konsumsi ikan (Kg/KAP/thn)

31,46

31,92

40,21

40,34

41,01

42 (41,01)

50

100 50% atau 100% (kumulatif)

5.3.

Cakupan bina kelompok nelayan (KUB)

10

20

30

40

254

NO



5.4.

Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)

6.

Perdagangan

6.1.

Kontribusi subsektor perdagangan besar & eceran terhadap PDRB

6.2. 6.3. 7. 7.1.

Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

7.2.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri


2012

2013

2014

2015

2016

10

20

30

40

50

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 101 50% atau 100% (kumulatif)

7.3. Pertumbuhan Industri 7.4. Cakupan bina kelompok pengrajin 8. Ketransmigrasian 8.1. Transmigran swakarsa 8.2. Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1.


1.1. Pengeluaran konsumsi makanan 1.2. Pengeluaran konsumsi non makanan 1.3. Produktivitas total daerah 2. Pertanian 2.1. Nilai tukar petani Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur 1. Perhubungan 1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1.2. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

255

NO



1.3.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan

3.


3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.

Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Lingkungan Hidup

4.1.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih


2012

2013

2014

2015

2016


5. KomunikasI dan Informatika 5.1. Rasio ketersediaan daya listrik 5.2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 5.3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Fokus Iklim Berinvestasi 1.


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Angka kriminalitas Jumlah demo Lama proses perijinan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

256

NO



1.6. Persentase Kampung berstatus swasembada Fokus Sumber Daya Manusia 1. Ketenagakerjaan 1.1. Rasio lulusan S1/S2/S3 1.2. Rasio ketergantungan


2011

2012

2013

2014

2015

2016

54,78

53,78

52,79

51,79

50,80

49,80


49,80

Tabel 9-2. Indikator dan Target Capaian Program Pembangunan Implementasi Otonomi Khusus Target Capaian Tahunan

Indikator -1-

Ke-1 -2-

Ke-2 -3-

Ke-3 -4-

Target Akhir Periode Ke-4 -5-

Ke-5 -6-

-7-

PENDIDIKAN 1

Persentase siswa Papua yang mendapat pendidikan gratis

2 3 4

AMH siswa SD AMH dewasa Persentase kampung dengan SD kecil

5

Persentase distrik dengan sekolah pola asrama

6

Persentase kampung yang didatangi tenaga pengajar

7 8

Persentase orang tua siswa terlibat Jumlah guru Papua yang dididik

9

Persentase siswa Papua yang mendapat beasiswa

10

Jumlah kurikulum yang disesuaikan

11

Persentase sekolah dengan program kemitraan

257

Target Capaian Tahunan

Indikator -1-


Ke-1 -2-

Ke-2 -3-

Ke-3 -4-

Ke-4 -5-

Ke-5 -6-

-7-

12

Persentase tenaga pengajar yang mendapat dana stimulus

13

Persentase distrik memiliki sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal

14

Persentase kampung memiliki taman penitipan anak Papua

15


16


17


1

KESEHATAN Persentase orang Papua sakit terlantar

2

Persentase orang Papua mendapat jaminan kesehatan

65

70

75

80

85

75%85%

3

Persentase orang Papua mendapat layanan dan obat gratis

65

70

75

80

85

75%85%

4

Jumlah obat tradisional dikembangkan

1

1

1

1

1

5

5

Jumlah cara pengobatan tradisional dikembangkan

1

1

0

0

1

3

6

Jumlah tenaga kesehatan tradisional dibina

4

10

10

10

10

44

7

Persentase pengidap HIV, kusta, dan malaria

<0.5; <0,04; <6.88

<0.5; <0,04; <6.88

<0.5; <0,04; <6.88

<0.5; <0,04; <6.88

<0.5; <0,04; <6.88

<0.5; <0,04; <6.88

8

Persentase kampung yang didatangi tenaga kesehatan

40

5

5

5

5

60

9

Persentase prasarana kesehatan dengan program kemitraan

10

Persentase kampung memiliki prasarana dan sarana kesehatan

36

38

40

42

44

40

11 12 13

Pertumbuhan jumlah orang Papua Persentase kampung mendapat pembinaan Persentase pasien sakit berat dirujuk

30

40

50

60

70

70

258


Indikator -1-

Ke-1 -2-

Ke-2 -3-

Ke-3 -4-


Ke-5 -6-

-7-

INFRASTRUKTUR 1

Persentase keluarga Papua memiliki rumah layak

2

Persentase permukiman dan rumah memiliki sanitasi

3

Persentase permukiman dan rumah memiliki air bersih

4

Persentase permukiman dan rumah memiliki listrik

5

Persentase kampung terjangkau telekomunikasi

6

Persentase kampung terisolir

7

Persentase kampung dengan pengelolaan sampah mandiri

1 2

EKONOMI RAKYAT Pertumbuhan unit usaha mikro Persentase usaha mini mikro terbina

3

Persentase kampung terpencil memiliki lahan pertanian tanaman pangan pokok

4

Persentase kabupaten memiliki perkebunan tanaman khas Papua

5

Persentase permukiman sekitar kawasan lindung terbina

6

Persentase kampung memiliki peternakan hewan khas Papua

7

Jumlah kawasan per kabupaten yang dibina dengan skema transmigrasi

8 9 10

Persentase tenaga kerja terserap Persentase ODTW dikelola orang Papua Persentase hutan lindung dikelola

11

Persentase pemuda Papua dididik dan dilatih

12

Persentase kampung memiliki mata pencaharian utama yang berkelanjutan

259


Indikator -113

Persentase kampung memiliki modal kerja berputar

14

Persentase unit usaha milik orang Papua mendapat kredit

1

AFFIRMATIVE ACTION Ketersediaan regulasi

2

Persentase orang Papua dalam pemerintahan

3

Persentase aparatur pemerintah orang Papua yang dibina

4

Persentase aparatur pemerintah orang Papua yang mendapat promosi

5 6 7

Ketersediaan regulasi Ketersediaan database Ketersediaan peta tanah ulayat

8

Ketersediaan peraturan administrasi hak ulayat

9 10

Ketersediaan Perdasus dan Perdasi Kesesuaian nomenklatur statistik daerah

Ke-1 -2-

Ke-2 -3-

Ke-3 -4-


Ke-5 -6-

-7-

260

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Guna mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan agar lebih efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 yang merupakan acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun dunia usaha. Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program dan berbagai kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 agar mampu memberikan pembangunan yang berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Papua Barat 2016.

10.1

Pedoman Transisi

Masa berlaku RPJMD Provinsi Papua Barat adalah terhitung mulai 2012 sampai dengan 2016; RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012–2016 memuat Program dan Indikasi Kegiatan Prioritas selama 5 (lima) tahun; Pada tahun kelima setelah periode Kepala Daerah masa bakti 2012–2016 berakhir, ditambahkan satu tahun Indikasi Program Transisi untuk Tahun Anggaran 2016. Hal ini dilakukan sampai dengan disusunnya RPJMD oleh Kepala Daerah Terpilih yang baru.

10.2

Kaidah Pelaksanaan

SKPD yang meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kantor pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan, sasaran pada program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Papua Barat selama tahun 2012-2016.

261

Pelaksanaan semua kegiatan, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok SKPD. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

RPJMD disusun setelah melalui rangkaian kegiatan diantaranya melalui forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (Musrenbang) RPJMD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif, bottom– up planning, sinergitas serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;



RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012–2016 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani serta dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahunan serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);



Bagi SKPD Provinsi Papua Barat, RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat yang dituangkan setiap tahun. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masingmasing SKPD Provinsi Papua Barat wajib menyusun Renstra SKPD Tahun 2012-2016 melalui penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam Forum SKPD sesuai dengan kebutuhannya masing-masing;



Sehubungan dengan dilakukannya Revisi RPJMD Provinsi Papua Barat, maka setiap SKPD diwajibkan untuk melakukan revisi Renstra SKPD.



SKPD Provinsi Papua Barat dengan dukungan masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2012-2016 dengan sebaikbaiknya;



Masyarakat dapat berpartisipasi aktif seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat 262

berperanserta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; 

Pada akhir setiap Tahun Anggaran, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;



Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

263

DAFTAR ISI DAFTAR ISI 1 DAFTAR GAMBAR 3 DAFTAR TABEL 5

Recommend Documents