DAFTAR ISI. Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

DAFTAR ISI

Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Bab I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Penyusunan Hubungan Antar Dokumen Sistematika Penulisan Maksud dan Tujuan

Bab II 2.1 2.2 2.3 2.4

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Aspek Geografis Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah

Bab III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Kinerja Keuangan Masa Lalu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kerangka Pendanaan

3.1 3.2 3.3 Bab IV 4.1 4.2

iii iv ix I-1 I-1 I-3 1-5 1-7 1-8 II-1 II-1 II-35 II-52 II-153 III-1 III-1 III-7 III-22

4.3 4.4

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Permasalahan Pembangunan Telaahan Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi, Daerah Sekitar dan RPJPD Kabupaten Seruyan Analisis Lingkungan Strategis Isu Strategis Kabupaten Seruyan

IV-1 IV-1 IV-10

Bab V 5.1 5.2 5.3

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Visi Misi Tujuan dan Sasaran

V-1 V-2 V-2 V-3

Bab VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VI-1

Bab VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII-1

Bab VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

VIII-1

Bab IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

IX-1

Bab X 10.1 10.2

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Pedoman Transisi Kaidah Pelaksanan

X-1 X-1 X-1

Bab XI

PENUTUP

XI-1

IV-21 IV-25

DAFTAR TABEL Bab II Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30

Gambaran Umum Kondisi Daerah Luas Wilayah Kabupaten Seruyan menurut Kecamatan, Desa dan Kelurahan Umur Geologi Formasi dan Satuan Batuan Pada Wilayah Kabupaten Seruyan Nama-Nama Danau di Kabupaten Seruyan Produktivitas Per Hektar Padi dan Palawija Kabupaten Seruyan dari Tahun 2008-2011 (Kw) Hasil komoditi buah-buahan yang produksinya cukup besar Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Luas Hutan dari tahun 2008 – 2011 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di kabupaten Seruyan Tahun 2011 Produksi Ikan Awetan di Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2010 Produksi Ikan Awetan dan Jenisnya pada Kabupaten Seruyan Tahun 2011 (ton) Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2011 Keadaan Industri Kecil Non Formal di Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2012 Kepadatan dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Jumlah Kepala Keluarga Pada Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (%) Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%) Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Seruyan (%) PDRB Perkapita Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) 2008-2012 Kabupaten Seruyan PDRB Perkapita Tahun Atas Dasar Harga Konstan (Hk) 2008-2012 Kabupaten Seruyan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Seruyan Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota tahun 2009 s.d 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012 (%) Angka Kriminalitas Yang Tertangani Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Seruyan Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Seruyan Persentase Balita Gizi Buruk (%) Rasio Penduduk Yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d 2012

II-2 II-6 II-11 II-15 II-15 II-16 II-17 II-18 II-19 II-19 II-20 II-22 II-26 II-27 II-28 II-28 II-29 II-31 II-32 II-33 II-33 II-35 II-36 II-37 II-38 II-41 II-42 II-45 II-46 II-47

Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 Tabel 2.41 Tabel 2.42 Tabel 2.43 Tabel 2.44 Tabel 2.45 Tabel 2.46 Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58 Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2011 Kabupaten Seruyan Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 s.d 2012 Rasio Guru/ Murid per kelas rata-rata Tahun 2008 s.d 2012 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d 2012 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2011 Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2008 s.d 2012 Rasio Guru Terhadap Murid per kelas rata-rata Tahun 2008 s.d 2012 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2008 s.d 2012 Jumlah Dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 Jumlah Dokter Tahun 2008 s.d 2012 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011 s.d 2012 Cakupan Puskesmas Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Seruyan (%) Cakupan Puskesmas Pembantu Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Seruyan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Seruyan Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Tahun 2008 - 2012 (%) Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2009 - 2012 (%) Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2009 - 2012 (%) Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkungan Kewenangan Kota Tahun 2009 – 2012 (km) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Tahun 2008 – 2012 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Tahun 2008 – 2012 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Tahun 2008 – 2012 Rasio Ijin Trayek Tahun 2009 – 2012 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2009 – 2012 Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bis Tahun 2009-2012 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2009 – 2012 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2009 – 2012 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Tahun 2009 – 2012 Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2009 – 2012 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2009 – 2012 (%) Kategori Pelanggan dan Banyaknya Air Minum yang Disalurkan oleh PDAM (M3) Pencemaran Status Mutu Air Tahun 2009 - 2012 (%) Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Tahun 2009 - 2012 (%) Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk Tahun 2009 – 2012 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2009 – 2012 Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2009 – 2012 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2008 – 2012 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2009 – 2012 Rasio Akseptor KB Tahun 2009 – 2012

II-48 II-48 II-49 II-49 II-50 II-50 II-51 II-61 II-62 II-63 II-63 II-69 II-69 II-70 II-71 II-77 II-78 II-79 II-80 II-85 II-86 II-86 II-88 II-89 II-90 II-91 II-91 II-92 II-92 II-94 II-94 II-95 II-95 II-100 II-100 II-101 II-102 II-104 II-105

Tabel 2.70 Tabel 2.71 Tabel 2.72 Tabel 2.73 Tabel 2.74 Tabel 2.75 Tabel 2.76 Tabel 2.77 Tabel 2.78 Tabel 2.79 Tabel 2.80 Tabel 2.81 Tabel 2.82 Tabel 2.83 Tabel 2.84 Tabel 2.85 Tabel 2.86 Tabel 2.87 Tabel 2.88 Tabel 2.89 Tabel 2.90 Tabel 2.91 Tabel 2.92 Tabel 2.93 Tabel 2.94 Tabel 2.95 Tabel 2.96 Tabel 2.97 Tabel 2.98 Tabel 2.99 Tabel 2.100 Tabel 2.101 Tabel 2.102 Tabel 2.103 Tabel 2.104 Tabel 2.105 Tabel 2.106 Tabel 2.107 Tabel 2.108 Tabel 2.109 Tabel 2.110 Tabel 2.111 Tabel 2.112 Tabel 2.113 Tabel 2.114

Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Tahun 2008 – 2012 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2009 – 2012 Pengangguran terbuka Tahun 2009 - 2012 Banyaknya Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Menurut Kecamatan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tahun 2009 – 2012 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2010 – 2012 Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2008 – 2012 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Tahun 2008 – 2012 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2008 – 2012 Jumlah Prasarana/Fasilitas Olah Raga Tahun 2012 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2008 – 2012 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Tahun 2008 – 2012 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2010 – 2012 Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Tahun 2009 – 2012 Kemiskinan Tahun 2009 – 2012 (%) Penegakan Peraturan Daerah Sistim Informasi Manajemen PEMDA Tahun 2008 - 2012 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2008 - 2012 Regulasi Ketahanan Pangan Tahun 2008 – 2012 Ketersediaan Pangan Utama (%) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Jumlah LSM Buku “Seruyan Dalam Angka” Tahun 2008 – 2012 Buku “PDRB Kabupaten Seruyan” Tahun 2008 – 2012 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2008 - 2012 (%) Jumlah Jaringan Komunikasi Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Tahun 2010 (%) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web Site Milik Pemerintah Daerah Tahun 2008 - 2012 (%) Pameran/Expo Tahun 2008 – 2012 Jumlah Perpustakaan Produktivitas Padi atau bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2008 - 2012 (%) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2008 2012 (%) Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2012 (%) Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2012 (%) Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Cakupan Bina Kelompok Petani Pertambangan Tanpa Ijin Tahun 2008 - 2012 (%) Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2008 – 2012 (%) Konsumsi Ikan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2008 s/d 2011 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2008 - 2012 (%)

II-106 II-108 II-110 II-111 II-112 II-113 II-114 II-115 II-116 II-118 II-119 II-119 II-120 II-120 II-121 II-121 II-122 II-122 II-122 II-123 II-123 II-124 II-124 II-126 II-126 II-127 II-128 II-129 II-129 II-130 II-130 II-130 II-131 II-133 II-134 II-134 II-135 II-135 II-136 II-137 II-138 II-140 II-140 II-140 II-141

Tabel 2.115 Tabel 2.116 Tabel 2.117 Tabel 2.118 Tabel 2.119 Tabel 2.120 Tabel 2.121 Tabel 2.122 Tabel 2.123 Tabel 2.124 Tabel 2.125 Tabel 2.126 Tabel 2.127 Tabel 2.128 Tabel 2.129

Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2008 - 2012 (US$) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2008 - 2012 (%) Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara Tahun 2009 s/d 2012 Luas Wilayah Produktif Luas Wilayah Kebanjiran Luas Wilayah Perkotaan Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2008 s/d 2012 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2008 - 2012 (%) Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/ Telepon Angka Kriminalitas Tahun 2008 s/d 2012 (%) Lama Proses Perijinan Tahun 2008 s/d 2012 (Hari) Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2008 s/d 2012

Bab III Tabel 3.1

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 20082012 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 Neraca Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten SeruyanTahun Anggaran 2008-2012 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2009-2012 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2009-2012 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010-2012 Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 20142018 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(Silpa) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018

Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15

II-141 II-142 II-142 II-143 II-146 II-147 II-147 II-148 II-148 II-149 II-150 II-151 II-151 II-152 II-152 III-2 III-3 III-4 III-5 III-17 III-18 III-19 III-20 III-21 III-22 III-23 III-23 III-24 III-25 III-26

Bab IV Tabel 4.1 Tabel 4.2

Gambaran Umum Kondisi Daerah Identifikasi RPJMD Daerah Lain Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

IV-15 IV-24

Bab V Tabel 5.1 Tabel 5.2

Gambaran Umum Kondisi Daerah Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD dengan Misi RPJMD Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Seruyan

V-1 V-3

Tabel 5.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan

V-5

Bab VI Tabel 6.1

Strategi Dan Arah Arah Kebijakan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

VI-2

Bab VII Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Strategi dan arah kebijakan

VII-2

Bab VIII Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

VIII-2

Bab IX Tabel 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan 2014-2018

IX-2

DAFTAR GAMBAR

BAB I Gambar 1.1

Pendahuluan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB II Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3

Gambaran Umum Kondisi Daerah Persentase Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan Peta Wilayah Kabupaten Seruyan Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Seruyan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2012 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Seruyan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2012 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Seruyan (%), Tahun 2008-2012 Nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Seruyan Tahun 2008 s.d 2012 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2011 (dalam ribu) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012 Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan, 2009-2012 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Seruyan Tahun 2009-2012 Angka Kematian bayi Kabupaten Seruyan Tahun 2009-2013 Angka Kematian Ibu Kabupaten Seruyan Tahun 2009-2013 Angka Harapan Hidup Tahun 2009-2012 Kabupaten Seruyan Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan, 2009 – 2012 (%) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik, 2009 – 2012 (%) Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Tahun 2009 – 2012 (%) Pendidikan Anak Usia Dini, 2009 – 2012 Kabupaten Seruyan (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2008 - 2012 (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Tahun 2008 - 2012 (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2008 - 2012 (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan (%) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Seruyan (%) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV (%) Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2009-2012 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2008 - 2012 (%) Cakupan pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2008 - 2012 (%) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2008-2012 (%) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2008 - 2012 (%) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2008 - 2012 (%) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun

Gambar 2.4 Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17 Gambar 2.18 Gambar 2.19 Gambar 2.20 Gambar 2.21 Gambar 2.22 Gambar 2.23 Gambar 2.24 Gambar 2.25 Gambar 2.26 Gambar 2.27 Gambar 2.28 Gambar 2.29 Gambar 2.30 Gambar 2.31 Gambar 2.32 Gambar 2.33

I-7 II-1 II-5 II-30 II-31 II-32 II-34 II-35 II-38 II-39 II-40 II-43 II-43 II-44 II-51 II-52 II-53 II-53 II-54 II-55 II-56 II-56 II-57 II-58 II-58 II-59 II-60 II-61 II-64 II-65 II-65 II-66 II-66 II-67

2008 - 2012 (%) Gambar 2.34 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.35 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Seruyan (%) Gambar 2.36 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2008 s.d 2012 Gambar 2.37 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Seruyan (%) Gambar 2.38 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2009 s.d 2012 Gambar 2.39 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk M2/Orang Gambar 2.40 Rasio Rumah Layak Huni Gambar 2.41 Rasio Permukiman Layak Huni Gambar 2.42 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) Gambar 2.43 Jalan Pengubung Dari Ibukota Kecamatan Ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) (%) Gambar 2.44 Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5m) (%) Gambar 2.45 Drainase Dalam Kondisi Baik (km) Gambar 2.46 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Keadaan Baik (%) Gambar 2.47 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Gambar 2.48 Rumah Tangga Bersanitasi (%) Gambar 2.49 Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) Gambar 2.50 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Gambar 2.51 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan (%) Gambar 2.52 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Pada Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.53 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Pesawat Udara) Yang Masuk/Keluar Daerah Tahun 2009 – 2012 (orang) Gambar 2.54 Angkutan Darat Tahun 2010-2012 (%) Gambar 2.55 Persentase Penanganan Sampah (%) Gambar 2.56 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (M3/org) (%) Gambar 2.57 Penegakan Hukum Lingkungan (%) Gambar 2.58 Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%) Gambar 2.59 Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) Gambar 2.60 Penyelesaian Izin Lokasi (%) Gambar 2.61 Kepemilikan KTP (%) Gambar 2.62 Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk (%) Gambar 2.63 Persentase Partisispasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.64 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.65 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2008 – 2012 (%) Gambar 2.66 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.67 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.68 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2008 2012 (%) Gambar 2.69 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.70 Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.71 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.72 Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2008 - 2012 (%) Gambar 2.73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2008 – 2012

II-67 II-68 II-71 II-72 II-73 II-74 II-74 II-75 II-76 II-76 II-78 II-80 II-81 II-82 II-82 II-83 II-84 II-85 II-87 II-88 II-90 II-93 II-96 II-97 II-98 II-98 II-99 II-101 II-102 II-103 II-104 II-105 II-106 II-107 II-108 II-109 II-110 II-111 II-113 II-115

Gambar 2.74 Gambar 2.75 Gambar 2.76 Gambar 2.77 Gambar 2.78 Gambar 2.79 Gambar 2.80 Gambar 2.81 Gambar 2.82 Gambar 2.83 Gambar 2.84 Gambar 2.85 Gambar 2.86 Gambar 2.87 Gambar 2.88 Gambar 2.89

Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swata) Tahun 2008 – 2012 Lapangan Olahraga Tahun 2008 – 2012 PKK Aktif Tahun 2008 - 2012 (%) Posyandu Aktif Tahun 2008 - 2012 (%) Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2008 - 2012 (%) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Tahun 2008 - 2012 (%) Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2008 - 2012 (%) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2008 - 2012 (%) Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2008 - 2012 (%) Kunjungan Wisata Tahun 2008 - 2012 (Orang) Produksi Perikanan Tahun 2008 - 2012 (%) Pertumbuhan Industri Tahun 2008 - 201 (%) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2009 - 2012 (%) Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2009 – 2012 (%) Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2008 - 2012 (%) Rasio Ketergantungan Tahun 2009-2012

II-117 II-117 II-125 II-125 II-127 II-132 II-132 II-136 II-137 II-138 II-139 II-143 II-145 II-145 II-149 II-153

I‐1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan dokumen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan RPJMD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara berdasarkan pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) serta berkelanjutan (sustainable). Nilai strategis dari RPJMD, antara lain: a. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah

disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat; b. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun; c. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD); d. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda; e. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 tahun; dan f.

Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

RPJMD Kabupaten Seruyan 2013‐2018

I‐2

a.

Pendekatan politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan kedalam visi misi rencana pembangunan jangka menengah;

b.

Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana);

c.

Pendekatan partisipatif, dimana perencanaan harus melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan antara lain melalui pelaksanaan musrenbang;

d.

Pendekatan bottom up dan top down, dimana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Seruyan hasil pemilihan umum kepala daerah pada tanggal 24 Juli 2013, maka harus disusun RPJMD. Sesuai dengan amanat pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJMD memuat penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2013–2018 merupakan tahap kedua (2011-2015) dan ketiga (2016-2020) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013–2018 mempedomani arah pembangunan tahap kedua dan tahap ketiga RPJPD dengan fokus kepada pengembangan SDM; pengembangan ekonomi wilayah; prasarana dasar; politik, pemerintahan dan penegakan hukum; dan penataan ruang dan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra SKPD disusun oleh SKPD sebagai dokumen operasional dari RPJMD dengan durasi yang 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD ini selanjutkan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN). Untuk itu, penyusunan RAPBD Seruyan harus berpedoman kepada RKPD sebagai penterjemahan RPJMD, dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013‐2018

I‐3

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan, meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


I‐4

8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;


I‐5

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010– 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Serta Staf Ahli Bupati Seruyan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Seruyan; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Seruyan; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Seruyan; dan 27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 seri E).


I‐6

1.3.

Hubungan Antar Dokumen

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Hal ini berdampak kepada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik dari sisi proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Dokumen RPJMD memiliki nilai strategis dalam pembangunan suatu daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh SKPD menyusun Renstra SKPD yang berdurasi 5 (lima) tahun sama halnya periodesasi RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh pelaksanaan Renja SKPD yang merupakan penjabaran Renstra SKPD di perencanaan tahunan masing-masing SKPD. Pengertian masing-masing dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan SKPD, yaitu: a. RPJPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 (lima) tahun sekali; b. RPJMD, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten; c. Renstra SKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;


I‐7

d. Renja SKPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif; e. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja SKPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Keterhubungan antardokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam kaitannya dengan RPJMD Seruyan 2013-2018. Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan bersama kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus membangun sistem perencanaan yang terpadu. Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan untuk menciptakan konsistensi pembangunan antar wilayah dan antar tingkatan pemerintahan. Untuk itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Seruya 2013-2018 memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

1.4.

Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen RPJMD Seruyan 2013-2018 terdiri dari 11 (sebelas) bab, yaitu:


I‐8

Bab I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

1.3

Hubungan Antar Dokumen

1.4

Sistematika Penulisan

1.5

Maksud dan Tujuan

Bab II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3

Aspek Pelayanan Umum

2.4

Aspek Daya Saing Daerah

Bab III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3

Kerangka Pendanaan

Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1

Permasalahan Pembangunan

4.2

Isu Strategis

Bab V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1

Visi

5.2

Misi

5.3

Tujuan dan Sasaran

Bab VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1

Strategi

6.2

Arah kebijakan

Bab VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAAN Bab IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1

Pedoman Transisi

10.2

Kaidah Pelaksanaan

Bab XI PENUTUP


I‐9

1.5.

Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam perencanaan pembangunan lima tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. 1.5.2. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018, yaitu: a.

Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan rencana pembangunan tahunan (RKPD);

b.

Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati;

c.

Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masingmasing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;

d.

Pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan; dan

e.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.


II‐1

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.

Aspek Geografi dan Demografi Aspek ini memuat gambaran umum geografi dan demografi Kabupaten Seruyan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ± 16.404 Km2 atau ± 1.670.040,76 Ha yaitu 11,6 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan

Sumber: Seruyan Dalam Angka Tahun 2013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180), luas wilayah Kabupaten Seruyan ± 16.404 Km2 (11,6 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah). Secara administratif, untuk mendekatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat, maka pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2010, telah dilakukan pemekaran dari 5 kecamatan menjadi 10 kecamatan yang terdiri dari 97 desa dan 3 kelurahan, daftar kecamatan dimaksud disajikan pada Tabel 1.1 dibawah ini.

RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐2

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Seruyan menurut Kecamatan, Desa dan Kelurahan

I.

II.

III.

IV.

Kecamatan/ Kelurahan*/Desa (1) Seruyan Hilir 1 Kuala Pembuang I 2 Kuala Pembuang II 3 Sungai Perlu 4 Pematang Limau 5 Tanjung Rangas 6 Jahitan 7 Muara Dua 8 Baung 9 Sungai Undang 10 Persil Raya Danau Sembuluh 1 Telaga Pulang 2 Sembuluh II 3 Cempaka Baru 4 Palingkau 5 Ulak Batu 6 Paren 7 Banua Usang 8 Sembuluh I Hanau 1 Pembuang Hulu I 2 Pembuang Hulu II 3 Tanjung Hanau 4 Parang Batang 5 Bahaur 6 Derangga 7 Paring Raya Seruyan Tengah 1 Pangke 2 Panyumpa 3 Durian Tunggal 4 Gantung Pengayuh 5 Teluk Bayur 6 Suka Mandang 7 Ayawan 8 Mugi Panyuhu 9 Bukit Buluh 10 Tumbang Ba’i 11 Kel. Rantau Pulut 12 Tangga Batu 13 Bumi Jaya

Luas/ (km²) (2) 4.659 49 74 544 1.121 680 741 475 882 14 44 1.555 383 84 201 132 190 93 290 182 549 64 98 50 103 76 58 100 1.343,32 280 147 54 59.88 67.97 79 74 50 60 86 83 228.72 9.13


Kecamatan/ Kelurahan*/Desa (1) VII. Suling Tambun 1 Tumbang Magin 2 Tumbang Setoli 3 Tumbang Hentas 4 Tumbang Langkai 5 Tumbang Salau 6 Tumbang Gugup 7 Rangkang Munduk 8 Tanjung Tukal 9 Rantau Betung VIII. Danau Seluluk 1 Asam Baru 2 Tanjung Hara 3 Tanjung Paring 4 Tanjung Rangas 5 Panimba Raya 6 Rungau Raya IX. Batu Ampar 1 Sebabi 2 Sandul 3 Kalang 4 Derawa 5 Wana Tirta 6 Suka Mulya 7 Durian Kait 8 Sahabu 9 Batu Menangis X. Seruyan Hulu 1 Marandang 2 Tumbang Suei 3 Tumbang Manjul 4 Mojang Baru 5 Rantau Panjang 6 Monguh Juoi 7 Tusuk Belawan 8 Tumbang Kalam 9 Tumbang Bahan 10 Tumbang Darap 11 Tumbang Kasai 12 Tumbang Setawai 13 Sepundu Hantu 14 Tumbang Kubang

Luas/ (km²) (2) 1.484 230 258 169 254 239 72 95 156 11 586 80 70 91 107 70 168 668,68 83 114 105 92.88 9.93 9.13 92.74 105 57 3.262 164 169 492 571 242 565 60 99 92 104 49 62 62 37

II‐3

V.

VI.

Kecamatan/ Kelurahan*/Desa (1) 14 Sukorejo 15 Suka Maju 16 Suka Makmur 17 Suka Jaya 18 Batu Agung 19 Panca Jaya 20 Ringin Agung Seruyan Hilir Timur 1 Kartika Bhakti 2 Halimaung Jaya 3 Bangun Harja 4 Mekar Indah 5 Sungai Bakau 6 Pematang Panjang Seruyan Raya 1 Terawan 2 Selunuk 3 Lanpasa 4 Rungau Raya 5 Bangkal 6 Tabiku

Luas/ (km²) (2) 9.13 9.23 9.23 9.31 9.31 9.23 9.18 1.428 24 15 15 16 133 1.225 869 269 231 123 168 144 102

15 16 17 18 19 20

Kecamatan/ Kelurahan*/Desa (1) Tumbang Sepan Riam Batang Tumbang Laku Buntut Sapau Tumbang Taberau Tanjung Paku

Luas/ (km²) (2) 46 49 173 111 57 61

Sumber : LPPD Seruyan Tahun 2012 Posisi astronomi Kabupaten Seruyan terletak antara

0077’ - 3056’ Lintang Selatan

dan 111049’ - 112084’ Bujur Timur. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (Seruyan Dalam Angka 2013) a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau. Dilihat dari peta regional Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan terletak di tengahtengah sehingga hal ini merupakan posisi geostrategis. Dengan posisi Kabupaten Seruyan yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa, warga dari Kabupaten Malawi, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kotawaringin Timur, yang akan ke Pulau Jawa dan Sumatera, akan lebih dekat jika melewati Kabupaten Seruyan daripada harus ke Kota Banjarmasin. Jadi, posisi geostrategis ini akan meningkatkan keunggulan komparatif pelabuhan laut Kuala Pembuang yang dimiliki Kabupaten Seruyan, terutama akan menarik perekonomian dari RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐4

kabupaten yang ada di sekitar wilayah Kec. Seruyan Hilir. Kondisi atau kawasan kabupaten Seruyan meliputi pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, industri kecil dan menengah. Kabupaten Seruyan memiliki topografi bervariasi membujur secara vertikal dari selatan ke utara. Wilayah Seruyan bagian selatan sampai bagian tengah, dan melebar dari arah Timur ke Barat meliputi kawasan pantai dan dataran rendah yang bersifat datar, melandai dari selatan ke tengah dengan kemiringan 0–1% terletak antara 0–4 m dari permukaan laut. Sedangkan wilayah bagian tengah sampai utara merupakan dataran tinggi yang berbukit. Berdasarkan peta Geologi 1:250.000 oleh Pusat Penelitian Pengembangan Geologi, Kabupaten Seruyan memiliki 11 (sebelas) formasi Geologi, yaitu: (Laporan Akhir “Analisis Data Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Seruyan) 1. Endapan Aluvial (Qa) berumur holosen 2. Endapan Rawa (Qar) berumur holosen 3. Endapan Sungai (Qs) berumur holosen 4. Formasi Dahor (TQd) berumur pliosen-miosen 5. Intrusi Sintang (Toms) berumur ologosen akhir 6. Batuan Gunungapi kerabai (Kuk) berumur kapur atas 7. Granit Mandahan (Kgm) berumur kapur 8. Formasi Granit Sukadana (Kus) berumur kapur atas 9. Tonait Sepauk (Kls) berumur kapur atas 10. Formasi Kuayan (TRvk) berumur trias 11. Batuan Malihan Pinoh (PzTRp) berumur perem awal


II‐5

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kabupaten Seruyan

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2013.


II‐6

Dari 11 formasi batuan diatas terdapat 4 formasi batuan yang rawan erosi dan tanah longsor. Hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik unsur batuan penyusun formasi tersebut, dalam hal ini jenis batuan, tingkat permeabilitas, kekompakan, ukuran butir, dan mineral penyusunnya. Formasi atau satuan batuan tersebut adalah Endapan Aluvial (Qa), Endapan Rawa (Qar), Endapan Sungai (Qs) dan Formasi Dahor (TQd). Selain hal tersebut perlu diperhatikan struktur geologi yang mempengaruhi formasi batuan di Kabupaten Seruyan. Ada beberapa formasi dibagian utara kabupaten Seruyan yang didominasi oleh struktur lipatan dan sesar yang berpengaruh kuat terhadap tingkat kerawanan bencana tanah longsor dan banjir. Tabel 2.2 Umur Geologi Formasi dan Satuan Batuan Pada Wilayah Kabupaten Seruyan

Sumber : Laporan Akhir “Analisis Data Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Seruyan Tahun 2010

Potensi kandungan yang terdapat pada Kabupaten Seruyan bisa tergambarkan dengan kondisi tanah. Gambaran kondisi tanah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya lahan serta rencana pemanfaatan sesuai dengan potensi yang dimiliki agar dapat digunakan secara lestari dan berkelanjutan. Sistem lahan merupakan


II‐7

pengelompokan lahan berdasarkan sifat-sifat fisik utama permanen yang tidak berubah dalam jangka waktu cukup lama. Berdasarkan data dari Peta RePPProT (1985), dijumpai 19 asosiasi jenis tanah di Kabupaten Seruyan, sebagai berikut: 1. Puting (PTG) Sistem lahan ini menempati landform punggung bukit pinggir pantai. Berkembang dari bahan induk sedimen marin, mineral tergolong campuran, tekstur kasar. Singkapan batuan 0 %. Kemiringan < 2 %, datar. Pola aliran sungai termasuk tipe parallel. Ketinggian antara 0 – 3 m dpl. 2. Kajapah (KJP) Sistem lahan ini menempati landform daerah pasang surut. Berkembang dari bahan induk sedimen estuarin-marin. Jenis mineral tergolong campuran, tekstur halus. Ketinggian tempat antara 0 – 3 m dpl. Pola aliran sungai termasuk tipe reticulate. 3. Kahayan (KHY) Sistem lahan ini menempati landform dataran banjir, meliputi 80% daerah dataran banjir, batas rawa 10 % dan tanggul 10%. Berkembang dari bahan induk sedimen sungai, sedimen estuarin-marin dan bahan organik. Jenis mineral tergolong campuran, tekstur halus, singkapan batuan 0%, resiko banjir tergolong tinggi. Kemiringan < 2 %, datar. Pola aliran sungai termasuk tipe meander. Ketinggian tempat antara 0 - 10m dpl. 4. Sebangau (SBG) Sistem lahan ini menempati landform dataran banjir dan daerah sedimentasi sungai meander, meliputi 40 % berupa tanggul sungai, dataran banjir 30 % dan rawa belakang 30 %. Berkembang dari bahan induk sedimen sungai. Jenis mineral tergolong mineral campuran. Singkapan batuan 0 %. Ketinggian tempat antara 0 m dpl. Kemiringan < 2, datar. Pola aliran sungai termasuk tipe meander. 5. Klaru (KLR) Sistem lahan ini menempati landform dataran banjir permanent. Berkembang dari bahan induk sedimen sungai, bahan organik dan sediment pasir tua. Jenis mineral tergolong campuran, halus. Singkapan batuan 0 %. Ketinggian tempat berada antara 2 – 10 m dpl. Kemiringan lahan < 2 %, datar dan pola aliran sungai termasuk tipe sinuous. 6. Mendawai (MDW) Sistem lahan ini menempati landform batas rawa gambut (rawa gambut dangkal), meliputi 90% batas rawa dan 40% berupa batas cekungan rawa. Berkembang dari bahan induk bahan organik, sediment sungai dan sedimen estuarin-marin. Jenis mineral


II‐8

tergolong campuran, halus. Singkapan batuan 0 %. Ketinggian tempat antara 0 - 10m dpl. Kemiringan < 2 %, datar. Pola aliran sungai termasuk tipe sinuous. 7. Gambut (GBT) Sistem lahan ini menempati landform kubah gambut. Berkembang dari bahan induk endapan bahan organik. Ketinggian antara 0 – 10 m dpl, kemiringan < 2 %, datar. Pola aliran sungai termasuk tipe sinuous. Komposisi tanah terdiri dari asosiasi Tropohemists dan Tropofibrists. Kedalaman gambut termasuk sangat dalam (> 200 m). Tanah mempunyai pH antara 4,6 –5,0 (kemasaman sangat kuat), KTK sangat tinggi, ketersediaan unsur K dan Ptersedia rendah dan salinitas < 4 mmhos/cm2. 8. Serimbang (SRM) Sistem lahan ini menempati landform teras dengan lembah gambut. Berkembang dari bahan induk bahan organik dan sedimen sungai. Jenis mineral tergolong mineral kuarsa, kasar. Singkapan batuan 0 %. Ancaman banjir musiman rendah. Ketinggian tempat antara 0 – 5 m dpl. Kemiringan < 2 %, datar. Pola aliran sungai tergolong tipe sinuous. 9. Segintung (SGT) Sistem lahan ini menempati landform teras berpasir, berkembang dari bahan induk sedimen pasir tua. Jenis mineral tergolong mineral kuarsa, kasar. Singkapan batuan 0%. Ketinggian temapt antara 2 - 5m dpl. Kemiringan < 2 %, datar. 10. Barah (BRH) Sistem lahan ini menempati landform teras datar berpasir dan ditutupi oleh gambut tipis, meliputi 99 % berupa teras gambut dan 1% daerah lembah. Berkembang dari bahan induk sedimen pasir tua dan bahan organik. Jenis mineral tergolong mineral kuarsa. Singkapan batuan 0 %. Ketinggian tempat antara 5 - 10 m dpl, kemiringan lemiringan < 2%, datar. 11. Pakau (PKU) Sistem lahan ini menempati landform teras bergelombang berpasir, meliputi 80 % daerah permukaan, tebing 15 % dan lembah 5 %. Berkembang dari bahan induk sedimen alluvium pasir tua. Jenis mineral tergolong mineral kuarsa, kasar. Singkapan batuan 0 %. Ketinggian tempat antara 5 - 100 dpl, kemiringan 2 - 8%, agak datar, panjang lereng > 500 m dan bentuk lereng cembung. Pola aliran sungai termasuk tipe pinnate. 12. Bawin (BWN) Sistem lahan ini menempati landform dataran bergelombang dan sisa teras, meliputi 65 % daerah miring, teras 25 % dan dasar lembah 10 %. Berkembang dari bahan induk batuan sedimen. Jenis batuan terdiri dari sediment pasir tua, batupasir dan batu lanau. Jenis mineral tergolong mineral kuarsa. Singkapan batuan 10 %. Ketinggian tempat


II‐9

antara 5 – 100 m dpl. Kemiringan 9 – 15 %, bergelombang, panjang lereng 101 – 200 m dan bentuk lereng cembung. Pola aliran sungai termasuk tipe dendritik dan pinnate. 13. Lawanguwang (LWW) Sistem lahan ini menempati landform dataran bergelombang dengan beberapa lembah lebar, meliputi 70 % berupa daerah miring dan 30 % dasar lembah. Berkembang dari bahan induk batuan sedimen. Jenis batuan terdiri dari mudstone, batupasir dan sedimen sungai. Jenis mineral tergolong mineral felsik, halus. Singkapan batuan 0 %. Ketinggian tempat berada antara 20 – 150 m dpl. Kemiringan lahan 2 – 8 %, agak datar, panjang lereng < 50m dan bentuk lereng cembung. Pola aliran sungai termasuk tipe dendritik. Kualitas air tanah tergolong baik. Sumber air untuk rumah tangga (domestik) berasal dari air hujan dan air sungai. Rata-rata curah hujan tahunan 2.800 – 4.100 mm, dengan BB 7 11 bulan dan BK 0 - 1 bulan. Rata-rata suhu 20 – 32oC. 14. Teweh (TWH) Sistem lahan ini menempati landform dataran berbukit, meliputi 95% daerah miring dan 5% berupa puncak. Berkembang dari bahan induk batuan sediment. Jenis batuan terdiri dari batupasir dan shale. Jenis mineral tergolong mineral campuran, sedang dan kasar. Singkapan batuan 0 %. Ketinggian tempat antara 20 - 300m dpl. Kemiringan 16 – 25 %, agak curam, panjang lereng 50 – 100 m dan bentuk lereng cembung. Pola aliran sungai termasuk tipe dendritik. Sumber air untuk rumah tangga (domestik) berasal dari air hujan dan air sungai. Rata-rata curah hujan tahunan 2.700 -4.100 mm, dengan BB 7 - 12 bulan dan BK 0 - 2 bulan. Rata-rata suhu 20 – 32oC. Penggunaan lahan berupa perladangan dan hutan dataran rendah. 15. Rangankau (RGK) Sistem lahan ini menempati landform dataran bergelombang, meliputi 70 % berupa daerah lereng dan 30 % lembah. Berkembang dari bahan induk batuan metamorfik dan batuan plutonik. Jenis batuan terdiri dari andesit, basalt, sediment sungai, granit dan schist. Jenis mineral tergolong mineral intermediet, felsik dan basalt. Singkapan batuan 5 %. Ketinggian tempat antara 5 - 50 m dpl. Kemiringan 2 – 8 %, agak datar, panjang lereng < 50 m dan bentuk lereng cembung. Pola aliran sungai termasuk tipe dendritik. 16. Honja (HNJ) Sistem lahan ini menempati landform dataran berbukit, meliputi 90% daerah berlereng dan 10 % berupa puncak. Berkembang dari bahan induk batuan plutonik dan batuan metamorfik. Jenis batuan terdiri dari andesit, basalt, granit, granodiorite dan schist. Jenis mineral tergolong mineral felsik, intermediet dan basik. Ketinggian tempat antara 20 –


II‐10

300 m dpl. Kemiringan 16–25 %, bergelombang, panjang lereng 50–100 m dan bentuk lereng cembung. Pola aliran sungai termasuk tipe dendritik. 17. Pakalunai (PLN) Sistem lahan ini menempati landform perbukitan agak curam, meliputi 100 % berupa daerah miring. Berkembang dari bahan induk batuan plutonik dan batuan metamorfik. Jenis batuan terdiri dari granit, schist, basalt, phyllite, granodiorit. Jenis mineral tergolong mineral felsik dan intermediet. Singkapan batuan 5%. Ketinggian tempat antara 50–880 m dpl. Kemiringan 16–25%, agak curam, panjang lereng 500–1.000 m dan bentuk lereng gabungan. Pola aliran sungai termasuk tipe dendritik. 18. Juloh (JLH) Sistem lahan ini menempati landform lereng bukit, meliputi 90 % daerah berlereng dan 10 % berupa singkapan batuan. Berkembang dari bahan induk batuan plutonik dan batuan metamorfik. Jenis batuan terdiri dari schist , gneiss, kuarsa dan rhyolitte. Jenis mineral tergolong mineral felsik dan intermediet. Singkapan batuan 10 %. Ketinggian tempat antara 50 – 880 m dpl. Kemiringan 26 – 40 %, curam, panjang lereng 101 – 200 m, dan bentuk lereng lurus. Bahaya erosi berupa erosi parit dan longsor dapat terjadi secara setempat. Pola aliran sungai termasuk tipe dendritik. 19. Bukit Pandan (BPD) Sistem lahan ini menempati landform gunung, meliputi 90 % daerah miring dan 10 % berupa singkapan batuan. Berkembang dari bahan induk batuan metamorfik. Jenis batuan terdiri dari gneiss, phyllite, kuarsa dan schist. Jenis mineral tergolong mineral felsik dan intermediet. Singkapan batuan 10 %. Ketinggian tempat antara 100 – 2.280 m dpl. Kemiringan > 60 %, sangat curam, panjang lereng > 500 m dan bentuk lereng lurus. Pola aliran sungai termasuk tipe radial. Secara umum pola sungai di Kabupaten Seruyan adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Seruyan dengan panjang sekitar 350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Schwaner di utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Dari Sungai Seruyan ada 6 (enam) buah anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana transportasi. Keenam anak sungai tersebut adalah Danau Sembuluh, Kuala Besar, Manjul, Salau, Pukun, dan Kale. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta irigasi persawahan. Selain air sungai penduduk juga


II‐11

memanfaatkan air tanah dengan kedalaman air tanah berkisar antara 1 sampai 7 meter pada sistem lahan dataran seperti di Kecamatan Seruyan Hilir. Potensi perikanan di Kabupaten Seruyan secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu perikanan laut, perikanan darat, dan budidaya perikanan. Luas areal perikanan darat mencakup 22.936 km² dan luas areal budidaya perikanan mencakup 37.194 km², mencakup perikanan kolam, keramba, tambak, dan mina padi. Berdasarkan hasil inventarisasi Tim CBF (2003) dilaporkan bahwa di Kabupaten Seruyan terdapat sebanyak 45 buah danau yang memungkin untuk dikembangkan menjadi tempat budidaya ikan. Secara rinci nama-nama danau di Kabupaten Seruyan disajikan pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Nama-Nama Danau di Kabupaten Seruyan No.

Nama Danau

No.

Nama Danau

1

Bayuku

24

Panjang

2

Rangas

25

Pinggir Padang

3

Bahaya

26

Burung

4

Batu Hirang

27

Bakung

5

Seribu

28

Marma

6

Alam

29

Kepala Buaya

7

Sigintung

30

Batakan

8

Tanjung Baru

31

Pondok Paikat

9

Baung

32

Tampudau

10

Laki Bini

33

Jijir Wayang

11

Tengkorak

34

Jajangkit

12

Hantasan Samut

35

Mukat

13

Sari

36

Bangaluan

14

Kumis

37

Kumpai Panjang

15

Bogam

38

Silip

16

Rasau Bungkuk

39

Simpang Pipih

17

14 (empat belas)

40

Belanti

18

Tongkang

41

Baru

19

Gajah Mina

42

Parang Batang

20

A’as

43

Gelanggang

21

Sagumpung

44

Jahitan

22

Seluluk

45

Papudak

23

Sembuluh

Sumber: Laporan Akhir “Analisis Data Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Seruyan Tahun 2010


II‐12

Kabupaten Seruyan termasuk kategori Tipe Iklim A yaitu Sangat Basah. Hal itu tergambar dari hasil perhitungan perhitungan jumlah bulan-bulan terkering dan bulan-bulan basah setiap tahun kemudian dirataratakan, yang hasil nilainya yaitu sebesar 0,124 (Q = 0,124). Menurut RePPProT Curah di Kabupaten Seruyan cukup tinggi dengan curah hujan tahunan terendah 2.300 mm/tahun dan tertinggi mencapai 4.300 mm/tahun. Jumlah bulan basah terendah berkisar dari 0-5 bulan dalam setahun dan jumlah bulan basah tertinggi berkisar antara 6-11 bulan. Sedangkan jumlah bulan kering relatif kecil yaitu 0–1 bulan dalam setahun dan jumlah bulan kering tertinggi berkisar 5–6 bulan dalam setahun. Rata-rata suhu di Kabupaten Seruyan yaitu 20–32oC dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75 %. Penggunaan lahan kabupaten Seruyan meliputi: 1. Pertanian Pertanian 104.981 Ha berupa lahan pasang surut 1.744 Ha, rawa dan lebak 63.677 Ha, lahan kering 35.296 Ha, lahan huma 4.364 Ha. 2. Perkebunan Perkebunan 36.771, 12 Ha, berupa karet 18.072,12 Ha, kelapa sawit 11.479 Ha, kelapa 5.991 Ha, kopi 158 Ha, lada 214 Ha dan Jambu 205 Ha. 3. Hutan Luas hutan Kabupaten Seruyan berdasarkan RTRWP Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 adalah adalah seluas 1. 640.400,05 Ha, yang terbagi dalam klasifikasi taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi konversi dan areal penggunaan lainnya. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292 Tahun 2011 bahwa kawasan hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Seruyan yaitu 39.347,63 Ha atau 2,36 % dari luas Kabupaten Seruyan yang terdapat pada kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. 4. Perikanan Pengembangan produksi perikanan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Hasil Perikanan Umum sebesar 8.194,20 ton/th dan hasil dari penangkapan Perikanan Laut adalah sebesar 7.601,10 ton/th pada Tahun 2012. 5. Peternakan Pada tahun 2012 Peternakan di Kabupaten Seruyan populasi yang terbanyak adalah Sapi Potong sebanyak 6.587 ekor, Ternak Kambing sebanyak 5.898 ekor, Ternak Babi sebanyak 1.454 ekor, Ternak Domba sebanyak 894 ekor, Kerbau sebanyak 15 ekor, dan Kuda sebanyak 5 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 69.930 ekor,


II‐13

ayam pedaging sebanyak 17.000 ekor, serta itik dan entok sebanyak 31.314 ekor. Semua populasi unggas terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu. 6. Pertambangan Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan, walaupun sektor ini terbilang baru, namun sektor ini tumbuh dengan pesat terutama untuk bahan galian Zircon disusul dengan bahan galian Biji besi. Untuk bahan galian yang masih dapalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian Utara

dan Timur,

batubara diperkirakan bagian sebelah Timur dan Barat Kabupaten Seruyan, uranium di bagian Timur Kabupaten Seruyan, minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah Selatan Kabupaten Seruyan, Nikel dan Kaolin sebelah Utara Kabupaten Seruyan. 7. Pariwisata Pariwisata di Kabupaten Seruyan terdapat wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Wisata alamnya meliputi Pesona wisata Taman Nasional Tanjung Putting di Kecamatan Hilir, Kawasan wisata pantai Gosong Buaya di Kecamatan Seruyan Hilir, Taman Nasional Bukit Raya dengan keindahan dan keaslian hutan tropisnya di Kecamatan Seruyan Hulu, Arung Jeram di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun, Air Terjun di Kec. Seruyan Tengah, Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun yang memiliki  160 riam, Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh. Wisata Budayanya meliputi Pesta Tewah di Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. Dan wisata sejarahnya yaitu Sandung, tempat menyimpan tulang-tulang orang yang sudah meninggal yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. 8. Industri kecil dan menengah Kelompok industri yang berkembang di Kabupaten Seruyan, yaitu industri kayu olahan, kelapa sawit, industri pengolahan rotan dan industri penyulingan nilam. Khusus untuk industri pengolahan rotan dan penyulingan nilam terdapat di daerah Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. Pendukung untuk sarana yang telah ada untuk produksi pengolahan rotan telah tersedia 2 (dua) buah gudang penampungan rotan (UPT Rotan Rantau Pulut) yang mana meliputi 5 (lima) buah mesin pemecah rotan dan 1 (satu) buah mesin listrik untuk penggerak mesin pemecah rotan. Sedangkan untuk penyulingan nilam telah tersedia beberapa mesin penyulingan nilam yang terdapat di Desa Sukamandang.


II‐14

9. Fasilitas umum dan sosial Pembangunan fasilitas umum dan sosial di Kecamatan Seruyan hilir Kelurahan Kuala Pembuang diproyeksikan sesuai dengan standar sebuah kota modern lengkap dengan: 1. Pembangunan fasilitas umum seperti ; Sport Center, Terminal Angkutan Umum, Taman. 2. Pembangunan Islamic Center. 3. Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Umum Swasta. 4. Kawasan Bisnis (Business Center) seperti Kawasan perkantoran, pasar swalayan, Lembaga Perbankan (BRI, BPD, BNI, Bank Mandiri). 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan dekripsi karakteristik wilayah yang telah teridentifikasikan di atas, Kabupaten Seruyan memiliki potensi keunggulan daerah yaitu sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan pariwisata, industri kecil dan menengah, selanjutnya fasilitas bisnis sosial dan umum. Pada sektor pertanian, Kabupaten Seruyan didominasi oleh jenis tanaman padi dan palawija. Untuk penanaman padi masih terdapat 2 (dua) cara, yaitu padi yang ditanam di sawah atau padi sawah dan padi yang ditanam dengan berladang atau padi ladang. Sedangkan untuk tanaman palawija didominasi oleh jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Luas lahan pertanian secara keseluruhan di Kabupaten Seruyan adalah 104.981 Ha, yang terdiri dari :  Lahan pasang surut 1.744 Ha  Lahan rawa dan lebak 63.677 Ha  Lahan kering 35.196 Ha; dan  Lahan huma 4.364 Ha Pada tahun 2008 terjadi penurunan produktivitas (kwintal per hektar) untuk padi sawah dan padi ladang serta kacang tanah. Sedangkan jagung, ubi kayu, dan kedelai mengalami kenaikan produktivitas. Berikut ini dalah data produktifitas per hektar padi dan palawija di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan 2011.


II‐15

Tabel 2.4 Produktivitas Per Hektar Padi dan Palawija Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2011 (Kw) Tahun

Jenis Tanaman

2008

2009

2010

2011

-2-

-3-

-4-

-5-

Padi sawah

29,39

27,18

25,71

26,41

Padi ladang

18,72

17,68

17,75

19,70

Jagung

16,20

16,27

16,08

18,48

Ubi Kayu

110,16

110,55

111,83

114,29

Ubi Jalar

96,32

97,14

97,19

69,51

Kacang Tanah

10,53

10,45

10,56

12,00

Kedelai

9,12

10,00

10,78

11,00

Kacang Hijau

7,00

6,67

7,00

0,00

-1-

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20082012.

Untuk komuditi buah-buahan di Kabupaten Seruyan cukup beragam, diantaranya seperti Sawo, Pepaya, Pisang, Nanas, cempedak, Jambu, Rambutan, Durian, Jeruk, mangga, Duku dan Manggis. Berikut ini adalah data produktivits buah-buahan Tahun 2008-2011 sebagai berikut : Tabel 2.5 Hasil komoditi buah-buahan yang produksinya cukup besar No.

Jenis Buah

-1-

-2-

Tahun 2008 (ton)

2009 (ton)

2010 (ton)

-3-

-4-

-5-

1

Sawo

30,45

137,34

36,03

2

Pepaya

8,94

111,72

40,94

3

Pisang

313,47

4.963,70

2.080,72

4

Nanas

2,69

8,98

4,12

5

Salak

3,77

29,11

7,15

6

Cempedak

242,86

5.805,01

1.041,79

7

Macam Jambu

30,33

760,20

235,15

8

Rambutan

62,70

2.986,56

1.132,75

9

Durian

66,50

1.050,58

2.693,65

10

Jeruk

36,43

1.156,12

535,61

11

Mangga

30,80

857,01

217,74

12

Duku

17,85

293,93

120,38

13

Manggis

2,12

183,36

55,66



II‐16

Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan, terutama karet yang luas arealnya mencapai 18,072,12 Ha, tanaman kelapa sawit seluas 11.479 Ha, tanaman kelapa seluas 5.991 Ha, tanaman kopi seluas 158 Ha, tanaman lada seluas 214 Ha, dan, Tanaman jambu mente seluas 652 Ha, dan Aren 205 Ha. Dari sisi produksi yang paling besar adalah tanaman kelapa sawit sebanyak 30.217,20 ton, tanaman karet sebanyak 8.693,12 ton, tanaman kelapa sebanyak 3.415,08 ton, tanaman kopi sebanyak 42,40 Ton, tanaman lada sebanyak 33,60 Ha, Jambu mente 21,83 Ton dan tanaman Aren 7,8 TonPerkebunan merupakan salah satu subsektor yang paling potensial dengan kontribusi 4,07%. Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas utama di Kabupaten Seruyan, hal tersebut tergambar dari jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang cukup banyak baik yang sudah berproduksi maupun pada tahap beroperasi. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.6 Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan No

Nama Perusahaan

No

Nama Perusahaan

1.

PT. Akhmad Saleh Perkasa

21.

PT. Rimba Harapan Sakti

2.

PT. Agro Indomas

22.

PT. Sarana Titian Permata

3.

PT. Agro Karya Primalestari

23.

PT. Sawitmas Nugraha Perdana

4.

PT. Buana Artha Sejahtera

24.

PT. Sumur Pandan Wangi

5.

PT. Indo Truba Tengah

25.

PT. Telaga Sari Persada

6.

PT. Kridatama Lancar

26.

PT. Rimba Raya Conservation

7.

PT. Mustika Sembuluh

27.

PT. Agro Mandiri Perdana

8.

PT. Tapian Nadenggan

28.

PT. Borneo Eka Sawit Tangguh

9.

PT. Teguh Sempurna

29.

PT. Graha Indosawit Andal Tunggal

10.

PT. Wana Sawit Subur Lestari

30.

PT. Rimba Sawit Utama

11.

PT. Aditunggal Mahajaya

31.

PT. Wahana Agrotama Makmur

12.

PT. Binasawit Abadi Pratama

13.

PT. Ciptatani Kumai Sejahtera

32.

PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar

14.

PT. Mega Ika Khansa

33.

PT. Hamparan Masawit

15.

PT. Menthobi Sawit Jaya

34.

PT. Kerry Sawit Indonesia (Eks. PT. Salawati

16.

PT. Mitra Karya Agroindo

17.

PT. Rim Capital

18.

PT. Salonok Ladang Mas

19.

PT. Musirawas Citraharpindo

20.

PT. Rana Central Nugraha

Planindo

Perkasa Bangun Persada

Makmur) 35.

PT. Bangun Jaya Alam Permai II (PT. Mitra Unggul Tama Perkasa)



II‐17

Sektor Sumber daya alam hutan yang ada di wilayah kabupaten seruyan sampai dengan saat ini masih merupakan sumber andalan penerimaan daerah. Karenanya pemanfaatannya diupayakan dengan bijak dan arif sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang berorientasi pada kayu dan kurang memperhatian keterlibatan masyarakat harus diubah menjadi pengelolaan berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Luas hutan Kabupaten Seruyan berdasarkan RTRWP Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 adalah adalah seluas 1. 640.400,05 Ha, yang terbagi dalam klasifikasi taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap , hutan produksi konversi dan areal penggunaan lainnya. Berikut adalah luas hutan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011 yang terdapat di Kabupaten Seruyan, yaitu: Tabel 2.7 Luas Hutan dari tahun 2008 – 2011 No.

Jenis Hutan

-1-

-2-

1

Hutan Lindung

2

Tahun / Luas 2008 (Ha)

2009 (Ha)

2010 (ha)

-3-

-4-

-5-

57.599,89

57.599,89

65.595,00

Suaka Alam dan Hutan Wisata

162.968,08

162.968,08

163.880,00

3

Hutan Produksi

428.662,93

428.662,93

481.178,00

4

Hutan Produksi Terbatas

383.095,31

383.095,31

402.753,00

5

Hutan Tanaman Industri

3.438,15

3.438,15

3.441,00

6

Konservasi Mangrove

8.020,00

8.020,00

0,00

7

Kawasan pengembangan

132.049,89

132.049,89

155.472,67

155.472,67

Produksi 8

Kwsn Pmkimn dan Pggunaan Lain

343.004,00 151.356,00

9

Perkebunan

263.422,78

263.422,78

0,00

10

Transmigrasi

17.659,02

17.659,02

15.936,00

11

Areal Pertambangan

5.389,00

5.389,00

0,00

12

Perairan

0,00

22.622,23

22.656,00

1.617.772,72

1.640.400,05

1.649.879,00

JUMLAH



II‐18

Berikut adalah Perusahaan Pemegang HPH/IUPHHK dan HTI yang masih aktif: 1. PT. Erna Djuliawati 2. PT. Hutanindo Lestari Raya Timber 3. PT. Erytrina Nugraha Megah 4. PT. Central Kalimantan Abadi 5. PT. Sarminto Parakantja Timber Pada sektor Perikanan Perikanan Kabupaten Seruyan yang berasaal dari perikanan laut dan perairan umum (darat) pada dasarnya cukup potensial untuk dikembangkan. Tahun 2008 produksi perikanan Kabupaten Seruyan berjumlah 14.423,66 ton yang terdiri atas produksi perikanan umum sebesar 9001,83 ton dan produksi perikanan laut sebesar 5.421,83 ton. Tahun 2009 produksi perikanan Kabupaten seruyan meningkat menjadi 15.273,10 ton yang terdiri atas produksi perikanan umum sebesar 9.343,90 ton dan produksi perikanan laut sebesar 5.949,55 ton. Pada tahun 2010 produksi perikanan meningkat menjadi 15.332,00 ton yang terdiri atas produksi perikanan umum sebesar 9.357,30 ton dan produksi perikanan laut sebesar 5.947,70 ton. Selanjutnya, tahun 2011 produksi perikanan Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan menjadi 15.795,30 ton yang terdiri atas produksi perikanan umum sebesar 8.194,20 ton dan produksi perikanan laut sebesar 7.601,10 ton. Berikut ini Data Produksi Perikanan menurut Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2011, yaitu: Tabel 2.8 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan di kabupaten Seruyan Tahun 2011 No.

Kecamatan

Produksi Perikanan Umum

Perikanan Laut

Jumlah

1

Seruyan Hilir

3.196,46

5.193,11

8.389,57

2

Seruyan Hilir Timur

1.560,94

2.407,99

3.968,93

3

Danau Sembuluh

1.284,34

0,00

1.284,34

4

Seruyan Raya

716,32

0,00

716,32

5

Hanau

523,39

0,00

523,39

6

Danau Seluluk

298,80

0,00

298,80

7

Seruyan Tengah

224,23

0,00

224,23

8

Batu Ampar

153,67

0,00

153,67

9

Seruyan Hulu

119,04

0,00

119,04

10

Suling Tambun

117,01

0,00

117,01

8.194,20

7.601,10

15.795,30

JUMLAH



II‐19

Selain produksi ikan basah, Kabupaten Seruyan juga terkenal dengan penghasil ikan awetan dan sejenisnya. Berikut ini data jumlah Produksi ikan Awetan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 yang tersebar di Kecamatan di Kabupaten Seruyan terdiri dari: Tabel 2.9 Produksi Ikan Awetan di Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2010 No.

Tahun

Jenis Produksi

1

Ikan Kering Ikan Darat

2

2008 (ton)

2009 (ton)

2010 (ton)

117,26

27755,55

2.765,85

Ikan Wadi

0,00

14,40

0,00

3

Ikan Peda

0,00

31,20

0,00

4

Ikan kering Ikan Laut

940,72

3.620,65

3.629,85

5

Udang beku

45,24

34,20

34,95

6

Lain-lain

2111,76

0,00

782,24


Berikut ini Data produksi Ikan awetan dan sejenisnya untuk Tahun 2011 dimana secara umum juga mengalami kenaikan produksi. Tabel 2.10 Produksi Ikan Awetan dan Jenisnya pada Kabupaten Seruyan Tahun 2011 (ton) Ikan Darat Kecamatan -1Seruyan Hilir

Ikan

Ikan

Kering

Wadi

-2-

-3-

Ikan Laut Peda -4-

Ikan kering -5-

Terasi -6-

Lainnya -7-

1.942,50

0,00

0,00

2.403,30

35,60

798,70

Seruyan Hilir Timur

304,22

0,00

0,00

138,18

0,00

0,00

Danau Sembuluh

519,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seruyan Raya

220,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hanau

317,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Danau Seluluk

176,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seruyan Tengah

175,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Batu Ampar

104,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Seruyan Hulu

32,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suling Tambun

89,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.882,02

0,00

0,00

2.541,48

35,60

798,70

JUMLAH



II‐20

Dari data tersebut diatas, hasil perikanan yang paling mendominasi adalah tangkapan perikanan laut. Kegiatan perikanan dan kelautan di Kabupaten Seruyan merupakan kegiatan yang sangat potensial sebab komuditi ekspor. Hasil produksi perikanan laut hanya dihasilkan oleh Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur mengingat hanya di wilayah ini yang berada di tepi laut, sedangkan perikanan umum sebagian besar dihasilkan oleh Kecamatan Danau Sembuluh dan Hanau. Fasilitas Penduduk yang dimiliki saat ini di sektor perikanan meliputi: 1. Rumah Pembenihan 1 Unit 2. Kapal penangkap ikan 2.809 unit 3. Tempat Pelelangan Ikan I unit 4. Pabrik Es 3 Unit. Sektor Ternak di Kabupaten Seruyan dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa daerah Kabupaten Seruyan sangat cocok untuk dijadikan lahan peternakan. Berikut ini adalah Data Populasi Ternak dan Unggas Menurut jenis dan kecamatan Tahun 2011. Tabel 2.11 Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2011

Pedaging

Buras

Itik dan

Entok

Kuda

Babi

Domba

Kambing

Kerbau

Sapi potong

Kecamatan

Ayam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Seruyan Hilir

4.889

3

2.080

300

-

5

30.000

10.000

11.062

Danau Sembuluh

227

11

1.179

180

122

-

15.500

4.000

10.900

Hanau

687

-

1.000

200

100

-

10.950

2.500

5.302

Seruyan Tengah

397

-

976

150

884

-

9.980

400

3.050

Seruyan Hulu

387

1

663

19

348

-

3.500

100

1.000

JUMLAH

6.587

15

5.898

849

1.454

5

69.930

17.000

31.314

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2012.

Dilihat dari Tabel diatas, pada Tahun 2011 populasi yang terbanyak adalah Sapi Potong sebanyak 6.587 ekor, Ternak Kambing sebanyak 5.898 ekor, Ternak Babi sebanyak 1.454 ekor, Ternak Domba sebanyak 894 ekor, Kerbau sebanyak 15 ekor, dan Kuda


II‐21

sebanyak 5 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 69.930 ekor, ayam pedaging sebanyak 17.000 ekor, serta itik dan entok sebanyak 31.314 ekor. Semua populasi unggas terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu. Pada sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan, walaupun sektor ini terbilang baru, namun sektor ini tumbuh dengan pesat terutama untuk bahan galian Zircon disusul dengan bahan galian Biji besi. Untuk bahan galian yang masih dalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian Utara dan Timur, batubara diperkirakan bagian sebelah Timur dan Barat Kabupaten Seruyan, uranium di bagian Timur Kabupaten Seruyan, minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah Selatan Kabupaten Seruyan, Nikel dan Kaolin sebelah Utara Kabupaten Seruyan. Sektor Pariwisata pada Kabupaten Seruyan memiliki keberagaman yaitu Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata Sejarah yang sangat potensial. Berikut adalah sektor pariwisata yang terdapat di kabupaten Seruyan. 1. Wisata Alam a. Pesona wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Seruyan Hilir yang dikenal dengan keindahan alam, flora dan faunanya yang mana salah satu flora yang ada diwilayah tersebut adalah orang utan yang mana populasinya sudah mulai berkurang. b. Kawasan wisata pantai Gosong Buaya di Kecamatan Seruyan Hilir (Kelurahan Kuala Pembuang) dan wisata Sungai Bakau yang terletak Kecamatan Seruyan Hilir Timur (Desa Sungai Bakau). c. Taman Nasional Bukit Raya dengan keindahan dan keaslian hutan tropisnya di Kecamatan Seruyan Hulu. d. Arung Jeram di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. e. Air Terjun di Kec. Seruyan Tengah, Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun yang memiliki  160 riam. f. Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh.


II‐22

2. Wisata Budaya Pesta Tewah di Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. 3. Wisata Sejarah Wisata ini yang sangat dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Seruyan antara lain: a. Sandung, tempat menyimpan tulang-tulang orang yang sudah meninggal yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. b. Sepundu (patung) timbal bagi arwah orang yang sudah meninggal dari suku dayak yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun. Sektor industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Seruyan terdapat jeniss industri kecil dan menengah masih terpusat di Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Hanau. Macam-macam jenis produk unggulannya meliputi udang, kepiting, ebi ikan kering, kerupuk pipih dan terasi. Selain itu terdapat beberapa lokasi pasar sebagai sentral/pusat perekonomian sektor barang dan jasa. Beberapa lokasi pasar tersebut antara lain : Pasar Induk, pasar saik dan Pasar Trans di Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir dan Pasar di Kecamatan Hanau. Dari tahun ke tahun jumlah industri kecil non formal cenderung mengalami fluktuasi yang kurang stabil dimana keberadaannya sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar saat itu serta kondisi perekonomian nasional. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pembentukan jumlah Industri Kecil Non Formal. Berikut ini disajikan keadaan industri kecil non formal di Kabupaten Seruyan tahun 2011. Tabel 2.12 Keadaan Industri Kecil Non Formal di Kabupaten Seruyan Tahun 2011 No.

Jenis Industri

1

Kerupuk Pipih

2

Air Minum Isi Ulang

3

Kue/Roti

4

Kue basah

5

Kerupuk Gandum

6

Ebi

7 8

Jumlah Usaha

Jumlah

Kapasitas

Tenaga

Produksi/ Tahun

Kerja 5

15

Satuan

Jumlah

10 Kg

5.000

30 Galon

9.000

8

12 Biji

306.000

25

30 Biji

428.000

4

6 Kg

3.700

54

810 Kg

11.664

Kopra

6

20 ton

1.125

Minyak Kelapa

3

45 Botol


60.000

II‐23

No.

Jenis Industri

Jumlah Usaha

Jumlah

Kapasitas

Tenaga

Produksi/ Tahun

Kerja

15

Satuan

9

Gula Aren

10

Minuman Segar

11

Pengolahan Beras

10

16 Kg

500

12

Ikan asin

70

140 Ton

65.000

13

Penjahit Pakaian

18

72 Lembar

14

Batu Bata

98

392 000 Biji

14.700

15

Gypsum

2

6 Meter

1.400

16

Batako

6

24 000 Biji

270

17

Penyulingan nilam

5

23 Liter

500

18

Mebel

33

99 Buah

46.860

19

Etalase alumunium

3

12 Buah

40

20

Anyaman purun

57

40 Buah

17.400

21

Anyaman Rotan

45

135 Buah

3.200

22

Bengkel Motor

105

210 Buah

378.000

23

Bengkel Mobil

25

75 Buah

1.200

24

Pembuatan Kapal

10

50 Buah

-

25

Tombak dan Mandau

10

20 Buah

240

26

Service mesin

6

15 Buah

-

27

Bengkel Las

15

60 Buah

-

28

Cap Stempel

3

3 Buah

-

29

Sablon

10

20 Buah

-

30

Jala Ikan

30

30 Buah

2.000

31

Salon

40

80 Orang

-

32

Reparasi Radio

8

8 Unit

-

33

Service Jam

6

6 Buah

-

34

Kerupuk Tenggiri

15

30 Kg

14.000

35

Terasi

48

50 Ton

182

JUMLAH

30 Kg

Jumlah

2

815

6 Botol

19.500 72.000

-

2.615


Untuk industri besar yang ada di Kabupaten Seruyan bergerak pada pengolahan kelapa sawit sebanyak 12 perusahaan dengan kapasitas produksi rata-rata sebesar 50 ton/jam yang terbesar di Kecamatan Danau Sembuluh 5 unit, Kecamatan Hanau 4 unit dan Kecamatan Seruyan Tengah 3 unit yang kesemuanya milik swasta. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐24

Pada fasilitas bisnis sosial dan umum, Kabupaten Seruyan difokuskan pada Kuala Pembuang. Di kawasan tersebut akan dibangun dengan standar sebuah kota modern yang dilengkapi dengan: 1. Pembangunan fasilitas umum seperti Sport Center, Terminal Angkutan Umum, Taman. 2. Pembangunan Islamic Center. 3. Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Umum Swasta. 4. Kawasan Bisnis (Business Center) seperti Kawasan perkantoran, pasar swalayan, Lembaga Perbankan (BRI, BPD, BNI, Bank Mandiri). 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 

Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Kawasan rawan bencana tanah longsor di kabupaten seruyan dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu : a. Rawan Tanah Longsor I Tingkat kerawanan lonsor paling tinggi berdasarkan struktur geologi yang terdapat di daerah tersebut dijumpai antklin dan sinklin berarah utara timur laut (NNE)- selatan baratdaya (SSW), dan beberapa sesar normal dengan kemiringan lereng >40%, hal ini juga didukung oleh tutupan dan penggunaan lahan yang tidak menunjang. Kawasan Rawan I ini terdapat dibagian utara kabupaten seruyan dengan luas 44.347 Ha. b. Rawan Tanah Longsor II Tingkat kerawanan longsor ini menempati kawasan dengan kelerengan 15- 40%, struktur geologi yang bekerja pada daerah ini relative sederhana, hanya formasi batuan pada daerah ini didominasi oleh batuan beku plutonik\dan terobosan sintang yang lebih tahan terhadap erosi dan hujan. Kawasan Rawan II ini seluas 164.794 Ha lebih banyak terdapat dibagian utara dan sedikit ditengah wilayah kabupaten seruyan. c. Rawan Tanah Longsor III Pada wilayah ini sama halnya dengan Rawan Longsor II yaitu berada pada kelerangan 15-40%, dengan formasi batuan plutonik dan struktur geologi yang sederhana, hanya saja wilayah ini tutupan dan penggunaan lahannya relative baik didominasi oleh hutan lahan kering primer dan sekunder dan menjadi daerah resapan air karena berada dihulu-hulu sungai. Kawasan Rawan III ini juga lebih banyak terdapat dibagian utara dan sedikit ditengah wilayah kabupaten seruyan dengan luas 232.383 Ha.



Kawasan Rawan Bencana Banjir Kawasan Rawan bencana banjir genangan di kabupaten seruyan dibagi kedalam 2 kelompok, yaitu :


II‐25

a. Rawan Banjir Genangan I Tingkat kerawanan banjir genangan paling tinggi berdasarkan formasi geologi dan satuan batuan penyusunnya, pada wilayah ini terdapat 4 formasi geologi yang rawan terhadap banjir genangan yaitu Endapan Aluvial (Qa), Endapan Rawa (Qar), Endapan Sungai (Qs) yang berumur holosen dan Formasi Dahor (TQd) berumur miosen tengah – pliosen, didominasi endapan sungai dan rawa, proses sedimentasi hanya terjadi pada formasi dahor yang didominasi batupasir dengan sisipan batulumpur dan lignit, dengan karakteristik batuan permeabilitas dan porositas rendah, tekstur dan berbutir halus menyebabkan formasi ini sangat mudah tererosi. Kawasan ini lebih banyak menempati lereng yang relative landai yaitu 0-2% dan hal ini juga didukung oleh tutupan dan penggunaan lahan yang tidak menunjang dengan banyaknya pembukaan lahan disepanjang kiri-kanan sungai untuk areal pertanian dan perkebunan masyarakat maupun perusahaan perkebunan besar swasta. Kawasan Rawan I ini terdapat di daerah selatan sampai tengah wilayah kabupaten seruyan dengan luas 384.412 Ha. b. Rawan Banjir Genangan II Pada wilayah Rawan Banjir Genangan II berada pada kelerengan 0-2%, sampai dengan 20-15% dengan formasi batuan geologi sama dengan Rawan Banjir Genangan I dan struktur geologi pada daerah ini tidak kompleks dan wilayah ini kondisi tutupan dan penggunaan lahannya relative baik. Kawasan Rawan Banjir Genangan II ini juga lebih banyak terdapat dibagian selatan, barat dan timur wilayah kabupaten seruyan dengan luas 271.930 Ha. 

Kawasan Rawan Kekeringan Berdasarkan data iklim dan karakter hujan 10 tahun terakhir pada Laporan Akhir Analisis Data Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Seruyan menujukkan bahwa hampir tidak ada kejadian hujan bulanan di bawah 100 mm. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Q = 0,124, dengan demikian Kabupaten Seruyan termasuk kategori Tipe Iklim A (Sangat Basah). Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, data hujan dan data iklim lainnya sangat sulit diprediksi dan belum menunjukkan trend (kecenderungan) yang stabil. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh dunia, khususnya kawasan tropis basah. Namun kecenderungan yang dominan adalah kejadian curah hujan yang berlebihan sehingga menimbulkan bencana banjir. Untuk menanggulangi bencana tersebut, Kabupaten Seruyan memiliki kawasan

peruntukan tempat evakuasi bencana yaitu berupa ruang terbuka, kantor kecamatan, kantor desa/ kelurahan, tempat ibadah, dan gedung sekolah terdekat yang aman dari bencana. Saat ini dapat diidentifikasikan ada sebanyak 12 bangunan umum berupa sekolah (SD, SMP


II‐26

dan SMA), ruang terbuka, lapangan olah raga yang dapat digunakan sebagai melting point. Bangunan-bangunan tersebut menyebar pada tiap kecamatan. 2.1.4. Demografi Kondisi Demografi kependudukan Kabupaten Seruyan yang mempunyai luas ± 16.404 Km2 berpenduduk pada tahun 2012 sebesar 146.914 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 78.984 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 67.930 jiwa, (Seruyan Dalam Angka, 2013). Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Seruyan didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 116 pada tahun 2012. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2012 No

Kecamatan

Laki - laki

Perempuan

Jumlah

1.

Seruyan Hilir

15.997

14.520

30.517

2.

Seruyan Hilir Timur

3.562

3.432

6.994

3.

Danau Sembuluh

5.748

4.896

10.644

4.

Seruyan Raya

11.193

8.717

19.910

5.

Hanau

10.478

9.140

19.618

6.

Danau Seluluk

10.167

7.908

18.075

7.

Seruyan Tengah

11.000

9.710

20.710

8.

Batu Ampar

4.144

3.525

7.669

9.

Seruyan Hulu

5.160

4.694

9.854

10.

Suling Tambun

1.535

1.388

2.923

78.984

67.930

146.914

TOTAL Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2013.

Bila ditinjau dari kelompok umur, maka penduduk Seruyan paling banyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun (18.622 orang) iikuti dengan kelompok umur 0-4 tahun (16.103 orang). Beradsarkan data yang disajijkan di bwah, maka diketahui bahwa penduduk Seruyan didominasi usia 0-39 tahun. Kondisi ini tentu saja harus diantisipasi baik dari aspek pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.


II‐27

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2012 Kelompok Umur Age Group

Jenis Kelamin / Sex

Rasio Jenis

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kelamin

Male

Female

Total

Sex Ratio

0–4

8 312

7 791

16 103

107

5–9

8 215

7 522

15 737

109

10 – 14

6 786

6 249

13 035

109

15 – 19

6 375

5 582

11 957

114

20 – 24

7 916

7 439

15 355

106

25 – 29

9 843

8 779

18 622

112

30 – 34

8 860

7 194

16 054

123

35 – 39

7 322

5 706

13 028

128

40 – 44

5 308

4 009

9 317

132

45 – 49

3 735

2 709

6 444

138

50 – 54

2 493

1 812

4 305

138

55 – 59

1 507

1 021

2 528

148

60 – 64

978

847

1 825

115

65 – 69

617

522

1 139

118

70 – 74

357

314

671

114

75 +

360

434

794

83

146 914

116

Jumlah Total

78 984

67 930

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2013

Kepadatan penduduk di 10 (sepuluh) kecamatan di Seruyan disajikan pada tabel berikut ini. Pada tabel tersebut diketahui bahwa penduduk paling banyak terkonsentrasi di kecamatan Hanau yaitu 35,73 jiwa/km2 dan Kecamatan Danau Seluluk yaitu 30,84 jiwa/km2.


II‐28

Tabel 2.15 Kepadatan dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Kecamatan District

Banyaknya Quantity Penduduk Popula-tion

Rumah Tangga House-hold

4 659,00 1 428,00 1 555,00 869,00 549,00 586,00 1 343,32 668,68 3 262,00 1 484,00

30 517 6 994 10 644 19 910 19 618 18 075 20 710 7 669 9 854 2 923

7 902 1 876 3 047 5 960 5 890 5 600 5 795 2 215 2 474 705

6,55 4,90 6,85 22,91 35,73 30,84 15,42 11,70 3,02 1,97

Rata-rata per Rumah tangga Averageof Household Member 3,86 3,73 3,49 3,34 3,33 3,23 3,57 3,46 3,98 4,15

16 404,00

146 914

41 464

8,96

3,54

Luas Wilayah*) Area (Km2)

010. Seruyan Hilir 011. Seruyan Hilir Timur 020. Danau Sembuluh 021. Seruyan Raya 030. Hanau 031. Danau Seluluk 040. Seruyan Tengah 041. Batu Ampar 050. Seruyan Hulu 051. Suling Tambun Seruyan

Kepadatan Density (jiwa/ Km2)


Berdasarkan pendataan pada BPS Kabupaten Seruyan bahwa jumlah kepala keluarga per kecamatan yang terdata untuk Desember akhir 2012 sebanyak 41.464 kepala keluarga, adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut: Tabel 2.16 Jumlah Kepala Keluarga Pada Kabupaten Seruyan Tahun 2012 No

Kecamatan

Jumlah Kepala Keluarga

1.

Seruyan Hilir

7.902

2.

Seruyan Hilir Timur

1.876

3.

Danau Sembuluh

3.047

4.

Seruyan Raya

5.960

5.

Hanau

5.890

6.

Danau Seluluk

5.600

7.

Seruyan Tengah

5.795

8.

Batu Ampar

2.215

9.

Seruyan Hulu

2.474

10.

Suling Tambun

705 TOTAL



41.464

II‐29

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi

indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seruyan dihitung dalam dua bentuk yaitu penghitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000. Produk Domestik Regional Bruto ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga dan inflasi, sedangkan ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB menggambarkan kemampuan Kabupaten Seruyan dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten Seruyan sangat tergantung kepada kondisi sumber daya alam dan faktor produksi yang tersedia. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Tabel 2.17 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (%) No 1 2

Lapangan Usaha Pertanian

2009 7,20

2010 16,55

2011 13,49

2012 9,46

16,36

5,94

16,45

6,86

10,31

18,65

7,93

16,41

17,07

14,31

3

Pertambangan Penggalian Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

19,75

16,99

13,85

12,20

3,81

5 6

Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

25,51 12,31

15,53 14,22

15,39 16,26

18,72 14,37

16,09 10,38

15,28

6,21

8,65

1,95

7,74

17,84

12,23

11,93

9,49

11,12

9

keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

15,08

14,98

23,88

17,92

14,75

10

PDRB

9,86

9,46

16,39

13,51

10,46

7 8

dan

2008 5,33



II‐30

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi fluktusi naik turun pertumbuhan. Pada tahun 2010 menunjukkan loncatan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 16,39%, bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang memiliki laju 9,46%. Namun mulai tahun 2011 sampai 2012 cenderung mengalami penurunan. Pembentuk PDRB terdiri dari 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha. Kontribusi terbesar PDRB ADHB berasal dari sektor pertanian (50,2%) yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,15%. Sementara sektor yang paling kecil kontribusinya bagi PDRB adalah sektor Listrik, gas dan air besih yaitu 0,24% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,12% Gambar 2.3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Seruyan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2012 keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan; 2,02

Jasa‐Jasa; 9,77

Pengangkutan dan Komunikasi; 5,79

Pertanian; 50,2 Perdagangan, Hotel dan Restoran; 20,15

Bangunan; 2,57 Listrik, Gas dan Air Bersih; 0,24

Industri Pengolahan; 8,08

Pertambangan dan Penggalian; 1,12


Kondisi yang berbeda terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan 5 (lima) tahun terakhir. Laju pertumbuhan PDRB ADHK menunjukkan kecenderungan meningkat, walaupun terjadi penurunan sedikit pada tahun 2009 dan 2012. Kontribusi terbesar PDRB ADHK berasal dari sektor pertanian (54%) yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,12%.


II‐31

Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%) No Lapangan Usaha 1 Pertanian 2 Pertambangan dan Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan dan Komunikasi 8 Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 9 Jasa-Jasa 10 PDRB

2008 2,85 7,35

2009 3,41 4,06

2010 5,53 9,71

2011 5,95 2,90

2012 6,22 2,64

8,72 11,86 15,06 10,99

4,06 13,74 11,22 9,42

9,96 9,18 10,04 4,50

10,65 11,30 10,52 5,73

8,13 6,35 10,48 6,03

6,44

5,82

5,93

2,06

2,18

8,92

7,86

10,56

8,51

6,69

6,39 5,57

11,40 5,54

8,47 6,19

7,23 6,22

7,41 6,21


Distribusi PDRB Kabupaten Seruyan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Tahun 2000 pada Tahun 2012 disajikan berikut ini. Gambar 2.4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Seruyan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2012 Jasa‐jasa, 7.53 Keuangan, sewa dan jasa perusahaan 2.26

Pengangkutan dan Komunikasi 6.88

Perdagangan, Hotel dan Restoran 17.12

Bangunan 2.9 Listrik, Gas dan Air bersih 0.23

Industri Pegolahan 7.82



Pertanian 54 Pertambangan dan Pengalian 1.26

II‐32

b. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan gambaran kenaikan harga secara terus menerus. Laju Inflasi Kabupaten Seruyan memiliki potensi terjadi kenaikan harga-harga saat awal tahun atau tahun baru dan musim liburan sekolah, hal ini menyebabkan lonjakan permintaan barang/jasa tertentu. Selain itu, inflasi di Kabupaten Seruyan juga dipengaruhi oleh factor seperti cuaca ekstrem, yang akan menyebabkan gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang kemudian akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi. Tabel 2.19 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Seruyan (%) Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Inflasi

9,89

2,85

9,53

3,60

4,69


Selama tahun 2008-2012, inflasi Kabupaten Seruyan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,89%, inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,85%. Berikut adalah gambar perkembangan laju inflasi di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.5 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Seruyan (%), Tahun 2008-2012 12 10

9,89

9,53

8 6 4

3,6

2,85

2

4,69

0 2008

2009

2010

2011

2012


c. PDRB per kapita Pendapatan per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk, meskipun pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu kewaktu


II‐33

atau perbandingannya dengan daerah lain. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Seruyan dihitung berdasarkan ADHB dan ADHK. Berdasarkan perhitungan dengan ADHK Selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, nilai PDRB per kapita ADHB tercatat 14,97 Juta Rupiah, pada tahun 2009 naik menjadi 15,7 juta rupiah dan terus naik sampai tahun 2012 dengan angka PDRB per kapita mencapai 21,12 juta rupiah pada tahun 2012. Berikut adalah tabel PDRB per kapita atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Tabel 2.20 PDRB Perkapita Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) 2008-2012 Kabupaten Seruyan Uraian Nilai PDRB (Rp)

2008

2009

2010

2011

2012

1.942.151.590.000

2.125.847.360.000

2.474.359.520.000

2.809.258.220.000

3.102.334.960.000

134.225

137.012

139.931

142.275

146.914

14.968.989,85

15.749.467,37

17.682.711,61

19.745.269,49

21.116.673,43

Jumlah Penduduk (Jiwa) PDB perkapita (Rp/Jiwa)


Bila ditinjau berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000, diketahui PDRB per kapita pada tahun 2008 sebesar 7.01 juta rupiah, naik pada tahun 2009 menjadi 7,1 juta rupiah, dan terus naik sampai dengan tahun 2012 yang mencapai angka 7,83 juta rupiah. Tabel 2.21 PDRB Perkapita Tahun Atas Dasar Harga Konstan (HK) 2008-2012 Kabupaten Seruyan Uraian Nilai PDRB (Rp) Jumlah Penduduk (Jiwa) PDB perkapita (Rp/Jiwa)

2008

2009

2010

2011

2012

909.865.250.000

960.234.740.000

1.019.679.770.000

1.083.057.910.000

1.150.364.050.000

134.225

137.012

139.931

142.275

146.914

7.012.719,19

7.113.956,53

7.287.018,38

7.612.426,01

7.830.186,71


Nilai PDRB per kapita selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan sebagai berikut dengan menggunakan DHB dab ADHK:


II‐34

Gambar 2.6 Nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Seruyan Tahun 2008 s.d 2012 25.000.000,00 21.116.673,43 19.745.269,49

20.000.000,00

17.682.711,61 14.968.989,85

15.749.467,37

15.000.000,00 10.000.000,00

7.612.426,01 7.830.186,71 7.012.719,19 7.113.956,53 7.287.018,38

5.000.000,00 ‐ 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2008-2013

d. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Seruyan terlihat berflukstuasi di kisaran 89%–92% dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Pada tahun 2008 tercatat bahwa persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 89,79% , pada tahun 2010 turun menjadi 89,42% dan pada tahun 2012 naik menjadi 92,08%. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Garis kemiskinan selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 garis kemiskinan Kabupaten Seruyan tercatat sebesar 178.657 rupiah per kapita per bulan, dan pada 2010 tercatat sebesar 254. 340 rupiah per kapita per bulan, pada posisi tahun 2012 naik menjadi 283.282 rupiah per kapita per bulan. Sehingga dari tahun 2008 sampai dengan 2012 terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 58,56%. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadi inflasi selama periode tersebut.


II‐35

Tabel 2.22 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Seruyan Total

Garis

Persentase Penduduk Di

Persentase Penduduk

Tahun

Persentase

Kemiskinan

Bawah Garis Kemiskin

Di Atas Garis Kemiskin

2008

100

178.657

10,21

89,79

2009

100

225.683

8,84

91,16

2010

100

254.340

10,58

89,42

2011

100

268.400

8,82

91,18

2012

100

283.282

7.92

92,08

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009-2013 (data diolah)

Tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, selama kurun waktu 2008-2012 mengalami penurunan, walaupun sempat naik pada tahun 2010. Tingkat kemiskinan Kabupaten Seruyan pada tahun 2008 tercatat 10,21%, kemudian menurun menjadi 7,92% pada tahun 2012. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2008 – 2012 juga menurun, berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang di atas garis kemiskinan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin Kabupaten Seruyan sebanyak 13 ribu orang dan mengalami penurunan menjadi 12 ribu orang pada tahun 2012. Kondisi pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin Kabupaten Seruyan tercatat 12 ribu orang, jika dibandingkan dengan keadaaan tahun 2010 yang jumlahnya mencapai 14 ribu orang, maka jumlah penduduk miskin Kabupaten Seruyan dalam 1 tahun turun sebanyak 2 ribu orang. Gambar 2.7 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Seruyan Tahun 2008-2011 (dalam ribu) 16 14 12

14

13

12,7 11,5

12

10 8 6 4 2 0 2008

2009



2010

2011

2012

II‐36

Meskipun Kabupaten Seruyan mengalami penurunan tetapi bila ditinjau dalam lingkup provinsi maka besarnya persentase penduduk miskin Seruyan berada pada posisi ke-2 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tabel 2.23 Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten/Kota/ Regency/Municapility

Garis Kemiskinan Poverty Line (Rp./kapita/bulan)

PO Percentage %

Penduduk Miskin Number of Population Below Poverty Line (000)

01.Kotawaringin Barat

268 998

5,64

14,10

02.Kotawaringin Timur

277 586

6,91

26,87

03.Kapuas

217 237

6,11

19,96

04.Barito Selatan

290 543

7,26

9,08

05.Barito Utara

296 658

6,10

7,47

06. Sukamara

305 940

5,37

2,55

07. Lamandau

279 652

4,66

3,12

08. Seruyan

283 282

7,92

12,01

09.Katingan

283 362

6,10

9,18

10.Pulang Pisau

269 463

5,25

6,34

11.Gunung Mas

277 660

6,56

6,62

12.Barito Timur

321 334

8,53

8,70

13.Murung Raya

311 328

5,78

5,87

71.Palangka Raya

247 901

4,24

10,03

Kalimantan Tengah 2012

277 407

6,19

141,90

2011

256 200

6,64

150,20

2010

215 466

6,77

166,00

2009

212 268

7,01

166,92


e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM terdiri dari 3 (tiga) komponen indeks yaitu: peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living). Secara umum peluang hidup dicerminkan atas angka harapan hidup, pengetahuan dicerminkan atas angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sedangkan standar hidup layak


dicerminkan oleh

II‐37

Purchasing Power Parity (PPP). Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Seruyan setiap tahun mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012. Pada tahun 2008 sebesar 72% dan meningkat pada tahun 2012 sebesar 73,24%. Angka IPM Seruyan tahun 2012 sebesar 73,24 masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah (75,46). Nilai IPM Seruyan pada tahun 2012 berada pada posisi ke-11 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012 (%) No

Kabupaten/Kota/ Regency/Municipality

(1)

2008

2009

2010

2011

2012*)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

01

Kotawaringin Barat

72,86

73,30

73,79

74,19

74,69

02

Kotawaringin Timur

73,36

73,97

74,34

74,74

75,14

03

Kapuas

72,89

73,22

73,60

74,00

74,33

04

Barito Selatan

72,96

73,29

73,60

74,01

74,34

05

Barito Utara

74,57

74,85

75,15

75,50

75,97

06

Sukamara

71,00

71,62

71,98

72,42

72,88

07

Lamandau

71,98

72,08

72,32

72,74

73,13

08

Seruyan

72,00

72,28

72,55

72,93

73,24

09

Katingan

72,06

72,33

72,65

73,32

73,67

10

Pulang Pisau

70,63

71,18

71,53

72,37

72,75

11

Gunung Mas

72,85

73,13

73,43

73,73

74,08

12

Barito Timur

72,17

72,72

73,00

73,33

73,75

13

Murung Raya

72,18

72,46

72,84

73,34

73,77

71

Palangka Raya

77,90

78,02

78,30

78,78

79,30

Kalimantan Tengah

73,49

73,88

74,36

75,06

75,46


Perbandingan IPM menurut kabupaten/kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012 disajikan pada gambar berikut ini:


II‐38

Gambar 2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2012 79,3

80 78 76

75,97 74,69

75,14 74,33 74,34 72,88 73,13 73,24

74

74,08 73,75 73,77

73,67 72,75

72 70 68


f.

Angka Kriminalitas Yang Ditangani Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas

untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kejahatan yang diselesaikan merupakan jumlah kejahatan yang diselesaikan selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah kejahatan yang terselesaikan di Kabupaten Seruyan sebagai berikut: Tabel 2.25 Angka Kriminalitas Yang Tertangani No 1

Uraian

2011

2012

Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1

102

125

142.275

146.914

7.17 per 10.000

8.51 per 10.000

penduduk

penduduk

tahun 2

Jumlah Penduduk

3

Angka kriminalitas yang tertangani

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2012 s.d 2013


II‐39

Jumlah kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Seruyan dari tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan, dengan hal ini jumlah kejahatan yang terselesaikan setiap tahun menunjukkan trend yang positif membaik. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1) Pendidikan a. Angka Melek Huruf Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Angka melek huruf dapat dihitung dari membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 angka melek huruf Kabupaten Seruyan tercatat sebesar 85,9 % dan naik drastis hingga 98,8% pada tahun 2010, dan naik sedikit pada tahun 2012 yaitu menjadi 98.81%. Berikut adalah gambar pergerakan angka melek huruf kabupaten seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.9 Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan, 2009-2012 105 100

98,8

99,1

98,81

95 90 85

85,9

80 75 2009

2010

2011

2012

Sumber : LPPD Akhir Masa Jabatan 2008 -2012

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan


II‐40

Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Rata-rata lama sekolah sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 menunjukkan peningkatan, dari angka 7,23 menjadi 7,47. Hal ini berarti penduduk Seruyan rata-rata memiliki pendidikan setara kelas 1 SMP. Kondisi ini tentu saja perlu mendapat perhatian dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang menjadi prioritas nasional sejak beberapa tahun terakhir. Berikut adalah gambar angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Seruyan. Gambar 2.10 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Seruyan Tahun 2009-2012 7,5 7,45

7,45

7,4

7,47

7,38

7,35 7,3 7,25 7,2

7,23

7,15 7,1 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Dinas Pendidikan 2013

c. Angka Partisipasi Kasar APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.


II‐41

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut Dilihat dari APK tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan, walaupun kenaikan tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan terutama pada upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. APK untuk SD/MI tahun 2011 106,97% meningkat menjadi 112,14% di tahun 2012. APK SMP/MTs tercatat 80,10% di tahun 2011, menurun menjadi 72,83% di tahun 2012. APK SMA/MA/SMK tercatat 43,60% di tahun 2011 dan meningkat menjadi 49,99% di tahun 2012. Berikut adalah tabel perkembangan angka pertisipasi kasar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Seruyan No

Uraian

2011

2012

106,97%

112,14%

1

APK SD/MI

2

APK SMP/MTs

80,10%

72,83%

3

APK SMA/MA/SMK

43,60%

49,99%

Sumber : Seruyan Dalam Angka 2012 – 2013

d. Angka Partisipasi Murni Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah.


II‐42

Dilihat dari APM Kabupaten Seruyan tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan. APM untuk SD/MI tahun 2011 96,14% meningkat menjadi 98,86% di tahun 2012. APM SMP/MTs tercatat 63,52% di tahun 2011, menurun menjadi 61,10% di tahun 2012. APM SMA/MA/SMK tercatat 35,66% di tahun 2011 dan menurun menjadi 33,08% di tahun 2012. Berikut adalah gambar perkembangan angka pertisipasi murni (APM) tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Seruyan No

Uraian

2011

2012

1

APM SD/.MI

96,14%

98,86%

2

APM SMP/MTs

63,52%

61,10%

3

APM SMA/MA/SMK

35,66%

33,08%

Sumber : Seruyan Dalam Angka 2012 – 2013

2) Kesehatan a. Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka programprogram untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Angka Kematian Bayi di kabupaten Seruyan pada Tahun 2009 adalah 60 ini berarti dari 1000 kelahiran terdapat 60 bayi meninggal. Pada tahun 2010 AKB Kabupaten Seruyan juga masih pada angka 60, kemudian turun pada tahun 2011 menjadi 50 dan tetap bertahan pada angka ini sampai tahun 2012. Berikut angka kematian bayi digambarkan kedalam grafik dibawah ini.


II‐43

Gambar 2.11 Angka Kematian Bayi Kabupaten Seruyan Tahun 2009-2012

Chart Title 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44

60

2009

60

2010

50

50

2011

2012

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan

b. Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Di Kabupaten Seruyan Angka kematian ibu pada tahun 2009 adalah 180 dan turun menjadi 150 di tahun 2011. Dari tahun 2011 sampai tahun 2012 angka kematian ibu tetap berada pada angka 150. Ini berarti dari 100.000 kelahiran hidup masih terdapat 150 ibu yang meninggal. Gambar 2.12 Angka Kematian Ibu Kabupaten Seruyan Tahun 2009-2012 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 2009

2010

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan


2011

2012

II‐44

c. Angka Usia Harapan Hidup Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada Kabupaten Seruyan tahun 2009 mencapai 67,9 dan terus mengalami peningkatan hingga setiap tahunnya mencapai 69 tahun pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang lahir pada tahun 2009 dapat memiliki usia sampai dengan 68 tahun dan yang lahir pada tahun 2012 dapat memiliki usai sampai dengan 69 tahun. Berikut adalah gambar Angka Harapan Hidup tahun 2009 sampai dengan 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.13 Angka Harapan Hidup Tahun 2009-2012 Kabupaten Seruyan 69,2

69

69 68,8 68,6 68,4 68,2 68

68

67,9

68,1

67,8 67,6 67,4 67,2 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sumber : Seruyan Dalam Angka 2012-2013

d. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a. rendah = di bawah 10 % b. sedang = 10-19 % RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐45

c. tinggi = 20-29 % d. sangat tinggi = 30 % Pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2011 terjadi peningkatan sampai tahun 2012 untuk persentase Balita Gizi Buruk. Peningkatan balita gizi buruk terjadi pada Kecamatan Seruya Hilir yang pada tahun 2011 sebesar 0,42%, di tahun 2012 meningkat menjadi 1,46%. Hal tersebut juga terjadi pada Kecamatan Seruyan Hilir Timur yang pada 2011 tercatat 1,52%, di tahun 2012 tercatat 4,23% balita gizi buruk. Tetapi keadaan di 2 kecamatan tersebut, berbeda pada kecamatan Hanau yang pada tahun 2011 sebesar 0,43%, di tahun 2012 menjadi 0%. Tetapi kejadian di Kecamatan Hanau tidak terjadi pada Kecamatan Danau Seluluk dan Seruyan Tengah, yang awalnya 2 kecamatan tersebut tidak memiliki balita yang terkena gizi buruk, tetapi pada tahun 2012, Kecamatan Danau Seluluk memiliki bayi gizi buruk sebesar 0,98% dan Seruyan Tengah 0,92%. Sehingga Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan persentase balita gizi buruk dari 2,37 pada tahun 2011, naik menjadi 7,59 pada tahun 2012, sehingga sampai tahun 2012 persentase balita gizi buruk di Kabupaten Seruyan masih masuk dalam klasfifikasi rencdah yaitu di bawah 10%. Berikut adalah tabel persentase balita gizi buruk dari tahun 2011 sampai tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.28 Persentase Balita Gizi Buruk (%) No

Kecamatan

2011

2012

1

Seruyan Hilir

0,42

1,46

2

Seruyan Hilir Timur

1,52

4,23

3

Danau Sembuluh

0

0

4

Seruyan Raya

0

0

5

Hanau

0,43

0

6

Danau Seluluk

0

0,98

7

Seruyan Tengah

0

0,92

8

Batu Ampar

0

0

9

Seruyan Hulu

0

0

10

Suling Tambun

0

0

2,37

7,59

Jumlah Sumber : Seruyan Dalam Angka 2012-2013 (Data diolah)


II‐46

3) Ketenagakerjaan Rasio Penduduk Yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja atau kesempatan kerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia Tabel 2.29 Rasio Penduduk Yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Bekerja

46.238

47.740

62.639

72.346

63.722

Mencari Pekerjaan

1.608

1.743

2.925

1.787

2.649

Jumlah

47.846

49.483

65.564

74.133

66.371

0,97

0,96

0,96

0,97

0,96

Rasio Penduduk Yang Bekerja

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 (Data Diolah)

Dari tabel di atas terlihat ada kenaikan yang cukup tinggi untuk masyarakatnya yang bekerja di Kabupaten Seruyan, pada tahun 2008 tercatat 46.238 penduduk yang bekerja dan meningkat pada tahun 2012 mencapai 66.371 penduduk. Kenaikan penduduk yang bekerja, diimbangi juga dengan pengangguran yang meningkat pada umumnya, sehingga menyebabkan angka rasio penduduk yang bekerja tidak terlalu besar perubahan kenaikan dan penurunannya, bahkan bisa terlihat kearah konstan untuk rasio penduduk yang bekerja yaitu sebesar 0,96 atau 96% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja sedangkan 4%nya masih mencari kerja atau pengangguran.


II‐47

2.3.

Aspek Pelayanan Umum Aspek ini memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan

wajib maupun urusan pilihan. 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1) Pendidikan a. Pendidikan Dasar a.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikaitkan dengan keadaan putus sekolah. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan masih dijumpai anak putus sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d 2012 APS Penduduk Usia Sekolah

2011

2012

APS SD/MI

97,63

98,45

APS SMP/MTs

80,51

85,04

Sumber: Seruyan Dalam Angka Tahun 2012 s.d 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APS penduduk SD/MI meningkat dari tahun 2011 tercatat 97,63 menjadi 98,45 di tahun 2012. Dan hal yang sama juga terjadi pada APS SMP/MTs yang pada tahun 2011 tercatat 80,51 menjadi 85,04 di tahun 2012. a.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.


II‐48

Tabel 2.31 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2011 Kabupaten Seruyan No

Keterangan

1

Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia

2009

2010

2011

2012

1 : 137

1 : 135

1 : 135

1 : 130

sekolah Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

a.3. Rasio Guru/Murid Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama tahun 2008 hingga tahun 2012, terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin banyak. Kondisi rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.32 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008 s.d 2012 No 1

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

SD/MI:

1.1

Jumlah Guru

769

948

1.199

1.394

1.389

1.2

Jumlah Murid

17.530

17.177

17.782

19.900

19.900

1.3

Rasio

438,67

551,90

674,28

700,50

697,99

2

SMP/MTs

2.1

Jumlah Guru

275

445

445

510

510

2.2

Jumlah Murid

4.411

5.304

5.039

5.816

5.816

2.3

Rasio

623,44

838,99

883,11

876,89

876,89

3

SD/MI dan SMP/MTs

3.1

Jumlah Guru

1.044

1.393

1.644

1.904

1.899

3.2

Jumlah Murid

21.941

22.481

22.821

25.716

25.716

3.3

Rasio Guru dan Murid

475,84

619,63

720,39

740,39

738,45

pendidikan dasar Sumber : Seruyan Dalam Angka 2008 s.d 2013 (Data Diolah)


II‐49

a.4. Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata untuk SD/MI pada tahun 2008 sebesar 43,87, meningkat menajadi 55,19 pada tahun 2009, lalu meningkat menjadi 69,79 pada tahun 2012. Hal ini berbanding lurus pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Tahun 2008 Rasio guru/ murid per kelas rata-rata sebesar 623,44 naik menjadi 838,99 pada tahun 2009, lalu meningkat menjadi 876,89. Berikut adalah tabel Rasio guru/ murid per kelas rata-rata tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.33 Rasio Guru/ Murid per kelas rata-rata Tahun 2008 s.d 2012 No

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

1

SD/MI

43,87

55,19

67,42

70,05

69,79

2

SMP/MTs

623,44

838,99

883,11

876,89

876,89

Sumber : Seruyan Dalam Angka 2008 s.d 2013 (Data Diolah)

b. Pendidikan Menengah b.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikaitkan dengan keadaan putus sekolah. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Seruyan masih dijumpai anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tabel 2.34 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d 2012 APS Penduduk Usia Sekolah

2011

2012

APS SMA/MA

49,47

40,71

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2012 s.d 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APS penduduk SMA/MA menurun dari tahun 2011 tercatat 49,47 menjadi 40,71 di tahun 2012. b.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐50

untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.35 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2011 No 1

Keterangan

2009

2010

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia

1:

1:

sekolah

507

475

2011 1 : 475

2012 1: 475

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

b.3. Rasio Guru Terhadap Murid Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Selama tahun 2008 hingga tahun 2012, terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin banyak. Kondisi rasio guru/murid dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.36 Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2008 s.d 2012 No

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Guru

177

172

220

237

327

2

Jumlah Murid

2.398

2.790

2.495

2.102

3.254

3

Rasio

738,12

616,49

881,76

1127,49

1004,92


b.4. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata untuk SMA/SMK/MA pada tahun 2008 sebesar 738,12, meningkat menjadi 616,49 pada tahun 2009, lalu meningkat tinggi menjadi 1004,92 pada tahun 2012. Berikut adalah tabel Rasio guru/ murid per kelas rata-rata tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan untuk jenjang pendidikan menengah atas.


II‐51

Tabel 2.37 Rasio Guru Terhadap Murid per kelas rata-rata Tahun 2008 s.d 2012 No

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

1.3

SMA/SMK/MA

738,12

616,49

881,76

1127,49

1004,92


b.5. Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Penduduk Kabupaten Seruyan yang berusia >15 tahun melek huruf mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 angka melek huruf Kabupaten Seruyan tercatat sebesar 85,9 % dan meningkat tinggi hingga 98,8% pada tahun 2010, dan naik sedikit pada tahun 2012 yaitu menjadi 98.81%. Berikut adalah gambar angka melek huruf dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.14 Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan, 2009 – 2012 (%) 105 100

98,8

99,1

98,81

95 90 85

85,9

80 75 2009

2010

2011

2012

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

c.

Fasilitas Pendidikan Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang

perlu diperhatikan. Karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang sangat penting diperhatikan adalah kondisi bangunan sekolah secara baik.


II‐52

c.1.

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang

mempunyai peran penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, prasarana pendidikan mempunyai peran

untuk

mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pada Kabupaten Seruyan pada tahun 2009 tercatat 158% bangunan untuk sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik, lalu naik menjadi 160% pada tahun 2010. Selanjutnya terdapat kenaikan 3% sampai tahun 2012 yaitu sebesar 163% bangunan sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik. Berikut adalah gambar perkembangan sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Gambar 2.15 Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik, 2009 – 2012 (%) 164 163

163

162 161 160 159

160

160

159

158 157 2009

2010

2011

2012


c.2.

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang

mempunyai peran penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, prasarana pendidikan mempunyai peran

untuk

mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pada Kabupaten Seruyan pada tahun 2009 tercatat 68% bangunan untuk sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik, lalu naik menjadi 65% pada tahun 2010. Selanjutnya terdapat kenaikan 5% sampai tahun 2012 yaitu sebesar 70% bangunan sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik. Hal ini sama dengan sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik yang sama-sama mningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Berikut adalah gambar perkembangan sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2009 sampai tahun 2012.


II‐53

Gambar 2.16 Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Tahun 2009 – 2012 (%) 72 70

70

68 66 64

65

64

65

62 60 2009

2010

2011

2012


d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Gambar 2.17 Pendidikan Anak Usia Dini, 2009 – 2012 Kabupaten Seruyan (%) 70 60

59,6 50,51

50

52,4

40 30 20

18,31

10 0 2009

2010

2011

2012


Data menunjukkan PAUD di Seruyan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2009 sampai dengan 2012. Kondisi terakhir pada tahun 2012 menunjukkan bahwa PAUD mencapai 59,6%.


II‐54

e. Angka Putus Sekolah e.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan. Angka putus sekolah SD/MI Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami penurunan. Namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,38% dari 0,25% pada tahun 2011. Kondisi ini perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah dan masyarakat, karena ditakutkan akan naik lagi, Karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa indicator ini digunakan untuk melihat sejauh mana pembangunan daerah dibidang pendidikan. Gambar 2.18 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan (%) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0

0,47

0,47 0,38 0,27

2008

2009

2010

0,25

2011

2012

Sumber : LPPD Akhir Masa Jabatan 2008 -2012 Kabupaten Seruyan

e.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sangat baik karena cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008 tercata terdapat 9,62% angka putus sekolah SMP/MTs, namun pada tahun 2012 tercatat sangat baik, karena hanya sebesar 0,55% APS SMP/MTs di tahun 2012, bahkan pada tahun 2011 APS SMP/MTs tercatat 0%, yang berarti pada tahun 2011 semua siswa SMP/MTs tidak ada yang putus sekolah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Seruyan meningkat juga untuk SMP/MTs. Hal ini bisa terlihat pada gambar berikut.


II‐55

Gambar 2.19 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2008 - 2012 (%) 12 10

9,62

8 6 4 2 0,64

0,59

0 2008

2009

2010

0 2011

0,55 2012

Sumber : LPPD AMJ Tahun 2008-2012 Kabupaten Seruyan

e.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka putus sekolah Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 juga sangat baik karena cenderung mengalami trend yang terus menurun.Keadaan ini hamper sama dengan APS SMP/MTs. PAda tahun 2008 APS SMA/SMK/MA tercatat tinggi yaitu sebesar 6,77% namun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2009 tercatat APS SMA/SMK/MA sebesar 1,67%, keadaan trend yang membaik ini mengalami sedikit koreksi dengan naiknya APS SMA/SMK/MA pada tahun 2009 yaitu tercata naik menjadi 2,31%, namun keadaan itu langsung diperbaiki di tahun berikutnya, sehingga pada tahun 2010 terjadi penurunan trend kembali yaitu menjadi 0.98%, dan keadaan menurunya trend APS SMA/SMK/MA dilanjutkan sampai tahun 2012, yang tercatat bahwa pada tahun 2012 besar APS SMA/SMK/MA hanya sebsar 0,56%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Seruyan meningkat juga untuk SMA/SMK/MA. Hal ini bisa terlihat pada gambar berikut.


II‐56

Gambar 2.20 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Tahun 2008 - 2012 (%) 8 7

6,77

6 5 4 3 2,31

2

1,67

1

0,98

0,56

0 2008

2009

2010

2011

2012


f. Angka Kelulusan Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. f.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2008–2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.21 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Tahun 2008 - 2011 (%) 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90

100

97,07 95,74 93,82

2008

2009



2010

2011

II‐57

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan angka kelulusan di jenjang SD/MI, tetapi pada tahun 2009 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 93,82%. Namun pada tahun 2010 kembali naik lagi menjadi 95,74% dan pada tahun 2011 aneka kelulusan SD/MI sudah mencapai angka 100% dengan artian seluruh siswa SD di kabupaten seruyan lulus jenjang pendidikan dasar. f.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.22 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan (%) 100 99,45 99,5 99,06

99,21 99

99 98,5 97,95 98 97,5 97 2008

2009

2010

2011

2012


Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka kelulusan di jenjang SMP/MTs, tetapi pada tahun 2010 terjadi kenaikan menjadi 99,45%. Namun pada tahun 2011 terjadi penurunan 1,5% menjadi 97,95%. Pada tahun 2012 perlahan naik lagi menjadi 99%. f.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Dari data diketahui bahwa terjadi fluktuasi dengan trend naik angka kelulusan di jenjang SMA/SMK/MA.. Pada tahun 2008 tercatat angka kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 62,69%, tahun 2009 naik menjadi 86,7%, dan di tahun 2010 turun kembali menjadi 82,1%. Tahun 2011pun mengalami kenaikam yang melebihi angka 90% yaitu sebesar 96,92% dan pada tahun 2012 turun cukup signifikan menjadi 78,82%. Tetapi melihat dari perkembangan dari tahun 2008 terlihat trend yang positif.


II‐58

Angka kelulusan SMA/SMK/MA di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2008– 2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.23 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan (%) 120 100

96,92 86,7

80 60

82,1

78,82

62,69

40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : LPPD Tahun 2008-2012 Kabupaten Seruyan

f.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.24 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 100 95

94,42

90

91,87

89,84

90,36

85 80

80,35

75 70 2008

2009

2010

2011

2012


Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa terjadi fluktuasi dengan trend naik untuk angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs. Pada tahun 2008 tercatat AM SD/MI ke SMP/MTs sebesar 80,35%, tahun 2009 naik menjadi 89,84%, tahun 2010 naik menjadi


II‐59

91,87%. Tetapi di Tahun 2011mengalami penurunan menjadi 90,36%, dan pada tahun 2012 naik kembali dengan angka tercatat sebesar 94,42%. Trend yang terjadi pada gambar di atas menunjukkan trend yang postif naik pada AM dari SD/MI ke SMP/MTs. f.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.25 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 120 96,92 100 80

86,7

82,1

2009

2010

78,82

62,69

60 40 20 0 2008

2011

2012


Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi dengan trend naik juga untuk angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Pada tahun 2008 tercatat AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 62,69%, tahun 2009 naik menjadi 86,7%, tahun 2010 turun menjadi 82,1%. Di Tahun 2011 naik menjadi 96,92%, tetapi pada tahun 2012 turun menjadi 94,42%. Trend yang terjadi pada gambar di atas menunjukkan trend yang postif naik juga pada AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. f.5. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Data menunjukkan bahwa perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Seruyan menggambarkan trend yang positif. Hal tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2008 tercatat sebesar 25,72%, di tahun 2009 naik menjadi 52,61%, dan pada tahun 2012 naik signifikan menjadi 73,59%. Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada gambar berikut.


II‐60

Gambar 2.26 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV (%) 73,59

80 70 60 50

40,12

2010

2011

32,61

40 30

40,33 25,72

20 10 0 2008

2009

2012

Sumber : LPPD Tahun 2008-2012 Kabupaten Seruyan

2)

Kesehatan

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Pada Kabupaten Seruyan rasio posyandu per satuan balita menunjukkan trend yang positif naik. Pada tahun 2009 tercatat rasio posyandu per satuan balita sebsar 5,1, pda tahun berikutnya yaitu tahun 2010 naik menjadi 7,5 dan terus menunjukkan trend yang positif naik terus sampai ada tahun 2012 yaitu tercatat sebsar 8,3. Tetapi besarnya kenaikan trend ini, belum terlalu besar, sehingga ditakutkan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diseimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, ditakutkan dapat menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Seruyan. Hal ini guna mewujudkan lebih terhadap wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Berikut adalah gambar rasio posyandu per satuan balita dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.


II‐61

Gambar 2.27 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2009-2012 9

7,5

8

7,9

8,3

2011

2012

7 6

5,1

5 4 3 2 1 0 2009

2010

Sumber : Dinas Kesehatan

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Rasio puskesmas, poliklinik dan pustu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Rasio puskesmas persatuan penduduk tahun 2012 adalah 0,08 dan konstan pada angka rasio sebesar 0,08 sampai tahun 2012. Untuk poliklinik belum terdapat poliklinik di Kabupaten Seruyan, sehingga rasio untuk poliklinik persatuan penduduk belum dapat dihitung. Untuk Rasio Puskesmas pembantu di Kabupaten Seruyan menunjukkan trend yang cenderung menurun, pada tahun 2004 tercatat 0,04 dan pada tahun 2012 tercatat 0,03 untuk rasio puskesmas pembantu di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah Tabel jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten seruyan dari tahun 2008 s.d 2012. Tabel 2.38 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2008 s.d 2012 No. Uraian 1. Jumlah Puskesmas 2.

Jumlah Poliklinik

3.

Jumlah Pustu

4.

Jumlah Penduduk

5.

Rasio

Puskesmas

Persatuan

Penduduk


2008 11

2009 11

2010 11

2011 11

2012 12

0

0

0

0

0

56

56

56

33

49

134.225 137.012 139.931 142.275

146.914

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

II‐62

No. 6. Rasio

Uraian Poliklinik Persatuan

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0,04

0,04

0,04

0,02

0,03

Penduduk 7.

Rasio

Pustu

Persatuan

Penduduk Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009 s.d 2013 (data diolah)

c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2008 sampai dengan 2012 terhitung konstan di anagka 0,01, hal ini terjadi karena jumlah rumah tidak bertambah dan jumlah pertumubuhan penduduk cenderung sangat sedikit, sehingga rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk statis di angka 0,01. Berikut adalah tabel jumlah dan rasio rumah sakit penduduk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seruyan. Tabel 2.39 Jumlah Dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2008 s.d 2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

Jumlah Rumah Sakit

2

2

4.

Jumlah Penduduk

134.225

137.012 139.931 142.275

146.914

5.

Rasio

0,01

0,01

Sakit 0,01

0,01

2

2012

1.

Rumah

2

2011

0,01

2

Persatuan Penduduk Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2013 (data diolah)

d. Rasio Dokter Persatuan Penduduk Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Tabel berikut adalah perkembangan rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.


II‐63

Tabel 2.40 Jumlah Dokter Tahun 2008 s.d 2012 No.

Uraian

1.

Jumlah Dokter

4.

Jumlah Penduduk

5.

Rasio

2008

2009 8

2011

2012

29

30

34

134.225 137.012 139.931

142.275

146.914

0,21

0,23

0,01

25

2010

0,18

0,21

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009 - 2013 (data diolah)

Dari tabel di atas terliihat bahwa jumlah dokter terus meningkat di Kabupaten Seruyan sehingga rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Seruyan terus meningkat. Pada tahun 2008 rasionya tercatat 0,01, tahun 2010 naik menjadi 0,21 dengan jumlah dokter 29, dan pada tahun 2012 rasio dokter per satuan penduduk meningkat lagi menjadi 0,23 dengan jumlah dokter 34. e. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Seruyan mengalami penurunan, pada tahun 2011 rasio jumlah tenaga medis sebesar 0,11 dan pada tahun 2012 menurun menjadi 0,10. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada penduduk. Berikut adalah tabel jumlah tenaga medis tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Seruyan. Tabel 2.41 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011 s.d 2012 No.

Uraian

1.

Jumlah Tenaga Medis

4.

Jumlah Penduduk

5.

Rasio

2011

2012

15

15

142.275

146.914

0,11

0,10

Sumber : Seruyan Dalam Angka 2012-2013 (data diolah)

f. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2008 sampai tahun 2012 menunjukkan trend penurunan, dari 100% pada tahun 2008 menurun menjadi 76% pada tahun 2010, dan selanjutnya turun sangat signifikan menjadi 11,1% pada tahun 2011. Untuk tahun 2012 naik kembali menjadi 78,9%. Komplikasi kebidanan yang tidak ditangani akan menyebabkan resiko kematian ibu yang akan berdampak pada anga kematian ibu. Tabel berikut menunjukkan jumlah ibu hamil resiko tinggi yang ditangani.


II‐64

Gambar 2.28 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2008 - 2012 (%) 120 100

100

100

80

78,9

76

60 40 20 11,1 0 2008

2009

2010

2011

2012


g. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 2009 – 2013 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang berfluktuatif. Pada tahun 2008 mencapai 84%, namun pada tahun 2009 turun menjadi 71%, kemudian naik signifikan menjadi 92%, namun turun signifkan sampai menjadi 57,5% pada tahun 2011 dan naik kembali menjadi 79%. Jika dilihat dari tahun 2008 sampai tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 5%, yang dari 84% di tahun 2008 menjadi 79% di tahun 2012. Berikut tabel cakuoan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.


II‐65

Gambar 2.29 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2008 - 2012 (%) 100 80

92

84

79

71 60

57,5

40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012


h. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) UCI (Universal Child immunization) adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0.11 bulan), ibu hamil, WUS, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasr lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 Dosis Polia, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis IT. Data menunjukkan fluktuatif dari tahun 2008 sampai tahun 2012 yang pada tahun 2008 tercatat 47%, naik menjadi 60% pada tahun 2009, naik kembali menjadi 89% di tahun 2010, kemudian turun menjadi 71% di tahun 2011 dan 53% di tahun 2012. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.30 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2008-2012 (%) 100 89

80

71

60 40

79

60 47

20 0 2008

2009

2010

2011

2012



II‐66

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan blita gizi buruk mendapat perawatan mencapai angka 100%, hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis di sarana pelayanan kesehatan. Upaya Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizi dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk. Gambar 2.31 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2008 - 2012 (%) 120 100 80 60 40 20 0

100

100

100

100

100

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber : LPPD Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 2008-2012.

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA. Panyakit TBC termasuk menjadi perhatian global dan dituangkan dalam komitmen bersama melalui Millenium Development Goals (MDGs). Angka penemuan dan penanganan TBC di Kabupaten Seruyan masih sangat kecil. Pada tahun 2008 tercatat 17%, naik menjadi 29% pada tahun 2009, turun kembali menjadi 13%, kemudian naik sedikit pada tahun 2011 yaitu sebesar 18,89%, dan turun kembali sangat sedikit yaitu 17,4% pada tahun 2012. Kunci utama dalam penyembuhan dan pengendalian penyakit TBC adalah penemuan penderita mengingat TBC yang tidak ditangani akan menimbulkan kematian dan merupakan prekusor penyakit fatal lain seperti HIV AIDS, obstruksi paru dan lain sebagainya. Gambar 2.32 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2008 - 2012 (%) 35 30 25 20 15 10 5 0

29 18,69

17

17,4

13

2008

2009

2010



2011

2012

II‐67

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD. Cakupan penemuan dan penanganan mendapat perawatan mencapai angka 100%, hal ini berarti bahwa semua penderita penyakit DBD sudah mendapatkan perawatan medis di sarana pelayanan kesehatan. Tabel berikut menunjukkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD yang mendapatkan perawatan pelayanan kesehatan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2008 - 2012 (%) 120

100

100

100

100

100

2008

2009

2010

2011

2012

100 80 60 40 20 0


l. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Seruyan menunjukkan trend yang positif naik. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut yang pada tahun 2008 tercatat 0,39%, tahun 2009 naik signifikan menjadi 36%, turunmenjadi 31% pada tahun 2011 dan konstan sampai tahun 2011 yang tercatat 31%, selanjutnya naik sangat signifikan menjadi 100% di tahun 2012. Berikut adalah tabel cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seruyan. Gambar 2.34 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2008 - 2012 (%) 120 100

100

80 60 40

36

20 0

0,39 2008

2009

31

2010



31

2011

2012

II‐68

m. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 tercatat sangat baik yaitu 100%, tahun 2009 menurun menjadi 60%, selanjutnya naik sangat tinggi sampai melebihi 100% yaitu tercatat sebesar 110, 63%, namun pada tahun 2011 turun kembali menjadai 70,9%, selanjutnya naik kembali menjadi 85% di tahun 2012. Malihat pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa dari tahun 2008 sampai ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 15% menjadi sebesar 85%. Berikut adalah gambar cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Seuyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.35 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2008 – 2012 Kabupaten Seruyan (%) 120 110,63 100

100 85

80 70,9 60

60

40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012


n. Cakupan Puskesmas Cakupan puskesmas diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat. Cakupan puskesmas adalah kecamatan, tergantung jumlah penduduknya. Cakupan puskesmas dihitung dengan cara menjumlahakan puskesmas yang terdapat di setiap kecamatan dibagi dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Seruyan setiap tahunnya. Pada tahun 2008 cakupan puskesmas Kabupaten Seruyan sebesar 200%, dan pada tahun 2009 naik menjadi 220%, tetapi pada tahun 2010 turun menjadi 110% dan pada tahun 2012 naik kembali walaupun hanya sedikit kenaikannya yang menjadi 120%. keadaan


II‐69

tersebut menggambarkan bahwa rata-rata setiap kecamatan pada Kabupaten Seruyan memiliki lebih dari 1 puskesmas. Berikut adalah gambar cakupan puskesmas di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.42 Cakupan Puskesmas Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan (%) No. 1.

Uraian

2008

Cakupan Puskesmas

200

2009 220

2010 110

2011 110

2012 120

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 (data diolah)

o. Cakupan Puskesmas Pembantu Cakupan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan dimasyarakat. Pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya. Cakupan puskesmas pembantu dihitung dengan cara menjumlahkan puskesmas pembantu yang terdapat di setiap kecamatan dibagi dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Seruyan setiap tahunnya. Cakupan puskesmas pembantu Kabupaten Seruyan pada tahun 2008 sebesar 1160%, lalu pada tahun 2009 turun menjadi 1120%, lalu sampai dengantahun 2012 cakupan puskesmas pembantu pada Kabupaten Seruyan turun menjadi 490%. Walaupun keadaan tersebut imenggambarkan penurunan trend, tetapi hal ini masih menggambarkan bahwa rata-rata setiap kecamatan pada Kabupaten Seruyan memiliki lebih dari 4 puskesmas pembantu. Berikut adalah gambar cakupan puskesmas di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.43 Cakupan Puskesmas Pembantu Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan (%) No. 1.

Uraian Cakupan Puskesmas Pembantu

2008 1160

2009 1120

2010 560

2011 530

2012 490

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009 – 2013

3) Pekerjaan Umum a. Proporsi Panjang jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Seruyan RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐70

dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terlihat dan tercatat dengan trend positif naik. Hal ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2008 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik hanya terdapat 0,05, tetapi pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang besar menajadi 0,26, kemudian naik kembali menjadi 0,36 dan pada tahun 2012 tercatat menjadi 0,40. Dengan kenaikan proporsi jalan dalam kondisi baik, menandakan bahwa dalam hal akses jalan di kabupaten Seruyan sudah menjadi penunjang besar dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Seruyan, sehingga akses jelan terus ditingkatkan dalam keadaaan baik. Tabel 2.44 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Panjang Jalan Kondisi Baik

20,292

201,34

279,58

260,55

310,55

2.

Panjang Jalan Seluruhnya

409,482

781,97

781,97

781,97

781,97

3.

Proporsi

0,05

0,26

0,36

0,33

0,40

Panjang

Jaringan

Jalan Dalam Kondisi Baik Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 (Data Diolah)

b. Rasio Jaringan Irigasi Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Perhitungan rasio jaringan irigasi dilakukan dengan cara menghitung panjang saluran irigasi dibagi dengan luas lahan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi pada Kabupaten Seruyan tahun 2008 sebesar 26,04, kemudian naik digifikan mencapai angka 55,38, tetapi hal ini tidak berlanjut sampai tahun 2010, tahun 2010 tercatat rasio jaringan irigasi turun menjadi 12.01, kemudian pada tahun 2011 terjadi trend yang membaik yaitu trend positif naik menadi 18,85 dan berlajut naik hingga tahun 2012 mencapai angka 41,75. Berikut adalah gambar rasio jaringan irigasi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐71

Gambar 2.36 Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2008 s.d 2012 60

55,38

50

41,75

40 30 20

26,04 18,85 12,01

10 0 2008

2009

2010

2011

2012


c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Perhitungan rasio tempat ibadah per satuan penduduk tidak dihitung berdasarkan agamanya, akan tetapi dihitung berdasarkan jumlah seluruh tempat ibadah yang ada. Perhitungan ini masih sangat umum untuk memperhitungkah rasio tempat ibadah per satuan penduduk, akan lebih detail apabila perhitungan dilakukan jumlah agamanya yang menganut dan tempat ibadahnya. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh tempat ibadah yang ada di Kabupaten Seruyan, dibagi dengan jumlah penduduk yang terdapat pada Kabupaten Seruyan dikali dengan 1000. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kabupaten Seruyan pada tahun 2008 sebesar 1,41, lalu naik menjadi 1,55 pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 1,71. Hal ini menggambarkan bahwa rasio tempat ibadah per satuan penduduk menunjukkan trend yang positif naik. Berikut adalah rasio ibadah per satuan penduduk tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.45 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Seruyan No.

Uraian

1.

Tempat Ibadah

2.

Jumlah Penduduk

3.

Rasio Tempat Ibadah

2008

2009

189

134.225 137.012 138.931 142.275

146.914

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 (Data Diolah)


2012 251

1,55

212

2011 215

1,41

212

2010

1,52

1,51

1,71

II‐72

d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Rumah tangga ber-sanitasi merupakan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi/jamban sendiri disetiap rumah atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama serta memiliki tangki septik sendiri. Cara perhitungan persentase rumah tinggal bersanitasi dilakukan dengan cara menjumlahkan rumah tinggal berakses sanitasi dibagi dengan jumlah rumah tinggal dikali dengan 100. Pada tahun 2008 persentase rumah tinggal bersanitasi tercatat sebesar 80% tetpai hal yang membanggakan di tahun 2008 tidak berlanjut di tahun berikutnya. Pada tahun 2009 turun menjadi 27,35%, dan hal tersebut turun signifikan menjadi 0% dan hal ini berlanjut sampai 2012 yaitu sebesar 0%. Berikut adalah persentase rumah tinggal bersanitasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.37 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Seruyan (%) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

80

27,35

2008

2009

0 2010

0 2011

0 2012


e. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Perhitungan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung


II‐73

dengancara menjumlahkan daya tapung tempat pemakaman umum dibai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Seruyan dikali dengan 1000. Tahun 2009 rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk tercatat sebesar 0,001 dan keadaan ini konstan sampai tahun 2012 yaitu tetap sebesar 0,001. Berikut adalah gambar rasio tempa pemakaman umum per satuan penduduk dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.38 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2009 s.d 2012 0,0012

0,001

0,001

0,001

0,001

2009

2010

2011

2012

0,001 0,0008 0,0006 0,0004 0,0002 0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum.

f. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Cara menghitung rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk yaitu dengan cara menjumlahkan daya tampung tempat pemakaman umum dibagi dengan jumlah peduduk di Kabupaten Seuyan dikasi dengan 1000 pada setiap tahunnya. Tahun 2008 rasio TPS di Kabupaten Seruyan tercatat sebesar 63,4. Besarnya angka ini sayangnya tidak berlajut sampai tahun berikutnya, karena tahun 2009 turun menjadi 49,37, lalu tahun 2010 turun sangat signifikan menjadi 0,32. Namun keadaan ini sudah mulai membaik di tahun 2011 yang naik menjadi 8,04, tetapi di tahun 2012 turun kembali menjadi 3,91. Berdasarkan hal tersebut, maka rasio TPS harus menjadi salah satu perhatian agar kebersihan lingkungan di Kabupaten Seruyan tetap terjaga. Berikut adalah gambar fluktuasi rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk M2/orang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.


II‐74

Gambar 2.39 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk M2/Orang 70 63,4

60 50

49,37

40 30 20 10

8,04 0,32 2010

0 2008

2009

2011

3,91 2012


g. Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio tersebut disajikan pada gambar di bawah ini. Rasio rumah layak huni pada Kabupaten Seruyan tahun 2008 tercatat sebesar 48,45, kemudian naik pada tahun 2009 menjadi 79,9. Tapi hal ini turun sangat signifikan menjadi 0 pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Berikut adalah gambar rasio rumah layak huni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.40 Rasio Rumah Layak Huni 90 80

79,99

70 60 50

48,45

40 30 20 10 0 2008

2009

0 2010

0 2011

0 2012



II‐75

h. Rasio Permukiman Layak Huni Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman. Pada tahun 2009 besarnya rasio permukiman layak huni Kabupaten Seruyan sebesar 1, lalu pada tahun 2010 turun menjadi 0,98. Trend penurunan ini berlanjut sampai tahun 2012 yang turun kembali menjadi 0,73. Dengan hal tersebut, tergambarkan bahwa pemukiman layak huni setiap tahunnya mengalami penurunan di Kabupaten Seruyan. Dengan hal in maka dibutuhkan suatu tindakan agar pemukiman layak huni di Kabupaten Seruyan menjadi meningkat. Berikut adalah gambar rasio permukiman layak huni Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.41 Rasio Permukiman Layak Huni 1,2 1

1

0,98

0,92

0,8

0,73

0,6 0,4 0,2 0 2009

2010

2011

2012

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

i. Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Indikator ini menggambarkan keseluruhan panjang jalan di suatu wilayah yang dapat dilalui oleh roda 4. Panjang jalan yang dilalui roda 4 dengan cara menjumlahkan panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 (empat) dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Seruyan pada setiap tahunnya. Panjang jalan yang dilalui roda 4 pada Kabupaten Seruyan pada tahun 2009 yaitu 781,97 km. pada tahun 2010 panjang jalan yang dilalui roda 4 tidak ada penambahan dan pengurangan, sehingga inidkator ini konstan setiap tahunnya sampai tahun 2012. Berikut adalah panjang jalan yang dilalui roda 4 di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.


II‐76

Gambar 2.42 Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) 1000 800

781,97

781,97

781,97

781,97

600 400 200 0 2009

2010

2011

2012


j. Jalan Penghubung Dari Ibukota Kecamatan Ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) Indikator ini menunjukkan panjang jalan di suatu kawasan pemukiman yang belum dilalui kendaraan roda 4. Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan kawasa pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4 dibagi dengan jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk dikali dengan 100%. Pada tahun 2009 jalan penghubung dari ibukota ke kawasan pemukiman penduduk di Kabupaten Seruyan sebesar 59,28%, naik menjadi 154,38% pada tahun 2010, kemudian naik kembali pada tahun 2012 menjadi 159,28%. Berikut adalah gambar jalan penghubung dari ibukota ke kawasan pemukiman penduduk pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.43 Jalan Pengubung Dari Ibukota Kecamatan Ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4) (%) 180 160

154,38

155,38

159,28

140 120 100 80 60

59,28

40 20 0 2009

2010



2011

2012

II‐77

k. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Indikator panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Inidkator ini dihitung dengan menghitung panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di Kabupaten Seruyan dikali denga 100%. Tahun 2009 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 4,93%, lalu naik pada tahun menjadi 18,84%. Trend kenaikan indicator ini berlanjut sampai tahun 2012 menjadi sebesar 29,15%.Berikut adalah tabel panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.46 Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Tahun 2008 - 2012 (%) No. 1.

Uraian Panjang

Jalan

2008 Kabupaten 20,202

2009

2010

2011

2012

85,43

101,17

132,14

132,14

453,38

453,38

453,38

453,38

18,84

22,31

29,15

29,15

Dalam Kondisi Baik 2.

Panjang

Seluruh

Kabupaten

Di

Jalan 409,48 Kabupaten

Seruyan 3.

Panjang

Jalan

Kabupaten 4,93

Dalam Kondisi Baik Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2009 – 2013 (Data Diolah)

l. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5m) Indikator ini menggambarkan panjang jalan di suatu wilayah yang dilengkapi dengan trotoar dan drainase/saluran pembuangan air. Indikator ini dihitung dengan menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikali dengan 100%. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran air sebesar 0,5%, lalu naik menjadi 0,7% pada tahun 2010. Trend positif ini berlanjut sampai tahun 2012 yaitu menjadi sebesar 1,1%. Berikut adalah gambar panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.


II‐78

Gambar 2.44 Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5m) (%) 1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4 0,2 0

2009

2010

2011

2012


m. Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Indikator ini menggambarkan panjang sempadan jalan yang digunakan oleh pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar. Indikator ini dihitung denga menghitung panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar dibagi dengan penjang seluruh jalan sempadan kabupaten dikali 100%. Tahun 2009, sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar sebesar 0,02%. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 indikator ini tidak mengalami kenaikan dan penurunan, tetap konstan dengan angka sebesar 0,02%. Berikut adalah tabel sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.47 Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Tahun 2009 - 2012 (%) No. 1.

Uraian

2009

2010

2011

2012

Panjang sempadan jalan yang dipakai

0,1

0,1

0,1

0,1

453,38

453,38

453,38

453,38

0,02

0,02

0,02

0,02

pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2.

Panjang

Seluruh

Sempadan

Jalan

Kabupaten 3.

Sempadan

jalan

yang

dipakai

pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sumber : Dinas Pekerjaan Umum (Data Diolah)


II‐79

n.

Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar Indikator ini menggambarkan panjang sempadan sungai yang digunakan oleh

bangunan liar. Indikator ini dihitung dengan menghitung panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi dengan panjang seluruh sempadan sungai kabupaten Seruyan dikali dengan 100%. Pada tahun 2009 sempadan sungai yang dipaki bangunan liar sebasar 1%. Keadaan ini terjadi juga sampai dengan tahun 2010 dengan besar 1%. Pada tahu 2012 besar nilai indikator ini tetap konstan pada 1%. Dengan hal ini artinya bahwa belum ada penambahan panjang sempadan sungai yang digunakan oleh bangunan liar. Indikator ini dihitung dengan menghitung panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar maupun dengan panjang seluruh sempadan sungai kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2012. Berikut adalah tabel sempadan sungai yang dipakai bangunan liar. Tabel 2.48 Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar Tahun 2009 - 2012 (%) No. 1.

Uraian

2009

2010

2011

2012

Panjang sempadan jalan yang dipakai

3,5

3,5

3,5

3,5

pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2.

Panjang

Seluruh

Sempadan

Sungai

350

350

350

350

yang

dipakai

1

1

1

1

Kabupaten 3.

Sempadan

jalan

pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sumber : Dinas Pekerjaan Umum (Data Diolah)

o.

Drainase Dalam Kondisi Baik Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan

salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Perhitungan drainase dalam kondisi baik dihitung dengan meiihat panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi degan panjang seluruh seluruh drainase di daerah Kabupaten Seruyan dikali dengan 100%.


II‐80

Pada tahun 2009 besar drainase dalam kondisi baik sebesar 1,8km, kemudian naik menjadi 2km. Trend positif ini berjalan terus sampai dengan tahun 2011 dan tahun 2012, sehingga pada tahun 2012 besar drainase dalam kondisi baik ini sebesar 3,2%. Gambar 2.45 Drainase Dalam Kondisi Baik (km) 4 3,2

3 2,5 2

2

1,8

1 0 2009

2010

2011

2012


p.

Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkungan Kewenangan Kota Indikator ini menggambarkan persentase kegiatan pembangunan turap di lokasi jalan

penghubung dan aliran sungai rawan longsor pada seluruh lokasi yang rawan longsor.Indikator ini dihitung dengan cara menghitung jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikali dengan 100%. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkungan kewenangan kota, baru dibangun pada tahun 2012. Sehingga pada tahu 2012 tercata indikator ini sebesar 0,2km. Berikut adalah tabel pembangunan turap di wilayah jalan oenghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkungan kewenangan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.49 Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkungan Kewenangan Kota Tahun 2009 – 2012 (km) No. 1.

Uraian

2009

2010

2011

2012

Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan

0

0

0

0,2

Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkungan Kewenangan Kota Sumber : Dinas Pekerjaan Umum


II‐81

q.

Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah saluran, bangunan dan bangunan

pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi dalam kondisi baik di suatu wilayah. Ini=dikator ini dihitung dengan cara menhitung luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas irigasi kabupaten dikali dengan 100%. Luas irigasi Kabupaten Seruyan dalam keadaan baik pada Kabupaten Seruyan tahun 2008 sebesar 26,04, kemudian naik sigifikan mencapai angka 55,38, tetapi hal ini tidak berlanjut sampai tahun 2010, tahun 2010 tercatat Luas irigasi Kabupaten Seruyan dalam keadaan baik turun menjadi 12.01, kemudian pada tahun 2011 terjadi trend yang membaik yaitu trend positif naik menadi 18,85 dan berlajut naik hingga tahun 2012 mencapai angka 41,75. Berikut adalah gambar Luas irigasi Kabupaten Seruyan dalam keadaan baik tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.46 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Keadaan Baik (%) 60

55,38 41,75

40 26,04

20

18,85 12,01

0 2008

2009

2010

2011

2012


4) Perumahan a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi denga jumlah seluruh rumh tangga dikali denga 100%. Rasio rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Seruyan pada tahun 2008 tercatat sebesar 25,43%. Tahun 2009 turun menjadi 22%. Trend ini terus menurun setiap tahunnya, trend ini berlanjut sampau tahun 2010 yang kembali turun sampai 8,22%. Tahun 2011 indikator ini sangat turun signifikan dari tahun 2008, pada tahun 2011 indikator ini tercatat sebesar 0%. Tetapi pada tahun 2012 mulai naik kembali dengan tercatat sebesar


II‐82

12,5%. Berikut adalah gambar rumah tangga pengguna air bersih dari tahun 2008 sampai denga tahun 2012. Gambar 2.47 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) 30 25,43

22

20

12,5

10

8,22

0 2008

2009

2010

0 2011

2012


b. Rumah Tangga Bersanitasi Rumah Tangga Ber-Sanitasi adalah persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi/jamban sendiri disetiap rumah atau dengan kata lain tidak menggunakan jamban bersama serta memiliki tangki septik sendiri. Cara perhitungan persentase rumah tangga bersanitasi dilakukan dengan cara menjumlahkan rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali dengan 100%. Pada tahun 2008 persentase rumah tangga bersanitasi tercatat sebesar 80% tetpai hal yang membanggakan di tahun 2008 tidak berlanjut di tahun berikutnya. Pada tahun 2009 turun menjadi 27,35%, dan hal tersebut turun signifikan menjadi 0% dan hal ini berlanjut sampai 2012 yaitu sebesar 0%. Berikut adalah persentase rumah tangga bersanitasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.48 Rumah Tangga Bersanitasi (%) 100 80 50 27,35 0 2008

2009

0 2010

0 2011

0 2012



II‐83

c. Lingkungan Pemukiman Kumuh Lingkungan kumuh merupakan kondisi lingkungan pemukiman yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi dan budaya serta lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Indikator ini dihitung dengan menghitung luas lingkungan permukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah dikali dengan 100%. Tahun 2009 lingkungan pemukimankumuh di Kabupaten Seruyan tercatat sebsar 15%. Tahun 2009 tercatat turun sebesar 12,5%, kemudia tahun 2010 turun sangat signifikan menjadi 0%, dan hal ini terjadi sampai dengan tahun 2012 yaitu sebsar 0%. Hal ini sangat membanggakan karena dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus menunjukkan trend yang turun. Sehingga pada Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2012 tidak terdapat liingkungan pemukiman kumuh. Berikut adalah gambar lingkungan pemukiman kumuh pada Kabupaten Seruyan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.49 Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) 16

15

14

12,5

12 10 8 6 4 2 0 2008

2009

0 2010

0 2011

0 2012


5) Penataan Ruang a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yangditetapkan dengan kriteria:  Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;  berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan  didominasi komunitas tumbuhan.


II‐84

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Indikator ini dihitung dengab meghitung luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Tahun 2008 inidkator ini tercata sebsar 90, lalu turun signifikan menjadi 17,45%, berikutnya turun kembali menjadi 0% sampai denga tahu 2012 yaitu tetap sebsar 0%. Berikut adalah gambar rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB. Gambar 2.50 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 100 90 80 60 40 20

17,45

0 2008

2009

0 2010

0 2011

0 2012


b. Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan bangunan yang memiliki IMB dibagi dengan jumlah bangunan. Tahun 2009 inidkator ini tercata sebsar 3%, lalu naik menjadi 4%, dan trend positif inin terus terjadi sampai dengan tahun 2012 yaitu sebesar 6%. Dengan hal ini artinya bahwa setiap tahunnya, semakin banyak angunan yanv sudah memiliki IMB di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah gambar rasio bangunan yang memiliki IMB per satuan bangunan.


II‐85

Gambar 2.51 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan (%) 8 6 4

4

3

2

6

5

0 2009

2010

2011

2012


6) Perencanaan Pembangunan a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Dokumen perencanaan RPJPD setiap tahunnya sangat dibituhkan, karena hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya dugunakan untuk menyusun dokumen RPJPD periode berikutnya. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kabupaten Seruyan selalu memiliki dokumen perencana RPJPD yang terlah ditetapkan dengan PERDA.Berkut adala tabel tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabuapten Seruyan. Tabel 2.50 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Tahun 2008 - 2012 No. 1.

Uraian Tersedianya

dokumen

2008

2009

2010

2011

2012

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

perencanaan RPJPD yang telah ditetapkam dengan PERDA Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20082012.

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Dokumen perencanaan RPJMD setiap tahunnya sangat dibituhkan, karena hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya dugunakan untuk menyusun dokumen RPJMD periode berikutnya. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kabupaten Seruyan selalu memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang terlah ditetapkan dengan PERDA.Berkut adala tabel


II‐86

tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabuapten Seruyan. Tabel 2.51 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Tahun 2008 - 2012 No. 1.

Uraian Tersedianya

dokumen

2008

2009

2010

2011

2012

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

perencanaan RPJMD yang telah ditetapkam dengan PERDA Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20082012.

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA Dokumen perencanaan RKPD setiap tahunnya sangat dibituhkan, karena hasil evaluasi kinerja RKPD periode sebelumnya dugunakan untuk menyusun dokumen RKPD periode berikutnya. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, kabupaten Seruyan selalu memiliki dokumen perencanaan RKPD yang terlah ditetapkan dengan PERDA.Berkut adala tabel tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabuapten Seruyan. Tabel 2.52 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Tahun 2008 - 2012 No. 1.

Uraian Tersedianya

dokumen

2008

2009

2010

2011

2012

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

perencanaan RKPD yang telah ditetapkam dengan PERDA Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20082012.

d. Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dihitung dengan menjumlahkan program RKPD tahu berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkaan dikali dengan 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 100%, lalu naik menjadi 134,2% pada tahun 2009, lalu naik signifikan menjadi 212,72% pada tahun 2010, tetapi pada tahun 2011


II‐87

turun menjadi 182% dan pada tahun 2012 turun kembali menjadi 166,36%. Berikut adalah gambar penjabaran program RPJMD kedalam RKPD pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seruyan. Gambar 2.52 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Pada Tahun 2008 - 2012 (%) 250 217,72

200

182

150

166,36

134,2

100

100

50 0 2008

2009

2010

2011

2012


7) Perhubungan a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum seperti bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara yang masuk dan keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Data arus penumpang angkutan umum (pesawat udara) yang masuk/keluar selama satu tahun periode 2009 sampai dengan 2012 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009 tercatat sebesar 684 orang, naik menjadi 827 orang pada tahun 2010, lalu naik kembali menjadi 985 orang pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 naik siginifikan menjadi 3.163 orang. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak orang di Kabupaten Seruyan yang menggunakan pesawat terbang untuk aktifitas. Berikut adalah gambar jumlah arus penumpang angkutan umum (pesawat terbang) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐88

Gambar 2.53 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Pesawat Udara) Yang Masuk/Keluar Daerah Tahun 2009 – 2012 (orang) 3500 3163

3000 2500 2000 1500 1000 500

985

827

684

0 2009

2010

2011

2012

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

b. Jumlah Ijin Trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas: a. jaringan trayek lintas batas negara; b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi; c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi; d. jaringan trayek perkotaan; dan e. jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan ijin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 datanya masih tercatat 0. Namun pada Tahun 2012 jumlah ijin trayek yang diterbitkan sebanyak 4. Tabel 2.53 Jumlah Ijin Trayek Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian

2009

2010

2011

2012

Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan

0

0

0

4

Bidang TLSP Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


II‐89

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi: 

uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumahrumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.



uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan uji KIR agkutan umum di setiap kabupaten

pada setiap tahunnya. Pencatatan jumlah uji KIR dimulai tahun 2010 yaitu tercatat 914 unit, lalu naik menjadi 1.126 unit pada tahun 2011, kemudian tahun 2012naik menjadi 1.303 unit. Berikut adalah tabel jumlah KIR angkutan umum tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 Kabupaten Seruyan. Tabel 2.54 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

2009

2010

2011

2012

-

914 Unit

1.126

1.303

Unit

Unit


d. Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bis Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan pelabuhan laut, udara dan terminal bis di Kabupaten Seruyan. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tercatat indikator ini konstan pada 1unit. Berikut adalah tabel jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐90

Tabel 2.55 Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bis Tahun 2009-2012 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

1.

Jumlah Pelabuhan Laut

1 unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2.

Jumlah Pelabuhan Dermaga

35 unit

39 Unit

45 Unit

50 Unit

3.

Jumlah Pelabuhan Udara / Bandara

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

4.

Jumlah Terminal Bis

1 unit

2 Unit

3 Unit

3 Unit

5.

Jumlah Pelabuhan Udara/Terminal Bis

37 unit

43 Unit

50 Unit

55 Unit

Laut/dermaga/


e. Angkutan Darat Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa persen angkutan darat yang ada di Kabupaten Seruyan untuk melayani jasa transportasi untuk penumpang angkutan darat. Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat dikali dengan 100%. Tahun 2010 indikator ini tercatat sebesar 0,14% dan kondisi ini masih tetap bertahan sampai tahun 2011. Sedangkan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 0,15%. Ini menunjukkan terjadi sedikit peningkatan pelayanan angkutan darat di Seruyan. Namun demikian, pelayanan angkuta darat masih perlu mendapat perhatian di tahun-tahun mendatang. Gambar 2.54 Angkutan Darat (%) Tahun 2010-2012 0,15%

0,15%

0,15% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14% 0,14% 0,14% 2010

2011

2012



II‐91

f. Kepemilikan KIR Angkutan Umum Uji KIR angkutan umum sangat penting untuk kelamatan berkendara di jalan umum, sehingga kepemilikan KIR angkutan umum sangat penting untuk keselamatan berkendara di jalan umum. Indikator ini mulai dilakukan pencatatan pada tahun 2010. Pada tahun 2010 tercatat kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 92 unit, kemudian naik menjadi 102 unit dan naik kembali menjadi 117 unit pada tahun 2012. Berikut adalah tabel kepemilikan KIR angkutan umum dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.56 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian

2009

2010

2011

2012

-

92 Unit

102 Unit

117 Unit

Kepemilikan KIR Angkutan Umum


g. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Indikator ini berfungsi untuk melihat berapa lama setiap angkutan umum dalam melakukan uji KIR. Indikator ini dihitung berdasarkan jangka waktu proses pengujian angkutan umum. Lama pengujian KIR dari tahun 2009 sampai tahun 2012 yaitu konstan dengan memakan waktu 1 jam. Berikut adalah tabel lama pengujian KIR dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.57 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

2009

2010

2011

2012

1 Jam

1 Jam

1 Jam

1 Jam


h. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa biaya yang harus dikeluakan oleh para pemilik kendaraan angkutan umum dalam setiap melakukan uji KIR. Indikator ini dihitung dengan berapa besar biaya pengujian kelayakan angkutan umum setiap tahun. Indikator ini dimulai pencatatan pada tahun 2010. Tahun 2010 tercatat biaya uji KIR sebsar Rp. 110.000, dan hal ini konstan sampai tahun 2012 yaitu sebesar Rp.110.000.


II‐92

Tabel 2.58 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian

2009

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

-

2010

2011

2012

Rp

Rp

Rp

110.000

110.000

110.000


i. Pemasangan Rambu-Rambu Rambu-rambu sangat dibutuhkan keselamatan tansportasi, karena rambu-rambu berfungsi untuk memberi tahu apa saja yang terdapat dalam setiap perjalanan darat, air maupun udara bagi pengendara. Indikator ini baru mulai dilakukan pencatatan pada tahun 2010. Tahun 2010 tercatat pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Seruyan sebanyak 51,85%, tahun 2011 meningkat menjadi 83,05%, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 79,73%. Berikut disajikan tabel pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Seruyan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.59 Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2010 - 2012 No.

Uraian

1.

Jumlah Pemasangan Rambu

2.

Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia Pemasangan rambu-rambu

3.

2010

2011

2012

56

49

59

108

59

74

51,85%

83,05%

79,73%


8) Lingkungan Hidup a. Persentase Penanganan Sampah Penanganan sampah merupakan hal sangat penting guna menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Indkator dihitung dengan menghitung volume sampah yang ditangani dibagi dengan volume produksi sampah ddikali engan 100. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 85,4%, tahun 2009 turun sangat signifikan menjadi 24,57%, lalutahun 2010 turun kembali menjadi 12,04%, kemudian sampai dengan tahun 2012 trend terus negatif turun hingga sebesar 6%. Berikut adalah gambar persentase pananganan sampah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seruyan.


II‐93

Gambar 2.55 Persentase Penanganan Sampah (%) 90

85,4

80 70 60 50 40 30 24,57

20

13,04

10

9,47

6

0 2008

2009

2010

2011

2012


b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Cara menghitung indikator ini adalah penduduk berakses air minum dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Seruyan dikali 100%. Tahun 2008, persentase penduduk berakses air minum sebsar 0,65, pada tahun 2009 angkanya masih sama yaitu 0,65. Selanjutnya tahun 2009 menunjukkan trend yang positif yaitu dengan adanya jkenaikan menjadi 1,23%, tetapi pada tahun 2012 turun sedikit menjadi 1,21%. Dengan melihat angka tersebut, masih sangat sedikit penduduk di Kabupaten Seruyan yang berakses air minum. Berikut adalah tabel persentase penduduk berakses air minum dan tabel kategori pelanggan dan banyaknya air minum yang disalurkan oleh PDAM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.


II‐94

Tabel 2.60 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2009 – 2012 (%) No. 1.

Uraian Persentase penduduk berakses air minum

2008

2009

2010

2011

2012

0,65

0,65

0,69

1,23

1,21


Berikut ini disajikan kategori pelanggan dan banyaknya air minum yang disalurkan oleh PDAM di Seruyan. Tabel 2.61 Kategori Pelanggan dan Banyaknya Air Minum yang Disalurkan oleh PDAM (M3) Golongan Pelanggan

Pelanggan

Disalurkan (M3)

Customer Groups

Costumer

Water Quantity

(1)

(2)

(3)

I. Sosial 1. Sosial Umum

6

716

2. Sosial Khusus

7

1 484

1. Rumah Tangga

1 665

380 023

2. Inst.Pemerintah

89

45 824

1. Niaga Kecil

5

2 322

2. Niaga Besar

1

931

1. Industri Kecil

0

0

2. Industri Besar

0

0

Warung Air/ Terminal Air

0

0

Air Pelabuhan

1

28

Jumlah/ Total 2012

1 774

431 328

2011

1 759

337 295

2010

971

251 546

2009

889

212 977

2008

877

158 906

II. Non Niaga

III. Niaga

IV. Industri

V. Khusus



II‐95

c. Pencemaran Status Mutu Air Indikator ini untuk menghitung berapa besar pencemaran status mutu air di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan cara penghitungannya yaitu luas area permukiman tertata dibagi dengan luas area permukiman keseluruhan dikali 100%. Tahun 2009 pencemaran status mutu air tercatat sebesar 33,3%, lalu naik menjadi 42,33% pada tahun 2010, namun turun menjadi 20,30% pada tahun 2011. Tetapi tahun 2012 naik kembali menjadi 29,30%. Berikut adalah tabel pencemaran status mutu air pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan Tabel 2.62 Pencemaran Status Mutu Air Tahun 2009 - 2012 (%) No. 1.

Uraian Pencemaran status mutu air

2009

2010

2011

2012

33,33%

42,33%

20,30%

29,30%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup

d. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Indikator ini untuk melihat seberapa besar cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal di Kabupaten Seruyan. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi dibagi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal dikali 100%. Indikator ini baru dimulai pencatatannya pada tahun 2010. Tahun 2010 tercatat sebesar 9,32%, namun tahun 2011 trendnya mulai negatif sehingga turun menjadi 6,77%, dan pada tahun 2012 turun menjadi 2,33%. Berikut adalah tabel cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.63 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Tahun 2009 - 2012 (%) No. 1.

Uraian Cakupan

Pengawasan

Terhadap

Pelaksanaan AMdal

2009

2010

2011

2012

-

9,32%

6,77%

2.,33%

Sumber: Badan Lingkungan Hidup

e. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Cara menghitung tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk yaitu dengan cara menjumlahkan daya tampung tempat pemakaman umum dibagi dengan jumlah peduduk di Kabupaten Seuyan RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐96

dikali dengan 100% pada setiap tahunnya. Tahun 2008 TPS di Kabupaten Seruyan tercatat sebesar 63,4. Besarnya angka ini sayangnya tidak berlajut sampai tahun berikutnya, karena tahun 2009 turun menjadi 49,37, lalu tahun 2010 turun sangat signifikan menjadi 0,32. Namun keadaan ini sudah mulai membaik di tahun 2011 yang naik menjadi 8,04, tetapi di tahun 2012 turun kembali menjadi 3,91. Berdasarkan hal tersebut, maka TPS harus menjadi salah satu perhatian agar kebersihan lingkungan di Kabupaten Seruyan tetap terjaga. Gambar 2.56 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (M3/org) (%) 70 60

63,4

50

49,37

40 30 20 10

8,04

0 2008

2009

0,32 2010

2011

3,91 2012


f. Penegakan Hukum Lingkungan Indikator ini untuk menghitung berapa besar kasus lingkungan yang sudah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dibagi dengan jumlah kasus lingkungan yang ada dikali 100%. Tahun 2008 penegakan hokum lingkungan masih 0%, tetapi tahun 2009 penegakan hukum lingkungan naik sangat signifikan menjadi 100%, dan keadaan baik ini berlangsung setiap tahunnya sampai dengan tahun 2012 dengan angka yang tetap konstan yaitu sebesar 100%. Dengan hal ini artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan sudah mampu sagat baik dalam menyelesaikan seluruh kasus lingkungan yang ada. Berikut adalah gambar penegalan hukum lingkungan di Kabupaten Seruyan dai tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.


II‐97

Gambar 2.57 Penegakan Hukum Lingkungan (%) 120 100

100

100

100

100

80 60 40 20 0

0 2008

2009

2010

2011

2012


9) Pertanahan a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, Hak Pengeloalaan Lahan) terhadap luas wilayah daratan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan luas lahan bersertifikat dibagi denganjumlah penduduk dikali 1000. Tahun 2008 persentase luas lahan berserifikat tercatat masih0%, lalu tahun 2009 naik sangat signifikan menjadi 73,95%, tetapi kenaikan sangat signifikan ini tidak terjadi pada tahun 2010, tahun 2010 ternyata mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi 10,5% dan turun kembali menjadi 6,4% pada tahun 2011, lalu tahun 2010 konstan dengan tetap sebesar 6,4%. Berikut adalah persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai degan tahun 2012.


II‐98

Gambar 2.58 Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%) 80 73,95

70 60 50 40 30 20

10,5

10 0

0 2008

2009

2010

6,4 2011

6,4 2012


b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar penyelesaian kasus tanah negara yang diselesaikan. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan kasus yang diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus yang terdaftar dikali dengan 100%. Penyelesaian kasus tanah Negara tahun 2008 tercatat masih 0%%, lalu pada tahun 2009 naik signifikan menjadi 20% dan tahun 2010 juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu menjadi 75%. Keadaa ini tetap bertahan sampai tahun 2012 yaitu tetap konstan dengan dengan angka tercatat sebesar 75%. Berikut adalah gambar penyelesaian kasus tanah Negara dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.59 Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 80

75

75

75

60 40 20 0

20 0 2008

2009

2010

2011

2012



II‐99

c. Penyelesaian Izin Lokasi Indikator ini digunakan ntuk melihat berapa jumlah lokasi yang sudah dikeluarkan ijinnya oleh pemda terhadap permohonan ijin lokasi. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan ijin lokasi dibagi dengan permohonan ijin lokasi dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat 0%, tahun 2009 naik signifikan menjadi 60%, lelu tahun 2010 naik menjadi 65%, tahun 2011 naik sedikit hanya 0,11% yaitu menjadi 65,11%, tahun 2012 penyelesaian izin lokasi konstan dengan angka tercatat yaitu 65,11%. Berikut adalah gambar penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.60 Penyelesaian Izin Lokasi (%) 70 60

60

65

65,11

65,11

50 40 30 20 10 0

0 2008

2009

2010

2011

2012


10) Kependudukan dan Catatan Sipil a. Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Indikator ini dihitung dnegan menjumlahkan penduduk usia diatas 12 tahun yang memiliki KTP dibagi dengan jumlah penduduk atau telah menikah. Indikator ini tahun 2009 tercatat sebesar 0,77 dan naik menjadi 0,79 pada tahun 2010. Tahun 2011 indikator ini tercatat konstan yaitu 0,79, namun terjadi kenaikan pada tahun 2012 menjadi 0,89. Berikut adalah tabel rasi penduduk berKTP per satuan penduduk dari tahun 209 sampai dengan tahun 2012.


II‐100

Tabel 2.64 Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

2009

2010

2011

2012

0.77

0.79

0,79

0,89

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan perduduk yang memiliki KK dibagi dengan jumlah penduduk yang telah menikah. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 15.892, tahun 2010 25.332, tahun 2011 naik menjadi 41.825 lalu tahun 2012 naik signifikan menjadi 49.022. Indikator ini terus mengalami trend yang positif naik setiap tahunnya. Dengan hal tersebut artinya bahwa juamlah penduduk yang memiliki KK setiap tahunnya selalu bertambah. Berikut adalah rasio bayi berakte kelahiran dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.65 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Rasio bayi berakte kelahiran

2009

2010

2011

2012

15.892

25.332

41.825

49.022


c. Rasio Pasangan Berakte Nikah Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan psangan nikah yang memiliki akte kelahiran dibagi dengan jumlah pasangan nikah di Kabupaten Seruyan. Tahun 2009 indikator ini tercatat 1.353, tahun 2010 tercatat 1.418, tahun 2011 naik siginifikan menjadi 1.752 dan tahun 2012 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.863. Indikator ini terus mengalami trend yang positif naik setiap tahunnya. Dengan hal tersebut artinya bahwa pasangan yang nikah yang memiliki akte nikah terus bertambah setiap tahunnya. Berikut adalah tabel rasio pasangan berkate nikah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.


II‐101

Tabel 2.66 Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Rasio pasangan berakte nikah

2009

2010

2011

2012

1.353

1.418

1.752

1.863


d. Kepemilikan KTP Indikator ini berfungsi untuk melihat berapa persen penduduk yang memiliki KTP dari jumlah penduduk yang usianya lebih dari 17 tahun atau sudah menikah. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan penduduk yang sudah memiliki KTP dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP daikali 100%. Tahun 2008 indikator ini masih tercatat 0% namun tahu 2009 naik signifikan menjadi 76,97%, tahun 2010 naik menjadi 79%, tahun 2011 turun sedikit menjadi 78,98% dan naik menadi 88,59% pada tahun 2012. Indikator ini terus mengalami trend yang positif naik setiap tahunnya. Dengan ha tersebut artinya bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP sudah semakin banyak setiap tahunnya. Berikut adalah gambar kepemilikan KTP di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.61 Kepemilikan KTP (%) 100

76,97

79

78,98

2009

2010

2011

88,59

80 60 40 20

0

0 2008

2012


e. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini masih tercatat 0%, tahun 2009 tercatat sebsar 30,05%, tahun 2010 naik signifikan menjadi 181,7%, lalu naik kembali menjadi 250% dan terus naik signifikan hingga tahun 2012 yaitu sebesar 303%. Indikator ini terus mengalami trend yang RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐102

positif naik setiap tahunnya. Dengan hal tersebut artinya jumlah penduduk yang memilikia akta nikah semakin bertambah setiap tahunnya. Berikut adalah gambar kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk. Gambar 2.62 Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk (%) 400

303 250

300 181,7

200 100

30,05

0

0 2008

2009

2010

2011

2012


f. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Indikator ini digunakan untuk melihat KTP nasional yang digunakan di Kabupaten Seruyan sudah berbasis NIK atau belum, karena untuk menghindari adanya KTP double atau 1 orang yang memiliki lebih dari 1 nomor induk kependudukan. Berikut adalah tabel penerapan KTP Nasioanl Berbasis NIK. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.67 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2008 - 2012 No. 1.

Penerapan

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

KTP

Nasional Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Berbasis NIK Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20082012.

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).


II‐103

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Indikator ini dihitung dengan menghitung pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dibagi dengan jumlah pekerja perempuan dibagi dengan jumlah pekerja permpuan dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini masih tercatat 0%, tahun 2009 naik signifikan menjadi 9,8% dan sampai denga tahun 2012 tetap konstan dengan angka tercatat sebesar 9,8%. Berikut adalah gambar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Gambar 2.63 Persentase Partisispasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Tahun 2008 - 2012 (%) 12 10

9,8

9,8

9,8

9,8

8 6 4 2 0

0 2008

2009

2010

2011

2012


b. Partisipasi Agkatan Kerja Perempuan Indikator ini digunakan untuk melihat berapa jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dari jumlah angkatan kerja perempuan. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan pastisipasi angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah angkatan kerja perempuan dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat masih 0%, namun tahun 2009 naik menjadi 21,5%, lalu hingga tahun 2012 indikator ini konstan tercatat 21,5%. Berikut adalah tabel pertisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐104

Gambar 2.64 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2008 - 2012 (%) 25 21,5

20

21,5

21,5

21,5

15 10 5 0

0 2008

2009

2010

2011

2012


12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Berikut adalah tabe; rata-rata anak per keluarga dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.68 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Rata-rata jumlah anak per keluarga

2009

2010

2011

2012

2

2

2

2

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

b. Rasio Akseptor KB Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Indikator dhitung dengan menghitung jumlah akseptor KB dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikali 100. Tahun 2009 indikator ini tercatat 6,5, tahun 2010 naik signifikan menjadi 16,4, tahun 2011 turun siginifkan menjadi 2,5 dan tahun 2012naik sangat signifikan menjadi 49,8. Indikator ini berfluktuasi setiap tahunnya. Berikut adalah tabel rasio aksepto KB dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupatn Seruyan.


II‐105

Tabel 2.69 Rasio Akseptor KB Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Rasio akseptor KB

2009

2010

2011

2012

8,5

16,4

2,5

49,8

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

c. Cakupan Peserta KB Aktif Indikator ini bertujuan untuk melihat berapa persen jumlah peserta program KB yang aktof dari jumlah pasangan subur yang ada di Kabupaten Seruyan setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah peserta program KB aktif dbagi dengan jumlah pasangan usia subur dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat masih 0%, namun tahun 2009 naik siginifikan menjadi 51,08%, tahun 2010 naik kembali menjadi 77,14% dan tahun 2011 naik kembali menjadi 80,76, lalu tahun 2012 turun menjadi 74,4%. Berikut adalah tabel cakupan peserta KB aktif tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.65 Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2008 – 2012 (%) 100 80

77,14

80,76

74,4

60 51,08 40 20 0

0 2008

2009

2010

2011

2012


d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Indikator bertujuan untuk melihat berapa persen jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dari jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Seruyan setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan menhitung jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dibagi dengan jumlah keluarga dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercata masih 0%, namun tahun 2009 naik sangat signifikan menjadi 46,38%, namun pada tahun 2010 turun menjadi 38,41%, tahun 2011 turun sedikit


II‐106

menjasi 37,71% dan tahun 2012 tercatat sebesar 37,7%. Berikut adalah gambar keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dari tahun 2008 sampai denga tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.66 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2008 - 2012 (%) 60 46,38

40

38,41

37,71

37,7

20 0

0 2008

2009

2010

2011

2012


13) Sosial a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Indikator ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo, pant rehabilitasi, rumah singgal dan lain-lanin yang terdapat di suatu daerah. Tahun 2008 sarana social yang ada di Kabuputen Seruyan tercatat masih 0, tetapi tahun 2009 tercatat 6 buah, 2010 ada penambahn 1 buah yaitu menjadi 7 buah, tahun 2011 terdapat 6 buah panti asuhan dan tahun 2012 sama seperti tahun 2011 yaitu sebanyak 6 buah panti asuhan. Berikut adalah tabel sarana sosial yang terdapat pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.70 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, {anti Jompo dan Panti Rehabilitasi

2008

2009

2010

2011

2012

0

6 Buah

7 Buah

6 Buah

6 Buah

Panti

Panti

Asuhan

Asuhan



II‐107

b. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Indikator ini bertujuan untuk melihat berapa persen jumlah PMKS yang diberikan bantuan dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Indikator ini dihitung dengan enhitung jumlah PMKS yang diberikan bantuan dibagi degan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikali 100%. Indikator ini tahun 2008 tercatat masih 0%, namun tauhun 2009 naik sangat signifikan menjadi 57%, tetapi tahun 2010 turun sangat signifkan menjadi 17,23%, penurunan ini tidak berlajut sampai dengan tahun 2011, tahun 2011 naik menjadi 24,6% dan tahun 2012 naik kembali menjadi 47%. Berikut adalah gambar PMKS yang memperoleh bantuan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada kabupaten Seruyan. Gambar 2.67 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Tahun 2008 - 2012 (%) 60

57

50

47

40 30

24,6

20

17,23

10 0

0 2008

2009

2010

2011

2012


c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indikator digunakan untuk melihat berapa persen jumlah PMKS yang tertangani dari jumlah PMKS yang ada setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah PMKS yang tertangai dibagi dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantua dikali 100%. Indikator ini tahun 2008 tercatat masih 0%, namun tauhun 2009 naik sangat signifikan menjadi 57%, tetapi tahun 2010 turun sangat signifkan menjadi 17,23%, penurunan ini tidak berlajut sampai dengan tahun 2011, tahun 2011 naik menjadi 24,6% dan tahun 2012 naik kembali menjadi 47%. Berikut adalah gambar penanganan penangan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada kabupaten Seruyan.


II‐108

Gambar 2.68 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2008 - 2012 (%) 60

57

50

47

40 30

24,6

20

17,23

10 0

0 2008

2009

2010

2011

2012


14) Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization) tenaga kerja dikatakan sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 47.740 dan tahun 2010 naik menjadi 62.6399, lalu tahun 2011 tercatat sebesar 72.384. Berikut adalah tabel angka partisipasi angkatan kerja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seruyan. Tabel 2.71 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata


2009

2010

2011

47.740

62.639

72.384

2012

II‐109

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indikator ini bertujuan untuk melihat berapa persen jumlah penduduk angkatan kerja dari jumlah penduduk usia kerja yaitu umur 15-64 tahun setiap tahunnya. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah penduduk angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja dikali dengan 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 86,25%, tahun 2009 turun sedikt sebesar 84,65% dan tahun 2010 juga mengalami penurunan yaitu menjadi 59,66%, namun pada tahun 2011 naik menjadi 84,65%, tapi kenaikan ini tidak berlangsung di tahun 2012, tahun 2012 tercatat turun menjadi 52%. Berikut adalah gambar tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.69 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2008 - 2012 (%) 100 80

86,25

84,65

60

84,65 59,66

52

40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012


c. Pencari Kerja yang Ditempatkan Indikator ini bertujuan untuk melihat berapa persen jumlah pencari kerja yang ditempatkan dari jumlah pencari kerja yang mendaftar. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah pencari kerja yangditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar daikali dengan 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebsar 1,15%, tahun 2009 naik sangat signifikan menjadi 51,73%, tahun 2010 turun menjasi 26,5%, tahun 2011 turun kembali menjadi 4,26 dan tahun 2012 naik sangat signifikan menjadi 96,96%. Berikut adalah gambar pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐110

Gambar 2.70 Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2008 - 2012 (%) 120 100

96,96

80 60

51,73

40 26,5

20 0

1,15 2008

4,26 2009

2010

2011

2012


d. Tingkat Pengangguran Terbuka Indkator ini untuk meklihat berapa persen penganggruan terbuka di Kabupaten Seruyan setiap tahun. Pengangguran terbuka adalah baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).

Indikator ini dihitung dengan

menghitung jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja dikali dengan 100%. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 3,52%, tahun 2010 turun menjadi 4,46% tahun 2011 turun kembali menjadi 2,42% dan tahun 2012 naik sedikit menjadi 3,99%. Berikut adalah tabel anka partisipasi angkatan kerja pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.72 Pengangguran Terbuka Tahun 2009 – 2012 (%) No. 1.

Uraian

2009

2010

2011

2012

Pengangguran terbuka

3,52

4,46

2,41

3.99

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata

15) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.


II‐111

a. Persentase Koperasi Aktif Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi di Kabupaten Seruyan. Gambar 2.71 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 - 2012 (%) 100 80 67,12

65,47

60

87,43

75,6

44,14

40 20 0

2008

2009

2010

2011

2012


Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 44,14%, naik pada tahun 2009 menjadi 65,47%, lalu naik sedikit menjadi 67,12% pada tahun 2012 dan naik kembali menadi 75,6% lalu pada tahun 2012 terus naik menjadi 87,43%. Indikator ini tercatat terus menunjukkan trend yang positif naikm setiap tahunnya. Tabel 2.73 Banyaknya Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Menurut Kecamatan Kecamatan

Aktif

Tidak Aktif Non

Jumlah

District

Active

Active

Total

010. Seruyan Hilir

50

6

56

011. Seruyan Hilir Timur

4

0

4

020. Danau Sembuluh

25

2

27

021. Seruyan Raya

13

0

13

030. Hanau

16

0

16

031. Danau Seluluk

11

2

13

040. Seruyan Tengah

21

7

28

041. Batu Ampar

4

0

4

050. Seruyan Hulu

6

5

11

051. Suling Tambun

3

0

3

Seruyan 2012

153

22

175

2011

121

41

162



II‐112

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM. Tahun 2009 indikator ini tercatat 1.262, tahun 2010 tercatat 0 dan tahun 2011 naik sangat signifikan menjadi 0.162 lalu naik kembali menajdi 12.910 pada tahun 2012. Berikut adalah tabel jumlah UKM non BPR/LKM UKM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.74 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tahun 2009 - 2012 No. 1.

Uraian Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

2009

2010

2011

2012

1.262

n.a

9.162

12.910

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

c. Usaha Mikro dan Kecil Indikator ini untuk melihat persen jumlah usaha mikro dan kecil dari jumlah seluruh UKM di Kabupaten Seruyan. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah usaha mikro dan kecil dibagi dengan jumlahseluruh UKM dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 295%, tahun 2009 turun menjadi 49,17%, tahun 2010 turun sangat signifikan menjadi 0%, kemudian tahun 2011 naik signifikan menjadi 99,6% dan tahun 2012 juga mengalami sedit kenaikan yaitu menjadi sebesar 99,74%. Berikut adalah gambar usaha mikro dan kecil di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.


II‐113

Gambar 2.72 Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2008 - 2012 (%) 350 300

295

250 200 150 100

99,6

50

99,74

49,17

0 2008

0 2010

2009

2011

2012


16) Penanaman Modal a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah nilai investasi beskala nasional. Tahun 2010 nilai investasi yang tercatat sebesar 5,3 Triliun rupiah, tahun 2011 turun signifikan menjadi 619 miliar rupiah dan tahun 2012 naik menjadi 979 miliar rupiah. Berikut adalah tabel jumlah investasi berskala nasional dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.75 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 20010 - 2012 No. 1.

Uraian

2010

2011

2012

Jumlah nilai investasi berskala

nasional

5.313.693.633.803 619.575.056.617 979.934.536.048

(PMDN/PMA) (rupiah) Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan


II‐114

b. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA Indikator ini bertujuan untuk melihat berapa persen kenaikan/penurunan realisasi PMDN/PMA pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data jumlah nilai investasi PMDN/PMA yang disajikan pada Tabel 2.75, maka pada tahun 2011 terjadi penurunan nilai realisasi sebesar 88% atau Rp.(4.694.118.577.186) dibanding tahun sebelumnya. Namun tahun 2012 angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 58% atau Rp.360.359.479.431. 17) Kebudayaan a. Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya Indikator ini bertujuan untuk melihat jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Seruyan pada setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebanyak 2 kali, tahun 2009 sebanyak 3 kali, tahun 2010 naik menjadi 5 kali, tetapi tahun 2011 dan tahun 2012 turun menjadi hanya 1 kali dalam setahun. Berikut adalah tabel penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.76 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Penyelengaraan Festival Seni dan

2008

2009

2010

2011

2012

2 Kali

3 Kali

5 Kali

1 Kali

1 Kali

Budaya Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20082012.

b. Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya Indikator ini memiliki tujuan untuk melihat jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Kabupaten Seruyan pada setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada setiap tahun. Tahun 2008 indikator ini tercata terdapat sebanyak 674 buah, lalu tahun 2009 turun sangat signifikan yaitu hanya menjadi 1 buah, tahun 2010 naik menjadi 3 buah. Tahun 2011 dan tahun 2012 tercatat turun yaitu hanya terdapat 1 buah sarana oenyelenggaraan seni dan budaya. Berikut adalah tabel sarana penyelenggaraan seni dan budaya Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.


II‐115

Tabel 2.77 Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Sarana Penyelengaraan Seni dan

2008

2009

2010

2011

2012

674

1

3

1

1

Budaya (unit) Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20082012.

c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Indikator ini memiliki fungsi untk melihat jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari total benda, situs dan kawasan yang dimiliki Kabupaten Seruyan. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi dengan total benda, situs dan kawasan yang dimiliki Kabupaten Seruya dikali 100%. Gambar 2.73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2008 - 2012 (%) 120 100

100

80 60 40 20

20

0 2008

2009

10 2010

10 2011

10 2012


Tahun 2008 indikator ini tercatat sangat baik yaitu sebesar 100%, tahun 2009 turun sangat signifikan menjadi 20% dan tahun 2010 turun kembali menjadi 10% sampai dengan tahun 2012 yaitu tetap tercatat 10%. Berikut adalah gambar benda, situs da kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐116

18) Kepemudaan dan Olahraga a. Jumlah Organisasi Pemuda Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan- perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Tahun 2008 indikator tercatat 24 organisasi, tahun 2009 turun menjadi 17 organisasi, tahun 2010 naik signifikan menjadi 55 organisasi dan tahun 2011 kembali turun menjadi 48 organisasi, lalu tahun 2012 naik menjadi 54 organisasi. Indikator ini terlihat berfluktuasi pada setiap tahun sampai tahun 2012. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.78 Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

24

17

55

48

54

1. Jumlah Organisasi Pemuda (organisasi) Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2008-2013.

b. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Indikator berfungsi untuk melihat berapa jumlah gelanggang/balai remaja di Kabupaten Seruyan. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah gelanggang/balai remaja di Kabupaten Seruyan dibagi dengan umlah penduduk dikali 1.000. Tahun 2008 indikator ini tercatat masih 0, tahun 2009 naik sedikit menjadi 0,003, tahun 2010 naik menjadi 0,23, selanjutnya pada tahun 2011 dan tahun 2012 indikator ini tercatat 0. Berikut adalah gambar indikator gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐117

Gambar 2.74 Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swata) Tahun 2008 - 2012 0,25 0,23 0,2 0,15 0,1 0,05 0,003 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20080

2012.

c. Lapangan Olahraga Indikator ini bertujuan untuk melihat jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Seruyan. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Seruyan dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 1.000. Tahun 2008 indikator ini masih tercatat 0, lalu tahun 2009 tercatat 0,02, tahun 2010 naik menjadi 0,23, selajutnya untuk tahun 2011 dan tahun 2012 turun menjadi 0,16. Hal tersebut artinya bahwa lapangan olahraga memiliki nilai sebsar 0,16 setiap 1000 penduduk pada tahun 2012 di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah gambar lapangan olahraga di Kabupaten Seruyan dai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dan tabel prasana atau fasilitas olahraga tahun 2012 di Kabupaten Seruyan. Gambar 2.75 Lapangan Olahraga Tahun 2008 - 2012 0,25

0,23

0,2 0,16

0,15

0,16

0,1 0,05 0

0 2008

0,02 2009

2010

2011

2012



II‐118

Tabel 2.79 Jumlah Prasarana/Fasilitas Olah Raga Tahun 2012 Banyaknya Quantity

Fasilitas Facility

Memenuhi standar

(1)

Belum memenuhi standar

(2)

(3)

1. Gedung Olah Raga/Sanggar Senam

-

2

2. Lapangan Sepak Bola

-

10

3. Lapangan Futsal

2

-

4. Lapangan Basket

1

-

5. Lapangan Tennis

2

-

6. Lapangan Bulu Tangkis

2

-

7. Lapangan Panahan

-

-

8. Lapangan Soft Ball

-

-

9. Lapangan Golf

-

-

10. Kolam Renang/ Dayung

-

-

11. SKB/BPKB

-

-

12. Lapangan Bola Voli

-

2

13. Lapangan Sepak Takraw

-

1

14. Sirkuit Motor

-

-

15. Tempat Fitness

-

1

Sumber : Seruyan Dalam Angka 2013

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Indikator ini menunjukkan junlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Tahun 2008 indikator ini tercatat terdapat 3 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, tahun 2009 dan 2010 turun menjadi 1 kegiatan, lalu tahun 2011 naik menjadi 2 kegiatan menjadi 2 kegiatan, selanjutnya tahun 2012 hanya terdapat 1 kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Berikut adalah tabel kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐119

Tabel 2.80 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

3

1

1

2

1

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan


b. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Indikator ini menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah. Tahun 2008 indikator ini tercatat ada 3 kegiatan pembinaan politik daerah, tahun 2009 turun menjadi 1 kegiatan, tahun 2010 naik signifikan menjadi 4 kegiatan dan tahun 2011 dan 2012 turun menjadi hanya 1 kegiatan pembinaan politik daerah. Berikut adalah tabel pembinaan daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seruyan. Tabel 2.81 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

3

1

4

1

1

1. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan


20) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk (Hanya ada data tahun 2010 – 2012) (SDA) Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.


II‐120

Indkator ini dihitung dengan menghitung jumlah polisi pamong praja dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 10.000. Tahun 2010 indikator ini tercatat 857,56, tahun 2011 naik menjadi 1054,29 dan tahun 2012 turun menjadi 952,93. Pada tahun 2012 artinya bahwa rasio satpol PP sebsar 952,93 per 10,000 penduduk. Berikut adalah tabel rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Seruyan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.82 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk Tahun 2010 - 2012 No.

Uraian

2010

2011

2012

1. Jumlah Satpol PP

12

15

14

2. Jumlah penduduk

139.931

142.275

146.914

857,56

1054,29

952,93

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2008-2013.

b. Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Indikator ini dihiung dengan menghitung jumlah linmas dibagi dengan jumlah penduduk dikali 10.000. Tahun 2009 indikator ini tercatat 46,62, tahun 2010 45,45, tahun 2011 44,70 dan tahun 2012 43,29. Indikator ini cenderung stabil. Pada tahun 2012 artinya rasio linmas sebesar 43,29 per 10.000 penduduk. Berikut adalah indikator jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seruyan. Tabel 2.83 Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Tahun 2009 - 2012 No.

Uraian

1.

Jumlah Linmas

2.

Jumlah Penduduk

3.

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

2009

2010

2011

2012

636

636

636

636

137.012

139.931

142.275

146.914

46,42

45,45

44,70

43,29

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (data diolah).


II‐121

c. Kemiskinan Indikator ini bertujuan untuk menghitung berapa persen masyarakat miskin yang terdapat pada Kabupaten Seruyan pada setiap tahun. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 8,84, tahun 2010 naik menjadi 10,58, tahun 2011 turun menjadi 8,82% dan pada tahun 2012 kemiskinan yang terdapat pada Kabupaten Seruyan tercatat sebesar 7,92. Dengan turunnya angka kemiskinan, menandakan bahwa semakin baik kondisi perekonomian setiap wilayah, dalam hal ini yaitu Kabupaten Seruyan. Berikut adalah tabel kemiskinan pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.84 Kemiskinan Tahun 2009 – 2012 (%) No.

Uraian

1. Kemiskinan

2009

2010

2011

2012

8,84

10,58

8,82

7,92

Sumber : Seruyan Dalam Angka 2011-2013

d. Penegakan PERDA Indikator berikut memberikan informasi tentang sudah bagaimanakah status penegakan perda di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tahun 2009 indikator ini tercatat statusnya cukup sampai tahun 2011, dan tahun 2012 statusnya baik dalam penegakan Perda di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah tabe; penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai denga tahun 2012. Tabel 2.85 Penegakan Peraturan Daerah No.

Uraian

1. Penegakan Peraturan Daerah

2009

2010

2011

2012

Cukup

Cukup

Cukup

Baik

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (data diolah)

e. Sistem Informasi Manajemen PEMDA Indikator ini menunjukkan jumlah sistim informasi manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda Kabupaten Seruyan. Tahun 2008 indikator ini tercatat masih 0 buah, tahun 2009 terdapat 4 buah dan tahun 2010 sampai dengan`` tahun 2012 tercatat 0 buah.Berikut adalah tabel sistim informasi manajemen PEMDA di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.


II‐122

Tabel 2.86 Sistim Informasi Manajemen PEMDA Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Sistim Informasi Manajemen PEMDA

2008

2009

2010

2011

2012

0 Buah

4 Buah

0 Buah

0 Buah

0 Buah


f. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Indikator ini untuk melihat ada atau tidaknya survey IKM di Pemda. Tahun 2008 terdapat Indeks kepuasan layanan masayarakat, namun tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tidak terdapat Indeks kepuasan layanan masayarakat. Berikut adalah tabel Indeks kepuasan layanan masyarakat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.87 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Indeks Kepuasan Layanan

2008

2009

2010

2011

2012

Ada

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Masyarakat


21) Ketahanan Pangan a. Regulasi Ketahanan Pangan Indikator ini berfungsi untuk melihat ada atau tidaknya peraturan tentrang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Perda, Perkada dan sebagainya. Pada tahun 2008 regulasi ketahanan pangan tidak ada, tahu 2009 juga tidak ada, namun tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sudah ada regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah tabel regulasi ketahanan pangan pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.88 Regulasi Ketahanan Pangan Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Regulasi Ketahanan Pangan

2008

2009

2010

2011

2012

Tidak

Tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada



II‐123

b. Ketersediaan Pangan Utama Indikator ini bertujuan untuk melihat berapa persen rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dari jumlah penduduk. Indikator ini dihitung dengan menghitung rata-rata jumlah ketersediaan pangan dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 100%. Tahun 2009 indikator ini masih tercatat sebesar 0%, tahun 2010 tercatat sebesar 56,01%, naik pada tahun 2011 yaitu menjadi 60%, kemudian turun menjadi 50,31% pada tahun 2012. Berikut adalah tabel ketersediaan pangan utama di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.89 Ketersediaan Pangan Utama (%) No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

1. Ketersediaan pangan utama

0%

56,01%

60%

50,31%

Sumber : Badan Ketahanan Pangan

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Tahun 2009 indikator ini tercatat rata-rata sebanyak 10 kelompok binaan LPM, kemudian turun menjadi 7, tahun 2011 naik menjadi 15, dan tahun 2012 indikator ini tercatat naik menjadi rata-rata ada 18 kelompok binaan LPM. Berikut adalah tabel rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.90 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) No.

Uraian

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan LEmbaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

2009

2010

2011

2012

10

7

15

18

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐124

sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Indikator ini baru tercatat datanya pada tahun 2012 yaitu rata-rata terdapat 5 kelompok binaan PKK. Tabel 2.91 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK No.

Uraian

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

2009

2010

2011

2012

-

-

-

5


c. Jumlah LSM Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Jumlah LSM dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif dalam satu (1) tahun. Indikator ini baru tercatat datanya pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu terdapat 3 LSM aktif di Kabupaten Seruyan. Tabel 2.92 Jumlah LSM No.

Uraian

1. Jumlah LSM

2009

2010

2011

2012

-

-

3

3


d. PKK Aktif Indikator ini berfungsi untuk melihat berapa persen jumlah PKK aktif dari jumlah PKK yang ada. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah PKK aktif dibagi dengan jumlah PKK yang ada di Kabupaten Seruyan dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat masih 0%, namun tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 100%, dan angka tersebut berlangsung sampai tahun 2012 yaitu sebesar 100%. Berikut adalah gambar PKK aktif di Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.


II‐125

Gambar 2.76 PKK Aktif Tahun 2008 - 2012 (%) 120 100 80 60 40 20 0

100

0 2008

2009

100

2010

100

2011

100

2012


e. Posyandu Aktif Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Indikator ini dihitung dengan menghitug jumlah posyandu aktif dibagi dengan total posyandu dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini masih tercatat 0%, namun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tercatat sebesar 96%. Berikut adalah gambar untuk posyandu aktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.77 Posyandu Aktif Tahun 2008 - 2012 (%) 120 100

96

96

96

96

80 60 40 20 0

0 2008

2009

2010

2011

2012



II‐126

23) Statistik a. Buku “Seruyan Dalam Angka” Indikator ini untuk melihat apakah ada atau tidak buku seruyan dalam angka setiap tahunnya. Buku Seruyan dalam angka sangat penting karena dengan buku ini masyarakat dapat membaca secara statistic potensi apa saja yang ada di Kabupaten Seruyan dan buku ini juga berfungsi sebagai bahan promosi Kabupaten Seruyan keluar Kabupaten Seruyan. Buku Seruyan dalam angka dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu ada dan tercatat dalam BPS. Berikut adalah tabel keberadaan atau tidak buku “Seruyan Dalam Angka” dari tahun 2008 dampai dengan tahun 2012. Tabel 2.93 Buku “Seruyan Dalam Angka” Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Buku “Seruyan Dalam Angka”

2008

2009

2010

2011

2012

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada


b. Buku “PDRB Kabupaten Seruyan” Indikator ini untuk melihat apakah ada atau tidak buku PDRB Kabupaten Seruyan setiap tahunnya. Buku PDRB Kabupaten Seruyan sangat penting karena dengan buku ini masyarakat dapat membaca secara statistic potensi apa saja yang ada di Kabupaten Seruyan dan buku ini juga berfungsi sebagai bahan promosi Kabupaten Seruyan keluar Kabupaten Seruyan. Buku PDRB Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu ada dan tercatat dalam BPS. Berikut adalah tabel keberadaan atau tidak buku “PDRB Kabupaten Seruyan” dari tahun 2008 dampai dengan tahun 2012. Tabel 2.94 Buku “PDRB Kabupaten Seruyan” Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Buku “PDRB Kabupaten Seruyan”

2008

2009

2010

2011

2012

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada



II‐127

24) Kearsipan a. Pengelolaan Arsip Secara Baku Indikator ini berfungsi untuk melihat berapa persen SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku setiap tahunnya. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi dengan jumlah SKPD dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat masih 0%, lalu tahun 2009 tercatat naik sangat signifikan menjadi 100% lalu turun sangat signifikan kembali pada tahun 2010 yaitu 0% dan tahun 2011 naik menjadi 35,7%, tahun 2012 kembali 0% kembali. Berflukstuasinya indikator ini perlu dilakukan ditandakan yang tepat. Karena arsip sangat penting guna kelancaran kerja di tahun berikutnya. Gambar 2.78 Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2008 - 2012 (%) 150 100

100

50 0

35,7 0 2008

0 2010

2009

0 2012

2011


b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Indikator ini berfungsi untuk melihat berapa jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada setiap tahun. Tahun 2008 indikator ini tercatat masih belum ada kegiatan, dan atahun 2009 mulai ada kegiatan, tahun 2012 tercatat ada 1 kegiatan, namun tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tidak ada kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Tabel 2.95 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2008 - 2012 (%) No.

Uraian

1. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

2008

2009

2010

2011

2012

0

Ada

1

0

0

Kegiatan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan



II‐128

25) Komunikasi dan Informatika a. Jumlah Jaringan Komunikasi Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Tahun 2009 indikator ini tercatat ada 9 unit jaringan komunikasi dan sampai tahun 2012, jumlah jaringan komunikasi tetap konstan yaitu sebanyak 9 unit. Berikut adalah tabel jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.96 Jumlah Jaringan Komunikasi No.

Uraian

1. Jumlah Jaringan Komunikasi

2009 9 Unit

2010

2011

2012

9 Unit

9 Unit

9 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika

b. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Indikator ini tercatat pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,08% dengan jumlah wartel/warnet 11 buah dan jumlah penduduk sebanyak 139.931. Hal tersebut artinya rasio wartel atau warnet terhadap penduduk yaitu sebesar 0,08 per 1.000 penduduk.


II‐129

Tabel 2.97 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk Tahun 2010 (%) No. 1

Uraian

2010

Jumlah Wartel/Warnet terhadap Penduduk

11 buah

2

Jumlah Penduduk (Jiwa)

139.931

3

Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk

0,08


c. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Indikator ini tahun 2009 tercatat masih belum ada surat kabar nasional maupun local yang ada di Kabupaten Seruyan, tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdapat 11 buah surat kabar nasional maupun lokal. Tabel 2.98 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal No.

Uraian

1. Jumlah surat kabar nasional/ lokal

2009

2010

2011

2012

0

11

11

11

Buah

Buah

Buah

Buah


d. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Tahun 2009 indikator ini tercatat ada sebanyak 9 cahannel penyiaran rasio atau TV local, channel tersebut juga sama jumlahnya di tahun 2010 yaitu sebnyak 9 channel, namun tahun 2011 dan tahun 2012 turun menjadi 8 channel. Berikut adalah tabel penyiaran radio atau TV lokal.


II‐130

Tabel 2.99 Jumlah penyiaran radio/TV lokal No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

9

9

8

8

Chanel

Chanel

1. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Chanel Chanel Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika

e. Web Site Milik Pemerintah Daerah Indikator ini untuk melihat ada atau tidak website milik Pemerintah Daerah. Tahun 2008 sampai tahun 2009 indikator ini tercatat memiliki website Pemda. Namun tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 indikator ini tercatat tidak ada, artinya bahwa tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Pemda tidak memiliki Website. Berikut adalah tabel website milik Pemerintah Daerah. Tabel 2.100 Web Site Milik Pemerintah Daerah Tahun 2008 - 2012 (%) No.

Uraian

1. Web Site Milik Pemerintah

2008

2009

2010

2011

2012

Ada

Ada

Tidak

Tidak

Tidak

Ada

Ada

Ada

Daerah


f. Pameran/Expo Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan pameran/expo yang dilaksanakan per Tahun. Tahun 2008 Kabupaten Seruyan belum melakukan pameran atau expo, tahun 2009 terdapat 2 kali pameran atau expo tahun 2010 dan 2011 tercatat 1 kali mengadakan pameran atau expo dan tahun 2012 tercatat ada 2 kali pameran atau expo. Berikut adalah tabel pameran atau expo tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.101 Pameran/Expo Tahun 2008 - 2012 No.

Uraian

1. Pameran/Expo

2008

2009

2010

2011

2012

0

2 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali



II‐131

26) Perpustakaan Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. a. Jumlah Perpustakaan Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Tahun 2009 terdapat 1 perpustakaan daerah dan 4 perpustakaan desa, tahun 2010 terdapat 1 perpustakaan daerah dan 8 perpustakaan desa, tahun 2012 naik menjadi ada 1 perpustakaan daerah dan 24 perpustakaan desa. Berikut adalah tabel jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.102 Jumlah Perpustakaan No.

Uraian

1. Jumlah Perpustakaan

2009

2010

2011

2012

1 perpustakaan

1 perpustakaan

1 perpustakaan

1 perpustakaan

daerah dan 4

daerah dan 8

daerah dan 22

daerah dan 24

perpustakaan

perpustakaan

perpustakaan

perpustakaan

desa

desa

desa

desa


b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Tahun 2008 jumlah pengunjung perpustakaan masih tercatat 0%, lalu naik menjadi 4,22 dan tahun 2010 naik sangat signifikan menjadi 62,64%, tetapi tahun 2011 turun sangat signifikan menjadi 0,01% kemudian naik sedikit di tahun 2012 menjadi 2,8%. Berikut adalah gambar jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahun di Kabupaten Seruyan.


II‐132

Gambar 2.79 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Tahun 2008 - 2012 (%) 70 60 50 40 30 20 10 0

62,64

0 2008

4,22 2009

2010

0,01 2011

2,8 2012


c. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Indikator ini digunakan untuk melihat berapa jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan diaerah terhadap jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Indikator ini tahun 2008 tercatat masih 0%, lalu tahun 2009 tercatat menjadi 29,84 sampai tahun 2010, tahun 2011 naik sedikit menjadi 30,15% dan pada tahun 2012 juga mengalami sedikit kenaikan menjadi 31%. Gambar 2.80 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2008 - 2012 (%) 40 30

29,8

29,84

30,15

31

20 10 0

0 2008

2009

2010

2011

2012



II‐133

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1) Pertanian a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya terhadap luas areal tanaman padi atau bahan pangan utama lokal. Indikator ini dihitung dengan menghitung produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dibagi dengan luas areal tanaman padi/ bahan pangan utama lokal lainnya dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 108,13%, tahun 2009 tercatat hanya sebesar 26,9 kwintal dan tahun 2010 naik menadi 148,21%, lalu tahun 2012 produksi padi atau bahan pangan utama lokal laiinya sebesar 122,47%. Berikut adalah tabel produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal laiinya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.103 Produktivitas Padi atau bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2008 - 2012 (%) No. 1.

Uraian Produktivitas Padi atau bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per

2008

2009

2010

2011

2012

108,13%

26,9

148,21 %

n.a

122,47 %

Kwintal

Hektar Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan Akhir Masa Jabatan Tahun 20082012.

b. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar kontribusi pertanian atau perkebunan terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian atau perkebunan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Tahun 2008 atas dasar harga berlaku indikator ini tercatat sebesar 51,68% dan atas dasar harga konstan sebesar 55,9%. Indikator ini cenderung stabil sampai dengan tahun 2012 yaitu dengan ADHB tercatat sebesar 50,2% dan dengan ADHK tercatat sebesar 54,00%. Berikut adalah tabel kontribus sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐134

Tabel 2.104 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2008 - 2012 (%) No. Uraian 1 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2012-2013.

2008 51,68

2009 50,63

2010 50,67

2011 50,66

2012 50,20

55,59

54,47

54,10

54,00

54,00

c. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi

PDRB

dari

sektor

pertanian

(palawija)

dibagi

dengan

jumlah

PDRB

pertanian/perkebunan dikali 100%. Tahun 2008 atas dasar harga berlaku indikator ini tercatat sebesar 0,02% dan atas dasar harga konstan sebesar 0,05%. Indikator ini cenderung stabil sampai dengan tahun 2012 yaitu dengan ADHB tercatat sebesar 0,02% dan dengan ADHK tercatat sebesar 0,04%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.105 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2012 (%) No. Uraian 1 Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2 Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2009 0,02

2010 0,02

2011 0,02

2012 0,02

0,05

0,05

0,04

0,04

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan (data diolah).

d. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor perkebunan (tanaman keras) dibagi dengan jumlah PDRB sektor pertanian atau perkebunan dikali 100%. Tahun 2008 atas dasar harga berlaku indikator ini tercatat sebesar 3,26% dan atas dasar harga konstan sebesar 6,71%. Indikator ini cenderung stabil sampai dengan tahun


II‐135

2012 yaitu dengan ADHB tercatat sebesar 2,85% dan dengan ADHK tercatat sebesar 7,15%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.106 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Tahun 2009 - 2012 (%) No. Uraian 1 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2009 3,26

2010 3,29

2011 0,86

2012 2,85

6,71

7,47

2,09

7,15

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan (data diolah).

e. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani terhadap jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) per tahun dibagi dengan jumlah jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah per tahun dikali 100%. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 88,19%, tahun 2010 naik menjadi 98,45%, tahun 2011 turun menjadi 96,38% dan tahun 2012 menjadi 97,49%. Indikator ini cenderung stabil setiap tahunnya. Berikut adalah tabel kontribus kelompok petani terhadap PDRB. Tabel 2.107 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB No. Uraian 1. Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB

2009

2010

2011

2012

88,19%

98,45%

96,38%

97,49%

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan.

f. Cakupan Bina Kelompok Petani Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok petani yang mendapat bantuan pemda terhadap jumlah kelompok tani setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kelompok petani yang mendapat bantuan pemda dibagi dengan jumlah kelompok tani setiap tahun dikali 100%. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 85,9%, tahun 2010 naik menjadi 98,80%, tahun 2011 tercatat naik manjadi 99,1% dan tahun 2012 tercatat sebesar 98,81%. Berikut


II‐136

adalah tabel cakupan bina kelompok petani dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.108 Cakupan Bina Kelompok Petani No.

Uraian

1. Cakupan bina kelompok petani

2009

2010

2011

2012

85,9%

98,80%

99,1%

98,81%

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan.

2) Kehutanan a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Indikator ini dihitung untuk melihat berapa persen luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitas terhadap luas total hutan dan lahan kritis. Indikator ini dihitung dengan menghitng luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dibagi dengan luas total hutan dan lahan kritis dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 0,85%, tahun 2009 turun sedikit menjadi 0,51%, lalu tahun 2010 naik sangat signifikan menjadi 56,6%, tetapi tahun 2011 turun sangat signifikan menjadi 0,09%, tahun 2012 tercatat sebesar 0,33%. Berikut adalah gambar rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.81 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2008 - 2012 (%) 60 50 40 30 20 10 0

56,6

0,85 2008

0,51 2009

2010

0,09 2011

0,33 2012


b. Kerusakan Kawasan Hutan Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen luas kerusakan kawasan hutan terhadap luas kawasan hutan. Indikator ini dihitug dengan menghitung luas kerusakan kawasan hutan dibagi dengan luas kawasan hutan dikali 100%.


II‐137

Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 41,13%, tahun 2009 tercatat sebesar 41,69%, tahun 2010 sangat baik yaitu menjadi 0% yang artinya tahun 2010 tidak ada kerusakan kawasan hutan, namun keadaan baik ini tidak berlangsung pada tahun 2011 yang tercatat sebesar 56,06%, lalu tahun 2012 kembali membaik dengan menurunnya indikator ini yaitu menjadi hanya 6,89%. Berikut adalah gambar kerusakan kawasan hutan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.82 Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2008 - 2012 (%) 60

56,06

50 40

41,69

41,13

30 20 10

6,89

0 2008

0 2010

2009

2011

2012


3) Energi dan Sumber Daya Mineral a. Pertambangan Tanpa ijin Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen luas pertambangan tanpa ijin. Indikator ini dihitug dengan menghitung luas penambangan liar yang ditertibkan dibagi dengan luas area penambangan yang liar dikali 100%. Indikator ini terlihat datanya sangat baik, karena dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 indikator ini tercatat 0% setiap tahunnya. Dengan hal tersebut artinya bahwa semua tambang yang ada di Kabupaten Seruyan sudah mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan. Tabel 2.109 Pertambangan Tanpa Ijin Tahun 2008 - 2012 (%) No.

Uraian

1. Pertambangan tanpa ijin

2008

2009

2010

2011

2012

0%

0%

0%

0%

0%



II‐138

b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Tahun 2008 atas dasar harga berlaku indikator ini tercatat sebesar 1,23% dan atas dasar harga konstan sebesar 1,32%. Indikator ini cenderung stabil sampai dengan tahun 2012 yaitu dengan ADHB tercatat sebesar 1,12% dan dengan ADHK tercatat sebesar 1,26%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.110 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun 2008 - 2012 (%) No. Uraian 1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2008 1,23

2009 1,19

2010 1,19

2011 1,12

2012 1,12

1.32

1,30

1,35

1,31

1,26

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2012-2013.

4) Pariwisata a. Kunjungan Wisata Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah kunjungan wisata per tahun di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah gambar perkembangan kunjungan wisata dari tahun 2008 sampai dengn tahun 2012 pada Kabupeten Seruyan. Gambar 2.83 Kunjungan Wisata Tahun 2008 - 2012 (Orang) 35000 30000

29453

25000 22512 20000

19301

17558

15562

15000 10000 5000 0 2008

2009

2010

2011



2012

II‐139

5) Kelautan dan Perikanan a. Produksi Perikanan Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah produksi ikan per tahun terhadap target daerah. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah produksi ikan dibagi denga target daerah dikali 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 87,53%, tahun 2009 tercatat 80,94%, tahun 2010 naik menjadi 99,68% dan tahun 2012 produksi perikanan melampaui target yaitu tercatat sebesar 110%. Produksi perikanan di Kabupaten Seruyan memiliki trend yang positif naik, artinya bahwa produksi perikanan di Kabupaten Seruyan selalu naik setiap tahunnya. Berikut adalah gambar perkembangan produksi perikanan Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.84 Produksi Perikanan Tahun 2008 - 2012 (%) 120 110 100 80

99,68 87,53

95,42

80,94

60 40 20 0 2008

2009

2010

2011

2012


b. Konsumsi Ikan Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah ikan yang dikonsumsi terhadap target daerah setiap tahunnya. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah konsumsi ikan dibagi dengan target daerh dikali dengan 100%. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 53,44%, tahun 2011 tercatat sebesar 54,5% dan tahun 2012 tercatat sebesar 67,68%. Indikator ini cenderung stabil, artinya bahwa tingkat konsumsi ikan warga Kabupaten Seruyan masih tetap tinggi, hal ini seiring dengan jumlah produksi perikanan yang cenderung stabil bahkan meningkat. Berikut adalah tabel perkembangan konsumsi ikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Seruyan.


II‐140

Tabel 2.111 Konsumsi Ikan No. 1.

Uraian Konsumsi Ikan

2009

2010

2011

2012

53,44%

53.98%

54,50%

67,68%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Cakupan bina kelompok nelayan digunakan utnuk melihat berapa persen jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda terhadap jumlah kelompok nelayan setiap tahunnya. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda dibagi dengan jumlah kelompok nelayan setiap tahun dikali 100%. Tabel 2.112 Cakupan Bina Kelompok Nelayan No. 1.

Uraian Cakupan bina kelompok nelayan

2009

2010

2011

2012

8%

10%

15%

27%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan.

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah produksi ikan yang berasal dari hasil kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan di Kabupaten Seruyan per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah produksi ikan yang berasal dari hasil kelompok nelayan dibagi denga jumlah produksi ikan di Kabupaten Seruyan. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 37,59%, tahun 2010 tercatat sebesar 38,97% dan tahun 2012 tercatat naik menjadi 47,82%. Indikator ini menunjukkan trend yang positif

naik setiap

tahunnya, artinya bahwa setiap tahun semakin besar jumlah produksi ikan yang berasal dari kontribusi hasi keolmpok nelayan. Tabel 2.113 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2008 s/d 2011 No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi 5.421,83 5.949,55 5.974,70 7.601,10 8.653,10 hasil kelompok hasil kelompok nelayan 2 Jumlah produksi ikan di daerah (ton) 14.423,65 15.287,22 15.332,00 15.795,30 18.094,70 3 Produksi perikanan kelompok 37,59% 38,92% 38,97% 48,12% 47,82% nelayan tahun 2008 s/d 2011 (%) Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (data diolah).


II‐141

6) Perdagangan a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Tahun 2008 atas dasar harga berlaku indikator ini tercatat sebesar 19,21% dan atas dasar harga konstan sebesar 16,90%. Indikator ini cenderung stabil sampai dengan tahun 2012 yaitu dengan ADHB tercatat sebesar 20,15% dan dengan ADHK tercatat sebesar 17,10%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.114 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2008 - 2012 (%) No. Uraian 1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

2008 19,21

2009 20,05

2010 20,02

2011 20,17

2012 20,15

16,90

17,51

17,20

17,20

17,10


b. Ekspor Bersih Perdagangan Indikator ini digunakan melihat besar nilai ekspor bersih Kabupaten Seruyan per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung besar nilai ekspor kabupaten dikuarang dengan besar nilai impor Kabupaten. Indikator ini tercatat masih sebesar US$0 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Hal berikut artinya bahwa belum ada komodity yang diekspor oleh Kabupaten Seruyan, sehingga inidikator ini masih tercatat sebesar US$0. Berikut adalah tabel Ekspor Bersih Perdagangan. Tabel 2.115 Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2008 - 2012 (US$) No.

Uraian

1. Ekspor Bersih Perdagangan

2008

2009

2010

2011

2012

US$ 0

US$ 0

US$ 0

US$ 0

US$ 0



II‐142

c. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok pedangang atau usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Penda per tahun dari jumlah kelompok pedagang atau usaha informal. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kelompok pedangang atau usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda setiap tahun dibagi dengan jumlah kelompok pedagang atau usaha informasol dikali dengan 100%. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 12%, tahun 2010 naik menjadi 36% lalu tahun 2011 naik kembali menjadi 62% dan tahun 2012 turun menjadi 30%. Hal tersebut artinya bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 indikator ini terus meningkat jumlahnya yaitu dari 12% sampai dengan 62% pada tahun 2011, tapi tahun 2012 jumlah kelompok pedangang atau usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda turun menjadi 30%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompom pedagang atau usaha informal di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.116 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal No. Uraian 1. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

2009

2010

2011

2012

12%

36%

62%

30%

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

7) Perindustrian a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB per Tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Tahun 2008 atas dasar harga berlaku indikator ini tercatat sebesar 7,68% dan atas dasar harga konstan sebesar 7,22%. Indikator ini cenderung stabil sampai dengan tahun 2012 yaitu dengan ADHB tercatat sebesar 8,08% dan dengan ADHK tercatat sebesar 7,82%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.117 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2008 - 2012 (%) No. Uraian 1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2012-2013.


2008 7,68

2009 7,57

2010 7,57

2011 7,81

2012 8,08

7,22

7,12

7,38

7,68

7,82

II‐143

b. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRb sektor industri. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRB jasa industri rumah tanga dibagi jumlah PDRB sector industri dikali 100%. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 0,42%, tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 turun menjadi 0,38%. Hal tersebut artinya bahwa kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB sector industry setiap tahunnya sampai dengan tahun terakhir, tercatat sebesar 0,38%. Berikut adalah tabel kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB sector industri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.118 Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri No.

Uraian

1.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

2009

2010

2011

2012

0.42 %

0.38 %

0.38 %

0.38 %

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

c. Pertumbuhan Industri Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen selisih dari jumlah industri di tahun kebelakang dari jumlah industri sampai dengan tahun 2012. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah industri tahun n – jumlah industri tahun (n-1) dibagi dengan jumlah industri sampai dengan tahun 2012 dikali dengan 100%. Tahun 2008 dan tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 16,79%, lalu naik menjadi 19,8% pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, lalu turun menjadi 6,03 pada tahun 2012. Berikut adalah pertumbuhan industri dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.85 Pertumbuhan Industri Tahun 2008 - 201 (%) 30 20

16,79

16,79

19,8

19,8

10

6,03

0 2008

2009

2010

2011



2012

II‐144

8) Ketransmigrasian a. Transmigrasi Swakarsa Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah transmigrasi swakarsa dari jumlah transmigrasi. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah transmigran swakarsa dibagi dengan jumlah transmigrasi dikali dengan 100%. Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 indikator ini tercatat nilainya masih 0%. Hal tersebut artinya bahwa belum ada transmigran swakarsa dari Kabupaten Seruyan sampai dengan tahun 2012. 2.4.

Aspek Daya Saing Daerah Aspek ini menggambarkan capaian kinerja pemerintah terkait kemampuan ekonomi

daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Indikator ini dihitung dengan menghitung total pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah rumah tangga. Indikator ini tahun 2009 tercatat sebesar 66,33 %, turun menjadi 63,8% pada tahun 2010, turun kembali menjadi 62,02 per tahun dan naik kembali menjadi 63,05% pada tahun 2012. Indikator ini cenderung mangalami penurunan dari tahun 2009 sampai denga tahun 2012, dengan hal ini artinya bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mengalami penurunan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Berikut adalah gambar pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐145

Gambar 2.86 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2009 - 2012 (%) 67 66 65 64 63 62 61 60 59

66,33

63,8 63,05 62,02

2009

2010

2011

2012

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebsar 33,67%, tahun 2010 naik menjadi 36,2% dan naik menjadi 37,98%, tetapi turun menjadi 36,95% pada tahun 2012. Berikut adalah gambar pengeluaran konsumsi non pangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Gambar 2.87 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2009 - 2012 (%) 39 38

37,98

37

36,95 36,2

36 35 34

33,67

33 32 31 2009

2010

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.


2011

2012

II‐146

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1) Perhubungan a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio ini dihitung dengan menghitung panjang jalan di Kabupaten Seruyan dibagi dengan jumlah kendaraan per tahun. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 0,13, tahun 2013 sama halnya tahun 2009 yaitu tercatat sebesar 0,13, tetapi turun menjadi sebesar 0,o9 pada tahun 2010 dan tahun 2011, tahun 2012 indikator ini tercatat sebesar 0,1. Indikator ini cenderung stabil dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Berikut adalah rasio panjang jalan per Jumlah Kendaraan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.119 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1 Panjang jalan (km)

619,48

781,97

781,97

781,97

781,97

2 Jumlah kendaraan

4790

6169

8270

9100

8230

3 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,13

0,13

0,09

0,09

0,1

Sumber : Seruyan Dalam Angka Tahun 2012-2013 (data diolah).

b. Jumlah orang/barang melalui Dermaga/ Bandara Per Tahun Indikator ini digunakan untuk melihat berapa jumlah jumlah orang atau barang yang melalui dermaga atau bandara atau terminal pada setiap tahun. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. Tahun 2008 inidikator ini belum tercatat untuk yang melalui dermaga atau perlabuhan, tetapi untuk yang melalui bandara sudah tercatat yaitu sebanyak 19 orang atau barng. Pada tahun 2009 indikator ini tercatat terdapat 912 jumlah orang atau barang yang melalui dermaga atau pelabuhan, dan yang melalui dermaga tercatat sebanyak 684, namun tahun 2010 jumlah orang atau barang yang melalui dermaga atau pelabuhan turun menjadi 416, tetapu yang melalui bandara naik menjadi 828, tahun 2012 jumlah orang atau barang yang melalui dermaga atau pelabuhan turun kembali menjadi 217, tetapi yang melalui bandara naik sangat signifikan yaitu menjadi 3.165 orang atau barang. Dengan penjabaran tersebut, tergambar bahwa transportasi menggunakan udara setiap tahun penggunanya terus meningkat dibandingkan dengan yang melalui derrnaga atau pelabuhan. Berikut adalah tabel jumlah orang barang melalui dermaga/barang/terminal dari tahun 2008 sampai dengan 2010 pada Kabupaten Seruyan.


II‐147

Tabel 2.120 Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara Tahun 2009 s/d 2012 No.

Uraian

2009

1

Jumlah orang melalui dermaga angkutan sungai

2

Jumlah

2010

2011

2012

1.850

1.815

1.745

1.763

angkutan

19.800

10.800

9.000

7.200

Jumlah barang melalui dermaga per tahun

3.750

3.635

3.547

3.459

684

827

985

3.163

3.903

4.285

9.768

11.730

orang

melalui

dermaga

penyeberangan 3

(bongkar muat) 4

Jumlah orang melalui bandara per tahun

5

Jumlah barang melalui bandara per tahun

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan

2) Penataan Ruang a. Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Pada tahun 2010 indikator ini tercatat sebesar 48,35%,tahun 2011 tercatat sama halnya tahun 48,35% dan tahun 2012 tercatat naik sangat signifikan menjadi 115,1%. Denga deskripsi diatas, artinya bahwa sampai dengan tahun 2012 luas wilayah produktif di Kabupaten Seruyan terus meningkat bahkan melebihi dari jumlah luas seluruh wilayah budidaya pada tahun 2012. Berikut adalah tabel luas wilayah produktif di Kabupaten Seruyan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.121 Luas Wilayah Produktif No. 1.

Uraian Luas wilayah produktif

2010

2011

2012

48.35%

48,35%

115,10%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Seruyan dalam angka 2011 – 2013 (data diolah).

b. Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Tahun 2010 indikator ini tercatat sebesar 12,14% dan tahun 2011 tercatat sama besar dengan tahun 2010 yaitu sebsar 12,14 dan tahun 2012 naik menjadi 28,19%. Hal ini menggambarkan bahwa luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Seruyan meluas sampai dengan tahun 2012. Dengan hal tersebut diperlukan perencanaan drainase yang baik di Kabupaten Seruyan guna tidak menambah luas wilayah kebanjiran pada Kabupaten Seruyan. Berikut adalah tabel luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Seruyan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.


II‐148

Tabel 2.122 Luas Wilayah Kebanjiran No. 1.

Uraian Luas wilayah kebanjiran

2010

2011

2012

12,14%

12,14%

28,91%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Seruyan dalam angka 2011 - 2013.

c. Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Tahun 2010 indikator ini tercatat sebesar 22,46%, angka ini juga tercatat pada tahun 2011 yaitu sebesar 22,46%, lalu naik signifikan menjadi 53,47% pada tahun 2012. Deskrips tersebut artinya bahwa hingga tahun 2012, besar luas wilayah perkotaan di Kabupaten Seruyan terus meluas. Berikut adalah tabel luas wilayah perkotaan pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Tabel 2.123 Luas Wilayah Perkotaan No. 1.

Uraian Luas wilayah kebanjiran

2010

2011

2012

22,46%

22,46%

53,47%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Seruyan dalam angka 2011 - 2013.

3) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. a. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan dan menghitung jenis bank dan cabangcabangnya yang ada di Kabupaten Seruyan. Tahun 2008 indikator ini tercatat terdapat 4 jumlah bank, jumlah ini konstan sampai dengan tahun 2010 yaitu tetap sejumlah 4. Dan di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 naik menjadi 5 buah. Berikut adalah tabel jenis dan


II‐149

jumlah bank dan cabang pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.124 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2008 s/d 2012 No. Uraian 1 Bank Umum Pemerintah

2008 4

2009 2

2010 2

2011 4

2012 3

2 3

Bank Umum Daerah Bank Umum Swasta

0 0

2 0

2 0

2 0

2 0

4

Jumlah Bank dan Cabang Bank

4

4

4

5

5


4) Lingkungan Hidup a. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Persentase rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali dengan100%. Persentase rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2008 tercatat sebesar 25,43%. Tahun 2009 turun menjadi 22%. Trend ini terus menurun setiap tahunnya, trend ini berlanjut sampai tahun 2010 yang kembali turun sampai 8,22%. Tahun 2011 indikator ini sangat turun signifikan dari tahun 2008, pada tahun 2011 indikator ini tercatat sebesar 0%. Tetapi pada tahun 2012 mulai naik kembali dengan tercatat sebesar 12,5%. Berikut adalah gambar persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Gambar 2.88 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2008 - 2012 (%) 30 25

25,43 22

20 15

12,5

10

8,22

5 0 2008

2009

2010

0 2011



2012

II‐150

5) Komunikasi dan Informatika a. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah Kebutuhan. Indikator ini dihitung dengan menghitung daya listrik terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan dikali dengan 100%. Tahun 2008 indikator ini tercatat sebesar 2,57%, tetapi turun menjadi 2,42% pada tahun 2009 lalu naik menjadi 6,17% dan tahun 2011 naik kembali menjadi 11,61% lalu naik kembali menjadi 15,43% pada tahun 2012. Keadaan ini seiring dengan meluasnya wilayah perkotaan, semakin luas wilayah perkotaan, maka harus semakin besar juga ketersediaa daya listrik di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah tabel rasio ketersediaan daya listrik pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.125 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2008 - 2012 (%) No.

Uraian

1. Rasio ketersediaan daya listrik

2008

2009

2010

2011

2012

2,57%

2,42%

6,17%

11.61%

15,43%

Sumber : Seruyan Dalam Angka 2013.

b. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/ Telepon Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. Tahun 2009 indikator ini tercatat sebesar 6,8%, tahun 2010 tercatat sebesar 8,38%, lalu tahun 2011 tercatat sebesar 12,05% dan pada tahun 2012 tercatat naik sebesar 18,56%. Sesuai dengan deskripsi di atas, bahwa teknologi komunikasi dan informasi terus perkembang di Kabupaten Seruyan. Berikut adalah tabel persentase penduduk yang menggunakan HP atau telepon pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.


II‐151

Tabel 2.126 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/ Telepon No. 1.

Uraian Persentase

penduduk

yang

menggunakan

HP/Telepon

2009

2010

2011

2012

6.8 %

8.38 %

12.05 %

18.56 %

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan

2.4.3. Fokus iklim Investasi 1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. a.

Angka Kriminalitas Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada

tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun dibagi dengan jumlah jumlah seluruh penduduk Seruyan dikali dengan 10.000 per tahun. Indikator ini tercatat berfluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Tahun 2010 indikator ini tercatat sebesar 6,57%, tahun 2011 naik menjadi 8,43% dan tahun 2012 tercatat turun menjadi 5,51%. Berikut adalah tabel angka kriminalitas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan. Tabel 2.127 Angka Kriminalitas Tahun 2008 s/d 2012 (%) No.

Uraian

2010

2011

2012

92

120

81

1

Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun

2

Jumlah penduduk seluruhnya

139.931

142.275

146.914

3

Angka kriminalitas

6,57%

8,43%

5,51%

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data diolah).

b.

Lama Proses Perijinan Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh

suatu Perijinan. Pada tahun 2009 lama proses perijinan yang dibutuhkan adalah selama 2 minggu atau 14 hari, tetapi pada tahun 2012, lama proses perijinan dipercepat yaitu menjadi 12 hari. Berikut adalah tabel lama proses perijinan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kabupaten Seruyan.


II‐152

Tabel 2.128 Lama Proses Perijinan Tahun 2008 s/d 2012 (Hari) No. 1

Uraian

2009

2010

2011

2012

14

14

14

12

Lama proses perijinan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c.

Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Indikator ini dugunakan untuk melihat berapa jumlah perda yang mendukung iklim

usaha pada setiap tahun. Tahun 2008 terdapat 12 perda, tahun 2009 terdapat 13 perda, tahun 2919 terdapat 10 perda, tahun 2011 menjadi 7 perda dan pada tahun 2012 diringkas kembali hanya menjadi 3 perda. Hal ini dilakukan karena guna menarik investor agar melakukan dan mendukung iklim usaha di Kabupaten Seruyan. Berikt adalah tabel jumlah perda yang mendukung iklim usaha pada Kabupaten Seruyan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tabel 2.129 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2008 s/d 2012 No.

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim

12

13

10

7

3

Usaha Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Rasio ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Seruyan tahun 2012 mencapai angka 32,32%, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 32 orang usia tidak produktif baik itu usia 0-14 tahun dan usia 60 keatas. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018

II‐153

Gambar 2.89 Rasio Ketergantungan Tahun 2009-2012 33,00% 32,80% 32,60% 32,40% 32,20% 32,00% 31,80%

32,82%

32,24%

tahun 2009

tahun 2010

32,24%

tahun 2011

Sumber : Seruyan Dalam Angka Seruyan 2010-2013 (data diolah)


32,32%

tahun 2012

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Selanjutnya, dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Seruyan, diuraikan sebagai berikut: 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut:


III‐1

a. Pendapatan Daerah Gambaran tentang Pendapatan Daerah

yang disajikan secara series menginformasikan

mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1l 3.1 sebagai berikut: Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 (dalam juta rupiah) NO

URAIAN

2008 1.1.

2009

2010

2011

PENDAPATAN ASLI DAERAH

9.203,0

11.556,5

18.184,7

28.132,3

1.1.1

Hasil Pajak Daerah

1.125,6

1.049,0

1.246,3

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

1.506,5

2.160,2

2.558,6

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.010,1

1.440,3

1.1.4

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

5.560,8

1.2 1.2.1

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

RATA2

REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN

PERTUMBUHAN

2012

%

17.352,1

24,8

13.682,6

3.556,0

234,0

3.073,2

1.758,6

9,8

1.464,1

1.767,6

2.505,0

26,7

6.907,1

12.915,7

9.608,9

9.532,5

21,2

466.174,1

495.054,9

494.870,8

548.648,4

621.017,2

7,6

79.938,3

98.491,9

101.746,6

107.077,6

122.134,7

11,5

1.2.2

Dana Alokasi Umum

341.170,8

345.001,0

360.740,6

402.064,4

450.227,0

7,3

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

45.065,0

51.562,0

32.383,5

39.506,4

48.655,5

5,6

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

9.945,8

62.673,4

75.094,1

38.743,2

39.031,0

125,6

1.3.1

Pendapatan Hibah

2.047,5

2.140,1

340,3

1.182,5

5.162,7

126,1

1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya

6.648,3

7.853,3

8.804,6

12.157,0

17.737,4

28,6

0,0

0,0

59.693,0

10.415,9

0,0

0,0

1.250,0

250,0

6.050,1

0,0

0,0

0,0

0,0

52.430,0

0,0

3.772,2

216,3

0,0

0,0

0,0

0,0

7.928,7

15.914,6

0,0

1.3

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan

1.3.6

Tunjangan

1.3.7

Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH

0,0

0,0

206,1

3.286,8

0,0

0,0

485.322,9

569.284,9

588.149,6

615.523,9

677.400,3

8,8

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Seruyan TA 2008 - 2012

Memperhatikan tabel diatas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan dari Rp.485.322,9 juta (2008) hingga mencapai Rp.677.400,3 juta (2012) dengan rata- rata tingkat pertumbuhan pendapatan 8,8%. Dari keempat komponen PAD, secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen pembentuk PAD berbeda-beda. Rata-rata tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Hasil Pajak Daerah sebesar 234,0%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 26,7%, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 21,2%, dan terendah dari Hasil Retribusi Daerah yaitu sebesar 9,8%.


III‐2

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah belum diketahui secara pasti besar potensi PAD sehingga target yang ditetapkan tidak didasarkan atas asesmen potensi yang dimiliki. Setelah berlakunya close list system dalam ketentuan jenis pajak dan retribusi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009, perlu dilakukan penyesuaian perangkat regulasi, kelembagaan pendapatan daerah serta personil agar tidak berimplikasi pada penurunan pendapatan daerah. Adapun penerimaan Dana Perimbangan relatif tanpa masalah berarti kecuali DAK yang memerlukan dana pendamping daerah minimal 10% dari jumlah DAK sehingga mengurangi porsi pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun lainlain pendapatan daerah yang sah tidak diketahui secara pasti potensi penerimaannya karena bersifat penerimaan insidentil.

b. Belanja Daerah Gambaran tentang realisasi Belanja Daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang pada tabel berikut: Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 (dalam juta rupiah) NO

Uraian

2008 2.

BELANJA

2.1

RATA2

REALIASASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

2010

2011

PERTUMBUHAN

2012

%

518.414,7

522.662,5

601.327,6

586.101,1

636.396,2

5,48

Belanja Tidak Langsung

92.886,0

103.461,3

160.952,9

188.584,1

214.518,5

24,47

2.1.1

Belanja Pegawai

62.824,7

80.770,7

125.793,8

148.713,7

165.553,2

28,46

2.1.2

Belanja Bunga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3

Belanja Subsidi

126,6

1.043,8

1.394,4

648,0

787,2

181,57

2.1.4

Belanja Hibah

7.952,7

3.067,3

11.709,6

13.468,0

16.793,0

65,01

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

3.535,6

5.141,4

3.771,9

5.623,4

3.971,9

9,62

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

0,0

0,0

492,5

73,3

176,7

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten dan Pemerintah Desa

18.446,4

13.408,5

17.632,1

19.845,8

27.038,5

13,25

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

0,0

29,6

158,5

212,0

197,9

154,9

-

-

2.2

Belaja Langsung

425.528,7

419.201,2

440.374,7

397.517,0

421.877,8

(0,01)

2.2.1

Belanja Pegawai

26.794,6

26.020,6

35.418,5

25.765,3

26.955,0

2,65

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

108.547,1

105.620,2

126.522,9

131.452,6

118.208,5

2,73

2.2.3

Belanja Modal

290.187,0

287.560,4

278.433,3

240.299,1

276.714,2

(0,66)

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Seruyan TA 2008 - 2013


III‐3

Memperhatikan Tabel 3.2 3.2 diatas, diperoleh gambaran bahwa, realisasi Belanja Tidak Langsung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,47% sementara realisasi Belanja Langsung justru mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,01%. Walaupun ratarata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung namun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 realisasi Belanja Tidak Langsung selalu lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja langsung. Dari delapan komponen Belanja Tidak langsung, Belanja subsidi mengalami kenaikan terbesar dengan rata-rata kenaikan mencapai 181,57%, diikuti dengan belanja tidak terduga sebesar 154,9%. Penurunan Realisasi Belanja Langsung terjadi pada komponen Belanja Modal yaitu Rp290.187,0 juta (2008) turun menjadi Rp276.714,2 (2012) atau mengalami rata-rata penurunan sebesar 0,66%.

c. Pembiayaan Daerah Gambaran

tentang

realisasi

pembiayaan

daerah

yang

disajikan

secara

series

menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut: Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 (dalam juta rupiah) NO

Uraian

2008 3 3.1

2009

2010

2011

PERTUMBUHAN

2012

%

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan

125.975,9

73.138,6

119.653,9

104.581,5

131.359,3

8,67

125.975,9

73.138,6

119.653,9

104.579,6

131.359,3

8,67

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

Pengeluaran Pembiayaan

2.000,0

0,0

2.000,0

2.644,9

8.389,4

49,81

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2.000,0

0,0

2.000,0

2.500,0

5.000,0

8,33

Pembayaran Pokok Utang

0,0

0,0

0,0

0,0

2.698,1

Kelebihan Catat Saldo di Kasda

0,0

0,0

0,0

144,9

691,3

PEMBIAYAAN NETTO

123.975,9

73.138,6

117.653,9

101.936,5

122.969,9

6,78

SILPA

90.884,1

119.760,9

104.475,8

131.359,3

163.974,0

17,39

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya Penggunaan Kas Yang Belum Dipertanggungjawabkan

3.2

RATA2

REALIASASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Seruyan TA 2008 – 2013


III‐4

3.1.2. Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asetdaerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu tahun 2008-2012 disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.4 Neraca Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 (dalam juta rupiah) URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

(Audited)

(Audited)

(Audited)

(Audited)

(Audited)

119.760.938.314,0 2 119.570.987.542,0 2

104.579.570.598 ,88 104.043.887.779 ,88

131.359.254.143 ,57 130.979.586.959 ,57

164.104.168.285, 95 163.467.920.193, 98

0

225.074.000,00

535.682.819,00

377.769.951,00

411.174.092,00

8.625.000,00

73.716.500,00

18.136.395,00

8.625.000,00

1.516.500,00

72.200.000,00

18.136.395,00

4.060.541.027,7 0 108.648.736.626, 58

4.076.392.997,5 0

4.740.518.207,00

2.925.068.525,0 0 2.925.068.525,0 0 9.570.500.000,0 0 12.495.568.525,0 0,00

1.084.582.750,0 0 1.084.582.750,0 0 9.630.000.000,0 0 10.714.582.750,0 0

97.694.482.155, 00 163.005.240.217 ,00 420.248.593.802 ,00 496.874.712.060 ,00 7.001.320.574,0 0 398.860.180.271 ,00 1.583.684.529.07 9,00

99.346.436.461, 00 183.691.091.972 ,00 458.621.383.731 ,00 559.671.383.014 ,00 12.824.525.684, 00 511.991.314.864 ,00 1.826.146.135.72 6,00

ASET/ AKTIVA ASET LANCAR Kas

90.634.116.119,19

Kas di Kas Daerah

73.006.436.054,64

Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran

132141.617,00

189.950.772,00

Pengeluaran Kas yang belum dipertanggungjawabkan

17.495.538.447,55

17.495.538.447,55

85.927.511,00

87.071.702,91

85.027.511,00

77.902.202,91

Investasi Jangka Pendek Deposito Piutang Piutang lain-lain Piutang Retribusi

8.625.000,00

Piutang Deviden/pajak

544.500,00

Piutang Dana Bagi Hasil/PAD Persediaan

1.253.847.980,00

1.737.283.657,00

91.972.991.610,19

121.585.293.673,9 3

4.443.923.545,00

4.443.923.545,00

4.443.923.545,00

4.443.923.545,00

7.570.500.000,00

7.570.500.000,00

12.014.423.545,00

12.014.423.545,00

Tanah

93.913.844.000,00

96.008.158.155,00

Peralatan dan Mesin

109.051.664.000,0 0 261.191.577.000,0 0

132.612.122.596,0 0 365.210.883.474,0 0 390.157.626.240,0 0

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Ivestasi Dana Bergulir Dana bergulir diragukan tertagih Penyertaan Modal Pemerintah Daerah JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

1.313.822.570,00 1.313.822.570,00 14.630.000.000,0 0 15.943.822.570,0 0

ASET TETAP

Bangunan Gedung Jalan, Jembatan dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP

326287863000,00 4.678.914.000,00

6.224.705.224,00

222.614.367.000,0 0 1.017.738.229.000 ,00

315.032.387.050,0 0 1.305.245.882.739 ,00


99.404.051.461,0 0 215.717.601.813, 00 555.186.998.988, 00 950.668.331.747, 00 15.892.072.874,0 0 272.131.592.039, 00 2.109.000.684.92 2,00

III‐5

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

(Audited)

(Audited)

(Audited)

(Audited)

(Audited)

61.027.976.257,0 0

8.357.170.813,2 6

30.564.269.088, 00 2.897.926.655,0 0

47.400.000,00

762.587.000,00

693.300.000,00

1.713.233.405.04 3,84

34.224.782.743,1 0 2.005.594.864.86 0,17

64.615.492.912,2 9 2.358.422.787.29 2,27

2.821.286.819,0 0

123.181.819,00

2.821.286.819,00

123.181.819,00

132.688.076.822 ,07 131.359.254.143 ,57

168.739.641.068, 98 163.879.094.285, 98

ASET LAINNYA Kemitraan dengan pihak Ketiga TPTGR

977.135.845,47

883.820.179,00

Tagihan Penjualan Angsuran Aset Tidak Berwujud

2.894.216.655,00

Penyertaan Modal yg belum ditetapkan statusya Aset Lain-Lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH AKTIVA

52.743.750,00 977.135.845,47

936.563.929,00

1.157.923.592.512 ,97

1.439.782.163.886 ,93

HUTANG JANGKA PENDEK Hutang PFK Hutang Pajak Hutang Langganan Hutang Lain-lain

HUTANG JANGKA PANJANG Hutang Dalam Negeri Hutang Dalam Luar Negeri JUMLAH HUTANG EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar SiLPA

90.634.116.119,19

121.585.293.673,9 3 119.760.938.314,0 2

108.648.736.626 ,58 104.579.570.598 ,88

Cadangan Deposito Cadangan Piutang Cadangan Persediaan

85.027.511,00 1.253.847.980,00

87.071.702,91

8.625.000,00

73.716.500,00

18.136.395,00

1.737.283.657,00

4.060.541.027,7 0

4.076.392.997,5 0

4.740.518.207,00

Pendapatan yang Ditangguhkan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

225.074.000,00 (2.821.286.819)

(123.181.819.000 )

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

91.972.991.610,00

121.585.293.673,9 3

108.648.736.626 ,58

132.688.076.822 ,07

168.739.641.068, 00

EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN

1.030.729.788.390 ,47

1.318.196.870.213 ,00

1.604.584.668.4 17,26 12.495.568.525, 00 1.583.684.529.0 79,00 8.404.570.813,2 6

1.871.085.501.2 19,10 10.714.582.750, 00 1.826.146.135.7 26,00 34.224.782.743, 10

2.189.559.964.40 4,29 15.943.822.570,0 0 2.109.000.648.92 2,00 64.615.492.912,2 9

Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA DIINVESTASIKAN JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH PASIVA

12.014.423.545,00

1.2014.423.545,00

1.017.738.229.000 ,00

1.305.245.882.739 ,00

977.135.845,47

936.563.929,00

1.030.729.788.390 ,47

1.318.196.870.213 ,00

1.604.584.668.41 7,26

1.871.085.501.21 9,10

2.189.559.964.40 4,29

1.157.923.592.512 ,31 1.157.923.592.512 ,31

1.439.782.163.886 ,93 1.439.782.163.886 ,93

1.713.233.405.04 3,84 1.713.233.405.04 3,84

2.003.773.578.04 1,17 2.006.594.864.86 0,17

2.358.299.605.47 3,27 2.358.422.787.29 2,27


III‐6

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Keuangan

daerah

merupakan

komponen

yang

sangat

penting

dalam

perencanaanpembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akanmenghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 1) Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Seruyan tahun-tahun anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut: a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang

menambahekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna

bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakandalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintahpusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai

untuksetiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara

rasionaldengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsipertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah sertaoptimalisasi pencapaiannya. b) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah

daerah tidakmemberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajakdan retribusi daerah, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan


III‐7

pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi denganpeningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah. c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan

paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan

nodal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagal penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan

kekayaan

daerah

yang

belumdipisahkan

dan

belum

dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah. e) Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagal akibat penyimpanandana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah merupakan pendapatan daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Seruyan berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus. Terus diupayaan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.


III‐8

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a) Pendapatan Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD

dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi

hibah.

Sumbangan

yang

diterima

dari

organisasl/lembaga

tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah. b) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya yang diterima

pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah. c) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya d) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan e) Tunjangan Guru f)

Lain-lain pendapatan yang Sah

2) Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran


III‐9

III‐10

belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. e. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut: 1. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan

pemukiman diperkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; 2. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk

mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundangundangan; 3. Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan

pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat; 4. Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh

pemerintah. 5. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,

kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja; f.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria: 1. masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. merupakan objek pemeliharaan; 3. jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi, 4. pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem lnformasi manajemen

dianggarkan pada belanja modal.


III‐11 g. Belanja DPRD 1. Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, dan pada tahun 2008 mengunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 2. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan

keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangankomisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewasdan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD; 3. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/ 1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yangdibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; 4. Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan

komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah. h. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


III‐12 1. Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang

operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3. Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula ditertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" sekarang tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota"; 4. Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan

kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; 5. Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu

kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. i.

Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikanbantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.

j.

Belanja Subsidi 1. Belanja

Subsidi

adalah

alokasi

anggaran

yang

diberikan

kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 2. Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar

pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. k. Bantuan Sosial 1. Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan


III‐13

peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulangsetiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama. 2. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. l.

Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

m. Belanja Bantuan Keuangan 1. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat

umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 2. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan

sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan; 3. Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. n. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanjauntuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.


III‐14

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Seruyan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagai berikut: 1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Gambaran tentang belanja daerah yang disajikan secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Seruyan sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:


III‐15

Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 (dalam jutaan)

2008 URAIAN

Anggaran

2009

Realisasi

Anggaran

2010

Realisasi

% Rp

Rp

Anggaran

2011

Realisasi

% Rp

Rp

Anggaran

2012

Realisasi

% Rp

Rp

RATA2

Anggaran

Realisasi

Rp

Rp

% Rp

Rp

%

%

BELANJA

578.266,8

518.414,7

89,6

609.155,6

522.662,5

85,8

713.865,4

601.327,6

84,2

705.382,4

586.101,1

83,1

807.876,0

636.396,2

78,8

84,3


103.309,3

92.886,0

89,9

119.490,7

103.461,3

86,6

175.029,4

160.952,9

92,0

197.767,0

188.584,1

95,4

231.893,8

214.518,5

92,5

91,3

69.108,9

62.824,7

90,9

89.451,8

80.770,7

90,3

139.205,7

125.793,8

90,4

155.371,9

148.713,7

95,7

179.499,5

165.553,2

92,2

91,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

126,6

16,9

2.500,0

1.043,8

41,8

1.417,0

1.394,4

98,4

800,0

648,0

81,0

910,0

787,2

86,5

64,9

Belanja Hibah

9.615,7

7.952,7

82,7

3.355,0

3.067,3

91,4

11.972,3

11.709,6

97,8

13.477,9

13.468,0

99,9

19.137,5

16.793,0

87,7

91,9


5.120,1

3.535,6

69,1

9.650,0

5.141,4

53,3

3.988,5

3.771,9

94,6

6.580,0

5.623,4

85,5

4.200,3

3.971,9

94,6

79,4

0,0

0,0

242,5

0,0

0,0

500,0

492,5

98,5

250,0

73,3

29,3

250,0

176,7

70,7

39,7

18.714,6

18.446,4

13.791,4

13.408,5

97,2

17.745,5

17.632,1

99,4

20.635,2

19.845,8

96,2

27.393,9

27.038,5

98,7

98,0

0,0

0,0

500,0

29,6

5,9

200,4

158,5

79,1

651,9

212,0

32,5

502,6

197,9

39,4

31,4

Belaja Langsung

474.957,6

425.528,7

89,6

489.664,9

419.201,2

85,6

538.836,0

440.374,7

81,7

507.615,4

397.517,0

78,3

575.982,2

421.877,8

73,2

81,7

Belanja Pegawai

41.089,2

26.794,6

65,2

49.611,2

26.020,6

52,4

70.023,8

35.418,5

50,6

27.391,3

25.765,3

94,1

28.608,9

26.955,0

94,2

71,3


136.674,0

108.547,1

79,4

144.703,6

105.620,2

73,0

171.918,8

126.522,9

73,6

211.564,7

131.452,6

62,1

239.325,4

118.208,5

49,4

67,5

Belanja Modal

297.194,4

290.187,0

97,6

295.350,1

287.560,4

97,4

296.893,5

278.433,3

93,8

268.659,4

240.299,1

89,4

308.047,9

276.714,2

89,8

93,6

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

98,6

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Seruyan TA 2008 – 2013


Berdasarkan Tabel 3.5 3.5, diperoleh gambaran bahwa, rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung (91,3%) lebih besar dibandingkan dengan tingkat realisasi Belanja Langsung, (81,7%). Tingkat Realisasi Belanja Langsung cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun yaitu 88% pada tahun 2010dan 78% pada tahun 2012 dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 83%. Penurunan ini disebabkan antara lain sebagai berikut: 1. penetapan APBD belum tepat waktu; 2. realisasi belanja sesuai dengan kas budget masih belum dapat dipenuhi sesuai target; 3. realisasi DAK yang sering kali terkendala juklak/juknis pusat yang berubah-ubah; 4. proses pengadaan barang/jasa pemerintah; dan 5. kualitas pekerjaan fisik masih banyak dikeluhkan. Untuk perbaikan kedepan terkait dengan realisasi belanja adalah: 1. penyempurnaan mekanisme pembahasan APBD; 2. peningkatan kedisplinan dalam realisasi anggaran; 3. pemantapan regulasi DAK; 4. pemantapan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan 5. peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa.

2. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Seruyan tertuang pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2009-2012 NO

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

Tahun 2012

( Rp )

( Rp )

( Rp )

( Rp )

URAIAN


III‐16

NO

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

Tahun 2012

( Rp )

( Rp )

( Rp )

( Rp )

URAIAN

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

80.780,71

125.793,81

148.713,71

165.553,20

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

75.951,60

97.852,89

115.427,10

127.407,00

2

Belanja Tambahan Penghasilan

2.439,13

24.480,01

28.516,05

35.496,10

3

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

1.425,14

1.714,34

1.726,32

1.681,44

4

Belanja Pemungutan Pajak Daerah

964,83

1.746,57

3.044,24

968,66

B

BELANJA LANGSUNG

134.225,87

162.072,15

164.202,05

183.707,03

I

Belanja Pegawai

30.667,25

40.834,33

30.361,72

29.601,27

1

Belanja Honorarium PNS

5.494,80

1.967,83

4.677,62

6.173,62

2

Belanja Honorarium Non PNS

19.964,78

33.279,52

20.805,16

20.287,83

3

Belanja Uang lembur PNS

561,06

171,12

282,55

345,72

4

Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS

1.685,00

1.362,50

1.243,00

164,80

5

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

2.961,61

4.053,36

3.353,39

2.629,30

37.950,80

46.141,67

46.849,92

51.182,82

449,10

410,13

734,78

596,27

II


5

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

6

Belanja makanan dan Minuman Pegawai

5.870,88

5.867,01

7.805,38

9.032,24

7

Belanja Pakaian Dinas dan atributnya

1.408,17

1.386,32

410,32

1.030,96

8

Belanja Pakaian khusus dan hari tertentu

2.262,97

3.070,00

1.308,70

1.331,43

9

Belanja Perjalanan Dinas

27.747,04

35.365,11

36.460,73

38.718,72

10

Belanja Perjalanan Pindah Tugas

0,00

0,00

15,00

0,00

11

Belanja Pemulangan Pegawai

212,65

43,10

115,00

473,20

III

Belanja Modal

65.607,82

75.096,15

86.990,42

102.922,94

12

Tanah

9.600,82

9.769,45

9.934,64

9.940,41

13

Peralatan dan Mesin

13.261,21

16.300,52

18.369,11

21.571,76

14

Bangunan dan Gedung

36.521,09

42.024,86

45.862,14

55.518,70

16

Aset Tetap Lainnya

6.224,71

7.001,32

12.824,53

15.892,07

215.006,58

287.865,96

312.915,76

349.260,22

IAI

T O T A L (A + B)

Berdasarkan Tabel 3.6, diperoleh Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 untuk dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur untuk tahun-tahun mendatang, sebagai berikut:


III‐17

Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2009-2012

NO

URAIAN

TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP)

TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)

PROSENTASE

( a)

(b)

(a) / (b) X 100%

1

Tahun Anggaran 2009

215.006,58

522.662,51

41,1%

2

Tahun Anggaran 2010

287.865,96

603.327,58

47,7%

3

Tahun Anggaran 2011

312.915,76

588.746,07

53,1%

4

Tahun Anggaran 2012

349.260,22

644.785,60

54,2%

3. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Seruyan pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel berikut: Tabel 3.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2010-2012 (dalam jutaan rupiah) REALISASI NO

A

Uraian

2012

PERTUMBUHAN

Rp

Rp

Rp

%

144.820,4

169.207,5

193.378,9

15,56

Belanja Pegawai

125.793,8

148.713,7

165.553,2

14,77

1.394,4

648,0

787,2

(16,03)

17.632,1

19.845,8

27.038,5

24,40

Belaja Langsung

3.463,7

2.680,4

2.858,4

(7,99)

Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )

2.421,2

2.165,32

2.654,91

6,02

1.042,52

515,12

203,45

(55,55)


2.000,0

2.500,0

7.698,1

116,46


2.000,0

2.500,0

5.000,0

62,50


Belanja Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor C

2011


Belanja Subsidi

B

RATA2

2010


III‐18

REALISASI NO

Uraian

2011

2012

PERTUMBUHAN

Rp

Rp

Rp

%

Pembayaran Pokok Utang JUMLAH (A+B+C)

RATA2

2010

0,0

0,0

2.698,1

150.284,1

174.387,9

203.935,3

8,25

3.2.2. Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan Kabupaten Seruyan kurun waktu tahun 2008-2012 dijelaskan secara rinci pada tabel berikut: Tabel 3.9 Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2008-2012 (dalam juta rupiah) REALISASI TAHUN ANGGARAN

NO

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

1

PENDAPATAN

485.322,9

569.284,9

588.149,6

615.523,9

677.400,3

2

BELANJA

518.414,7

522.662,5

601.327,6

586.101,1

636.396,2

3


2.000,0

0,0

2.000,0

2.644,9

8.389,4

A.

DEFISIT RIIL

(35.091,8)

46.622,4

(15.178,0)

26.777,8

32.614,7

125.975,9

73.138,6

119.653,9

104.579,6

131.359,3

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

125.975,9

73.138,6

119.653,9

104.581,5

131.359,3

90.884,1

119.760,9

104.475,8

131.359,3

163.974,0

Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan: 1

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya

2

Penggunaan Kas Yang Belum Dipertanggungjawabkan

B

TOTAL REALISASI PENERIMAAN SILPA

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain: a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan


III‐19

kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volumeprogram dan kegiatannya.

3.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2008-2012, yakni 8,8% per tahun. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 selain menggunakan asumsi pertumbuhan masa lalu juga dilakukan dengan merasionalkan estimasi beberapa komponen pendapatan mengingat setiap rincian objek pendapatan memiliki karakteristik yang berbeda, dengan menggunakan tahun dasar 2013 yaitu angka Perubahan APBD 2013, maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah dan diperoleh rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2014-2018 sebesar 9,5%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:


III‐20

Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 (dalam juta rupiah) NO

URAIAN

Rp 1.1.

2015

2016

2017

2018

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

%

22.916,2

23.242,9

23.652,2

26.017,4

28.619,2

31.481,1

20,0

1.1.1 Hasil Pajak Daerah

2.415,8

3.672,8

2.752,0

3.027,2

3.329,9

3.662,9

15,0

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah

3.938,6

3.954,4

4.332,3

4.765,5

5.242,1

5.766,3

9,8

3.530,5

3.944,9

3.883,5

4.271,9

4.699,0

5.168,9

26,7 21,2

1.1.3

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2014

RATA-RATA PERTUMBUH AN

PROYEKSI TAHUN ANGGARAN

PAPBD 2013

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

13.031,3

11.671,3

12.684,4

13.952,9

15.348,1

16.883,0

691.113,6

717.808,1

766.739,9

824.409,4

886.906,1

954.653,7

8,1

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

105.930,3

41.687,8

131.586,4

146.658,3

163.456,4

182.178,6

11,5

1.2.2 Dana Alokasi Umum

513.570,1

545.446,4

585.153,5

627.751,1

673.449,7

722.475,1

7,3

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

71.613,2

62.736,6

50.000,0

50.000,0

50.000,0

50.000,0

5,6

59.990,2

63.764,4

76.128,7

89.244,2

106.104,7

127.779,6

18,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126,1

27.793,3

24.740,4

45.931,8

59.047,3

75.907,8

97.582,7

28,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.149,8

7.520,0

8.149,8

8.149,8

8.149,8

8.149,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.547,1

26.504,0

18.547,1

18.547,1

18.547,1

18.547,1

0,0

3.500,0

5.000,0

3.500,0

3.500,0

3.500,0

3.500,0

0,0

774.020,0

804.815,4

866.520,8

939.671,0

1.021.630, 0

1.113.914, 4

9,5

1.2

1.3

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.3 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah 1.3.4 Daerah Lainnya 1.3.5

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan

1.3.6 Tunjangan Guru 1.3.7 Lain-Lain Pendapatan yang Sah JUMLAH

3.3.2. Proyeksi SilPA Proyeksi SiLPA tahun 2014-2018 menggunakan data SiLPA kurun waktu 2008-2012 ditunjukkan melalui Tabel 3.7 dimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA 8,67%, namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini : Tabel 3.11 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 TAHUN PROYEKSI

URAIAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

(dalam juta rupiah)

2014

2015

2016

2017

2018

46.622

51.991

56.380

61.298

66.835


III‐21

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Seruyan dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2014-2018, disajikan sebagai berikut: Tabel 3.12 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 (dalam juta rupiah) NO 1 2

TAHUN PROYEKSI

URAIAN

2014

2015

2016

804.815

866.521

939.671

1.021.630

1.113.914

Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran

89.821

59.448

61.722

68.261

75.138

Total Kapasitas Kemampuan Keuda

866.850

925.969

1.001.393

1.089.891

1.189.052

PENDAPATAN

2017

2018

3.3.3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2010-2012 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.6. Adapun hasil proyeksi terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.13 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 (dalam juta rupiah) NO A

URAIAN

2014

2015

2016

2017

2018

20,47

227.144,1

302.807,5

352.405,1

410.574,9

478.877,7

Belanja Pegawai

14,77

227.144,1

250.289,9

287.262,3

329.696,2

378.398,3

555,1

466,1

391,4

328,7

276,0

(16,03)


24,40

41.842,3

52.051,4

64.751,4

80.550,0

100.203,4

Belaja Langsung

7,44

3.208,6

3.399,5

3.601,8

3.816,1

4.043,2

6,02

2.984,3

3.163,9

3.354,5

3.556,4

3.770,6

5,00

224,3

235,5

247,3

259,7

272,6


0,00

7.698,1

7.698,1

7.698,1

7.698,1

7.698,1


0,00

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0


0,00

2.698,1

2.698,1

2.698,1

2.698,1

2.698,1

19,82

271.380,2

313.905,0

363.705,0

422.089,1

490.619,0

Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )d Belanja Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor C

(%)


Belanja Subsidi

B

PROYEKSI TAHUN ANGGARAN

RATA2 PERTUMBUHAN

JUMLAH (A+B+C)


III‐22

3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut. 

Prioritas I Dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.



Prioritas II Dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas II juga dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masingmasing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.



Prioritas III Merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut kelompok prioritas disajikan melalui tabel sebagai berikut:


III‐23

Tabel 3.14 Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 (dalam Jutaan Rupiah) Alokasi No.

1.

Jenis Dana

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016 Rp

Tahun 2017 %

Tahun 2018

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

Prioritas I

32,9%

271.380

34,2%

313.905

36,5%

363.705

39,0%

422.089

41,6%

490.619


31,6%

260.474

33,0%

302.807

35,4%

352.405

37,9%

410.575

40,6%

478.878

Belanja Langsung

0,4%

3.209

0,4%

3.399

0,4%

3.602

0,4%

3.816

0,3%

4.043

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

0,9%

7.698

0,8%

7.698

0,8%

7.698

0,7%

7.698

0,7%

7.698

2.

Prioritas II

64,3%

529.271

63,3%

581.607

61,2%

609.346

58,9%

637.839

56,5%

667.130

3.

Prioritas III

2,8%

23.000

2,5%

23.000

2,3%

23.000

2,1%

23.000

1,9%

23.000

100%

859.152

100%

925.969

100%

1.001.393

100%

1.082.193

100%

1.181.354

Total

Secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 3.15 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014-2018 (dalam Jutaan Rupiah) NO

URAIAN

PROYEKSI

2014

2015

A

KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

866.850

925.969

1.001.393

2016

1.089.891

2017

1.189.052

2018

1

PENDAPATAN

777.029

866.521

939.671

1.021.630

1.113.914

89.821

59.448

61.722

68.261

75.138

2

Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran

B

BELANJA

859.152

918.271

993.695

1.082.193

1.181.354

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

283.474

325.807

375.405

433.575

501.878

PRIORITAS I

260.474

302.807

352.405

410.575

478.878

a

Belanja Pegawai

218.076

250.290

287.262

329.696

378.398

c

Belanja Subsidi

555

466

391

329

276

d

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

41.842

52.051

64.751

80.550

100.203

PRIORITAS III

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

a

Belanja Hibah

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

b


4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

c

Belanja Tidak Terduga

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2

BELANJA LANGSUNG PRIORITAS I


575.678 3.209

592.464 3.399

618.290 3.602

648.618 3.816

679.476 4.043

III‐24

NO

c d

C

URAIAN Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya ) Belanja Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

PROYEKSI

2014

2015

2016

2017

2018

2.984

3.164

3.354

3.556

3.771

224

236

247

260

273

PRIORITAS II

572.469

589.065

614.688

644.802

675.433

PROGRAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI SERTA PENYELENGGARAAN URUSAN LAINNYA

572.469

589.065

614.688

644.802

675.433

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.698

7.698

7.698

7.698

7.698

PRIORITAS I

7.698

7.698

7.698

7.698

7.698

1


5.000

5.000

5.000

5.000

5000

2


2.698

2.698

2.698

2.698

2.698

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A-(B+C) D

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1

Penerimaan Pinjaman Daerah

2

Penerimaan Piutang SILPA


III‐25

IV‐1

BAB IV ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan 4.1.1 Geomorfologis dan Lingkungan Hidup a. Masih banyak perusahaan-perusahaan wajib Amdal/UKL-UPL yang belum memiliki ijin; b. Belum ada pendataan dan pemetaan kerusakan lahan; c. Masih banyak pembukaan hutan dan lahan dengan dibakar; d. Masyarakat belum mengerti batasan/aturan tentang perlindungan SDA.

4.1.2 Kependudukan dan Demografi a. Penyebaran penduduk yang tidak merata; b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya.

4.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam a. Investasi, Industri, dan Perdagangan 1) Investasi a) Masih kurangnya daya dukung peluang-peluang investasi unggulan yaitu di bidang perikanan laut skala besar dengan teknologi tinggi dengan radius jelajah dan kapasitas kapal yang besar; b) Belum optimalnya penataan kelembagaan termasuk regulasi dalam mengantisipasi peningkatan investasi dan pelayanan investasi; c) Kurangnya penyederhanaan prosedur investasi dan perijinan usaha; d) Kurangnya pengembangan jaringan informasi dan promosi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri; dan


IV‐2 e) Masih kurangnya peningkatan daya saing investasi melalui infrastruktur pendukung seperti akomodasi, transportasi, informasi dan promosi. 2) Industri a) Daya saing produk UMKM belum kuat; b) Sistem pengembangan industry/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan; c) Kemampuan teknologi IKM masih kurang; d) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standardiasasi dan sertifikasi produk. 3) Perdagangan a) Akses pasar masih rendah; b) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung; c) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang; dan d) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor. 4) Pendapatan Daerah a) Pajak sarang burung walet yang belum dikenakan pajak; b) Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang belum dikenakan pajak; c) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang belum dikenakan pajak; d) Masih belum optimalnya pemutakhiran data kegiatan usaha; e) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi; dan f) Masih banyak potensi pendapatan yang belum teridentifikasi oleh SKPD yang berwenang dalam melakukan pemungutan. b. Ketahanan Pangan 1) Belum lengkapnya data peta daerah rawan pangan; 2) Kesadaran kelompok untuk pengembangan tanaman palawija kurang maksimal; dan 3) Terbatasnya produk pangan yang dipromosikan.


IV‐3 c. Pertanian 1) Sistem ahli teknologi masih lemah; 2) Terbatasnya kapasitas sumber daya pertanian; dan 3) Kualitas dan keterampilan SDM Petani masih rendah. d. Perikanan dan Kelautan 1) PPI dan TPI yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh para nelayan; 2) Penyediaan benih ikan sangat terbatas dan masih tergantung pada pihak luar; 3) Harga pakan relatif mahal sehingga biaya produksi tinggi; 4) Masih sering terjadi kasus pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 5) Terbatasnya modal usaha yang dimiliki pengolah hasil perikanan; 6) Masih adanya sebagian para nelayan pembudidaya dan pengolah hasil perikanan yang belum memiliki izin usaha perikanan; dan 7) Masih banyaknya para nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bahan kimia, potas, setrum, dan lain-lain yang dapat merusak lingkungan dan biota perairan serta membahayakan diri sendiri dan orang lain. e. Kehutanan 1) Kurangnya SDM dalam pelaksanaan RHL; 2) Kurang kuatnya kelembagaan kelompok tani hutan; 3) Penyusunan Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL, RTnRHL,RKRHL) Kabupaten Seruyan baru selesai dibuat; 4) Kondisi musim kemarau mengakibatkan rawan terjadinya kebakaran semak belukar sekitar tanaman turus jalan; 5) Masyarakat belum memahami cara menanam mengelola lahan yang benar; 6) Belum semua IUPHHK melaksanakan produksi kayu bulat; 7) Masih adanya kegiatan pembalakan liar; 8) Adanya permasalahan gangguan usaha kehutanan dan perkebunan;


IV‐4 9) Komitmen stakeholder dengan kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) masih minim; 10) Perlunya penyulaman dan pemeliharaan tanaman turus jalan kelapa sawit; 11) Banyaknya permintaan masyarakat untuk membudidayakan tanaman kelapa sawit; 12) Perlunya penyediaan dana syaring kegiatan produksi PM2L dan bantuan bibit karet; dan 13) Penentuan lokasi desa dari Provinsi terpisah jauh sehingga pendistribusian Kegiatan PM2L dan bantuan bibit karet mengalami kesulitan. f. Pariwisata 1) Belum optimalnya prasarana dan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, informasi dan promosi, dan pengelolaan tempat wisata; dan 2) Belum terpadunya manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata. g. Koperasi dan UMKM 1) Belum tertatanya sistem pengembangan industri kecil dan menengah. 2) Terbatasnya pemasaran baik dari segi promosi, jaringan dan fasilitas bagi koperasi dan para pengusaha kecil dan menengah. 3) Belum optimalnya pembinaan manajemen usaha bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan 4) Belum optimalnya pengembangan permodalan dalam mendukung usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah. h. Energi dan Sumber daya Mineral 1) Belum meratanya jaringan listrik antarwilayah yang dapat menjangkau daerah perdesaan dan pedalaman; 2) Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik; 3) Belum

berkembangnya

kerjasama

pemerintah

dan

swasta

pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik; dan


dalam

IV‐5 4) Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal.

4.1.4. Sosial dan Budaya a. Sosial 1) Masih kurangnya pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundangan-undangan, kelembagaan, dan kebijakan pembangunan; 2) Belum optimalnya upaya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik; 3) Kurangnya

pengembangan

sistem

jaminan

sosial

masyarakat

yang

berkelanjutan; 4) Belum optimalnya peningkatan mutu pelayanan sosial terhadap anak terlantar, penyandang cacat, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; 5) Belum optimalnya peningkatan profesionalisme dalam penanganan masalah sosial; 6) Belum optimalnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang sosial masyarakat; 7) Belum optimalnya kelembagaan yang mampu mengelola informasi dan komunikasi masyarakat

serta

mampu

dalam

meningkatkan

pembangunan

dan

keterlibatan dapat

lembaga

mempercepat

sosial proses

pengembangan organisasi; 8) Belum optimalnya peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat mendorong produktivitas, kewirausahaan dan ketahanan social; dan 9) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif. b. Kesehatan 1) Masih kurang tenaga kesehatan dan distribusinya; 2) Masih kurangnya biaya operasional dan kegiatan langsung untuk puskesmas


IV‐6 dan jaringannya; 3) Keterbatasan akses karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur lainnya; dan 4) Kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku PHBS. c.

Pendidikan 1) Perlu peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan; 2) Kurangnya pemerataan dan penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan, wilayah terpencil dan pedalaman. 3) Belum optimalnya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional. 4) Perlu adanya peningkatan mutu pendidikan khusus terutama bagi penduduk dengan kemampuan khusus. 5) Belum optimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan; 6) Perlunya adanya sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 7) Perlu adanya penguatan keterkaitan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan 8) Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke Kabupaten Seruyan masih belum optimal; 9) Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang; dan 10) Fasilitas/sarana

penunjang

pendidikan

termasuk

pengembangan

perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai. c. Kebudayaan 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya


IV‐7 budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal; 2) Belum optimalnya penyediaan prasana dan sarana seni budaya seperti museum; 3) Kurangnya fasilitas teknologi informasi guna mempromosikan festival budaya dan kesenian daerah yang sudah ada di Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan secara rutin; 4) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; dan 5) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia. d. Pemberdayaan perempuan dan anak 1) Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2) Masih rendahnya tingkat pengetahuan kaum perempuan tentang fungsi fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan; 3) Masih minimnya pengetahuan kaum perempuan dalam keterlibatannya dikancah politik; 4) Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundangundangan perlindungan terhadap anak; dan 5) Masih kurangnya jumlah lembaga organisasi wanita dan lembaaga masyarakat di kecamatan-kecamatan. e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1) Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi kesejahetaraan rakyat dan kemajuan daerah;


IV‐8 2) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; dan 3) Pemanfaatan Iptek dan Teknologi Informasi di masyarakat masih kurang. f. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Perlunya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan; 2) Perlunya pengembangan semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru; 3) Perlu adanya perbaikan iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja; 4) Perlunya adanya sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan 5) Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal. g. Agama 1) Perlu adanya peningkatan kehidupan beragama dalam mendorong perilaku masyarakat yang lebih toleran, jujur, bermoral, dan menjaga keharmonisan kehidupan antarpemeluk agama sehingga dapat mendukung kehidupan masyarakat yang semakin maju, bermutu dan bermartabat.

4.1.5. Pemerintahan dan Politik a. Pemerintahan dan Politik 1) Belum optimalnya sistem dan manajemen kinerja organisasi dan aparat pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional. 2) Kurang berkembangnya sistem informasi manajemen dalam mendukung peningkatan kapasitas, profesionalitas dan kapabilitas dari organisasi dan aparat pemerintah daerah.


IV‐9 3) Belum meratanya pelayanan antarwilayah terutama di kawasan pedalaman. 4) Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah dan swasta dalam penguatan kelembagaan. 5) Belum optimalnya kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah. 6) Perlunya keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan rakyat melalui pendidikan politik yang demokratis; dan 7) Belum optimalnya implementasi Good Governance. b. Hukum 1) Belum meratanya akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat. c. Kerjasama 1) Perlu adanya peningkatan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membangun dan mengembangan semua potensi yang ada guna mendukung pereknonomian rakyat.

4.1.6. Prasarana Wilayah a. Transportasi 1) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur penunjang khususnya transportasi dan telekomunikasi guna mendukung investasi daerah; 2) Belum

optimalnya

penyediaan

terminal

dan

angkutan

umum

guna

memudahkan akses jalan di setiap kecamatan; 3) Belum optimalnya penyediaan fasilitas dermaga transportasi sungai dan laut yang merupakan urat nadi pergerakan aktivitas bongkar muat barang dengan berbagai komoditi; 4) Belum optimalnya pengembangan manajemen dan pelayanan transportasi udara yaitu berupa jalur penerbangan di bandara Perintis Kuala Pembuang; 5) Belum optimalnya pengembangan jaringan transportasi antarwilayah guna mendukung perkembangan wisata;


IV‐10 6) Belum

berkembangnya

kerjasama

pemerintah

dan

swasta

dalam

pengembangan transportasi. b. Sumber Daya Air 1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) Belum optimalnya penyediaan akses air bersih ke seluruh wilayah; 3) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air guna melakukan budidaya ikan; 4) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai; dan 5) Kabupaten Seruyan merupakan daerah yang rawan bahaya kekeringan. c. Tata Ruang 1). Perlu konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2). Perlu percepatan pembangunan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah; 3). Perlu pengembalian mutu lingkungan di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi khususnya kawasan bekas penambangan dan bekas penebangan hutan; dan 4). Perlu pengembangan kegiatan yang berbasis keberlanjutan ekologis untuk menjaga mutu lingkungan. d. Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang layanan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK).

4.2 Telaahan Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi, Daerah Sekitar dan RPJPD Kabupaten Seruyan Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu isu strategis Kabupaten Seruyan juga dihasilkan dari telaahan isu internasional; isu nasional dan isu regional (provinsi). Berikut ini diuraikan telaahan terhadap isu-isu/kebijakan internasional, nasional dan provinsi. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013‐2018

IV‐11 a. Millenium Development Goals/MDGs Tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs) muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu ditetapkan 8 (delapan) tujuan pembangunan milenium beserta target-target yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Tujuan pembangunan melinium meliputi 1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; 2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal; 3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Memperbaiki kesehatan maternal; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

b. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2010-2014 Prioritas pembangunan nasional yang termuat di dalam RPJMN 2010-2014, sebagai berikut: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infrastuktur; 7. Iklim investasi dan iklim usaha;


IV‐12 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan 11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. 12. 3 prioritas pembangunan lain.

c. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu: 1) strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertunbuhan di dalam koridor ekonomi, 2) strategi memperkuat konektivitas nasional, serta 3) strategi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan IPTEK. Prasyarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Kabupaten Seruyan yang terletak di Kalimantan Tengah dalam MP3EI menempati Koridor Ekonomi Kalimantan. Tema pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan yaitu sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”.

d. Isu Atau Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 menjadi pedoman pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota di wilayah ini. Visi pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013‐2018

IV‐13 Pengertian tentang masyarakat sejahtera adalah: 1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasilhasil pembangunan keseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastrukturdasar dan sarana prasarana penunjang. 3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan. 4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka. 5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup. Sedangkan, pengertian tentang masyarakat bermartabat adalah terciptanya masyarakat yang memiliki nilai martabat yang tinggi dengan tetap menjunjung budaya bangsa dan didasarkan kepada semangat HUMA BETANG dan BHINNEKA TUNGGAL IKA. Perwujudan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut: 1. Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. 2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. 4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. 5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. 6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah. 7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. Selain menelaah visi dan misi RPJMD Kalimantan Tengah, terdapat beberapa program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lainnya, sebagai berikut: a) Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L)

Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L-program membangun dan menjaga desa)


IV‐14 yang dilaksanakan secara bersama-sama, baik pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Program ini bertujuan untuk mewujudkan desa/kelurahan percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memacu pertumbuhan desa/kelurahan sekitarnya. PM2L sudah berjalan sejak 2008 yang lalu dan hingga kini sebanyak 210 desa/kelurahan tertinggal telah berhasil diangkat. b) Kalteng Harati

Program Kalteng Harati atau Kalteng Pintar yang dicanangkan bertepatan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2010. Dalam pelaksanaannya, program Kalteng Harati mengedepankan lima prioritas, yakni kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, beasiswa untuk siswa berprestasi, penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran, meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar. c) Kalteng Barigas

Kalteng Barigas (Kalteng Sehat) diluncurkan sejak tahun 2010. Pemerintah daerah terus berjuang untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan Kalteng Barigas ini untuk menjadikan masyarakat Kalteng yang sehat. Program Kalteng Barigas yang dimanifestasikan ke dalam program pembangunan kesehatan diartikan sebagai kondisi masyarakat Kalteng yang mempunyai kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat sehingga produktif secara sosial dan ekonomis serta menjadi sumber daya yang kompetitif dalam menunjang kesinambungan pembangunan. Kartu Barigas merupakan salah satu dari program Kalteng Barigas atau Kalteng Sehat. Dengan kartu ini, pemegang memiliki kesempatan mendapatkan pengobatan dan pelayanan jasa kesehatan yang biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kartu Barigas sendiri sampai kini masih diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Mereka antara lain petugas kebersihan, petugas pemadam kebakaran, serta para tokoh masyarakat dan mantir adat. d) Kalteng Besuh

Kalteng Besuh (Kalteng Kenyang). Program itu diluncurkan pada pembukaan Pekan Daerah (Peda) X Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Provinsi Kalteng di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas pada Bulan Juni 2013. Kalteng Besuh merupakan program baru dalam bidang pertanian dan perikanan. Melalui program ini diharapkan tidak sekadar terwujud ketahanan pangan, namun harus berdaulat pangan.


IV‐15 e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar Secara geografis, Kabupaten Seruyan berbatasan dengan beberapa kabupaten baik di wilayah Kalimantan Tengah maupun dengan Kalimantan Barat. Guna mewujudkan sinergi pembangunan antardaerah khususnya di Kalimantan Tengah, maka dilakukan telaahan terhadap RPJMD kabupaten sekitarnya. RPJMD yang ditelaah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur, sebab Kabupaten Katingan dan Kabupaten Lamandau pada waktu yang bersamaan juga sedang menyusun RPJMD. Telaahan RPJMD difokuskan kepada hal-hal yang bersifat lintas kewilayahan dan memerlukan koordinasi dengan daerah sekitar. Untuk itu aspek yang ditelaah, antara lain: perbatasan wilayah, kerjasama antardaerah, pendidikan, kesehatan, ketahan pangan dan infrastruktur wilayah. Tabel 4.1 Identifikasi RPJMD Daerah Lain No

Daerah Lain

1

Kabupaten Kotawaringin Barat

2

Kabupaten Kota Waringin Timur

Periode RPJMD 20122016

20112015

Kebijakan Terkait Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait, antara lain:  Meningkatkan pendidikan dasar sembilan tahun (SD, SLTP) dan pendidikan menengah (SLTA) umum dan kejuruan di sekolah negeri dan swasta tanpa biaya, meningkatkan angka partisipasi sekolah kasar (APK) dan menurunkan angka putus sekolah.  Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau dan mendorong kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis potensi daerah.  Memenuhi ketersediaan kebutuhan tenaga medis dan paramedis di semua tingkat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa dan Posyandu.  Peningkatan jaringan dan fasilitas sarana dan prasarana sektor listrik dan air bersih.  Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka membuka akses ketertinggalan dalam suatu wilayah administrasi di daerah.  Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga pada subsektor perhubungan darat dan sungai, subsektor perhubungan laut dan subsektor perhubungan udara.  Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pada subsektor perhubungan darat/sungai, sebsektor perhubungan laut dan subsektor perhubungan udara serta subsektor jasa penunjang angkutan dan jasa komunikasi.  Meningkatkan produktivitas sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terkait, antara lain:  Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan.  Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.


IV‐16 No

Daerah Lain

Periode RPJMD

Kebijakan Terkait    



       





Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. Membina dan mengembangkan pendidikan menengah umum dan kejuruan (SMU, madrasah Aliyah, SMK). Peningkatan mutu dan pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan non formal. Mengembangkan pendidikan tinggi yang ada sebagai lembaga pendidikan tingi yang berbasis agrobisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat Kotawaringin Timur yang berbasis pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan memnfaatkan potensi sumber daya lokal dan perwilayahan komoditas pertanian. Mempertahankan dan menjaga tingkat kemantapan dan pelayanan kondisi permukaan jalan dan jembatan. . Membuka daerah terisolasi dan terbelakang terutama di wilayah pedalaman, terpencil dan tertinggal. Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat. Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan sungai, danau dan penyebrangan. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi laut yang handal dan berkualitas. Meningkatkan sistem pelayanan transportasi udara yang handal dan berkualitas. Mengembangkan angkutan udara dalam rangka membantu mobilitas orang dan barang. Membangun sistem jejaring kerja (network) dengan daerah lain yang saling menguntungkan, sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing of experiences), saling berbagi manfaat (sharing of benefits), maupun saling berbagi dalam memikul tanggungjawab dan pembiayaan pembangunan (sharing of burdens), terutama untuk pembangunan sarana dan prasaranan ekonomi yang menuntut skala ekonomi (scale of economy) tertentu dsalam rangka efisiensi. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan orientasi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga, dengan pendekatan pembangunan yang bersifat pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach). Mewujudkan tertib penggunaan/penguasaan tanah, tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

f. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan Visi Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA " Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, misi pembangunan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:


IV‐17 1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri,

berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia; 2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada

potensi keunggulan lokal; 3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional; 4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan 5). Mewujudkan

pembangunan

yang

terpadu

dan

serasi

dengan

pendekatan

pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan 2013-2018 merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang 2005-2025 periode kedua dan ketiga. Guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan antarperiode pembangunan lima tahunan yang selaras dengan RPJPD Kabupaten Seruyan, maka perlu telaahan terhadap arah pembangunan periode kedua dan ketiga RPJPD. Tahap Kedua Arah Pembangunan RPJPD Program jangka menengah tahap ke-2 diarahkan pada pemantapan perubahan struktural secara sosial – ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Secara keseluruhan pembangunan telah menunjukkan pada arah peningkatan kesejahteraan secara global, lingkungan mulai terkendali, dan secara umum terjadi peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. Kondisi lingkungan secara global juga menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai oleh kesadaran masyarakat akan lingkungan yang makin membaik dan penegakan hukum lingkungan juga semakin baik. Secara keseluruhan dalam program jangka menengah telah mengarah pada pembentukan masyarakat sejahtera dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih adil dalam pengertian antar sektor dan antar wilayah, serta kegiatan unggulan daerah mulai dapat bersaing dalam skala regional dan nasional. a) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan ditandai oleh membaiknya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, peran


IV‐18 wanita serta pemuda dalam pembangunan yang semakin meningkat, prestasi olahraga mulai bersaing di tingkat nasional, kehidupan keagamaan semakin menunjukkan peningkatan kerukunan, dan indeks kesejahteraan sosial juga meningkat yang ditunjukkan oleh berkurangnya anak terlantar. Secara umum kualitas SDM mendekati rata-rata nasional. b) Pengembangan Ekonomi Wilayah

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan semakin baiknya iklim investasi secara langsung ataupun tidak akan mendorong pengembangan perekonomian wilayah. Perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertanian dalam arti luas semakin terlihat, ketergantungan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan secara bertahap mulai berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir. Pengembangan perekonomian ini ditunjang oleh partisipasi masyarakat dalam skala luas, yang ditandai oleh semakin berperannya koperasi dan UKM. Pada sisi lain semangat otonomi semakin mendorong perkembangan daerah dan daya saing daerah, serta munculnya spesialisasi daerah. Dengan demikian interaksi ekonomi antar sektor antar wilayah akan semakin meningkat. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan wilayah, maka pengembangan kawasan strategis mulai dilakukan. c) Prasarana Dasar

Transportasi akan semakin berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian wilayah dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga didukung oleh energi listrik yang semakin mapan dan irigasi yang semakin meluas wilayah pengalirannya. d) Politik, Pemerintahan dan Hukum

Peran pemerintah sebagai regulator dan administrator dalam pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya efisiensi organisasi perangkat daerah yang ditandai oleh semakin terpenuhinya standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah, maupun pada susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis. Selanjutnya peningkatan sumberdaya manusia dalam bidang ini adalah ditandai oleh semakin baiknya tingkat pendidikan pegawai, semakin tersebarnya pegawai pada daerah terpencil ataupun terisolir, dan pedalaman. Dalam

bidang

hukum

peningkatan

pelayanan

ditunjukkan

oleh

meningkatnya

pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum, semakin berkembangnya struktur organisasi setingkat muspika di wilayah kecamatan. Selanjutnya penegakan


IV‐19 hukum lebih efektif dijalankan di berbagai bidang pembangunan, juga semakin tercipta kepastian hukum bagi berbagai dunia usaha. e) Penataan Ruang dan Lingkungan

Pembangunan pada berbagai bidang yang terus meningkat dan mendorong pertumbuhan wilayah akan tetap terarah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan seperti tertuang rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang semakin menunjukkan adanya keseimbangan distribusi antara perkotaan dan perdesaan, jaringan pergerakan antar wilayah yang makin mapan, dan kegiatan ekonomi utama wilayah semakin memiliki spesialisasi. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah, pola ruang yang telah ditetapkan baik ruang daratan, ruang lautan, maupun ruang udara semakin terarah dan terkendali. Hal ini ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfatan ruang lindung/konservasi. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah.

Tahap Ketiga Arah Pembangunan RPJPD Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode telah

menunjukkan

pembangunan

pemantapan

telah

dirasakan

menuju

masyarakat

masyarakat.

Kualitas

sejahtera, SDM

pemerataan semakin

hasil

meningkat,

kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya. a) Pengembangan SDM

Pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dalam dua periode telah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga menunjukkan daya saing yang makin tinggi. Secara umum hasil pembangunan SDM yang dilaksanakan dalam periode ini menjadikan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Seruyan telah setara dengan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat makin meningkat, dan semakin mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.


IV‐20 b) Pengembangan Ekonomi Wilayah

Bila pada tahap ke-2 perubahan struktur ekonomi sudah mulai mapan, investasi mulai masuk dan semakin meningkat, ketergantungan pada sumberdaya alam primer juga semakin berkurang, industri pengolahan semakin berkembang dari hulu sampai hilir, sektor perdagangan dan jasa semakin meningkat perannya, maka pada tahap ke-3 secara keseluruhan juga akan semakin berkembang dan mapan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai

bidang

pembangunan

perekonomian

juga

menunjukkan

peningkatan.

Masyarakat banyak semakin tergabung dalam pengembangan koperasi dan berbagai UKM semakin meningkat menjadi besar. Perkembangan dan kondisi perekonomian termasuk investasi di dalamnya sudah sedikit diatas rata-rata nasional. c) Prasarana Dasar

Peran transportasi darat semakin penting sebagai penghubung antar pusat permukiman dan pusat produksi yang ditandai oleh semakin banyaknya panjang jalan yang dibangun, semakin terpeliharanya jaringan jalan yang ada, serta semakin berkembangnya angkutan darat antar wilayah, antar provinsi maupun pada kawasan pedalaman. Permukiman dan sentra produksi memiliki akses darat yang semakin baik dengan pusat pemasaran. Dalam skala luas pengembangan jaringan jalan ini dibangun secara lebih terpadu dengan sistem transportasi lain. d) Politik, Pemerintahan dan Penegakkan Hukum

Pada tahap ketiga ini peran pemerintah terus meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya semakin nyata. Efisiensi tingkat pelayanannya telah sama dengan rata-rata nasional, standar pelayanan dan jumlah perangkat daerah telah terpenuhi. Kualifikasi sumberdaya manusia dalam bidang ini sudah baik, yang ditandai oleh tingkat pendidikan pegawai yang lebih tinggi, setiap bidang memiliki spesifikasi keahlian yang memadai, serta pada daerah terpencil, terisolir dan pedalaman juga memiliki pelayanan yang sudah memenuhi standar. Pada tahap ketiga berbagai perangkat hukum telah memiliki infrastruktur sarana dan prasarana hukum yang memadai, baik pada wilayah yang telah maju maupun baru. Pada tahap ini penegakan hukum sudah lebih efektif dijalankan, kualitas SDM bidang hukum sudah baik yang ditandai oleh peningkatan kualitas SDM melalui berbagai penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, bagi aparat hukum. Berbagai regulasi bidang hukum juga lebih dapat dilaksanakan secara efektif, demikian juga alokasi anggaran APBD di sektor hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat telah memadai. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013‐2018

IV‐21 e) Penataan Ruang dan Lingkungan

Pada tahap ini kaidah penataan ruang mulai dipahami dengan cukup baik oleh masyarakat,

pemerintah,

maupun

dunia

usaha,

sehingga

berbagai

program

pembangunan diarahkan sesuai dengan tencana tata ruang wilayah. Secara lebih spesifik, struktur ruang yang dibentuk menunjukkan terbentuknya keseimbangan perkembangan antara perkotaan dan perdesaan yang didukung oleh prasarana yang memadai, telematika telah berkembang sampai tingkat perdesaan, dan kegiatan ekonomi utama semakin mendukung perkembangan wilayah. Keseimbangan fungsi kawasan budidaya dan lindung yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah semakin terwujud yang ditandai oleh semakin kecilnya penyimpangan pemanfaatan ruang. Berbagai program pembangunan juga semakin mengacu pada tata ruang wilayah. Penataan ruang yang makin kondusif ini akan semakin mendorong minat investasi daerah, yang ditandai oleh semakin berkembangnya kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus, maupun pusat-pusat produksi semakin diminati oleh investor.

4.3 Analisis Lingkungan Strategis 4.3.1 Analisis Eksternal Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Kabupaten Seruyan baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Perencanaan dalam lingkup regional dan nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Telaah terhadap dokumen perencanaan jangka menengah nasional ini diharapkan akan mengarahkan pada sinkronisasi antara pusat dengan daerah dan membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Seruyan. Berdasarkan kondisi diatas dan kondisi eksisting yang terjadi saat ini didalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :


IV‐22 a. Peluang 1. Globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah/negara dan budaya (borderless), memungkinkan Kabupaten Seruyan untuk bersaing di kancah internasional. 2. Kesepakatan AFTA (ASEAN Free Trade Area) membuka peluang Kabupaten Seruyan ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. 3. Meningkatnya kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya. 4. Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal. 5. Komitmen MDG’s yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB.

b. Ancaman 1. Kondisi geografis Kabupaten Seruyan rentan terhadap bencana kekeringan. 2. Kabupaten Seruyan tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat pemanasan global (global warming), sehingga permukaan air laut menjadi meningkat yang menyebabkan permukaan air laut menjadi tinggi, lalu meningkatnya emisi gas rumah kaca karena rusaknya lapisan ozon.

4.3.2 Analisis Internal Tinjauan internal bertujuan untuk memahami kondisi Kabupaten Seruyan dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemagan bagi Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah sebagai berikut: a. Kekuatan: 1. Kabupaten Seruyan memiliki potensi unggulan daerah di Sektor Pertanian yaitu


IV‐23 produktivitas berupa padi, jagung, ubi kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau dan buah-buahan; 2. Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan, terutama karet yang luas arealnya mencapai 18,072,12 Ha, tanaman kelapa sawit seluas 11.479 Ha, tanaman kelapa seluas 5.991 Ha, tanaman kopi seluas 158 Ha, tanaman lada seluas 214 Ha, dan, Tanaman jambu mente seluas 652 Ha, dan Aren 205 Ha; 3. Sumber daya alam hutan yang ada di wilayah kabupaten seruyan sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu sumber andalan penerimaan daerah; 4. Selanjutnya adalah perikanan. Produksi Perikanan Kabupaten Seruyan yang berasal dari perikanan laut dan perairan umum (darat) cukup potensial untuk dikembangkan; 5. Sektor peternakan di Kabupaten Seruyan dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa daerah Kabupaten Seruyan sangat cocok untuk dijadikan lahan peternakan; 6. Kawasan Selatan Kabupaten Seruyan memiliki garis pantai yang sangat berpotensi untuk jalur pelayaran, perdagangan dan perikanan (nelayan) yang mendukung Bagian Tengah Kabupaten Seruyan; dan 7. Kawasan tengah Kabupaten Seruyan berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata, perkebunan, kehutanan, dan industri pengolahan yang berbasis hasil sumber daya alam lokal. Melalui jalur jalan Sampit - Pangkalan Bun - Pontianak, kawasan ini dimungkinkan untuk menjadi urat nadi transportasi dan perdagangan bagi Kabupaten Seruyan khususnya Wilayah Tengah dan Utara.

b. Kelemahan: 1. Dari tahun ke tahun jumlah industri kecil non formal cenderung mengalami fluktuasi yang kurang stabil dimana keberadaannya sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar saat itu serta kondisi perekonomian nasional; 2. Belum optimalnya implementasi good governance; 3. Kurangnya pemerataan pendidikan masyarakat sampai ke daerah; 4. Kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan dan kehutanan; 5. Luasnya

wilayah

Seruyan


menyebabkan

pengawasan

pembangunan

kurang

IV‐24 menjangkau daerah terpencil; 6. Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional; 7. Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM; 8. Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi; 9. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi; dan 10. Kondisi jalan yang menghubungkan antar daerah kecamatan maupun desa yang sangat sulit untuk dapat dilalui. Tabel 4.2 Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman KEKUATAN 1. Kabupaten Seruyan memiliki potensi unggulan daerah di Sektor Pertanian yaitu produktivitas berupa padi, jagung, ubi kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau dan buah-buahan; 2. Kabupaten Seruyan merupakan tempat potensial untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan, terutama karet yang luas arealnya mencapai 18,072,12 Ha, tanaman kelapa sawit seluas 11.479 Ha, tanaman kelapa seluas 5.991 Ha, tanaman kopi seluas 158 Ha, tanaman lada seluas 214 Ha, dan, Tanaman jambu mente seluas 652 Ha, dan Aren 205 Ha; 3. Sumber daya alam hutan yang ada di wilayah kabupaten seruyan sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu sumber andalan penerimaan daerah; 4. Selanjutnya adalah perikanan. Produksi Perikanan Kabupaten Seruyan yang berasal dari perikanan laut dan perairan umum (darat) cukup potensial untuk dikembangkan; 5. Sektor peternakan di Kabupaten Seruyan dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa daerah Kabupaten Seruyan sangat cocok untuk dijadikan lahan peternakan; 6. Kawasan Selatan Kabupaten Seruyan memiliki garis pantai yang sangat berpotensi untuk jalur pelayaran, perdagangan dan perikanan (nelayan) yang mendukung Bagian Tengah Kabupaten Seruyan dan pusat pembangunannya yang terletak diperempatan jalan K.H. Agus Salim yang sekarang berganti nama menjadi jalan Akhmad Yani; 7. Kawasan tengah Kabupaten Seruyan berpotensi untuk dikembangkan sebagai


KELEMAHAN 1. Dari tahun ke tahun jumlah industri kecil non formal di Kabupaten Seruyan cenderung mengalami fluktuasi yang kurang stabil dimana keberadaannya sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar saat itu serta kondisi perekonomian nasional; 2. Untuk di pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah tidak memiliki Sumber Daya Mineral yang besar; 3. Kurangnya pemerataan pendidikan masyarakat sampai ke daerah; 4. Kurangnya tenaga professional di bidang kesehatan dan kehutanan; 5. Luas Wilayah Kabupaten Seruyan sehingga pengawasan kurang menjangkau daerah terpencil; 6. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi; 7. Kendala dilapangan antara lain kondisi jalan yang menghubungkan antar daerah kecamatan maupun desa yang sangat sulit untuk dapat dilalui.

IV‐25 KEKUATAN kawasan wisata, perkebunan, kehutanan, dan industri pengolahan yang berbasis hasil sumber daya alam lokal. Melalui jalur jalan Sampit Pangkalan Bun - Pontianak, kawasan ini dimungkinkan untuk menjadi urat nadi transportasi dan perdagangan bagi Kabupaten Seruyan khususnya Wilayah Tengah dan Utara.

KELEMAHAN

ANCAMAN PELUANG 1. Globalisasi yang tidak mengenal batas 1. Kondisi Geografis Kabupaten Seruyan rentan terhadap bencana kekeringan. wilayah/negara dan budaya (borderless), memungkinkan Kabupaten Seruyan untuk 2. Kabupaten Seruyan tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim yang serius ditandai bersaing di kancah internasional. dengan meningkatnya suhu lingkungan akibat 2. Kesepakatan AFTA (ASEAN Free Trade Area) pemanasan global (global warming), sehingga membuka peluang Kabupaten Seruyan ke akses permukaan air laut menjadi meningkat yang pasar internasional dan kerjasama antar menyebabkan permukaan air laut menjadi wilayah baik nasional maupun internasional tinggi, lalu meningkatnya emisi gas rumah kaca dengan pemanfaatan teknologi informasi yang karena rusaknya lapisan ozon. berkembang dengan pesat. 3. Meningkatnya kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya 4. Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal 5. Komitmen MDG’s yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB

4.4 Isu Strategis Kabupaten Seruyan Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, selama kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat teridentifikasi dengan

baik, diharapkan Kabupaten Seruyan akan dapat

mempertahankan bahkan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan salah satunya dijawab melalui pengembangan berbagai sistem informasi pembangunan. Dengan adanya sistem informasi pembangunan diharapkan semua informasi pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder. Namun demikian upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan pembangunan. Kesenjangan antara nilai-nilai filosofi dan kenyataan yang terjadi di masyarakat masih cukup tinggi, sehingga perlu segera disikapi, diantisipasi agar kesenjangannya tidak semakin lebar. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013‐2018

IV‐26 Isu Strategis Kabupaten Seruyan, sebagai berikut: 1. Perwujudan pemerintahan yang menerapkan good governance. 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam dan potensi wilayah. 3. Perwujudan kerukunan dan ketertiban wilayah. 4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. 5. Peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 6. Pengembangan industri rumah tangga, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 7. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 8. Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja. 9. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang menjangkau ke seluruh wilayah. 10. Peningkatan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi keseluruh wilayah. 11. Pengembangan dan penataan transportasi darat, sungai dan laut sebagai urat nadi pergerakan penumpang dan barang. 12. Percepatan pembangunan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. 13. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan. 14. Peningkatan kehidupan beragama dalam mendorong perilaku masyarakat yang lebih toleran, jujur, bermoral, dan menjaga keharmonisan kehidupan antarpemeluk agama.


V‐1

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Seruyan 2005-2025merupakan pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJPD Kabupaten Seruyan juga menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Seruyan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab dalam kurun waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2025. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025, maka visi di dalam RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2013-2018 memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025. Dalam rangka menwujudkan Visi Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Adil dan Sejahtera”, maka misi pembangunan jangka panjang menjadi bagian yang diperhatikan dalam perumusan misi RPJMD tahun 2013-2018. Hal ini disajikan pada Tabel 5.1. Tabel 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD dengan Misi RPJMD Misi RPJPD 2005 - 2025 Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.

MISI KEPALA DAERAH 2013 - 2018 Misi 4: Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas dan terakses serta merata. Misi 5: Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata.

Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal

Misi 2 : Mendorong iklim investasi yang sehat berbasis pada potensi daerah. Misi 8 : Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya, industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa serta koperasi. Misi 9: Membangun sektor pariwisata dengan tetap mengedepankan kearifan budaya lokal masyarakat seruyan. Misi 10: Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Misi 3: Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional

Misi 6 : Membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata hingga menjangkau pemukiman warga di pedalaman

Misi 4:

Misi 1:


V‐2 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif

Menciptakan Pemerintahan yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif, inovatif dan profesional; Misi 3 : Menciptakan rasa aman bagi masyarakat Misi 11: Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan masyarakat seruyan.

Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi

Misi 7: Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan energi, sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan

5.1 VISI Visi Kabupaten Seruyan tahun 2013-2018 adalah: “MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” Visi Kabupaten Seruyan ini memiliki makna sebagai berikut: Menembus keterisolasian daerah: memiliki makna bahwa pembangunan diarahkan untuk membuka akses keseluruh wilayah Seruyan sehingga terjangkau dan memperlancar pergerakan dan distribusi orang, barang dan jasa. Menyambung disparitas pelayanan: memiliki makna bahwa pembangunan diarahkan untuk pemerataan pelayanan baik di daerah hulu dan hilir sehingga tercipta optimalisasi dan keseimbangan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sejahtera: memiliki makna bahwa pembangunan dirahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, berpendidikan, memiliki daya saing, mampu secara ekonomi dan aman. Berkeadilan: memiliki makna bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan potensi yang dimiliki dan memanfaatkannya secara optimal guna kesejahtearaan rakyat.

5.2 MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui misi sebagai berikut: 1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif, inovatif dan profesional. 2. Mendorong iklim investasi yang sehat berbasis pada potensi daerah. 3. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat. RPJMD Kabupaten Seruyan 2013‐2018

V‐3 4. Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas dan terakses serta merata. 5. Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata. 6. Membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata hingga menjangkau pemukiman warga di pedalaman. 7. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan energi, sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. 8. Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya, industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa serta koperasi. 9. Membangun sektor pariwisata dengan tetap mengedepankan kearifan budaya lokal masyarakat Seruyan. 10. Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. 11. Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan masyarakat Seruyan.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN 5.3.1 TUJUAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.Dengan memperhatikan penjelasan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan periode 2013-2018, maka tujuan pembangunan Kabupaten Seruyan dirumuskan sebagai berikut: Tabel 5.2 Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Seruyan Misi Misi 1 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif, inovatif dan profesional. Misi 2 : Mendorong iklim investasi yang sehat berbasis pada potensi daerah. Misi 3: Menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Misi 4: Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas dan terakses serta merata. Misi 5:


Tujuan Mewujudkan pengelolaan pemerintahan transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

yang

Meningkatkan investasi daerah berbasis potensi wilayah yang memberdayakan masyarakat lokal. Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dan menghormati hak azasi manusia. Meningkatkan pendidikan.

cakupan

pelayanan

dan

mutu

V‐4 Misi Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata. Misi 6: Membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata hingga menjangkau pemukiman warga di pedalaman. Misi 7: Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan energi, sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Misi 8: Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya, industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa serta koperasi. Misi 9: Membangun sektor pariwisata dengan tetap mengedepankan kearifan budaya lokal masyarakat seruyan. Misi 10: Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Misi 11: Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan masyarakat seruyan.

Tujuan Meningkatkancakupan pelayanan dan mutu kesehatan masyarakat. 1. 2.

1. 2. 1. 2.

Meningkatkan akses dan membuka keterisolasian wilayah. Meningkatkanpenyediaaninfrastruktur dasar hingga wilayah pedalaman. Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan komoditas unggulan daerah guna peningkatan perekonomian daerah. Meningkatkan kelestarian lingkungan. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Menjadikan industri kecil, rumah tangga dan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penopang perekonomian rakyat.

Mengoptimalkan pengembanganpotensi pariwisata sekaligus melestarikan budaya lokal. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Mewujudkan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, berprestasi, beriman dan bertaqwa.

5.3.2 SASARAN Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan periode 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan isu strategis pembangunan Kabupaten Seruyan. Dimana isu strategis pembangunan Kabupaten Seruyan sebagai hulu dari perencanaan strategis pembangunan untuk kemudian menjadi titik tolak pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunanKabupaten Seruyan periode 2013-2018. Keterkaitan antara isu strategis dan perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Seruyan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dijabarkan di dalam tabel sebagai berikut:


V‐5 Tabel 5.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan VISI: “MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” Target Indikator Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 1. Menciptakan C/Cukup C/Cukup CC/ Baik CC/ Baik CC/ Baik Mewujudkan 1) Meningkatnya 1. Penilaian LAKIP pemerintahan Baik Baik pengelolaan akuntabilitas yang bersih, tidak pemerintahan yang kinerja KKN, efisien, transparan, pemerintah 2. Opini penilaian BPK kreatif, inovatif akuntabel, efektif daerah dan dan profesional. dan efisien. pengelolaan WDP WDP WDP WDP WTP keuangan daerah 2) Meningkatnya Persentase sumber daya kapasitas dan aparatur yang memiliki profesionalisme kompetensi sesuai 50% 75% 85% 85,8% 91,56% sumber daya bidangnya aparatur 2. Mendorong iklim Meningkatkan 1) Meningkatnya 1. Nilai investasi berskala 10 % 10% 12% 12% 12% investasi yang investasi daerah nilai investasi nasional (PMDN/PMA) sehat berbasis berbasis potensi daerah pada potensi wilayah yang 2) Terwujudnya 2. Lama proses perijinan: daerah memberdayakan layanan 1-10 Hari 1- 8 Hari 1-6 Hari 1- 4 Hari 1-3 Hari  SIUP masyarakat lokal. perijinan yang 1-10 Hari 18 Hari 1-6 Hari 14 Hari 1-3 Hari  TDP prima 1-10 Hari 18 Hari 1-6 Hari 14 Hari 1-3 Hari  IUI 1-10 Hari 1- 8 Hari 1-6 Hari 1- 4 Hari 1-3 Hari  TDI 1-12 Hari 1-10 Hari 1- 8 Hari 1- 7 Hari 1-7 Hari  IMB 1-6 Hari 1-5 Hari 1-4 Hari 1-3 Hari 1-2 Hari  HO 3. Menciptakan rasa aman bagi masyarakat

4. Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas

Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dan menghormati hak azasi manusia.

1)

Meningkatkan cakupan pelayanan dan mutu pendidikan.

1)


2)

Meningkatnya ketertiban dan ketentraman wilayah Meningkatnya penerapan dan penegakan hukum Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Penegakan peraturan daerah 1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka melek huruf

80%

80%

80%

80%

80%

35%

40%

45%

60%

75%

7,85

7,90

7,95

8,00

8,2

99,20 %

99,30 %

99,40 %

99,50 %

100 %

V‐6 VISI: “MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” Target Indikator Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 dan terakses serta menengah di 3. Rasio ketersediaan merata seluruh wilayah sekolah terhadap 0.13263 0.13263 0.13194 0.13194 0.13125 penduduk usia sekolah 4. Guru yang memenuhi 97% 100% 100% 100% 100% kualifikasi S1/D-IV 2) Meningkatnya Jumlah lembaga pendidikan non formal kualitas yang mendapatkan lembaga 120 135 150 175 190 pendidikan pembinaan formal dan non formal. 5. Menyediakan Meningkatkan 1) Meningkatnya Angka harapan hidup pelayanan cakupan pelayanan Usia Harapan 71,7 72 72,3 72,6 73 kesehatan dan mutu kesehatan Hidup masyarakat yang masyarakat. masyarakat berkualitas dan 2) Meningkatnya 1. Angka kematian bayi merata 40 33 20 20 20 mutu dan pemerataan 2. Angka kematian ibu 130 102 95 85 80 pelayanan kesehatan 3. Prevalensi Gizi Buruk dasar dan <5% <4.5% <4% < 3,5 % < 3% rujukan. 4. Rasio puskesmas, 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 poliklinik, pustu. 6. Membangun 1) Meningkatkan 1) Meningkatnya 1. Jalan Penghubung dari infrastruktur dan akses dan kualitas dan ibukota kecamatan ke meningkatkan membuka kuantitas kawasan pemukiman 300,00 km 350,00 km 400,00 km 453,38 km 500,00 km infrastruktur keterisolasian infrastruktur penduduk (mimal wilayah yang wilayah. jalan dilalui roda 4) merata hingga menjangkau 2. Proporsi panjang pemukiman warga jaringan jalan dalam 0.6 0.7 0.8 0.9 1 di pedalaman. kondisi baik. 2) Lancarnya arus 1. Jumlah orang/barang barang dan melalui dermaga per jasa serta arus tahun: orang/penump 10.125 orang 10.200 orang 10.205 orang 10.320 orang 10.370 orang - Jumlah orang: ang. 3.750 ton 3.775 ton 3.810 ton 3.845 ton 3.860 ton - Jumlah barang: 2. Jumlah orang/barang melalui bandara per


V‐7 VISI: “MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” Target Indikator Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 tahun: 3.477 org 4.521 org 5.878 org 7.642 org 2.897 org - Jumlah orang: 8.691 ton 10.431 ton 13.563 ton 17.634 ton 22.926 ton - Jumlah barang: 3. Jumlah desa yang telah 69 desa 77 desa 85 desa 93 desa 101 desa memiliki dermaga desa 2) Meningkatkan 3) Meningkatnya Rumah tangga pengguna penyediaan pemenuhan listrik infrastruktur kebutuhan 40 % 44% 55% 68% 83% dasar lainnya ketenagalistrika hingga wilayah n pedalaman. 4) Meningkatnya Rumah tangga pengguna pemenuhan air bersih 30% 44% 60% 64% 70% kebutuhan air bersih 5) Meningkatnya Persentase desa yang pelayanan terjangkau jaringan 59,41% 63,32% 68,32% 74,23% 81,12% telekomunikasi komunikasi dan informatika 7. Meningkatkan, 34.00% 35.02% 36.03% 37.04% 1) Mengoptimalkan 1) Meningkatnya 1. Kontribusi perkebunan 33.009% mengembangkan pengelolaan kontribusi terhadap PDRB dan potensi dan perkebunan, memberdayakan komoditas kehutanan, potensi sumber unggulan pertanian, daya alam, daerah guna kelautan, perkebunan, peningkatan perikanan, kehutanan, perekonomian peternakan dan pertanian, daerah yang pertambangan perikanan, berkelanjutan. terhadap PDRB. kelautan, 2. Kontribusi kehutanan 1.62% 1.64% 1.66% 1.69% 1.72% peternakan, terhadap PDRB pertambangan 3. Kontribusi pertanian 51.40% 51.81% 52.22% 52.63% 53.04% energi, sumber terhadap PDRB daya mineral dan 4. Kontribusi perikanan 52.82% 55.32% 57.82% 60.32% 62.83% keanekaragaman terhadap PDRB hayati yang 5. Kontribusi peternakan 37,36% 39,13% 40,90% 42,67% 44,63% berkelanjutan terhadap PDRB 6. Kontribusi pertambang 1,15% 1,17% 1,19% 1,20% 1,20% terhadap PDRB 2) Meningkatnya Ketersediaan energi dan 2.400Kkal 2.484Kkal 2.571Kkal 2.661Kkal 2.754Kkal ketersediaan protein perkapita (energi) (energi) (energi) (energi) (energi)


V‐8 VISI: “MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” Target Indikator Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 energi dan 63 gram 65,2 gram 67,5gram 69,8 gram 72,3 gram protein (protein) (protein) (protein) (protein) (protein) masyarakat 2) Meningkatkan Meningkatnya Pelayanan tindak lanjut pengawasan dan pengaduan masyarakat kelestarian akibat adanya dugaan lingkungan. penanganan 80% 80% 80% 80% pengrusakan dan pencemaran dan/atau pencemaran perusakan lingkungan lingkungan. hidup 8. Meningkatkan 1) Meningkatkan Meningkatnya PDRB per kapita: kemampuan dan nilai tambah dan pendapatan per pengembangan pendapatan kapita  ADHB 22,653,594.00 22,653,594.00 22,653,594.00 22,653,594.00 22,653,594.00 pertumbuhan masyarakat. perekonomian  ADHK 8,034,554.00 8,034,554.00 8,034,554.00 8,034,554.00 8,034,554.00 rakyat dengan 2) Menjadikan Meningkatnya peran 1. Kontribusi industri mendorong industri kecil, industri rumah rumah tangga pengembangan 26.35% 26.35% 26.85% 27.36% 27.87% rumah tangga tangga, koperasi terhadap PDRB sektor simpul-simpul dan koperasi dan UMKM Industri ekonomi rakyat serta Usaha utamanya, industri 2. Persentase koperasi 92.75% 94.48% 96.24% 98.00% 99,5% Mikro, Kecil dan kecil, industri aktif Menengah rumah tangga, (UMKM) sebagai perdagangan dan 3. Persentase usaha kecil penopang jasa serta 99.76% 99.78% 99.80% 99.82% 99.85% dan menengah aktif perekonomian koperasi. rakyat. 9. Membangun sektor Mengoptimalkan 1. Kontribusi sektor 1) Meningkatnya kontribusi pariwisata dengan pengembangan pariwisata terhadap 72% 72% 72.3% 72.6% 73% pariwisata tetap PDRB potensi pariwisata terhadap mengedepankan sekaligus 2. Jumlah Wisatawan perekonomian kearifan budaya melestarikan budaya 19.471 19.556 19.641 19.726 19.811 (orang) lokal masyarakat lokal seruyan 2) Meningkatnya Persentase benda, situs pelestarian dan kawasan cagar 20% 20% 20% 20% 20% budaya lokal. budaya yang dilestarikan 10. Menjamin hak-hak Meningkatkan 1) Meningkatnya Persentase penduduk yang masyarakat dan kualitas kehidupan layanan dokumen ber-KTP 100% 100% 100% 100% 100% menciptakan sosial dan ekonomi kependudukan. lapangan masyarakat. pekerjaan 2) Meningkatnya Indeks Pembangunan 81,8 % 86,7 % 91 % 94,6 % 99,3 % kesetaraan Gender (IPG)


V‐9 VISI: “MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” Target Indikator Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 gender dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. 3) Menurunnya Tingkat pengangguran angka terbuka (TPT) 3.69% 3.54% 3.39% 3.24% 3.09% pengangguran 4) Meningkatnya Tingkat keselamatan dan perlindungan dan perlindungan kerja peningkatan 75% 78,8% 80% 82,8% 85% kesejahteraan tenaga kerja. 5) Meningkatnya Persentase penanganan PMKS pembinaan dan 75% 85% 90% 95% 100% penanganan PMKS 11. Menciptakan Mewujudkan karakter 1) Meningkatnya Jumlah konflik bernuansa kerukunan dan masyarakat yang kerukunan SARA 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus kedamaian serta berakhlak mulia, dalam 1 Kasus 1 Kasus keharmonisan berprestasi, beriman kehidupan kehidupan dan bertaqwa beragama. masyarakat 2) Meningkatnya Jumlah pemuda berprestasi seruyan. peran dan prestasi 30% 35% 41,2% 45% 50% pemuda dalam memajukan daerahnya 3) Meningkatnya Rata-rata jumlah kelompok pemberdayaan binaan masyarakat lembaga 30 40 45 50 55 desa pemberdayaanmasyarakat (LPM)


VI‐1

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam tahap II RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005–2025, pembangunan diarahkan pada pemantapan perubahan struktural secara sosial – ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada tahapan sebagai berikut: 1. Penguatan kualitas sumberdaya manusia. 2. Pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri. 3. Pengendalian lingkungan 4. Peningkatan daya saing daerah dalam kemandirian pembangunan. 5. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah. 6. Penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah. 7. Peningkatan kualitas lingkungan dengan mendorong kesadaran masyarakat akan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Secara keseluruhan, dalam program jangka menengah telah mengarah pada pembentukan masyarakat sejahtera dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih adil dalam pengertian antar sektor dan antar wilayah. Selanjutnya pada tahap III pembangunan di Kabupaten Seruyan telah menunjukkan tahap sebagai berikut: 1. Kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, 2. Pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang. 3. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. 4. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih sebagai berikut:


VI‐2 Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Seruyan 2013-2018 Misi 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih, tidak KKN, efisien, kreatif, inovatif dan profesional. Tujuan : Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1) Meningkatkan kemampuan dan 1) Penerapan tata kelola 1. Meningkatnya profesionalisme sumber daya kepemerintahan yang akuntabilitas kinerja aparatur transparan pemerintah daerah dan 2) Mengembangkan sistem rekrutmen pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya daerah aparatur yang transparan dan akuntabel. 3) Mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan 2) Perencanaan dan pengelolaan 1) Manajemen pembangunan yang keuangan daerah secara melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Meningkatnya kapasitas akuntabel, efektif dan efisien 2) Meningkatkan manajemen dan profesionalisme administrasi keuangan dan aset. sumber daya aparatur 3) Mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan Misi 2: Mendorong iklim investasi yang sehat berbasis pada potensi daerah. Tujuan: Meningkatkan investasi daerah berbasis potensi wilayah yang memberdayakan masyarakat lokal. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 3. Meningkatnya nilai Peningkatan penataan dan promosi 1) Optimalisasi kualitas sumber daya investasi daerah potensi ekonomi lokal. manusia dengan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal. 2) Peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi potensial. 4. Terwujudnya layanan Peningkatan kualitas pelayanan 1) Menerapkan pelayanan perijinan perijinan yang prima perijinan yang cepat, mudah dan terjangkau. 2) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme petugas perijinan. Misi 3: Menciptakan rasa aman bagi masyarakat Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dan menghormati hak azasi manusia. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1) Melibatkan tokoh agama dan tokoh Peningkatan kerjasama pemerintah 5. Meningkatnya masyarakat dalam mendorong ketertiban dan dan masyarakat dalam menjaga kesadaran masyarakat hidup tertib. keamanan dan ketertiban ketentraman wilayah 2) Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung 6. Meningkatnya keamanan lingkungan. penerapan dan 3) Meningkatkan kemampuan lembaga penegakan hukum dan aparatur pemerintah yang berwenang dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Misi 4: Menciptakan pendidikan formal dan non formal yang berkualitas dan terakses serta merata. Tujuan: Meningkatkan cakupan pelayanan dan mutu pendidikan. Sasaran Strategi Arah Kebijakan program 1) Meningkatkan ketersediaan dan 7. Meningkatnya mutu 1) Penuntasan kualitas sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar 9 pendidikan dasar dan pendidikan semua jenjang. tahun menengah di seluruh 2) Meningkatkan kualitas mutu pendidik wilayah. dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. pengelolaan dan 2) Peningkatan pelayanan Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan desa perpustakaan desa 8. Meningkatnya kualitas Peningkatan peran lembaga 1) Mengembangkan lembaga lembaga pendidikan pendidikan formal dan non formal pendidikan.


VI‐3 serta pendidikan informal dalam 2) Mengembangkan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus. mencerdaskan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Misi 5: Menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata. Tujuan : Meningkatkan cakupan pelayanan dan mutu kesehatan masyarakat. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 9. Meningkatnya Usia Peningkatan akses dan mutu 1) Meningkatkan jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga Harapan Hidup layanan kesehatan kesehatan. masyarakat. 2) Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran sarana dan prasarana 10.Meningkatnya mutu kesehatan dasar dan rujukan. dan pemerataan 3) Meningkatkan pengelolaan RSUD pelayanan kesehatan menjadi lebih profesional. dasar dan rujukan. 4) Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga medis dan paramedis. 5) Mengembangkan promosi kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama di pedesaan dan pedalaman. 6) Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga berencana. Misi 6: Membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata hingga menjangkau pemukiman warga di pedalaman. Tujuan 6.1 : Meningkatkan akses dan membuka keterisolasian wilayah. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 11.Meningkatnya kualitas Penyediaan sarana dan prasarana 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan kuantitas transportasi darat dan sungai yang yang menghubungkan antardaerah mennghubungkan antarwilayah infrastruktur jalan. dalam dan luar Seruyan. sampai ke pedalaman. 2) Meningkatkan penyediaan dermaga 12.Lancarnya arus barang penyebrangan, pelabuhan, dan dan jasa serta arus terminal. orang/ penumpang. 3) Meningkatkan penyediaan dan kelancaran angkutan sungai yang menghubungkan wilayah sampai ke pedesaaan. Misi 6: Membangun infrastruktur dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata hingga menjangkau pemukiman warga di pedalaman. Tujuan 6.2 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar lainnya hingga wilayah pedalaman. Pemenuhan kebutuhan jaringan 1) Menyediakan listrik pedesaan berupa 13.Meningkatnya PLTS atau pembangkit listrik tenaga pemenuhan kebutuhan listrik hingga pedalaman dan air yang lebih sesuai dengan kondisi ketenagalistrikan perdesaan. wilayah. 2) Mengembangkan interkoneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam puncak. Pemenuhan kebutuhan air bersih Mengembangkan sarana dan prasarana 14.Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hingga pedalaman dan perdesaan. air minum hingga pedalaman dan air bersih perdesaan. kerjasama dengan Pengembangan jaringan Mengembangkan 15.Meningkatnya telekomunikasi dan informatika pihak ketiga dan media massa dalam pelayanan pelayanan telekomukasi dan informatika telekomunikasi dan hingga pedalaman dan perdesaan. hingga pedalaman dan perdesaan. informatika Misi 7: Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan energi, sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Tujuan 7.1: Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan komoditas unggulan daerah guna peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan. formal dan non formal.


VI‐4 Sasaran 16.Meningkatnya kontribusi perkebunan, kehutanan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan dan pertambangan terhadap PDRB.

Strategi 1) Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan sektor perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan serta peternakan 2) Pengembangan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan 3) Pengembangan potensi dan komoditas perikanan dan kelautan secara lestari 4) Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan.

Arah Kebijakan 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan nelayan 2) Mengembangkan teknologi pengolahan, kewirausahaan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan dan peternakan. 3) Konversi lahan potensial menjadi lahan pertanian dan perkebunan rakyat 4) Membatasi pemberian perijinan baru kepada PBS dan pihak asing kecuali keperluan lahan plasma. 5) Mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) bidang perkebunan. 6) Mengembangkan dan restocking bibit ikan unggulan Seruyan seperti jelawat, pipih dan ikan lain. 7) Intensifikasi pengelolaan batubara sebagai bahan utama energi. 17.Meningkatnya Peningkatan produksi dalam daerah Mengembangkan tanaman pangan dan ketersediaan energi hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan dan protein masyarakat pangan dan gizi masyarakat Misi 7: Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan energi, sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Tujuan 7.2: Meningkatkan kelestarian lingkungan. 18.Meningkatnya Pengembangan dan penerapan 1) Melibatkan para tokoh dan lembaga adat, organisasi kemasyarakatan pengawasan dan kebijakan pembangunan dan seluruh masyarakat dalam penanganan berwawasan lingkungan menjaga keamanan pengembangan pengrusakan dan pertanian, perkebunan, perikanan pencemaran lingkungan. dan kelestarian lingkungan. 2) Meningkatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya. 3) Melakukan rehabilitasi daerah kritis, pemulihan kawasan/lahan bekas tambang dan perkebunan, reboisasi, dan pengendalian pemanfaatan pantai dan laut. Misi 8: Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya, industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa serta koperasi. Tujuan 8.1: Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 19.Meningkatnya Peningkatan ekonomi kerakyatan 1) Mengembangkan ekonomi pendapatan per kapita yang stabil kerakyatan berbasis sumber daya daya lokal 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola komoditas unggulan daerah secara baik dan bijaksana. 3) Mengembangkan pola kerjasama antara swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan. Misi 8: Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya, industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa serta koperasi. Tujuan 8.2: Menjadikan industri kecil, rumah tangga dan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penopang perekonomian rakyat.


VI‐5 1) Mengembangkan akses permodalan bagi industri rumah tangga, koperasi dan UMKM. 2) Meningkatkan pembinaan manajemen usaha bagi industri rumah tangga, koperasi dan UMKM. 3) Mengembangkan sentra-sentra ekonomi kreatif Misi 9: Membangun sektor pariwisata dengan tetap mengedepankan kearifan budaya lokal masyarakat Seruyan. Tujuan : Mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata sekaligus melestarikan budaya lokal Sasaran Strategi Arah Kebijakan 21.Meningkatnya kontribusi Pengembangan pariwisata yang 1) Mengembangkan dan menata wisata pariwisata terhadap selaras dengan budaya lokal alam, wisata sejarah dan budaya masyarakat perekonomian sebagai destinasi/obyek wisata. 2) Membangun infrastruktur penunjang 22.Meningkatnya kepariwisataan pelestarian budaya 3) Meningkatkan peran dan fungsi lokal. masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif 4) Meningkatkan kemampuan SDM pariwisata. 5) Meningkatkan pemasaran pariwisata. 6) Mengembangkan seni budaya dan atraksi wisata Misi 10: Menjamin hak-hak masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sasaran Strategi Arah Kebijakan 23.Meningkatnya layanan Peningkatan kualitas pelayanan 1) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan. administrasi kependudukan dan dokumen 2) Meningkatkan penyediaan sarana pencatatan sipil kependudukan. dan prasarana administrasi kependudukan dan catatan sipil. 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga/aparatur desa dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil. Peningkatan peran aktif perempuan 1) Meningkatkan kualitas perempuan 24.Meningkatnya agar berdaya saing dalam bidang kesetaraan gender dalam bidang pembangunan baik pemerintahan dan politik dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya 2) Mencegah terjadinya kekerasan dan kehidupan berbasis kemandirian berusaha dalam rumah tangga. bermasyarakat. 3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 25.Menurunnya angka Peningkatan kualitas angkatan kerja 1) Meningkatkan mutu dan keterampilan pengangguran tenaga angkatan kerja. 2) Meningkatkan jiwa kewirausahaan 26.Meningkatnya 3) Mengembangkan lapangan perlindungan dan usaha/kerja yang menampung peningkatan angkatan kerja lokal. kesejahteraan tenaga 4) Meningkatkan penempatan pencari kerja. kerja. 5) Menerapkan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan. 6) Menetapkan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten. Peningkatan pembinaan dan 27.Meningkatnya 1) Memberdayakan anak terlantar dan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial. anak cacat dengan membekali penanganan keterampilan tumbuh kembang anak penyandang masalah secara wajar agar diterima di kesejahteraan sosial lingkungannya (PMKS) 2) Meningkatkan pemberdayaan 20.Meningkatnya peran industri rumah tangga, koperasi dan UMKM

Peningkatan daya saing industri rumah tangga, koperasi dan UMKM


VI‐6 kesejahteraan sosial lanjut usia 3) Meningkatkan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial 4) Memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial terutama terhadap penduduk miskin, PMKS dan masyarakat adat terpencil. Misi 11: Menciptakan kerukunan dan kedamaian serta keharmonisan kehidupan masyarakat Seruyan. Tujuan : Mewujudkan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, berprestasi, beriman dan bertaqwa Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1) Peningkatan pembinaan 1) Menjamin kebebasan beribadah para 28.Meningkatnya penganut ajaran agama. keagamaan. kerukunan dalam 2) Perluasan pengembangan 2) Meningkatkan wawasan kebangsaan kehidupan beragama. sejak dini kepada seluruh wawasan kebangsaan bagi masyarakat. masyarakat. 3) Meningkatkan penerapan pendidikan karakter dan budaya sejak dini kepada anak dan pemuda. pembinaan dan 29.Meningkatnya peran Peningkatan peran dan fungsi 1) Meningkatkan dan prestasi pemuda pemuda dalam pembangunan. pengembangan olahraga dan seni dalam memajukan budaya. daerahnya 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga dan kesenian. Peningkatan kemampuan dan 1) Meningkatkan kualitas SDM 30.Meningkatnya kemandirian masyarakat pedesaan. masyarakat di desa dan kelurahan. pemberdayaan 2) Meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat desa perdesaaan serta pendayagunaan teknologi tepat guna. 3) Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Seruyan selama 5 (lima) tahun mulai 2014 sampai dengan 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut: Tahun 2014 Membuka keterisolasian wilayah yang mampu meningkatkan akses transportasi dan informasi ke seluruh wilayah. Tahun 2015 Mengelola dan mengembangkan potensi dan komoditas unggulan daerah secara optimal dan lestari dengan memperhatikan hak dan memberdayakan masyarakat. Tahun 2016 Meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat yang diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta pembinaan PMKS dan masyarakat miskin. Tahun 2017 Mewujudkan pemerintahan yang menerapkan good governance, diiringi dengan pelayanan publik yang prima dan iklim investasi yang kondusif. Tahun 2018 Meningkatkan peran dan kompetensi lembaga perekonomian masyarakat yang mampu meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


VII‐1

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan yang berdaya ungkit dalam menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Programprogram pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Seruyan sejak tahun 2014 sampai dengan 2018. Matriks kebijakan umum dan program pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan disajikan pada Tabel 7.1.


VII‐2

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014-2018

Sasaran

1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah

Strategi

1) Penerapan tata kelola kepemerintahan yang transparan

2) Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel, efektif dan efisien


Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

1) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya aparatur

01 01

1.01.01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Mengembangkan sistem rekrutmen dan pengembangan sumber daya aparatur yang transparan dan akuntabel.

01 01

1.01.01 02

Program Peningkatan Cakupan layanan Sarana Dan Prasarana sarana dan Aparatur prasarana aparatur

3) Mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan

01 01

1.01.01 06

01 02

1.02.01 01

01 02

1.02.01 02

Program Peningkatan Cakupan layanan Sarana Dan Prasarana sarana dan Aparatur prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran

1) Manajemen pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran

2) Meningkatkan manajemen administrasi keuangan dan aset.

01 02

1.02.01 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

3) Mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan

01 02

1.02.02 01


01 02

1.02.02 02


Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

SKPD Penanggung Jawab

100

Dinas Pendidikan 100 Pemuda Dan Olahraga

100


100


100

100

100

100

70

87

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

100

Rumah Sakit Umum 100 Daerah

100


VII‐3 Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program 01 03

1.03.01 01

01 03

1.03.01 02

01 03

1.03.01 06

01 06

1.06.01 01

01 06

1.06.01 02

01 06

1.06.01 15

01 06

1.06.01 15

01 06

1.06.01 15

01 06

1.06.01 18

01 06

1.06.01 20

01 06

1.06.01 21

01 06

1.06.01 21

01 06

1.06.01 21

01 06

1.06.01 23

01 06

1.06.01 24

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Data / Informasi

Indikator Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur ketersediaan profil daerah ketersediaan Buku PDRB ketersediaan Seruyan Dalam Angka

Program Perencanaan Penjabaran Program Pengembangan RPJMD kedalam Wilayah Strategis Dan RKPD Cepat Tumbuh cakupan aparatur Program Peningkatan Bappeda yang diberi Kapasitas pendidikan dan Kelembagaan pelatihan sesuai Perencanaan dengan bidang Pembangunan Daerah tugasnya Program Perencanaan RPJPD Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaaan

Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum

100

100

100

100

100

100

100

Badan Perencanaan 100 Pembangunan Daerah

100


ada

ada

ada

ada

ada 100%

80



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan ada Pembangunan Daerah 100%



Ada

Ada

RPJMD

Ada

Ada

RKPD

Ada

Ada

100

100

100

100

cakupan kajian sosial budaya cakupan kajian sumberdaya alam


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

VII‐4 Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

01 06

1.06.01 27

01 06

1.06.01 28

01 06

1.06.01 29

01 06

1.06.01 30

01 06

1.06.01 31

01 07

1.07.01 01

01 07

1.07.01 02

01 07

1.07.01 06

01 08

1.08.01 01

01 08

1.08.01 02

01 10

1.10.01 01

01 10

1.10.01 02

Program Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program kerjasama pembangunan Program pengembangan wilayah perbatasan Program penelitian dan pengembangan Iptek Program dipusi dan pemanfaatan Iptek Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Indikator

Penurunan jumlah temuan dalam Audit BPK persentase kerjasama yang terlaksana cakupan daerah perbatasan yang dikembangkan Cakupan penelitian dan pengembangan iptek cakupan pemanfaatan iptek Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur



50


80


80


80


80

Badan Perencanaan 92 Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan

100

100

100

100

100

100

100

Badan Lingkungan 100 Hidup

100


100

Dinas Kependudukan 100 Dan Pencatatan Sipil

100


Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

VII‐5 Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.19.01 01



1.19.01 02


01 11

1.11.01 01

01 11

1.11.01 02

01 11

1.11.01 06

01 13

1.13.01 01

01 13

1.13.01 02

01 14

1.14.01 01

01 14

1.14.01 02

01 14

1.14.01 06

01 15

1.15.01 01

01 15

1.15.01 02

01 15

1.15.01 06

01 19

01 19

Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja 100

SKPD Penanggung Jawab Badan Pemberdayaan 100 Perempuan Dan Kb

100

Badan Pemberdayaan 100 Perempuan Dan Kb

100


100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100

100

100

Dinas Sosial Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 100 Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 100 Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan 100 Koperasi 100

100

Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 100 Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 100 Perlindungan

VII‐6 Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

01 19

1.19.01 06

01 19

1.19.01 01

01 19

1.19.01 02

01 20

1.20.03.0 01 1

01 20

1.20.03.0 02 1

01 20

1.20.03.0 06 1

01 20

1.20.03.0 9 1

01 20

1.20.03.0 11 1

01 20

1.20.03.0 18 1

01 20

1.20.03.0 22 1

01 20

1.20.03.0 47 1

Program

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Indikator

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan cakupan Penataan Peraturan perundangan yang Perundang-Undangan disusun Penataan cakupan Kelembagaan Dan kelembagaann Ketatalaksanaan Program Peningkatan cakupan pelayanan Pelayanan Kedinasan kedinasan kepala Kepala Daerah/ daerah Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan cakupan pelanggaran Internal Dan pegawai yang Pengendalian ditindaklanjuti Pelaksanaan Kebijakan Kdh Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Ulp) cakupan ULP Barang Dan Jasa Kabupaten Seruyan


73

100 100

SKPD Penanggung Jawab Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 88 Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 100 Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 100 Kabupaten Seruyan

100

100

100

100

100

100

80

95

80

95

80

95

80

95

50

100

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

VII‐7 Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program 01 20

1.20.03.0 48 1

01 06

1.20.03.0 28 1

01 20

1.20.04 01

01 20

1.20.04 02

01 20

1.20.05 01

01 20

1.20.05 02

01 20

1.20.05 06

01 20

1.20.05 17

01 20

1.20.05 21

01 20

1.20.05 23

01 20

1.20.05 32

01 20

1.20.07 01

01 20

1.20.07 02

Program

Indikator

Program Pengawasan Dan Akuntabilitas Program Analisis Dan Pengkajian Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasara Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Aset/ Barang Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

cakupan pengawasan dan akuntabilitas cakupan analisis pengkajian pembangunan Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan cakupan pengembangan pengelolaan keuangan daerah cakupan teknologi informasi yang digunakan cakupan fasilitasi pengelolaan keuangan cakupan pelaksanaan pengelolaan aset Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur


100

50

100

100

100

100

100

100 100

100

80

95

80

80

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 100 Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 100 Daerah

100

80


Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 95 Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 93 Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 93 Daerah

100

100

100

100

Inspektorat Inspektorat

VII‐8 Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

01 20

1.20.07 22

01 20

1.20.07 25

01 20

1.20.09 01

01 20

1.20.09 02

01 20

1.20.11 01

01 20

1.20.11 02

01 20

1.20.11 06

01 20

1.20.11 7

01 20

1.20.11 8

01 20

1.20.11 10

01 20

1.20.12 01

01 20

1.20.12 02

Program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

persentase temuan yang ditindaklanjuti Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan cakupan sumber pendapatan yang diefektifkan cakupan pengelolaan keuangan daerah yang diefektifkan cakupan pengelolaan pendapatan daerah

Cakupan layanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Cakupan layanan Sarana Dan Prasarana sarana dan Aparatur prasarana aparatur Program Pelayanan Administrasi Kantor



ada

ada Inspektorat

100

100

100

Badan Kepegawaian 100 Daerah

100


100

Dinas Pendapatan 100 Daerah

100


100


80


80


80


100

Kantor Pelayanan 100 Perijinan Terpadu

68


Inspektorat

VII‐9 Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program 01 20

1.20.99 01

01 20

1.20.99 02

01 20

1.20.20.0 01 3

01 20

1.20.20.0 02 3

01 20

1.20.20.0 6 3

01 20

1.20.20.0 01 3

01 20

1.20.20.0 02 3

01 20

1.20.20.0 01 3

01 20

1.20.20.0 02 3

01 20

1.20.20.0 01 4

01 20

1.20.20.0 02 4

01 20

1.20.20.0 26 4

01 20

1.20.20.0 01 5

01 20

1.20.20.0 02 5

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Indikator Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur cakupan pengelolaan keuangan desa Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur APBDes Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan


SKPD Penanggung Jawab Sekretariat Korpri

100

100

100

100

100

Kecamatan Seruyan 100 Tengah

100


68


Sekretariat Korpri

100

Kecamatan Danau 100 Sembuluh

100


100

100

100

100

100

Kecamatan Seruyan 100 Hilir

100


ada

ada

100

Kecamatan Seruyan 100 Hulu

100


Kecamatan Hanau Kecamatan Hanau

Kecamatan Seruyan Hilir

VII‐ 10

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

01 20

1.20.20.0 01 1

01 20

1.20.20.0 02 1

01 20

1.20.20.0 01 3

01 20

1.20.20.0 02 3

01 20

1.20.20.0 01 2

01 20

1.20.20.0 02 2

01 20

1.20.20.0 01 4

01 20

1.20.20.0 02 4

01 20

1.20.20.0 06 4

01 20

1.20.20.0 01 5

01 20

1.20.20.0 02 5

01 21

1.21.01 01

01 21

1.21.01 02

Program

Indikator

Aparatur

prasarana aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengelolaan Administrasi Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur cakupan pengelolaan administrasi desa Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur



Kecamatan Batu Ampar

100

100

100

100

100

Kecamatan Danau 100 Seluluk

100


100

Kecamatan Seruyan 100 Raya

100


100

Kecamatan Seruyan 100 Hilir Timur

100


100


100

Kecamatan Suling 100 Tambun

100


100 100


BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 100 PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 100 PENYULUHAN

VII‐ 11

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program 01 21

1.21.01 06

01 21

1.21.01 01

01 21

1.21.01 02

01 22

1.22.01 01

01 22

1.22.01 02

02 01

2.01.01 01

02 01

2.01.01 02

02 21

2.01.01 06

02 02

2.02.01 01

02 02

2.02.01 02

02 03

2.03.01 01

02 03

2.03.01 02

02 05

2.05.01 01

02 05

2.05.01 02

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Indikator Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan sarana dan


100 100

SKPD Penanggung Jawab BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 88 PENYULUHAN

Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen 100 Daerah Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen 100 Daerah

68

Badan Pemberdayaan 91 Masyarakat Dan Desa

68


100

DINAS PERTANIAN 100 DAN PETERNAKAN

100


68


100

Dinas Kehutanan Dan 100 Perkebunan

100


100

Dinas Pertambangan 100 Dan Energi

100


100

DINAS KELAUTAN DAN 100 PERIKANAN

100


VII‐ 12

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1) Optimalisasi kualitas sumber daya manusia 2) Meningkatnya kapasitas Peningkatan penataan dan dengan menyiapkan promosi potensi ekonomi tenaga kerja yang dan profesionalisme sumber daya aparatur lokal. sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal. 2) Peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi potensial.


Kode Program

Program

Indikator

Aparatur

prasarana aparatur

01 01

1.01.01 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan aparatur

01 01

1.01.01 04

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas

01 01

1.01.01 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 02

1.02.01 04


01 02

1.02.01 05


01 02

1.02.02 05


01 02

1.02.02 05


01 03

1.03.01 03


01 03

1.03.01 05


01 06

1.06.01 03


Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur



100


100


100


100

100

100

100

100


100


100

100

100

100

100


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

VII‐ 13

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 06

1.06.01 05

01 07

1.07.01 03

01 07

1.07.01 04

01 07

1.07.01 05


01 08

1.08.01 05


01 10

1.10.01 03

01 10

1.10.01 04

01 10

1.10.01 05

01 11

1.11.01 03

01 11

1.11.02 04

01 11

1.11.01 05


01 13

1.13.01 03


01 13

1.13.01 05


01 14

1.14.01 03


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Indikator Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur



100


100

100

100

100

100

100

100


100


70


100


100


70


100


100

100

100

100

100

Dinas Tenaga Kerja, 100 Transmigrasi Dan

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan


VII‐ 14

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

01 14

1.14.01 04


01 14

1.14.01 05


01 15

1.15.01 03



01 15

1.15.01 04


01 15

1.15.01 05


Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

01 19

1.19.01 03



01 19

1.19.01 04



01 19

1.19.01 05


Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

01 19

1.19.01 03

01 20

1.20.03.0 03 1

01 20

1.20.03.0 04 1

01 20

1.20.03.0 05 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Tingkat kepatuhan aparatur Tingkat kepatuhan aparatur Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya


100

100

100 100

100

SKPD Penanggung Jawab Pariwisata

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 100 Pariwisata 100

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata

Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan 100 Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan 100 Koperasi 100

73

87

73

87

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

VII‐ 15

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program 01 20

1.20.03.0 21 1

01 20

1.20.03.0 27 1

01 20

1.20.03.0 40 1

01 20

1.20.03.0 41 1

01 06

1.20.03.0 21 1

01 06

1.20.03.0 27 1

01 20

1.20.04 03

01 20

1.20.04 04

01 20

1.20.04 05

01 20

1.20.04 15

01 20

1.20.05 05

01 20

1.20.07 03

01 20

1.20.07 24

Program

Indikator

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah

cakupan teknologi informasi yang digunakan cakupan penataan daerah otonomi baru persentase ranperda yang dibahas cakupan aparatur bidang kominfo yang dilatih

cakupan perencanaan pembangunan daerah cakupan Program Pengendalian pengendalian Pembangunan pembangunan Program Peningkatan Tingkat kepatuhan Disiplin Aparatur aparatur Program Fasilitas Cakupan pelayanan Pindah/Purna Tugas pindah pegawai dan PNS purna tugas Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber memiliki kompetensi Daya Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan cakupan peraturan Kapasitas Lembaga daerah yang Perwakilan Rakyat diundangkan Daerah Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber memiliki kompetensi Daya Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan Tingkat kepatuhan Disiplin Aparatur aparatur Program Peningkatan Profesionalisme persentase pengawas Tenaga Pemeriksaan yang telah Dan Aparatur tersertifikasi Pengawasan


95

80

95

50

100

50

100

50

100

50

100

100

100

100

100

100

100

80

80

100

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset 100 Daerah

100

100

40

90

Inspektorat

Inspektorat

VII‐ 16

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program


01 20

1.20.09 05

01 20

1.20.09 15

01 20

1.20.09 20

01 20

1.20.11 03

01 20

1.20.11 04

01 20

1.20.11 05


01 20

1.20.11 9

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01 20

1.20.12 05


01 20

1.20.99 3

Peningkatan Disiplin Aparatur

01 20

1.20.99 05


01 20

1.20.20.0 05 3


01 20

1.20.20.0 05 3


01 20

1.20.20.0 03 4


Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Indikator Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya cakupan pegawai yang dilatih Cakupan aparatur yang sesuai dengan bidang tugasnya Tingkat kepatuhan aparatur Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya cakupan teknologi informasi yang digunakan Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur



100


40


60


100


100


100


80


100

Kantor Pelayanan 100 Perijinan Terpadu Sekretariat Korpri

68

88

100

100

100


100

100

100


Sekretariat Korpri

Kecamatan Hanau

VII‐ 17

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program 01 20

1.20.20.0 05 4

01 20

1.20.20.0 28 4

01 20

1.20.20.0 03 5

01 20

1.20.20.0 04 5

01 20

1.20.20.0 05 5

01 20

1.20.20.0 19 5

01 20

1.20.20.0 36 5

01 20

1.20.20.0 03 1

01 20

1.20.20.0 05 1

01 20

1.20.20.0 36 1

01 20

1.20.20.0 08 1

01 20

1.20.20.0 09 1

01 20

1.20.20.0 05 3

01 20

1.20.20.0 03 2

01 20

1.20.20.0 4 2

Program

Indikator

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Program Pengelolaan cakupan pengelolaan Administrasi Desa administrasi desa Program Peningkatan Tingkat kepatuhan Disiplin Aparatur aparatur Program Fasilitas Cakupan pelayanan Pindah/Purna Tugas pindah pegawai dan PNS purna tugas Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber memiliki kompetensi Daya Aparatur sesuai bidangnya Program Penataan cakupan penataan Daerah Otonomi Baru daerah otonomi baru Program cakupan Pengembangan desa/kelurahan yang Daerah dikembangkan Program Peningkatan Tingkat kepatuhan Disiplin Aparatur aparatur Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber memiliki kompetensi Daya Aparatur sesuai bidangnya Program cakupan Pengembangan desa/kelurahan yang Daerah dikembangkan Program Musrenbang usulan musrenbang Kecamatan yang ditindaklanjuti cakupan hari-hari Program Peringatan besar yang Hari-Hari Besar dilaksanakan Persentase sumber Program Peningkatan daya aparatur yang Kapasitas Sumber memiliki kompetensi Daya Aparatur sesuai bidangnya Program Peningkatan Tingkat kepatuhan Disiplin Aparatur aparatur Program Peningkatan cakupan pelayanan Pelayanan Umum umum Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur




100

Kecamatan Seruyan 80 Hilir Kecamatan Seruyan 100 Hulu

100


100


68


68


80


100

100

100

100

68

88

80

80

100

100

100


100 80


Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Seruyan 100 Raya Kecamatan Seruyan 80 Raya

VII‐ 18

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya cakupan desa/kelurahan yang dikembangkan Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

01 20

1.20.20.0 05 2


01 20

1.20.20.0 03 4


01 20

1.20.20.0 05 4


01 20

1.20.20.0 16 4

01 20

1.20.20.0 03 5

01 20

1.20.20.0 05 5


01 21

1.21.01 03



01 21

1.21.01 05



01 21

1.21.01 03



01 21

1.21.01 05


01 22

1.22.01 03


01 22

1.22.01 05


02 01

2.01.01 03


Program Pengembangan Daerah Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur



100


100


100


80


100


100


68

100

100

100

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 88 PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 100 PENYULUHAN 100

Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen Daerah

Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen 100 Daerah

68


68


100


VII‐ 19

Sasaran

3) Meningkatnya nilai investasi daerah

Strategi

Arah Kebijakan

1) Optimalisasi kualitas sumber daya manusia Peningkatan penataan dan dengan menyiapkan promosi potensi ekonomi tenaga kerja yang lokal. sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal. 2) Peningkatan promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi potensial.


Kode Program


Indikator Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

02 01

2.01.01 05

02 02

2.02.01 03

02 02

2.02.01 04

02 02

2.02.01 05


02 03

2.03.01 03


02 03

2.03.01 05


02 05

2.05.01 03


02 05

2.05.01 05


01 03

1.03.01 29

Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

01 03

1.03.01 15

Rasio bangunan berProgram Perencanaan IMB per satuan Tata Ruang bangunan

01 06

1.06.01 26

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

cakupan promosi dan investasi

01 16

1.20.03.0 15 1


Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Lingkungan Pemukiman kumuh



100


100


100


100


100


100


68


68


70

87


10%

60% Dinas Pekerjaan Umum

100


3,116,3 3,616,3 Sekretariat Daerah 69,907, 69,907, 140. 140.

VII‐ 20

Sasaran

4) Terwujudnya layanan perijinan yang prima

5) Meningkatnya ketertiban dan ketentraman wilayah

Strategi

Peningkatan kualitas pelayanan perijinan

Peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban


Arah Kebijakan

1) Menerapkan pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan terjangkau. 2) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme petugas perijinan.

1) Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong kesadaran masyarakat hidup tertib. 2) Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung keamanan lingkungan. 3) Meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintah yang berwenang dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

Kode Program

Program

Indikator



01 16

1.20.03.0 16 1

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

cakupan realisasi investasi

80

80

01 20

1.20.12 21


Lama proses perijinan:

68


01 20

1.20.12 21

·

SIUP

1-10 Hari

1-3 Kantor Pelayanan Hari Perijinan Terpadu

01 20

1.20.12 21

·

TDP

01 20

1.20.12 21

·

IUI

01 20

1.20.12 21

·

TDI

01 20

1.20.12 21

·

IMB

01 20

1.20.12 21

·

HO

1-10 Hari 1-10 Hari 1-10 Hari 1-12 Hari 1-6 Hari

1-3 Hari 1-3 Hari 1-3 Hari 1-7 Hari 1-2 Hari

01 19

1.19.01 15

Badan Kesatuan Peningkatan Kemanan Kegiatan pembinaan 3 Bangsa, Politik Dan 2 Dan Kenyamanan terhadap LSM, Ormas kegiatan kegiatan Perlindungan Lingkungan dan OKP Masyarakat

1.19.01 17

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

01 19

1.19.01 18

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

cakupan pemuda yang diberikan sosialisasi

01 19

1.19.01 19

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

cakupan pemberdayaan masyarakat

01 19

688 Orang

80

73

Sekretariat Daerah

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Badan Kesatuan 723 Bangsa, Politik Dan Orang Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 80 Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 88 Perlindungan

VII‐ 21

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

6) Meningkatnya penerapan dan penegakan hukum


01 19

1.19.01 20

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

01 19

1.19.01 21

Pendidikan Politik Masyarakat

01 19

1.19.01 22

Program Pencegahan cakupan Dini dan penanggulangan Penanggulangan bencana Korban Bencana Alam

01 19

1.19.01 26

Penanganan Konflik Dan Pengawasan Orang Asing

pelanggaran perda yang ditindaklanjuti

01 19

1.19.01 27

Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelkam

cakupan kerjasama

01 19

1.19.01 28

persentase dukungan Dukungan Kelancaran pemerintah kedalam Pemilu Pemilu

01 19

1.20.03.0 17 1

01 20

1.20.20.0 31 4

01 19

1.19.01 04

01 19

1.19.01 05

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Kemitraan Dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program : Peningkatan Ketentraman Dan Kenyamanan Lingkungan


Sangat Baik

Penegakan PERDA

Kegiatan pembinaan 2 politik daerah kegiatan

cakupan ormas yang dibina Penegakan PERDA cakupan pengembangan wawasan kebangsaan Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

73

100

100

68

100 Sangat Baik

100

100

SKPD Penanggung Jawab Masyarakat

Badan Kesatuan Sangat Bangsa, Politik Dan Baik Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan 3 Bangsa, Politik Dan kegiatan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 88 Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 100 Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 100 Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan 88 Perlindungan Masyarakat 100

Sekretariat Daerah

Sangat Kecamatan Seruyan Baik Hilir Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 100 Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 100 Kabupaten Seruyan

VII‐ 22

Sasaran

7) Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah

Strategi

Arah Kebijakan

1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan semua jenjang. 2) Meningkatkan kualitas mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Meningkatkan pengelolaan dan 2) Peningkatan pelayanan penyediaan sarana dan perpustakaan desa prasarana perpustakaan desa 1) Penuntasan program pendidikan wajib belajar 9 tahun

Kode Program

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahantindak Kriminal Program Pengembangan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Indikator


cakupan lingkungan yang di kelola

100

tingkat disiplin pegawai

100

01 19

1.19.01 06

01 19

1.19.01 7

01 19

1.19.01 8

01 19

1.19.01 08

01 19

1.19.01 16

Program Dana Khusus Penunjang Kegiatan

01 01

1.01.01 16

Program Wajib Angka partisipasi Belajar Pendidikan sekolah Dasar Sembilan Tahun

01 01

1.01.01 17

Program Pendidikan Menengah

· Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

01 21

1.21.01 15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

cakupan administrasi kearsipan

1.21.01 16

Program cakupan Penyelamatan Dan dokumen/arsip Pelestarian Dokumen / daerah yang dikelola Arsip Daerah

01 21


Program

Penegakan PERDA

cakupan dana penunjang kegiatan

Penegakan PERDA

Sangat Baik

100

Sangat Baik


Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 100 Kabupaten Seruyan

100

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

Kantor Satuan Polisi Sangat Pamong Praja Baik Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 100 Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Sangat Pamong Praja Baik Kabupaten Seruyan

Dinas Pendidikan 94.34% 100.00 Pemuda Dan Olahraga %

63.82

77.42

68

91

68

91

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen Daerah

VII‐ 23

Sasaran

8) Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan formal dan non formal

Strategi

Arah Kebijakan

Peningkatan peran lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal 1) Mengembangkan dalam mencerdaskan lembaga pendidikan. masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2) Mengembangkan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus.

Kode Program

Program Pengembangan Dokumentasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Koordinasi Pengembangan Kepustakaan Program Pengembangan Data / Informasi Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Indikator cakupan dokumentasi


SKPD Penanggung Jawab Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen Daerah

01 21

1.21.01 17

01 21

1.21.01 17

01 21

1.21.01 18

01 21

1.21.01 20

01 21

1.21.01 21

01 01

1.01.01 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dinas Pendidikan 60.24% 95.00% Dini (PAUD) Pemuda Dan Olahraga

01 01

1.01.01 18

Program Pendidikan Non Formal

Angka melek huruf (%)

01 01

1.01.01 20

01 01

01 01


Program

cakupan pelayanan informasi cakupan pengembangan kepustakaan cakupan pengembangan data/informasi Jumlah perpustakaan dalam kondisi baik

68

91

68

91

68

91

68

91

80

Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen 100 Daerah

99.20%


Program Peningkatan Guru yang memenuhi Mutu Pendidik Dan kualifikasi S1/D-IV Tenaga Kependidikan

85.49%


1.01.01 22

Program Manajemen Angka partisipasi Pelayanan Pendidikan sekolah

Dinas Pendidikan 94.34% 100.00 Pemuda Dan Olahraga %

1.01.01 23

Program Pengembangan Angka rata-rata lama Sumber Daya Manusia sekolah (tahun) (Sdm) Masyarakat Kabupaten Seruyan

7,81


VII‐ 24

Sasaran 9) Meningkatnya Usia Harapan Hidup masyarakat

Strategi Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan

Arah Kebijakan 1) Meningkatkan jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga kesehatan. 2) Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan. 3) Meningkatkan pengelolaan RSUD menjadi lebih profesional. 4) Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga medis dan paramedis. 5) Mengembangkan promosi kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama di pedesaan dan pedalaman. Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga berencana.

10) Meningkatnya mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan


Kode Program

Program

Indikator



1.02.01 15

cakupan ketersediaan Program Obat Dan obat dan perbekalan Perbekalan Kesehatan kesehatan

01 02

1.02.01 16

Cakupan Program Upaya Desa/kelurahan Kesehatan Masyarakat Universal Child Immunization (UCI)

01 02

1.02.01 17

Cakupan pelayanan Program Pengawasan kesehatan rujukan Obat Dan Makanan pasien masyarakat miskin

01 02

1.02.01 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

1.02.01 22

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

17.50%

18% Dinas Kesehatan

01 02

1.02.01 24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100%

100% Dinas Kesehatan

01 02

1.02.01 29

Cakupan kunjungan bayi

86%


01 02

1.02.01 30

01 02

1.02.01 32

01 02

1.02.01 19

01 02

1.02.01 25

01 02

01 02

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan, Dan

80

80

87%


100%


100

100

Cakupan pelayanan lansia

100

100

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

943

980

Angka Usia Harapan Hidup (tahun)

70

73

0,47

0,60

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


VII‐ 25

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

01 02

1.02.01 26

01 02

1.02.01 27

01 02

1.02.01 33

01 02

1.02.02 15

01 02

1.02.02 16

01 02

1.02.02 19

01 02

1.02.02 24

01 02

1.02.02 26

01 02

1.02.02 27

Program Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Persiapan

Indikator satuan penduduk:


Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

0,01

0,01

cakupan kemitraan pelayanan kesehatan

70

87

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

cakupan ketersediaan Program Obat Dan obat dan perbekalan Perbekalan Kesehatan kesehatan Jalan Penghubung dari ibukota Program Upaya kecamatan ke Kesehatan Masyarakat kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Program Promosi Kesehatan Dan Angka Usia Harapan Pemberdayaan Hidup (tahun) Masyarakat Cakupan pelayanan Program Pelayanan kesehatan rujukan Kesehatan Penduduk pasien masyarakat Miskin miskin Program Pengadaan,Peningkata n Sarana Dan Prasarana Rumah cakupan sarana dan prasarana RS Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan sarana prasarana RS Sarana Dan Prasarana dalam kondisi baik

0.11

80

87%

70


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

0.16 Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum 80 Daerah

100%

Rumah Sakit Umum Daerah


100%

100%


100%

100%


70


VII‐ 26

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Penyediaan sarana dan prasarana transportasi 11) Meningkatnya kualitas darat dan sungai yang dan kuantitas infrastruktur mennghubungkan jalan antarwilayah sampai ke pedalaman.

12) Lancarnya arus barang dan jasa serta arus orang/penumpang


1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menghubungkan antardaerah dalam dan luar Seruyan. 2) Meningkatkan penyediaan dermaga penyebrangan, pelabuhan, dan terminal. 3) Meningkatkan penyediaan dan kelancaran angkutan sungai yang menghubungkan wilayah sampai ke pedesaaan.


1.03.01 15

Proporsi Panjang Program Pembangunan jalan dalam kondisi Jalan Dan Jembatan baik

0.5

1.03.01 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

4.5km

01 03

1.03.01 18

Program Proporsi Panjang Rehabilitasi/Pemelihar jalan dalam kondisi aan Jalan Dan baik Jembatan

0.5

01 03

1.03.01 19

01 07

1.07.01 15

01 07

1.07.01 16

01 07

1.07.01 17

01 07

1.07.01 18

01 07

1.07.01 19

01 03

01 03

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

cakupan kesiagaan terhadap bencana


10km Dinas Pekerjaan Umum

1

80



Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

1 unit

3 Unit Dinas Perhubungan

Jumlah uji KIR angkutan umum

1.499 Unit

2.024 Dinas Perhubungan Unit

1 Jam

1 Jam Dinas Perhubungan

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Program Pembangunan Jumlah Pelabuhan Sarana Prasarana Laut/Udara/Terminal Perhubungan Bis Program Pengendalian Pemasangan RambuDan Pengamanan Lalu rambu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

80

1


64

71

42

54


VII‐ 27

Sasaran

13) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan

Strategi

Pemenuhan kebutuhan jaringan listrik hingga pedalaman dan perdesaan.

Arah Kebijakan

1) Menyediakan listrik pedesaan berupa PLTS atau pembangkit listrik tenaga air yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah. 2) Mengembangkan interkoneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam puncak.

Mengembangkan 14) Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan air sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan air bersih hingga pedalaman air minum hingga bersih dan perdesaan. pedalaman dan perdesaan.

Pengembangan jaringan 15) Meningkatnya telekomunikasi dan pelayanan telekomunikasi informatika hingga dan informatika pedalaman dan perdesaan.


Mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga dan media massa dalam pelayanan telekomukasi dan informatika hingga pedalaman dan perdesaan.

Kode Program

Program Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Indikator cakupan kendaraan bermotor yang diawasi

01 07

1.07.01 20

01 07

1.07.01 21

01 03

1.03.01 30

Panjang jalan Program Pembangunan kabupaten dalam Infrastruktur Perdesaan kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

2.03.01 22

Prog. Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Ketenaga Kelistrikan Rumah tangga Dan Usaha Energi pengguna listrik Terbarukan Serta Konservasi Energi

02 03

Program Pengembangan Dan Pengelolaaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Irigasi Lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Jumlah Angkutan Darat

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

01 03

1.03.01 24

01 03

1.03.01 25

01 25

1.07.01 15

Program Pengembangan Jumlah jaringan Komunikasi Dan Media komunikasi Massa

01 25

1.07.01 16

Program Pengkajian cakupan kajian Dan Penelitian Bidang Bidang informasi dan Informasi Dan komunikasi

cakupan pengelolaan air minum dan air limbah


87

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perhubungan

0,0010 0,0060 Dinas Perhubungan % %

35.2

70

45.65

70

10 Unit

100

61 Dinas Pekerjaan Umum


65.15 Dinas Pekerjaan Umum

87


12 Unit Dinas Perhubungan

100

Dinas Perhubungan

VII‐ 28

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

Komunikasi

16) Meningkatnya kontribusi perkebunan, kehutanan, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan dan pertambangan terhadap PDRB

1) Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan sektor perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan serta peternakan 2) Pengembangan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan 3) Pengembangan potensi dan komoditas perikanan dan kelautan secara lestari 4) Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan.


1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan nelayan 2) Mengembangkan teknologi pengolahan, kewirausahaan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan dan peternakan. 3) Konversi lahan potensial menjadi lahan pertanian dan perkebunan rakyat 4) Membatasi pemberian perijinan baru kepada PBS dan pihak asing kecuali keperluan lahan

01 25

1.07.01 17

01 25

1.07.01 18

01 25

1.07.01 19

01 25

1.07.01 21

01 20

1.20.03.0 42 1

01 20

1.20.03.0 43 1

02 01

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Media massa Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika Kerjasama Dan Informasi Dengan Mas Media

cakupan SDM bidang komunikasi dan informasi yang dibina



Dinas Perhubungan

70

87

70

87

70

87

70

87

cakupan mass media yang diadakan

50

100

Dokumentasi

cakupan dokunmentasi

68

88

2.01.01 15

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

02 01

2.01.01 17

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Kontribusi sektor DINAS PERTANIAN pertanian/perkebuna 50.57% 52.42% DAN PETERNAKAN n terhadap PDRB:

02 01

2.01.01 19

Kontribusi sektor Peningkatan Produksi pertanian (palawija) Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB:

02 01

2.01.01 22

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

kerjasama dengan media massa pos dan telekomunikasi yang dibina cakupan jaringan komunikasi dan informatika

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

140%

0.03%

99,51%

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah


0.03%

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN


VII‐ 29

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

plasma.

5) Mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) bidang perkebunan. 6) Mengembangkan dan restocking bibit ikan unggulan Seruyan seperti jelawat, pipih dan ikan lain. 7) Intensifikasi pengelolaan batubara sebagai bahan utama energi.


02 02

2.02.01 16

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

02 02

2.02.01 15

Program Pemanfaatan Kerusakan Kawasan Potensi Sumber Daya Hutan Hutan (Sdh)

02 02

2.02.01 17

Program Perlindungan kawasan hutan yang Dan Konservasi Sumber dibina Daya Hutan

02 02

2.02.01 15

02 02

2.02.01 16

02 02

2.02.01 18

02 02

2.02.01 19

02 03

2.03.01 20

02 03

2.03.01 21

02 03

2.03.01 18

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (Sdh) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Prog. Pembinaan Administrasi Pertambangan Umum Program Pembinaan Dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana Dan Prasarana Ketenagalistrikan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis



1.63%

8.13%

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

4%

2%


80


potensi sumber daya hutan yang dikelola

100


pertumbuhan produksi perkebunan

10


cakupan teknologi perkebunan

80


peningkatan produksi perkebunan

12


Pertambangan tanpa ijin cakupan pertambangan yang dibina

rasio elektrifikasi

0%

Dinas Pertambangan - Dan Energi

80


80


VII‐ 30

Sasaran

17) Meningkatnya ketersediaan energi dan protein masyarakat

Strategi

Peningkatan produksi dalam daerah


Arah Kebijakan

Mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat

Kode Program 02 03

2.03.01 7

02 05

2.05.01 07

02 05

2.05.01 15

02 05

2.05.01 25

01 21

1.21.01 15.

01 21

1.21.01 16.

01 21

1.21.01 17

01 21

1.21.01 18.

01 21

1.21.01 20.

01 21

1.21.01 25

02 01

2.01.01 16

Program Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral Dan Batubara Program Peningkatan Dan Pemetaan Investasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengelolaan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian Dan Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Indikator cakupan informasi sumberdaya mineral Produksi perikanan

Konsumsi ikan cakupan pengendalian sumberdaya laut Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Cakupan bina kelompok petani cakupan pemasaran hasil produksi pertanian yang dibina persentase penerapan teknologi pertanian Cakupan bina kelompok petani

persentase Program kelembagaan peningkatan sarana prasarana kelembagaan penyuluhan , petani penyuluh, petani, dan dan BP3K BP3K Peningkatan Regulasi ketahanan Ketahanan Pangan pangan




DINAS KELAUTAN DAN 115.60 143.60 PERIKANAN % % 27%

100

140%

100

68

80

DINAS KELAUTAN DAN 1 PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN 100 PERIKANAN

BADAN KETAHANAN 190% PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 100 PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 88 PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN 91 PENYULUHAN

100

100

68

88

ada

ada

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

VII‐ 31

Sasaran

18) Meningkatnya pengawasan dan penanganan pengrusakan dan pencemaran lingkungan

Strategi

Pengembangan dan penerapan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan


Arah Kebijakan

1) Melibatkan para tokoh dan lembaga adat, organisasi kemasyarakatan dan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelestarian lingkungan. 2) Meningkatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya. 3) Melakukan rehabilitasi daerah kritis, pemulihan kawasan/lahan bekas tambang dan perkebunan, reboisasi, dan pengendalian

Kode Program 02 01

2.01.01 18

02 01

2.01.01 23

02 01

2.01.01 30

02 05

2.05.01 20

02 05

2.05.01 21

02 05

2.05.01 23

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Penanggulangan Wabah Penyakit/ Hama Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Indikator



cakupan penerapan TTG

68


ternak sakit tertangani

80


100


cakupan pengannan wabah penyakit/hama Cakupan bina kelompok nelayan

17%

DINAS KELAUTAN DAN 0 PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Produksi perikanan kelompok nelayan

50.32% 62.82%

Produksi perikanan

DINAS KELAUTAN DAN 115.60 143.60 PERIKANAN % %

01 03

1.03.01 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

11.31

01 08

1.08.01 15

Program Pengembangan Kinerja Persentase Pengelolaan penanganan sampah Persampahan

6%

01 08

1.08.01 16

Program Pengendalian Pencemaran Dan Pencemaran status Perusakan Lingkungan mutu air Hidup


35%

Badan Lingkungan Hidup

34,78% 95,00%


VII‐ 32

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

pemanfaatan pantai dan laut.

19) Meningkatnya pendapatan per kapita

20) Meningkatnya peran industri rumah tangga, koperasi dan UMKM

Peningkatan ekonomi kerakyatan yang stabil

Peningkatan daya saing industri rumah tangga, koperasi dan UMKM


1) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya daya lokal 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola komoditas unggulan daerah secara baik dan bijaksana. 3) Mengembangkan pola kerjasama antara swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan. 1) Mengembangkan akses permodalan bagi industri rumah tangga, koperasi dan UMKM. 2) Meningkatkan pembinaan manajemen usaha bagi industri rumah tangga, koperasi

Cakupan Program Perlindungan pengawasan Konservasi Sumber terhadap Daya Alam pelaksanaan amdal. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Penegakan hukum Informasi Sumber Daya lingkungan Alam Dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan Pencemaran status Perusakan Lingkungan mutu air Hidup

01 08

1.08.01 17

01 08

1.08.01 19

01 20

1.20.20.0 30 4

01 06

1.06.01 22

Program Perencanaan cakupan kajian Pembangunan Ekonomi ekonomi

01 07

1.07.01 22

Program Peningkatan Perekonomian Pedesaan

01 14

1.14.01 20

Program Peningkatan persentase tenaga Kesejahteraan Tenaga kerja yang dibina Kerja

01 15

1.15.01 15

Program Penciptaan Kontribusi sektor Iklim Usaha Usaha Industri terhadap Kecil Menengah Yang PDRB: Kondusif

cakupan peningkatan perekonomian desa

Atas Dasar Harga Berlaku



18.71

92.71


100%

100%


35%

95%

100


70

73

73

8.08%

87


Dinas Perhubungan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 87 Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan 87 Koperasi Dinas Perindustrian, 8.08% Perdagangan Dan Koperasi

VII‐ 33

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

dan UMKM.

3) Mengembangkan sentra-sentra ekonomi kreatif


Atas Dasar Harga Konstan Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

01 15

1.15.01 16

01 15

1.15.01 17

01 15

1.15.01 18

01 15

1.15.01 15

01 15

1.15.01 18

01 15

1.15.01 15

01 15

1.15.01 16

01 15

1.15.01 17

01 15

1.15.01 18

Program Penataan Struktur Industri

01 15

1.15.01 19

Program penataan industri dan cakupan perindustrian pengembangan sentra potensial yang ditata industri potensial

cakupan UMKM yang dibina cakupan koperasi yang dibina Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Ekspor Bersih Perdagangan


7.97%

50

100

100

Dinas Perindustrian, 8.72% Perdagangan Dan Koperasi 100 Dinas Perindustrian, pedaga Perdagangan Dan ng Koperasi

100


Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan 100 Koperasi

100 Dinas Perindustrian, pedaga Perdagangan Dan 50 ng Koperasi 77

Pertumbuhan Industri.

14.31%

Cakupan bina kelompok pengrajin

32 IKM


14.31%

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri


Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan 0 Koperasi Dinas Perindustrian, 6 IKM Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan 0 Koperasi 95

Dinas Perindustrian, 0.38% 27.87% Perdagangan Dan Koperasi

73

87


VII‐ 34

Sasaran

21) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian

Strategi

Arah Kebijakan

1) Mengembangkan Pengembangan pariwisata dan menata wisata alam, wisata sejarah yang selaras dengan budaya lokal masyarakat dan budaya sebagai destinasi/obyek wisata. 2) Membangun infrastruktur penunjang kepariwisataan 3) Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif 4) Meningkatkan kemampuan SDM pariwisata. 5) Meningkatkan pemasaran pariwisata. 6) Mengembangkan seni budaya dan atraksi wisata

22) Meningkatnya pelestarian budaya lokal Peningkatan kualitas 23) Meningkatnya layanan pelayanan administrasi dokumen kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil


1) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan. 2) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana administrasi kependudukan dan catatan sipil. 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan lembaga/aparatur desa dalam tertib

Kode Program

Program Program Peningkatan Umkm Dan Potensi Badan Usaha Milik Daerah

Indikator cakupan UMKM dan BUMD yang dibina


01 16

1.20.03.0 17 1

02 04

1.14.01 15

Program Kontribusi sektor Pengembangan pariwisata terhadap Pemasaran Pariwisata PDRB

02 04

1.14.01 16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kunjungan wisata

02 04

1.14.01 17

Program Pengembangan Kemitraan

cakupan kemitraan

02 04

1.14.01 18

Pengembangan Nilai Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

1 kali

01 10

1.10.01 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

90%

01 10

1.10.01 15

Rasio bayi berakte kelahiran

01 10

1.10.01 15

Rasio pasangan berakte nikah

80

80

70

73

19.386 19.811

2

2

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata

Dinas Tenaga Kerja, 3 kali Transmigrasi Dan Pariwisata 100%

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan 52.222 60.222 Dan Pencatatan Sipil

2.863

Dinas Kependudukan 6.863 Dan Pencatatan Sipil

VII‐ 35

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Kode Program

Program

Indikator

administrasi kependudukan dan catatan sipil.

24) Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat

Peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, budaya berbasis kemandirian berusaha


Kepemilikan KTP



94%

100%


378.7

757.2


sudah

sudah

01 10

1.10.01 15

01 10

1.10.01 15

01 10

1.10.01 15

02 04

1.14.01 18

Program Pengelolaan cakupan pengelolaan Kekayaan Budaya budaya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

9.80%

9.80%

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kb

1.11%

3.15%


Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

1) agar berdaya saing dalam bidang pemerintahan dan politik

01 11

1.11.01 17

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

2) Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

01 11

1.11.01 18

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

01 11

1.11.01 15

Program Keluarga Berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga

01 11

1.11.01 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

01 11

1.11.02 17

01 11

1.11.01 18

01 11

1.11.01 24

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I cakupan pelayanan kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Cakupan peserta KB Masyarakat Dalam aktif Pelayanan Kb/Kr Yang Madiri Program Pengembangan Model Rasio akseptor KB Operasional BkbPosyandu-Padu

73

3

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 87 Pariwisata


44.53% 26.98% 73


74.00% 83.00%

3




VII‐ 36

Sasaran

25) Menurunnya angka pengangguran

Strategi

Peningkatan kualitas angkatan kerja

Arah Kebijakan

1) Meningkatkan mutu dan keterampilan tenaga angkatan kerja. 2) Meningkatkan jiwa kewirausahaan 3) Mengembangkan lapangan usaha/kerja yang menampung angkatan kerja lokal. 4) Meningkatkan penempatan pencari kerja. 5) Menerapkan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan. 6) Menetapkan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten.

26) Meningkatnya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

27) Meningkatnya pembinaan dan Peningkatan pembinaan penanganan penyandang dan pelayanan masalah kesejahteraan kesejahteraan sosial. sosial (PMKS)


1) Memberdayakan anak terlantar dan anak cacat dengan membekali keterampilan tumbuh kembang anak secara wajar agar diterima di lingkungannya 2) Meningkatkan pemberdayaan

Kode Program

Program

Indikator



01 20

1.20.20.0 18 5

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan


01 14

1.14.01 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

60.5

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 103 Pariwisata

01 14

1.14.01 17

Program Pelindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pencari kerja yang ditempatkan

98%

Dinas Tenaga Kerja, 100% Transmigrasi Dan Pariwisata

01 14

1.14.01 19

Program Penempatan cakupan pencari dan Perluasan kerja yang Kesempatan Kerja ditempatkan

01 14

1.14.01 15

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

01 14

1.14.01 18

Tingkat Program Penyusunan pengangguran Kebijakan Pengupahan terbuka

01 13

1.13.01 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas Adat PMKS yg memperoleh Terpencil (Kat) Dan bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya

55%

100% Dinas Sosial

01 13

1.13.01 16

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi

55%

100% Dinas Sosial

Angka partisipasi angkatan kerja

Penanganan penyandang masalah

1.11%

73

3.15%

Kecamatan Seruyan Hulu


Dinas Tenaga Kerja, 84,706. 146,316 Transmigrasi Dan 00 .00 Pariwisata 3.84%

Dinas Tenaga Kerja, 3.09% Transmigrasi Dan Pariwisata

VII‐ 37

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Kode Program

kesejahteraan sosial lanjut usia 3) Meningkatkan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial 4) Memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial terutama terhadap penduduk miskin, PMKS dan masyarakat adat terpencil.

28) Meningkatnya kerukunan dalam kehidupan beragama

1) Menjamin kebebasan beribadah para penganut ajaran agama. 2) Perluasan 2) Meningkatkan pengembangan wawasan wawasan kebangsaan kebangsaan bagi sejak dini kepada masyarakat. seluruh masyarakat. 3) Meningkatkan penerapan pendidikan karakter dan budaya sejak dini kepada anak dan pemuda. 1) Peningkatan pembinaan keagamaan.


Program Kesejahteraan Sosial

01 13

01 13

Indikator kesejahteraan social

1.13.01 18

Program Pembinaan cakupan pembinaan Para Penyandang penyandang cacar Cacat Dan Eks Trauma dan eks trauma

1.13.01 19

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainya ) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

cakupan pembinaan eks penyandang penyakit sosial

01 13

1.13.01 20

01 13

1.13.01 21

01 13

1.20.03.0 18 1

01 20

1.20.03.0 34 1

Program Pembinaan Keagamaan

cakupan lembaga keagamaan yang dibina

01 20

1.20.20.0 34 3



01 20

1.20.20.0 34 3



01 20

1.20.20.0 34 3



cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang dibina PMKS yg memperoleh bantuan sosial


80

80

7

8

80

80

80

80

55%


Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

100% Sekretariat Daerah

100

100

68

88

Sekretariat Daerah

Sekretariat Korpri

100


100


VII‐ 38

Sasaran

29) Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam memajukan daerahnya

Strategi

Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam pembangunan.


Arah Kebijakan

1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga dan seni budaya. 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga dan kesenian.

Kode Program

Program

Indikator cakupan lembaga keagamaan yang dibina cakupan lembaga keagamaan yang dibina cakupan lembaga keagamaan yang dibina cakupan lembaga keagamaan yang dibina cakupan lembaga keagamaan yang dibina cakupan lembaga keagamaan yang dibina cakupan lembaga keagamaan yang dibina cakupan lembaga keagamaan yang dibina

01 20

1.20.20.0 34 3


01 20

1.20.20.0 34 4


01 20

1.20.20.0 20 5


01 20

1.20.20.0 34 1


01 20

1.20.20.0 34 3


01 20

1.20.20.0 34 2


01 20

1.20.20.0 15 4


01 20

1.20.20.0 34 5


01 01

1.01.01 19

Program Pengembangan Jumlah club olahraga Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

01 01

1.01.01 20

Program Pembinaan Kepemudaan

01 01

1.01.01 21

Program Peningkatan Jumlah gedung Sarana Dan Prasarana olahraga Olahraga Olahraga

01 01

1.01.01 22

Program Pembinaan Kepemudaan

01 03

1.03.01 31

Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Lapangan olahraga Olah Raga

Lapangan olahraga

Jumlah organisasi pemuda


SKPD Penanggung Jawab Kecamatan Hanau

100

100

100


68

Kecamatan Seruyan 88 Hulu Kecamatan Batu Ampar

100

100

100


100


94%

100

100%

Kecamatan Seruyan Hilir Timur


1.33%

2.21%


0.2

0.4


0.25%

0.63%


61 96 Dinas Pendidikan Organis Organis Pemuda Dan Olahraga asi asi 0.2


VII‐ 39

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

Program Program Pengembangan Daerah Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

01 20

1.20.03.0 37 1

01 18

1.20.03.0 20 1

01 20

1.20.20.0 35 3

Program Organisasi Kemasyarakatan

01 20

1.20.20.0 35 3


01 20

1.20.20.0 35 3


01 20

1.20.20.0 37 3

01 20

1.20.20.0 37 4

01 20

1.20.20.0 35 5


01 20

1.20.20.0 35 1


01 20

1.20.20.0 35 3


01 20

1.20.20.0 35 2


01 20

1.20.20.0 35 4


01 20

1.20.20.0 37 5

Program Pengembangan Daerah

Program Pengembangan Daerah Program Pengembangan Daerah

Indikator cakupan desa yang dikembangkan Jumlah club olahraga cakupan organisasi kemasyarakatan yang dibina cakupan lembaga keagamaan yang dibina cakupan organisasi masyarakat tk kec. Yang mendapatkan pembinaan


100

SKPD Penanggung Jawab Sekretariat Daerah

1.33%

2.21% Sekretariat Daerah

68


100


100

100

cakupan desa yang dikembangkan

50

100


50


68


cakupan organisasi kemasyarakatan yang dibina cakupan organisasi masyarakat tk kec. Yang mendapatkan pembinaan cakupan organisasi kemasyarakatan yang dibina cakupan organisasi masyarakat tk kec. Yang mendapatkan pembinaan cakupan organisasi kemasyarakatan yang dibina cakupan desa yang dikembangkan

100

100

Kecamatan Hanau

Kecamatan Hanau


68


100


55%

50

100%



VII‐ 40

Sasaran 30) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

Strategi Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat pedesaan.


Arah Kebijakan 1) Meningkatkan kualitas SDM masyarakat di desa dan kelurahan. 2) Meningkatkan sarana dan prasarana perdesaaan serta pendayagunaan teknologi tepat guna. 3) Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Kode Program

Program

Indikator

02 08

1.14.01 15

Program Pengembangan Ketransmigrasian Wilayah Transmigrasi

02 08

1.14.01 16

cakupan transmigrasi Program Transmigrasi lokal yang Lokal diberdayakan

02 08

1.14.01 18

Program cakupan kawasan Pengembangan transmigrasi yang Masyarakat Dan dibina Kawasan Transmigrasi

01 22

1.20.03.0 25 1

Program Pemberdayaan Kecamatan Dan Desa

01 20

1.20.20.0 36 3

Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan

1.20.20.0 01 20 36 4


01 20

1.20.20.0 36 2


01 20

1.20.20.0 36 4


1.20.20.0 01 20 36 5


01 22

Program Peningkatan

1.22.01 15

cakupan desa/kecamatan yang diberdayakan cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan posyandu aktif


100

100

SKPD Penanggung Jawab Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan 90 Pariwisata

100

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata


100

100

68

88

Sekretariat Daerah

Kecamatan Hanau

100


68


2 3 Kecamatan Seruyan kegiatan kegiatan Hilir Timur

100

Kecamatan Suling 100 Tambun Badan Pemberdayaan

VII‐ 41

Sasaran

Strategi


Arah Kebijakan

Kode Program

01 22

1.22.01 16

01 22

1.22.01 17

01 22

1.22.01 18

01 22

1.22.01 24

01 22

1.22.01 26

Program

Indikator

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan jumlah LSM lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat PKK aktif dalam membangun desa Persentase sumber Program peningkatan daya aparatur desa kapasitas aparatur yang memiliki pemerintah desa kompetensi sesuai bidangnya Program cakupan Pengembangan pengembangan Wilayah wilayah tertinggal Tertinggal Program Pembinaan cakupan pembinaan dan Fasilitasi pelaksanaan APBDes Pelaksanaan APBDes

Kondisi Kondisi SKPD Penanggung Kinerja Kinerja Jawab 100 100 Masyarakat Dan Desa

3


100


68


100


68



VII‐ 42

VIII‐1

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah (Lampiran). Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masingmasing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu program menjadi pagu maksimal bagi SKPD dalam mendistribusikannya ke dalam kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Seruyan 2013‐2018

VIII‐2

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 (dalam jutaan rupiah) Program

Indikator

Kondisi Awal Kinerja

2014 K

2015 Rp

K


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100



100



100



100


Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka partisipasi sekolah

K

2017 Rp

63.447

K

2018 Rp

66.477

K

Rp

69.591

K


Rp

72.792

334.935


100

5.182

100

5.250

100

5.500

100

5.758

100

6.023

100

27.713


100

3.435

100

3.480

100

3.646

100

3.817

100

3.993

100

18.372


100

65

100

66

100

69

100

72

100

75

100

347


100

300

100

304

100

318

100

333

100

349

100

1.604


100

160

100

162

100

170

100

178

100

186

100

856


100

17

100

17

100

18

100

19

100

20

100

91


60.24%

70.00%

94.34%

98.97%

63.82

66.54

Program Pendidikan Menengah

· Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Program Pendidikan Non Formal


99.20%

99.30%

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

85.49%

97%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Angka partisipasi sekolah

94.34%

98.97%

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Masyarakat Kabupaten Seruyan

Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

7,81

2016 Rp

62.628 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

7,9


644 27.394 13.096 2.957 5.853

75.00% 100.00% 69.26 99.40% 100%

652 27.602 13.267 2.996 5.930

85.00% 100.00% 71.98 99.50% 100%

684 28.928 13.901 3.139 6.213

90.00% 100.00% 74.7 99.60% 100%

716 30.289 14.552 3.286 6.504

95.00% 100.00% 77.42

1 100%

749 31.690 15.221

95.00% 100.00% 77.42

145.903

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

70.036


3.444

3.437

1

15.813


6.803

1

31.304


45

100.00%

45

100.00%

48

100.00%

50

100.00%

52

100.00%

240


1.000

7,9

1.013

8,0

1.061

8,0

1.111

8,2

1.162

8

5.348


VIII‐3

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga Program peningkatan peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Jumlah club olahraga Lapangan olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah organisasi pemuda

1.33%

1.58%

0.2

0.24

0.25%

0.38%

61 Organisasi

68 Organisa si

program upoya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100



100



100



100



70

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

80

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

170 1.281 204 825

1.58% 0.28 0.44% 75 Organisa si

173 1.298 207 836

1.90% 0.32 0.51% 82 Organisa si

181 1.360 217 875

1.90% 0.36 0.57% 89 Organisa si

189 1.423 227 916

2.21% 0.4 0.63% 96 Organisa si

198 1.489 237 959

2.21% 0.4 0.63% 96 Organisa si

1.092

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

4.411


911 6.851

-

150

150

150

150

600

-

-

-

-

-

-

29.916

30.307

31.754

33.242

34.771

159.989

100

4.426

100

4.536

100

4.753

100

4.975

100

5.204

100

23.894

100

666

100

716

100

750

100

785

100

821

100

3.738

100

-

100

38

100

40

100

42

100

43

100

163

100

488

100

923

100

967

100

1.013

100

1.059

100

4.450

75

34

77

72

82

76

85

79

87

83

87

344

82

1.499

85

1.419

88

1.487

90

1.557

92

1.628

80

7.590

87%

95%


100%

100%

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat


70

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

17.50%

3.575

183

72

-

100

993

17.60%


786

100%

100%

72s

100

17.70%

2.907

337

100%

100%

3.046

353

100%

100%

3.188

369

100%

100%

3.335

386

100%

100%

16.051

1.628

218

72

228

73

239

73

250

73

935

1.066

100

1.117

100

1.169

100

1.223

100

5.566

1.071

17.80%

1.122

17.90%

1.174

18%

1.228

18%

5.382


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

VIII‐4

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


Program Pengadaan, Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk:

0,47

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata


0,01

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

cakupan kemitraan pelayanan kesehatan

70

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Cakupan kunjungan bayi Cakupan pelayanan lansia Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Persiapan


100%

86% 100 943 0.11

100%

3.324

100%

100



100



100



100

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

80

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat


87%

70

3.071

100%

3.214

100%

3.362

100%

15.902

7.595

0,50

4.179

0,55

4.378

0,55

4.583

0,60

4.794

0,60

25.530

0,01

2.230

0,01

2.343

0,01

2.455

0,01

2.570

0,01

2.688

0,01

12.286

75

-

77

3.314

82

3.472

85

3.635

87

3.802

87

14.222

90%

72

100%

85

100%

90

100%

94

100%

98

100%

438

100

78

100

91

100

95

100

100

100

104

100

468

960

816

977

1.032

980

1.082

980

1.132

980

1.185

980

5.247

0.12

3.152

0.13

8.270 Cakupan layanan administrasi perkantoran

100%

0,50

Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.931

3.030

0.14

8.378

3.174

0.15

8.778

3.323

0.16

9.189

3.476

0.16

9.612

16.155 44.228

100

4.413

100

4.539

100

4.755

100

4.978

100

5.207

100

23.892

100

484

100

720

100

755

100

790

100

827

100

3.577

100

77

100

91

100

95

100

99

100

104

100

466

100

254

100

276

100

289

100

303

100

317

100

1.439

82

780

85

815

88

854

90

894

92

935

80

4.278

95%

72


159

19

100%

72

173

23

100%

72

181

24

100%

73

190

25

100%

73

198

26

100%

73

901

118

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah







VIII‐5

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan,Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata


100%

100%

cakupan sarana dan prasarana RS

100%

100%

sarana prasarana RS dalam kondisi baik

70

80


72

1.895

117

100%

100%

80

194.675



100



100



100



100



100

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik

0.5

0.6

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

4.5km

6.0km

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik

0.5

0.6

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

cakupan kesiagaan terhadap bencana

80

Program Pengembangan Dan Pengelolaaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Irigasi Lainnya

Rasio Jaringan Irigasi

45.65

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

cakupan pengelolaan air minum dan air limbah

70

Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Lingkungan Pemukiman kumuh

70

78

1.564

99

100%

100%

85

197.221

82

1.639

104

100%

100%

90

206.641

86

1.715

109

100%

100%

90

216.318

90

1.794

114

100%

100%

90

408

8.607

543 1.041.12 4

226.270

100

6.081

100

6.160

100

6.454

100

6.757

100

7.067

100

32.519

100

20.195

100

20.459

100

21.436

100

22.440

100

23.472

100

108.001

100

140

100

141

100

148

100

155

100

162

100

746

100

360

100

365

100

382

100

400

100

418

100

1.925

100

36

100

36

100

38

100

40

100

42

100

193

110.925

1

116.027

1

533.871

82 49.55

99.826

5.310

18.699

2.686

18.529

0.7

7.0km

0.7

85 53.45

101.132

5.379

18.943

2.721

18.771

0.8

8.0km

0.8

88 57.35

105.962

5.636

19.848

2.851

19.668

0.9

9.0km

0.9

90 61.25

5.900

10km

6.172

10km

28.398

20.777

1

21.733

1

100.000

2.985

92

3.122

80

14.364

20.589

65.15

21.536

65.15

99.093

75

2.316

77

2.346

82

2.458

85

2.573

87

2.692

87

12.385

75

5.765

77

5.840

82

6.119

85

6.406

87

6.701

87

30.831
















VIII‐6

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

35.2

41.25

Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

Lapangan olahraga

0.2

0.24

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


11.31

18.71

Program Perencanaan Tata Ruang

Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan

10%

20%


700

2.028

4.591

47.3 0.28

26.11

30%

4.503



100



100



100



100



Program Pengembangan Data / Informasi

7.415

ketersediaan profil daerah ketersediaan Buku PDRB

7.512 709

2.054

4.651

53.35 0.32

33.51

40%

8.093

7.871 743

2.152

4.873

59.4 0.36

40.91

50%

10.321

8.240 778

2.253

5.101

61 0.4

48.31

60%

12.420

8.619 814

2.357

5.336

61 0.4

48.31

60%

14.182

39.657 3.744

10.843

24.553




49.519


100

1.698

100

1.921

100

2.154

100

2.693

100

3.366

100

11.832


100

170

100

294

100

1.294

100

1.903

100

504

100

4.165


100

145

100

344

100

457

100

462

100

665

100

2.073


100

93

100

203

100

230

100

288

100

360

100

1.173


-

ada

ada

ada

ada

ketersediaan Seruyan Dalam Angka

ada

ada

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100%

100%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

cakupan aparatur Bappeda yang diberi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya

80

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJPD

82

Ada

Ada

RPJMD

Ada

Ada

RKPD

Ada

Ada


112 -

80

137

1.106 -

40

ada ada ada

100%

85

Ada Ada Ada

1.231 0

75

400

1.494 -

80

ada ada ada

100%

88

Ada Ada Ada

580 0

80

500

2.083 0

120

ada ada ada

100%

90

Ada Ada Ada

456 0

85

681

2.430 0

160

ada ada ada

100%

92

Ada Ada Ada

545 0

90

733

4.237 0

400

ada ada ada

100%

80

Ada Ada Ada

2.924 0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

410


2.451


11.350 0

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

VIII‐7

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

cakupan kajian ekonomi cakupan kajian sosial budaya cakupan kajian sumberdaya alam cakupan promosi dan investasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Penurunan jumlah temuan dalam Audit BPK

50

Program Penguatan Kelembagaan Iptek

cakupan daerah perbatasan yang dikembangkan

80

Program dipusi dan pemanfaatan Iptek

cakupan pemanfaatan iptek

80

Program Perencanaan Sosial Budaya

100 100 100 100

100



100



100



100



100



100

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan


64

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Jumlah uji KIR angkutan umum

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

511


275

92

950


65

92

495


100

435

100

644

100

699

100

874

100

2.820

100

50

100

287

100

359

100

449

100

561

100

1.707

100

446

100

553

100

935

100

904

100

733

100

3.571

100

241

100

354

100

549

50

58

50

72

50

100

0

125

0

156

82

-

85

125

88

175

90

375

92

82

-

85

265

88

100

90

65

92

5.524


0

168

Dinas Perhubungan Cakupan layanan administrasi perkantoran

2.687

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

100

5.596

686

5.863

857

6.138

6.420

29.540

100

2.635

100

2.092

100

2.192

100

2.295

100

2.400

100

11.615

100

779

100

393

100

412

100

432

100

451

100

2.468

100

53

100

54

100

56

100

59

100

62

100

284

100

-

100

62

100

65

100

68

100

71

100

264

100

168

100

172

100

181

100

189

100

198

100

908

100

58

100

60

100

63

100

66

100

69

100

315

65

565

66

579

67

607

68

636

71

665

71

3.051

1499 unit

1.604 Unit

52

1.709 Unit

53

1.819 Unit

56

1.919 Unit

58

2.024 Unit

61

2.024 Unit

280

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

1 Jam

1 Jam

Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan


1 unit

2 unit

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Pemasangan Ramburambu

42

47


70

150 144

1 Jam

2 unit

50

72

154 147

1 Jam

2 unit

52

76

161 154

1 Jam

3 Unit

53

79

169 162

1 Jam

3 Unit

54

83

177 169

1 Jam

3 Unit

54

380

811 776


Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan


VIII‐8

Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

cakupan kendaraan bermotor yang diawasi

Program Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Angkutan Darat %

Program Peningkatan Perekonomian Pedesaan

cakupan peningkatan perekonomian desa

Program Pengembangan Komunikasi Dan Media Massa

Jumlah jaringan komunikasi

Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi

cakupan kajian Bidang informasi dan komunikasi

100

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

cakupan SDM bidang komunikasi dan informasi yang dibina

70

Program Kerjasama Informasi dengan Media massa

kerjasama dengan media massa

70

Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi

pos dan telekomunikasi yang dibina

70

Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika

cakupan jaringan komunikasi dan informatika

70

70 0,001 70 10 Unit

75

-

77

56

82

59

85

61

87

64

87

240

0,005

404

0,006

415

0,006

434

0,006

455

0,006

476

0,006

2.184

75

-

77

62

82

64

85

68

87

71

87

264

10 Unit

401

11 Unit

100



100

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Persentase penanganan sampah Pencemaran status mutu air

100

837

12 Unit

876

12 Unit

3.677

46

100

48

100

51

100

53

100

243

75

-

77

77

82

80

85

84

87

88

87

328

75

-

77

96

82

100

85

105

87

110

87

410

75

-

77

75

82

79

85

82

87

86

87

322

75

-

77

168

82

176

85

184

87

193

87

721

3.400

3.562

3.729

3.901

17.698

100

981

100

1.147

100

1.202

100

1.258

100

1.316

100

5.904

100

128

100

153

100

160

100

168

100

175

100

784

-


12 Unit

100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

800

45

3.106


11 Unit

100

Badan Lingkungan Hidup Cakupan layanan administrasi perkantoran

763

100

6%

10%

34,78%

55,00%

Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

18.71

33.51

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan

100%

100%

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program peningkatan pengendalian polusi


74

1.023 824 25

50

200

100

15% 65,00% 48.31

100%

98

1.093 230 115

115

200

100

20% 75,00% 63.11

100%

102

1.167 241 120

120

200

100

25% 85,00% 77.91

100%

107

1.243 252 126

126

200

100

35% 95,00% 92.71

100%

112

1.321 263 132

132

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


800

100

35% 95,00% 92.71

100%

493

5.847 1.809 518

543

-

75

75

75

75

300

-

75

75

75

75

300

-

100

100

100

100

400


Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup


VIII‐9


2.921



100



100



100



70



100

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian

90%

52.222

2.863

94%

721

100

754

100

789

100

4.602


100

234

100

98

100

102

100

107

100

112

100

654


100

20

100

8

100

9

100

9

100

9

100

55


75

-

77

21

82

22

85

23

87

24

87

89


100

50

100

403

100

423

100

442

100

463

100

1.781


100%

968

50 100%


100



100



70

1.692

50 100%

1.775

50 100%

1.860

50 100%

1.948

200 100%

8.242


54.222

-

56.222

-

58.222

-

60.222

-

60.222

-

60.222

-


3.863

-

4.863

-

5.863

-

6.863

-

6.863

-

6.863

-


-


100%

-

100% 530.1 sudah

3.369



100

-

100

15.624

688

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kb Cakupan layanan administrasi perkantoran

3.396

100

-


3.246

1.650

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga

3.101

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.960

-

100% 605.8 sudah

3.413

-

100% 681.5 sudah

3.576

-

100% 757.2 sudah

3.743

-

100% 757.2 sudah

3.915

18.015

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Kb

100

1.856

100

975

100

1.022

100

1.070

100

1.119

100

6.042


100

73

100

48

100

50

100

52

100

55

100

278


100

58

100

27

100

28

100

29

100

31

100

173


75

-

77

16

82

17

85

18

87

18

87

69





100



100

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

9.80%

9.80%

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


1.11%

1.62%

Program Keluarga Berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga

3

3

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

44.53%

40.14%

Program Pelayanan Kontrasepsi

cakupan pelayanan kontrasepsi

73

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Madiri

Cakupan peserta KB aktif

74.00%

75.00%

Program Pengembangan Model Operasional Bkb-Posyandu-Padu

Rasio akseptor KB

3

3

100

62

100

38

100

40

100

41

100

43

100

225


100

-

100

3

100

4

100

4

100

4

100

15


4.176


1.428


4.065


135


115


1.163


133


75

Dinas Sosial

118

985

20 83 18

9.80%

2.13%

3 35.75%

77 77.00%

3

2.403



100



100



100





55%

718

27 27 252 27

3%

2 31.36%

82 79.00%

4

996

320

752

28 28 264 28

9.80%

3.15%

2 26.98%

85 81.00%

4

2.551

1.043

335

787

29 29 276 29

9.80%

3.15%

2 26.98%

87 83.00%

5

2.670

1.091

350

823

31 31 289 31

9.80%

3.15%

2 26.98%

87 83.00%

5

2.793

12.852

1.126

100

1.041

100

1.095

100

1.151

100

1.209

100

5.622

100

65

100

66

100

69

100

73

100

76

100

350

100

35

100

35

100

37

100

39

100

40

100

186

100

121

20

100

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

305

9.80%

2.434

-

100

951

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

96

75%


116

122

20

100

50 85%

118

128

20

100

50 90%

124

134

20

100

50 95%

129

140

135

Dinas Sosial


80

100

50 100%

Dinas Sosial

646

Dinas Sosial

200 100%

622

Dinas Sosial

VIII‐ 10

(Pmks) Lainnya

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

cakupan pembinaan penyandang cacar dan eks trauma

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainya )

cakupan pembinaan eks penyandang penyakit sosial

80

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

cakupan lembaga kesejahteraan sosial yang dibina

80

55%

80

7

75%

100



100



100



100



100



100

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

84,706.00 60.5

462

90%

488

95%

514

100%

541

100%

2.531

20

85

21

88

22

90

23

92

24

80

109

7

33

7

33

7

35

8

37

8

38

8

176

82

95

85

96

88

101

90

106

92

111

80

509

82

266

85

269

88

282

90

295

92

309

80

1.421

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Cakupan layanan administrasi perkantoran

85%

82

Program keluarga harapan PKH


526

-

100

100

100

100

400

3.609

3.657

3.831

4.011

4.195

19.303

100

1.332

100

359

100

376

100

394

100

412

100

2.872

100

228

100

537

100

562

100

589

100

616

100

2.532

100

100

100

73

100

77

100

80

100

84

100

414

100

-

100

6

100

7

100

7

100

7

100

27

100

60

100

63

100

66

100

69

100

72

100

329

100

-

100

12

100

12

100

13

100

13

100

49

97,028.0 0

158

109,350. 00

230

121,672. 00

241

133,994. 00

252

146,316. 00

264

146,316. 00

1.145

69

191

152

86

159

166

103

174

103

842


77.5

94.5

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata

VIII‐ 11

Program Pelindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pencari kerja yang ditempatkan

Program Penyusunan Kebijakan Pengupahan

98%

99%

Tingkat pengangguran terbuka

3.84%

3.69%

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

cakupan pencari kerja yang ditempatkan

73

Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

persentase tenaga kerja yang dibina

73

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

70

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kunjungan wisata

Program Pengembangan Kemitraan

cakupan kemitraan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

cakupan pengelolaan budaya

Pengembangan Nilai Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Transmigran swakarsa

75

Program Transmigrasi Lokal

cakupan transmigrasi lokal yang diberdayakan

100

Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi

cakupan kawasan transmigrasi yang dibina

100

19.386

2 73

1 kali

331

107

100%

3.54%

100



100



100



100

3.39%

185

54

100%

3.24%

194

56

100%

3.09%

203

59

100%

3.09%

1.089

326

-

77

31

82

33

85

34

87

36

87

135

75

-

77

10

82

11

85

11

87

12

87

45

72

595

72

508

72

532

73

557

73

583

73

2.775

19.471

135

19.556

481

19.641

504

19.726

528

19.811

552

19.811

2.199

2

25

2

44

2

46

2

48

2

50

2

213

75

-

77

274

82

287

85

300

87

314

87

1.176

1 kali

105

2 kali

343

2 kali

359

3 kali

376

3 kali

393

3 kali

1.577

80

108

83

215

85

226

88

236

90

247

90

1.032

100

65

100

84

100

88

100

92

100

96

100

424

100

71

100

7

100

8

100

8

100

8

100

103


51

100%

75

Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

177

5.548

5.813

6.085

6.365

29.287

100

933

100

730

100

765

100

801

100

838

100

4.067

100

263

100

461

100

483

100

505

100

529

100

2.241

100

35

100

27

100

28

100

29

100

31

100

149

100

-

100

20

100

21

100

22

100

23

100

86


Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Pariwisata Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi

VIII‐ 12



100



100

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB:

73

100

58

100

55

100

58

100

61

100

64

100

296

100

4

100

8

100

8

100

9

100

9

100

39

75

-

77

174

82

182

85

190

87

199

87

745

Atas Dasar Harga Berlaku

8.08%

8.08%

Atas Dasar Harga Konstan

7.97%

8.27%

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


50

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah

cakupan UMKM yang dibina

100

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

cakupan koperasi yang dibina

100

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan


50

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Ekspor Bersih Perdagangan

77

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


14.31%

15.30%

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Cakupan bina kelompok pengrajin

32 IKM

6 IKM

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


14.31%

15.30%

Program Penataan Struktur Industri

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

0.38%

26.35%

Program penataan industri dan pengembangan sentra industri potensial

cakupan perindustrian potensial yang ditata

73

-

-

8.08%

8.42%

-

-

8.08%

8.57%

-

-

8.08%

8.72%

100 pedagan g

-

-

8.72%

100 pedagan g

-

-

8.72%

100 pedagan g

-

-

62

72

174

89

182

100

505

100

391

100

409

100

428

100

448

100

2.181

100

334

100

107

100

112

100

117

100

123

100

793

57

110

72

2.702

89

2.831

82

2.419

85

20

88

21

92

22

95

23

95

2.505

25

0

280

294

0

308

0

322

0

1.229

75


376

295

55

-

6 IKM

0

26.85%

77

300

28

17

55

16.30%

6 IKM

16.30%

27.36%

82

315

29

17

58

6 IKM

0

27.87%

84

2.963

330

30

18

61

100 pedagan g

6 IKM

0

27.87%

87

199

8.08%

57

100 pedagan g

190

8.08%

3.100

345

32

19

64

100 pedagan g

6 IKM

0

27.87%

87

807

11.705

1.665

414

127

238


Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi

VIII‐ 13

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

3.721



100



100



73



73



100



73

Peningkatan Kemanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

cakupan pemuda yang diberikan sosialisasi

80

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

cakupan pemberdayaan masyarakat

73

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Penegakan PERDA

Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan pembinaan politik daerah

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

cakupan penanggulangan bencana

Penanganan Konflik Dan Pengawasan Orang Asing

pelanggaran perda yang ditindaklanjuti

100

Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelkam

cakupan kerjasama

100

3.769

3.949

4.134

4.324

19.898

100

1.026

100

1.169

100

1.224

100

1.282

100

1.341

100

6.041

100

255

100

367

100

385

100

403

100

421

100

1.830

75

87

77

118

82

123

84

129

87

135

87

593

75

-

77

38

82

39

84

41

87

43

87

162

100

128

100

174

100

182

100

191

100

199

100

874

75

-

77

41

82

43

84

45

88

48

88

178

688 Orang

695 Orang

250

702 Orang

339

709 Orang

355

716 Orang

371

723 Orang

388

723 Orang

1.703

2 kegiatan

2 kegiatan

372

2 kegiatan

504

3 kegiatan

528

3 kegiatan

553

3 kegiatan

578

3 kegiatan

2.536

82

60

85

81

88

85

90

89

92

93

80

409

75

-

77

53

82

55

84

58

88

61

88

226

Sangat Baik

Sangat Baik

43

Sangat Baik

58

Sangat Baik

61

Sangat Baik

64

Sangat Baik

67

Sangat Baik

292

2 kegiatan

2 kegiatan

250

2 kegiatan

339

3 kegiatan

355

3 kegiatan

371

3 kegiatan

388

3 kegiatan

1.703

75

-

77

75

82

79

84

83

88

86

88

324

100

50

100

68

100

71

100

74

100

78

100

341

100

450

100

271

100

284

100

297

100

311

100

1.613

73


Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

VIII‐ 14

Dukungan Kelancaran Pemilu

persentase dukungan pemerintah kedalam Pemilu

68

75


77

2.800



100



100

100

8.444

100

Program Peningkatan Ketentraman Dan Kenyamanan Lingkungan


100

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahantindak Kriminal

cakupan lingkungan yang di kelola

100

Program Pengembangan Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

tingkat disiplin pegawai

100

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Penegakan PERDA

Program Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

cakupan dana penunjang kegiatan

Program Dana Khusus Penunjang Kegiatan

Penegakan PERDA

Sangat Baik 100 Sangat Baik

100



100

88

4.252

86

88

4.328

1.074

24.058

575

100

592

100

658

100

3.065

100

139

100

4.380

100

380

100

380

100

380

100

5.659

100

-

25

25

25

25

100

-

50

50

50

50

200

173

100

600

100

25

650

100

25

650

100

25

660

100

25

2.733

103

100

300

100

300

100

300

100

300

100

1.303

100

20

100

140

100

140

100

140

100

140

100

580

100

1.659

100

1.570

100

1.570

100

1.570

100

1.570

100

7.939

100

-

100

120

100

120

100

120

100

120

100

480

Sangat Baik

-

Sangat Baik

100

Sangat Baik

100

Sangat Baik

100

Sangat Baik

100

Sangat Baik

400

100

-

100

300

100

-

100

-

100

-

100

300

Sangat Baik

-

Sangat Baik

300

Sangat Baik

300

Sangat Baik

300

Sangat Baik

300

Sangat Baik

1.200

26.267

27.521

28.810

30.136

138.662

100

8.023

100

7.419

100

7.773

100

8.137

100

8.511

100

39.863

100

3.821

100

3.823

100

4.006

100

4.193

100

4.386

100

20.229


Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan


100

100

25.928


4.235

83

100

Sekretariat Daerah Cakupan layanan administrasi perkantoran

84

534

cakupan pengembangan wawasan kebangsaan

79

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Kemitraan Dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

82

706

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Tingkat kepatuhan aparatur

75

100



750

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

VIII‐ 15



100



100



100



100

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

cakupan perundangan yang disusun

80

Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

cakupan kelembagaann

80

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

cakupan pelayanan kedinasan kepala daerah

80


cakupan teknologi informasi yang digunakan

80


cakupan pelanggaran pegawai yang ditindaklanjuti

80

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

cakupan penataan daerah otonomi baru

80





50

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

persentase ranperda yang dibahas

50

Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi

cakupan aparatur bidang kominfo yang dilatih

50

Kerjasama Dan Informasi Dengan Mas Media

cakupan mass media yang diadakan

50

Dokumentasi

cakupan dokunmentasi

68

Fasilitasi Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (Ulp) Barang Dan Jasa Kabupaten Seruyan

cakupan ULP

50

100

100

250

100

215

100

225

100

236

100

247

100

1.173

100

-

100

98

100

102

100

107

100

112

100

419

100

915

100

1.048

100

1.098

100

1.149

100

1.202

100

5.411

100

229

100

299

100

314

100

328

100

344

100

1.515

82

52

85

57

88

59

90

62

95

65

95

296

82

222

85

250

88

262

90

275

95

287

95

1.297

82

3.454

85

3.720

88

3.898

90

4.081

95

4.268

95

19.422

82

555

85

113

88

118

90

124

95

129

95

1.040

82

301

85

326

88

342

90

358

95

374

95

1.702

82

693

85

892

88

934

90

978

95

1.023

95

4.520

100

705

100

664

100

696

100

728

100

762

100

3.554

70

230

80

250

90

261

95

274

100

286

100

1.301

70

385

80

408

90

427

95

447

100

468

100

2.136

70

106

80

115

90

120

95

126

100

132

100

598

70

1.423

80

1.765

90

1.849

95

1.936

100

2.025

100

8.997

75

894

77

525

82

550

84

576

88

603

88

3.149

70

764

80

994

90

1.041

95

1.090

100

1.140

100

5.028



Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

VIII‐ 16

Program Pengawasan Dan Akuntabilitas

cakupan pengawasan dan akuntabilitas

50

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

cakupan perencanaan pembangunan daerah

50

Program Pengendalian Pembangunan

cakupan pengendalian pembangunan

50

Program Analisis Dan Pengkajian Pembangunan

cakupan analisis pengkajian pembangunan

50

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

PMKS yg memperoleh bantuan sosial


Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

cakupan realisasi investasi

80

Program Peningkatan Umkm Dan Potensi Badan Usaha Milik Daerah

cakupan UMKM dan BUMD yang dibina

80

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Kecamatan Dan Desa

70

40

80

43

90

45

95

48

100

50

100

226

70

51

80

48

90

50

95

52

100

55

100

255

70

163

80

177

90

186

95

194

100

203

100

923

70

170

80

248

90

260

95

272

100

285

100

1.234

85%

90%

95%

100%

100%

55%

75%

3,116,369, 907,140.

3,216,36 9,907,14 0.

543

3,316,36 9,907,14 0.

690

3,416,36 9,907,14 0.

723

3,516,36 9,907,14 0.

757

3,616,36 9,907,14 0.

792

3,616,36 9,907,14 0.

3.506

82

601

85

652

88

683

90

715

95

748

80

3.399

82

218

85

203

88

213

90

223

95

233

80

1.090

Jumlah club olahraga

1.33%

cakupan ormas yang dibina

100

cakupan desa/kecamatan yang diberdayakan

100

1.58%

-

65

1.58%

100



100



100



100



100

1.90%

74

1.90%

159

77

2.21%

166

81

2.21%

620

368

581

100

630

100

660

100

691

100

723

100

3.286

100

474

100

381

100

399

100

418

100

437

100

2.109


71

151

100

Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

145

8.573

8.980

9.398

9.778

45.143

100

2.292

100

2.432

100

2.548

100

2.667

100

2.740

100

12.678

100

687

100

592

100

621

100

650

100

680

100

3.229

100

348

100

327

100

343

100

359

100

375

100

1.753

100

635

100

657

100

688

100

720

100

754

100

3.454

100

350

100

352

100

368

100

386

100

403

100

1.859



-

50

50

50

50

200

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

VIII‐ 17

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

cakupan peraturan daerah yang diundangkan

80

82

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

4.101

85

22.059



100

Program Peningkatan Sarana Dan Prasara Aparatur


100



100



100

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

cakupan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

80



80

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

cakupan fasilitasi pengelolaan keuangan

80

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Aset/ Barang Daerah

cakupan pelaksanaan pengelolaan aset

80

22.348

100



100



100


Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

ada

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan Dan Aparatur Pengawasan

persentase pengawas yang telah tersertifikasi

40

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

persentase temuan yang ditindaklanjuti

100

4.362

90

23.415

4.567

95

24.512

4.777

80

25.640

21.970

117.975

4.825

100

4.889

100

5.122

100

5.362

100

5.609

100

25.807

100

9.392

100

9.515

100

9.969

100

10.436

100

10.916

100

50.228

100

589

100

597

100

626

100

655

100

685

100

3.152

100

334

100

338

100

355

100

371

100

388

100

1.787

82

1.987

85

2.013

88

2.109

90

2.208

95

2.310

95

10.627

82

362

85

367

88

384

90

402

95

421

95

1.937

82

458

85

464

88

486

90

509

93

533

93

2.450

82

4.111

85

4.165

88

4.364

90

4.568

93

4.779

93

21.987

2.848


88

100

Inspektorat Cakupan layanan administrasi perkantoran

4.163

2.885

3.023

3.165

3.310

15.232

100

1.159

100

1.174

100

1.231

100

1.288

100

1.347

100

6.200

100

116

100

118

100

123

100

129

100

135

100

621

100

104

100

105

100

110

100

115

100

121

100

555

ada

1.052

ada

1.066

ada

1.117

ada

1.169

ada

1.223

ada

5.627

50

370

60

375

70

393

80

411

90

430

90

1.979

100

47

100

47

100

50

100

52

100

54

100

250


Sekretariat DPRD Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Inspektorat Inspektorat

Inspektorat Inspektorat Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

VIII‐ 18

Badan Kepegawaian Daerah

6.420



100



100

100

40

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Cakupan aparatur yang sesuai dengan bidang tugasnya

60

1.798

100

1.894

100

1.992

100

9.317


100

1.593

100

1.614

100

1.691

100

1.771

100

1.852

100

8.521


100

-

150

150

150

150

600

-

50

50

50

50

200

877

100

100



100



100



100



100



100

Program Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah

cakupan sumber pendapatan yang diefektifkan

80

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

cakupan pengelolaan keuangan daerah yang diefektifkan

80

889

100

50

931

100

50

975

100

50

1.020

100

50

4.691


200

40

533

50

540

60

566

70

592

80

619

80

2.850


65

1.487

70

1.507

75

1.579

80

1.653

85

1.729

85

7.955


4.364



100

Dinas Pendapatan Daerah Cakupan layanan administrasi perkantoran

34.335

1.704

cakupan pegawai yang dilatih

7.462

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pendidikan Kedinasan

7.134

1.929



6.815

100



6.504

4.422

4.633

4.850

5.073

23.341

100

2.019

100

1.957

100

2.050

100

2.146

100

2.245

100

10.417

100

214

100

217

100

227

100

238

100

248

100

1.143

100

179

100

181

100

189

100

198

100

207

100

955

100

-

100

88

100

93

100

97

100

101

100

380

100

388

100

393

100

412

100

431

100

451

100

2.077

100

12

100

12

100

13

100

14

100

14

100

66

82

44

85

44

88

46

90

48

93

51

93

233

82

330

85

334

88

350

90

367

93

384

93

1.765


Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah




VIII‐ 19



80

Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

cakupan pengelolaan pendapatan daerah

80

82

994

85

1.007

88

1.056

90

1.105

93

1.156

93

5.318

82

185

85

187

88

196

90

205

93

215

93

988

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

1.573

Program Pelayanan Administrasi Kantor







Lama proses perijinan:

100

68

100

SIUP

1-10 Hari

·

TDP

1-10 Hari

·

IUI

1-10 Hari

·

TDI

1-10 Hari

·

IMB

1-12 Hari

·

HO

1-6 Hari


100



100







68

100

68


100

1.120

100

1.161

100

1.206

100

5.260


75

41

77

43

82

122

84

139

88

156

88

501


100

80

100

92

100

100

100

102

100

105

100

479


609

88

2.882

1-10 Hari 1-10 Hari 1-10 Hari 1-10 Hari 1-12 Hari 1-6 Hari

-

577 1- 8 Hari 1- 8 Hari 1- 8 Hari 1- 8 Hari 1-10 Hari 1-5 Hari

-

554 1-6 Hari 1-6 Hari 1-6 Hari 1-6 Hari 1- 8 Hari 1-4 Hari

1.144

-

583 1- 4 Hari 1- 4 Hari 1- 4 Hari 1- 4 Hari 1- 7 Hari 1-3 Hari

1.199

-


1.255

-


1.312

6.039

100

422

100

427

100

448

100

469

100

490

100

2.257

100

34

100

34

100

36

100

37

100

39

100

180

75

432

77

438

82

459

84

480

88

502

88

2.311

100

37

100

37

100

39

100

41

100

43

100

198

75

204

77

207

82

217

84

227

88

238

88

1.093

1.513 100

9.122

882

Kecamatan Seruyan Tengah Cakupan layanan administrasi perkantoran

2.075

100


1.984

892

560

·

1.895


100

Sekretariat Korpri


1.594


100


1.229

1.369 100

1.245

1.434 100

1.305

1.501 100

1.366

1.571 100

1.429

100

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri

Sekretariat Korpri Sekretariat Korpri

Sekretariat Korpri

Sekretariat Korpri

7.388

Kecamatan Seruyan Tengah

6.574


VIII‐ 20



100



100

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

cakupan pengelolaan keuangan desa

68




cakupan organisasi kemasyarakatan yang dibina

100

68

100

70

100

71

100

74

100

78

100

81

100

374


100

27

100

27

100

29

100

30

100

31

100

144


75

107

77

-

82

-

86

-

88

-

88

107


100

25

100

25

100

27

100

28

100

29

100

134


75

55

77

-

82

-

86

-

88

-

88

55


Kecamatan Danau Sembuluh

1.003



100



100



100



100

1.016

100



100



100



100


cakupan organisasi masyarakat tk kec. Yang mendapatkan pembinaan

100

1.165

5.363


736

100

746

100

782

100

818

100

856

100

3.938


100

164

100

166

100

174

100

182

100

191

100

878


100

82

100

83

100

87

100

92

100

96

100

440


100

20

100

20

100

21

100

22

100

23

100

107


1.511


1.114

100

Kecamatan Hanau Cakupan layanan administrasi perkantoran

1.064

1.531

1.604

1.679

1.756

8.082

100

1.064

100

1.078

100

1.130

100

1.183

100

1.237

100

5.693

100

140

100

141

100

148

100

155

100

162

100

747

100

27

100

27

100

29

100

30

100

31

100

144

100

75

100

76

100

79

100

83

100

87

100

399

100

35

100

35

100

37

100

39

100

40

100

185


Kecamatan Hanau Kecamatan Hanau

Kecamatan Hanau

Kecamatan Hanau

Kecamatan Hanau

Kecamatan Hanau

VIII‐ 21


cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan

68



50

75

147

77

149

82

156

86

164

88

171

88

788

70

23

80

24

90

25

95

26

100

27

100

125


2.811



100



100



100



100

Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

APBDes

ada

Program Pengelolaan Administrasi Desa

cakupan pengelolaan administrasi desa

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

80

100

1.324

100

1.386

100

1.450

100

6.621

100

149

100

160

100

168

100

176

100

184

100

835

100

65

100

120

100

126

100

132

100

138

100

582

100

130

100

129

100

135

100

141

100

148

100

683

ada

82 55% Sangat Baik



100



100



437 48 65

ada

85 65%

-

Sangat Baik

100

194

100

70



100



100

346 47 68

ada

88 75%

26

Sangat Baik

100

218

382

100

144

80

1.444


15.035

1.264

35%

100

3.268

100

Sangat Baik


3.124

1.197

Penegakan PERDA


2.984

100

Pencemaran status mutu air

50

2.848

362 50 71

ada

90 85%

27

Sangat Baik

100

228

290

100

180

90

1.463

379 52 74

ada

93 95%

29

Sangat Baik

100

239

304

100

189

95

1.533

397 54 78

ada

80 95%

1.921 252 356

30

Sangat Baik

112

100

250

100

1.129

318

100

333

100

1.626

198

100

207

100

917

1.605

1.679

7.724

100

909

100

911

100

954

100

999

100

1.045

100

4.817

100

204

100

206

100

216

100

226

100

237

100

1.090

100

14

100

14

100

14

100

15

100

16

100

72


Kecamatan Hanau

Kecamatan Hanau Kecamatan Seruyan Hilir Kecamatan Seruyan Hilir

Kecamatan Seruyan Hilir Kecamatan Seruyan Hilir


Kecamatan Seruyan Hilir Kecamatan Seruyan Hilir Kecamatan Seruyan Hilir Kecamatan Seruyan Hilir Kecamatan Seruyan Hilir


Kecamatan Seruyan Hilir Kecamatan Seruyan Hulu Kecamatan Seruyan Hulu

Kecamatan Seruyan Hulu Kecamatan Seruyan Hulu

VIII‐ 22



100



100

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan


Program Penataan Daerah Otonomi Baru

cakupan penataan daerah otonomi baru

68



68



68


cakupan desa/kelurahan yang dikembangkan

68

1.11%

100

8

100

8

100

8

100

8

100

9

100

40

100

48

100

49

100

51

100

53

100

56

100

257

1.62%

-

2.13%

100



100



100



100



100



100



68

Program Musrenbang Kecamatan

usulan musrenbang yang ditindaklanjuti

80

11

3.15%

11

3.15%

12

3.15%

44

59

77

59

82

62

86

65

88

68

88

313

75

129

77

131

82

137

86

144

88

150

88

692

75

37

77

38

82

40

86

42

88

44

88

200

75

37

77

38

82

40

86

42

88

43

88

200

1.110


3%

75

Kecamatan Batu Ampar Cakupan layanan administrasi perkantoran

10

1.124

1.178

1.233

1.290

5.935

100

846

100

796

100

834

100

873

100

913

100

4.262

100

80

100

82

100

86

100

90

100

94

100

431

100

35

100

34

100

36

100

38

100

39

100

182

100

24

100

39

100

41

100

43

100

45

100

192

100

60

100

59

100

61

100

64

100

67

100

312

100

18

100

18

100

18

100

19

100

20

100

94

75

47

77

45

82

47

86

49

88

52

88

240

82

-

85

10

88

10

90

11

93

11

80

42








Kecamatan Seruyan Hulu Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar

Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar






VIII‐ 23

Program Peringatan Hari-Hari Besar

cakupan hari-hari besar yang dilaksanakan

100

100

Kecamatan Danau Seluluk Cakupan layanan administrasi perkantoran

100



100



100



100



68


100



100

Tingkat kepatuhan aparatur cakupan pelayanan umum

100 80



100



100





68

100

100

1.596

44

100

1.672

46

100

1.750

48

100

1.831

180 8.424

988

100

1.001

100

1.048

100

1.098

100

1.148

100

5.282

100

196

100

199

100

208

100

218

100

228

100

1.048

100

38

100

38

100

40

100

42

100

44

100

201

100

344

100

348

100

365

100

382

100

400

100

1.840

75

10

77

10

82

11

86

11

88

12

88

53

947 Cakupan layanan administrasi perkantoran

42

100

Kecamatan Seruyan Raya

Program Peningkatan Pelayanan Umum

100

1.575



-

959

1.005

1.052

1.100

5.063

100

745

100

461

100

483

100

506

100

529

100

2.724

100

50

100

97

100

101

100

106

100

111

100

465

100

38

100

58

100

60

100

63

100

66

100

285

82

-

85

114

88

120

90

126

93

131

80

491

100

15

100

71

100

74

100

78

100

81

100

320

100

-

100

48

100

50

100

52

100

55

100

205

75

35

77

29

82

30

86

32

88

33

88

158

100

63

100

82

100

86

100

90

100

94

100

414



1.771

1.794

1.880

1.968

2.059

9.472

Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Danau Seluluk Kecamatan Danau Seluluk

Kecamatan Danau Seluluk



Kecamatan Danau Seluluk Kecamatan Seruyan Raya Kecamatan Seruyan Raya

Kecamatan Seruyan Raya Kecamatan Seruyan Raya Kecamatan Seruyan Raya




Kecamatan Seruyan Raya Kecamatan Seruyan Hilir Timur

VIII‐ 24



100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100



100



100

Program Pengelolaan Administrasi Desa

cakupan pengelolaan administrasi desa

100



94%

100%



55%

75%



2 kegiatan

2 kegiatan

20

2 kegiatan

20

3 kegiatan

21

3 kegiatan

22

3 kegiatan

23



82

550

85

557

88

583

90

611

93

639

80

100

834

100

845

100

885

100

927

100

969

100

4.460


100

76

100

77

100

81

100

84

100

88

100

407


100

41

100

41

100

43

100

45

100

47

100

217


100

64

100

65

100

68

100

71

100

74

100

342


100

62

100

63

100

66

100

69

100

72

100

330


537


133


3 kegiatan

107


80

2.939


7.055

Kecamatan Suling Tambun


100

25

100%

85%

1.311



100



100



100



100



100



100

102

25

100%

90%

1.328

107

26

100%

95%

1.405

112

28

100%

100%

1.471

117

29

100%

100%

1.539

100

777

100

773

100

824

100

863

100

903

100

4.140

100

343

100

348

100

364

100

381

100

399

100

1.835

100

-

100

13

100

14

100

15

100

15

100

57

100

77

100

78

100

82

100

86

100

89

100

412

100

53

100

54

100

57

100

59

100

62

100

286

100

19

100

19

100

20

100

21

100

22

100

100



Kecamatan Suling Tambun Kecamatan Suling Tambun




VIII‐ 25



50

70

Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan

42

80

6.543



100



100





100



68



Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian Dan Perkebunan)

Cakupan bina kelompok petani

Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

cakupan pemasaran hasil produksi pertanian yang dibina

68

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

persentase penerapan teknologi pertanian

80

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Cakupan bina kelompok petani

Program kelembagaan sarana prasarana penyuluhan , petani dan BP3K

persentase peningkatan kelembagaan penyuluh, petani, dan BP3K

68

140%

100

100

68

43

90

6.628

45

95

6.945

47

100

7.270

49

100

7.605

226

34.991

100

2.610

100

1.416

100

1.498

100

1.583

100

1.669

100

8.777

100

390

100

395

100

414

100

434

100

454

100

2.087

75

168

77

170

82

178

86

186

88

195

88

897

100

109

100

110

100

115

100

121

100

126

100

581

75

-

77

66

82

69

86

73

88

76

88

284

150%

1.779

160%

1.338

170%

1.402

180%

1.468

190%

1.535

190%

7.523

100

459

100

465

100

487

100

510

100

533

100

2.453

75

-

77

133

82

139

86

145

88

152

88

569

82

1.028

85

710

88

744

90

779

91

815

91

4.078

100

-

100

663

100

694

100

727

100

760

100

2.845

75

-

77

862

82

903

86

945

88

989

88

3.698

Program penerapan teknologi pertanian, perkebunan, dan kehutanan Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen Daerah


-

300

300

300

300

1.200

1.033

1.027

1.077

1.128

1.181

5.446

Kecamatan Suling Tambun BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN


VIII‐ 26



100



100



100



100

100

677

100

583

100

612

100

643

100

674

100

3.189


100

76

100

77

100

80

100

84

100

88

100

405


100

3

100

3

100

4

100

4

100

4

100

18


100

57

100

58

100

61

100

63

100

66

100

305


Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

cakupan administrasi kearsipan

68

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

cakupan dokumen/arsip daerah yang dikelola

68

Program Pengembangan Dokumentasi

cakupan dokumentasi

68

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

cakupan pelayanan informasi

68

Program Koordinasi Pengembangan Kepustakaan

cakupan pengembangan kepustakaan

68

Program Pengembangan Data / Informasi

cakupan pengembangan data/informasi

68

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dalam kondisi baik

80

68

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


68


tingkat kepatuhan aparatur

68

20

20

80

-

77

10

82

11

86

11

91

12

91

45


75

-

77

21

82

22

86

23

91

24

91

90


75

-

77

16

82

16

86

17

91

18

91

67


75

-

77

13

82

13

86

14

91

14

91

54


75

-

77

3

82

3

86

3

91

4

91

13


75

-

77

10

82

11

86

11

91

12

91

45


80

221

85

213

90

223

95

234

100

244

100

1.134


Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Cakupan layanan administrasi perkantoran

20

75

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan


20

-

20

20

20

20

80

11.396

11.545

12.096

12.663

13.245

60.945

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

75

1.351

77

1.319

82

1.384

86

1.452

91

1.521

91

7.027


75

5.552

77

5.625

82

5.893

86

6.169

91

6.453

91

29.692


75

33

77

33

82

34

86

36

91

38

91

174



VIII‐ 27



68

75

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Program Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan APBDes

108

77

posyandu aktif jumlah LSM PKK aktif Persentase sumber daya aparatur desa yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya cakupan pengembangan wilayah tertinggal cakupan pembinaan pelaksanaan APBDes

100 3 100

68

100 68

50

100



100



100



100



68



Peningkatan Ketahanan Pangan

Regulasi ketahanan pangan

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB:

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan

cakupan penerapan TTG

86

50

120

91

50

126

91

50

578


200

100

869

100

911

100

953

100

997

100

4.588

3

180

4

183

5

191

5

200

5

210

5

964

100

2.716

100

2.752

100

2.883

100

3.018

100

3.157

100

14.525

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

75

313

77

318

82

333

86

348

91

364

91

1.676


100

58

100

59

100

62

100

64

100

67

100

310


75

226

77

229

82

240

86

251

91

263

91

1.210

13.059

13.683

14.324

14.983

68.939

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

100

1.842

100

1.791

100

1.876

100

1.964

100

2.054

100

9.527


100

204

100

208

100

218

100

228

100

239

100

1.097


100

47

100

48

100

50

100

53

100

55

100

253


100

135

100

138

100

144

100

151

100

158

100

726


75

-

77

392

82

410

86

430

91

449

91

1.681


642

2

2.952


695


2.865


1.681


140%

150%

ada

ada

50.57%

50.94%

68

115

858


82

100

Dinas Pertanian Dan Peternakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

109

75


549

129

62

-

160%

ada

51.31%

77

560

132

653

392

170%

ada

51.68%

82

587

138

684

410

180%

ada

52.05%

86

614

145

716

430

190%

ada

52.42%

91

151

749

449

ada

52.42%

91

VIII‐ 28

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB:

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

ternak sakit tertangani

80

Penanggulangan Wabah Penyakit/ Hama

cakupan pengannan wabah penyakit/hama

100

0.03%

0.03%

99,51%

100,00%

150

0.03%

100,00%


100



100



100



100



100


100

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (Sdh) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan kawasan hutan yang dibina

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

pertumbuhan produksi perkebunan

10

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

cakupan teknologi perkebunan

80

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

peningkatan produksi perkebunan

12

100

0.03%

42.149


176

1

807


233

91

243

91

1.118


100

25

100

784

100

821

100

859

100

899

100

3.388


102.362

107.252

112.275

117.440

540.369


100

1.432

100

1.450

100

1.520

100

1.591

100

1.664

100

7.657


100

584

100

591

100

619

100

648

100

678

100

3.121


100

-

100

409

100

429

100

449

100

470

100

1.757


100

-

100

614

100

644

100

674

100

705

100

2.636


100

70

100

71

100

74

100

78

100

81

100

375


100

33

100

34

100

35

100

37

100

39

100

178

82

772

85

782

88

819

90

858

91

897

80

4.129

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

12

1.574

15

1.594

17

1.671

20

1.749

22

1.829

22

8.417


82

251

85

255

88

267

90

279

91

292

80

1.345


15

3.820

20

3.870

25

4.055

30

4.245

40

4.440

40

20.429


75.676

Dinas Pertambangan Dan Energi

974 91.531

4.23% 4%

14.150


100,00%

8.717

90



168

0.03%

222

4%

100

100,00%

8.334

88

4%


160

0.03%

212

2.93%


100,00%

7.961

85

1.63%

80

153

0.03%

208

101.041


7.598

82


Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

9.539

986 91.705

5.53% 3%

14.335

1.033 96.085

6.83% 3%

15.020

1.082 100.585

8.13% 2%

15.724

1.132 105.212

8.13% 2%

16.447

5.207 485.119

100

1.761

100

1.784

100

1.870

100

1.957

100

2.047

100

9.420


100

395

100

400

100

419

100

439

100

459

100

2.112



VIII‐ 29



100



100

Prog. Pembinaan Administrasi Pertambangan Umum

Pertambangan tanpa ijin

0%

Program Pembinaan Dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

cakupan pertambangan yang dibina

80

Prog. Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Ketenaga Kelistrikan Dan Usaha Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi

Rumah tangga pengguna listrik

70

Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana Dan Prasarana Ketenagalistrikan

rasio elektrifikasi

80

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral Dan Batubara

cakupan informasi sumberdaya mineral

100

100

80

100

81

100

85

100

89

100

93

100

427


100

158

100

160

100

167

100

175

100

183

100

843


93

-

428


0%

80


100



100


Tingkat kepatuhan aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

68 68

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengelolaan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

115.60%

89

0%

616

90

644

91

674

91

3.102


80

6.436

85

6.520

90

6.832

95

7.151

100

7.480

100

34.420


82

111

85

112

88

118

90

123

91

129

91

593


100

4.340

100

4.146

100

4.356

100

4.572

100

4.794

100

22.209


82

210

250 85

213

250 88

8.078

223

250 90

8.523

233

250 91

8.860

244

1.000 91

9.268

1.123


42.701

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

100

1.882

100

1.766

100

1.897

100

1.991

100

2.087

100

9.622


100

51

100

35

100

54

100

56

100

59

100

254


75

20

77

20

82

21

86

22

91

23

91

107


75

125

77

126

82

132

86

139

91

145

91

667


Produksi perikanan

0%

88

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Dan Pemetaan Investasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Budidaya Perikanan

85

588

7.973


0%

85

cakupan pengusahaan minyak dan gas yang dibina

81

580

Dinas Kelautan Dan Perikanan


0%

82

Program pembinaan dan pengembangan Migas Program Pembinaan Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pengusahaan Minyak Dan Gas

80

121.20%

100

100 126.80%

132.40%

138%

143.60%

116

143.60%

535

-

1

116

2.333

0

10.734

48%

17%

25%

50.32%

52.82%

1.121

55.32%

1.136

57.82%

1.190

60.32%

1.246

62.82%

1.303

62.82%

5.996

115.60%

121.20%

2.563

126.80%

1.465

132.40%

2.720

138%

2.847

143.60%

2.978

143.60%

12.573

100

100

106

100

1.238

100

112

100

118

100

123

100

1.697

Produksi perikanan kelompok nelayan Produksi perikanan cakupan pengendalian sumberdaya laut


2.007

25%

2.033

25%

2.131

25%

2.230

58%

400

27%

59

55%

111

100

Cakupan bina kelompok nelayan

57

53%

106

100

Konsumsi ikan

-

50%

101

100

25%

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

VIII‐ 30


VIII‐ 31


VIII‐ 32

IX‐1

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Target setiap indikator kinerja daerah memberikan gambaran komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten. Penetapan target kinerja tersebut sekaligus merupakan instrumen untuk mengukur kinerja pembangunan daerah pada tahap evaluasi, yang akan menjadi input bagi perencanaan tahun atau periode berikutnya. Adapun indikator kinerja pembangunan Kabupaten Seruyan disajikan atas 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. Aspek

Kesejahteraan

Masyarakat;

menggambarkan

kinerja

pemerintah

terkait

kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. 2. Aspek

Pelayanan

Umum;

menggambarkan

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. 3. Aspek Daya Saing Daerah; menggambarkan kinerja pemerintah terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. Indikator kinerja pembangunan daerah berdasarkan 3 (tiga) aspek tersebut disajikan pada Tabel 9.1.


IX‐2

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan 2014-2018 I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT No.

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)

2014

2015

2016

I.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandia

1.1

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)

Target Capaian Lima Tahun

Pertumbuhan PDRB (%):  Atas Dasar Harga Berlaku

10.46%

10.61%

10.76%

10.91%

11.06%

11.21%

11.21%

 Atas Dasar Harga Konstan

6.21%

6.37%

6.53%

6.69%

6.85%

7.01%

7.01%

1.2.

Laju inflasi (%)

3.39%

3.09%

2.79%

2.49%

2.19%

2.19%

2.19%

1.3.

PDRB per kapita (Juta Rp.):  Atas Dasar Harga Berlaku

22,653,594.00

22,653,594.00

22,653,594.00

22,653,594.00

22,653,594.00

22,653,594.00

22,653,594.00

 Atas Dasar Harga Konstan

8,034,553.60

8,034,554.00

8,034,554.00

8,034,554.00

8,034,554.00

8,034,554.00

8,034,554.00

1.4.

Persentase penduduk diatas garis Kemiskinan (%)

92.65

93.22

93.79

94.36

94.93

95.5

95.5

1.5.

Angka kriminalitas yang tertangani

92.65

92.65

92.65

92.65

92.65

92.65

92.65

II.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1

Pendidikan 99.20

99.30

99.40

99.50

99.60

100

100

7,81

7,85

7,90

7,95

8,00

8,2

8,2

117.31

122.48

127.65

132.82

137.99

143.16

143.16

1.1.


1.2.

Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

1.3.

Angka partisipasi kasar:  APK SD/MI (%)


IX‐3

No.

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  APK SMP/MTs (%)  APK SMA/MA/SMK (%)

1.4.

2014

2015

2016

2017

2018


78

83.17

88.34

93.51

98.68

103.85

103.85%

56.38

62.77

19.17

69.16

25.56

75.55

75.55

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

63.82

66.54

69.26

71.98

74.7

77.42

77.42

35.80%

38.52%

41.24%

43.96%

46.68%

49.40%

49.40%


Angka Partisipasi Murni:  Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)  Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C (%)

2


Kesehatan

2.1.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran)

943

960

977

980

980

980

980

2.2.

Angka kematian bayi

40

40

33

20

20

20

20

2.3.

Angka kematian Ibu

130

130

102

95

85

80

80

2.4.


70

71,7

72s

72,3

72,6

73

73

2.5.

Persentase Balita Gizi Buruk (%)

6.59

5.59

4.59

3.59

2.59

1.59

1.59

35

35

35

35

35

35%

35

71

75.63

80.26

84.89

89.52

94.15

94.15

3 3.1. 4

Pertanahan Persentase penduduk yang memiliki Lahan (%) Ketenagakerjaan

4.1

Rasio Penduduk yang Bekerja

III.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1

Kebudayaan

1.1

Jumlah grup kesenian (grup)

4

4

5

5

5

6

6

1.2

Jumlah gedung (unit)

-

-

1

1

1

1

1

2

Pemuda dan Olahraga


IX‐4

No. 2.1 2.2

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah club olahraga (per 10.000 penduduk) Jumlah gedung olahraga (per 10.000 penduduk)


2014

2015

2016

2017

2018


1.33

1.58

1.58

1.90

1.90

2.21

2.21

0.25

0.38

0.44

0.51

0.57

0.63

0.63


II. ASPEK PELAYANAN UMUM

No.


I.

Fokus Layanan Urusan Wajib

1

Pendidikan

1.1.



Target Capaian Lima Tahun 2014

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

Pendidikan dasar:

1.1.1.

Angka partisipasi sekolah (%)

94.34

98.97

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.1.2.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

0.13263

0.13263

0.13263

0.13194

0.13194

0.13125

0.13125

1.1.3.

Rasio guru terhadap murid

804.1

869.75

935.4

1001.05

1066.7

1132.35

1132.35

1.1.4

Rasio guru/murid per kelas ratarata:

1.2.



SD/MI

63.4

126.8

190.2

253.6

317

380.4

380.4



SMP/MTs

6.48

69.88

133.28

196.68

260.08

323.48

323.48

Pendidikan menengah:

1.2.1.

Angka partisipasi sekolah (%)

45.06

49.41

53.76

58.11

62.46

66.81

66.81

1.2.2.

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

0.371527778

0.329166667

0.311805556

0.260416667

0.277083333

0.260416667

0.260416667


IX‐5

No.





2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

1.2.3.

Rasio guru terhadap murid

1,071.62

1,138.32

1,205.02

1,271.72

1,338.42

1,405.12

1,405.12

1.2.4

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

1,071.62

1,138.32

1,205.02

1,271.72

1,338.42

1,405.12

1,405.12

1.2.5

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

99.20

99.30

99.40

99.50

99.60

100

100

1.3.

Fasilitas Pendidikan:

1.3.1.

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (gedung)

163

165

168

170

173

175

175

1.3.2.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (gedung)

70

72

74

76

78

80

80

60.24

70.00

75.00

85.00

90.00

95.00

95.00

0,23

0,20

0,15

0,10

0,05

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4. 1.4.1. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.6.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) Angka Kelulusan:

1.6.1.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)

100

100

100

100

100

100

100

1.6.2.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)

100

100

100

100

100

100

100

1.6.3.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)

100

100

100

100

100

100

100


IX‐6

No.





2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

100

100

100

100

100

100

100

1.6.4.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)

1.6.5.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)

82.85

86.88

90.91

94.94

98.97

100

100

1.6.6.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)

85.49

97

100

100

100

100

100

2

Kesehatan

2.1

Rasio posyandu per satuan balita

8,7

9,0

9,2

9,5

9,7

10

10

2.2

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk:

0,47

0,50

0,50

0,55

0,55

0,60

0,60

 Puskesmas

0.18

0.28

0.38

0.48

0.58

0.68

0.68

 Poliklinik

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.06

 Puskesmas Pembantu

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.09

2.3


0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2.4

Rasio dokter per satuan penduduk

0.23

0.24

0.25

0.25

0.26

0.26

0.26

2.5


0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.16

84.17

89.45

94.73

100

100

100

100

80.25

81.50

82.75

84

85.25

86.50

86.50

87

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.6

2.7

2.8 2.9

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)


IX‐7

No.

2.10

2.11 2.12 2.13

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Cakupan kunjungan bayi (%)




2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

17.50

17.60

17.70

17.80

17.90

18

18

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

100

100

86

90

100

100

100

100

100

2.14

Cakupan puskesmas (%)

120

130

130

140

140

140

140

2.15

Cakupan puskesmas pembantu (%)

490

490

490

490

490

490

490

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1

3

Pekerjaan Umum

3.1

Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik (%)

3.2

Rasio Jaringan Irigasi

45.65

49.55

53.45

57.35

61.25

65.15

65.15

3.3

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

5.61

9.51

13.41

17.31

21.21

25.11

25.11

3.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi

40%

40%

55%

70%

85%

95%

95%

3.5

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

3.6


11,31

18,71

26,11

33,51

40,91

48,31

48,31

3.7

Rasio rumah layak huni

64,59

65,97

81,5

86,39

91,1

95,64

95,64

3.8

Rasio permukiman layak huni

0,73

2

5

10

15

20

20

3.9

Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)

781,97

821, 97

861, 97

901,97

941, 97

981,97

981,97


IX‐8

No.

3.10

3.11 3.12

3.13 3.14 3.15

3.16

3.17 3.18 4

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (km) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%) Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (km) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten (Km) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) Lingkungan Pemukiman kumuh (%)




2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

171, 28

250,00

300,00

350,00

400,00

453,38

453,38

35.2

41.25

47.3

53.35

59.4

61

61

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

4.5

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

1

1

1

1

1

1

1

4.5

6.0

7.0

8.0

9.0

10

10

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

47.8

53.85

59.9

65.95

72

79.4

79.4

0

0

0

0

0

0

0

Perumahan

4.1

Rumah tangga pengguna air bersih (%)

15.70

18.90

22.10

25.30

28.50

35.90

35.90

4.2

Rumah tangga ber-Sanitasi (RT)

13.715

14.215

14.715

15.215

15.715

16.215

16.215

4.3

Lingkungan pemukiman kumuh (%)

0

0

0

0

0

0

0

4.4

Rumah layak huni (%)

75

80

85

90

95

100

100

5

Penataan Ruang


IX‐9

No.

5.1 5.2

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)




2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

1

4

10

15

25

30

30

10

20

30

40

50

60

60

6

Perencanaan Pembangunan

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100

100

100

100

100

100

100

4.995

5.613

6.547

7.945

9.656

11.774

11.774

1

5

8

8

9

10

10

1.499

1.604

1.709

1.819

1.919

2.024

2.024

64

65

66

67

68

71

71

0,001

0,005

0,006

0,005

0,006

0,006

0,006

6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis dan pesawat terbang) (orang) Jumlah ijin trayek (ijin) Jumlah uji KIR angkutan umum (unit) Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bis (unit)

7.5

Angkutan Darat (%)

7.6

Kepemilikan KIR angkutan umum (unit)

1

4

5

5

6

6

6

7.7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (jam)

1

1

1

1

1

1

1


IX‐10

No.


7.8

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (rp)

7.9

Pemasangan Rambu-rambu (%)

8




2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

Rp 110.000

Rp 110.000

Rp 110.000

Rp 110.000

Rp 110.000

Rp 110.000

Rp 110.000

41,67

47,02

50,00

51,89

53,21

54,17

54,17

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase penanganan sampah (%)

6

10

15

2

25

35

35

8.2

Pencemaran status mutu air (%)

34,78

55

65

75

85

95

95

8.3

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. (%)

100

20

40

60

80

90

90

8.4

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

18.71

33.51

48.31

63.11

77.91

92.71

92.71

8.5

Penegakan hukum lingkungan (%)

100

100

100

100

100

100

100

9

Pertanahan

9.1

Persentase luas lahan bersertifikat (%)

8

9.60

11.20

12.80

14.40

29.20

29.20

9.2

Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

80

85

90

95

100

100

100

9.3

Penyelesaian izin lokasi (%)

81.38

97.65

100

100

100

100

100

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)

0,90

1

1

1

1

1

1

10.2

Rasio bayi berakte kelahiran

49.022

52.222

54.222

56.222

58.222

60.222

60.222

10.3

Rasio pasangan berakte nikah (pasangan)

1.863

2.863

3.863

4.863

5.863

6.863

6.863

10.4

Kepemilikan KTP (%)

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


IX‐11

No.

10.5 10.6 11

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (orang)




2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

454.4

530.1

605.8

681.5

757.2

757.2

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

29.70

39.70

54.70

74.70

84.70

100.00

100.00

378.7

Penerapan KTP Nasional berbasis sudah NIK Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

11.2

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)

n.a

1.11

1.62

2.13

2,64

3.15

3.15

11.3

Rasio KDRT (%)

n.a

5

4

3

2

2

2

23.37

24.85

25.96

27.08

29.45

29.45

5

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2,9

3,0

3,2

3,7

4,1

4,5

4,5

11.4

11.5 12

Partisipasi angkatan kerja 21.50 perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan n.a anak dari tindakan kekerasan (kasus) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

12.1

Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)

12.2

Rasio akseptor KB

12.3

Cakupan peserta KB aktif (%)

74.00

75.00

77.00

79.00

81.00

83.00

83.00

12.4

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)

37.70

44.53

40.14

35.75

31.36

26.98

26.98

7

7

7

7

8

8

8

55

75

85

90

95

100

100

13 13.1 13.2

Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit) PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)


IX‐12

No.

13.3 14

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (%)




2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

55

75

85

90

95

100

100

84,706.00

97,028.00

109,350.00

121,672.00

133,994.00

146,316.00

146,316.00

Ketenagakerjaan

14.1

Angka partisipasi angkatan kerja (jiwa)

14.2

Angka sengketa pengusahapekerja per tahun (kasus)

275

240

260

275

290

350

305

14.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

60.5

69

77.5

86

94.5

103

103

14.4

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

98

99

100

100

100

100

100

14.5

Tingkat pengangguran terbuka (%)

3.84

3.69

3.54

3.39

3.24

3.09

3.09

44,8

75

78,8

80

82,8

85

85

75

75

75

80

83

85

85

14.6 14.7 15

Keselamatan dan perlindungan (%) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1

Persentase koperasi aktif (%)

88.83

90.95

92.75

94.48

96.24

98.00

98.00

15.2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)

16.658

20.406

24.154

27.902

31.650

35.398

35.398

15.3

Usaha Mikro dan Kecil (%)

99.74

99.76

99.78

99.80

99.82

99.85

99.85

3.216.369.907 .140

3.316.369.907 .140

3.416.369.90 7.140

3.516.369.907 .140

3.616.369.907. 140

3.616.369.907.140

16 16.2 17

Penanaman Modal Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rp) Kebudayaan


3.116.369.907.140

IX‐13

No.





2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

17.1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)

1

1

2

2

3

3

3

17.2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)

3

4

4

5

5

6

6

17.3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)

20

20

20

20

20

20

20

61

68

75

82

89

96

96

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.6

0.2

0.24

0.28

0.32

0.36

0.4

0.4

18 18.1 18.2 18.3 19

Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda (Organisasi) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)

2

2

2

3

3

3

3

19.2

Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)

2

2

2

3

3

3

3

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

1001

1048

1096

1144

1192

1240

1240

20.2

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (orang)

688

695

702

709

716

723

723

20.3

Pertumbuhan ekonomi (%)

6.24

6.3

6.4

6.5

6.6

6.8

6.8

20.4

Kemiskinan (%)

7,5

6

4

3

2

1

1

20.5

Penegakan PERDA

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

20.6

Sistim Informasi Manajemen Pemda

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

2 Buah

2 Buah

2 Buah


IX‐14

No.

20.7 21

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat




2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ketahanan Pangan

21.1

Regulasi ketahanan pangan

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

21.2

Ketersediaan pangan utama (%)

60%

40%

50%

55%

50%

52%

52%

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (kelompok)

25

30

40

45

50

55

55

22.2

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)

5

5

10

15

20

25

25

22.3

Jumlah LSM (LSM)

4

4

4

5

5

5

5

22.4

PKK aktif (%)

100

100

100

100

100

100

100

22.5

Posyandu aktif (%)

100

100

100

100

100

100

100

23

Statistik

23.1

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

23.2

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

24

Kearsipan

24.1

Pengelolaan arsip secara baku (%)

40

45

50

55

60

65

65

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Kegiatan)

1

1

2

2

3

3

3

25

Komunikasi dan Informatika


IX‐15

No.





2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

57

60

65

67

70

73

75

0.85

1

1.25

1.35

1.35

1.35

1.35

25.1

Jumlah jaringan komunikasi (unit)

25.2

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (%)

25.3

Jumlah surat kabar nasional/lokal (Buah)

18

22

26

30

32

36

36

25.4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal (Chanel)

8

12

15

18

121

24

24

25.5

Web site milik pemerintah daerah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

25.6

Pameran/expo

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

26

Perpustakaan 1 perpustakaan daerah dan 24 perpustakaan desa

1 perpustakaan daerah dan 35 perpustakaan desa






4

6

12

30

40

45

45

38.75

46.50

54.25

62

69.75

77.50

77.50

140

150

160

170

180

190

190

50.57 54.39

50.94 54.78

51.31 55.17

51.68 55.56

52.05 55.95

52.42 56.34

52.42 56.34

26.1

26.2 26.3

Jumlah perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)

II.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1

Pertanian

1.1. 1.2.

1.3.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%) Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB:  Atas Dasar Harga Berlaku (%)  Atas Dasar Harga Konstan (%) Kontribusi sektor pertanian


IX‐16

No.

1.4.

1.5. 1.6. 2

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (palawija) terhadap PDRB:  Atas Dasar Harga Berlaku (%)  Atas Dasar Harga Konstan (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB:  Atas Dasar Harga Berlaku (%)  Atas Dasar Harga Konstan (%) Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok petani (%)



2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

0.03 0.06

0.03 0.06

0.03 0.06

0.03 0.06

0.03 0.06

0.03 0.06

0.03 0.06

3.50 8

3.50 8

3.50 8

3.50 8

3.50 8

4.00 8

4.00 8

99,51

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.63%

2.93%

4.23%

5.53%

6.83%

8.13%

8.13%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kehutanan

2.1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)

2.2

Kerusakan Kawasan Hutan (%)

3


Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1.

Pertambangan tanpa ijin (%)

3.2.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB:

 Atas Dasar Harga Berlaku (%)

1.15%

1.17%

1.20%

1.40%

1.50%

1.80%

1.80%

 Atas Dasar Harga Konstan (%)

1.40%

1.42%

1.45%

1.50%

1.52%

1.57%

1.57%

4

Pariwisata

4.1.

Kunjungan wisata (kali)

19386

19471

19556

19641

19726

19811

19811

4.2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)

0,99%

0,99%

1,03%

1,06%

1,09%

1,12%

1,12%

5

Kelautan dan Perikanan


IX‐17

No.





2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018

5.1.

Produksi perikanan (%)

115.60%

121.20%

126.80%

132.40%

138%

143.60%

143.60%

5.2.

Konsumsi ikan (%)

26,97%

47,62%

50,06%

52,67%

55,45%

58,42%

58,42%

5.3.

Cakupan bina kelompok nelayan (%)

17%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

5.4.

Produksi perikanan kelompok nelayan (%)

50.32%

52.82%

55.32%

57.82%

60.32%

62.82%

62.82%


20,385

20,62

20,855

21,09

21,325

21,56

21,56


17,6

18,1

18,6

19,1

19,6

20,1

20,1

50

55

57

72

89

100

100


8,08

8,08

8,08

8,08

8,08

8,08

8,08


7,97

8,12

8,27

8,42

8,57

8,72

8,72

7.2

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)

0,38

25,84

26,35

26,85

27,36

27,87

27,87

7.3

Pertumbuhan Industri (%)

14,31

15

15,30

16

16,30

17

17

7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin (IKM)

32

5

6

6

6

6

6

6 6.1

6.2 7 7.1

Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB:

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (pedagang) Perindustrian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB:


IX‐18

III. ASPEK DAYA SAING DAERAH No.



2018



2015

Tahun 2016

Tahun 2017

I.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (%)

63,23

63,50

63,75

64

64,50

65

65

1.2.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)

36,97

37

37,50

38

38,50

39

39

0.17

0.2

0.25

0.3

0.32

0.4

0.4

84.723

89.058

93.393

97.728

102.063

106.398

106.398

1.788

1.825

1.850

1.850

1.900

1.920

1.920

8.280

8.300

8.350

8.355

8.420

8.450

8.450

3.652

3.750

3.775

3.810

3.845

3.860

3.860

2.362

2.575

2.788

3.001

3.214

3.427

3.427

11.631

12.794

13.957

15.120

16.283

17.446

17.446

2633

2.897

3.477

4.521

5.878

7.642

7.642

II.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1

Perhubungan

1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang/ton) Jumlah orang melalui dermaga angkutan sungai (orang) Jumlah orang melalui dermaga angkutan penyeberangan (orang) Jumlah barang melalui dermaga per tahun (bongkar muat) (ton) Jumlah orang melalui bandara per tahun (orang) Jumlah barang melalui bandara per tahun (ton) Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)


IX‐19

No.

1.9 2

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah barang melalui terminal per tahun (ton)


2014

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018


n.a

8.691

10.431

13.563

17.634

22.926

22.926


Penataan Ruang

2.1

Luas wilayah produktif (%)

120

125

130

135

140

150

150

2.2

Luas wilayah kebanjiran (%)

24

23

22

21

20

17

17

2.3

Luas wilayah perkotaan (%)

55

57

59

60

63

65

65

3 3.1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank dan cabang: 

4 4.1. 5 5.1 5.2

 

Bank Umum Pemerintah (unit) Bank Umum Daerah (unit) Bank Umum Swasta (unit)

4

4

4

4

5

5

5

3

3

3

3

4

4

4

1

1

1

1

2

2

2

24%

30%

44%

60%

64%

70%

70%

18.63

21.83

25.03

28.23

31.43

34.63

34.63

29,82

35,33

36,69

38,13

40,49

42,67

42,67

3,50

3,50

Lingkungan Hidup Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%) Komunikasi dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik (%) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)

III.

Fokus Iklim Berinvestasi

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

Angka kriminalitas (%)

1.2

Lama proses perijinan (Hari):


5

4,75

4,50

4,25

4

IX‐20

No.


2014

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

2018


 SIUP

1-10

1-10

1- 8

1-6

1- 4

1-3

1-3

 TDP

1-10

1-10

1- 8

1-6

1- 4

1-3

1-3

 IUI

1-10

1-10

1- 8

1-6

1- 4

1-3

1-3

 TDI

1-10

1-10

1- 8

1-6

1- 4

1-3

1-3

 IMB

1-12

1-12

1-10

1- 8

1- 7

1-7

1-7

 HO

1-6

1-6

1-5

1-4

1-3

1-2

1-2

9 perda

9 perda

10 perda

10 perda

11 perda

11 perda

11 perda



1.3

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (perda)

III.

Fokus Sumber Daya Manusia

3.1

Rasio lulusan S1/S2/S3

1,78

1,78

1,79

1,80

1,82

1,85

1,85

3.2

Rasio ketergantungan (%)

32,32

32,10

31,5

31

30,5

30

30


X-1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi Pedoman transisi merupakan arahan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019, sehingga kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak bersamaan pelaksanaannya dengan waktu perencanaan dan penganggaran tahunan dapat tetap selaras dan tidak mengganggu proses jalannya pemerintahan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Seruyan tetap menyusun RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2019 sesuai dengan tahapan, tatacara dan waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal RPJMD 2018-2023 belum disusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan pada periode berkenaan dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

10.2 Kaidah Pelaksanan Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dengan ditetapkannya RPJMD Seruyan 2013-2018, meliputi: 1.

RPJMDKabupaten Seruyan merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD). Dalam pelaksanaan urusan pembangunan, SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018. Rentra SKPD tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;

2.

RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. RKPD merupakan implementasi RPJMD yang program dan kegiatan SKPD-nya direncanakan harus sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas


X-2

kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah; 3.

Penguatan peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD Rancangan awal RPJMD dalam penyusunannya telah melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya menghasilkan RPJMD Kabupaten Seruyan yang dapat

menampung

aspirasi

dari

masyarakat

serta

mengantisipasi

kebutuhan

pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 4.

Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun dan tahunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan, dimana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum serta program-program prioritas kepala daerah terpilih;

5.

Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD adalah sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Seruyan. SKPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;

6.

Seluruh SKPD merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD serta mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku; dan

7.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.


XI-1

BAB XI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013-2018 ini menjadi landasan dan rujukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk masa 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2013-2018. Dokumen RPJMD juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk waktu 1 (satu) tahun. Program prioritas pembangunan yang termuat dalam RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan sebagaimana termuat dalam RKPD. RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan sebagai dasar bagi menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seruyan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai pelaksanaan tahunan dari RPJMD 2013-2018, harus dikendalikan dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tersebut untuk memastikan pencapaian target sasaran-sasaran pembangunan. Dengan demikian dapat diterapkan dan diwujdukan visi Kabupaten Seruyan 2013-2018: “MENEMBUS KETERISOLASIAN DAERAH DARI ARUS BARANG DAN JASA SERTA ARUS INFORMASI, MENYAMBUNG DISPARITAS PELAYANAN ANTARA DAERAH HILIR DAN DAERAH HULU, GUNA MENGANTAR MASYARAKAT SERUYAN MENJADI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”.


DAFTAR ISI. Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

Recommend Documents