DAFTAR ISI. BAB I Pendahuluan... I-1

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan ............................................................ I-1 1.1 Latar belakang .................................................... I-1 1.2 Landasan Hukum .................................................. I-2 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra ....................... I-3 1.4 Sistematika Penulisan Pendahuluan ............................ I-4

BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Ploso ........................... II-1 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan .. II-4 2.2 Sumber Daya Kecamatan......................................... II-11 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan .................................. II-13 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan ......... II-16

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ................ III-1 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan ........................................... III-1 3.2 Telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terkait

dengan tugas dan fungsi

Kecamatan ........................................................ III-1 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis ...................................... III-3

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan ...... IV-1 4.1 Visi dan Misi Kecamatan ......................................... IV-1 4.2 Tujuan dan Sasaran ............................................... IV-2 4.3 Strategi dan kebijakan Kecamatan dalam 5 tahun mendatang ........................................................ IV-7

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ................................. V-1 BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD................................................................... VI-1 BAB VII Penutup ............................................................... VII-1

i

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan. Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll). Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar.

Guna merespon hal tersebut,

diperlukan perencanaan

pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat tercapai sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

I-1

Renstra Kecamatan Ploso 2014-2018

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Ploso disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen RTRW Kabupaten Jombang, serta memperhatikan kebijakan dan program prioritas pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2014 s/d 2018. Renstra Kecamatan Ploso juga memiliki kesesuaian dengan beberapa dokumen lain, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan, baik dari dokumen yang bersifat Nasional (RPJMN atau Renstra K/L), maupun dokumen yang berada ditataran daerah (RPJMD Provinsi Jatim). Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ploso untuk 5 (lima) tahun kedepan. Proses penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Yang secara terperinci diatur dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang pada setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun kedepan. 1.2

Landasan Hukum Landasan

hukum

dalam

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategis

Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

I-2


2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

Tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 7.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instans

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tahun Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Jombang. 1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ploso, Kabupaten

Jombang Tahun 2014-2018 dimaksudkan sebagai : 1. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. 2. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 adalah :

I-3


1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ploso. 2. Acuan bagi Kecamatan Ploso untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang

merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan : 1.1 Latar belakang. 1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra. 1.4 Sistematika Penulisan. Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ploso yang menguraikan : 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ploso 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ploso 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ploso 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Ploso Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang menguraikan : 1.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi

pelayanan Kecamatan Ploso 1.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terkait

dengan tugas dan fungsi

Kecamatan Ploso 1.3 Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Ploso 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan kebijakan Kecamatan Ploso dalam 5 tahun mendatang.

I-4


Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI . Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII. Penutup.

I-5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PLOSO

Kecamatan Ploso adalah salah satu dari 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang. Secara geografis Kecamatan Ploso terletak di bagian utara Kabupaten Jombang (Utara DAS Brantas) tepatnya pada 05°20’11” s/d 05°30’01” Bujur Timur dan 07°20’11” s/d 07°45’01”, dengan luas wilayah 26,54 Ha. Kecamatan

Ploso

Terletak

di

bagian

utara

Kabupaten

Jombang,

kecamatan ini di sebelah selatan dibatasi oleh Sungai Brantas. Ploso merupakan persimpangan jalan provinsi Jombang-Tuban dengan jalur Lengkong-Mojokerto. Batas Wilayah Kecamatan Ploso sebelah Utara, Kecamatan Kabuh, Sebelah Timur Kecamatan Kudu, Sebelah Selatan Kecamatan Tembelang, Sebelah Barat Kecamatan Plandaan.

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Ploso

Kecamatan Ploso pada tahun 2010 menurut BPS memiliki Jumlah penduduk laki-laki sejumlah 20.813 orang dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 21.269 orang, dan jika ditotal terdapat sejumlah 42.197 orang penduduk yang tersebar pada 13 (tiga belas) desa dengan rincian sebagai

II-1


berikut:

Tabel 2.1 Nama 13 Desa Kecamatan Ploso Berserta Jumlah Penduduk Tahun 2010 Desa / Kelurahan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.171 2.739 2.684 2.260 2.399 1.149 1.360 1.082 1.350 871 1.405 1.345 998

1.228 2.979 2.848 2.176 2.363 1.076 1.454 1.352 1.469 833 1.358 1.239 1.009

2.399 5.718 5.532 4.436 4.762 2.225 2.814 2.434 2.819 1.704 2.763 2.584 2.007

2010 20.813 Sumber Data : BPS Tahun 2011 diolah

21.384

42.197

1. Tanggung Kramat 2. Rejoagung 3. Losari 4. P l o s o 5. Jati Gedong 6. Dadi Tunggal 7. Gedong Ombo 8. Jati Banjar 9. Pager Tanjung 10. Pandan Blole 11. Kedungdowo 12. Bawangan 13. Kebonagung

Kecamatan Ploso merupakan kecamatan yang memiliki potensi cukup besar disektor pertanian, pemukiman, tegalan dan perkembangan wilayah industri kedepannya. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya tingkat industrialisasi di wilayah Kecamatan Ploso, dimana data yang ada menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Ploso didiami oleh industri besar/sedang sebanyak 4 (empat) jenis, industri kecil 10 (sepuluh) jenis, dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) industri kerajinan rumah tangga. Adapun secara sederhana data tersebut tersaji pada tabel 2.2 tentang klasifikasi industri di Kecamatan Ploso.

Tabel 2.2 Klasifikasi Industri di Kecamatan Ploso Tahun 2010 Desa / Kelurahan 001. 002. 003. 004. 005.

II-2

Tanggung Kramat Rejoagung Losari Ploso Jati Gedong

Industri Besar / Sedang

Industri Kecil

Industri Kerajinan Rumahtangga

1

2 3 1 2

40 45 113 69

-


Industri Besar / Sedang

Industri Kecil

Industri Kerajinan Rumahtangga

Dadi Tunggal Gedong Ombo Jati Banjar Pager Tanjung Pandan Blole Kedungdowo Bawangan Kebonagung

1 2 -

2 -

28 79 15 12 4 8 21 4

Jumlah

4

10

438

Desa / Kelurahan 006. 007. 008. 009. 010. 011. 012. 013.

Sumber : Kantor Desa se Kec. Ploso

Sebagai dasar Pertimbangan dari Kawasan Industri di Kecamatan Ploso adalah: Sesuai dengan RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, kawasan industri

(industrial

estate)

di

Kabupaten

Jombang

diarahkan

untuk

dikembangkan di Kecamatan Ploso. 1.

Industri yang dikembangkan di Kawasan Industri Kecamatan Ploso diarahkan sebagai industri dengan skala besar dan bepotensi polutif.

2.

Pengembangan

kawasan

industri

dilakukan

dengan

mempertimbangkan aspek ekologis 3.

Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan

4.

Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial

5.

Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

II-3


2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang

Tugas Pokok Dan Fungsi

Kecamatan, maka susunan Susunan organisasi

Kecamatan di Kabupaten Jombang terdiri dari: 1.

Camat ;

2.

Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

II-4

3.

Seksi Tata Pemerintahan;

4.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

6.

Seksi Sosial Budaya;

7.

Seksi Hubungan Masyarakat;

8.

Kelompok Jabatan Fungsional.


CAMAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS KECAMATAN

Subbag Keuangan

Subbag umun

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI KEAMANAN & KETERTIBAN

SEKSI PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN

SEKSI SOSIAL BUDAYA

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kecamatan Ploso

II-3


Subbag Sungram

SEKSI HUMAS

Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut: 1.

Camat ; Tugas

pokok

Camat

adalah

pemerintahan dan melaksanakan

menyelenggarakan

tugas

umum

kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

b.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi : 1.

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

2.

pengkoordinasian

upaya

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum; 3.

Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

4.

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5.

Pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat kecamatan; c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; d. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan, perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan ; f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya;

II-4


g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya; h. Pelaksanaan tugas pembantuan; i.

2.

Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

Sekretariat, membawahi: Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas

Kecamatan di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan

pelaporan serta tata usaha

perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan, dan pengolahan data serta pelaporan; b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan; c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e. Pengelolaan urusan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan; f.

Penyiapan data dan informasi kepustakaan dan inventarisasi asset;

g. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; h. Pelaksanaan kebersihan dan keindahan pada kantor Kecamatan; i.

Penyelenggaraan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat.

Sekretariat, membawahi a.

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: 1) Menyelenggarakan laksana

dan

administrasi

kearsipan

surat

serta

menyurat,

mencukupi

tata

kebutuhan

peralatan dan perlengkapan kantor; 2) Mempersiapkan upacara, pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas; 3) Menyelenggarakan penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat;

II-5


4) Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang kantor; 5) Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik kantor serta urusan kendaraan dinas; 6) Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan

gaji

berkala,

pemberhentian

dan

pensiun

pegawai; 7) Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; 8) Menyusun

dan

pegawai,daftar

mengolah urut

data

kepangkatan

rencana (DUK)

kebutuhan dan

analisa

kebutuhan pegawai. b.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: 1) Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana anggaran; 2) Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan; 3) Mengurus

dan

menyelenggarakan

penggajian

dan

pembayaran hak-hak keuangan pegawai; 4) Menyusun

laporan

pertanggungjawaban

mengenai

pengelolaan keuangan Kecamatan. c.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: 1) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; 2) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan; 3) Melaksanakan

evaluasi

dan

pengendalian

pelaksanaan

program dan kegiatan; 4) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

II-6


5) Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi. 3.

Seksi Tata Pemerintahan; Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan

pemerintahan

umum

dan

pelaksanaan

koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan

di bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b.

Penyelenggaraan

pembinaan

dan

pengadministrasian

kependudukan dan catatan sipil; c.

Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

d.

Penyelenggaraan

pembinaan

aparatur

dan

administrasi

pemerintahan desa; e.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

g.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

h.

Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan

dan

percepatan

pencapaian

standar

pelayanan

minimal kepada masyarakat di kecamatan; i. 4.

II-7

Pelaksanaan tugas pembantuan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Tugas pokok Seksi


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: a.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan

forum

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan; b.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;

c.

Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;

d.

Pelaksanaan tugas-tugas lain

di

bidang pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e.

Penyusunan

laporan

masyarakat,

pembinaan

pelaksanaan dan

tugas

pengawasan

pemberdayaan penyelenggaraan

pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; f. 5.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan

II-8


tugas

pokok

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a.

Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;

b.

Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat;

c.

Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

d.

Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;

e.

Pelaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

f.

Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

tugas

dan

fungsinya

perundang-undangan

dibidang

dan/atau

penegakan

Kepolisian

Negara

peraturan Republik

Indonesia; g.

Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum; h.

Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati ;

i.

Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat.

6.

Seksi Sosial Budaya; Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan

sosial budaya. Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sosial

II-9


Budaya mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

b.

Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;

c.

Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;

d.

Penyelenggaraan

fasilitasi

terhadap

lembaga

keagamaan,

pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat; e.

Penyelenggaraan

pembinaan

kesejahteraan

sosial

dan

pemberdayaan perempuan; f.

Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.

7.

Seksi Hubungan Masyarakat; Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan kebijakan,

bahan

perumusan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan hubungan

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Seksi hubungan masyarakat mempunyai fungsi: a.

Penyelenggaraan

program

kegiatan

hubungan

masyarakat

Kecamatan; b.

Penyusunan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

c.

Pelaksanaan penyebarluasan dan penyampaian informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten;

d.

Penyelenggaraan

pelayanan masyarakat di bidang informasi

hasil-hasil pembangunan; e.

Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama di bidang hubungan masyarakat, penyebarluasan dan pelayanan informasi.

f.

Penyiapan

bahan

perencanaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

hubungan masyarakat di Kecamatan; g.

II-10

Penyusunan laporan di bidang hubungan masyarakat.


Disamping tupoksi tersebut Kecamatan Ploso juga mempunyai fungsi kewilayahan sebagai Pusat pelayanan pemerintahan, jasa komersial skala WP, pendidikan tinggi dan menengah, serta kesehatan wilayah dengan sistem kegiatan wilayah pemerintahan, perdagangan dan jasa komersial. Berdasarkan hal tersebut tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Kecamatan Ploso maka implementasi dari tupoksi Kecamatan Ploso juga diharapkan mencapai fungsi kewilayahan tersebut.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Jumlah total sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ploso adalah 22 Orang dengan klasifikasi golongan sebagai berikut: Tabel 2.3 Sumber Daya SKPD berdasarkan Golongan Tahun 2013 No

Golongan

1 2 3 4

Golongan Golongan Golongan Golongan

Jumlah IV III II 1

1 Orang 15 Orang 10 Orang - Orang

Sumber: Data DUK

Tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang cukup bervariatif. Berikut ini Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan: Tabel 2.4 Sumber Daya Kecamatan Ploso berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2013 No

Jenjang Pendidikan

Jumlah

1 2 3 4 5 6

Sarjana S2 Sarjana S1 Diploma III SLTA SLTP SD

3 Orang 6 Orang 16 Orang 1 Orang -

Sumber: Data DUK

Pada jenjang pendidikan non-formal yang pernah diikuti oleh sumberdaya Kecamatan pada tahun 2010 memperlihatkan hanya pada jenis pendidikan dan

II-11


pelatihan kepemimpinan saja yang diikuti oleh sejumlah 8 orang. Adapun secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.5

Jenjang Pendidikan Non Formal yang pernah ditempuh oleh Sumber Daya Kec.Ploso Tahun 2013 Sumber Daya Manusia

Jenis Diklat Kepemimpinan

Struktural ( 10 Orang) Fungsional ( Orang) Staf ( 7 Orang)

8 Sertifikat

Fungsional

Teknis

- Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

- Sertifikat

Sumber: Data DUK

Untuk sarana dan prasarana Kecamatan, secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Ploso dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak 9 jenis Sarana dan prasarana Kerja yang Tersedia di Kecamatan Ploso. Tabel 2.6 Sarana dan Prasaranan beserta Kondisinya No

Perlengkapan

Jumlah

Kondisi

Sarana dan Prasarana 1 2 3 4

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Gedung Kantor Peralatan Penunjang Administrasi Kantor Camat Mushola Ruang Komputer Ruang Kerja Tanah

5 6 7 8 9

1 (buah) 22 (buah) 1 (buah) 8 (buah) 1 1 1 1 1

(unit) ruang ruang ruang

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber: Data DUK

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kinerja Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Ploso dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2009-2013) menunjukkan beberapa pencapaian yang terbilang berhasil. 7 (tujuh) indikator kinerja pelayanan kecamatan Ploso yang ada dapat terpenuhi 100% semua. Dimana untuk memperjelas capaian

II-12


kinerja pelayanan Kecamatan Ploso dapat dilihat pada gambaran tabel berikut.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang 2009-2013

NO

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

100 %

7

Prosentase terpenuhinya kegiatan yang terlaksana

100 %

6

Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat (KTP, KK, PPAT)

100 %

5

Prosentase peserta program peningkatan sumber daya manusia (PKK, PKBN, GSI, ADD).

100 %

4

Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran

100 %

3

Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100 %

2

Prosentase tersedianya administrasi perkantoran

100 %

1

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun Target Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target Tahun kekekeIndikator dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Sumber : Data diolah oleh Kecamatan Ploso

II-13


Hasil yang baik juga terlihat pada capaian kinerja anggaran Kecamatan Ploso pada Tahun 2009-2013, dimana Kecamatan Ploso dalam menjalankan keempat (4) program yang ada menyerap keseluruhan anggaran sebesar 100% untuk tiap program pertahunnya. Adapun gambaran secara jelas mengenai capaian kinerja anggaran tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

II-14


Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang 2009-2013 Uraian kewenangan SKPD

2009 (x000)

2010 (x000)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2013 (x000)

2009 (x000)

2010 (x000)

2011 (x000)

2012

2013

100%

100%

100%

5%

19827

19827

22.420

9.745

26.350

19827

19827

22.420

9.745

26.350

100%

100%

100%

32%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.200

3.500

3.500

3.625

3.300

3.200

3.500

3.500

3.625

3.300

100%

100%

100%

100%

-1%

Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.615

8.615

8.615

10.114

5.976

8.615

8.615

8.615

10.114

5.976

100%

100%

100%

100%

142.61 4

2011

100%

149.218

2009 2010 100%

149.218 142.614 119.417 119.417 116.624

2013 (x000)

100%

116.624

2012 (x000)

100%

2012 (x000)

100%

2011 (x000)

Rata-rata Pertumbuhan Anggar Reali an sasi

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran pada Tahun ke-

-8%

119.417 119.417

II-15


6%

-11%

3%

4%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Adapun tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Ploso adalah sebagai berikut: 1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Ploso secara internal adalah pada pengembangan sarana prasarana atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan kinerja dan pelayanan akan semakin optimal. 2. Pengembangan wilayah kecamatan ke arah sektor Industri, menuntut kesiapan sumberdaya kecamatan yang ada. 3. Semakin

kritis

dan

proaktifnya

masyarakat

terhadap

tuntunan

pembangunan daerah yang berbasis pada perencanaan berkelanjutan. 4. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat dan profesional terutama dalam pelayanan perijinan. 5. Adanya

implementasi

kebijakan

mengenai

pelimpahan

sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat dalam urusan perijinan dan nonperijinan, menuntut pengembangan kapasitas kecamatan kedepannya. 6. Secara eksternal Kecamatan Ploso lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi

dengan

kegiatan

perekonomian

dan

perindustriannya

kedepannya. Hal ini jelas membutuhkan koordinasi antar SKPD yang bersinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sedangkan Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Ploso antara lain: 1. Kecamatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan peningkatan

sarana

dan

prasarana

penunjang

pelayanan

guna

mewujudkan pelayanan prima. 2. Kecamatan Ploso yang diarahkan sebagai wilayah perindutrian dalam dokumen RTRW, tentu akan membawa perhatian bagi pemerintah Kabupaten untuk menyiapkan segala sumberdaya penunjang.

II-16


3. Dukungan Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ploso. 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan

bahwa

setiap

Pemerintah

Daerah

wajib

dalam

mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman

Pelayanan

Administrasi

Nomor 4 Tahun 2010 Terpadu

(PATEN)

Tentang

Kecamatan.

Peraturan ini memberikan peluang bagi kecamatan untuk melaksanakan pelayanan perizinan maupun non-perijinan. 6. Adanya peluang mengenai pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat pengawasan

oleh

yang disertai dengan pendampingan dan

seluruh

SKPD

teknis

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan perindustrian.

II-17


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan kecamatan Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat

dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya apa yang masih menjadi perhatian bagi Kecamatan Ploso seperti berikut ini : 1.

Anggaran dana bagi kecamatan terbilang masih terbatas pada anggaran yang bersifat fasilitasi dan koordinasi saja;

2.

Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor terbilang masih kurang bila disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan administrasi umum yang lebih baik;

3.

Sumber daya manusia yang menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Ploso masih terbatas dalam hal kuantitas;

4.

Kecamatan memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga seringkali terjadi kesulitan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang memiliki jalur koordinasi dengan dinas terkait, baik secara prosedural maupun pertanggungjawaban;

5.

Kecamatan kurang produktif dan inovatif dalam menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena adanya keterbatasan kewenangan dan kedudukan yang diberikan kepada Kecamatan baik oleh Bupati maupun oleh SKPD lainnya.

3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan

Kabupaten

Jombang

tidak

bisa

melepaskan

dirinya

dari

faktor-faktor

sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Jombang. Tuntutan era

III-1


dan warga dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Jombang kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, kependudukan,

ketenagakerjaan,

sektor

informal,

investasi,

berbagai

infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam

pencapaiannya

harus

didukung

oleh

percepatan

pembangunan

infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab. Untuk mencapai Visi Kabupaten Jombang “Jombang sejahtera untuk semua”, terdapat 5 Misi yang yang diturunkan dari visi tersebut yang meliputi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata 4. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan 5. Mewujudkan tata kelola Kepemerintahan yang Baik dan bersih Pada prinsipnya misi pembangunan Kabupaten Jombang ditujukan untuk mensinergikan pembangunan yang pro-growth, pro-poor dan pro-governance. Pembangunan pro-growth (pro

pertumbuhan)

dilaksanakan

dengan

menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang memadai. Pro-poor (pro kemiskinan) ditindak lanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan pro-governance (pro tata kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan

III-2


penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kredibilitas

pemerintah

daerah

sekaligus

memberdayakan

masyarakat

Kabupaten Jombang.

3.3

Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi

Kecamatan Ploso dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini: 1.

Pemanfaatan peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

2.

Perwujudan pelayanan prima pada Kecamatan sebagai bentuk pelayanan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;

3.

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan kuantitas aparatur Kecamatan. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

4.

Pembinaan Kecamatan sebagai pembina kewilayahan, yakni arah pengembangan pembangunan yang diarahkan sesuai dengan pola pengembangan Kecamatan Ploso yang akan diarahkan pada kawasan perindustrian manufaktur non polutan.

III-3


5.

Meningkatkan kedudukan Kecamatan sebagai SKPD yang memiliki fungsi fasilitasi dan koordinasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa agar lebih terarah sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Ploso.

6.

Kecamatan Ploso nantinya dikembangkan sebagai Kecamatan dengan tipologi kawasan Industri. Hal ini sesuai dengan RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, bahwa kawasan industri khususnya industrial

estate

di

Kabupaten

Jombang

diarahkan

untuk

dikembangkan di Kecamatan Ploso.

III-4


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Kecamatan Ploso Visi kecamatan Ploso berupaya untuk meningkatkan pelayan kepada

masyarakat, baik pelayanan dalam administrasi umum, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Dimana visi yang ingin diemban oleh Kecamatan Ploso dilakukan guna menunjang visi Kabupaten Jombang Sejahtera Untuk Semua. Oleh karena itu Visi Kecamatan Ploso adalah :

“Mewujudkan

pelayanan

yang

prima

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua.”

Pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai keunggulan

dalam

memenuhi

ketersediaan,

ketepatan,

kelayakan,

dan

kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Pembangunan terbentuknya

melalui

sarana

pelayanan

dan

yang

prasarana,

prima

stabilitas

akan

mewujudkan

perekonomian,

dan

pengembangan potensi wilayah yang kemudian akan menciptakan kemandirian bagi

masyarakat

sehingga

terwujud

kesejahteraan

dalam

lingkungan

masyarakat. Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong timbulnya dedikasi berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diberi kesempatan mengekspresikan diri yang kemudian menimbulkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Untuk mencapai visi tersebut Kecamatan Ploso memiliki 7 misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan

kedudukan,

peran,

dan

fungsi

kecamatan

dalam

pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang tangguh 3. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan di tingkat kecamatan 4. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan 5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial

IV-1


6. Meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

masyarakat

melalui

pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan 7. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan

4.2

Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih

operasioanl untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dari tiap misi akan diuraikan sebagai berikut; 1. Misi meningkatkan kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki tujuan optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Terwujudnya

penyelengaraan

administrasi

kecamatan

yang

akuntabel, professional, efisien dan efektif b. Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan c. Meningkatnya kualitas pelayanan prima 2. Misi meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan IPTEK dan IMTAQ yang

tangguh memiliki

tujuan

terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur b. Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur 3. Misi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan memiliki tujuan terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

musrenbang

kecamatan b. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pembangunan kecamatan 4. Misi meningkatkan pembangunan sesuai dengan potensi dan tipologi kawasan kecamatan memiliki tujuan terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan b. Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal

IV-2


5. Misi

mewujudkan

ketentraman

dan

ketertiban

umum

dalam

masyarakat sebagai bentuk penguatan modal sosial memiliki tujuan terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Menurunnya konflik di dalam masyarakat b. Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan 6. Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan seni budaya dan organisasi kemasyarakatan memiliki tujuan terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya b. Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan 7. Misi meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan memiliki

tujuan

terwujudnya

informasi

potensi

dan

informasi

penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas, dan tujuan ini memiliki sasaran: a. Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan b. Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat

IV-3


Tabel 4.1 Ketehubungan antaran tujuan dan sasaran Tujuan

Optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ

IV-4

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE 2014

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif

Tersusunnya laporan capaian kinerja serta keuangan Kecamatan

Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan

Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan prima

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur

Jumlah aparatur Kecamatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM

100%

100%

100%

100%

100%


Tujuan

Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal Kecamatan

IV-5

Sasaran

Indikator Sasaran


2015

2016

2017

2018

Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur

Prosentase partisipasi aparatur pada kegiatan keagamaan di lingkungan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan

Meningkatnya jumlah produk unggulan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal

Meningkatnya jumlah pendapatan perkapita masyarakat

100%

100%

100%

100%

100%


Tujuan

Terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan

Terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan kebangsaan

Terwujudnya informasi potensi dan informasi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan yang berkualitas

IV-6

Sasaran

Indikator Sasaran


2015

2016

2017

2018

Menurunnya konflik di dalam masyarakat

Jumlah konflik sosial di Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan

Angka kriminalitas di Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya

Jumlah kegiatan seni dan budaya di Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan

Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan keagamaan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan

Jumlah informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap bulan

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya jangkauan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan kepada masyarakat

Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap tahun

100%

100%

100%

100%

100%


4.3

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Ploso sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Ploso tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ploso adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Berikut analisis SWOTnya : 1. Peluang a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima. b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangankan potensi Kecamatan d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri (industrial estate) yang sesuai dengan arah RTRW. 2. Ancaman

IV-7


a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat b. Masyarakat perencanaan

banyak

yang

apatis

pembangunan

yang

untuk

terlibat

dibahas

dalam

dalam

proses

musrenbang

Kecamatan c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri (industrial estate) terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.

3. Kekuatan a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan guna menunjang b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencanaan pembangunan kawasan industri (industrial estate) d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

4. Kelemahan a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.

IV-8


b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan. e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.

IV-9


Kekuatan (Strengths) :

IFAS

EFAS Peluang (Opportunities) : a.

b.

c.

d.

Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangankan potensi Kecamatan Peluang penataan dan pengembangan kawasan kawasan industri (industrial estate) yang sesuai dengan arah RTRW.

IV-10

a.

Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan guna menunjang b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencanaan pembangunan kawasan industri (industrial estate) d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

Strategi SO 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kelemahan (Weaknesses) : a.

Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan. b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan. e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Strategi WO

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.


1) 2) 3) 4)

Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan Peningkatan partisipasi aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan.

Ancaman (Threats) : a.

Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri (industrial estate) terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.

IV-11

Strategi ST 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Strategi WT

Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan Mengoptimalkan kinerja pelaksanan kegiatan Pemerintah Kecamatan Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaran pembangunan Kecamatan Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan.


1) 2) 3) 4)

Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan.

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Ploso, adapun strategi Kecamatan Ploso yaitu : 1. Meningkatkan

penyelenggaraan

administrasi

Kecamatan

yang

akuntabel 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima 3. Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 4. Peningkatan partisipasi aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan 5. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaran pembangunan Kecamatan 6. Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan 7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan 8. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat 9. Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat 10. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat. Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mancapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Ploso yaitu : 1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan 2. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ 3. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif 4. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)

IV-12


5. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 6. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan 7. Optimalisasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat.

IV-13


Tabel 4.2 Rumusan Strategi & Arah Kebijakan Tujuan

Optimalnya kedudukan, peran, dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran

Terwujudnya penyelengaraan administrasi kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan prima

Terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas di lingkungan kecamatan yang dilandasi IPTEK

IV-14

Meningkatnya kualitas IPTEK sumber daya aparatur

Indikator Sasaran

Program

Strategi

Tersusunnya laporan capaian kinerja serta keuangan Kecamatan

Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel

Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan

Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima

Jumlah aparatur Kecamatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM

Program pengembangan sumber daya aparatur

Kebijakan

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ

dan IMTAQ

Meningkatnya IMTAQ sumber daya aparatur

Terciptanya perencanaan pembangunan yang partisipasif

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan


Terciptanya modal sosial masyarakat yang kuat di lingkungan Kecamatan

IV-15

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan Meningkatnya potensi kecamatan yang sesuai dengan tipologi kecamatan Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal Menurunnya konflik di dalam masyarakat

Prosentase partisipasi aparatur pada kegiatan keagamaan di lingkungan Kecamatan Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan

Peningkatan partisipasi aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kecamatan Meningkatnya jumlah produk unggulan Kecamatan

Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaran pembangunan Kecamatan

Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif

Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan

Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)

Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan

Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

Meningkatnya jumlah pendapatan perkapita masyarakat Jumlah konflik sosial di Kecamatan




IV-16

Menurunnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan Meningkatnya kegiatan masyarakat berbasis seni dan budaya


Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan



Jumlah kegiatan seni dan budaya di Kecamatan

Jumlah informasi potensi kecamatan yang diupdate tiap bulan Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap tahun


Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat

ketentraman dan ketertiban umum

Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat

Optimalisasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat

Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Ploso Tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Jombang

Tahun

2014-2018.

Renstra

SKPD

Kecamatan Ploso ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Kecamatan Ploso dalam menyusun rencana program dan kegiatan yang menunjang Tujuan dan Sasaran sebelumnya yang telah dijelaskan pada Bab IV Rentra Kecamatan Ploso Tahun 2014-2018, merencanakan sebanyak 5 (lima) Program dan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan. Adapun secara umum gambaran program yang ingin dilaksanakan dalam pembangunan tahun 2014-2018 oleh Kecamatan Ploso adalah sebagai berikut : 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 5. Program pengembangan sumber daya aparatur. Konsistensi mengenai program tersebut dengan tujuan, sasaran, indikator dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

V-1


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang periode 2014-2018 Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

KODE

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun Awal dan Kegiatan (output) Perencanaan

2014

Target Terciptanya Meningkatnya partisipasi perencanaan masyarakat dalam pembangunan yang musrenbang kecamatan partisipasif

Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan

1.20.50

Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

100%

1.20.50.0002

Penyelenggaraan Terlaksanannya musrenbang kecamatan musrenbang

100%

100%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017

2015

Rp.

100% ###########

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

2018

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD Rp.

Target

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Lokasi

Rp.

100%

133,000,000

100%

133,000,000

100%

133,000,000

100%

133,000,000

100%

665,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

50,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kecamatan

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kecamatan

1.20.50.0003

Koordinasi musrenbang Fsilitasi dan koordinasi desa/kelurahan musrenbang

100%

100%

7,500,000

100%

7,500,000

100%

7,500,000

100%

7,500,000

100%

7,500,000

100%

37,500,000

kec. Ploso

kec. Ploso

Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal

Menurunnya jumlah masyarakat miskin di kecamatan

1.20.50.0009

Koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan

100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

25,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

Terciptanya modal Menurunnya angka sosial masyarakat kriminalitas di wilayah yang kuat di kecamatan lingkungan Kecamatan


1.20.50.0005

Koordinasi dan Pelaksanaan pengendalian keamanan ketertiban dan dan ketertiban keamanan masyarakat

100%

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

50,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso


Meningkatnya kegiatan organisasi masyarakat yang menunjang wawasan kebangsaan dan keagamaan


1.20.50.0007

fasilitasi peringatan hari-Telah terlaksanannya hari besar peringatan hari-hari nasional/agama besar /agama

100%

100%

12,500,000

100%

12,500,000

100%

12,500,000

100%

12,500,000

100%

12,500,000

100%

62,500,000

kec. Ploso

kec. Ploso


Meningkatnya informasi mengenai potensi kecamatan

Jumlah informasi potensi 1.20.50.0001 kecamatan yang diupdate tiap bulan

Penyusunan monografi kecamatan

100%

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

15,000,000

100%

75,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso


Prosentase publikasi informasi prosedur pelayanan publik Kecamatan tiap tahun

1.20.50.0006

penyebarluasan Terlaksanannya informasi yang bersifat kerjasama informasi penyuluhan bagi dan media masa masyarakat

100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

25,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

Terwujudnya pelayanan administratif terpadu kecamatan

Prosentase terselenggaranya sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

1.20.50.0015

Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan

100%

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

100,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

1.20.50.0004

pembinaan dan Telah tercapainnya koordinasi pengamanan pembinaan koordinasi wilayah tanggul brantas pengamanan wilayah das brantas

100%

100%

18,000,000

100%

18,000,000

100%

18,000,000

100%

18,000,000

100%

18,000,000

100%

90,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

1.20.50.0008

Pembinaan dan fasilitasi Terlaksanannya PKK pembinaan PKK

100%

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

10,000,000

100%

50,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

1.20.50.0014

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa

100% 13 desa

20,000,000 13 desa

20,000,000

100%

100,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan kinerja pelayanan SKPD

100,818,246

100%

504,091,230

kec. Ploso

kec. Ploso


Optimalnya Terwujudnya pelayanan kedudukan, peran, administratif yang dan fungsi berkualitas

Prosentase terwujudnya pelayanan yang berkualitas

Terlaksanannya penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan

Tersusunnya monografi Kecamatan

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

100%

20,000,000 13 desa

100 % 100,818,246

100 %

20,000,000 13 desa

100,818,246

100 %

20,000,000 13 desa

100,818,246

100 %

100,818,246

100 %

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang periode 2014-2018 Tujuan

dan fungsi kecamatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas

Sasaran

berkualitas

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun Awal dan Kegiatan (output) Perencanaan

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

x.xx.02.0903

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

x.xx.02.0905

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 2017

2015

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

2018

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD Rp.

Target

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Lokasi

Rp.

100%

100%

100,818,246

100%

100,818,246

100%

100,818,246

100%

100,818,246

100%

100,818,246

100%

504,091,230

kec. Ploso

kec. Ploso

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100%

42,150,000

100%

47,150,000

100%

297,150,000

100%

47,150,000

100%

47,150,000

100%

480,750,000

kec. Ploso

kec. Ploso

Terpenuhinya sarana dan prasarana Gedung/Kantor

100%

11,000,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

100%

55,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

Pemeliharaan Terpeliharanya gedung rutin/berkala/sedang/b kantor/bangunan erat gedung pendukungnya kantor/bangunan pendukungnya

100% 1 tahun

30,150,000 1 tahun

35,150,000 1 tahun

285,150,000 1 tahun

35,150,000 1 tahun

35,150,000

100%

420,750,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.02.0907

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

100% 1 tahun

1,000,000 1 tahun

1,000,000 1 tahun

1,000,000 1 tahun

1,000,000 1 tahun

1,000,000

100%

5,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase pegawai yang disiplin dalam berpakaian

100%

3,300,000

100%

16,500,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.03.0006

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Tersedianya pakaian olah raga

3,300,000 1 paket

3,300,000

100%

16,500,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.07

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

15,000,000

100%

80,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.07.0001

Penyusunan rencana strategis SKPD

100%

5,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.07.0002

Meningkatnya Indeks x.xx.02 Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan

Terwujudnya Tersusunnya laporan penyelengaraan capaian kinerja serta administrasi kecamatan keuangan Kecamatan yang akuntabel, professional, efisien dan efektif

2014

Target

berkualitas x.xx.01.0901

Meningkatnya kualitas pelayanan prima

Jumlah

KODE

100%

100%

100% 1 paket

3,300,000

100%

3,300,000 1 paket

100%

3,300,000 1 paket

15,000,000

100%

3,300,000 1 paket

15,000,000

20,000,000

Tersusunnya dokumen Renstra SKPD

100%

100%

5,000,000

Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersusunnya dokumen Renja SKPD

100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

25,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.07.0003

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

25,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

x.xx.07.0004

Penyusunan laporan keuangan SKPD

tersusunya laporan keuangan SKPD

100%

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

5,000,000

100%

25,000,000

kec. Ploso

kec. Ploso

549,268,246

100%

3,300,000

100%

299,268,246

100%

3,300,000

100%

299,268,246

100%

3,300,000

11,000,000

15,000,000

299,268,246

100%

299,268,246

############

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Ploso yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1)

(2)

1.

2.

3.

4.

Meningkatnya persentase ketersediaan laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

VI-1

Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun awal periode RPJMD. Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 0 1 2 3 4 5 (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


BAB VII PENUTUP

Rencana

Strategis

Kecamatan

Ploso

digunakan

sebagai

pedoman

melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Ploso Tahun 2014-2018 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Ploso berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan

pertanggungjawaban pembangunan

Ploso

kepada

Kecamatan

sendiri publik

tahun

2014

berfungsi

terhadap hingga

sebagai

bentuk

2018.

Oleh

media

perencanaan karena

itu,

implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Ploso perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Jombang, April 2014 Camat Ploso

FAHRUDIN WIDODO, SH, MM Pembina Tk. 1 NIP. 19641219 199003 1 004

VII-1


DAFTAR ISI. BAB I Pendahuluan... I-1

Recommend Documents