DAFTAR
ISI Halaman
DAFTAR ISI
i
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
2
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
2
BAB III
WAKIL MENTERI PERTANIAN
3
BAB IV
SEKRETARIAT JENDERAL
4
A.
BIRO PERENCANAAN 1. Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah 2. Bagian Penyusunan Anggaran 3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi 4. Bagian Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
5 5 6 7 8 8
B.
BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1. Bagian Organisasi 2. Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai 4. Bagian Mutasi 5. Kelompok Jabatan Fungsional
9 10 10 11 12 13
C.
BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK 1. Bagian Perundang-Undangan I 2. Bagian Perundang-Undangan II 3. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum 4. Bagian Pengelolaan Informasi Publik 5. Kelompok Jabatan Fungsional
13 14 15 16 16 17
D.
BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 1. Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Bagian Akuntansi dan Verifikasi 3. Bagian Perlengkapan 4. Bagian Kearsipan dan Administrasi 5. Kelompok Jabatan Fungsional
18 18
BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 1. Bagian Tata Usaha 2. Bagian Rumah Tangga 3. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol 4. Bagian Hubungan Masyarakat 5. Kelompok Jabatan Fungsional
22 22 23 24 24 25
E.
BAB V
19 20 20 21
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
26
A.
27 27 28 29 29 30
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional i
B.
BAB VI
DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN 1. Subdirektorat Basis Data Lahan 2. Subdirektorat Pengendalian Lahan 3. Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan 4. Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan 5. Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan 6. Subbagian Tata Usaha
31 31 32 33 34
C.
DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI 1. Subdirektorat Pengembangan Sumber Air 2. Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 3. Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 4. Subdirektorat Kelembagaan 5. Subbagian Tata Usaha
36 36 37 38 39 40
D.
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN 1. Subdirektorat Pembiayaan Program 2. Subdirektorat Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama 3. Subdirektorat Pembiayaan Agribisnis 4. Subdirektorat Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis 5. Subbagian Tata Usaha
40 40 41 42 43 43
E.
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA 1. Subdirektorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah 2. Subdirektorat Pupuk Anorganik 3. Subdirektorat Pestisida 4. Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida 5. Subbagian Tata Usaha
44 44 45 46 47 47
F.
DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN 1. Subdirektorat Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian 2. Subdirektorat Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian 3. Subdirektorat Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian 4. Subbagian Tata Usaha
48 48
35 35
49 50 51
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
52
A.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
53 53 54 55 55 56
B.
DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN 1. Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih 2. Subdirektorat Produksi Benih Serealia 3. Subdirektorat Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi 4. Subdirektorat Kelembagaan Benih 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
56 57 58 59 59 60 60
ii
C.
DIREKTORAT BUDIDAYA SEREALIA 1. Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa 2. Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering 3. Subdirektorat Jagung 4. Subdirektorat Serealia Lain 5. Subbagian Tata Usaha
61 61 62 63 64 64
D.
DIREKTORAT BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI 1. Subdirektorat Kedelai 2. Subdirektorat Ubi Kayu 3. Subdirektorat Aneka Kacang 4. Subdirektorat Aneka Umbi 5. Subbagian Tata Usaha
65 65 66 67 67 68
E.
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN 1. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan 2. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim 3. Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 4. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
68
DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN 1. Subdirektorat Padi 2. Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain 3. Subdirektorat Kedelai dan Aneka Kacang 4. Subdirektorat Aneka Umbi 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
73 74 74 75 76 76 77
F.
BAB VII
69 70 71 71 72 72
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
78
A.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
79 79 80 81 81 82
B.
DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA 1. Subdirektorat Benih Tanaman Buah 2. Subdirektorat Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 3. Subdirektorat Benih Tanaman Florikultura 4. Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
82 83 84 85 86 86 86
C.
DIREKTORAT BUDIDAYA DAN PASCAPANEN BUAH 1. Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu 2. Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat 3. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu
87 88
iii
88 89
4. 5. 6. D.
E.
F.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat Subbagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional
DIREKTORAT BUDIDAYA DAN PASCAPANEN SAYURAN DAN TANAMAN OBAT 1. Subdirektorat Budidaya Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi 2. Subdirektorat Budidaya Tanaman Obat dan Jamur 3. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi 4. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Obat dan Jamur 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
90 91 91
92 92 93 94 95 96 96
DIREKTORAT BUDIDAYA DAN PASCAPANEN FLORIKULTURA 1. Subdirektorat Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong 2. Subdirektorat Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap 3. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong 4. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
96
DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA 1. Subdirektorat Perlindungan Tanaman Buah 2. Subdirektorat Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 3. Subdirektorat Perlindungan Tanaman Florikultura 4. Subdirektorat Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
101 101
BAB VIII DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
97 98 99 99 100 100
102 103 104 105 105
106
A.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
107 107 108 109 109 110
B.
DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM 1. Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 2. Subdirektorat Perbenihan 3. Subdirektorat Budidaya 4. Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
110 111 112 113 113 114 114
C.
DIREKTORAT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR 1. Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 2. Subdirektorat Perbenihan
115 116 116
iv
3. 4. 5. 6.
117 118 119 119
D.
DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN 1. Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya 2. Subdirektorat Perbenihan 3. Subdirektorat Budidaya 4. Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
119 120 121 122 122 123 123
E.
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 1. Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim 2. Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar 3. Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan 4. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
124
DIREKTORAT PASCAPANEN DAN PEMBINAAN USAHA 1. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 2. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Tahunan 3. Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan 4. Subdirektorat Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik 5. Subbagian Tata Usaha 7. Kelompok Jabatan Fungsional
128
F.
BAB IX
Subdirektorat Budidaya Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan Subbagian Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional
124 125 126 127 128 128
129 130 131 132 132 132
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 134 A.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
135 135 136 137 138 138
B.
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK 1. Subdirektorat Bibit Ternak Ruminansia 2. Subdirektorat Bibit Ternak Nonruminansia 3. Subdirektorat Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak 4. Subdirektorat Mutu Bibit Ternak 5. Subdirektorat Pengembangan Bibit Ternak 6. Subbagian Tata Usaha 7. Kelompok Jabatan Fungsional
139 140 140 141 142 143 144 144
v
C.
DIREKTORAT PAKAN TERNAK 1. Subdirektorat Bahan Pakan 2. Subdirektorat Pakan Hijauan 3. Subdirektorat Pakan Olahan 4. Subdirektorat Mutu Pakan 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
144 145 146 146 147 148 148
D.
DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK 1. Subdirektorat Ternak Potong 2. Subdirektorat Ternak Perah 3. Subdirektorat Ternak Unggas dan Aneka Ternak 4. Subdirektorat Usaha dan Kelembagaan 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
148 149 150 151 152 152 152
E.
DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN 1. Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan 2. Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 3. Subdirektorat Perlindungan Hewan 4. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan 5. Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan 6. Subbagian Tata Usaha 7. Kelompok Jabatan Fungsional
153 154
F.
BAB X
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PASCAPANEN 1. Subdirektorat Pascapanen 2. Subdirektorat Higiene Sanitasi 3. Subdirektorat Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk 4. Hewan 5. Subdirektorat Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan 6. Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan 7. Subbagian Tata Usaha 8. Kelompok Jabatan Fungsional
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
154 155 156 157 158 158
158 159 160 160 161 162 163 163
164
A.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
165 165 166 166 167 168
B.
DIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 1. Subdirektorat Pengolahan Tanaman Pangan 2. Subdirektorat Pengolahan Hortikultura 3. Subdirektorat Pengolahan Perkebunan 4. Subdirektorat Pengolahan Peternakan 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
168 169 170 170 171 172 172
vi
BAB XI
C.
DIREKTORAT MUTU DAN STANDARDISASI 1. Subdirektorat Standardisasi 2. Subdirektorat Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 3. Subdirektorat Akreditasi dan Kelembagaan 4. Subdirektorat Kerja Sama dan Harmonisasi 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatann Fungsional
172 173 174 175 176 176 176
D.
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI 1. Subdirektorat Kemitraan dan Kewirausahaan 2. Subdirektorat Investasi 3. Subdirektorat Promosi Dalam Negeri 4. Subdirektorat Promosi Luar Negeri 5. Subbagian Tata Usaha
177 178 178 179 180 180
E.
DIREKTORAT PEMASARAN DOMESTIK 1. Subdirektorat Informasi Pasar 2. Subdirektorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga 3. Subdirektorat Sarana dan Kelembagaan Pasar 4. Subdirektorat Jaringan Pemasaran 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional
181 181 182 183 183 184 184
F.
DIREKTORAT PEMASARAN INTERNASIONAL 1. Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Ekspor 2. Subdirektorat Pemasaran Bilateral 3. Subdirektorat Pemasaran Regional dan Multilateral 4. Subdirektorat Kerja Sama Komoditi 5. Subbagian Tata Usaha
184 185 186 187 187 188
INSPEKTORAT JENDERAL
189
A.
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat 4. Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit 5. Kelompok Jabatan Fungsional
190 190 191
B.
INSPEKTORAT I 1. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I 2. Kelompok Jabatan Fungsional
194 194 194
C.
INSPEKTORAT II 1. Subbagian Tata Usaha Inspektorat II 2. Kelompok Jabatan Fungsional
195 196 196
D.
INSPEKTORAT III 1. Subbagian Tata Usaha Inspektorat III 2. Kelompok Jabatan Fungsional
196 197 197
E.
INSPEKTORAT IV 1. Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV 2. Kelompok Jabatan Fungsional
198 198 198
vii
192 192 193
F.
BAB XII
INSPEKTORAT INVESTIGASI 1. Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi 2. Kelompok Jabatan Fungsional
199 200 200
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
201
A.
202 202 203 204
SEKRETARIAT BADAN 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Kepegawaian 3. Bagian Umum 4. Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat 5. Kelompok Jabatan Fungsional
204 205
B.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN 206 1. Bagian Tata Usaha 206 2. Bidang Program dan Evaluasi 207 3. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian 208 4. Kelompok Jabatan Fungsional 208
C.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Program dan Evaluasi 3. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian 4. Kelompok Jabatan Fungsional
209 209 210 211 211
D.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Program dan Evaluasi 3. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian 4. Kelompok Jabatan Fungsional
212 213 213 214 215
E.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Program dan Evaluasi 3. Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian 4. Kelompok Jabatan Fungsional
215 216 217 217 218
BAB XIII BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
219
A.
SEKRETARIAT BADAN 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
220 220 221 222 222 223
B.
PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN 1. Bidang Program dan Informasi 2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani 4. Kelompok Jabatan Fungsional
224 224 225 225 226
viii
C.
D.
PUSAT PELATIHAN PERTANIAN 1. Bidang Program dan Kerja Sama 2. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan 3. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan 4. Kelompok Jabatan Fungsional
227 227 228 228 229
PUSAT PENDIDIKAN, STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN 1. Bidang Program dan Kerja Sama 2. Bidang Pendidikan 3. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi 4. Kelompok Jabatan Fungsional
229 230 231 231 232
BAB XIV BADAN KETAHANAN PANGAN
233
A.
SEKRETARIAT BADAN 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
234 234 235 236 236 237
B.
PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN 1. Bidang Ketersediaan Pangan 2. Bidang Akses Pangan 3. Bidang Kerawanan Pangan
238 238 239 239
C.
PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN 1. Bidang Distribusi Pangan 2. Bidang Harga Pangan 3. Bidang Cadangan Pangan
240 241 241 242
D.
PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN 1. Bidang Konsumsi Pangan 2. Bidang Penganekaragaman Pangan 3. Bidang Keamanan Pangan Segar
243 243 244 245
BAB XV BADAN KARANTINA PERTANIAN
246
A.
SEKRETARIAT BADAN 1. Bagian Perencanaan 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Bagian Umum 4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 5. Kelompok Jabatan Fungsional
247 247 248 249 249 250
B.
PUSAT KARANTINA HEWAN DAN KEAMANAN HAYATI HEWANI 1. Bidang Karantina Hewan Hidup 2. Bidang Karantina Produk Hewan 3. Bidang Keamanan Hayati Hewani 4. Kelompok Jabatan Fungsional
251 251 252 253 253
ix
C.
D.
PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI 1. Bidang Karantina Tumbuhan Benih 2. Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih 3. Bidang Keamanan Hayati Nabati 4. Kelompok Jabatan Fungsional
254 254 255 256 257
PUSAT KEPATUHAN, KERJA SAMA, DAN INFORMASI PERKARANTINAAN 1. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan 2. Bidang Kerja Sama Perkarantinaan 3. Bidang Informasi Perkarantinaan
258 258 258 259
BAB XVI STAF AHLI MENTERI PERTANIAN
261
BAB XVII PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI
262
A. B. C. D.
BIDANG BILATERAL BIDANG REGIONAL BIDANG MULTILATERAL SUBBAGIAN TATA USAHA DAN ATASE PERTANIAN
BAB XVIII PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN A. B. C. D. E.
BAGIAN UMUM BIDANG DATA KOMODITAS BIDANG DATA NON KOMODITAS BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB XIX PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN A. B. C. D.
BAGIAN UMUM BIDANG PELAYANAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PELAYANAN HUKUM
BAB XX PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN A. B. C. D. E.
BAGIAN UMUM BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BIDANG PERPUSTAKAAN BIDANG PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB XXI PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN A. B. C. D.
BAGIAN UMUM BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BIDANG KERJA SAMA DAN PENDAYAGUNAAN HASIL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
262 263 264 265 266 266 267 268 268 269 270 270 271 272 273 275 276 276 277 278 278 280 280 281 282 282
BAB XXII
TATA KERJA
284
BAB XXIII
ESELONISASI
285
BAB XXIV
PENUTUP
285
x
LAMPIRAN-LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 549/KPTS/OT.140/9/2004 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN GULA INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 67/PERMENTAN/OT.140/12/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL DAN SUB UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERTANIAN
xi
PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN,
Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1983/M.PAN-RB/9/2010 tanggal 6 September 2010;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 Kementerian Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 2 Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
b.
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
c.
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
d.
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan
e.
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Kementerian Pertanian terdiri atas: a.
Wakil Menteri Pertanian;
b.
Sekretariat Jenderal;
c.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
d.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
e.
Direktorat Jenderal Hortikultura;
f.
Direktorat Jenderal Perkebunan;
g.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
h.
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
i.
Inspektorat Jenderal;
j.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2
k.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
l.
Badan Ketahanan Pangan;
m.
Badan Karantina Pertanian;
n.
Staf Ahli Bidang Lingkungan;
o.
Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
p.
Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
q.
Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
r.
Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
s.
Pusat Kerjasama Luar Negeri;
t.
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
u.
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
v.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
w.
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
BAB III WAKIL MENTERI PERTANIAN Pasal 5 Wakil Menteri Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
Pasal 6 Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian.
Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Menteri Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a.
melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri atau Staf Khusus;
b.
membantu Menteri Pertanian dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta, dan masyarakat di bidang pertanian;
c.
membantu Menteri Pertanian dalam upaya menghilangkan dan/atau mengurai hambatan-hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yang bersifat lintas kementerian; dan
d.
melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.
3
BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 8 (1)
Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pemimpin pada Kementerian Pertanian.
(2)
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 9
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b.
koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
c.
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d.
pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e.
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.
penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 11
Sekretariat Jenderal terdiri atas: a.
Biro Perencanaan;
b.
Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c.
Biro Hukum dan Informasi Publik;
d.
Biro Keuangan dan Perlengkapan; dan
e.
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
4
Bagian Ketiga Biro Perencanaan Pasal 12 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian.
Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian;
b.
koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
c.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;
d.
koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.
Pasal 14 Biro Perencanaan terdiri atas: a.
Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah;
b.
Bagian Penyusunan Anggaran;
c.
Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
d.
Bagian Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 15 Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian.
Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian;
b.
penyiapan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian; dan
c.
penyiapan perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian.
5
Pasal 17 Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah terdiri atas: a.
Subbagian Penyusunan Kebijakan;
b.
Subbagian Penyusunan Program; dan
c.
Subbagian Perencanaan Wilayah.
Pasal 18 (1)
Subbagian Penyusunan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian.
(2)
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian.
(3)
Subbagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan wilayah berbasis pertanian.
Pasal 19 Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran Kementerian Pertanian.
Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian;
b.
penyiapan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; dan
c.
penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18. Pasal 21
Bagian Penyusunan Anggaran terdiri atas: a.
Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran;
b.
Subbagian Administrasi Anggaran I; dan
c.
Subbagian Administrasi Anggaran II.
6
Pasal 22 (1)
Subbagian Fasilitasi Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian.
(2)
Subbagian Administrasi Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
(3)
Subbagian Administrasi Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18.
Pasal 23 Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian.
Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
b.
penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.
Pasal 25 Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas: a.
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
b.
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II; dan
c.
Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 26
(1)
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
7
(2)
Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian Pertanian yang bersumber dari Non Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain di luar Bagian Anggaran 18.
(3)
Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Perencanaan. Pasal 27
Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian.
Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pertanian;
b.
penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
c.
penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, kegiatan Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan.
Pasal 29 Bagian Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Analisis;
b.
Subbagian Pelaporan Kementerian; dan
c.
Subbagian Pelaporan Kinerja. Pasal 30
(1)
Subbagian Data dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pertanian.
(2)
Subbagian Pelaporan Kementerian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
(3)
Subbagian Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, kegiatan Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan.
Pasal 31 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
Pasal 32 (1)
Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Biro Organisasi dan Kepegawaian Pasal 33 Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan kepegawaian.
Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja;
b.
koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi;
c.
pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai;
d.
pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.
Pasal 35 Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas: a.
Bagian Organisasi;
b.
Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
c.
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
d.
Bagian Mutasi; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
9
Pasal 36 Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyempurnaan organisasi, pengembangan jabatan fungsional, dan budaya kerja.
Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan organisasi;
b.
penyiapan evaluasi, penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan jabatan fungsional; dan
c.
penyiapan evaluasi, penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan budaya kerja.
Pasal 38 Bagian Organisasi terdiri atas: a.
Subbagian Evaluasi Organisasi;
b.
Subbagian Jabatan Fungsional; dan
c.
Subbagian Budaya Kerja. Pasal 39
(1)
Subbagian Evaluasi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan organisasi.
(2)
Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan jabatan fungsional.
(3)
Subbagian Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan budaya kerja.
Pasal 40 Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi.
Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi: Pasal 42 Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi terdiri atas: a.
Subbagian Tata Laksana;
b.
Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi; dan
10
c.
Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 43 (1)
Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja.
(2)
Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
(3)
Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Organisasi dan Kepegawaian.
Pasal 44 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan pegawai.
Pasal 45 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, formasi, pola karier, dan evaluasi kinerja pegawai, serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
b.
penyiapan analisis kebutuhan, penyaringan dan pemantauan hasil pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, penyesuaian ijazah, dan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, serta disiplin pegawai; dan
c.
pelaksanaan urusan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, kesejahteraan dan kesehatan pegawai, serta kepegawaian Sekretariat Jenderal.
Pasal 46 Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas: a.
Subbagian Perencanaan Pegawai;
b.
Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
c.
Subbagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
Pasal 47 (1)
Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, formasi, pola karier, dan evaluasi kinerja pegawai, serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian.
(2)
Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
11
analisis kebutuhan, penyaringan dan pemantauan hasil pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, penyesuaian ijazah, dan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian, serta disiplin pegawai. (3)
Subbagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, kesejahteraan, dan kesehatan pegawai, serta kepegawaian Sekretariat Jenderal. Pasal 48
Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan mutasi pegawai Kementerian Pertanian. Pasal 49 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya, serta pemberhentian pegawai Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
b.
penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya, serta pemberhentian pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
c.
penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya, serta pemberhentian pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian. Pasal 50
Bagian Mutasi terdiri atas: a.
Subbagian Mutasi I;
b.
Subbagian Mutasi II; dan
c.
Subbagian Mutasi III. Pasal 51
(1)
Subbagian Mutasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya, serta pemberhentian pegawai Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(2)
Subbagian Mutasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya, serta pemberhentian pegawai pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
12
(3)
Subbagian Mutasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai lainnya, serta pemberhentian pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian.
. Pasal 52 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kelima Biro Hukum dan Informasi Publik Pasal 54
Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Pasal 55 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
b.
pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
c.
penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
d.
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik. Pasal 56
Biro Hukum dan Informasi Publik terdiri atas: a.
Bagian Perundang-Undangan I;
13
b.
Bagian Perundang-Undangan II;
c.
Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum;
d.
Bagian Pengelolaan Informasi Publik; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 57 Bagian Perundang-Undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penelitian dan pengembangan pertanian, ketahanan pangan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, dan kesekretariatan jenderal, serta pengawasan internal.
Pasal 58 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian PerundangUndangan I menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
b.
penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana dan sarana, penelitian dan pengembangan pertanian, serta ketahanan pangan; dan
c.
penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, dan kesekretariatan jenderal, serta pengawasan internal.
Pasal 59 Bagian Perundang-Undangan I terdiri atas: a.
Subbagian Perundang-Undangan IA;
b.
Subbagian Perundang-Undangan IB; dan
c.
Subbagian Perundang-Undangan IC.
Pasal 60 (1)
Subbagian Perundang-Undangan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
(2)
Subbagian Perundang-Undangan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang prasarana dan sarana, penelitian dan pengembangan pertanian, serta ketahanan pangan.
14
(3)
Subbagian Perundang-Undangan IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, dan kesekretariatan jenderal, serta pengawasan internal.
Pasal 61 Bagian Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang ternak dan hewan, karantina, dan pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian. Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian PerundangUndangan II menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang ternak dan hewan;
b.
penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang karantina; dan
c.
penyiapan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Pasal 63
Bagian Perundang-Undangan II terdiri atas: a.
Subbagian Perundang-Undangan IIA;
b.
Subbagian Perundang-Undangan IIB; dan
c.
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pasal 64
(1)
Subbagian Perundang-Undangan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang ternak dan hewan.
(2)
Subbagian Perundang-Undangan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan rancangan, serta penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.
(3)
Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Pasal 65
Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.
15
Pasal 66 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian;
b.
penyiapan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.
Pasal 67 Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum terdiri atas: a.
Subbagian Perjanjian;
b.
Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; dan
c.
Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 68 (1)
Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan naskah perjanjian di bidang pertanian.
(2)
Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang pertanian, serta penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara.
(3)
Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Hukum dan Informasi Publik.
Pasal 69 Bagian Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian. Pasal 70 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan penyediaan dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian;
b.
penyiapan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan; dan
c.
penyiapan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia.
16
Pasal 71 Bagian Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas: a.
Subbagian Pelayanan Informasi;
b.
Subbagian Pameran dan Peragaan; dan
c.
Subbagian Multimedia.
Pasal 72 (1)
Subbagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengujian konsekuensi, penyiapan bahan penyediaan dan pelayanan, serta pendokumentasian informasi publik bidang pertanian.
(2)
Subbagian Pameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan.
(3)
Subbagian Multimedia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian yang terbarukan melalui multimedia.
Pasal 73 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 74 (1)
Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Biro Keuangan dan Perlengkapan Pasal 75
17
Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Pasal 76 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
b.
pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;
c.
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
d.
pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan. Pasal 77
Biro Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b.
Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
c.
Bagian Perlengkapan;
d.
Bagian Kearsipan dan Administrasi; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 78
Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pasal 79 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pelaksanaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
b.
penyiapan penatausahaan anggaran, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar (SPM); dan
c.
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyiapan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pasal 80
Bagian Perbendaharaan dan Penerimaam Negara Bukan Pajak terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
18
b.
Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan
c.
Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 81
(1)
Subbagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
(2)
Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan anggaran, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
(3)
Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyiapan bahan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pasal 82
Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian. Pasal 83 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pelaksanaan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan sistem akutansi pemerintah (SAP) dan verifikasi pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan lingkup Kementerian Pertanian;
b.
penyiapan pelaksanaan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan sistem akutansi pemerintah (SAP) dan verifikasi pada Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian; dan
c.
penyiapan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian. Pasal 84
Bagian Akuntansi dan Verifikasi terdiri atas: a.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi I;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi II; dan
c.
Subbagian Pelaporan Keuangan. Pasal 85
(1)
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan sistem akutansi pemerintah (SAP) dan verifikasi pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan lingkup Kementerian Pertanian. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan sistem akutansi pemerintah (SAP) dan verifikasi pada Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian.
19
(3)
Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian. Pasal 86
Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Pasal 87 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penatausahaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
b.
penyiapan pemanfaatan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
c.
penyiapan penertiban dan pendayagunaan aset yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Pasal 88
Bagian Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Penatausahaan;
b.
Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan; dan
c.
Subbagian Penertiban Aset. Pasal 89
(1)
Subbagian Penatausahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.
(2)
Subbagian Penghapusan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan dan penghapusan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.
(3)
Subbagian Penertiban Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penertiban dan pendayagunaan aset yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Pasal 90
Bagian Kearsipan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal. Pasal 91 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Kearsipan dan Administrasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
20
b.
pelaksanaan urusan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan. Pasal 92
Bagian Kearsipan dan Administrasi terdiri atas: a.
Subbagian Kearsipan;
b.
Subbagian Keuangan Sekretariat Jenderal; dan
c.
Subbagian Tata Usaha Biro. Pasal 93
(1)
Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian.
(2)
Subbagian Keuangan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal.
(3)
Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Keuangan dan Perlengkapan. Pasal 94
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 95 (1)
Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Arsiparis, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Pasal 96
21
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
Pasal 97 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b.
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c.
pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol;
d.
pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
Pasal 98 Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a.
Bagian Tata Usaha;
b.
Bagian Rumah Tangga;
c.
Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol;
d.
Bagian Hubungan Masyarakat; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 99 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.
Pasal 100 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan tata usaha, penyiapan pelaksanaan ketatausahaan Kementerian;
b.
pelaksanaan urusan tata usaha Wakil dan Staf Ahli Menteri;
c.
pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan
d.
pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Pasal 101
Bagian Tata Usaha terdiri atas: a.
Subbagian Tata Usaha Kementerian;
22
evaluasi, dan penyempurnaan
b.
Subbagian Tata Usaha Wakil dan Staf Ahli Menteri; dan
c.
Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Biro.
Pasal 102 (1)
Subbagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan ketatausahaan di lingkungan Kementerian Pertanian.
(2)
Subbagian Tata Usaha Wakil dan Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil dan Staf Ahli Menteri.
(3)
Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
Pasal 103 Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan.
Pasal 104 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat;
b.
pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, serta angkutan pegawai Sekretariat Jenderal; dan
c.
pelaksanaan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan.
Pasal 105 Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a.
Subbagian Pemeliharaan;
b.
Subbagian Keamanan dan Angkutan; dan
c.
Subbagian Rumah Tangga Pimpinan.
Pasal 106 (1)
Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat.
(2)
Subbagian Keamanan dan Angkutan mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, serta angkutan pegawai Sekretariat Jenderal.
(3)
Subbagian Rumah Tangga Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan.
23
Pasal 107 Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan hubungan antar lembaga dan urusan protokol.
Pasal 108 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi, dan asosiasi;
b.
pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha Menteri. Pasal 109
Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol terdiri atas: a.
Subbagian Hubungan Antar Lembaga;
b.
Subbagian Protokol; dan
c.
Subbagian Tata Usaha Menteri. Pasal 110
(1)
Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi, dan asosiasi.
(2)
Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.
(3)
Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri.
Pasal 111 Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan hubungan masyarakat. Pasal 112 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.
analisis opini publik yang bersumber dari media, masyarakat, dan isu strategis tentang pembangunan pertanian;
b.
penyiapan pemberitaan dan publikasi pembangunan pertanian; dan
c.
penyiapan pelaksanaan komunikasi publik dalam rangka pencitraan Kementerian Pertanian.
24
Pasal 113 Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas: a.
Subbagian Analisis Pendapat Umum;
b.
Subbagian Pemberitaan dan Publikasi; dan
c.
Subbagian Komunikasi Publik. Pasal 114
(1)
Subbagian Analisis Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan analisis opini publik yang bersumber dari media, masyarakat, dan isu strategis tentang pembangunan pertanian.
(2)
Subbagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberitaan dan publikasi pembangunan pertanian.
(3)
Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi publik dalam rangka pencitraan Kementerian Pertanian.
Pasal 115 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 116 (1)
Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pranata Humas, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25
BAB V DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 117 (1)
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian.
(2)
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 118 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 119 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
e.
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 120
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas: a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
c.
Direktorat Pengelolaan Air Irigasi;
d.
Direktorat Pembiayaan Pertanian;
e.
Direktorat Pupuk dan Pestisida; dan
f.
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
26
Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 121 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pasal 122 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d.
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Pasal 123
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 124 Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.
Pasal 125 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
dimaksud dalam Pasal 124,
a.
penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.
penyiapan penyusunan anggaran; dan
c.
penyiapan penyusunan kerja sama.
27
Bagian
Pasal 126 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program;
b.
Subbagian Anggaran; dan
c.
Subbagian Kerja Sama.
Pasal 127 (1)
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
(2)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
(3)
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama.
Pasal 128 Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 130
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan. Pasal 131
(1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
28
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan. Pasal 132
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 133 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 134 Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b.
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
Pasal 135 (1)
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan urusan kepegawaian.
(2)
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 136
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
29
Pasal 137 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
b.
analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program; dan
c.
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian. Pasal 138
Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi;
b.
Subbagian Evaluasi; dan
c.
Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Pasal 139
(1)
Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
(2)
Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program.
(3)
Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian. Pasal 140
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 141 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30
Bagian Keempat Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pasal 142 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan dan pengelolaan lahan. Pasal 143 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan, pengendalian lahan, optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan, dan perluasan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
Pasal 144 Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan terdiri atas: a.
Subdirektorat Basis Data Lahan;
b.
Subdirektorat Pengendalian Lahan;
c.
Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan;
d.
Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan;
e.
Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan; dan
f.
Subbagian Tata Usaha. Pasal 145
Subdirektorat Basis Data Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimibingan teknis dan evaluasi, serta analisis dan penyajian di bidang basis data lahan.
31
Pasal 146 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Basis Data Lahan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang basis data lahan;
b.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan;
c.
pelaksanaan identifikasi lahan;
d.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan;
e.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan; dan
f.
pelaksanaan analisis dan penyajian data lahan. Pasal 147
Subdirektorat Basis Data Lahan terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi Lahan; dan
b.
Seksi Analisis dan Penyajian Data Lahan. Pasal 148
(1)
Seksi Identifikasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, serta pelaksanaan identifikasi lahan.
(2)
Seksi Analisis dan Penyajian Data Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan, serta analisis dan penyajian data lahan. Pasal 149
Subdirektorat Pengendalian Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian lahan. Pasal 150 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Pengendalian Lahan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian lahan;
b.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lahan;
c.
pelaksanaan identifikasi dan analisis lahan;
d.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian lahan; dan
e.
penyiapan pemberian rekomendasi, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian lahan.
32
Pasal 151 Subdirektorat Pengendalian Lahan terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi dan Analisis; dan
b.
Seksi Rekomendasi Teknis.
Pasal 152 (1)
Seksi Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lahan, serta pelaksanaan identifikasi dan analisis lahan.
(2)
Seksi Rekomendasi Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian rekomendasi teknis, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian lahan.
Pasal 153 Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
Pasal 154 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
b.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
c.
pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan;
d.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
e.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
Pasal 155 Subdirektorat Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi dan Analisis; dan
b.
Seksi Bimbingan Teknis.
33
Pasal 156 (1)
Seksi Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
(2)
Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.
Pasal 157 Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan tanaman pangan.
Pasal 158 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang perluasan kawasan tanaman pangan; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perluasan kawasan tanaman pangan; c. pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang perluasan kawasan tanaman pangan; d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan kawasan tanaman pangan; dan e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan tanaman pangan.
Pasal 159 Subdirektorat Perluasan Kawasan Tanaman Pangan terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi dan Analisis; dan
b.
Seksi Bimbingan Teknis.
Pasal 160 (1)
Seksi Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang perluasan kawasan tanaman pangan.
(2)
Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan tanaman pangan.
34
Pasal 161 Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Pasal 162 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan perkebunan dan peternakan;
di
bidang
perluasan
kawasan
hortikultura,
b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan; c. pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan; d. penyiapan pelaksanaan kebijakan perkebunan dan peternakan; dan
di bidang perluasan
kawasan
hortikultura,
e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Pasal 163 Subdirektorat Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Analisis; dan b. Seksi Bimbingan Teknis.
Pasal 164 (1)
Seksi Identifikasi dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan identifikasi dan analisis di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
(2)
Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
Pasal 165 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.
35
Bagian Kelima Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Pasal 166 Direktorat Pengelolaan Air Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi.
Pasal 167 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan dan optimasi air, dan iklim, konservasi air dan lingkungan hidup, serta kelembagaan pengelolaan air irigasi; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.
Pasal 168 Direktorat Pengelolaan Air Irigasi terdiri atas: a.
Subdirektorat Pengembangan Sumber Air;
b.
Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air;
c.
Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup;
d.
Subdirektorat Kelembagaan; dan
e.
Subbagian Tata Usaha.
Pasal 169 Subdirektorat Pengembangan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air.
36
Pasal 170 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pengembangan Sumber Air menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sumber air permukaan dan air tanah;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air permukaan dan air tanah;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan pengembangan sumber air permukaan dan air tanah; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air permukaan dan air tanah.
kriteria
di
bidang
Pasal 171 Subdirektorat Pengembangan Sumber Air terdiri atas: a.
Seksi Air Permukaan; dan
b.
Seksi Air Tanah. Pasal 172
(1)
Seksi Air Permukaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air permukaan.
(2)
Seksi Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan sumber air tanah. Pasal 173
Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan jaringan dan optimasi air. Pasal 174 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan jaringan dan optimasi air;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan dan optimasi air;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, pengembangan jaringan dan optimasi air; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan jaringan dan optimasi air.
37
dan
kriteria
di
bidang
Pasal 175 Subdirektorat Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air terdiri atas: a.
Seksi Pengembangan Jaringan; dan
b.
Seksi Optimasi Air. Pasal 176
(1)
Seksi Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan jaringan.
(2)
Seksi Optimasi Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi air.
Pasal 177 Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iklim, konservasi air dan lingkungan hidup.
Pasal 178 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penanganan dampak iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dampak iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dampak iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
d.
penyiapan pelaksanaan antisipasi dampak iklim terhadap ketersediaan air; dan
e.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan dampak iklim, konservasi air dan lingkungan hidup.
Pasal 179 Subdirektorat Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup terdiri atas: a.
Seksi Iklim; dan
b.
Seksi Konservasi Air dan Lingkungan Hidup.
38
Pasal 180 (1)
Seksi Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan dampak iklim, serta pelaksanaan antisipasi dampak iklim terhadap ketersediaan air.
(2)
Seksi Konservasi Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konservasi air dan lingkungan hidup.
Pasal 181 Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pengelolaan air.
Pasal 182 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan pengelolaan air;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pengelolaan air;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan pengelolaan air;
d.
pelaksanaan identifikasi kelembagaan pengelolaan air;
e.
penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan kelembagaan pengelolaan air; dan
f.
penyiapan evaluasi di bidang identifikasi dan pengembangan kelembagaan pengelolaan air. Pasal 183
Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi Kelembagaan; dan
b.
Seksi Pengembangan Kelembagaan.
Pasal 184 (1)
Seksi Identifikasi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan identifikasi dan penyiapan bahan evaluasi di bidang identifikasi pengembangan kelembagaan pengelolaan air.
(2)
Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kelembagaan pengelolaan air.
39
Pasal 185 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengelolaan Air Irigasi. Bagian Keenam Direktorat Pembiayaan Pertanian Pasal 186 Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan pertanian. Pasal 187 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan program, pembiayaan syariah dan kerja sama, pembiayaan agribisnis, serta kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian. Pasal 188
Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas: a.
Subdirektorat Pembiayaan Program;
b.
Subdirektorat Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama;
c.
Subdirektorat Pembiayaan Agribisnis;
d.
Subdirektorat Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis; dan
e.
Subbagian Tata Usaha. Pasal 189
Subdirektorat Pembiayaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan program.
40
Pasal 190 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Pembiayaan Program menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang pembiayaan program; b. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pembiayaan program; c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan program; d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan program; dan e. penyiapan pemberian pendampingan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan program. Pasal 191 Subdirektorat Pembiayaan Program terdiri atas: a.
Seksi Data dan Informasi; dan
b.
Seksi Pendampingan dan Bimbingan Teknis. Pasal 192
(1)
Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang pembiayaan program.
(2)
Seksi Pendampingan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian pendampingan, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembiayaan program. Pasal 193
Subdirektorat Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah dan kerja sama. Pasal 194 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pembiayaan syariah dan kerja sama; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah dan kerja sama; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembiayaan syariah dan kerja sama; dan d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah dan kerja sama.
41
Pasal 195 Subdirektorat Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama terdiri atas: a.
Seksi Pembiayaan Syariah; dan
b.
Seksi Kerja Sama. Pasal 196
(1)
Seksi Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah.
(2)
Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama pembiayaan. Pasal 197
Subdirektorat Pembiayaan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan agribisnis. Pasal 198 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Pembiayaan Agribisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pembiayaan agribisnis; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan agribisnis; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan agribisnis; d. penyiapan materi dan verifikasi di bidang pembiayaan agribisnis; dan e. penyiapan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembiayaan agribisnis. Pasal 199 Subdirektorat Pembiayaan Agribisnis terdiri atas: a.
Seksi Materi dan Verifikasi; dan
b.
Seksi Fasilitasi dan Pemantauan. Pasal 200
(1)
Seksi Materi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta materi dan verifikasi di bidang pembiayaan agribisnis.
(2)
Seksi Fasilitasi dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pembiayaan agribisnis.
42
Pasal 201 Subdirektorat Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis.
Pasal 202 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Subdirektorat Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis; dan d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan pemberdayaan agribisnis. Pasal 203 Subdirektorat Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis terdiri atas: a.
Seksi Kelembagaan Agribisnis; dan
b.
Seksi Pemberdayaan Agribisnis.
Pasal 204 (1)
Seksi Kelembagaan Agribisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan agribisnis.
(2)
Seksi Pemberdayaan Agribisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan agribisnis.
Pasal 205 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pembiayaan Pertanian.
43
Bagian Ketujuh Direktorat Pupuk dan Pestisida Pasal 206 Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida pertanian. Pasal 207 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida. Pasal 208
Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas: a.
Subdirektorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
b.
Subdirektorat Pupuk Anorganik;
c.
Subdirektorat Pestisida;
d.
Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida; dan
e.
Subbagian Tata Usaha. Pasal 209
Subdirektorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk organik dan pembenah tanah. Pasal 210 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pupuk organik dan pembenah tanah;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk organik dan pembenah tanah;
c.
penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pupuk organik dan pembenah tanah; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk organik dan pembenah tanah.
44
Pasal 211 Subdirektorat Pupuk Organik dan Pembenah Tanah terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan; dan
b.
Seksi Hortikultura dan Perkebunan.
Pasal 212 (1)
Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pupuk organik dan pembenah tanah di bidang tanaman pangan.
(2)
Seksi Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pupuk organik dan pembenah tanah di bidang hortikultura dan perkebunan.
Pasal 213 Subdirektorat Pupuk Anorganik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk anorganik.
Pasal 214 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Pupuk Anorganik menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pupuk anorganik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk anorganik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pupuk anorganik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk anorganik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
Pasal 215 Subdirektorat Pupuk Anorganik terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan; dan
b.
Seksi Hortikultura dan Perkebunan.
45
Pasal 216 (1)
Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk anorganik tanaman pangan.
(2)
Seksi Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk anorganik hortikultura dan perkebunan.
Pasal 217 Subdirektorat Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pestisida pertanian.
Pasal 218 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Pestisida menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pestisida kimia dan hayati;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pestisida kimia dan hayati;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang pestisida kimia dan hayati; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pestisida kimia dan hayati.
Pasal 219 Subdirektorat Pestisida terdiri atas: a.
Seksi Pestisida Kimia; dan
b.
Seksi Pestisida Hayati.
Pasal 220 (1)
Seksi Pestisida Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pestisida kimia.
(2)
Seksi Pestisida Hayati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pestisida hayati.
46
Pasal 221 Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida.
Pasal 222 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pupuk dan pestisida;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pupuk dan pestisida; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida.
Pasal 223 Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida terdiri atas: a.
Seksi Pengawasan Pupuk; dan
b.
Seksi Pengawasan Pestisida.
Pasal 224 (1)
Seksi Pengawasan Pupuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk.
(2)
Seksi Pengawasan Pestisida mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pestisida.
Pasal 225 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.
47
Bagian Kedelapan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pasal 226 Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian.
Pasal 227 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan, pengawasan, peredaran, kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
pengawasan,
peredaran,
Pasal 228 Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas: a.
Subdirektorat Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
b.
Subdirektorat Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian;
c.
Subdirektorat Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian; dan
d.
Subbagian Tata Usaha. Pasal 229
Subdirektorat Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan alat dan mesin pertanian. Pasal 230 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
48
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pasal 231
Subdirektorat Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b.
Seksi Perkebunan dan Peternakan. Pasal 232
(1)
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan alat dan mesin pertanian perkebunan dan peternakan. Pasal 233
Subdirektorat Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian. Pasal 234 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
49
Pasal 235 Subdirektorat Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b.
Seksi Perkebunan dan Peternakan. Pasal 236
(1)
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian perkebunan dan peternakan.
Pasal 237 Subdirektorat Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian.
Pasal 238 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan pelayanan alat dan mesin pertanian.
Pasal 239 Subdirektorat Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas: a.
Seksi Kelembagaan; dan
b.
Seksi Pelayanan.
50
Pasal 240 (1)
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan alat dan mesin pertanian.
(2)
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan alat dan mesin pertanian.
Pasal 241 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
51
BAB VI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 242 (1)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian.
(2)
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 243
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan. Pasal 244 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan pascapanen tanaman pangan; c.
dan
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen tanaman pangan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 245 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas: a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan;
c.
Direktorat Budidaya Serealia;
d.
Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi;
e.
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan; dan
f.
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
52
Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 246 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Pasal 247 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d.
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Pasal 248 Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 249
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan. Pasal 250 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
dimaksud
a.
penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.
penyiapan penyusunan anggaran; dan
c.
penyiapan penyusunan kerja sama.
53
dalam Pasal
249,
Bagian
Pasal 251 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program;
b.
Subbagian Anggaran; dan
c.
Subbagian Kerja Sama. Pasal 252
(1)
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
(2)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
(3)
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama. Pasal 253
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Pasal 254 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 255
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan. Pasal 256
(1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar (SPM).
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
54
Pasal 257 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 258 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 259
Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b.
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 260
(1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 261 Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Pasal 262 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
b.
penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
c.
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan.
55
Pasal 263 Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi;
b.
Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
c.
Subbagian Pelaporan. Pasal 264
(1)
Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
(2)
Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, serta tindak lanjut hasil pengawasan.
(3)
Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan. Pasal 265
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 266 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Pasal 267 Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan.
56
Pasal 268 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serealia, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serealia, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih; c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serealia, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, produksi benih serealia, produksi benih aneka kacang dan umbi, dan kelembagaan benih; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Pasal 269 Direktorat Perbenihan terdiri atas: a.
Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih;
b.
Subdirektorat Produksi Benih Serealia;
c.
Subdirektorat Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi;
d.
Subdirektorat Kelembagaan Benih;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 270
Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih. Pasal 271 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih.
57
Pasal 272 Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih terdiri atas: a.
Seksi Penilaian Varietas; dan
b.
Seksi Pengawasan Mutu Benih. Pasal 273
(1)
Seksi Penilaian Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas.
(2)
Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih. Pasal 274
Subdirektorat Produksi Benih Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi benih serealia. Pasal 275 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Subdirektorat Produksi Benih Serealia menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang produksi benih padi dan benih serealia non padi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi benih padi dan benih serealia non padi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi benih padi dan benih serealia non padi;
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi benih padi dan benih serealia non padi. Pasal 276
Subdirektorat Produksi Benih Serealia terdiri atas: a.
Seksi Padi; dan
b.
Seksi Serealia Non Padi. Pasal 277
(1)
Seksi Padi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi benih padi.
58
(2)
Seksi Serealia Non Padi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi benih serealia non padi.
Pasal 278 Subdirektorat Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi benih aneka kacang dan umbi.
Pasal 279 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Subdirektorat Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang produksi benih aneka kacang dan umbi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi benih aneka kacang dan umbi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi benih aneka kacang dan umbi; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi benih aneka kacang dan umbi. Pasal 280
Subdirektorat Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas: a.
Seksi Aneka Kacang; dan
b.
Seksi Aneka Umbi.
Pasal 281 (1)
Seksi Aneka Kacang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi benih aneka kacang.
(2)
Seksi Aneka Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi benih aneka umbi.
Pasal 282 Subdirektorat Kelembagaan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan benih.
59
Pasal 283 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Kelembagaan Benih menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan produksi dan pengawasan benih;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan produksi dan pengawasan benih;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan produksi dan pengawasan benih; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan produksi dan pengawasan benih. Pasal 284
Subdirektorat Kelembagaan Benih terdiri atas: a.
Seksi Kelembagaan Produksi; dan
b.
Seksi Kelembagaan Pengawasan.
Pasal 285 (1)
Seksi Kelembagaan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan produksi benih.
(2)
Seksi Kelembagaan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pengawasan benih. Pasal 286
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Pasal 287 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 288 (1)
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
60
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Direktorat Budidaya Serealia Pasal 289 Direktorat Budidaya Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya serealia.
Pasal 290 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Direktorat Budidaya Serealia menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering, jagung, dan serealia lain; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Serealia. Pasal 291
Direktorat Budidaya Serealia terdiri atas: a.
Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa;
b.
Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering;
c.
Subdirektorat Jagung;
d.
Subdirektorat Serealia Lain; dan
e.
Subbagian Tata Usaha.
Pasal 292 Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi irigasi dan rawa.
61
Pasal 293 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang budidaya padi irigasi dan rawa;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya padi irigasi dan rawa;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya padi irigasi dan rawa; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi irigasi dan rawa. Pasal 294
Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa terdiri atas: a.
Seksi Padi Irigasi; dan
b.
Seksi Padi Rawa. Pasal 295
(1)
Seksi Padi Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi irigasi.
(2)
Seksi Padi Rawa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi rawa.
Pasal 296 Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi tadah hujan dan lahan kering.
Pasal 297 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang budidaya padi tadah hujan dan lahan kering;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya padi tadah hujan dan lahan kering;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya padi tadah hujan dan lahan kering; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi tadah hujan dan lahan kering.
62
Pasal 298 Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering terdiri atas: a.
Seksi Padi Tadah Hujan; dan
b.
Seksi Padi Lahan Kering. Pasal 299
(1)
Seksi Padi Tadah Hujan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi tadah hujan.
(2)
Seksi Padi Lahan Kering mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya padi lahan kering. Pasal 300
Subdirektorat Jagung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya jagung.
Pasal 301 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Jagung menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang budidaya jagung;
intensifikasi dan pengembangan
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya jagung;
intensifikasi dan pengembangan
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya jagung; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya jagung.
Pasal 302 Subdirektorat Jagung terdiri atas: a.
Seksi Intensifikasi Jagung; dan
b.
Seksi Pengembangan Jagung.
Pasal 303 (1)
Seksi Intensifikasi Jagung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi budidaya jagung.
63
(2)
Seksi Pengembangan Jagung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan budidaya jagung.
Pasal 304 Subdirektorat Serealia Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya serealia lain.
Pasal 305 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Serealia Lain menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya serealia lain;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya serealia lain;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya serealia lain; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya serealia lain.
Pasal 306 Subdirektorat Serealia Lain terdiri atas: a.
Seksi Intensifikasi Serealia Lain; dan
b.
Seksi Pengembangan Serealia Lain. Pasal 307
(1)
Seksi Intensifikasi Serealia Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi budidaya serealia lain.
(2)
Seksi Pengembangan Serealia Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan budidaya serealia lain. Pasal 308
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya Serealia.
64
Bagian Keenam Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Pasal 309 Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya aneka kacang dan umbi. Pasal 310 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi; c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya kedelai, ubi kayu, aneka kacang, dan aneka umbi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi. Pasal 311 Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas: a.
Subdirektorat Kedelai;
b.
Subdirektorat Ubi Kayu;
c.
Subdirektorat Aneka Kacang;
d.
Subdirektorat Aneka Umbi; dan
e.
Subbagian Tata Usaha. Pasal 312
Subdirektorat Kedelai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya kedelai. Pasal 313 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Kedelai menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya kedelai;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya kedelai;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya kedelai; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya kedelai.
65
Pasal 314 Subdirektorat Kedelai terdiri atas: a.
Seksi Intensifikasi Kedelai; dan
b.
Seksi Pengembangan Kedelai. Pasal 315
(1)
Seksi Intensifikasi Kedelai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi budidaya kedelai.
(2)
Seksi Pengembangan Kedelai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan budidaya kedelai. Pasal 316
Subdirektorat Ubi Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ubi kayu. Pasal 317 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Ubi Kayu menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya ubi kayu;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya ubi kayu;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya ubi kayu; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya ubi kayu. Pasal 318
Subdirektorat Ubi Kayu terdiri atas: a.
Seksi Intensifikasi Ubi Kayu; dan
b.
Seksi Pengembangan Ubi Kayu. Pasal 319
(1)
Seksi Intensifikasi Ubi Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi budidaya ubi kayu.
66
(2)
Seksi Pengembangan Ubi Kayu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan budidaya ubi kayu. Pasal 320
Subdirektorat Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya aneka kacang. Pasal 321 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya aneka kacang;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya aneka kacang;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya aneka kacang; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya aneka kacang. Pasal 322
Subdirektorat Aneka Kacang terdiri atas: a.
Seksi Intensifikasi Aneka Kacang; dan
b.
Seksi Pengembangan Aneka Kacang. Pasal 323
(1)
Seksi Intensifikasi Aneka Kacang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi budidaya aneka kacang.
(2)
Seksi Pengembangan Aneka Kacang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan budidaya aneka kacang.
Pasal 324 Subdirektorat Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya aneka umbi.
67
Pasal 325 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Aneka Umbi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya aneka umbi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya aneka umbi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya aneka umbi; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi dan pengembangan budidaya aneka umbi.
Pasal 326 Subdirektorat Aneka Umbi terdiri atas: a.
Seksi Intensifikasi Aneka Umbi; dan
b.
Seksi Pengembangan Aneka Umbi.
Pasal 327 (1)
Seksi Intensifikasi Aneka Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intensifikasi budidaya aneka umbi.
(2)
Seksi Pengembangan Aneka Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan budidaya aneka umbi.
Pasal 328 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi.
Bagian Ketujuh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Pasal 329 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan.
68
Pasal 330 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Pasal 331 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas: a.
Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan;
b.
Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim;
c.
Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ;
d.
Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 332
Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan. Pasal 333 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan; dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan.
d.
69
Pasal 334 Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas: a.
Seksi Monitoring dan Analisis Data; dan
b.
Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 335
(1)
Seksi Monitoring dan Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang monitoring dan analisis data organisme pengganggu tumbuhan.
(2)
Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan. Pasal 336
Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim. Pasal 337 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pasal 338
Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim terdiri atas: a.
Seksi Adaptasi; dan
b.
Seksi Mitigasi. Pasal 339
(1)
Seksi Adaptasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang adaptasi dampak perubahan iklim.
(2)
Seksi Mitigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mitigasi dampak perubahan iklim.
70
Pasal 340 Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
Pasal 341 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
Pasal 342 Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi; dan
b.
Seksi Verifikasi.
Pasal 343 (1)
Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi teknologi pengendalian.
(2)
Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi teknologi pengendalian.
Pasal 344 Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis mengenai dampak lingkungan.
71
Pasal 345 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemasyarakatan, dan kelembagaan, serta analisis mengenai dampak lingkungan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan, dan kelembagaan, serta analisis mengenai dampak lingkungan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasyarakatan, dan kelembagaan, serta analisis mengenai dampak lingkungan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
pemasyarakatan,
dan
Pasal 346 Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu terdiri atas: a.
Seksi Pemasyarakatan; dan
b.
Seksi Kelembagaan. Pasal 347
(1)
Seksi Pemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
(2)
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.
Pasal 348 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.
Pasal 349 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72
Pasal 350 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Pasal 351 Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman pangan. Pasal 352 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Pasal 353
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan terdiri atas: a.
Subdirektorat Padi;
b.
Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain;
c.
Subdirektorat Kedelai dan Aneka Kacang;
d.
Subdirektorat Aneka Umbi;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
73
Pasal 354 Subdirektorat Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi. Pasal 355 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354, Subdirektorat Padi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen padi. Pasal 356
Subdirektorat Padi terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana. Pasal 357
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen padi.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen padi. Pasal 358
Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen jagung dan serealia lain. Pasal 359 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain.
74
Pasal 360 Subdirektorat Jagung dan Serealia Lain terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana. Pasal 361
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen jagung dan serealia lain.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen jagung dan serealia lain. Pasal 362
Subdirektorat Kedelai dan Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen kedelai dan aneka kacang. Pasal 363 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Subdirektorat Kedelai dan Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar,prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang. Pasal 364
Subdirektorat Kedelai dan Aneka Kacang terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana. Pasal 365
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.
75
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang. Pasal 366
Subdirektorat Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen aneka umbi. Pasal 367 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 366, Subdirektorat Aneka Umbi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi.
Pasal 368 Subdirektorat Aneka Umbi terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana.
Pasal 369 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen aneka umbi.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang sarana pascapanen aneka umbi.
Pasal 370 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
76
Pasal 371 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 372 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
77
BAB VII DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 373 (1)
Direktorat Jenderal Hortikultura adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian.
(2)
Direktorat Jenderal Hortikultura dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 374
Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Pasal 375 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 , Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
b.
pelaksanaan kebijakan di pascapanen hortikultura;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura; dan
e.
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.
bidang
perbenihan,
budidaya,
perlindungan,
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 376 Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas: a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.
Direktorat Perbenihan Hortikultura;
c.
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah;
d.
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat;
e.
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura; dan
f.
Direktorat Perlindungan Hortikultura.
78
dan
Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 377 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura. Pasal 378 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang hortikultura;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d.
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Hortikultura.
Pasal 379 Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 380
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang hortikultura. Pasal 381 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
dimaksud dalam Pasal
a.
penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.
penyiapan penyusunan anggaran; dan
c.
penyiapan penyusunan kerja sama.
79
380,
Bagian
Pasal 382 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program;
b.
Subbagian Anggaran; dan
c.
Subbagian Kerja Sama. Pasal 383
(1)
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
(2)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
(3)
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama. Pasal 384
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Pasal 385 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 386
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan. Pasal 387
(1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
80
Pasal 388 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan informasi publik, serta tata usaha dan rumah tangga. Pasal 389 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 390
Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b.
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 391
(1)
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
(2)
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 392
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura Pasal 393 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
b.
penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program; dan
c.
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang hortikultura.
81
Pasal 394 Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi;
b.
Subbagian Evaluasi; dan
c.
Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan. Pasal 395
(1)
Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
(2)
Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program.
(3)
Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang hortikultura. Pasal 396
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 397 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Direktorat Perbenihan Hortikultura Pasal 398 Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan hortikultura.
82
Pasal 399 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
b.
pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman buah, sayuran, obat, dan florikultura, serta penilaian varietas dan pengawasan mutu benih; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.
Pasal 400 Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas: a.
Subdirektorat Benih Tanaman Buah;
b.
Subdirektorat Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat;
c.
Subdirektorat Benih Tanaman Florikultura;
d.
Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 401 Subdirektorat Benih Tanaman Buah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman buah.
Pasal 402 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Subdirektorat Benih Tanaman Buah menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman buah;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman buah;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman buah; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman buah.
83
Pasal 403 Subdirektorat Benih Tanaman Buah terdiri atas: a.
Seksi Teknologi Perbenihan; dan
b.
Seksi Kelembagaan.
Pasal 404 (1)
Seksi Teknologi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perbenihan tanaman buah.
(2)
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan benih tanaman buah.
Pasal 405 Subdirektorat Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman sayuran dan tanaman obat.
Pasal 406 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Subdirektorat Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman sayuran dan obat;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman sayuran dan obat;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman sayuran dan obat; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman sayuran dan obat. Pasal 407
Subdirektorat Benih Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas: a.
Seksi Teknologi Perbenihan; dan
b.
Seksi Kelembagaan.
84
Pasal 408 (1)
Seksi Teknologi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perbenihan tanaman sayuran dan tanaman obat.
(2)
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan benih tanaman sayuran dan tanaman obat. Pasal 409
Subdirektorat Benih Tanaman Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang benih tanaman florikultura. Pasal 410 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Subdirektorat Benih Tanaman Florikultura menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman florikultura;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman florikultura;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman florikultura; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perbenihan dan kelembagaan benih tanaman florikultura.
Pasal 411 Subdirektorat Benih Tanaman Florikultura terdiri atas: a.
Seksi Teknologi Perbenihan; dan
b.
Seksi Kelembagaan.
Pasal 412 (1)
Seksi Teknologi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perbenihan tanaman florikultura.
(2)
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan benih tanaman florikultura.
85
Pasal 413 Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih. Pasal 414 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian penilaian varietas dan pengawasan mutu benih;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih.
Pasal 415 Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih terdiri atas: a.
Seksi Penilaian Varietas; dan
b.
Seksi Pengawasan Mutu Benih. Pasal 416
(1)
Seksi Penilaian Varietas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian varietas.
(2)
Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih. Pasal 417
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pasal 418 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
86
Pasal 419 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur. (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kelima Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Pasal 420 Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah. Pasal 421 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Pasal 422
Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdiri atas: a.
Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu;
b.
Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat;
c.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu;
d.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
87
Pasal 423 Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman pohon dan tanaman perdu.
Pasal 424 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu.
Pasal 425 Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Bimbingan Usaha.
Pasal 426 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi budidaya tanaman pohon dan tanaman perdu.
(2)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan tanaman perdu.
Pasal 427 Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman terna dan tanaman merambat.
88
Pasal 428 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan merambat;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan merambat;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan merambat; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan merambat.
Pasal 429 Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Bimbingan Usaha.
Pasal 430 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi budidaya tanaman terna dan tanaman merambat.
(2)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat.
Pasal 431 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu.
Pasal 432 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan perdu;
89
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan perdu;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan perdu; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan perdu.
Pasal 433 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana.
Pasal 434 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu.
Pasal 435 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat.
Pasal 436 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan merambat;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan merambat;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan merambat; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan merambat.
90
Pasal 437 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana.
Pasal 438 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat.
Pasal 439 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Pasal 440 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 441 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
91
Bagian Keenam Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat Pasal 442 Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran dan tanaman obat.
Pasal 443 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta obat dan jamur;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta obat dan jamur;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta obat dan jamur;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman sayuran buah, daun, dan umbi, serta obat dan jamur; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat.
Pasal 444 Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas: a.
Subdirektorat Budidaya Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi;
b.
Subdirektorat Budidaya Tanaman Obat dan Jamur;
c.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi;
d.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Obat dan Jamur;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 445 Subdirektorat Budidaya Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman sayuran buah, sayuran daun dan sayuran umbi.
92
Pasal 446 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Subdirektorat Budidaya Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman sayuran buah, daun dan umbi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman sayuran buah, daun dan umbi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman sayuran buah, daun dan umbi;
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman sayuran buah, daun dan umbi.
Pasal 447 Subdirektorat Budidaya Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Bimbingan Usaha.
Pasal 448 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi budidaya tanaman sayuran buah, sayuran daun, dan sayuran umbi.
(2)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha budidaya tanaman sayuran buah, sayuran daun, dan sayuran umbi.
Pasal 449 Subdirektorat Budidaya Tanaman Obat dan Jamur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman obat dan tanaman jamur.
Pasal 450 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Subdirektorat Budidaya Tanaman Obat dan Jamur menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman obat dan jamur;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman obat dan jamur;
93
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman obat dan jamur;dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman obat dan jamur.
Pasal 451 Subdirektorat Budidaya Tanaman Obat dan Jamur terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Bimbingan Usaha.
Pasal 452 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi budidaya tanaman obat dan tanaman jamur.
(2)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha budidaya tanaman obat dan tanaman jamur.
Pasal 453 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman sayuran buah, sayuran daun, dan sayuran umbi.
Pasal 454 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman sayuran buah, daun dan umbi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman sayuran buah, daun dan umbi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman sayuran buah, daun dan umbi; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman sayuran buah, daun dan umbi.
94
Pasal 455 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Sayuran Buah, Daun dan Umbi terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana. Pasal 456
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen tanaman sayuran buah, sayuran daun, dan sayuran umbi.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen tanaman sayuran buah, sayuran daun, dan sayuran umbi. Pasal 457
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Obat dan Jamur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman obat dan tanaman jamur. Pasal 458 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Obat dan Jamur menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman obat dan jamur;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman obat dan jamur;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman obat dan jamur; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman obat dan jamur. Pasal 459
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Obat dan Jamur terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana. Pasal 460
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen tanaman obat dan tanaman jamur.
95
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen tanaman obat dan tanaman jamur. Pasal 461
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat. Pasal 462 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 463 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura Pasal 464 Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman florikultura. Pasal 465 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot, dan lanskap;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot, dan lanskap;
96
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot, dan lanskap;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman daun, bunga potong, pot, dan lanskap; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura.
Pasal 466 Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura terdiri atas: a.
Subdirektorat Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong;
b.
Subdirektorat Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap;
c.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong;
d.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 467 Subdirektorat Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman daun dan tanaman bunga potong.
Pasal 468 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman daun dan bunga potong;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman daun dan bunga potong;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman daun dan bunga potong; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman daun dan bunga potong.
Pasal 469 Subdirektorat Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Bimbingan Usaha.
97
Pasal 470 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi budidaya tanaman daun dan tanaman bunga potong.
(2)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha budidaya tanaman daun dan tanaman bunga potong.
Pasal 471 Subdirektorat Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman pot dan tanaman lanskap. Pasal 472 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Subdirektorat Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pot dan lanskap;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pot dan lanskap;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pot dan lanskap; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pot dan lanskap. Pasal 473
Subdirektorat Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Bimbingan Usaha. Pasal 474
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi budidaya tanaman pot dan tanaman lanskap.
(2)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha budidaya tanaman pot dan tanaman lanskap.
98
Pasal 475 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman daun dan tanaman bunga potong.
Pasal 476 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman daun dan bunga potong;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman daun dan bunga potong;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman daun dan bunga potong; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman daun dan bunga potong.
Pasal 477 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana.
Pasal 478 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen tanaman daun dan tanaman bunga potong.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen tanaman daun dan tanaman bunga potong.
Pasal 479 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman pot dan tanaman lanskap.
99
Pasal 480 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pot dan lanskap;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pot dan lanskap;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pot dan lanskap;
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pot dan lanskap. Pasal 481
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana. Pasal 482
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen tanaman pot dan tanaman lanskap.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen tanaman pot dan tanaman lanskap. Pasal 483
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Tanaman Florikultura. Pasal 484 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 485 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
100
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedelapan Direktorat Perlindungan Hortikultura Pasal 486
Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hortikultura. Pasal 487 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman buah, sayuran dan obat, florikultura, pengelolaan dampak iklim dan persyaratan teknis; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura. Pasal 488
Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri atas: a.
Subdirektorat Perlindungan Tanaman Buah;
b.
Subdirektorat Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat;
c.
Subdirektorat Perlindungan Tanaman Florikultura;
d.
Subdirektorat Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 489
Subdirektorat Perlindungan Tanaman Buah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman buah.
101
Pasal 490 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Subdirektorat Perlindungan Tanaman Buah menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman buah;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman buah;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman buah; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman buah. Pasal 491
Subdirektorat Perlindungan Tanaman Buah terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. Pasal 492
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perlindungan tanaman buah.
(2)
Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman buah. Pasal 493
Subdirektorat Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman sayuran dan tanaman obat. Pasal 494 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Subdirektorat Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman sayuran dan obat;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman sayuran dan obat;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman sayuran dan obat;dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman sayuran dan obat.
102
Pasal 495 Subdirektorat Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. Pasal 496
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perlindungan tanaman sayuran dan tanaman obat.
(2)
Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman sayuran dan tanaman obat.
Pasal 497 Subdirektorat Perlindungan Tanaman Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman florikultura.
Pasal 498 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Subdirektorat Perlindungan Tanaman Florikultura menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman florikultura;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman florikultura;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman florikultura; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman florikultura.
Pasal 499 Subdirektorat Perlindungan Tanaman Florikultura terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
103
Pasal 500 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi perlindungan tanaman florikultura.
(2)
Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman florikultura. Pasal 501
Subdirektorat Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak iklim dan persyaratan teknis. Pasal 502 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdirektorat Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan dampak iklim dan lingkungan, serta informasi dan persyaratan teknis;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dampak iklim dan lingkungan, serta informasi dan persyaratan teknis;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pengelolaan dampak iklim dan lingkungan, serta informasi dan persyaratan teknis; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan dampak iklim dan lingkungan, serta informasi dan persyaratan teknis.
Pasal 503 ` Subdirektorat Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis terdiri atas: a.
Seksi Pengelolaan Dampak Iklim dan Lingkungan; dan
b.
Seksi Informasi dan Persyaratan Teknis. Pasal 504
(1)
Seksi Pengelolaan Dampak Iklim dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan dampak iklim dan lingkungan.
(2)
Seksi Informasi dan Persyaratan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan persyaratan teknis.
104
Pasal 505 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Pasal 506 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 507 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
105
BAB VIII DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 508 (1)
Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian.
(2)
Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 509
Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan. Pasal 510 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
b.
pelaksanaan kebijakan di pascapanen perkebunan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan; dan
e.
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.
bidang
perbenihan,
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 511 Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas: a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.
Direktorat Tanaman Semusim;
c.
Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar;
d.
Direktorat Tanaman Tahunan;
e.
Direktorat Perlindungan Perkebunan; dan
f.
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.
106
budidaya,
perlindungan,
dan
Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 512 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.
Pasal 513 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang perkebunan;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d.
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.
Pasal 514 Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 515 Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang perkebunan.
Pasal 516 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
dimaksud dalam Pasal
a.
penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.
penyiapan penyusunan anggaran; dan
c.
penyiapan penyusunan kerja sama.
107
515,
Bagian
Pasal 517 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program;
b.
Subbagian Anggaran; dan
c.
Subbagian Kerja Sama. Pasal 518
(1)
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
(2)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
(3)
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama. Pasal 519
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Pasal 520 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 521
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan. Pasal 522
(1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
108
Pasal 523 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 524 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal menyelenggarakan fungsi:
523, Bagian Umum
a.
penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 525
Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b.
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 526
(1)
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
(2)
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 527
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan. Pasal 528 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
b.
penyiapan analisis dan evaluasi pelaksanaan program; dan
c.
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang perkebunan.
109
Pasal 529 Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi;
b.
Subbagian Evaluasi; dan
c.
Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan. Pasal 530
(1)
Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
(2)
Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan program.
(3)
Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang perkebunan. Pasal 531
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 532 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Direktorat Tanaman Semusim Pasal 533 Direktorat Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim.
110
Pasal 534 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Direktorat Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim.
Pasal 535 Direktorat Tanaman Semusim terdiri atas: a.
Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya;
b.
Subdirektorat Perbenihan;
c.
Subdirektorat Budidaya;
d.
Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 536
Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman semusim. Pasal 537 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman semusim;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman semusim;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman semusim; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman semusim.
111
Pasal 538 Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi Sumber Daya; dan
b.
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya. Pasal 539
(1)
Seksi Identifikasi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi sumber daya tanaman semusim.
(2)
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendayagunaan sumber daya tanaman semusim. Pasal 540
Subdirektorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman semusim. Pasal 541 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Subdirektorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan tanaman semusim; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman semusim; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan tanaman semusim; dan d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, peredaran dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman semusim. Pasal 542 Subdirektorat Perbenihan terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Perbenihan; dan b. Seksi Bimbingan Peredaran. Pasal 543 (1)
Seksi Penyiapan Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan perbenihan tanaman semusim.
(2)
Seksi Bimbingan Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang bimbingan peredaran benih tanaman semusim.
112
Pasal 544 Subdirektorat Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan teknologi dan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim.
Pasal 545 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Subdirektorat Budidaya menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman semusim.
Pasal 546 Subdirektorat Budidaya terdiri atas: a.
Seksi Penyiapan Teknologi; dan
b.
Seksi Penerapan Teknologi. Pasal 547
(1)
Seksi Penyiapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan teknologi budidaya tanaman semusim.
(2)
Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan teknologi budidaya tanaman semusim. Pasal 548
Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim.
113
Pasal 549 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim.
kriteria
di
bidang
Pasal 550 Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan terdiri atas: a.
Seksi Pemberdayaan; dan
b.
Seksi Kelembagaan. Pasal 551
(1)
Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan tanaman semusim.
(2)
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan tanaman semusim. Pasal 552
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Tanaman Semusim. Pasal 553 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 554 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
114
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Pasal 555 Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman rempah dan penyegar.
Pasal 556 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar. Pasal 557
Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya; b. Subdirektorat Perbenihan; c.
Subdirektorat Budidaya;
d. Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
115
Pasal 558 Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar.
Pasal 559 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar.
Pasal 560 Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi Sumber Daya; dan
b.
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya.
Pasal 561 (1)
Seksi Identifikasi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria , serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi sumber daya tanaman rempah dan penyegar.
(2)
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar. Pasal 562
Subdirektorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman rempah dan penyegar.
116
Pasal 563 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Subdirektorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan tanaman rempah dan penyegar;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman rempah dan penyegar;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan tanaman rempah dan penyegar; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis, peredaran perbenihan tanaman rempah dan penyegar.
dan evaluasi di bidang
Pasal 564 Subdirektorat Perbenihan terdiri atas: a.
Seksi Penyiapan Perbenihan; dan
b.
Seksi Bimbingan Peredaran. Pasal 565
(1)
Seksi Penyiapan Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan perbenihan tanaman rempah dan penyegar.
(2)
Seksi Bimbingan Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan peredaran benih tanaman rempah dan penyegar. Pasal 566
Subdirektorat Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan teknologi dan penerapan teknologi tanaman rempah dan penyegar. Pasal 567 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdirektorat Budidaya menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan dan penerapan teknologi tanaman rempah dan penyegar; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar.
117
Pasal 568 Subdirektorat Budidaya terdiri atas: a.
Seksi Penyiapan Teknologi; dan
b.
Seksi Penerapan Teknologi.
Pasal 569 (1)
Seksi Penyiapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar.
(2)
Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan teknologi budidaya tanaman rempah dan penyegar.
Pasal 570 Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar.
Pasal 571 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar.
Pasal 572 Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan terdiri atas: a.
Seksi Pemberdayaan; dan
b.
Seksi Kelembagaan.
118
di
bidang
Pasal 573 (1)
Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan tanaman rempah dan penyegar.
(2)
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan tanaman rempah dan penyegar. Pasal 574
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar. Pasal 575 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 576 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Direktorat Tanaman Tahunan Pasal 577 Direktorat Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman tahunan. Pasal 578 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Direktorat Tanaman Tahunan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan;
119
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya, perbenihan, budidaya, serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan. Pasal 579
Direktorat Tanaman Tahunan terdiri atas: a.
Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya;
b.
Subdirektorat Perbenihan;
c.
Subdirektorat Budidaya;
d.
Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 580 Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan. Pasal 581 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan.
Pasal 582 Subdirektorat Identifikasi dan Pendayagunaan Sumberdaya terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi Sumber Daya; dan
b.
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya.
120
Pasal 583 (1)
Seksi Identifikasi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi sumber daya tanaman tahunan.
(2)
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan. Pasal 584
Subdirektorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman tahunan. Pasal 585 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Subdirektorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan dan bimbingan peredaran benih tanaman tahunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan bimbingan peredaran benih tanaman tahunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan di bidang penyiapan dan bimbingan peredaran benih tanaman tahunan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis, peredaran dan evaluasi di bidang penyiapan dan bimbingan peredaran benih tanaman tahunan. Pasal 586
Subdirektorat Perbenihan terdiri atas: a.
Seksi Penyiapan Perbenihan; dan
b.
Seksi Bimbingan Peredaran. Pasal 587
(1)
Seksi Penyiapan Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria , serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan perbenihan tanaman tahunan.
(2)
Seksi Bimbingan Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan peredaran benih tanaman tahunan.
121
Pasal 588 Subdirektorat Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan teknologi dan penerapan teknologi tanaman tahunan. Pasal 589 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Subdirektorat Budidaya menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan dan penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan. Pasal 590
Subdirektorat Budidaya terdiri atas: a.
Seksi Penyiapan Teknologi; dan
b.
Seksi Penerapan Teknologi. Pasal 591
(1)
Seksi Penyiapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiapan teknologi budidaya tanaman tahunan.
(2)
Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan teknologi budidaya tanaman tahunan. Pasal 592
Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan.
122
Pasal 593 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan.
dan
kriteria
di
bidang
Pasal 594 Subdirektorat Pemberdayaan dan Kelembagaan terdiri atas: a.
Seksi Pemberdayaan; dan
b.
Seksi Kelembagaan. Pasal 595
(1)
Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan tanaman tahunan.
(2)
Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan tanaman tahunan. Pasal 596
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Tanaman Tahunan. Pasal 597 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal
598
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
123
Bagian Ketujuh Direktorat Perlindungan Perkebunan Pasal 599 Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Pasal 600 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pasal 601
Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri atas: a.
Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim;
b.
Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar;
c.
Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan;
d.
Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 602
Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim.
124
Pasal 603 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim. Pasal 604
Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi; dan
b.
Seksi Pengendalian. Pasal 605
(1)
Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim.
(2)
Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim. Pasal 606
Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar. Pasal 607 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar;
125
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar. Pasal 608
Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi; dan
b.
Seksi Pengendalian. Pasal 609
(1)
Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar.
(2)
Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumuhan tanaman rempah dan penyegar. Pasal 610
Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria , serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan. Pasal 611 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan.
126
Pasal 612 Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan terdiri atas: a.
Seksi Identifikasi; dan
b.
Seksi Pengendalian. Pasal 613
(1)
Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan;
(2)
Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan.
Pasal 614 Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria , serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
Pasal 615 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
di bidang dampak
Pasal 616 Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran terdiri atas: a.
Seksi Dampak Perubahan Iklim; dan
b.
Seksi Pencegahan Kebakaran.
127
Pasal 617 (1)
Seksi Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim.
(2)
Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan kebakaran.
Pasal 618 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Perkebunan.
Pasal 619 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 620 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Pasal 621 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen dan pembinaan usaha.
128
Pasal 622 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik;
d.
pemberian bimbingan usaha teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah, penyegar, tahunan, dan bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta gangguan usaha dan penanganan konflik; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.
Pasal 623 Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha terdiri atas: a.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;
b.
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Tahunan;
c.
Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan;
d.
Subdirektorat Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 624 Subdirektorat Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar. Pasal 625 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan penerapan pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan penerapan pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar;
129
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi dan penerapan pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar; dan
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan penerapan pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar. Pasal 626
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Penerapan. Pasal 627
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar.
(2)
Seksi Penerapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar. Pasal 628
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen tanaman tahunan. Pasal 629 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Subdirektorat Pascapanen Tanaman Tahunan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan penerapan pascapanen tanaman tahunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan penerapan pascapanen tanaman tahunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi dan penerapan pascapanen tanaman tahunan; dan
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan penerapan pascapanen tanaman tahunan. Pasal 630
Subdirektorat Pascapanen Tanaman Tahunan terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Penerapan.
130
Pasal 631 (1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen tanaman tahunan.
(2)
Seksi Penerapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan pascapanen tanaman tahunan. Pasal 632
Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan. Pasal 633 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan. Pasal 634
Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan terdiri atas: a.
Seksi Bimbingan Usaha; dan
b.
Seksi Perkebunan Berkelanjutan. Pasal 635
(1)
Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan usaha perkebunan.
(2)
Seksi Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perkebunan berkelanjutan.
131
Pasal 636 Subdirektorat Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan. Pasal 637 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Subdirektorat Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang gangguan usaha dan penanganan konflik perkebunan. Pasal 638
Subdirektorat Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik terdiri atas: a.
Seksi Gangguan Usaha; dan
b.
Seksi Penanganan Konflik. Pasal 639
(1)
Seksi Gangguan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang gangguan usaha perkebunan.
(2)
Seksi Penanganan Konflik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan konflik. Pasal 640
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Pasal 641 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
132
Pasal 642 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
133
BAB IX DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 643 (1)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian.
(2)
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 644
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 645 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
e.
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 646 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas: a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.
Direktorat Perbibitan Ternak;
c.
Direktorat Pakan Ternak;
d.
Direktorat Budidaya Ternak;
e.
Direktorat Kesehatan Hewan; dan
f.
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.
134
Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 647 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 648 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
d.
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 649
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 650
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 651 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
dimaksud dalam Pasal
650,
Bagian
a.
penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.
penyiapan penyusunan anggaran; dan
c.
penyiapan penyusunan kerja sama, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.
135
Pasal 652 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program;
b.
Subbagian Anggaran; dan
c.
Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
Pasal 653 (1)
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
(2)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
(3)
Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.
Pasal 654 Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 655 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan.
Pasal 656 Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan.
136
Pasal 657 (1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
Pasal 658 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 659 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, menyelenggarakan fungsi:
Bagian Umum
a.
penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 660 Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b.
Subbagian Hukum; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
Pasal 661 (1)
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
(2)
Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
137
Pasal 662 Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Pasal 663 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
b.
penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program; dan
c.
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Pasal 664 Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi;
b.
Subbagian Evaluasi; dan
c.
Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
Pasal 665 (1)
Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
(2)
Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program.
(3)
Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Pasal 666 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 667 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
138
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Direktorat Perbibitan Ternak Pasal 668 Direktorat Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan ternak.
Pasal 669 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, Direktorat Perbibitan Ternak menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu, dan pengembangan bibit ternak;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu, dan pengembangan bibit ternak;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu, dan pengembangan bibit ternak;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evalusi di bidang bibit ternak ruminansia dan nonruminansia, serta penilaian, pelepasan, mutu, dan pengembangan bibit ternak; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan Ternak.
e.
Pasal 670 Direktorat Perbibitan Ternak terdiri atas: a.
Subdirektorat Bibit Ternak Ruminansia;
b.
Subdirektorat Bibit Ternak Nonruminansia;
c.
Subdirektorat Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak;
d.
Subdirektorat Mutu Bibit Ternak;
e.
Subdirektorat Pengembangan Bibit Ternak;
f.
Subbagian Tata Usaha; dan
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
139
Pasal 671 Subdirektorat Bibit Ternak Ruminansia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bibit ternak ruminansia.
Pasal 672 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Subdirektorat Bibit Ternak Ruminansia menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang produksi bibit ternak ruminansia besar dan kecil;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi bibit ternak ruminansia besar dan kecil;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi bibit ternak ruminansia besar dan kecil; dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi bibit ternak ruminansia besar dan kecil.
d.
Pasal 673 Subdirektorat Bibit Ternak Ruminansia terdiri atas: a.
Seksi Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar; dan
b.
Seksi Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil.
Pasal 674 (1)
Seksi Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi bibit ternak ruminansia besar.
(2)
Seksi Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi bibit ternak ruminansia kecil.
Pasal 675 Subdirektorat Bibit Ternak Nonruminansia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bibit ternak nonruminansia.
140
Pasal 676 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Subdirektorat Bibit Ternak Nonruminansia menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang produksi bibit ternak unggas dan aneka ternak;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi bibit ternak unggas dan aneka ternak;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi bibit ternak unggas dan aneka ternak; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi bibit ternak unggas dan aneka ternak. Pasal 677
Subdirektorat Bibit Ternak Nonruminansia terdiri atas: a.
Seksi Produksi Bibit Ternak Unggas; dan
b.
Seksi Produksi Bibit Aneka Ternak. Pasal 678
(1)
Seksi Produksi Bibit Ternak Unggas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi bibit ternak unggas.
(2)
Seksi Produksi Bibit Aneka Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi bibit aneka ternak. Pasal 679
Subdirektorat Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian dan pelepasan bibit ternak. Pasal 680 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Subdirektorat Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan bibit ternak;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan bibit ternak;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan bibit ternak; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian dan pelepasan bibit ternak.
141
Pasal 681 Subdirektorat Penilaian dan Pelepasan Bibit Ternak terdiri atas: a.
Seksi Penilaian Bibit Ternak; dan
b.
Seksi Pelepasan Bibit Ternak.
Pasal 682 (1)
Seksi Penilaian Bibit Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian bibit ternak.
(2)
Seksi Pelepasan Bibit Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelepasan bibit ternak.
Pasal 683 Subdirektorat Mutu Bibit Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu bibit ternak.
Pasal 684 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Subdirektorat Mutu Bibit Ternak menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan mutu bibit ternak;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan mutu bibit ternak;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan pengawasan mutu bibit ternak; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sertifikasi dan pengawasan mutu bibit ternak.
Pasal 685 Subdirektorat Mutu Bibit Ternak terdiri atas: a.
Seksi Sertifikasi Bibit Ternak; dan
b.
Seksi Pengawasan Mutu Bibit Ternak.
142
Pasal 686 (1)
Seksi Sertifikasi Bibit Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sertifikasi bibit ternak.
(2)
Seksi Pengawasan Mutu Bibit Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan mutu bibit ternak.
Pasal 687 Subdirektorat Pengembangan Bibit Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan analisis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan bibit ternak.
Pasal 688 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Subdirektorat Pengembangan Bibit Ternak menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan pengembangan bibit ternak;
di
bidang
analisis
dan
kelembagaan
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan bibit ternak;
di
bidang
analisis
dan
kelembagaan
c.
penyiapan pelaksanaan analisis pengembangan bibit ternak;
d.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan pengembangan bibit ternak; dan
e.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pengembangan bibit ternak. Pasal 689
Subdirektorat Pengembangan Bibit Ternak terdiri atas: a.
Seksi Analisis Pengembangan Bibit Ternak; dan
b.
Seksi Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak.
Pasal 690 (1)
Seksi Analisis Pengembangan Bibit Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis pengembangan bibit ternak.
(2)
Seksi Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pengembangan bibit ternak.
143
Pasal 691 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbibitan Ternak.
Pasal 692 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670 huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 693 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Direktorat Pakan Ternak Pasal 694 Direktorat Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pakan ternak.
Pasal 695 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Direktorat Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evalusi di bidang bahan pakan, pakan hijauan, pakan olahan, dan mutu pakan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan Ternak.
144
Pasal 696 Direktorat Pakan Ternak terdiri atas: a.
Subdirektorat Bahan Pakan;
b.
Subdirektorat Pakan Hijauan;
c.
Subdirektorat Pakan Olahan;
d.
Subdirektorat Mutu Pakan;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 697 Subdirektorat Bahan Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bahan pakan ternak.
Pasal 698 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Subdirektorat Bahan Pakan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang bahan pakan asal hewan dan tumbuhan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bahan pakan asal hewan dan tumbuhan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bahan pakan asal hewan dan tumbuhan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bahan pakan asal hewan dan tumbuhan.
Pasal 699 Subdirektorat Bahan Pakan terdiri atas: a.
Seksi Bahan Pakan Asal Hewan; dan
b.
Seksi Bahan Pakan Asal Tumbuhan.
Pasal 700 (1)
Seksi Bahan Pakan Asal Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bahan pakan asal hewan.
(2)
Seksi Bahan Pakan Asal Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bahan pakan asal tumbuhan.
145
Pasal 701 Subdirektorat Pakan Hijauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pakan hijauan.
Pasal 702 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Subdirektorat Pakan Hijauan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang budidaya pakan hijauan, kawasan penggembalaan dan integrasi ternak;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya pakan hijauan, kawasan penggembalaan dan integrasi ternak;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya pakan hijauan, kawasan penggembalaan dan integrasi ternak; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya pakan hijauan, kawasan penggembalaan dan integrasi ternak.
Pasal 703 Subdirektorat Pakan Hijauan terdiri atas: a.
Seksi Budidaya Pakan Hijauan; dan
b.
Seksi Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak.
Pasal 704 (1)
Seksi Budidaya Pakan Hijauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya pakan hijauan.
(2)
Seksi Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kawasan penggembalaan dan integrasi ternak.
Pasal 705 Subdirektorat Pakan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pakan olahan.
146
Pasal 706 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705, Subdirektorat Pakan Olahan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang produksi pakan olahan, dan pengolahan pakan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi pakan olahan, dan pengolahan pakan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi pakan olahan, dan pengolahan pakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi pakan olahan, dan pengolahan pakan.
Pasal 707 Subdirektorat Pakan Olahan terdiri atas: a.
Seksi Produksi Pakan Olahan; dan
b.
Seksi Pengolahan Pakan.
Pasal 708 (1) Seksi Produksi Pakan Olahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi pakan olahan. (2) Seksi Pengolahan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan pakan.
Pasal 709 Subdirektorat Mutu Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu pakan.
Pasal 710 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 709, Subdirektorat Mutu Pakan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan pakan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan pakan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan pengawasan pakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sertifikasi pengawasan pakan.
147
dan
Pasal 711 Subdirektorat Mutu Pakan terdiri atas: a.
Seksi Sertifikasi Pakan; dan
b.
Seksi Pengawasan Pakan.
Pasal 712 (1)
Seksi Sertifikasi Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sertifikasi pakan.
(2)
Seksi Pengawasan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pakan. Pasal 713
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pakan Ternak. Pasal 714 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 715 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Direktorat Budidaya Ternak Pasal 716 Direktorat Budidaya Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak.
148
Pasal 717 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Direktorat Budidaya Ternak menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak potong, perah, unggas dan aneka ternak, serta usaha dan kelembagaan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya Ternak. Pasal 718
Direktorat Budidaya Ternak terdiri atas: a.
Subdirektorat Ternak Potong;
b.
Subdirektorat Ternak Perah;
c.
Subdirektorat Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
d.
Subdirektorat Usaha dan Kelembagaan;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 719 Subdirektorat Ternak Potong mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak potong.
Pasal 720 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Subdirektorat Ternak Potong menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang budidaya ternak sapi, kerbau, kambing dan domba potong;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ternak sapi, kerbau, kambing dan domba potong;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya ternak sapi, kerbau, kambing dan domba potong; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak sapi, kerbau, kambing dan domba potong.
149
Pasal 721 Subdirektorat Ternak Potong terdiri atas: a.
Seksi Ternak Sapi dan Kerbau Potong; dan
b.
Seksi Ternak Kambing dan Domba Potong.
Pasal 722 (1)
Seksi Ternak Sapi dan Kerbau Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak sapi dan kerbau potong.
(2)
Seksi Ternak Kambing dan Domba Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak kambing dan domba potong.
Pasal 723 Subdirektorat Ternak Perah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak perah.
Pasal 724 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723, Subdirektorat Ternak Perah menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang budidaya ternak sapi, kerbau, dan kambing perah;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ternak sapi, kerbau, dan kambing perah;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya ternak sapi, kerbau, dan kambing perah; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak sapi, kerbau, dan kambing perah.
Pasal 725 Subdirektorat Ternak Perah terdiri atas: a.
Seksi Ternak Sapi dan Kerbau Perah; dan
b.
Seksi Ternak Kambing Perah.
150
Pasal 726 (1) Seksi Ternak Sapi dan Kerbau Perah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak sapi dan kerbau perah. (2) Seksi Ternak Kambing Perah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak kambing perah. Pasal 727 Subdirektorat Ternak Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak unggas dan aneka ternak. Pasal 728 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Subdirektorat Ternak Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang budidaya ternak unggas, aneka ternak dan monogastrik;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya ternak unggas, aneka ternak dan monogastrik;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya ternak unggas, aneka ternak dan monogastrik; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak unggas, aneka ternak dan monogastrik. Pasal 729
Subdirektorat Ternak Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas: a.
Seksi Ternak Unggas; dan
b.
Seksi Aneka Ternak dan Monogastrik. Pasal 730
(1) Seksi Ternak Unggas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya ternak unggas. (2) Seksi Aneka Ternak dan Monogastrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya aneka ternak dan monogastrik.
151
Pasal 731 Subdirektorat Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha dan kelembagaan.
Pasal 732 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Subdirektorat Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang usaha dan kelembagaan budidaya ternak;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha dan kelembagaan budidaya ternak;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang usaha dan kelembagaan budidaya ternak; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha dan kelembagaan budidaya ternak.
Pasal 733 Subdirektorat Usaha dan Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Usaha; dan b. Seksi Kelembagaan.
Pasal 734 (1) Seksi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha budidaya ternak. (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan budidaya ternak. Pasal 735 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya Ternak. Pasal 736 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
152
Pasal 737 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, dan Medik Veteriner, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Direktorat Kesehatan Hewan Pasal 738 Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
Pasal 739 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
Pasal 740 Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas: a.
Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan;
b.
Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
c.
Subdirektorat Perlindungan Hewan;
153
d.
Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan;
e.
Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan;
f.
Subbagian Tata Usaha; dan
g.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 741
Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan. Pasal 742 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan; dan
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang epidemiologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan. Pasal 743
Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan terdiri atas: a.
Seksi Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner; dan
b.
Seksi Penyidikan Penyakit Hewan. Pasal 744
(1)
Seksi Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang epidemiologi dan ekonomi veteriner.
(2)
Seksi Penyidikan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyidikan penyakit hewan. Pasal 745
Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
154
Pasal 746 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
Pasal 747 Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan terdiri atas: a.
Seksi Pencegahan Penyakit Hewan; dan
b.
Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.
Pasal 748 (1)
Seksi Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan penyakit hewan.
(2)
Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberantasan penyakit hewan.
Pasal 749 Subdirektorat Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hewan.
Pasal 750 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Subdirektorat Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang analisis risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan.
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan;
155
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan.;
d.
penyiapan pelaksanaan analisis risiko penyakit eksotik; dan
e.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan.
Pasal 751 Subdirektorat Perlindungan Hewan terdiri atas: a.
Seksi Analisis Risiko Penyakit Eksotik; dan
b.
Seksi Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan.
Pasal 752 (1)
Seksi Analisis Risiko Penyakit Eksotik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan analisis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis risiko penyakit eksotik.
(2)
Seksi Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesiagaan darurat penyakit hewan.
Pasal 753 Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan.
Pasal 754 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan.
156
Pasal 755 Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan terdiri atas: a.
Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan; dan
b.
Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan. Pasal 756
(1)
Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan kesehatan hewan.
(2)
Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya kesehatan hewan. Pasal 757
Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan. Pasal 758 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang mutu dan peredaran obat hewan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan peredaran obat hewan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan peredaran obat hewan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan peredaran obat hewan. Pasal 759
Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan terdiri atas: a.
Seksi Mutu Obat Hewan; dan
b.
Seksi Peredaran Obat Hewan. Pasal 760
(1)
Seksi Mutu Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu obat hewan.
(2)
Seksi Peredaran Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peredaran obat hewan.
157
Pasal 761 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Kesehatan Hewan. Pasal 762 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 740 huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 763 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen Pasal 764 Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen. Pasal 765 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evalusi di bidang pascapanen, higiene sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, serta pengujian dan sertifikasi produk hewan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.
158
Pasal 766 Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen terdiri atas: a.
Subdirektorat Pascapanen;
b.
Subdirektorat Higiene Sanitasi;
c.
Subdirektorat Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan;
d.
Subdirektorat Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;
e.
Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan;
f.
Subbagian Tata Usaha; dan
g.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 767
Subdirektorat Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen. Pasal 768 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Subdirektorat Pascapanen menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen. Pasal 769
Subdirektorat Pascapanen terdiri atas: a.
Seksi Teknologi; dan
b.
Seksi Sarana. Pasal 770
(1)
Seksi Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pascapanen.
(2)
Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pascapanen.
159
Pasal 771 Subdirektorat Higiene Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang higiene sanitasi. Pasal 772 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Subdirektorat Higiene Sanitasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penerapan dan inspeksi higiene sanitasi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan dan inspeksi higiene sanitasi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan dan inspeksi higiene sanitasi; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan dan inspeksi higiene sanitasi. Pasal 773
Subdirektorat Higiene Sanitasi terdiri atas: a.
Seksi Penerapan Higiene Sanitasi; dan
b.
Seksi Inspeksi Higiene Sanitasi. Pasal 774
(1)
Seksi Penerapan Higiene Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan higiene sanitasi.
(2)
Seksi Inspeksi Higiene Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi higiene sanitasi.
Pasal 775 Subdirektorat Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan.
Pasal 776 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Subdirektorat Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan;
160
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan.
Pasal 777 Subdirektorat Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan terdiri atas: a.
Seksi Pengawasan Sanitary; dan
b.
Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan.
Pasal 778 (1)
Seksi Pengawasan Sanitary mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan sanitary.
(2)
Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan keamanan produk hewan.
Pasal 779 Subdirektorat Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan.
Pasal 780 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Subdirektorat Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan.
161
Pasal 781 Subdirektorat Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan terdiri atas: a.
Seksi Zoonosis; dan
b.
Seksi Kesejahteraan Hewan.
Pasal 782 (1)
Seksi Zoonosis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang zoonosis.
(2)
Seksi Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesejahteraan hewan.
Pasal 783 Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengujian dan sertifikasi produk hewan.
Pasal 784 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengujian, registrasi, dan sertifikasi produk hewan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian, registrasi, dan sertifikasi produk hewan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengujian, registrasi, dan sertifikasi produk hewan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengujian, registrasi, dan sertifikasi produk hewan. Pasal 785
Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan terdiri atas: a.
Seksi Pengujian Produk Hewan; dan
b.
Seksi Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan.
162
Pasal 786 (1)
Seksi Pengujian Produk Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengujian produk hewan.
(2)
Seksi Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi produk hewan.
Pasal 787 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.
Pasal 788 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766 huruf g mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 789 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
163
BAB X DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pasal 790 (1)
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian.
(2)
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 791
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Pasal 792 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian; dan
e.
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 793
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri atas: a.
Sekretariat Direktorat Jenderal;
b.
Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian;
c.
Direktorat Mutu dan Standardisasi;
d.
Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi;
e.
Direktorat Pemasaran Domestik; dan
f.
Direktorat Pemasaran Internasional.
164
pengolahan,
Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pasal 794 Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Pasal 795 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d.
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Pasal 796
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 797
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Pasal 798 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
dimaksud dalam Pasal
a.
penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.
penyiapan penyusunan anggaran; dan
c.
penyiapan penyusunan kerja sama. Pasal 799
Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program;
b.
Subbagian Anggaran; dan
c.
Subbagian Kerja Sama. 165
797,
Bagian
Pasal 800 (1)
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
(2)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
(3)
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama.
Pasal 801 Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 802 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 803
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan.
Pasal 804 (1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
Pasal 805 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. 166
Pasal 806 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 807
Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b.
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 808
(1)
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
(2)
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 809
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Pasal 810 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
b.
penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program; dan
c.
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Pasal 811
Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi;
b.
Subbagian Evaluasi; dan
c.
Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
167
Pasal 812 (1)
Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
(2)
Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program.
(3)
Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Pasal 813
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 814 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian Pasal 815
Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil pertanian. Pasal 816 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian.
168
Pasal 817 Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian terdiri atas: a.
Subdirektorat Pengolahan Tanaman Pangan;
b.
Subdirektorat Pengolahan Hortikultura;
c.
Subdirektorat Pengolahan Perkebunan;
d.
Subdirektorat Pengolahan Peternakan;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 818
Subdirektorat Pengolahan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman pangan. Pasal 819 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pengolahan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
818, Subdirektorat
a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman serealia, aneka kacang dan aneka umbi;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman serealia, aneka kacang dan aneka umbi;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman serealia, aneka kacang dan aneka umbi; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman serealia, aneka kacang dan aneka umbi. Pasal 820
Subdirektorat Pengolahan Tanaman Pangan terdiri atas: a.
Seksi Serealia; dan
b.
Seksi Aneka Kacang dan Umbi. Pasal 821
(1)
Seksi Serealia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman serealia.
(2)
Seksi Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman aneka kacang dan aneka umbi.
169
Pasal 822 Subdirektorat Pengolahan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman hortikultura.
Pasal 823 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822, Subdirektorat Pengolahan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman buah, sayuran, florikultura dan obat;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman buah, sayuran, florikultura dan obat;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman buah, sayuran, florikultura dan obat; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman buah, sayuran, florikultura dan obat.
Pasal 824 Subdirektorat Pengolahan Hortikultura terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Buah dan Sayuran; dan
b.
Seksi Tanaman Florikultura dan Tanaman Obat.
Pasal 825 (1)
Seksi Tanaman Buah dan Sayuran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman buah dan sayuran.
(2)
Seksi Tanaman Florikultura dan Tanaman Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman florikultura dan tanaman obat.
Pasal 826 Subdirektorat Pengolahan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman perkebunan.
170
Pasal 827 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, Subdirektorat Pengolahan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman semusim dan tahunan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman semusim dan tahunan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman semusim dan tahunan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman semusim dan tahunan. Pasal 828
Subdirektorat Pengolahan Perkebunan terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Semusim; dan
b.
Seksi Tanaman Tahunan. Pasal 829
(1)
Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman semusim.
(2)
Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan tanaman tahunan. Pasal 830
Subdirektorat Pengolahan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan peternakan. Pasal 831 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830, Subdirektorat Pengolahan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan ternak ruminansia dan non ruminansia;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan ternak ruminansia dan non ruminansia;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan ternak ruminansia dan non ruminansia; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan ternak ruminansia dan non ruminansia. 171
Pasal 832 Subdirektorat Pengolahan Peternakan terdiri atas: a.
Seksi Ternak Ruminansia; dan
b.
Seksi Ternak Nonruminansia. Pasal 833
(1)
Seksi Ternak Ruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan ternak ruminansia.
(2)
Seksi Ternak Nonruminansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengolahan hasil dan analisis mengenai dampak lingkungan ternak nonruminansia.
Pasal 834 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian. Pasal 835 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 836 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Direktorat Mutu dan Standardisasi Pasal 837 Direktorat Mutu dan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi.
172
Pasal 838 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Direktorat Mutu dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, penerapan dan pengawasan jaminan mutu, akreditasi dan kelembagaan, serta kerja sama dan harmonisasi; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Mutu dan Standardisasi.
Pasal 839 Direktorat Mutu dan Standardisasi terdiri atas: a.
Subdirektorat Standardisasi;
b.
Subdirektorat Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu;
c.
Subdirektorat Akreditasi dan Kelembagaan;
d.
Subdirektorat Kerja Sama dan Harmonisasi;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 840 Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi.
Pasal 841 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Subdirektorat Standardisasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang standardisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
173
Pasal 842 Subdirektorat Standardisasi terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b.
Seksi Perkebunan dan Peternakan.
Pasal 843 (1)
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perkebunan dan peternakan.
Pasal 844 Subdirektorat Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan dan pengawasan jaminan mutu.
Pasal 845 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844, Subdirektorat Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penerapan dan pengawasan jaminan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan dan pengawasan jaminan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan dan pengawasan jaminan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan dan pengawasan jaminan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Pasal 846 Subdirektorat Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b.
Seksi Perkebunan dan Peternakan.
174
Pasal 847 (1)
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan dan pengawasan jaminan mutu tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan dan pengawasan jaminan mutu perkebunan dan peternakan. Pasal 848
Subdirektorat Akreditasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan kelembagaan. Pasal 849 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Subdirektorat Akreditasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi dan kelembagaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi dan kelembagaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akreditasi dan kelembagaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan kelembagaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pasal 850
Subdirektorat Akreditasi dan Kelembagaan terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b.
Seksi Perkebunan dan Peternakan.
Pasal 851 (1)
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akreditasi dan kelembagaan perkebunan dan peternakan.
175
Pasal 852 Subdirektorat Kerja Sama dan Harmonisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan harmonisasi.
Pasal 853 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Subdirektorat Kerjasama dan Harmonisasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kerjasama dan harmonisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan harmonisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerjasama dan harmonisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan harmonisasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pasal 854
Subdirektorat Kerjasama dan Harmonisasi terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b.
Seksi Perkebunan dan Perternakan. Pasal 855
(1)
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan harmonisasi tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Perkebunan dan Perternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan harmonisasi perkebunan dan perternakan. Pasal 856
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Mutu dan Standardisasi. Pasal 857 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang ,jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
176
Pasal 858 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi Pasal 859 Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan usaha dan investasi.
Pasal 860 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan kewirausahaan, investasi, promosi dalam dan luar negeri; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.
Pasal 861 Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi terdiri atas: a.
Subdirektorat Kemitraan dan Kewirausahaan;
b.
Subdirektorat Investasi;
c.
Subdirektorat Promosi Dalam Negeri;
d.
Subdirektorat Promosi Luar Negeri; dan
e.
Subbagian Tata Usaha.
177
Pasal 862 Subdirektorat Kemitraan dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan kewirausahaan. Pasal 863 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 862, Subdirektorat Kemitraan dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kemitraan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
kemitraan,
Pasal 864 Subdirektorat Kemitraan dan Kewirausahaan terdiri atas: a.
Seksi Kemitraan; dan
b.
Seksi Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif. Pasal 865
(1)
Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan.
(2)
Seksi Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Pasal 866
Subdirektorat Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi pertanian. Pasal 867 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866, Subdirektorat Investasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang investasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang investasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; 178
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pasal 868
Subdirektorat Investasi terdiri atas: a.
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
b.
Seksi Perkebunan dan Peternakan. Pasal 869
(1)
Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi tanaman pangan dan hortikultura.
(2)
Seksi Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi perkebunan dan peternakan. Pasal 870
Subdirektorat Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi dalam negeri. Pasal 871 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870, Subdirektorat Promosi Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang daya saing, eksibisi, dan expo hasil pertanian;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang daya saing, eksibisi, dan expo hasil pertanian;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya saing, eksibisi, dan expo hasil pertanian; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang daya saing, eksibisi, dan expo hasil pertanian. Pasal 872
Subdirektorat Promosi Dalam Negeri terdiri atas: a.
Seksi Daya Saing; dan
b.
Seksi Eksibisi dan Expo.
179
Pasal 873 (1)
Seksi Daya Saing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang daya saing hasil pertanian.
(2)
Seksi Eksebisi dan Expo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang eksibisi dan expo hasil pertanian.
Pasal 874 Subdirektorat Promosi Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi luar negeri.
Pasal 875 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 874, Subdirektorat Promosi Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang daya saing, eksibisi, dan expo hasil pertanian;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang daya saing, eksibisi, dan expo hasil pertanian;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya saing, eksibisi, dan expo hasil pertanian; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang daya saing, eksibisi, dan expo hasil pertanian.
Pasal 876 Subdirektorat Promosi Luar Negeri terdiri atas: a.
Seksi Daya Saing; dan
b.
Seksi Eksibisi dan Expo. Pasal 877
(1)
Seksi Daya Saing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang daya saing hasil pertanian.
(2)
Seksi Eksebisi dan Expo mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang eksibisi dan expo hasil pertanian.
Pasal 878 Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.
180
Bagian Ketujuh Direktorat Pemasaran Domestik Pasal 879 Direktorat Pemasaran Domestik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran domestik. Pasal 880 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Direktorat Pemasaran Domestik menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, serta jaringan pemasaran; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Domestik. Pasal 881
Direktorat Pemasaran Domestik terdiri atas: a.
Subdirektorat Informasi Pasar;
b.
Subdirektorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga;
c.
Subdirektorat Sarana dan Kelembagaan Pasar;
d.
Subdirektorat Jaringan Pemasaran;
e.
Subbagian Tata Usaha; dan
f.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 882
Subdirektorat Informasi Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi pasar. Pasal 883 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Subdirektorat Informasi Pasar menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang analisis dan diseminasi informasi pasar;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan diseminasi informasi pasar;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan diseminasi informasi pasar; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis dan diseminasi informasi pasar. 181
Pasal 884 Subdirektorat Informasi Pasar terdiri atas: a.
Seksi Analisis Pasar; dan
b.
Seksi Diseminasi Informasi Pasar. Pasal 885
(1)
Seksi Analisis Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis informasi pasar.
(2)
Seksi Diseminasi Informasi Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang diseminasi informasi pasar. Pasal 886
Subdirektorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga. Pasal 887 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886, Subdirektorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pasar dan stabilisasi harga. Pasal 888
Subdirektorat Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga terdiri atas: a.
Seksi Pemantauan Pasar; dan
b.
Seksi Stabilisasi Harga. Pasal 889
(1)
Seksi Pemantauan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan pasar.
(2)
Seksi Stabilisasi Harga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang stabilisasi harga.
182
Pasal 890 Subdirektorat Sarana dan Kelembagaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan kelembagaan pasar. Pasal 891 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 890, Subdirektorat Sarana dan Kelembagaan Pasar menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang sarana dan kelembagaan pasar;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan kelembagaan pasar;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan kelembagaan pasar; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan kelembagaan pasar. Pasal 892
Subdirektorat Sarana dan Kelembagaan Pasar terdiri atas: a.
Seksi Sarana Pasar; dan
b.
Seksi Kelembagaan Pasar. Pasal 893
(1)
Seksi Sarana Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana pasar.
(2)
Seksi Kelembagaan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pasar. Pasal 894
Subdirektorat Jaringan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang jaringan pemasaran. Pasal 895 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894, Subdirektorat Jaringan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akses pasar dan fasilitasi pemasaran;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akses pasar dan fasilitasi pemasaran;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akses pasar dan fasilitasi pemasaran; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses pasar dan fasilitasi pemasaran.
183
Pasal 896 Subdirektorat Jaringan Pemasaran terdiri atas: a.
Seksi Akses Pasar; dan
b.
Seksi Fasilitasi Pemasaran. Pasal 897
(1)
Seksi Akses Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses pasar.
(2)
Seksi Fasilitasi Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pemasaran. Pasal 898
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Pemasaran Domestik. Pasal 899 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881 huruf f mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 900 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian, yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bagian Kedelapan Direktorat Pemasaran Internasional Pasal 901 Direktorat Pemasaran Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran internasional.
184
Pasal 902 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, Direktorat Pemasaran Internasional menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerja sama komoditi;
b.
pelaksanaan kebijakan di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerja sama komoditi;
c.
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerja sama komoditi;
d.
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis, pengembangan ekspor, pemasaran bilateral, pemasaran regional, multilateral, dan kerja sama komoditi; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemasaran Internasional. Pasal 903
Direktorat Pemasaran Internasional terdiri atas: a.
Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Ekspor;
b.
Subdirektorat Pemasaran Bilateral;
c.
Subdirektorat Pemasaran Regional dan Multilateral;
d.
Subdirektorat Kerja Sama Komoditi; dan
e.
Subbagian Tata Usaha.
Pasal 904 Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis dan pengembangan ekspor. Pasal 905 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang analisis dan pengembangan ekspor;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan pengembangan ekspor;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan pengembangan ekspor; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis dan pengembangan ekspor.
185
Pasal 906 Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Ekspor terdiri atas: a.
Seksi Analisis Ekspor; dan
b.
Seksi Pengembangan Ekspor. Pasal 907
(1)
Seksi Analisis Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis ekspor.
(2)
Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan ekspor. Pasal 908
Subdirektorat Pemasaran Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran bilateral. Pasal 909 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Subdirektorat Pemasaran Bilateral menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemasaran wilayah Asia Pasifik, Amerika, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran wilayah Asia Pasifik, Amerika, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran wilayah Asia Pasifik, Amerika, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran wilayah Asia Pasifik, Amerika, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Pasal 910
Subdirektorat Pemasaran Bilateral terdiri atas: a.
Seksi Wilayah Asia Pasifik dan Amerika; dan
b.
Seksi Wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Pasal 911
(1)
Seksi Wilayah Asia Pasifik dan Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran wilayah Asia Pasifik dan Amerika.
(2)
Seksi Wilayah Afrika, Timur Tengah, Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. 186
Pasal 912 Subdirektorat Pemasaran Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran regional dan multilateral. Pasal 913 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 912, Subdirektorat Pemasaran Regional dan Multilateral menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pemasaran regional dan multilateral;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran regional dan multilateral;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran regional dan multilateral; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran regional dan multilateral. Pasal 914
Subdirektorat Pemasaran Regional dan Multilateral terdiri atas: a.
Seksi Regional; dan
b.
Seksi Multilateral. Pasal 915
(1)
Seksi Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran regional.
(2)
Seksi Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasaran multilateral. Pasal 916
Subdirektorat Kerja Sama Komoditi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama komoditi. Pasal 917 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Subdirektorat Kerja Sama Komoditi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kerja sama komoditi regional, multilateral dan bilateral;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama komoditi regional, multilateral dan bilateral;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama komoditi regional, multilateral dan bilateral; dan
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama komoditi regional, multilateral dan bilateral. 187
Pasal 918 Subdirektorat Kerja Sama Komoditi terdiri atas: a.
Seksi Kerja Sama Komoditi Regional; dan
b.
Seksi Kerja Sama Komoditi Multilateral dan Bilateral. Pasal 919
(1)
Seksi Kerja Sama Komoditi Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama komoditi regional.
(2)
Seksi Kerja Sama Komoditi Multilateral dan Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama komoditi multilateral dan bilateral. Pasal 920
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pemasaran Internasional.
188
BAB XI INSPEKTORAT JENDERAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 921 (1)
Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas pada Kementerian Pertanian.
(2)
Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 922
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Pasal 923 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
b.
pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c.
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian;
d.
penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
e.
pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 924 Inspektorat Jenderal terdiri atas: a.
Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b.
Inspektorat I;
c.
Inspektorat II;
d.
Inspektorat III;
e.
Inspektorat IV; dan
f.
Inspektorat Investigasi.
189
Bagian Ketiga Sekretariat Inspetorat Jenderal Pasal 925 Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pasal 926 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d.
koordinasi, dan pengelolaan data dan pemantauan laporan hasil audit; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Jenderal. Pasal 927
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat;
d.
Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 928
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Pasal 929 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan rencana pengawasan; dan
b.
penyiapan analisis, pemantauan, pelaksanaan kegiatan pengawasan.
dimaksud
dalam Pasal
928,
Bagian
dan program, anggaran, dan kerja sama dan
190
evaluasi,
serta
penyusunan
laporan
Pasal 930 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program dan Anggaran; dan
b.
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 931 (1)
Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama pengawasan.
(2)
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Pasal 932 Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, dan perlengkapan.
Pasal 933 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan keuangan dan tata usaha; dan
b.
pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
Pasal 934 Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Keuangan dan Tata Usaha; dan
b.
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
Pasal 935 (1)
Subbagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan tata usaha.
(2)
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
191
Pasal 936 Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi, penyempurnaan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.
Pasal 937 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936, Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi, penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi.
Pasal 938 Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian; dan
b.
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Pasal 939 1)
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
2)
Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi.
Pasal 940 Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan pemantauan laporan hasil audit.
192
Pasal 941 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940, Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil audit lingkup Inspektorat I dan Inspektorat II; dan
b.
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil audit lingkup Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi.
Pasal 942 Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit I; dan
b.
Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit II.
Pasal 943 (1)
Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil audit lingkup Inspektorat I dan Inspektorat II.
(2)
Subbagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan pemantauan laporan hasil audit lingkup Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi.
Pasal 944 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 945 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
193
Bagian Keempat Inspektorat I Pasal 946 Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
Pasal 947 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 946, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi : a.
penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat I;
b.
penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat I;
c.
pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
d.
penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.
Pasal 948 Inspektorat I terdiri atas: a.
Subbagian Tata Usaha Inspektorat I; dan
b.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 949 Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Inspektorat I.
Pasal 950 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 948 huruf b, adalah jabatan fungsional Auditor.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat I; b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat I; c. melakukan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
194
d. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 951 (1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur I atas persetujuan Inspektur Jenderal.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Inspektorat II Pasal 952 Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan.
Pasal 953 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 952, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat II; b. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat II; c. pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.
Pasal 954 Inspektorat II terdiri atas: a.
Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
b.
Kelompok Jabatan Fungsional.
195
Pasal 955 Subbagian Tata Usaha Inspektorat II mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Inspektorat II.
Pasal 956 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954 huruf b, adalah jabatan fungsional Auditor.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat II; b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat II; c. melakukan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 957 (1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur II atas persetujuan Inspektur Jenderal.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Inspektorat III Pasal 958 Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
196
Pasal 959 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat III;
b.
penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat III;
c.
pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
d.
penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III. Pasal 960
Inspektorat III terdiri atas: a.
Subbagian Tata Usaha Inspektorat III; dan
b.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 961
Subbagian Tata Usaha Inspektorat III mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Inspektorat III. Pasal 962 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960 huruf b, adalah jabatan fungsional Auditor.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat III; b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat III; c. melakukan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; d. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 963
(1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur III atas persetujuan Inspektur Jenderal.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
197
Bagian Ketujuh Inspektorat IV Pasal 964 Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Pertanian.
Pasal 965 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 964, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat IV;
b.
penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat IV;
c.
pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
d.
penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV. Pasal 966
Inspektorat IV terdiri atas: a.
Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV; dan
b.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 967 Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Inspektorat IV.
Pasal 968 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 966 huruf b, adalah jabatan fungsional Auditor.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat IV; b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern lingkup Inspektorat IV;
198
c. d. e.
melakukan pengawasan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 969 (1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur IV atas persetujuan Inspektur Jenderal.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Inspektorat Investigasi Pasal 970 Inspektorat Insvestigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya percepatan pemberantasan korupsi. Pasal 971 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 970, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat Investigasi;
b.
penyiapan perumusan kebijakan pengawasan tujuan tertentu dan percepatan pemberantasan korupsi;
c.
pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu;
d.
pengelolaan pengaduan masyarakat;
e.
pelaksanaan upaya percepatan pemberantasan korupsi;
f.
penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan
g.
pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.
Pasal 972 Inspektorat Investigasi terdiri atas: a.
Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi; dan
b.
Kelompok Jabatan Fungsional.
199
Pasal 973 Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, dan penatausahaan pengaduan masyarakat serta kearsipan Inspektorat Investigasi.
Pasal 974 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 972 huruf b, adalah jabatan fungsional Auditor.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan rencana dan program, dan anggaran Inspektorat Investigasi; b. melakukan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan tujuan tertentu dan percepatan pemberantasan korupsi; c. melakukan pengawasan tujuan tertentu; d. melakukan upaya percepatan pemberantasan korupsi; e. melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan f. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 975 (1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur Investigasi atas persetujuan Inspektur Jenderal.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
200
BAB XII BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 976 (1)
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian.
(2)
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 977 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian.
Pasal 978 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 977, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan pertanian;
b.
pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
c.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; dan
d.
pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 979 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri atas: a.
Sekretariat Badan;
b.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
c.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
d.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan; dan
e.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
201
Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pasal 980 Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pasal 981 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan pertanian;
b.
pengelolaan urusan kepegawaian;
c.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
d.
penyusunan kerja sama, rancangan peraturan perundang-undangan, dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pasal 982
Sekretariat Badan terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Kepegawaian;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 983
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan pertanian. Pasal 984 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi manajemen teknologi pertanian;
b.
penyiapan penyusunan rencana dan program, dan anggaran; dan
c.
penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pertanian.
202
Pasal 985 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi Manajemen;
b.
Subbagian Program dan Anggaran; dan
c.
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 986 (1)
Subbagian Data dan Informasi Manajemen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi manajemen teknologi pertanian.
(2)
Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, dan anggaran.
(3)
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pertanian. Pasal 987
Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
Pasal 988 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 987, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
b.
pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan evaluasi kinerja pegawai; dan
c.
pelaksanaan urusan pendayagunaan jabatan fungsional.
Pasal 989 Bagian Kepegawaian terdiri atas: a.
Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
b.
Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Mutasi; dan
c.
Subbagian Pendayagunaan Jabatan Fungsional.
Pasal 990 (1)
Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
203
(2)
Subbagian Tata Usaha Kepegawaian dan Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, mutasi dan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai.
(3)
Subbagian Pendayagunaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan pendayagunaan jabatan fungsional.
Pasal 991 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga. Pasal 992 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 991, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan keuangan;
b.
pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 993 Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Keuangan;
b.
Subbagian Perlengkapan; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
Pasal 994 (1)
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(2)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 995 Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kerja sama, rancangan peraturan perundangundangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik.
204
Pasal 996 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 995, Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kerja sama;
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum, serta evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana; dan
c.
penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
Pasal 997 Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a.
Subbagian Kerja Sama;
b.
Subbagian Hukum dan Organisasi; dan
c.
Subbagian Hubungan Masyarakat. Pasal 998
(1)
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama.
(2)
Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum, serta evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana.
(3)
Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
. Pasal 999 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1000 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Badan.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
205
Bagian Keempat Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Pasal 1001 Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan tanaman pangan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pasal 1002 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan tanaman pangan;
b.
pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan;
c.
pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; dan
d.
pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
Pasal 1003 Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan terdiri atas: a.
Bagian Tata Usaha;
b.
Bidang Program dan Evaluasi;
c.
Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 1004 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan.
Pasal 1005 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1004, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan; dan
b.
pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
206
Pasal 1006 Bagian Tata Usaha terdiri atas: a.
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b.
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Pasal 1007 (1)
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.
(2)
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 1008 Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan tanaman pangan.
Pasal 1009 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; dan
anggaran
b.
penyiapan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.
Pasal 1010 Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a.
Subbidang Program; dan
b.
Subbidang Evaluasi.
Pasal 1011 (1)
Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman pangan.
(2)
Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan.
207
Pasal 1012 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan. Pasal 1013 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1012, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan tanaman pangan; dan
b.
penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan. Pasal 1014
Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas: a.
Subbidang Kerja Sama Penelitian; dan
b.
Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian. Pasal 1015
(1)
Subbidang Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan tanaman pangan.
(2)
Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan. Pasal 1016
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003 huruf d terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; b. melakukan penelitian dan pengembangan tanaman pangan; dan c. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
208
Pasal 1017 (1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atas persetujuan Kepala Badan.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Pasal 1018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan hortikultura, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pasal 1019 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1018, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan hortikultura;
b.
pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan hortikultura;
c.
pelaksanaan penelitian dan pengembangan hortikultura; dan
d.
pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.
Pasal 1020 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura terdiri atas: a.
Bagian Tata Usaha;
b.
Bidang Program dan Evaluasi;
c.
Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1021
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan.
209
Pasal 1022 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1021, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan; dan
b.
pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 1023 Bagian Tata Usaha terdiri atas: a.
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b.
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Pasal 1024 (1)
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.
(2)
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 1025 Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan hortikultura.
Pasal 1026 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1025, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan hortikultura; dan
b.
penyiapan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.
Pasal 1027 Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a.
Subbidang Program; dan
b.
Subbidang Evaluasi.
210
Pasal 1028 (1)
Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan hortikultura.
(2)
Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.
Pasal 1029 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan hortikultura.
Pasal 1030 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1029, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan hortikultura; dan
b.
penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan hortikultura.
Pasal 1031 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas: a.
Subbidang Kerja Sama Penelitian; dan
b.
Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian.
Pasal 1032 (1)
Subbidang Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan hortikultura.
(2)
Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan hortikultura. Pasal 1033
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1020 huruf d, terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
211
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan hortikultura; b. melakukan penelitian dan pengembangan hortikultura; dan c. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 1034 (1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atas persetujuan Kepala Badan.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Pasal 1035 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pasal 1036 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1035, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan perkebunan;
b.
pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan perkebunan;
c.
pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan
d.
pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
212
Pasal 1037 Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan terdiri atas: a.
Bagian Tata Usaha;
b.
Bidang Program dan Evaluasi;
c.
Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 1038 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan.
Pasal 1039 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan; dan
b.
pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 1040 Bagian Tata Usaha terdiri atas: a.
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b.
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Pasal 1041 (1)
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.
(2)
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.
Pasal 1042 Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan perkebunan.
213
Pasal 1043 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan
b.
penyiapan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.
Pasal 1044 Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a.
Subbidang Program; dan
b.
Subbidang Evaluasi.
Pasal 1045 (1)
Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
(2)
Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan.
Pasal 1046 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan perkebunan.
Pasal 1047 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan perkebunan; dan
b.
penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan.
Pasal 1048 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas: a.
Subbidang Kerja Sama Penelitian; dan
b.
Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian.
214
Pasal 1049 (1)
Subbidang Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan perkebunan.
(2)
Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perkebunan. Pasal 1050
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1037 huruf d, terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan perkebunan; b. melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan; dan c. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 1051 (1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atas persetujuan Kepala Badan.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Pasal 1052 Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan peternakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
215
Pasal 1053 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1052, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan peternakan;
b.
pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan peternakan;
c.
pelaksanaan penelitian dan pengembangan peternakan; dan
d.
pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan peternakan. Pasal 1054
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan terdiri atas: a.
Bagian Tata Usaha;
b.
Bidang Program dan Evaluasi;
c.
Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 1055 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan perlengkapan. Pasal 1056 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1055, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan; dan
b.
pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan. Pasal 1057
Bagian Tata Usaha terdiri atas: a.
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b.
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
Pasal 1058 (1)
Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, dan ketatausahaan.
(2)
Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.
216
Pasal 1059 Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan peternakan.
Pasal 1060 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1059, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan; dan
serta anggaran
b.
penyiapan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penelitian dan pengembangan peternakan.
Pasal 1061 Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas: a.
Subbidang Program; dan
b.
Subbidang Evaluasi.
Pasal 1062 (1)
Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan.
(2)
Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penelitian dan pengembangan peternakan.
Pasal 1063 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan peternakan.
Pasal 1064 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1063, Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan peternakan; dan
b.
penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan.
217
Pasal 1065 Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri atas: a.
Subbidang Kerja Sama Penelitian; dan
b.
Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian.
Pasal 1066 (1)
Subbidang Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama penelitian dan pengembangan peternakan.
(2)
Subbidang Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, diseminasi, komersialisasi, dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan perpustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan. Pasal 1067
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054 huruf d, terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti, mempunyai tugas: a. melakukan penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan peternakan; b. melakukan penelitian dan pengembangan peternakan; dan c. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pasal 1068 (1)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atas persetujuan Kepala Badan.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
218
BAB XIII BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 1069 (1)
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian.
(2)
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 1070
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1071 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1070, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.
pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d.
pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 1072
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas: a.
Sekretariat Badan;
b.
Pusat Penyuluhan Pertanian;
c.
Pusat Pelatihan Pertanian; dan
d.
Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian.
219
Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pasal 1073 Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Pasal 1074 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1073, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
d.
evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Pasal 1075
Sekretariat Badan terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1076
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Pasal 1077 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan pertanian;
b.
penyiapan penyusunan rencana dan program, serta kerja sama; dan
c.
penyiapan penyusunan anggaran.
220
Pasal 1078 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Data Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Pertanian;
b.
Subbagian Program dan Kerja Sama; dan
c.
Subbagian Anggaran. Pasal 1079
(1)
Subbagian Data Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi sumber daya manusia dan ketenagakerjaan pertanian.
(2)
Subbagian Program dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, serta kerja sama.
(3)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran. Pasal 1080
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Pasal 1081 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1080, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 1082
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan. Pasal 1083
(1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
221
Pasal 1084 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 1085 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1084, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana;
b.
pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Pasal 1086 Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Hukum dan Organisasi;
b.
Subbagian Kepegawaian; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 1087
(1)
Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana.
(2)
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 1088
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik. Pasal 1089 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1088, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan analisis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
b.
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; dan
c.
penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
222
Pasal 1090 Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Evaluasi;
b.
Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
c.
Subbagian Hubungan Masyarakat.
Pasal 1091 (1)
Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program.
(2)
Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
(3)
Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan.
Pasal 1092 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1075 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1093 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Badan.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
223
Bagian Keempat Pusat Penyuluhan Pertanian Pasal 1094 Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
Pasal 1095 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1094, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
b.
pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
c.
pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; dan
d.
pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usaha tani.
Pasal 1096 Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas: a.
Bidang Program dan Informasi;
b.
Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan;
c.
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 1097 Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian.
Pasal 1098 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1097, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerja sama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan
b.
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyiapan materi di bidang penyuluhan pertanian.
224
Pasal 1099 Bidang Program dan Informasi terdiri atas: a.
Subbidang Program dan Kerja Sama; dan
b.
Subbidang Informasi dan Materi. Pasal 1100
(1)
Subbidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerja sama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian.
(2)
Subbidang Informasi dan Materi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta penyiapan bahan materi di bidang penyuluhan pertanian. Pasal 1101
Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian. Pasal 1102 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1101, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: a
penyiapan pengembangan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian; dan
b
penyiapan pengembangan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian. Pasal 1103
Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas: a.
Subbidang Kelembagaan Penyuluhan; dan
b.
Subbidang Ketenagaan Penyuluhan. Pasal 1104
(1)
Subbidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
(2)
Subbidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian. Pasal 1105
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani mempunyai melaksanakan penyiapan pemberdayaan kelembagaan petani dan usaha tani.
225
tugas
Pasal 1106 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1105, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelembagaan petani; dan
b.
penyiapan pemberdayaan dan pengembangan di bidang usaha tani.
Pasal 1107 Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usaha Tani terdiri atas: a.
Subbidang Kelembagaan Petani; dan
b.
Subbidang Usahatani.
Pasal 1108 (1)
Subbidang Kelembagaan Petani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kelembagaan petani.
(2)
Subbidang Usaha Tani mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengembangan di bidang usahatani.
penyiapan
bahan
Pasal 1109 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1096 huruf d terdiri atas jabatan fungsional Penyuluh Pertanian.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, mempunyai tugas: a. melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan b. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1110 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Pusat atas persetujuan Kepala Badan.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
226
Bagian Kelima Pusat Pelatihan Pertanian Pasal 1111 Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pelatihan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pasal 1112 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerja sama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian;
b.
pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
c.
pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian. Pasal 1113
Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas: a.
Bidang Program dan Kerja Sama;
b.
Bidang Penyelenggaraan Pelatihan;
c.
Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1114
Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian. Pasal 1115 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan pertanian; dan
b
penyiapan penyusunan kerja sama di bidang pelatihan pertanian. Pasal 1116
Bidang Program dan Kerja sama terdiri atas: a.
Subbidang Program; dan
b.
Subbidang Kerja Sama.
227
Pasal 1117 (1)
Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan pertanian.
(2)
Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang pelatihan pertanian. Pasal 1118
Bidang Penyelenggaraan Pelatihan penyelenggaraan pelatihan pertanian.
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
Pasal 1119 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1118, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a
penyiapan pengembangan di bidang sistem dan metode pelatihan pertanian;
b
penyiapan evaluasi penyelenggaraan pelatihan pertanian. Pasal 1120
Bidang Penyelenggaraan terdiri atas: a.
Subbidang Sistem dan Metode; dan
b.
Subbidang Evaluasi Penyelenggaraan. Pasal 1121
(1)
Subbidang Sistem dan Metode mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang sistem dan metode pelatihan pertanian.
(2)
Subbidang Evaluasi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan pelatihan pertanian. Pasal 1122
Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian. Pasal 1123 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1122, Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengembangan di bidang kelembagaan pelatihan pertanian; dan
b.
penyiapan pengembangan di bidang ketenagaan pelatihan pertanian.
228
Pasal 1124 Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan terdiri atas: a.
Subbidang Kelembagaan Pelatihan; dan
b.
Subbidang Ketenagaan Pelatihan.
Pasal 1125 (1)
Subbidang Kelembagaan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang kelembagaan pelatihan pertanian.
(2)
Subbidang Ketenagaan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang ketenagaan pelatihan pertanian.
Pasal 1126 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1113 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1127 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Widyaiswara yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atas persetujuan Kepala Badan.
(2)
Kualifikasi dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Pasal 1128 Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
229
Pasal 1129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1128, Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian, menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
b.
pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian; dan
c.
pelaksanaan penyusunan dan pengembangan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Pasal 1130
Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri atas: a.
Bidang Program dan Kerja Sama;
b.
Bidang Pendidikan;
c.
Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1131
Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerja sama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. . Pasal 1132 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; dan
b.
penyiapan penyusunan kerja sama pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Pasal 1133
Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas: a.
Subbidang Program; dan
b.
Subbidang Kerja Sama. Pasal 1134
(1)
Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; dan
(2)
Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.
230
Pasal 1135 Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan di bidang pendidikan pertanian. Pasal 1136 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1135, Bidang Pendidikan, menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan pengembangan di bidang penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan
b.
penyiapan pengembangan di bidang kelembagaan dan ketenagaan pendidikan. Pasal 1137
Bidang Pendidikan, terdiri atas: a.
Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
b.
Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan. Pasal 1138
(1)
Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang penyelenggaraan pendidikan pertanian.
(2)
Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan di bidang kelembagaan dan ketenagaan pendidikan. Pasal 1139
Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Pasal 1140 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139, Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan penyusunan dan pengembangan di bidang standardisasi kompetensi pertanian; dan
b.
penyiapan penyusunan dan pengembangan di bidang sertifikasi profesi pertanian.
Pasal 1141 Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, terdiri atas: a.
Subbidang Standardisasi Kompetensi; dan
b.
Subbidang Sertifikasi Profesi.
231
Pasal 1142 (1)
Subbidang Standardisasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan di bidang standardisasi kompetensi pertanian.
(2)
Subbidang Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan di bidang sertifikasi profesi pertanian.
Pasal 1143 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1130 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1144 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Dosen dan Guru yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atas persetujuan Kepala Badan
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
232
BAB XIV BADAN KETAHANAN PANGAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 1145 (1)
Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian.
(2)
Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 1146 Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.
Pasal 1147 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1146, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
b.
pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;
c.
pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;
d.
pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
e.
pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 1148 Badan Ketahanan Pangan terdiri atas: a.
Sekretariat Badan;
b.
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
c.
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
d.
Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
233
Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pasal 1149 Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.
Pasal 1150 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1149, Sekretariat Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang ketahanan pangan;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
d.
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.
Pasal 1151 Sekretariat Badan terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1152
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang ketahanan pangan.
Pasal 1153 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1152, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.
penyiapan penyusunan anggaran; dan
c.
penyiapan penyusunan kerja sama.
234
Pasal 1154 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program;
b.
Subbagian Anggaran; dan
c.
Subbagian Kerja Sama. Pasal 1155
(1)
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program.
(2)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
(3)
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama. Pasal 1156
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Pasal 1157 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 1158
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Pasal 1159
(1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
235
Pasal 1160 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta tata usaha. Pasal 1161 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1160, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
b.
penyiapan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
c.
penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan perpustakaan. Pasal 1162
Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
b.
Subbagian Hukum; dan
c.
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha. Pasal 1163
(1)
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
(2)
Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
(3)
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan perpustakaan. Pasal 1164
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pasal 1165 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1164, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
b.
penyiapan analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program; dan
c.
penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan.
236
Pasal 1166 Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a.
Subbagian Data dan Informasi;
b.
Subbagian Evaluasi; dan
c.
Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan. Pasal 1167
(1)
Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
(2)
Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan program.
(3)
Subbagian Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan dan tindaklanjut hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pasal 1168
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1169 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Badan.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
237
Bagian Keempat Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Pasal 1170 Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Pasal 1171 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
1170, Pusat
a.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
b.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi akses pangan; dan
c.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan. Pasal 1172
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas: a.
Bidang Ketersediaan Pangan;
b.
Bidang Akses Pangan; dan
c.
Bidang Kerawanan Pangan. Pasal 1173
Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan. Pasal 1174 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1173, Bidang Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta analisis ketersediaan pangan; dan
pemantapan,
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi sumber daya pangan.
pemantapan,
Pasal 1175 Bidang Ketersediaan Pangan terdiri atas: a.
Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan; dan
b.
Subbidang Sumberdaya Pangan.
238
pengembangan,
Pasal 1176 (1)
Subbidang Analisis Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi, serta analisis ketersediaan pangan.
(2)
Subbidang Sumberdaya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi sumber daya pangan.
Pasal 1177 Bidang Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi akses pangan.
Pasal 1178 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1177, Bidang Akses Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta analisis akses pangan; dan
pemantapan,
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengembangan akses pangan.
pemantapan,
Pasal 1179 Bidang Akses Pangan terdiri atas: a.
Subbidang Analisis Akses Pangan; dan
b.
Subbidang Pengembangan Akses Pangan.
Pasal 1180 (1)
Subbidang Analisis Akses Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi, serta analisis akses pangan.
(2)
Subbidang Pengembangan Akses Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pengembangan akses pangan.
Pasal 1181 Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan.
239
Pasal 1182 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1181, Bidang Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi, serta analisis kerawanan pangan; dan
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kerawanan pangan.
Pasal 1183 Bidang Kerawanan Pangan terdiri atas: a.
Subbidang Analisis Kerawanan Pangan; dan
b.
Subbidang Penanggulangan Kerawanan Pangan.
Pasal 1184 (1)
Subbidang Analisis Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi, serta analisis kerawanan pangan.
(2)
Subbidang Penanggulangan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi penanggulangan kerawanan pangan.
Bagian Kelima Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Pasal 1185 Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan.
Pasal 1186 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1185, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan;
b.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi harga pangan; dan
c.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi cadangan pangan.
240
Pasal 1187 Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri atas: a.
Bidang Distribusi Pangan;
b.
Bidang Harga Pangan; dan
c.
Bidang Cadangan Pangan.
Pasal 1188 Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi pangan.
Pasal 1189 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1188, Bidang Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan analisis distribusi pangan; dan
pengembangan,
pemantapan,
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan distribusi pangan.
pemantapan,
Pasal 1190 Bidang Distribusi Pangan terdiri atas: a.
Subbidang Analisis Distribusi Pangan; dan
b.
Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan.
Pasal 1191 (1)
Subbidang Analisis Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan analisis distribusi pangan.
(2)
Subbidang Kelembagaan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan distribusi pangan.
Pasal 1192 Bidang Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi harga pangan.
241
Pasal 1193 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1192, Bidang Harga Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan analisis harga pangan produsen; dan
pemantapan,
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan analisis harga pangan konsumen.
pemantapan,
Pasal 1194 Bidang Harga Pangan terdiri atas: a.
Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen; dan
b.
Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen.
Pasal 1195 (1)
Subbidang Analisis Harga Pangan Produsen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan analisis harga pangan produsen.
(2)
Subbidang Analisis Harga Pangan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan analisis harga pangan konsumen.
Pasal 1196 Bidang Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi cadangan pangan. Pasal 1197 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1196, Bidang Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi cadangan pangan pemerintah; dan
pemantapan,
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi cadangan pangan masyarakat.
pemantapan,
Pasal 1198 Bidang Cadangan Pangan terdiri atas: a.
Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah; dan
b.
Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat.
242
Pasal 1199 (1)
Subbidang Cadangan Pangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi cadangan pangan pemerintah.
(2)
Subbidang Cadangan Pangan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi cadangan pangan masyarakat.
Bagian Keenam Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 1200 Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan serta pengawasan keamanan pangan segar.
Pasal 1201 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan;
b.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan; dan
c.
pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar.
Pasal 1202 Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas: a.
Bidang Konsumsi Pangan;
b.
Bidang Penganekaragaman Pangan; dan
c.
Bidang Keamanan Pangan Segar.
Pasal 1203 Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan.
243
Pasal 1204 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203, Bidang Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pola konsumsi pangan; dan
pemantapan,
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kebutuhan konsumsi pangan.
pemantapan,
Pasal 1205 Bidang Konsumsi Pangan terdiri atas: a.
Subbidang Pola Konsumsi Pangan; dan
b.
Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan. Pasal 1206
(1)
Subbidang Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi pola konsumsi pangan.
(2)
Subbidang Kebutuhan Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi kebutuhan konsumsi pangan. Pasal 1207
Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi penganekaragaman pangan. Pasal 1208 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1207, Bidang Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pangan lokal; dan
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pelaksanaan promosi penganekaragaman pangan. Pasal 1209
Bidang Penganekaragaman Pangan terdiri atas: a.
Subbidang Pengembangan Pangan Lokal; dan
b.
Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan.
244
pemantapan,
Pasal 1210 (1)
Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pangan lokal.
(2)
Subbidang Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan pelaksanaan promosi penganekaragaman pangan.
Pasal 1211 Bidang Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan keamanan pangan segar.
Pasal 1212 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1211, Bidang Keamanan Pangan Segar menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
b.
penyiapan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan segar.
pemantapan,
Pasal 1213 Bidang Keamanan Pangan Segar terdiri atas: a.
Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan
b.
Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.
Pasal 1214 (1)
Subbidang Pengawasan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan keamanan pangan segar.
(2)
Subbidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan segar.
245
BAB XV BADAN KARANTINA PERTANIAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 1215 (1)
Badan Karantina Pertanian adalah unsur pendukung pada Kementerian Pertanian.
(2)
Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 1216 Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian.
Pasal 1217 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
b.
pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
c.
pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
d.
pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 1218 Badan Karantina Pertanian terdiri atas: a.
Sekretariat Badan;
b.
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
c.
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan
d.
Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan.
246
Bagian Ketiga Sekretariat Badan Karantina Pertanian Pasal 1219 Sekretariat Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian.
Pasal 1220 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219, Sekretariat Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: a.
koordinasi, dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
b.
pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
c.
evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
d.
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan
e.
pelaksanaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian. Pasal 1221
Sekretariat Badan terdiri atas: a.
Bagian Perencanaan;
b.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c.
Bagian Umum;
d.
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
e.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1222
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati. Pasal 1223 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1222, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan;
b.
penyiapan penyusunan anggaran; dan
c.
penyiapan analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
247
Pasal 1224 Bagian Perencanaan terdiri atas: a.
Subbagian Program;
b.
Subbagian Anggaran; dan
c.
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pasal 1225
(1)
Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perkarantinaan.
(2)
Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
(3)
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perkarantinaan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. Pasal 1226
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Pasal 1227 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a.
pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM);
b.
pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran; dan
c.
pelaksanaan urusan perlengkapan. Pasal 1228
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a.
Subbagian Perbendaharaan;
b.
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
c.
Subbagian Perlengkapan. Pasal 1229
(1)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM).
(2)
Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran.
(3)
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
248
Pasal 1230 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha. Pasal 1231 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1230, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi kegiatan skim audit;
b.
pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
c.
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 1232
Bagian Umum terdiri atas: a.
Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
b.
Subbagian Kepegawaian; dan
c.
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pasal 1233
(1)
Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi kegiatan skim audit.
(2)
Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
(3)
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Pasal 1234
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan informasi publik. Pasal 1235 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
b.
penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati; dan
c.
penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan publikasi.
249
Pasal 1236 Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a.
Subbagian Peraturan Perkarantinaan Hewan;
b.
Subbagian Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan; dan
c.
Subbagian Hubungan Masyarakat.
Pasal 1237 (1)
Subbagian Peraturan Perkarantinaan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
(2)
Subbagian Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perjanjian, pertimbangan, bantuan hukum, serta dokumentasi hukum di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
(3)
Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik, dan publikasi.
Pasal 1238 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1221 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 1239 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Badan.
(3)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
250
Bagian Keempat Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Pasal 1240 Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
Pasal 1241 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1240, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup;
b.
penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan produk hewan; dan
c.
penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.
Pasal 1242 Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani terdiri atas: a.
Bidang Karantina Hewan Hidup;
b.
Bidang Karantina Produk Hewan;
c.
Bidang Keamanan Hayati Hewani; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 1243 Bidang Karantina Hewan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup.
Pasal 1244 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243, Bidang Karantina Hewan Hidup menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor; dan
b.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan ekspor dan antar area.
251
Pasal 1245 Bidang Karantina Hewan Hidup terdiri atas: a.
Subbidang Hewan Impor; dan
b.
Subbidang Hewan Ekspor dan Antar Area.
Pasal 1246 (1)
Subbidang Hewan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup impor.
(2)
Subbidang Hewan Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina hewan hidup ekspor dan antar area.
Pasal 1247 Bidang Karantina Produk Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan produk hewan. Pasal 1248 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1247, Bidang Karantina Produk Hewan menyelenggarakan fungsi : a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor; dan
b.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area.
Pasal 1249 Bidang Karantina Produk Hewan terdiri atas: a.
Subbidang Produk Hewan Impor; dan
b.
Subbidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area. Pasal 1250
(1)
Subbidang Produk Hewan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan impor.
252
(2)
Subbidang Produk Hewan Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan, serta analisis risiko hama penyakit hewan karantina produk hewan ekspor dan antar area. Pasal 1251
Bidang Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. Pasal 1252 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1251, Bidang Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan
b.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area.
Pasal 1253 Bidang Keamanan Hayati Hewani terdiri atas: a.
Subbidang Keamanan Hayati Hewani Impor; dan
b.
Subbidang Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area. Pasal 1254
(1)
Subbidang Keamanan Hayati Hewani Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor.
(2)
Subbidang Keamanan Hayati Hewani Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area. Pasal 1255
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1242 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
253
Pasal 1256 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Pasal 1257 Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Pasal 1258 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1257, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih;
b.
penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih; dan
c.
penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. Pasal 1259
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terdiri atas: a.
Bidang Karantina Tumbuhan Benih;
b.
Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih;
c.
Bidang Keamanan Hayati Nabati; dan
d.
Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 1260
Bidang Karantina Tumbuhan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan benih.
254
Pasal 1261 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1260, Bidang Karantina Tumbuhan Benih menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih impor; dan
b.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih ekspor dan antar area.
Pasal 1262 Bidang Karantina Tumbuhan Benih terdiri atas: a.
Subbidang Benih Impor; dan
b.
Subbidang Benih Ekspor Dan Antar Area.
Pasal 1263 (1)
Subbidang Benih Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan dan laboratorium, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih impor.
(2)
Subbidang Benih Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina benih ekspor dan antar area.
Pasal 1264 Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan non benih.
Pasal 1265 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1264, Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina non benih impor; dan
b.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina non benih ekspor dan antar area.
255
Pasal 1266 Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih terdiri atas: a.
Subbidang Non Benih Impor; dan
b.
Subbidang Non Benih Ekspor dan Antar Area. Pasal 1267
(1)
Subbidang Non Benih Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina non benih impor.
(2)
Subbidang Karantina Non Benih Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan, serta analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina non benih ekspor dan antar area. Pasal 1268
Bidang Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. Pasal 1269 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268, Bidang Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor; dan
b.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain ekspor dan antar area. Pasal 1270
Bidang Keamanan Hayati Nabati terdiri atas: a.
Subbidang Keamanan Hayati Nabati Impor; dan
b.
Subbidang Keamanan Hayati Nabati Ekspor dan Antar Area. Pasal 1271
(1)
Subbidang Keamanan Hayati Nabati Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor.
256
(2)
Subbidang Keamanan Hayati Nabati Ekspor dan Antar Area mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor. Pasal 1272
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1259 huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1273 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
(2)
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keenam Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan Pasal 1274 Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerja sama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan.
Pasal 1275 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1274, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
b.
pelaksanaan kerja sama perkarantinaan; dan
c.
pengelolaan informasi perkarantinaan.
257
Pasal 1276 Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan terdiri atas: a.
Bidang Kepatuhan Perkarantinaan;
b.
Bidang Kerja Sama Perkarantinaan; dan
c.
Bidang Informasi Perkarantinaan.
Pasal 1277 Bidang Kepatuhan Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan. . Pasal 1278 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1277, Bidang Kepatuhan Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani; dan
b.
penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
Pasal 1279 Bidang Kepatuhan Perkarantinaan terdiri atas: a.
Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan; dan
b.
Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan
Pasal 1280 (1)
Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani.
(2)
Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
Pasal 1281 Bidang Kerja Sama Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan kerja sama perkarantinaan.
258
Pasal 1282 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1281, Bidang Kerja Sama Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan kerja sama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan inquiry point; dan
b.
penyiapan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.
Pasal 1283 Bidang Kerja Sama Perkarantinaan terdiri atas: a.
Subbidang Sanitari dan Fitosanitari;
b.
Subbidang Kerja Sama. Pasal 1284
(1)
Subbidang Sanitari dan Fitosanitari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan inquiry point.
(2)
Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati.
Pasal 1285 Bidang Informasi Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi perkarantinaan.
Pasal 1286 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1285, Bidang Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi; dan
b.
penyiapan pelaksanaan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
Pasal 1287 Bidang Informasi Perkarantinaan terdiri atas: a.
Subbidang Sistem Informasi; dan
b.
Subbidang Pelayanan Informasi.
259
Pasal 1288 (1)
Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi perkarantinaan.
(2)
Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan data, pelayanan sistem, dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
260
BAB XVI STAF AHLI MENTERI PERTANIAN Pasal 1289 (1)
Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)
Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 1290 (1)
Staf Ahli terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Lingkungan; b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; c. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian.
(2)
Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 1291 (1)
Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan.
(2)
Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kebijakan pembangunan pertanian.
(3)
Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kerja sama internasional.
(4)
Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah inovasi dan teknologi.
(5)
Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah investasi pertanian.
261
