DAFTAR ISI BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN... 1 A. HAMBATAN TAHUN LALU.. 1 B. KELEMBAGAAN... 2 C. SUMBER DAYA... 8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Halaman

DAFTAR ISI BAB I

ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN ……..…………………………..…. A. HAMBATAN TAHUN LALU ………………………………………..… B. KELEMBAGAAN ……………………………………………………... C. SUMBER DAYA ...............................................................................

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KERJA ……………….……………………. A. DASAR HUKUM ……………………………………………………… B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR …………………………….

22 22 22

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN …............................................................ A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ................... B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI ….…………… C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN ................................................

24 24 29 31

BAB IV

HASIL KERJA …………………………………………………………. …... A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ………………………….. B. PENCAPAIAN KINERJA ……………………………………………. C. REALISASI ANGGARAN …………………………………………….. D. UPAYA UNTUK MERAIH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI ..

34 34 39 41 44

BAB V

PENUTUP ……………………………………………………………………

48

LAMPIRAN

1 1 2 8

1. RENCANA KERJA PEMERINTAH TH 2013 PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN 2. RENCANA STRATEGIS ITJEN KEMENKES TH 2010-2014 3. TARGET DAN REALISASI KEGIATAN ITJEN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014 4. AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENKES TAHUN 2013 (PELAKSANAAN INPRES NO. I TH 2013) 5. REALISASI ANGGARAN ITJEN KEMENKES TH 2013 BERDASARKAN JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 6. MONEV KINERJA PENGANGGARAN ITJEN TH 2013 7. NERACA BMN ITJEN TH 2013

BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal diharapkan dapat berperan untuk mengawal dan memastikan berjalannya proses Reformasi Birokrasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan peran Inspektorat Jenderal dalam memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan paradigma dari semula hanya berperan sebagai Watchdog menjadi lebih menitikberatkan kepada peran sebagai konsultan dan quality assurance. Pergeseran peran tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang meliputi seluruh proses kegiatan yaitu: Audit; Reviu Laporan Keuangan; Evaluasi; Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja serta berperan sebagai Konsultan (memberikan solusi) dan quality assurance (memberikan pendapat/jaminan). Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2013, terlihat bahwa Inspektorat Jenderal telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, namun dalam beberapa aspek masih ditemukan berbagai hambatan dan kelemahan yang harus diatasi agar capaian kinerja program dan kegiatan pada masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan agar pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. A.

HAMBATAN TAHUN LALU Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat Jenderal pada tahun 2013 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran program dan kegiatan yaitu: 1.

Adanya perubahan sasaran kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal yang semula direncanakan berupa kegiatan audit operasional dirubah menjadi kegiatan inventarisasi BMN sehingga berdampak pada cakupan satuan kerja yang dilakukan audit sesuai dengan jadwal dan sasaran yang telah ditetapkan dalam PKPT Tahun 2013.

2.

Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan mengakibatkan adanya revisi DIPA yang penyelesaiannya membutuhkan waktu sehingga berdampak terhadap penyerapan anggaran Itjen yang kurang optimal.

B.

3.

Adanya keterbatasan jumlah SDM untuk melakukan audit terhadap seluruh obyek pemeriksaan sehingga cakupan audit belum menjangkau seluruh Satker di lingkungan kementerian kesehatan.

4.

Belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti karena beberapa faktor yaitu mutasi Kepala Satker, Satker yang tidak aktif, Petugas yang harus bertanggung jawab sudah pensiun serta pihak ketiga/rekanan yang berkewajiban menyelesaikan kewajibannya sudah tidak ada.

5.

Kegiatan joint audit Program Jamkesmas dengan BPKP tidak terserap seluruhnya karena realisasi penggunaan anggaran tidak sesuai dengan RAB yang diajukan BPKP Perwakilan.

KELEMBAGAAN Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dengan dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan; 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal terdiri atas : 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektorat I; 3. Inspektorat II; 4. Inspektorat III; 5. Inspektorat IV; 6. Inspektorat Investigasi; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010)

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan penyajian informasi hasil pengawasan dan dokumentasi; b. Analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan c. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas : a.

Bagian Program dan Informasi Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas yaitu: a) Penyusunan rencana, program dan anggaran; b) Penyajan data dan Informasi hasil pengawasan dan dokumentasi.

3

Bagian Program dan Informasi terdiri atas : 1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran. 2) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, pelayanan informasi pengawasan serta dokumentasi. b.

Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Analisis laporan hasil pengawasan; dan 2) Pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyajian data hasil pengawasan, penyajian laporan hasil pengawasan, serta memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas : 1) Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan berkas, analisis, evaluasi dan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut serta penyajian laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. 2) Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II. Sub Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan berkas, analisis, evaluasi dan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut serta penyajian laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di luar Inspektorat Jenderal.

c.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas : 1) Sub Bagian Keuangan; dan 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas yakni: 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pembayaran gaji. 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

d.

Bagian Umum Bagian Umum terdiri atas : 1) Sub Bagian Kepegawaian; dan 2) Sub Bagian Tata Usaha.

4

Bagian Umum mempunyai tugas yakni : 1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan. e.

Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan fungsional yang ditempatkan di Sekretariat Itjen terdiri dari jabatan fungsional umum (JFU) dan jabatan fungsional tertentu (JFT).

2. Inspektorat I Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; c. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I Inspektorat I terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat I. b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 3. Inspektorat II Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; 5

c. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II Inspektorat II terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat II. b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 4. Inspektorat III Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; c. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III. Inspektorat III terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat III mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat III. b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 5. Inspektorat IV Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat 6

Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; c. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan d. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV. Inspektorat IV terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat IV. b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 6. Inspektorat Investigasi Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan rencana dan program kerja pengawasan investigasi; b. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; c. Pengawasan investigasi dan pengawasan lainnya; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi Inspektorat Investigasi terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat Investigasi. b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah tenaga fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

7

C.

SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal s.d Desember 2013 sebanyak 234 orang, dengan rincian sebagai berikut: a. Berdasarkan Jabatan Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2013 berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik-1

Berdasarkan grafik diatas dapat dijabarkan bahwa keadaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan terdiri dari: 1) Struktural = 24 orang 2) Fungsional Tertentu = 137 orang 3) Fungsional Umum = 73 orang Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dapat dibedakan lagi menjadi jabatan fungsional auditor dan arsiparis yaitu : NO. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 1. 2. 3. 4. 5.

Auditor Utama Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Arsiparis Penyelia JUMLAH

JUMLAH 1 7 48 79 2 137

orang orang orang orang orang orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 137 orang yang memangku jabatan fungsional tertentu terdapat 1 auditor utama, 7 orang auditor madya, 48 auditor muda, 79 auditor pertama dan 2 orang arsiparis penyelia. Jika digambarkan dalam grafik terlihat sebagai berikut : 8

Grafik-2

b. Berdasarkan Kelompok Umur Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2013 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik-3

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat distribusi kelompok umur pegawai yang paling banyak adalah kelompok umur 40 sampai dengan 49 tahun sebanyak 71 orang (30,34%) dan terendah adalah kelompok umur kurang dari 30 tahun sebanyak 36 orang (15,39%).

9

c. Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2013 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik-4

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pegawai jenis kelamin pria lebih banyak dari pegawai jenis kelamin wanita yaitu 138 orang pria (59%) dan 96 orang perempuan (41%). d. Berdasarkan Pendidikan Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2013 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik-5

10

SDM yang berada di lingkungan Inspektorat Jenderal apabila diklasifikasikan berdasarkan pendidikan, menunjukkan bahwa Pendidikan Strata-2 (S-2) merupakan tingkat pendidikan terbanyak dengan 129 orang (55,13%) dan Strata-1 (S-1) sebanyak 82 orang (35,04%). e. Berdasarkan Golongan Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2013 berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik-6

Berdasarkan tabel di atas, distribusi pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai adalah golongan III yakni sebanyak 195 orang (83%) sedangkan golongan IV sebanyak 33 orang (14%) dan golongan II sebanyak 6 orang (3%). 2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Keadaan Barang Milik Negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada 31 Desember 2013 adalah: a. Saldo Awal Tahun Anggaran 2013 Nilai BMN per 01 Januari 2013 menurut Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI adalah sebesar Rp 15.651.091.056,- yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp Rp15.632.646.556,- dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp18.444.500,-. b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013 Mutasi BMN per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

11

1) Barang Persediaan Saldo Persediaan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp101.184.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp269.742.170,- dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar minus Rp168.558.170,-. Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Uraian

Saldo Awal (Rp)

115111 Barang Konsumsi 115113 Bahan Utk Pemeliharaan 115114 Suku Cadang 115121 Pita Cukai, Materai dan Leges 115199 Persediaan Lainnya JUMLAH

Mutasi (Rp)

Saldo Akhir (Rp)

254.356.170 13.631.000

153.272.170 13.531.000

101.084.000 100.000

0 0

0 0

0 0

1.755.000

0

0

269.742.170

168.558.170

101.184.000

Total nilai barang persediaan dalam kondisi baik.

2) Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp14.545.422.886,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp13.740.448.886,-, mutasi tambah sebesar Rp1.955.382.000,- dan mutasi kurang sebesar Rp1.150.408.000,-. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut: a) Alat Angkutan (3.02) Saldo Alat Angkutan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.885.195.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 55 (lima puluh lima) unit dengan nilai sebesar Rp5.939.508.500,-, mutasi tambah jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp54.313.000,-. Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (401)

Intrakomptabel (Rp) 54.313.000

Ekstrakomptabel (Rp) 0

12

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi

Kuantitas

Baik Rusak Ringan Rusak Berat

53 0 2

Nilai (Rp) 5.885.195.500 0 54.313.000

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp54.313.000,-. b) Alat Kantor (3.05.01) Saldo Alat Kantor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.601.550.875,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 456 (empat ratus lima puluh enam) unit dengan nilai sebesar Rp1.384.300.875,-, mutasi tambah jumlah barang 10 (sepuluh) unit dengan nilai sebesar Rp275.000.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 30 (tiga puluh) unit dengan nilai sebesar Rp57.750.000,-. Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian (101)



Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (401)



Dari jumlah Alat Kantor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Alat Kantor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

13

Uraian Kondisi

Kuantitas


436 0 30

Nilai (Rp) 1.601.550.875 0 57.750.000

Kelompok barang Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan nilai sebesar Rp57.750.000,-. c) Alat Rumah Tangga (3.05.02) Saldo Alat Rumah Tangga pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.894.716.875,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp1.863.256.875,-, mutasi tambah jumlah barang 109 (seratus sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp302.390.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 90 (sembilan puluh) unit dengan nilai sebesar Rp270.930.000,-. Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian (101)



Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (401)



Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kuantitas 1.258 0 90

Nilai (Rp) 1.894.716.875 0 270.930.000

14

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 90 (sembilan puluh) unit dengan nilai sebesar Rp270.930.000,-. d) Alat Studio (3.06.01) Saldo Alat Studio pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp214.017.430,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 38 (tiga puluh delapan) unit dengan nilai sebesar Rp127.199.930,-, mutasi tambah jumlah barang 13 (tiga belas) unit dengan nilai sebesar Rp86.817.500,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian (101)

Intrakomptabel (Rp)

Ekstrakomptabel (Rp)

86.817.500

0

Dari jumlah Alat Studio di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Alat Studio di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kuantitas 51 0 0

Nilai (Rp) 214.017.430 0 0

Kelompok barang Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). e) Alat Komunikasi (3.06.02) Saldo Alat Komunikasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp122.683.860,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 29 (dua puluh sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp107.283.860,-, mutasi tambah jumlah barang 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp15.400.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

15

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian (101)



Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi

Kuantitas


Nilai (Rp) 33 0 0

122.683.860 0 0

Kelompok barang Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). f)

Komputer Unit (3.10.01) Saldo Komputer Unit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.208.089.906,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 266 (dua ratus enam puluh enam) unit dengan nilai sebesar Rp3.542.489.906,-, mutasi tambah jumlah barang 20 (dua puluh) unit dengan nilai sebesar Rp345.400.000,- dan mutasi kurang jumlah barang 30 (tiga puluh) unit dengan nilai sebesar Rp679.800.000,-. Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian (101)



Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (401)



16

Dari jumlah Alat Komputer Unit di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Komputer Unit di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Uraian Kondisi

Kuantitas


256 0 30

Nilai (Rp) 3.208.089.906 0 679.800.000

Kelompok barang Alat Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan nilai sebesar Rp679.800.000,-. g) Peralatan Komputer (3.10.02) Saldo Peralatan Komputer pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.589.878.440,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 174 (seratus tujuh puluh empat) unit dengan nilai sebesar Rp753.168.940,-, mutasi tambah jumlah barang 51 (lima puluh satu) unit dengan nilai sebesar Rp924.324.500,- dan mutasi kurang jumlah barang 30 (tiga puluh) unit dengan nilai sebesar Rp87.615.000,-. Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian (101)



Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (401)



Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

17

Uraian Kondisi Baik Rusak Ringan Rusak Berat

Kuantitas 195 0 30

Nilai (Rp) 1.589.878.440 0 87.615.000

Kelompok barang Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan nilai sebesar Rp87.615.000,-. h) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin. Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.177.318.281,-.

3) Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,- (nol rupiah). 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,- (nol rupiah). 5) Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp76.987.500,-. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut: a) Bahan Perpustakaan Tercetak (6.01.01) Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp47.787.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 222 unit dengan nilai sebesar Rp47.787.500,-, mutasi tambah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). b) Bahan Perpustakaan Terekam (6.01.02) Saldo Bahan Perpustakaan Terekam pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp29.200.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 21 unit dengan nilai sebesar Rp29.200.000,-, mutasi tambah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). 18

c) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,- (nol rupiah)

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,- (nol rupiah).

7) Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.129.443.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.563.912.500, mutasi tambah sebesar Rp1.667.831.000,-, dan mutasi kurang sebesar Rp102.300.000,-. a) Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.792.204.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 38 (tiga puluh delapan) unit dengan nilai sebesar Rp1.479.381.000,-, mutasi tambah sejumlah 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp415.123.000,- dan mutasi kurang sejumlah 30 (tiga puluh) unit dengan nilai sebesar Rp102.300.000,-. Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Pembelian (101)



Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi Keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (401)



Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

19

Uraian Kondisi

Kuantitas


11 0 30

Nilai (Rp) 1.792.204.000 0 102.300.000

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 30 (tiga puluh) unit Rp102.300.000,-. BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.337.239.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 540 (lima ratus empat puluh) unit dengan nilai sebesar Rp84.531.500,mutasi tambah sejumlah 212 (dua ratus dau belas) dengan nilai sebesar Rp1.252.708.000,- dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Mutasi Tambah BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya dari Aset tetap (188)

Intrakomptabel (Rp)

Ekstrakomptabel (Rp)

1.252.708.000

0

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 desember 2013 per golongan barang adalah sebagai berikut: Golongan Barang 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Jembatan, Irigasi Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya

dan

JUMLAH b) Akumulasi Penyusutan Operasional Pemerintah.

BMN

yang

Intrakomptabel (Rp) 0 1.150.408.000 0

Ekstrakomptabel (Rp) 0 0 0

0 102.300.000

0 0

1.252.708.000

0

Dihentikan

Penggunaannya

dari

20

Saldo Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.234.939.500,-. 3. Sumber Dana Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Itjen Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 024.02.1.415366/2013 tanggal 5 Desember 2012 (setelah revisi). Alokasi awal sebesar Rp.100.470.900.000,- dan telah direvisi menjadi sebesar Rp.96.084.865.000,-. Penyebab revisi jumlah alokasi anggaran tersebut adalah adanya surat dari Kementerian Keuangan No. ND.407/mk.02/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan APBNP tahun 2013 mengenai efisiensi anggaran Kemenkes sebesar Rp. 175 Miliar dimana anggaran belanja Inspektorat Jenderal mengalami efisiensi sebesar Rp.4.386.035.000,-. Alokasi tahun 2013 terdiri dari Belanja Pegawai Rp.18.954.530.000,- dan Non Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp. 74.747.475.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.382.590.000,-. Alokasi anggaran program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkes RI selama tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

ALOKASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2012 dan 2013 No

Program

1 Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan RI JUMLAH

Anggaran Tahun 2012

Tahun 2013

83,000,000,000 96.084.865.000 83,000,000,000 96.084.865.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran menurut program Itjen tahun 2013, mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.084.865.000,- atau sebesar 15,77% dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2012.

21

BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 5. Instruksi Presiden No.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 6. Instruksi Presiden No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Kesehatan No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan No.32/Menkes/SK/I/2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014; 9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014; 10. Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2010 2014. 11. Surat Keputusan Inspektur Jenderal No: HK.02.03/I.1/7532/2012 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR 1. Tujuan Tujuan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan adalah terselenggaranya pengawasan secara komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan bebas KKN melalui rumusan sebagai berikut : 1) 2) 3)

Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dengan efektif dan efisien. Meningkatkan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Menyempurnakan kebijakan sistem prosedur pengawasan.

2. Sasaran dan Indikator Sasaran program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan adalah Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.

22

Target pada sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 dijabarkan sebagai berikut : NO

SASARAN Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes

Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSDMK

Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

INDIKATOR Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel

TARGET

75%

1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

190

2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

70%

1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

45


70%

1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PP & PL dan Badan Litbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

130


70%

1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

110


70%

1 Persentase Pengusutan dan Investigasi kasuskasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

60%

2 Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan

2

1 Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan

60%

2 Presentase unit kerja yang menerapkan SPIP

70%

3 Jumlah rancangan regulasi dan standar yang . disusun

10

23

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN

A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Strategi Inspektorat Jenderal dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah: 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan Menyelenggarakan pengawasan langsung melalui audit kinerja dengan penetapan sasaran yang mempunyai daya ungkit terhadap pencapaian MDG’s pada tahun 2014 memantapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan. Mengembangkan kemampuan SDM pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga didapatkan SDM pengawasan yang handal dan profesional. Fokus: a. Meningkatkan cakupan pemeriksaan dengan prioritas satker atau program yang mendukung pencapaian MDG’s melalui penyusunan perencanaan pengawasan yang berdasarkan faktor-faktor risiko. b. Meningkatkan cakupan pengawasan terhadap kegiatan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat miskin, program prioritas Kemenkes serta pelayanan kesehatan kepada jamaah haji. c. Meningkatkan cakupan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. d. Menata dan menyempurnakan kebijakan, sistem, struktur kelembagaan, standar operating prosedur pengawasan dan tata hubungan kerja. e. Meningkatkan kualitas pengawasan melalui supervisi sesuai norma pengawasan yang dilaksanakan di setiap tahapan audit untuk memastikan tercapainya sasaran dan meningkatnya kemampuan auditor. f. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional melalui Pendidikan Teknis Audit, Substansi Audit serta Capacity Building baik di lingkungan Itjen dan instansi lainnya. g. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan. h. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. 2. Meningkatkan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal maka setiap temuan hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti secara konsisten dan bertanggung jawab.

24

Fokus : a. Meningkatkan percepatan penyelesaian dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan melalui pemantauan secara langsung sehingga saran serta rekomendasi dapat dijalankan dengan tepat. b. Pemutakhiran data pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan Unit Utama, Kementerian Dalam Negeri, BPKP dan BPK-RI. c. Penyelesaian temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD). 3. Meningkatkan kerjasama di bidang pengawasan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam sinergi Pengawasan. Untuk mendapatkan kualitas hasil pengawasan yang handal, diperlukan juga langkahlangkah koordinasi dengan internal dan eksternal Kementerian Kesehatan. Fokus : a. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara BPKP dengan Kementerian Kesehatan, melalui kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkes RI dengan BPKP mengenai Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kemenkes RI, Maret 2013 dan kegiatan Rakorwas Inspektorat Jenderal Kemenkes dengan BPKP. Hotel Lor IN Sentul, September 2013

b. Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota. c. Rapat Kerja Pengawasan.

Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes. Hotel Aston Jogja, Juni 2013.

25

d. Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan e. Forum diskusi/pertemuan tingkat tinggi lainnya. 4. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan masih menjadi isu nasional baik masalah in-efisiensi dan in-efektivitas maupun Tindak Pidana Korupsi. Fokus : a. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat, khususnya yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan KKN melalui audit khusus atau audit investigasi. b. Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Terpadu. c. Memberikan rekomendasi yang tegas dalam upaya pemberantasan KKN. d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Inpres 1 tahun 2013 melalui Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang dipantau oleh UKP4.

Ketua Tim Pre Assessment Itjen (tengah) Irwansyah, SE, M.Kes memberikan paparan awal pelaksanaan Pre Assessment di KKP Tj. Priok di dampingi Kepala KKP Tj. Priok (kiri) Nandi Pinta, SKM, M.Epid

Kegiatan Post Assessment yang diketuai oleh Dede Mulyadi, SKM, M.Kes di Poltekkes Kemenkes Manado, Desember 2013

e. Pembentukan Tim Gratifikasi dan LHKPN.

26

5. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60 tahun 2008) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kekuatan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pengendalian intern yang baik di dalam instansi pembina dimana APIP tersebut bernaung, untuk itu suatu pengawasan intern (internal control) diperlukan sebagai sistem manajemen pengendalian di dalam suatu organisasi. Dengan mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan suatu proses, baik itu proses pembinaan, pengendalian maupun pengawasan, diharapkan bahwa ada suatu kesepahaman antar APIP dengan obyek pemeriksaan, sehingga proses-proses diatas dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Fokus : a. Sosialisasi SPIP di lingkungan kemenkes. b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Kesehatan. c. Pendidikan dan pelatihan manajemen risiko oleh pembina SPIP yaitu BPKP. d. Pendampingan manajemen penilaian risiko pada satuan kerja.

Pendidikan dan pelatihan manajemen risiko oleh BPKP sebgai pembina SPIP. Bandung, Desember 2013

6. Mendorong penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman manajemen risiko dalam pengawasan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan serta pelaporan kinerja. Manajemen pengelolaan aset saat ini masih berjalan kurang baik, hal ini disebabkan kurang maksimalnya sistem pengawasan dan kurangnya daya dukung SDM yang mengakibatkan penyimpangan pada pengadaan barang dan jasa. Selama ini manajemen pengelolaan aset di daerah menjadi hal yang paling krusial, karena dalam hasil audit pengelolaan keuangan Pemerintah, sering menjadikan aset sebagai bukti temuan penyimpangan, baik secara administrasi

27

maupun kebijakan, dan hal tersebut berdampak kepada Opini atas Laporan Keuangan. Fokus : a. Meningkatkan pendampingan/monitoring/asistensi/sosialisasi penyusunan laporan keuangan pada satker-satker yang masih bermasalah. b. Meningkatkan cakupan sasaran reviu laporan keuangan Kementerian semesteran dan tahunan. c. Mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan dengan pendampingan BPKP. d. Melakukan inventarisasi BMN dalam mendorong proses hibah. e. Penguatan peran SPI pada satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan. 7. Mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan Program pemerintah dalam menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap. Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas internal diharapkan mampu mendorong kinerja Kementerian Kesehatan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dan consulting partner bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Kesehatan dan mitra kerja terkait lainnya sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan. Fokus : a. Mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. b. Implementasi PMPRB dengan membentuk Tim Assesor dan Tim Agent Of Change. c. Penyusunan dan sosialisasi Pedoman/Petunjuk Teknis Unit Pengendali Gratifikasi serta pemantauan laporan gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. d. Penyampaian LHKPN bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan. e. Pembentukan Pokja Pengawasan dan Akuntabilitas. f. Pelaksanaan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan.

8. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur Salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi adalah penataan SDM. Dimulai dengan penetapan jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional khusus yang ditampilkan dalam peta jabatan Inspektorat Jenderal.Terdapat 12 jabatan fungsional umum dan 9 jabatan fungsional tertentu. Masing-masing jabatan dibuat uraian jabatan yang kemudian dilakukan evaluasi jabatan untuk mendapatkan grade jabatan tersebut. Setiap jabatan dilakukan analisa beban kerja untuk melihat kebutuhan orang dalam jabatan berdasarkan beban kerjanya.Langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan terhadap SOP Sekretariat Inspektorat Jenderal.

28

Fokus : a. Penetapan jabatan fungsional umum dalam peta jabatan. b. Penetapan jabatan jabatan fungsional tertentu dalam peta jabatan. c. Penyusunan uraian jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. d. Penyusunan evaluasi jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. e. Penyusunan analisa beban kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. f. Penyusunan SOP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. g. Sosialisasi dan Implementasi. 9. Memudahkan dan Mempercepat proses Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mempermudah pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membantu instansi untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan dibuatlah tim pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim ini bertugas untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Fokus a. Pemenuhan Indikator Kinerja Internal yang terdiri dari sub kriteria dan hasil kinerja utama b. Melakukan penilaian mandiri (self assessment) atas pelaksanaan reformasi Birokrasi c. Pengisian Kertas Kerja Assessor untuk melengkapi indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI Hambatan pelaksanaan strategi Inspektorat Jenderal dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan Jumlah Satuan kerja sebagai obyek pengawasan cukup banyak dan tidak sebanding dengan keterbatasan jumlah SDM Pengawasan/Auditor yang dimilki Inspektorat Jenderal. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan pengawasan belum menjangkau seluruh satuan kerja.

29

2. Meningkatkan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun sampai saat ini masih dirasakan belum optimal karena adanya beberapa hambatan yaitu adanya faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan rekomendasi antara lain mutasi kepala satker, satker yang tidak aktif, pegawai yang pensiun, pihak ketiga/rekanan yang berkewajiban menyelesaikan kewajibannya sudah tidak ada. 3. Meningkatkan kerjasama di bidang pengawasan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam sinergi pengawasan Kegiatan joint audit dengan BPKP telah dilakukan namun hambatan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah disepakati terkait jadual dan obyek pengawasan sehingga berdampak pada output kegiatan yang belum optimal. 4. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Kementerian Kesehatan Upaya pencegahan korupsi telah dilakukan antara lain dengan melakukan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penilaian satker Calon WBK di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah dilakukan dan pengusulan saker calon WBK ke Kementerian PAN dan RB telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ditemukan hambatan yaitu hasil penilaian satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi hingga akhir tahun 2013 belum ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB. 5. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP Nomor 60 tahun 2008) di lingkungan Kementerian Kesehatan Upaya Inspektorat Jenderal dalam mendorong penerapan SPIP antara lain dengan terus menerus memberikan sosialisasi mengenai SPIP dalam berbagai pertemuan dan bekerjasama dengan BPKP dalam pelaksanaan pelatihan SPIP. Disamping ituInspektorat Jenderal juga melaksanakan kegiatan pendampingan manajemen risikodalam rangka penerapan SPIP pada satuan kerja secara bertahap untuk melihat sejauhmana penerapan SPIP pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hasil pendampingan manajemen risiko menunjukkan bahwa penilaian risiko dalam rangka penerapan SPIP belum sepenuhnya dilaksanakan di satuan kerja.

30

6. Mendorong penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian strategi tersebut antara lain dengan kegiatan pendampingan/monitoring/asistensi/sosialisasi penyusunan laporan keuangan pada satker-satker yang masih bermasalah serta kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dan reviu laporan keuangan untuk mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah permasalahan dalam pengelolaan aset yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan Kementerian Kesehatan. 7. Mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik Berbagai hambatan yang masih ditemukan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu belum optimalnya pelaporan LHKPN dan penyebarluasan informasi Gratifikasi. Sampai dengan tahun 2013 jumlah wajib lapor pusat dan daerah yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 764 orang (52,44 %), permasalahanya adalah wajib LHKPN kemenkes juga termasuk PPK dan Bendahara pada Satker UPT daerah karena Satker tersebut mengelola dan APBN dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 8. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur Untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal melaksanakan berbagai upaya dalam rangka penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen SDM. Beberapa hambatan yang ditemukan yaitu belum memadainya struktur organisasi tatalaksana dan kompetensi SDM InspektoratJenderaluntuk mengoptimalkan peran sebagai quality assurance dan konsultan. 9. Memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi Hambatan dalam pelaksanaan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih sulit dilakukan oleh masing-masing unit kerja dan kesulitan dalam pengisian Kertas Kerja Assessor untuk melengkapi indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memegang peranan penting untuk mendorong agar seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Kesehatan dapat mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) serta didukung oleh aparatur pemerintah yang bersih serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

31

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka berbagai terobosan telah dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan strategi Inspektorat Jenderal. Berbagai terobosan tersebut yaitu: 1. Salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan kualitas auditor, dilaksanakan kegiatan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional auditor melalui pengangkatan perpindahan dari staf sekretariat yang telah memenuhi syarat menjadi auditor. Disamping itu telah dilaksanakan pula peningkatan kompetensi auditor melalui pengiriman auditor untuk mengikuti seminar, workshop serta Diklat di dalam dan luar negeri. Selain itu, dilakukan pula penyusunan bezeeting (keadaan jumlah pegawai yang dimiliki instansi pada saat ini) untuk mengidentifikasi kekurangan jumlah SDM dan kebutuhan SDM denganlatarbelakang yang sesuaidenganjabatan yang tersedia di Inspektorat Jenderal. 2. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan melalui berbagai upaya antara lain dengan membentuk Tim penyelesaian Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD), monitoring Tindak Lanjut LHP serta mengundang satuan kerja dalam pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut LHP. 3. Dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah dilaksanakan kegiatan pertemuan dengan BPKP Perwakilan seluruh Indonesia sebelum pelaksanaan joint audit sehingga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan joint audit tersebut. 4. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mengimplementasikan Inpres No.1 tahun 2013 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Upaya lainnya yang terus dilaksanakan adalah bekerjasama dengan KPK melalui kegiatan sosialisasi gratifikasi, LHKPN, PIAK dan Focus Group Discussion mengenai Motor Penggerak Integritas (MPI). 5. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung strategi ini antara lain melaksanakan sosialisasi SPIP melalui berbagai media dan forum pertemuan serta dilaksanakan pemetaan serta pendampingan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur SPIP di lingkungan satuan kerja. 6. Dalam rangka mengatasi hambatan untuk mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Kesehatan, terutama mengatasi permasalahan mengenai aset, telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi BMN bekerjasama dengan BPKP serta dilaksanakan upaya percepatan pelaksanaan hibah untuk aset-aset pusat yang ada di daerah.

32

7. Untuk mengatasi hambatan dalam mendorong percepatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dengan dilaksanakan sosialisasi bekerjasama dengan KPK cq Deputi Pencegahan Korupsi melaksanakan bimbingan teknis dan asistensi dalam pengisian formulir A & B LHKPN serta melakukan monitoring penyampaian LHKPN dan pengumuman Tambahan Berita Negara (TBN) bagi wajib lapor yang telah memiliki Nomor Harta Kekayaan (NHK) serta Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) melakukan penyebarluasan informasi tentang Gratifikasi. 8. Hambatan dalam percepatan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diatasi dengan dibangunnya sebuah instrumen yang dikenal dengan PMPRB berbasis online. PMPRB online dapat memudahkan dan mempercepat proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Tim PMPRB online terdiri dari tim monev RB, tim assessor, agent of change, pendamping assessor di setiap unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan pejabat struktural dari Inspektorat Jenderal. Pengisian Penilaian Kertas Kerja Assessor (KKA) menjadi fokus utama dalam PMPRB online. Hal ini dikarenakan penilaian KKA sebagai indikator PMPRB online.

33

BAB IV HASIL KERJA

Evaluasi hasil kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Selain itu, evaluasi hasil kerja juga merupakan gambaran luaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Evaluasi hasil kerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi mengenai masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Tujuan program Inspektorat Jenderal adalah terselenggaranya pengawasan secara komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan bebas KKN. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan tersebut, tahun 2013 telah ditetapkan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan dengan input berupa alokasi anggaran sebesar Rp 96.084.865.000,terealisasi sebesar Rp 76.541.806.535,- (79,66%). Selanjutnya tujuan program tersebut dijabarkan dengan sasaran program Inspektorat Jenderal yaitu pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan dengan sasaran-sasaran kegiatan sebagai berikut: 1. Sasaran pertama yaitu meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen. Untuk mendukung sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.509.511.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.743.215.370,- (83,19%). Adapun output yang merupakan rincian dari kegiatan tersebut terdiri dari: a. Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.758.992.000,terealisasi sebesar Rp. 2.489.481.693,- (90,23%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pengawasan satker binaan Inspektorat I sebanyak 31 laporan dan telah terealisasi sebanyak 31 laporan (100%).

34

b. Laporan Pemantauan dan Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 238.143.750,- (96,95%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 4 laporan dan telah terealisasi sebanyak 7 laporan (175%). c. Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja menuju WTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.548.453.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.294.656.422,(92,85%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pemeriksaan reviu dan evaluasi kinerja menuju WTP sebanya 146 laporan dan telah terealisasi sebanya 146 laporan (100%). d. Laporan Hasil Audit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.956.426.000,terealisasi sebesar Rp. 2.720.933.505,- (68,77%). Adapun output kegiatan tersebut berupa laporan hasil audit sebanyak 29 laporan dan telah terealisasi sebanyak 30 laporan (103%). 2. Sasaran kedua yaitu meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen Untuk mendukung sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.024.025.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.029.142.060,(69,33%). Adapun Output yang merupakan rincian dari kegiatan tersebut terdiri dari: a. Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 388.830.000,- terealisasi sebesar Rp. 346.692.049,- (89,16%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pengawasan satker binaan Inspektorat II sebanyak 17 laporan dan telah terealisasi sebanyak 17 laporan (100%). b. Laporan Hasil Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 161.921.200,- (65,92%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 4 laporan dan telah terealisasi sebanyak 5 laporan (125%). c. Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja menuju WTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3. 092.750.000,- terealisasi sebesar Rp.2.252.235.002,(72,82%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pemeriksaan reviu dan evaluasi kinerja menuju WTP sebanyak 78 laporan dan telah terealisasi sebanyak 78 laporan (100%). d. Laporan Hasil Audit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.296.805.000,terealisasi sebesar Rp. 6.268.293.809,- (67,42%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil audit sebanyak 95 laporan dan telah terealisasi sebanyak 174 laporan (183,16%).

35

3. Sasaran ketiga yaitu meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes Untuk mendukung sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.612.042.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.077.545.244,(70,57%). Adapun Output yang merupakan rincian dari kegiatan tersebut terdiri dari: a. Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 465.430.000,- terealisasi sebesar Rp. 431.421.650,- (92,69%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pengawasan satker binaan Inspektorat III sebanyak 17 laporan dan telah terealisasi sebanyak 17 laporan (100%). b. Laporan Hasil Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 231,833,888,- (94,38%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 4 laporan dan telah terealisasi sebanyak 5 laporan (125%). c. Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja menuju WTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.856.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.384.627.930,(83,47%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pemeriksaan reviu dan evaluasi Kinerja menuju WTP sebanyak 108 laporan dan telah terealisasi sebanyak 108 laporan (100%). d. Laporan Hasil Audit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,044,122,000,terealisasi sebesar Rp. 3.029.661.776,- (60,06%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil audit sebanyak 41 laporan dan telah terealisasi sebanyak 33 laporan (80%). 4. Sasaran keempat yaitu meningkatnya pengawasan pembinaan kebijakan Ditjen Bina Kefarmasialn & Alkes dan Badan PPSDMK Untuk mendukung sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSDMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.720.227.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.405.971.958,- (73,46%). Adapun Output yang merupakan rincian dari kegiatan tersebut terdiri dari: a. Laporan Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Ditjen Kefarmasian & Alkes dan Badan PPSDMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 427.130.000,- terealisasi sebesar Rp. 414.380.344,- (97,02%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pengawasan satker binaan Inspektorat IV sebanyak 17 laporan dan telah terealisasi sebanyak 17 laporan (100%).

36

b. Laporan Hasil Pemantauan dan Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 234.719.350,- (95,55%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 4 laporan dan telah terelasisasi sebanyak 5 laporan (125%). c. Laporan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi Kinerja menuju WTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.896.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.709.941.964,(93,55%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil pemeriksaan reviu dan evaluasi kinerja menuju WTP sebanyak 144 laporan dan telah terealisasi sebanyak 144 laporan (100%). d. Laporan Hasil Audit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.150.707.000,terealisasi sebesar Rp. 3.046.930.300,- (59,16%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil audit sebanyak 41 laporan dan telah terealisasi sebanyak 34 laporan (83%). 5. Sasaran kelima yaitu meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan Untuk mendukung sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan pengawasan, penyelidikan, pengusutan dan investigasi kasus-kasus tindak pidana dan berindikasi KKN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.319.703.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.480.158.030,- (80,56%). Adapun output kegiatan yang merupakan rincian dari kegiatan tersebut terdiri dari: a. Laporan Hasil Klarifikasi/Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.496.861.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.041.678.430,- (86,98%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan hasil klarifikasi/ Audit dengan Tujuan Tertentu sebanyak 58 laporan dan telah terealisasi sebanyak 58 laporan (100%). b. Pedoman Pemeriksaan Investigasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 393.612.000,- terealisasi sebesar Rp. 201,586,000,- (51,21%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa pedoman pengawasan sebanyak 2 pedoman dan telah terealisasi sebanyak 2 pedoman (100%). c. Laporan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Lintas Program/Lintas Program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.230.000,- terealisasi sebesar Rp. 236,893,600,- (55,19%). Adapun target output kegiatan berupa laporan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 10 laporan dan telah terealisasi sebanyak 6 laporan (60%).

37

6. Sasaran keenam yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Untuk mendukung sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Sekretariat Itjen Kementerian Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.899.357.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.805.773.873,- (84,10%). Adapun output kegiatan yang merupakan rincian dari kegiatan tersebut terdiri dari: a. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.056.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.998.188.359,- (97,19%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa dokumen kegiatan sebanyak 25 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 25 dokumen (100%). b. Jumlah SDM yang terlatih dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.246.020.000,terealisasi sebesar Rp. 1.594.673.402,- (49,13%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa laporan kegiatan sebanyak 21 laporan dan telah terealisasi sebanyak 18 laporan (85,71%). c. Dokumentasi Laporan lingkup Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.421.782.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.774.532.665,- (74,77%). Adapun target output kegiatan tersebut berupa dokumen kegiatan sebanyak 170 dokumen dan telah terealisasi sebanyak 162 dokumen (95,29%). d. Layanan perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.792.925,000,terealisasi sebesar Rp. 23.067.874.447,- (93,04%). Adapun target output kegiatan tersebut adalah target 12 bulan layanan dan telah terealisasi 12 bulan layanan (100%). e. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.783.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.771.665.000,- (99,32%). Adapun target output kegiatan tersebut adalah tersedianya perangkat pengolahan data dan komunikasi sebanyak 54 unit dan telah terealisasi sebanyak 54 unit (100%). f. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 598.840.000,- terealisasi sebesar Rp. 598.840.000,- (100%). Adapun target output kegiatan tersebut adalah tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 81 unit dan telah terealisasi sebanyak 81 unit (100%).

38

B. PENCAPAIAN KINERJA Hasil evaluasi terhadap capaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, menunjukkan bahwa capaian untuk masing-masing indikator tersebut sudah cukup baik. Berdasarkan Rencana Strategis Kemenkes 2010-2014, Program Itjen telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel”. Capaian kinerja IKU pada tahun 2013 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja Utama tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan capaian sebagai berikut: 1. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen, terdiri dari indikator kinerja kegiatan : a.

Jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditargetkan 190 satker dan terealisasi sebanyak 193 satker dengan pencapaian 101,58%.

b.

Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 70% dan telah tercapai sebesar 87,60%.

2. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen, terdiri dari indikator kinerja kegiatan : a.

Jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen yang dievaluasi laporan kinerjanya dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditargetkan sebanyak 45 satker dan terealisasi sebanyak 254 satker dengan pencapaian 564,44%.

b.


3. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes, terdiri dari indikator kinerja kegiatan : a.

Jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditargetkan sebanyak 130 satker dan terealisasi sebanyak 143 satker dengan pencapaian sebesar 110%.

b.


39

4. Meningkatnya pengawasan pembinaan kebijakan Ditjen Bina Kefarmasialn & Alkes dan Badan PPSDMK, terdiri dari indikator kinerja kegiatan : 1) Jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditargetkan 110 satker dan terealisasi sebesar 180 satker dengan pencapaian sebesar 163,64%. 2) Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 70% dan telah tercapai sebesar 133,33%. 5. Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, terdiri dari indikator kinerja kegiatan : a. Persentase pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan ditargetkan sebesar 60% dan telah tercapai sebesar 79,07%. Selama tahun 2013 terdapat 129 pengaduan yang terdiri dari 102 kasus dan dalam proses telaah sebanyak 27 kasus. Dari 102 kasus yang telah ditelaah diantaranya penerusan surat ke unit utama sebanyak 37 kasus, tidak ditindaklanjuti yang disebabkan ketidakjelasan kasus sebanyak 24 pengaduan, klarifikasi sebanyak 31 kasus dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) sebanyak 27 pengaduan. b. Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan, ditargetkan sebanyak 2 (dua) pedoman dan telah terealisasi sebanyak 2 pedoman atau sebesar 100%. Adapun pedoman tersebut yaitu Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dan Pedoman Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi. 6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan, terdiri dari indikator kinerja kegiatan : a. Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut pengawasan ditargetkan sebesar 60% dan telah terealisasi sebesar 109,44%. b. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditargetkan sebesar 70% dan telah terealisasi sebesar 100%. c. Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun ditargetkan sebanyak 10 pedoman/standar dan telah terealisasi sebanyak 10 pedoman/standar atau telah tercapai sebesar 100%.

40

C. REALISASI ANGGARAN Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal hanya mempunyai 1 (satu) program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan yang didukung dengan 6 (enam) kegiatan yang melekat pada Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013 dengan jumlah Rp. 96.084.865.000,- naik sebesar 15,77% dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2012 yang sebesar Rp. 83.000.000.000.-. Adapun Alokasi Anggaran dan Realisasi pada masing-masing kegiatan tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat di bawah tabel berikut: Jenis Kegiatan Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen Pengawasan & pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan ibu & Anak & Itjen Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen P2PL dan Balitbangkes Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK Pengawasan, penyelidikan, pengusutan dan investigasi kasus-kasus tindak pidana dan berindikasi KKN Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Itjen Kementerian Kesehatan Jumlah

Tahun 2012 Anggaran

Realisasi

2012

Tahun 2013 Anggaran

Realisasi

2013

9,736,120,000

9,129,748,346

93.77% 10,509,511,000

8,743,215,370

83.19%

8,184,832,000

7,115,414,780

86.93% 13,024,025,000

9,029,142,060

69.33%

8,245,174,000

7,209,944,038

87.44%

8,612,042,000

6,077,545,244

70.57%

8,246,184,000

7,049,753,148

85.49%

8,720,227,000

6,405,971,958

73.46%

4,634,500,000

3,263,041,992

70.41%

4,319,703,000

3,480,158,030

80.56%

43,953,190,000 34,265,159,351

77.96% 50,899,357,000

42,805,773,873

84.10%

83,000,000,000 68,033,061,655

81.97% 96,084,865,000

76,541,806,535

79.66%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran program tahun 2013, mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.084.865.000.- (15,77%) dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2012. Sedangkan penyerapan/realisasi anggaran tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,31% dibanding penyerapan anggaran tahun 2012. Meskipun demikian secara nominatif rupiah, penyerapan anggaran tahun 2013 lebih besar sebesar Rp. 8.508.744.880.- dibandingkan penyerapan anggaran tahun 2012.

41

Jika dilihat dari per jenis kegiatan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang mengalami kenaikan persentase penyerapan anggaran di tahun 2013 dibanding penyerapan anggaran di tahun 2012 yaitu : 1. Kegiatan pengawasan, penyelidikan, pengusutan dan Investigasi kasus-kasus tindak pidana dan berindikasi KKN, penyerapan anggaran meningkat sebesar 10,15%. 2. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretariat Itjen Kementerian Kesehatan, penyerapan anggaran meningkat sebesar 6,14%. Adapun perbandingan alokasi anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja pada tahun 2012 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASIBELANJA BERDASARKAN JENIS BELANJA PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI TH 2012 DENGAN TH 2013 Jenis Belanja Belanja Barang Belanja Pegawai Belanja Modal

Tahun 2012 % 2012 Anggaran Realisasi 66,105,241,000 54,698,619,507 82.74% 15,786,909,000 12,447,146,112 78.84% 1,107,850,000 887,296,036 80.09% 83,000,000,000 68,033,061,655 81.97%

Tahun 2013 % 2013 Anggaran Realisasi 74,747,745,000 56,124,833,267 75.09% 18,954,530,000 18,046,468,268 95.21% 2,382,590,000 2,370,505,000 99.49% 96,084,865,000 76,541,806,535 79.66%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) jenis belanja kegiatan yang mengalami kenaikan persentase penyerapan anggaran dan 1 (satu) jenis belanja mengalami penurunan persentase penyerapan anggaran di tahun 2013 dibanding penyerapan anggaran di tahun 2012 yaitu : 1. Penyerapan Belanja Barang menurun 7,65%. Penurunan tersebut disebabkan: a. Adanya perubahan kegiatan Audit menjadi Reviu RKAKL sesuai dengan PMK 94/2013 dimana sasaran audit terdapat diluar provinsi dan dilaksanakan selama minimal 19 hari, sedangkan reviu RKAKL dilaksanakan di DKI Jakarta dan Jawa Barat selama rata-rata 5 hari b. Terdapat perubahan kegiatan Audit menjadi kegiatan pengawasan seleksi CPNS yang tidak terjadwal sebelumnya c. Tahun 2013 kegiatan Audit menggunakan pola penganggaaran Satuan Biaya Keluaran (SBK) dimana estimasi transport menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM), dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi karena dibayarkan sesuai pengeluaran riil (at cost) d. Pelaksanaan joint audit dengan BPKP yang direncanakan 14hari audit hanyaterealisasi 10 hari audit karena terkendala oleh padatnya kegiatan penugasan BPKP antara lain pengawasan seleksi CPNS yang tidak terjadwal sebelumnya.

42

e. Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan seminar tidak dilaksanakan sehubungan adanya Surat Edaran Setkab tentang pembatasan perjalanan dinas luar negeri. 2. Penyerapan Belanja Pegawai meningkat 16,37%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp. 4.372.789.620 3. Penyerapan Belanja Modal meningkat 19,40%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pengadaan alat pengolah data dan komunikasi sebesar Rp. 1.771.665.000 Grafik-7 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2013

Keterangan: A. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan Setjen. B. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen. C. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL dan Balitbangkes D. Pengawasan pembinaan kebijakan Ditjen Kefarmasialn & alkes dan Badan PPSDMK E. Pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan F. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.

43

Grafik-8 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2013

D. UPAYA UNTUK MERAIH WTP DAN REFORMASI BIROKRASI Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Titik berat dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Reformasi Birokrasi akan sulit terwujud bila tata kelola pemerintahan masih terdapat peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal (Itjen) dapat berkontribusi nyata dalam mengawal dan memastikan jalannya proses Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam peningkatan peran Inspektorat Jenderal mendorong Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui : 1. Mendorong pelaksanaan Inpres RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 2. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Sosialisasi Perpres 55 Thn 2012, Inpres No.1 tahun 2013 Tentang Aksi PPK dan Rencana Kegiatan Aksi PPK. Hotel Manhattan Jakarta, Maret 2013

44

3. Mendorong pelaksanaan Inpres RI Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. 4. Penerapan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan. 5. Penerapan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan. 6. Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 7. Mendorong peningkatan pelaporan LHKPN.

Papan pengumuman format isian LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI

8. Mendorong terbentuknya WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di RS Kariyadi, Semarang April 2013.

9. Mendorong implementasi pelaksanan Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan melalui : a. Pembentukan agent of change dan asesor di seluruh unit utama untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

45

Inspektorat Jenderal telah melakukan perubahan paradigma dari Institusi yang berperan sebagai Watchdog berubah menjadi konsultan dan Quality Assurance (katalisator). Perubahan tersebut mencakup perubahan kegiatan dari yang hanya melakukan Audit menjadi kegiatan-kegiatan yang antara lain lebih ditekankan kepada Reviu, Pendampingan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam bentuk kegiatankegiatan: Audit; Reviu Laporan Keuangan; Reviu RKA-KL, Pendampingan Tim BPK; Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan; Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan; Pemantauan Ujian Seleksi CPNS dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja serta berperan sebagai Konsultan (memberikan solusi) dan Quality Assurance (memberikan pendapat/jaminan). Upaya Inspektorat Jenderal dalam peningkatan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui : 1. Peningkatan kualitas laporan keuangan Dalam rangka meningkatkan opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan pra reviu dan reviu atas Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2013 semester II dan Laporan Keuangan tahun 2014 semester I serta melaksanakan reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL).

Reviu RKA-KL Kemenkes dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan dan Anggaran. Jakarta, Juli 2013

Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan tentang akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

46

Penyusunan dan Reviu LK Unit Akuntasi Pembantu Pengguna Anggaran 2013- Bandung, Juli 2013

2. Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis risiko Dilakukan dengan cara mendampingi penyusunan laporan keuangan dalam setiap satuan kerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan evidence. 3. Pengamanan aset Kementerian Kesehatan Upaya pengamanan aset Kementerian Kesehatan yang akan dan telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah dengan mengawal proses hibah BMN pada masingmasing unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. Konsultasi pengadaan barang dan jasa Dilakukan dengan membentuk tim konsultasi pengadaan barang dan jasa dengan Inspektur IV sebagai ketua. Tim tersebut bertugas sebagai sarana konsultasi untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam hal pengadaan barang dan jasa. 5. Pendampingan Tim BPK saat melaksanakan Audit Dilaksanakan dengan mendampingi Tim Audit BPK yang melaksanakan kegiatan Audit pada satuan kerja. 6. Pendampingan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dilaksanakan dengan mendampingi dan memantau proses pelaksanaan rekrutmen atau ujian seleksi CPNS Kemenkes.

Pendampingan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Jakarta, November 2013

47

BAB V PENUTUP

Dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta memastikan tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan paradigm. Paradigma yang semula menitikberatkan kepada fungsi Watchdog, sekarang lebih diarahkan kepada peningkatan peran Itjen sebagai penjaminan kualitas (quality asssurance). Peningkatan peran Itjen sebagai penjaminan kualitas (quality asssurance) bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan serangkaian kegiatan dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, guna menjamin kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung peran tersebut maka pada tahun 2013 telah ditetapkan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 96.084.865.000,- dan terealisasi sebesar Rp 76.541.806.535,- atau 79,66%. Hasil evaluasi atas capaian indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Jenderal sudah cukup baik yaitu mencapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Meskipun capaian indikator sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: 1. Adanya perubahan sasaran kegiatan pengawasan yang semula dijadualkan kegiatan Audit menjadi kegiatan Reviu RKA-KL sesuai dengan PMK 94/2013 dimana sasaran audit terdapat diluar provinsi dan dilaksanakan selama minimal 19 hari, sedangkan reviu RKAKL dilaksanakan di DKI Jakarta dan Jawa Barat selama rata-rata 5 hari 2. Terdapat perubahan kegiatan Audit menjadi kegiatan pengawasan seleksi CPNS yang tidak terjadual sebelumnya 3. Tahun 2013 kegiatan Audit menggunakan pola penganggaaran Satuan Biaya Keluaran (SBK) dimana estimasi transport menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM), dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi karena dibayarkan sesuai pengeluaran riil (at cost) 4. Adanya revisi DIPA atas : a. Efisiensi anggaran tahun 2013 b. Perubahan kode akun perjalanan dinas dalam kota sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-2056/MK/2013 perihal langkah-langkah dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi belanja perjalan dinas yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan c. Self blocking untuk alokasi anggaran tunjangan kinerja semula 12 bulan menjadi 6 bulan dimana penetapan perubahan tersebut baru terbit menjelang akhir tahun anggaran

48

5. Pelaksanaan joint audit dengan BPKP yang direncanakan 14 hari audit hanya terealisasi 10 hari audit karena terkendala oleh padatnya kegiatan penugasan BPKP antara lain pengawasan seleksi CPNS yang tidak terjadwal sebelumnya. 6. Perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan seminar tidak dilaksanakan sehubungan adanya Surat Edaran Setkab tentang pembatasan perjalanan dinas luar negeri. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diharapkan identifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja Inspektorat jenderal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan tahun selanjutnya agar pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang menjadi lebih optimal.

49

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENKES RI BERDASARKAN RENSTRA (REVISI) 2010-2014 Berdasarkan Permenkes 021/MENKES/SK/1/2011 Tanggal 4 Januari 2011 TARGET NO

1

2

3

4

5

6

PROGRAM / KEGIATAN Pe ningk atan Pe ngaw as an dan Ak untabilitas Aparatur Ke m e nte rian Ke s e hatan Pengaw asan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen

Pengaw asan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen

OUTCOM E/OUTPUT

Pengusutan dan Investigasi kasuskasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan f ungsi Kementerian Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengaw asan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

REALISASI

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

60

65

65

75

100

-

93.75

100

100

115

145

158

190

196

-

178

226

193

60

65

65

70

80

-

78,60

69,67

87,60

1. Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Persentase temuan laporan hasil pengaw asan yang ditindaklanjuti

40

40

45

45

50

-

44

73

254

60

65

65

70

80

-

67,21

50,55

148,41

1. Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PP & PL dan Badan Litbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Persentase temuan laporan hasil pengaw asan yang ditindaklanjuti

78

115

128

130

140

-

120

178

143

60

65

65

70

80

-

69.02

74,26

121,60

1. Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binf ar dan Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Persentase temuan laporan hasil pengaw asan yang ditindaklanjuti

64

100

105

110

114

-

104

125

180

60

65

65

70

80

-

78.60

72,68

133,33

Meningkatnya pengusutan dan 1. Persentase Pengusutan dan Investigasi investigasi kasus-kasus yang berindikasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan merugikan negara dan menghambat negara dan menghambat kelancaran kelancaran tugas dan f ungsi tugas dan f ungsi Kementerian Kementerian Kesehatan Kesehatan 2. Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan

30

40

40

60

70

-

46.76

38,13

79,07

-

2

2

2

2

-

2

2

2

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengaw asan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

1. Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengaw asan

40

50

60

60

70

-

83.33

77,30

109,44

2. Presentase unit kerja yang menerapkan SPIP

30

40

50

70

90

-

49,18

71,05

100

3. Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun

10

10

10

10

10

-

9

12

10

M e ningk atnya pe ngaw as an dan ak untabilitas aparatur Ke m e nte rian Ke s e hatan Meningkatnya pengaw asan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen

Meningkatnya pengaw asan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen

Pengaw asan dan pembinaan Meningkatnya pengaw asan dan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP & PL pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen dan Balitbangkes PP & PL dan Balitbangkes

Pengaw asan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kef armasian & Alkes dan Badan PPSDMK

INDIKATOR

Meningkatnya pengaw asan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kef armasian & Alkes dan Badan PPSDMK

Pe rs e ntas e unit k e rja yang m e ne rapk an adm inis tras i yang ak untabe l 1. Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Persentase temuan laporan hasil pengaw asan yang ditindaklanjuti

Catatan : Tahun 2010 realisasi tidak bisa disajikan per eselon II, sebab DIPA Itjen pada tahun 2010 terdapat 2 program yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

2014

DAFTAR ISI BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN... 1 A. HAMBATAN TAHUN LALU.. 1 B. KELEMBAGAAN... 2 C. SUMBER DAYA... 8

Recommend Documents