BAB I ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN I.1. Hambatan Tahun Lalu Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan tahun 2011 antara lain: 1. Adanya efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas menjadi kegiatan baru (pengadaan barang/jasa). Revisi DIPA efisiensi anggaran tersebut keluar pada bulan Oktober tahun 2011 sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan di akhir tahun; 2. Belum seluruhnya profil kesehatan kabupaten/kota tersusun karena data dan informasi dari puskesmas, Rumah Sakit, dan dari sumber data lainnya terlambat diterima. Bahkan beberapa kabupaten/kota tidak menyusun Profil Kesehatan kabupaten/kota; 3. Pengelolaan SIK yang masih terbatas, antara lain belum tersedianya landasan hukum (PP, Pedoman), kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor; 4. Dukungan sumber daya masih terbatas di beberapa daerah terutama sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; 5. Dukungan pimpinan di pusat dan daerah terhadap pengembangan Sistem Informasi Kesehatan masih kurang; 6. Pemanfaatan data dan informasi oleh manajemen belum optimal; I.2. Kelembagaan Menurut
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data 1
dan informasi dipimpin oleh seorang kepala. Saat ini Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dipimpin oleh dr. Jane Soepardi. Pusat Data dan informasi memiliki beberapa bidang dan bagian, yaitu (a) Bagian Tata Usaha, (b) Bidang Statistik Kesehatan, (c) Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, (d) Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data, dan (e) Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi masing-masing bagian dan bidang adalah sebagai berikut:
Bagian Tata Usaha, mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan serta administrasi.
Bagian
Tata
Usaha
Pusat
data
dan
Informasi
menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan; (b) Pengelolaan urusan keuangan; (c) pengelolaan urusan umum, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, dan perlengkapan
Bidang
Statistik
Kesehatan,
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan statistik kesehatan. Bidang Statistik Kesehatan Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: (a) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik derajat kesehatan dan upaya kesehatan, (b) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan.
Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan diseminasi informasi. Bidang Analisis dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi: (a) Analisis data kesehatan, (b) Diseminasi informasi kesehatan.
Bidang
Pengembangan
Sistem
Informasi
dan
Bank
Data,
mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan bank data. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data menyelenggarakan
fungsi:
(a)
Pengembangan
sistem
informasi
kesehatan, (b) Pengelolaan bank data kesehatan.
2
Terdapat kelompok kerja yang mendukung tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi yaitu kelompok kerja penyusunan RPP dan Pedoman SIK.
Bagan Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi dapat dilihat pada diagram di halaman berikut:
3
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI (struktur baru berdasarkan pelantikan bulan Desember 2012) Permenkes 1144/MENKES/PER/VIII/2010
PUSAT DATA DAN INFORMASI dr. Jane Soepardi 19580923 198311 2001 / IVc
Bagian Tata Usaha drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes 195912301987032001 / IVb
Subbagian Program dan Evaluasi
Cecep Slamet Budiono, SKM, MSc.PH 196510161989011002/IIId
Bidang Statistik Kesehatan
Agustin Setyarini, SH 196708171992032002 / IVa
Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi
Boga Hardhana, S.Si, MM 197407151999031002 / IVa
Subbagian Keuangan
Iskandar Zulkarnain, SKM, M.Kes 196001211983121001 / IVb
Subbagian Kepegawaian dan Umum
Dwiari, SKM, MKM 196708181994032002/IIIc
Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data
drg. Vensya Sitohang, M.Epid 196512131991012001 / IVb
Ir. Zulfi, MM 196607082000121001 / IIId
Subbidang Analisis Data Kesehatan
dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid 196812242002122001 / IIIc
Subbidang Pengembangan Sistem Informasi
Subbidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya
Subbidang Diseminasi Informasi
Subbidang Pengembangan Bank Data
Subbidang Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan
Farida Sibuea, SKM, MSc.PH 197207211997032001 / IIId
Nuning Kurniasih, S.Si, Apt, M.Si 196802091997032002/ IVa
Kelompok Jabfung
Drg. Rudi Kurniawan, M.Kes 196808021994031007/ IVa
Yudianto, SKM, MSi 196602181994031003 / IIIc
4
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI (Struktur lama sebelum pelantikan) Permenkes 1144/MENKES/PER/VIII/2010
PUSAT DATA DAN INFORMASI dr. Jane Soepardi 19580923 198311 2001 / IVc
Bagian Tata Usaha drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes 195912301987032001 / IVb
Subbagian Program dan Evaluasi
Dwiari, SKM, MKM 196708181994032002/IIIc
Bidang Statistik Kesehatan
Subbagian Keuangan
Cecep Slamet Budiono, SKM, MSc.PH 196510161989011002/IIIc
Subbagian Kepegawaian dan Umum
Ir. Zulfi, MM 196607082000121001 / IIIc
Iskandar Zulkarnain, SKM, M.Kes 196001211983121001 / IVb
Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi drg. Vensya Sitohang, M.Epid 196512131991012001 / IVb
Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data
Subbidang Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan
Agustin Setyarini, SH 196708171992032002 / IIId
Subbidang Analisis Data Kesehatan
dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid 196812242002122001 / IIIc
Subbidang Pengembangan Sistem Informasi
Subbidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya
Subbidang Diseminasi Informasi
Subbidang Pengembangan Bank Data
Nuning Kurniasih, S.Si, Apt, M.Si 196802091997032002/ IIId
Kelompok Jabfung
Farida Sibuea, SKM, MSc.PH 197207211997032001 / IIId
Boga Hardhana, S.Si, MM 197407151999031002 / IIId
Drg. Rudi Kurniawan, M.Kes 196808021994031007/ IIId
Yudianto, SKM, MSi 196602181994031003 / IIIc
5
I.3. Sumber Daya Ketenagaan Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit Pusat Data dan Informasi sampai 31 Desember 2012 berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut: a. Jenis Kelamin Laki-laki
: 38 orang (48,10%)
Perempuan
: 41 orang (51,90%)
b. Jabatan: Struktural
: 14 orang
Fungsional Khusus
: 17 orang
Fungsional Umum
: 48 orang
c. Pensiun sebanyak
: 5 orang
d. Meninggal sebanyak
: 1 orang
Selain tenaga Pusat Data dan Informasi di atas, sejak tahun 2010 Pusat Data dan Informasi memiliki tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pramubakti dan 2 (dua) orang pengemudi. Di samping itu, terdapat pula tenaga pengelola dana hibah Global Fund (konsultan) sebanyak 17 orang (termasuk kurir dan pengemudi).
Sumber: Subbag Kepegawaian dan Umum
6
Berdasarkan grafik 1.1. di atas, jumlah pegawai Pusat Data dan Informasi didominasi oleh pegawai yang berusia 51-55 tahun yaitu sebanyak 25 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan kelompok umur paling sedikit adalah umur ≤ 30 tahun, yaitu sebanyak 13 pegawai. Grafik 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Sumber: Subbag Kepegawaian dan Umum
Berdasarkan grafik 1.2. di atas, dominasi pegawai Pusat Data dan Informasi adalah pada kelompok umur 51-55 tahun dan paling banyak adalah perempuan, yaitu 13 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan kelompok umur paling sedikit yaitu ≤ 30 tahun dan paling banyak adalah lakilaki.
7
Grafik 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dan Kelompok Umur
Sumber: Subbag Kepegawaian dan Umum
Berdasarkan grafik 1.3. di atas, pegawai Pusat Data dan Informasi berdasarkan pendidikan paling banyak adalah S1 yaitu 28 orang dan didominasi oleh kelompok umur ≤ 30 tahun. Sedangkan jenjang pendidikan paling tinggi yang ditempuh pegawai Pusat Data dan Informasi adalah S3, yaitu sebanyak 1 orang dan berumur 51-55 tahun. Grafik 1.4. Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Sumber: Subbag Kepegawaian dan Umum
Berdasarkan grafik 1.4. di atas, pegawai Pusat Data dan Informasi didomisasi oleh golongan III, yaitu sebanyak 78,48% dan paling sedikit adalah golongan II, yaitu sebanyak 8,86%. 8
Sarana dan Prasarana Sumber daya sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di Pusat Data dan
Informasi
sampai
dengan
31
Desember
2012
bernilai
Rp.
51.659.052.886,- dengan uraian sebagai berikut: 1.
Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin berjumlah 9.183 buah terdiri dari kendaraan dinas (sedan, jeep), peralatan perkantoran dan rumah tangga, serta peralatan ruang server dengan nilai Rp. 40.533.855.376,-.
2.
Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya terdiri dari laporan dan audio visual lainnya berjumlah 3 buah dengan nilai Rp. 15.617.800,-
3.
Aset Tak Berwujud (Software) Software terdiri atas software komputer dengan jumlah 3.974 dan nilai sebesar Rp. 10.633.082.500,-
4.
Barang konsumsi Barang konsumsi adalah barang habis pakai (bahan administrasi dan computer suplies) dengan nilai Rp. 476.335.210,-
5.
Bahan untuk Pemeliharaan Terdiri dari kunci, kran dan semprotan dengan nilai Rp. 162.000,-
Berikut merupakan daftar inventaris barang milik negara Pusat Data dan Informasi per 31 Desember 2012 sesuai laporan SIMAK BMN.
9
Tabel 1.1. Daftar Inventaris barang Pusat Data dan Informasi per 31 Desember 2012
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nama Barang Peralatan dan Mesin Sedan Jeep Mini Bus Sepeda Motor Tool outfit pionir electric Lemari penyimpanan Mesin ketik manual standard Mesin hitung listrik Mesin hitung elektronik/kalkulator Mesin fotocopy elektronik Lemari kayu Rak kayu Filing cabinet besi Brandkas Buffet Lemari display Tabung pemadam api CCTV-Camera Control Television System White Board White Board electronic Display LCD Projector/infocus LCD Projector spider bracket Perkakas kantor lainnya Meja kerja besi/metal Meja kerja kayu Kursi besi/metal Sice Meja rapat Meja komputer Meja resepsionis Meja makan besi Kursi fiber glas/plastik Partisi Jam elektronik
B
Kondisi Barang RR
RB
1 2 6 6 1 20 3 1 1 3 29 10 40 7 2 105 1 2 8 1 1 8 6 3 13 101 241 20 29 90 1 1 144 24 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
No 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Nama Barang Mesin penghisap debu/vacuum cleaner Lemari es Alat pendingin lainnya Mixer Televisi Amplifier Equlizer Loudspeaker Wireless Camera video Dispenser Microphone/wireless mic Audio master control unit Uninterruptible power supply (UPS) Delay unit Chairman/ audio conference Camera electronic Video conference LCD monitor Pesawat telephone Facsimile E2EEncryption management tools Switching matrix and server Audio monitor Examination table Kursi dorong Finger protector Matrix Stainless steel ware set Gredesan Compressor TV monitor Cross blaser Personal computer Licht back
B 2 1 2 1 2 3 2 10 28 3 5 3 1 28 12 1 4 1 4 4 8 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 1 7 6
Kondisi Barang RR RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
No
Nama Barang
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Meja kerja (alat laboratorium lainnya) Control processing unit Uninterupted power supply (UPS) Standalone Hpip Interface Board Local Area Network (LAN) Internet PC Workstation Komputer jaringan lainnya PC unit Note book Palm top Monitor Printer (peralatan personal komputer) Scanner (peralatan personal komputer) Viewer (peralatan personal komputer) External/ Portable hardisk Server Router Hub Modem Rak server Switch Rackmount Peralatan jaringan lainnya Power control system Air conditioning (AC) Aset Tetap Lainnya 97 Laporan 98 Audio visual lainnya Software 99 Software komputer
B 3 1 2 1 683 2 28 3341 1823 160 14 20 1221 10 6 16 95 5 72 347 1 227 4 2 1 3
Kondisi Barang RR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2
0 0
0 0
3974
0
0
Dana Jumlah pagu anggaran untuk Pusat Data dan Informasi tahun anggaran 2012 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian
60.830.200.000,- menjadi
mengalami
efisiensi
dari
pagu
awal
Rp.
Rp. 53.921.685.000,- dan kemudian mengalami 12
revisi menjadi sebesar Rp. 70.361.567.000,-. Pagu Pusat Data dan Informasi tersebut terdiri atas dana APBN sebesar Rp. 50.109.285,- dan dana hibah luar negeri sebesar Rp. 20.252.282.000,- (dana hibah Global Fund (GF) sebesar
Rp.
19.739.806.000,-
dan
dana
hibah WHO
sebesar
Rp.
512.476.000,-. Anggaran tersebut terbagi atas tujuh output, yakni sebagai berikut. 1.
Pegawai yang terlatih
2.
Buku profil kesehatan
3.
Buku informasi kesehatan
4.
Jaringan sistem informasi
5.
Pedoman sistem dan prosedur teknis
6.
Bank data
7.
Layanan perkantoran
Berikut adalah tabel pengelolaan DIPA Pusat Data dan Informasi. TABEL 1.2. DIPA PUSDATIN TAHUN ANGGARAN 2012 NOMOR: 0674/024-01.1.01/00/2011 NO
JENIS DIPA
DITERBITKAN
(1)
(2)
(3)
1 AWAL
9 Desember 2011
2 REVISI KE-1
-
3 REVISI KE-2
18 Oktober 2012
4 REVISI KE-3
28 Desember 2012
NILAI (RUPIAH) (4)
KETERANGAN (5)
DIPA awal sebesar Rp. 60,830,200,000,- dengan program Dukungan 60.830.200.000 Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian. Terdapat blokir efisiensi hasil penelaahan sebesar Rp. 167.952.000,-
60.830.200.000
Perubahan akun untuk honor pengemudi dan pramubakti, revisi pada kegiatan pertemuan Koordinasi SIK Nasional, sosialisasi dan pembinaan jafung pranata komputer dan statistisi, rapat kerja, pembinaan, narasumber pusat, dan koordinasi lintas program
Pagu Pusat Data dan Informasi mengalami efisiensi sebesar Rp. 53.921.685.000 6.908.515.000,- sehingga pagu menjadi Rp. 53.921.685.000,-. Pada revisi DIPA ini tanda blokir hasil penelaahan tidak adalagi karena ikut diefisiensikan. Penambahan dana hibah GF sebesar Rp. 19.739.806.000,- untuk kegiatan cross cutting health systems strengthening interventions dan dana WHO 70.361.567.000 sebesar Rp. 512.476.000,- dan pengurangan sebesar Rp. 3.812.400.000,untuk keperluan realokasi anggaran gaji dan insentif PTT TA 2012.
13
BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA II.1.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
Instruksi Presiden No. 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
Instruksi Presiden I tahun 2012 tentang Prioritas Pembangunan Nasional;
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 20102014.
Pakta Integritas Menteri Kesehatan.
Rencana Aksi yang ditetapkan Pimpinan Unit Kerja.
II.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai oleh unit Pusat Data dan Informasi adalah meningkatnya pengembangan sistem informasi kesehatan. Sasaran Sasaran yang akan dicapai adalah: 1. Tersedianya profil kesehatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 2. Provinsi dan kabupaten/kota memiliki bank data kesehatan yang menampung berbagai database terkait indikator-indikator kesehatan yang dihasilkan dari sistem pencatatan dan pelaporan yang ada. 3. Provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi.
14
Target Indikator Target indikator sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2012 (berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan) adalah : 1. 80%
ketersediaan
profil
kesehatan
nasional,
provinsi,
dan
kabupaten/kota; 2. 50% provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan; 3. 80% provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi; Rincian tujuan, sasaran, dan indikator Pusat Data dan Informasi berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-1014 dapat dilihat pada tabel II. 1 di bawah ini: Tabel II.1 Target Indikator Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2010-2014 Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 Program /Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi
Outcome /Output
Indikator
Meningkatnya pengembang an sistem informasi kesehatan
Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi dan Kab/Kota per tahun Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi
Target 2010 60
2011 70
2012 80
2013 90
2014 100
40
45
50
55
60
-
70
80
90
100
15
Tabel II.2 Pengertian dan Definisi Operasional, Cara Perhitungan/Rumus, dan Cara Pengambilan Data Indikator Renstra Pusat Data dan Informasi Tahun 2010-2014
N o
1
Indikator
Pengertian dan Definisi Operasional
Persentase Pengertian: ketersediaan profil kesehatan nasional, o Profil kesehatan yaitu paket penyajian data/informasi yang berisi data tentang provinsi, dan kab/kota derajat kesehatan, upaya kesehatan, dan per tahun sumber daya kesehatan dan data terkait lainnya o Parameter: suatu paket profil yang memiliki data sekurang-kurangnya sama dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kab/Kota yang diterbitkan Pusdatin (79 tabel profil) Definisi Operasional: o Kab/kota, provinsi, nasional yang telah menyusun profil kesehatan
Cara Perhitungan/Rumus
Cara Pengambilan Data
A=Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional per tahun
- Laporan rutin - Pertemuan
B=Persentase ketersediaan profil kesehatan provinsi per tahun: Jumlah provinsi yang menyusun profil kesehatan selama 1 tahun Jumlah provinsi yg ada pada tahun yang sama
- Kunjungan daerah
X 100%
C=Persentase ketersediaan profil kesehatan kab/kota per tahun: Jumlah kab/kota yang menyusun profil kesehatan selama 1 tahun Jumlah kab/kota yg ada pada tahun yang sama
X 100%
Y = Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota : Y = (A+B+C) 3 2.
Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan
Pengertian:
A= Persentase provinsi yang memiliki
o
bank data kesehatan:
o
Bank data kesehatan adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan dan menghimpun berbagai data kesehatan dan yang terkait, yang dapat digunakan setiap saat diperlukan. Bank data kesehatan menampung berbagai database terkait indikator-indikator kesehatan yang dihasilkan dari sistem pencatatan dan pelaporan yang ada. Bentuk fisik bank data kesehatan adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menampung dan mengelola berbagai database kesehatan. Parameter = sebuah aplikasi bank data yang memiliki menu dan fitur sekurangkurangnya sama dengan template bank data
Definisi Operasional: o
o
Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan terhadap seluruh provinsi dan kab/kota yang ada di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Provinsi dan kabupaten/kota dapat dikategorikan memiliki bank data kesehatan adalah provinsi dan kabupaten/kota tersebut memiliki sebuah aplikasi bank data yang memiliki menu dan fitur sekurang-kurangnya sama dengan standar template bank data
Jumlah provinsi yang memiliki bank data kes dalam 1 tahun Jumlah provinsi yg ada pada tahun yang sama
Evaluasi tahunan
X 100%
B= Persentase kab/kota yang memiliki bank data kesehatan: Jumlah kab/kota yang memiliki bank data kes dalam 1 tahun Jumlah kab/kota yg ada pada tahun yang sama
X 100%
Y = Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan Y=( A x bobot A ) + ( B x bobot B ) Bobot A = 0,5 Bobot B = 0,5
16
3
Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi
Pengertian: o
o
o
Sistem informasi kesehatan terintegrasi adalah sistem informasi kesehatan yang menyediakan mekanisme saling hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Aliran informasi di antara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Bentuk fisik dari sistem informasi kesehatan terintegrasi adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi sistem informasi puskesmas, sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga secara interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi. Parameter = sebuah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang dihubungkan dengan aplikasi sistem informasi puskesmas dan sistem informasi rumah sakit. Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi terhadap seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu.
A = Persentase provinsi yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi: Jumlah provinsi yang menyelenggarakan SIK terintegrasi dalam 1 thn X 100% Jumlah provinsi yg ada pada tahun yang sama B = Persentase kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi: Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan SIK terintegrasi dalam 1 thn X 100% Jumlah kab/kota yg ada pada tahun yang sama Y = Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi: Y= ( A x bobot A ) + ( B x bobot B ) Bobot A = 0,5 Bobot B = 0,5
17
Evaluasi tahunan
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN III.1.
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
1. Mendorong
kabupaten/kota,
provinsi,
dan
nasional
untuk
dapat
menyajikan data/informasi yang berisi data tentang derajat kesehatan, upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan, dan data terkait lainnya. Kegiatan untuk mendukung strategi ini adalah:
Pelatihan teknis penyusunan profil kesehatan.
Kursus statistik, epidemiologi, dan informatika.
Pengumpulan data bidang kesehatan.
Penyusunan profil kesehatan Indonesia.
Pencetakan buku profil.
Penyusunan analisis data kesehatan.
Penyusunan info ringkas.
Pengelolaan data derajat dan upaya kesehatan.
Pengelolaan data lingkungan dan sumber daya kesehatan.
Penyusunan indikator kinerja utama Kemenkes.
Penyusunan booklet dan leaflet data kesehatan.
Pencetakan buku informasi.
Penyusunan pedoman analisis data kesehatan.
2. Mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk memiliki bank data kesehatan yang digunakan untuk menyimpan dan menghimpun berbagai data kesehatan dan yang terkait, yang dapat digunakan setiap saat diperlukan serta dapat menampung berbagai database terkait indikatorindikator kesehatan yang dihasilkan dari sistem pencatatan dan pelaporan yang ada. Kegiatan untuk mendukung strategi ini adalah:
Sewa jaringan (internet, voip, dan intranet) untuk mendukung Siknas Online.
Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi.
Honor pengelola SIK/komunikasi data. 18
Honor pengelola website dan jaringan.
Pengelolaan admin jaringan.
Pengelolaan konten.
Uji petik Siknas.
3. Mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi, yang menyediakan mekanisme saling hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Kegiatan untuk mendukung strategi ini adalah:
Pelatihan SIKDA generik, jaringan, profil kesehatan.
Pengadaan sarana pengelolaan data/informasi.
Penyelenggaraan rapat koordinasi.
Penataan sistem pelaporan puskesmas.
Penyusunan PP, Pedoman, dan road map SIK dengan komite ahli.
Pembuatan buku juknis/juklak.
Pencetakan buku pedoman.
Cross cutting health system strenghtening interventions.
Manajemen SIK pada flu burung dan penyakit rawan epidemi lainnya (WHO).
Penyusunan format database.
4. Kegiatan Penunjang Strategi:
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
Administrasi kegiatan.
Program dan evaluasi.
Ketatausahaan.
Beberapa kegiatan mengharuskan pejabat pengadaan melakukan pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengadaan computer supplies, ATK, pakaian dinas, pencetakan buku, software aplikasi, dan fullboard meeting yang jumlahnya di bawah 100 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan. Sedangkan pengadaan besar yang bernilai di atas 100 juta dan pengadaan jasa konsultan yang bernilai di atas 50 juta dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui 19
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Tabel berikut adalah daftar pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP: Tabel III.1. Daftar Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP NO
PAKET PENGADAAN
PENGADAAN MANUAL ELEKTRIK
LPSE YANG DIGUNAKAN
A
Belanja Modal
1
Penyusunan Data Dictionary
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
2
Pemeliharaan Jaringan
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
3
Penyusunan Master Plan IT
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
4
Pembangunan Data Warehouse Kemkes
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
5
Paket Meeting Pertemuan Pemutahiran Data Penyusunan Pedoman dan modul data quality assesment (DQS) Pengadaan Aplikasi eOffice
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
6 7 8
Paket Fullboard Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Data Pusat Data dan Informasi
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
9
Pekerjaan Pengadaan Rancang Ulang Ruang Data Center Pusat Data dan Informasi
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
10
Pekerjaan Sewa Jaringan Internet / IP Transit
V
KEMENTERIAN KESEHATAN
III.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi dan Terobosan yang Dilakukan Hambatan/kendala dan terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan strategi untuk mencapai target indikator Pusat Data dan Informasi yang telah ditetapkan antara lain tercantum dalam Tabel III.2, III.3, dan III.4 berikut.
20
Tabel III.2. Permasalahan yang Muncul dan Terobosan yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Persentase Ketersediaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 No 1.
Permasalahan
Terobosan yang Dilakukan
Ketersediaan data tidak tepat 1. Penyelenggaraan pemutakhiran data waktu.
tingkat
nasional,
provinsi
dan
kabupaten/kota lebih awal. 2. Pemantauan finalisasi profil provinsi dan kabupaten/kota per bulan. 2
Kualitas data relatif rendah.
3. Pelatihan yang tepat sasaran dan tepat tujuan. 4. Penyusunan modul penilaian kualitas data sehingga pengelola dapat menilai kualitas data profil secara mandiri. 5. Membuat feedback ke daerah terkait masalah profil.
3
Minimnya petugas penyusun 6. Advokasi kepada pejabat daerah. profil di daerah.
7. Peningkatan jumlah tenaga penyusun profil.
4
Pembiayaan di daerah yang 8. Peningkatan belum memadai.
menyusun
anggaran profil
untuk
melalui
dana
dekonsentrasi.
Tabel III.3. Permasalahan yang Muncul dan Terobosan yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memiliki Bank Data KesehatanTahun 2012 No 1.
Permasalahan Masih
Terobosan yang Dilakukan
rendahnya 1. Perbaikan dan penataan bank data.
kelengkapan dan kontinuitas 2. Pendampingan dalam implementasi data.
bank data. 3. Sosialisasi bank data.
2
Keterbatasan
jumlah
dan 4. Peningkatan
kapasitas
tenaga
kapasitas tenaga pengelola
pengelola bank data dengan pelatihan
bank data di daerah.
dan pendampingan. 5. Advokasi
kepada
pejabat
daerah
terkait tenaga pengelola bank data.
21
Tabel III.4. Permasalahan yang Muncul dan Terobosan yang Dilakukan pada Pencapaian Indikator Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Tahun 2012 No 1.
Permasalahan Kesiapan
Terobosan yang Dilakukan
sumber
daya 1. Pelatihan SIKDA generik.
manusia masih lemah.
2. Pendampingan
dalam
implementasi SIKDA generik. 2.
Kesiapan
infrastruktur
di 3. Fasilitasi
daerah belum memadai.
perangkat
sistem
informasi ke daerah. 4. Advokasi dan sosialisasi dalam rangka
peningkatan
infrastruktur
untuk sistem informasi terintegrasi. 3
Pengembangan daerah
masih
SIK
di 5. Advokasi
belum
terhadap
pimpinan
daerah.
menjadi prioritas.
22
BAB IV HASIL KERJA IV.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Pusat Data dan Informasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.361.567.000,-. Alokasi anggaran kegiatan per strategi dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 4.1. Alokasi Anggaran per Strategi Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Uraian Kegiatan
Tersedianya Profil Kesehatan
Alokasi Anggaran
2.648.365.000
-PelatihanTeknis Penyusunan Profil Kesehatan
288.285.000
-Kursus -Pengumpulan Data Bidang Kesehatan -Penyusunan Profil Kesehatan Indonesia -Pencetakan Buku Profil -Penyusunan Analisis Data Kesehatan -Penyusunan Info Ringkas -Pengelolaan Data Derajat dan Upaya Kesehatan -Pengelolaan Data Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan -Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kemenkes -Penyusunan Booklet dan Leaflet Data Kesehatan -Penyusunan Pedoman Analisis Data Kesehatan -Pencetakan Buku Informasi
238.605.000 446.700.000 300.350.000 210.000.000 567.565.000 87.075.000
Termilikinya Bank Data -Sewa Jaringan (intranet,voip,dan internet) -Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi -Pengelolaan Komunikasi Data -Honor Pengelola -Pengelolaan Admin Jaringan -Uji Petik Siknas Online
92.880.000 92.880.000 48.375.000 58.050.000 95.275.000 122.325.000 30.997.041.000 28.207.916.000 513.400.000 1.649.400.000 261.600.000 197.375.000 51.250.000
23
-Pengelolaan Konten Website
116.100.000
Terselenggaranya SIK Terintegrasi - Pelatihan Sikda Generik, Kesehatan
Jaringan,
33.593.096.000 Profil
-Sarana Pengelolaan Data/Informasi
3.322.740.000 8.339.864.000
-Rapat Koordinasi -Penataan Sistem Pelaporan Puskesmas
901.835.000 200.950.000
-Penyusunan PP, Pedoman dan Road Map SIK dengan Komite Ahli
231.175.000
-Pembuatan Buku Juknis/Juklak
47.000.000
-Pencetakan Buku Pedoman
56.000.000
-Penyusunan Format Database
241.250.000
-Cross Cutting Health System Strengthening Interventions (GF) -World Health Organization (WHO)
19.739.806.000 512.476.000
Penunjang
3.123.065.000
-Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran
dan
913.425.000
-Administrasi Kegiatan
436.945.000
-Program dan Evaluasi
473.040.000
-Ketatausahaan
1.299.655.000 TOTAL
70.361.567.000
Keluaran yang diharapkan dari 3 strategi di atas adalah: 1. Tersedianya buku profil kesehatan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga data dan informasi yang tersedia dalam profil kesehatan dapat digunakan untuk perencanaan maupun penentuan kebijakan bagi pemangku kepentingan. 2. Tersedianya bank data di provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan/mengakses data dengan mudah. 3. Terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi sehingga aliran data menjadi lancar, tidak terjadi duplikasi data, data yang diterima tepat waktu dan akurat.
24
IV.2. Pencapaian Kinerja Pencapaian kinerja dimaksudkan untuk membandingkan kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama. Indikator Kinerja Pusat Data dan Informasi yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2010-2014 adalah: 1. Persentase
ketersediaan
profil
kesehatan
nasional,
provinsi,
dan
kabupaten/kota dengan target tahun 2012 sebesar 80%. 2. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan dengan target tahun 2012 sebesar 50%. 3. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan target 80%. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi adalah: 1. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan dengan target tahun 2012 sebesar 50%. Indikator 1: Persentase ketersediaan kabupaten/kota per tahun.
profil
kesehatan
nasional,
provinsi,
dan
Grafik 4.1. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Ketersediaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2012 (Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014) 100 80 70 60
90,07
87,33
85,66
90
80 70
60
50
Target
40
Realisasi
30 20 10 0 Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Sumber: Bidang Statistik Kesehatan, Pusdatin, 2012
25
Angka realisasi pencapaian pada tahun 2012 tersebut didapatkan dari:
Tersedianya profil kesehatan nasional sebesar 100%.
Tersedianya profil kesetenhatan provinsi sebesar 90,9%, dan
Tersedianya profil kesehatan kabupaten/kota sebesar 79,3%.
Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah: 1. Pada output pegawai yang terlatih, kegiatan yang mendukung indikator ini adalah pelatihan teknis penyusunan profil kesehatan dan kursus bidang statistik, informatika, dan epidemiologi. 2. Pada output buku profil kesehatan, kegiatan yang mendukung indikator ini adalah pengumpulan data bidang kesehatan, penyusunan profil kesehatan Indonesia dan pencetakan. 3. Pada output buku informasi kesehatan, kegiatan yang mendukung indikator ini adalah penyusunan analisis data kesehatan, penyusunan info ringkas, pengelolaan data derajat dan upaya kesehatan, pengelolaan data lingkungan dan sumber daya kesehatan, penyusunan indikator kinerja utama Kemenkes, penyusunan booklet dan leaflet data kesehatan dan pencetakan buku informasi. Dari kegiatan yang telah diuraikan atas, semua kegiatan telah dilaksanakan. Bila dilihat dari realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2010, 2011 dengan tahun 2012, indikator ini dikatakan berhasil karena setiap tahun selalu mencapai angka. Keberhasilan ini disebabkan karena kegiatan penyusunan profil kesehatan telah masuk ke dalam menu dekonsentrasi untuk provinsi. Bahkan, buku profil kesehatan nasional telah menjadi produk unggulan dari Pusat Data dan Informasi dan daerah. Data dan informasi kesehatan yang terdapat dalam buku profil kesehatan digunakan di dalam negeri antara lain unit-unit lintas program, lintas sektor, akademisi, swasta, peneliti, juga dimanfaatkan oleh pengguna di luar negeri.
26
Indikator 2: (termasuk dalam Indikator Kinerja Utama) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan Grafik 4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Provinsi dan Kab/Kota yang Memiliki Bank Data Kesehatan Tahun 2010-2012 (Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014)
Sumber: Bidang Pengembangan SIK dan Bank Data, Pusdatin, 2012
Angka realisasi tersebut didapatkan dari:
100% provinsi memiliki bank data kesehatan.
40,20% kabupaten/kota memiliki bank data kesehatan.
Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator 2 antara lain tersambungnya 33 Provinsi dan 471 kabupaten/kota melalui jaringan siknas, operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi, pemberian honor pengelola SIK di 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota, honor pengelola, pengelolaan admin jaringan, uji petik siknas Online, penyusunan format database, dan meningkatkan tersedianya data profil yang sudah dimasukkan ke dalam website masing-masing provinsi dan kabupaten/kota sehingga dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Dari kegiatan yang diuraikan di atas, semuanya telah terlaksana. Bila dilihat dari realisasi kinerja dengan target kinerja renstra tahun 2010, 2011 dengan tahun 2012, indikator ini dikatakan berhasil mencapai target setiap tahunnya.
27
Indikator 3: Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi Grafik 4.3. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan SIK Terintegrasi Tahun 2011-2012 (Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014)
Sumber: Bidang Pengembangan SIK dan Bank Data, Pusdatin, 2012
Angka realisasi capaian indikator pada tahun 2012 tersebut didapatkan dari:
30,30% provinsi yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi.
29,70%
kabupaten/kota
yang menyelenggarakan
sistem
informasi
kesehatan terintegrasi. Indikator persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi baru diukur pada tahun 2011 karena adanya revisi rencana strategis sehingga mengalami perubahan indikator dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator 3 adalah: 1. Pada output pegawai yang terlatih, kegiatan pelatihan SIKDA generik, jaringan, profil kesehatan. 2. Pada output jaringan sistem informasi, kegiatan sarana pengelolaan data/informasi
(penyusunan
master
plan
IT,
pembangunan
data
28
warehouse, aplikasi pengelolaan/penyajian data/informasi, aplikasi sistem informasi manajemen, software lisensi jaringan komputer dan e-office). 3. Output layanan perkantoran, kegiatan rapat koordinasi (rapat teknis lintas program, pertemuan koordinasi nasional SIK, sosialisasi dan pembinaan jafung pranata komputer dan statistisi, sosialisasi kebijakan dan strategis pengelolaan data dan rapat kerja). 4. Output pedoman sistem dan prosedur teknis, kegiatan penyusunan pedoman analisis data kesehatan, penataan sistem pelaporan puskesmas, penyusunan PP, Pedoman dan Roadmap SIK dengan komite ahli, pembuatan buku juknis/juklak, pencetakan buku pedoman, cross cutting health system strengthening interventions Global Fund, dan World Health Organization. Berdasarkan target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014, indikator ini dikatakan kurang berhasil karena untuk menciptakan saling hubung antar sub sistem informasi diperlukan banyak sumber daya berupa SDM yang kompeten, anggaran, infrastruktur, serta dukungan dan komitmen daerah untuk pengembangan sistem informasi terintegrasi. IV.3. Realisasi Anggaran Anggaran Pusat Data dan Informasi tahun 2012 adalah sebesar Rp. 70.361.567.000 (terdiri atas dana APBN sebesar Rp. 50.109.285.000,- dan dana hibah sebesar Rp. 20.252.282.000,-) dengan realisasi APBN sebesar Rp. 45.084.184.452,- (89,97%) dan dana hibah sebesar Rp. 10.380.605.023,(51,26%). Dengan total realisasi sebesar Rp. 55.464.789.475,- (78,83 %). Sedangkan per jenis belanja, alokasi belanja barang adalah sebesar Rp. 60.515.203.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 47.500.177.569,- (78,49%) dan belanja modal alokasinya adalah sebesar Rp. 9.864.364.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.964.611.906,- (80,89%).
29
Grafik 4.4. Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Pusat Data dan Informasi Tahun 2012
70.000.000.000 60.000.000.000
60.515.203.000 47.500.177.569 (78,49%)
50.000.000.000 40.000.000.000
Alokasi
30.000.000.000
Realisasi
20.000.000.000
9.846.364.000
10.000.000.000 -
Barang
7.964.611.906 (80,89%)
Modal
Sumber: Subbag Keuangan, Pusdatin, 2012
Grafik 4.5. Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Pusat Data dan Informasi Tahun 2012
Sumber: Subbag Keuangan, Pusdatin, 2012
30
Grafik 4.6. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Dana Bersumber APBN dan Hibah Pusat Data dan Informasi Tahun 2012
51,26%
Sumber: Subbag Keuangan, Pusdatin, 2012
Berikut merupakan grafik realisasi anggaran per Output Pusat Data dan Informasi tahun 2012. Grafik 4.7. Persentase Realisasi Anggaran Per Output Pusat Data dan Informasi Tahun 2012
Sumber: Subbag Keuangan, Pusdatin, 2012
31
IV.4. Upaya Untuk Meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan Reformasi Birokrasi Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menuju WTP: 1.
Penguatan Komitmen dan Integritas Pimpinan, Para Pengelola dan Para Pelaksana Kegiatan;
Pertemuan Sosialisasi dan deklarasi Komitemen Raih WTP 2012 di lingkungan Pusdatin
2.
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran;
3.
4.
Pemakaian Pin Raih WTP 2012 Pelatihan penggunaan aplikasi AFS (Aplikasi Forecasting Satker
Pembenahan Pengelolaan Kas / Sistem Pembukuan / Akuntansi;
Pembuatan SOP Keuangan
Pembuatan SOP Perencanaan Program
Pembuatan SOP Umum dan Kepegawaian
Perbaikan Pengelolaan Hibah Langsung;
Konsultasi dengan unit terkait pengelolaan hibah
Merekrut
tenaga
tambahan
pengelola hibah
sesuai
dengan
persetujuan donor 5.
Penataan Rekening;
Monitoring rekening hibah untuk Hibah Global Fund HSS dan WHO di Pusdatin
6.
Peningkatan Kualitas Proses Pengadaan Barang/Jasa;
7.
Pembenahan Penatausahaan BMN;
8.
Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Perbaikan dan Penertiban pencatatan hibah / BMN
Penguatan Kapasitas SDM;
Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi bendahara dan Pengelola keuangan
9.
Pelatihan Bahasa Inggris (tambah pelatihan yg pernah diikuti)
Pelatihan pengadaan barang/jasa
Pelatihan pembuatan SOP
Penguatan Monitoring dan Evaluasi;
Pembentukan Satgas Raih WTP Pusdatin 32
10. Perbaikan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan;
Monitoring dan review terhadap laporan keuangan secara kontinyu oleh struktural
Membuat
Standard
Operational
Procedure
(SOP)
Pelaporan
Keuangan
Koordinasi dan konsultasi secara reguler dengan Itjen Kemkes
11. Peningkatan Kualitas Pengawasan;
Pertemuan rutin untuk monitoring kemajuan pelaksanaan program dan realisasi anggaran
12. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Tahun 2011;
Melakukan monitoring dan review terhadap LHP oleh struktural
Kesiapan Reformasi Birokrasi: Pusdatin bertanggung jawab untuk reformasi birokrasi dalam penataan tatalaksana (Pokja IV). Ada 2 kegiatan dalam pokja ini yaitu penataan SOP berdasarkan bisnis proses kementerian kesehatan dan pembangunan dan pengembangan
e-goverment.
Tanggung
jawab
Pusdatin
adalah
pengembangan e-government sedangkan SOP penanggung jawabnya adalah Biro Hukum dan Organisasi. Rencana aksi e-goverment dimulai pada tahun 2012, sedangkan pada tahun 2011 masih fokus pada pemetaan bisnis proses Kementerian Kesehatan.
33
BAB V PENUTUP
Tujuan Pusat Data dan Informasi adalah meningkatnya pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK). Untuk dapat mewujudkan hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal tersebut menuntut adanya arahan yang jelas, pijakan yang kuat, dukungan sumber daya dan kemampuan yang memadai, serta tahapan yang realistis dalam mengembangkan SIK, tanpa mengesampingkan mekanisme kerjasama antara sumber data di daerah dengan pengguna data di pusat dalam penyelenggaraan SIK. Namun demikian, diperlukan kerja sama yang baik dan kesadaran bersama dalam membangun jaringan sumber data yang kuat di daerah dan pusat. Kementerian selaku pemegang kebijakan memerlukan informasi yang evidence based dari daerah, sedangkan daerah dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan adanya laporan tahunan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk evaluasi dan perbaikan pada tahun-tahun ke depan. Diharapkan pula, keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2012 dapat ditingkatkan dengan cara memanfaatkan secara optimal segala peluang dan sumber daya yang ada dengan memperhatikan hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi
selama
ini
serta
ketentuan
dan
peraturan
yang
berlaku.
34
LAMPIRAN MATRIKS KINERJA KEMENTERIAN KESEHATAN
NO
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTCOME/ OUTPUT
INDIKATOR Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota per tahun
Meningkatnya Persentase provinsi Pengelolaan pengembangan dan kabupaten/kota Data dan 6 sistem yang memiliki bank Informasi informasi data kesehatan Kesehatan kesehatan Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi
TARGET
UNIT ORGANISASI 2013 2014 PELAKSANA
REALISASI
2010 2011 2012 2013 2014 2010
2011
2012
100 86,66 87,43
90,07
60
70
80
90
40
45
50
55
60
-
70
80
90
100
60,00 65,05
-
25,05
70,1
Pusat Data dan Informasi, Setjen
30
35
INDIKATOR UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase provinsi dan kabupaten /kota yang memiliki bank data kesehatan
TARGET
CAPAIAN
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
40
45
50
55
60
60,00 65,05 70,1
UNIT KETERANGAN ORGANISASI PELAKSANA
Pusat Data dan Informasi
36
Inpres i/2012 - Prioritas Pembangunan Nasional 2012 RENCANA AKSI
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
% CAPAIAN
N3P21: Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan N3P21A1: TARGET: TARGET B04: B04: 100% Tersedianya profil fasilitas Tersedianya profil fasilitas kesehatan Meningkatnya kesehatan nasional, nasional, provinsi, dan kab/kota yang kualitas manajemen provinsi, dan kab/kota yang terintegrasi dengan sistem situation dan pelaksanaan terintegrasi dengan sistem room bina graha sebanyak 2.596 tugas teknis: data situation room bina graha puskesmas dan 205 RS dasar dan sebanyak 8.653 puskesmas kebencanaan dan 682 RS TARGET B06: B06: 100,1% Tersedianya profil fasilitas kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota yang terintegrasi dengan sistem situation room bina graha sebanyak 3.894 puskesmas dan 307 RS
KETERANGAN Tersedianya profil fasilitas kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota yang terintegrasi dengan sistem situation room bina graha sebanyak 2.600 puskesmas dan 210 RS
Tersedianya profil fasilitas kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota yang terintegrasi dengan sistem situation room bina graha sebanyak 3.902 puskesmas dan 307 RS
TARGET B09: B09: 100% Tersedianya profil fasilitas kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota yang terintegrasi dengan sistem situation room bina graha sebanyak 5.624 puskesmas dan 443 RS
Tersedianya profil fasilitas kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota yang terintegrasi dengan sistem situation room bina graha sebanyak 5.624 puskesmas dan 443 RS
TARGET B12: B12: 101,3% Tersedianya profil fasilitas kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota yang terintegrasi dengan sistem situation room bina graha sebanyak 8.653 puskesmas dan 682 RS
Tersedianya profil fasilitas kesehatan nasional, provinsi, dan kab/kota yang terintegrasi dengan sistem situation room bina graha sebanyak 8.753 puskesmas dan 692 RS
37