DAFTAR ISI 4 LAPORAN UTAMA 10 RAGAM 39 ARTIKEL 23 NUANSA. 42 PERISTIWA Bimtek Pembinaan Mental Aparatur Pengawas

DAFTAR ISI

4 LAPORAN UTAMA Semiloka Koordinasi & Supervisi Pencegahan Korupsi

10 RAGAM Olahraga Pencak Silat Tingkatkan Mentalitas Aparatur Pengukuhan Pengurus AAIPI dan Peningkatan Kualitas Pengembangan Profesi Auditor Inspektorat Banten Berkomitmen Kejar WTP BPK-RI Rakor Pra Pemutahiran Data TLHP Festivak Antikorupsi Berbagi Peran Membangun Negeri Memberantas Korupsi

23 NUANSA Kemitraan LKPP Dengan APIP Tingkatkan Kualitas SDM, Laksanakan Workshop Probity Audit

“Tim TPTGR Siap Perbaiki Predikat Pengelolaan Keuangan Daerah” Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan

39 ARTIKEL APIP Kini dan Harapan Dimasa Yang Akan Datang

42 PERISTIWA Bimtek Pembinaan Mental Aparatur Pengawas

28 SELAYANG Komunikasi dan Interopeksi Diri

30 PROFIL Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsep dan Tujuan Dalam Sebuah Kegiatan Instansi Pemerintah

45 PUISI Jayalah Banten Ku

46 LENSA PENGAWASAN EDISI 01/Th 2015

3

LAPUT

Semiloka

Koordinasi

Pencegahan

4

PENGAWASAN EDISI 01/Th 2015

LAPUT

& Supervisi

Korupsi

K

omisi Pemberantas Korupsi (KPK) menggelar semiloka Kordinasi Suopervisi dan Pencegahan Korupsi di Aula Inspektorat Provinsi Banten, Kamis (5/11). Hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Banten, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Banten, Ketua dan anggota DPRD Kota Serang, Kab Pandeglang dan Kab Tangerang, Direktur Pengawasan BPKP, Kajati Banten, Kapolda Banten, Sekda Banten, para Kepala SKPD Provinsi Banten, Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Kepala BPKP Perwakilan Banten,


5

LAPUT

para Inspetur se Provinsi Banten dan para undangan lainnya. Dalam sambutannya Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, kegiatan semiloka koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi yang diprakarsai KPK RI merupakan program dan strategi dalam rangka pencegahan korupsi. “Saya berharap Para Peserta dapat menyerap berbagai informasi yang telah di sampaikan oleh para pembicara, baik dari KPK, BPKP maupun dari narasumber lainya. Kemudian

6


LAPUT

dapat memahami dan mengimplementasikan dalam menyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing,” kata Gubernur Banten. Rano Karno menyebutkan, bahwa kordinasi dan supervisi dalam pencegahan korupsi saat ini masih ditemukan

kelemahan. Untuk itu, Gubernur Banten menekankan kembali kepada para bupati/ walikota atau instansi se Provinsi Banten, agar kelemahan-kelamahan tersebut segera


7

LAPUT

8


LAPUT

ditindaklanjuti sesusai saran dan rencana aksi yang telah dibuat. Pada akhir sambutannya, Rano Karno, atas nama pemerintahan Provinsi Banten mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan KPK RI yang telah mempercayakan Provinsi Banten sebagai tempat penyelenggaraan acara ini, Kepala BPKP yang mewakili Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian lainya yang telah hadir dan memberikan pencerahan kepada para peserta, Kepada Para narasumber dari Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Instansi vertikal yang telah memberikan paparan tentang tindak lanjut hasil supervise dan pencegahan korupsi, dan para tamu undangan lainnya yang hadir pada semiloka ini. (IQ/SEN/EL)


9

RAGAM

Pencak Silat

Tingkatkan Mentalitas Aparatur

D

alam rangka meningkatkan mentalitas serta kesehatan aparatur yang ada di Inspektorat Provinsi Banten, Inspektorat banten bekerja sama dengan organisasi beladiri atau karate persaudaraan setia hati teratai (PSHT), adapun yang melandasi inspektorat bekerjasama dengan PSHT dalam rangka beladiri ini karna adanya kesamaan visi dan misi serta tujuan dari adanya kegiatan

10


RAGAM tersebut oleh pihak Inspektorat Provinsi Banten, “seperti persaudaraan mempunyai arti persahabatan yang sangat karib seperti layaknya saudara,pertalian persahabatan layaknya pertalian saudara,setia mempunyai makna mempunyai keteguhan dalam hati ( tidak munafik) jadi makna dari nama organisasi ini juga sudah mantab” ujar Kepala Inspektorat Banten Jaka juga menambahkan Siswa PSHT dilatih dan dididik mempunyai keteguhan hati sehingga mempunyai pendirian yang kokoh, tidak mudah goyah oleh bujuk rayu apapun sehingga setiap siswa maupun anggota PSHT bisa menjauhkan


11

RAGAM

diri dari sifat-sifat munafik, “ terate merupakan tumbuhan air berdaun melonjong lebar, bunganya putih kadang kadang ada yang merah jambu yang mekar dimalam hari. Bunga terate bisa hidup di air yang bersih dan bisa hidup di air yang kotor namun tetap indah menawan, Mempunyai arti siswa PSHT terate diharapkan bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi lingkungannya” ujarnya Mantan Asisten Daerah ini juga menambahkan Bila siswa PSHT hidup di daerah yang kelam (masyarakatnya senang judi, senang mabuk, senang zina,senang mencuri) maka orang PSHT tersebut harus bisa menyadarkan anggota masyarakat yang sesat tadi kembali ke jalan yang benar, jangan sampai siswa PSHT malah terjerumus

12


dilembah kekelaman juga. “ Hati putih dipagari warna merah namunn tetap bersinar, maksudnya bahwa manusia itu mempunyai sifat yang baik dan terpuji (dilambangkan hati putih-Red ), namun satu sisi manusia dibekali oleh nafsu. Disini kalau manusia mampu mengendalikan nafsunya maka diharapkan hatinya akan menjadi suci/bersih dan dapat bersinar (menjadi penerang lingkungan) “ ungkapnya Pejabat Senior ini juga berharap siswa PSHT haruslah mampu menjalankan hidup yang baik di manapun berada baik dimasyarakat,lingkungan kerja dan lainnya sehingga dia bisa menjadi penerang masyarakatnya.(TIT/NOV/MUH)

RAGAM STRUKTUR DEWAN PENGURUS AAIPI WILAYAH PROVINSI BANTEN PERIODE TIGA TAHUN (21 MEI 2015 - 20 MEI 2018) I

DEWAN PEMBINA

II 1 2

DEWAN PENGURUS Ketua Wakil Ketua I

3 4 5 6 7 8 9 III 1 2 4 5 IV 1

Wakil Ketua II Kepala BKN Regional III Bandung Anggota Irwasda Polda Banten Anggota Asisten Pengawasan Kejati Banten Anggota Inspektur Kota Tangerang Anggota Inspektur Kabupaten Tangerang Anggota Inspektur Kabupaten Serang Anggota Inspektur Kota Cilegon DIREKTUR EKSEKUTIF Direktur Inspektur Provinsi Banten Wakil Direktur Korwas P3A Perwakilan BPKP Provinsi Banten Sekretaris Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Bendahara Kepala Sub Bangian Keuangan Pada Inspektorat Prov Banten KOMITE KOMITE KODE ETIK 1) Ketua Inspektur Kabupaten Serang 2) Anggota Inspektur Kota Serang 3) Anggota Kabag TU Perwakilan BPKP Provinsi Banten 4) Anggota Irbanwil I Insoektorat Provinsi Banten 5) Anggota Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Serang KOMITE STANDAR AUDIT 1) Ketua Inspektur Kota Tangerang Selatan 2) Anggota Inspektur Kabupaten Pandeglang 3) Anggota Korwas JFA Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Banten 4) Anggota Irbanwil III Inspektorat Provinsi Banten 5) Anggota P2UPD Madya Inspektorat Kota Tangerang KOMITE TELAAH SEJAWAT 1) Ketua Inspektur Kabupaten Lebak 2) Anggota Korwas JFA Bidang IPP BPKP Perwakilan Provinsi Banten 3) Anggota Irbanwil II Inspektorat Provinsi Banten 4) Anggota P2UPD Madya Inspektorat Kabupaten Lebak 5) Anggota P2UPD Madya Inspektorat Provinsi Banten KOMITE PENGEMBANGAN PROFESI 1) Ketua Inspektur Kota Cilegon 2) Anggota Korwas JFA Bidang AN BPKP Perwakilan Provinsi Banten 3) Anggota Irbanwil IV Inspektorat Provinsi Banten 4) Anggota Irbanwil II Inspektorat Kota Cilegon 5) Anggota Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Serang

2

3

4

1 2 3 4 5

Gubernur Banten Sekretaris Daerah Provinsi Banten Walikota Tangerang Bupati Serang Bupati Tangerang Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten Inspektur Provinsi Banten

Anggota Eksekutif Tetap Anggota Eksekutif Tetap Merangkap Direktur Eksekutif Anggota Eksekutif Tetap Anggota Eksekutif Tidak Tetap Anggota Eksekutif Tidak Tetap Anggota Eksekutif Tidak Tetap Anggota Eksekutif Tidak Tetap Anggota Eksekutif Tidak Tetap Anggota Eksekutif Tidak Tetap

H.Yayat Sudrayat, SH,M.Si

Udin Syamsudin SE,Ak.CA

Endang Suherman ,S.Sos Azmirsyah. SE,M.Si

Drs.Monarig Nababan


13

RAGAM

Pengukuhan Pengurus AAIPI

“Peningkatan Kualitas Pengembangan Profesi Auditor”

P

embentukan organisasi profesi auditor yang diberi nama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang disingkat AAIPI merupakan reformasi birokrasi di bidang pengawasan, ini dibentuk untuk mengemban amanat sebagaimana PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi Pemerintah oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Bahwa untuk menjaga perilaku pejabat auditor disusun kode etik aparat pengawas intern

14


RAGAM pemerintah, sedangkan kode etik tersebut disusun oleh organisasi profesi auditor, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai upaya menjaga kualitas hasil audit termasuk adanya standar audit dan secara berkala dilaksanakan telaah sejawat (peer reviuw). Keinginan untuk membentuk organisasi ini diawali dari hasil rapat dalam rangka pembentukan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) wilayah Provinsi Banten yang diselengarakan pada 19 Mei 2014 di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Banten, dengan adanya suatu keinginan yang kuat maka AAIPI wilayah Provinsi Banten disyahkan berdsarkan keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor : KEP-029/AAIPI/DPN/W/2015 tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta. Organisasi profesi auditor yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Provinsi Banten Priode 2015-2018 secara resmi telah dibentuk dan dikukuhkan oleh Gubernur Banten, H. Rano Karno, SIP pada 12 Oktober 2015 di Aula Pendopo Provinsi Banten, KP3B Palima Serang. AAIPI Wilayah Provinsi Banten dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Auditor, pengembangan profesi Auditor untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara atau daerah yang baik. Serta sebagai langkah tindak lanjut pembentukan AAIPI pusat, dan daerah lainnya. Keanggotaan AAIPI Wilayah Provinsi Banten Priode 2015-2018 terdiri dari unsur BPKP perwakilan Provinsi Banten, Polda Banten, Kejati Banten, Inspektorat Provinsi Banten, dan Inspektoratat Kabupaten atau Kota se-Provinsi Banten, dengan Inspektur Provinsi Banten sebagai Direktur eksekutif dan Korwas P3A Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebagai Wakil Direktur. Pembentukan organisasi profesi tersebut merupakan reformasi birokrasi yang diharapkan dapat merubah paradigm pengawasan intern dari pengawasan sebelumnya bersifat watch dog menjadi pengawasan yang bersifat consultant dan assurance. Transformasi para digma watch dog keparadigma consultant dan assurance ini merupakan perubahan cara pandang fungsi dan tugas pengawasan.

Perubahan paradigm ini menunjukan telah terjadi reformasi di bidang pengawasan intern pemerintah. Seperti diketahui, ada tiga jabatan fungsional yang menopang tugas-tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yaitu Jabatan Fungsional Auditor yang Pembina jabatanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang pembinannya Kementerian Dalam Negeri, Auditor Kepegawaian (AUDIWAN) yang pembinaannnya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Agar tiga jenis jabatan tersebut dapat saling bersinergi dan saling mengisi dalam pelaksanaan tugas APIP untuk melakukan assurance dan consulting dengan baik, maka harapan organisasi profesi auditor internal pemerintah ini betul-betul dapat menjadi perekat dan pembangun sinergi jabatan fungsional yang ada di APIP, sekaligus sebagai mitra pengembangan profesionalisme dan pengembangan kualitas dan kapabilitas profesi APIP sebagai upaya menjaga kualitas hasil audit. (HAE/ADE/RIZ)


15

RAGAM

Inspektorat Banten Berkomitmen

Kejar WTP BPK-RI

G

una mensuksukseskan dan melaksanakan perintah dan amanat Gubernur Banten, Bapak H.Rano Karno , inspektorat melakukan pendidikan dan pelatihan beberapa tenaga fungsional untuk selanjutnya mengikuti ujian auditor, mengingat saat ini Inspektorat Provinsi Banten mengusulkan kepada gubernur banten untuk penambahan auditor dalam upaya mengoptimalkan pengawasan internal,

16


untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Provinsi Banten. “Target dan harapan kita tahun 2016 kita dapat perbaiki opini dari BPK dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Provinsi Banten “ ujar Jaka Rooseno kepala inspektorat provinsi banten, Jaka menambahkan saat ini Inspektorat Provinsi Banten masih kekurangan auditor,mengingat

RAGAM

usulannya agak susah karena yang menyeleksi dan mendidik calon auditor ini adalah pihak eksternal yaitu dari BPKP, Tahun ini kami mengusulkan penambahan auditor, dan yang kami usulkan juga belum tentu lulus semua,” kata ujar mantan Asda I Provinsi Banten ini Upaya melakukan pengawasan yang optimal guna meraih target opini WTP di Provinsi Banten, pihaknya mengefektifkan pengawasan dan pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran oleh auditor yang ada. “Kami menargetkan kedepan jumlah auditor di Banten ini harus bisa mencapai 100 orang. Minimalnya satu SKPD itu dua orang auditor,sebab tupoksi yang kita lakukan selain pengawasan juga pembinaan” kata Jaka Roeseno. Selain itu, kata dia, dalam upaya mencapai target WTP tersebut, pihaknya sejak 2012 lalu sudah membentuk enam pokja untuk pengawasan yakni pokja aset, pokja belanja, pokja persediaan, pendapatan, tindaklanjut, dan pokja kesekretariatan. “Memang yang perlu dibenahi adalah sistem pengendalian internal, makanya dengan pokja ini

kami berharap pengendalian internal itu bisa lebih baik,” katanya. Auditor Senior ini juga mengatakan, upaya yang dilakukan pokja tersebut lebih kepada antisipasi dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi kesalahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (elda/sen/dad)


17

RAGAM

R Pra Pemutahiran Rakor

Data TLHP 18


apat Koordinasi Pra-Pemutahiran Data TLHP SKPD Provinsi Banten dan SKPD Kab/Kota Atas Temuan Itjen Kementerian Teknis dan BPKP yang diselenggarakan selama tiga hari dari mulai tanggal 19 sampai dengan 21 bertempat di Hotel Sol Marina Serpong - Tangerang Selatan. Para peserta yang hadir dalam kegiatan antara lain dari Inspektorat Kabupaten/Kota dan seluruh SKPD Provinsi Banten sedangkan yang memberikan materi atau yang sebagai nara sumber dari Unsur Pemerintah Provinsi Banten dan Unsur Itjen. Kementerian Teknis dan BPKP.

RAGAM yang ditetapkan bagi yang telah menyelesaikan temuanya oleh SKPD maka TLHP dianggap telah selesai akan tetapi apabila belum diselesaikan maka akan direkomendasikan kepada Inspektorat Provinsi untuk ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kembali ke Inspektorat Jenderal Kementerian yang bersangkutan. Pada data pemutakhiran TLHP ini menyangkut temuan untuk kegiatan dana dekonsentrasi, Tugas pembantuan sampai dengan Tahun 2015 dan tahun sebelumnya yang dilakukan oleh SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, kegiatan ini semata hanya untuk mengklarifikasikan atas temuan Itjen Kementerian dengan Dinas/Instansi terkait yang nantinya

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun pemeriksaan 2015 dan pending tahun sebelumnya telah terlaksana secara efektif atau belum serta untuk mencari dan menemukan penyebab dan solusi terhadap temuan-temuan yang belum atau tidak ditindaklanjut pada kurun waktu tertentu. Dilaksanakannya kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan guna meningkatkan pendayagunaan system dan pelaksanaan pengawasan. Dalan peningkatan pendayaguanann ini antara lain adalah guna meningkatkan kualitas dan keberhasilan pengawasan, meningkatkan kesadaran pemimpin satuan kerja dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, meningkatkan penanganan dan penyeselaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta mendapatkan masukan dalam rangaka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Dalam rangka pelaksanaan Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Teknis dan BPKP mengundang SKPD Provinsi Banten dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang terkait dengan Kementerian yang bersangkutan Rapat Pemuktahiran Data TLHP ini untuk memberikan penjelasan tentang temuan yang telah disusun oleh Inspektorat Jenderal Kementerian terhadap SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, temuan ini harus dipenuhi dan diselesaikan sesuai dengan temuan

akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi kepada SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan harapan adanya pelaksanaan rapat koordinasi bisa meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan pimpinan unit Kerja/Instansi/SKPD tentang pentingnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan profesionalisme aparatur pengawas, tersusunnya data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawasan internal pemerintah dan penanganan pengaduan masyarakat secara akurat dan dinamis serta adanya peningkatan sistem koordinasi aparatur pengawasan internal pemerintah.


19

RAGAM

Festival Antikorupsi

Berbagi Peran Membangun Negeri

Memberantas Korupsi

K

orupsi merupakan sebuah permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dan sudah menjadi kebiasaan karena kita seakan sudah maklum dan permisif. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia sudah harus bergerak ke arah yang lebih menyentuh persoalan akar korupsi. Akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup. Namun, walaupun banyak yang tahu dan paham tentang korupsi, namun tidak semua orang peduli dengan isu korupsi jika tidak bersinggungan langsung dengan dirinya dalam kehidupan seharihari. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang

20


RAGAM

semakin sistematis. Bahkan lingkupnya memasuki seluruh aspek dan lini kehidupan, tidak saja di lembaga eksekutif, yudikatif, tetapi juga di lembaga legistif, baik di pusat maupun di daerah. Pemberantasan korupsi di Indonesia menorehkan catatan yang sedikit suram. Setidaknya Indonesia pernah memiliki beberapa komisi dan lembaga antikorupsi untuk menanggulangi permasalahan korupsi yang semakin merebak. Namun, lembaga-lembaga tersebut tidak berumur panjang, mati di tengah jalan. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional saat itu terbukti mengalami berbagai hambatan. Sehingga diperlukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanakannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.

Dengan memanfaatkan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh setiap 9 Desember, bersama sama melaksanakan kegiatan pameran festival


21

RAGAM

anti korupsi yang dilaksanakan selama dua hari 10 Desember hingga 11 Desember 2015 Sasana Budaya Ganesha (SABUGA), Jl. Taman sari No. 73, Bandung, Jawa Barat dengan mengangkat tema “Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi”. Dilaksanakannya kegiatan pameran festival anti korupsi ini ada tiga indicator, satu partisipatif bertujuan guna menumbuhkan inisiatif dari masyarakat dan komunitas dengan ikut serta melibatkan masyarakat dan komunitas sebagai aktor utama dan Menumbuhkan rasa kepemilikan dan keterlibatan masyarakat Kedua Kolaboratif, Semangat antikorupsi, harus menjadi kepedulian dan milik bersama, KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya pencegahan korupsi, Pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan komunitas dan Peran pemerintah, BUMN dan swasta menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan program sedangkan Ketiga, Keberlanjutan dengan menumbuhkan manfaat langsung dari pemberantasan korupsi, meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi jangka panjang

22


Kegiatan Pekan Antikorupsi 2015 dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terkait langkah yang diambil selama ini di dalam mendorong gerakan antikorupsi yang telah direspons oleh berbagai pihak sekaligus mempresentasikannya kepada masyarakat sesuai dengan format program atau kegiatan dan karya yang dirancang, dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Peserta yang diharapkan berpartisipasi aktif adalah instandsi pemerintah antara lain kementerian, lembaga dan pemerintah, BUMN/D, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, media massa,Komunitas, kelompok dan perorangan yang telah membuat program/kegiatan dan karya nyata terkait upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi akan menyampaikan kepada publik tentang langkah-langkah pencegahan dan penindakan selama 12 tahun kiprahnya bersama-sama masyarakat dan bangsa Indonesia dalam berbagai bentuk informasi program dan kegiatan. (HAE/FAR/SEN)

NUANSA

Kemitraan LKPP dengan APIP

D

irektorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar kemitraan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Banten, Kamis (15/10). Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten. Latar belakang dilaksanakannya kemitraan antara LKPP dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), antara lain : Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Probity Audit yang digunakan APIP masih bersifat manual dan Paket pengadaan

Barang/jasa dengan nilai besar belum banyak dilakukan Probity Audit. Sementara maksud dan tujuan dilaksanakannya kemitraan antara LKPP dan APIP tersebut adalah, sebagai berikut : untuk memperbaiki alur proses Probity Audit dari manual menuju elektronik, E-


23

NUANSA

Probity Audit dapat terintegrasi dengan LPSE nasional sehingga APIP lebih mudah untuk melakukan pengawasan, E-Probity Audit terintegrasi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan sehigga proses audit dapat dilakukan mulai tahapan perencanaan, Memperkenalkan untuk memahami Aplikasi Layanan LKPP Probity Advice,

24


menyelaraskan tujuan pengadaan dan program kerja pemerintah, Permasalahan pengadaan Barang dan Jasa dapat terjadi pada tiap tahapan, Perencanaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak serah terima barang dan manajemen asset sehingga diperlukan peran dan fungsi Auditor dalam pengawasan dalam setiap tahapan untuk mengurangi permasalahan, APIP melakukan Audit sesuai ketentuan, serta Probity Audit dilaksanakan pada saat proses pekerjaan berlangsung untuk memberikan jaminan 3 E + ketaatan + Pemenuhan prinsip kejujuran, kebenaran dan integritas Peserta Nara sumber dalam kegiatan ini berasal Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan pesertanya adalah Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kab/ Kota se- Provinsi Banten. (MUM/FAR/CEC)

NUANSA

Tingkatkan Kualitas SDM

Laksanakan Workshop Probity Audit

P

elaksanaan Workshop Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten ini sebagai sarana menyamakan visi dan pengetahuan tentang melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan lebih optimal.


25

NUANSA

Workshop Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa sebagai upaya pemantapan atau upgrading para aparat pengawas dalam pelaksanaan pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten, agar kedepan dapat mengupayakan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan. perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat, dapat kita aplikasikan ke dalam sistem

yang jauh lebih mudah dan sederhana dengan tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang berlakukan dalam pengelolaan keuangan. Waktu Pelaksanaan Workshop Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Dilaksanakan Selama 1 Hari Tanggal 24 Maret 2015 Bertempat di Aula Inspektorat Provinsi Banten. Dengan peserta yang hadir kurang lebih sebanyak 70 orang terdiri dari : Para Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten

26


NUANSA

sebanyak 37 orang, Para Fungsional Pengawas Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten sebanyak 13 orang, Para Fungsional Auditor Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten sebanyak 3 orang serta para Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten sebanyak 17 orang. Meningkatnya Kualitas SDM para peserta di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten, serta diharapkan dapat menambah semangat kita untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik melalui proses pengembangan kualitas diri, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas bidang pengawasan yang dilakukan sekaligus meningkatan citra dan kinerja pemerintah daerah pada umumnya. Dengan harapan para peserta khususnya para Auditor di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten dapat memberikan keyakinan bahwa pengadaan

barang dan jasa dilakukan secara benar sesuai dengan kebutuhan yang benar, baik segi jumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan yang menguntungkan Negara, memberikan keyakinan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan keyakinan bahwa barang yang diperoleh telah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertanggungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan sesuai tujuan penggunaannya, memberikan pencegahan segala bentuk penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta mengidentifikasi kelemahan system pengendalian intern atas pengadaan barang dan jasa guna penyempurnaan system yang ada. (TIT/SEN/EL)


27

SELAYANG

KOMUNIKASI &

instrospeksi diri Oleh : Dr. H. Encep Safrudin Muhyi, MM,. M.Sc

M

ungkin kasus ini dapat dijadikan i’tibar bagi kita semua yang akan ke Tanah Suci. Banyak kasus yang terjadi di luar rasio kita, bisa terjadi di Tanah Haram. Mudah-mudahan bermanfaat : Pada Tahun 2001, saya diberikan kepercayaan oleh Pemerintah untuk menjadi petugas Haji, sebut saja Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), singkat cerita, Kejadian ini terjadi saat saya dan petugas lain akan melaksanakan shalat Isya, Waktu itu kami cari tempat di dalam Masjidil Haram. Yang dekat dengan Ka’bah. Kebetulan tempat yang saya dapatkan sudah hampir penuh dengan jemaah pria dan wanita. Sekitar 1 jam sebelum azan Isya, datang petugas keamanan/Asykar yang melarang jemaah pria untuk shalat di situ, haram, haram katanya (Di Masjidil haram memang tidak melarang secara tegas untuk berbaur jemaah pria dan wanita) Jemaah pria termasuk saya berdiri dan mengajak teman saya untuk mencari tempat yang lain. Kelihatannya teman saya agak enggan untuk meninggalkan tempatnya. Dengan agak kesal saya

28


SELAYANG ajak teman saya keluar, karena tempat disitu sudah penuh. Kemudian kami pergi tempat wudhu. Tempat wudhu itu jauh terletak di luar pagar Masjidil Haram. Saya pergi wuduh teman saya menunggu di gerbang halaman masjid. Sehabis wudhu teman saya minta tolong diambilkan air zam-zam, karena dia menemani seorang ibu dari Malaysia yang suaminya lagi ke toilet. Jaraknya sekitar 15 meter dari tempat teman saya. Setelah mengambil air zam-zam dan kembali menemuinya. Tetapi dia tidak ada di tempat, mungkin lagi ke toilet pikir saya. Kemudian cari di sekitar gerbang Haram yang lain juga tidak ada. Kemudian adzan Isya dan tempat shalat sampai ke pagar sudah penuh, saya dekat gerbang di mana teman saya tadi berdiri. Selepas Isya teman saya juga tak muncul. Setelah sepi saya putuskan pulang dulu ke maktab. Saya yakin Insya Allah dia bisa pulang sendiri. Sesampainya di maktab , ternyata teman saya belum pulang. Saya tunggu sekitar 20 menit kalau tidak pulang akan saya cari lagi ke Masjidil Haram. Sekitarnya 10 menit berikut teman saya datang. Saya tanya ke dia kemana saja . Dia bilang tidak kemana-mana, malahan dia masih menunggu saya di tempat itu juga. Saya juga bilang saya tidak kemana-mana dan shalat juga di tempat tadi. Itulah kekuasaan dan cobaan Allah, teman saya tidak melihat saya, saya juga tidak melihatnya. Dengan bersyukur kepada Allah dan mohon ampunan Allah kami instropeksi apa yang kesalahan yang telah kami perbuat. Mungkin pada kejadian tadi ada kurang komunikasi antara saya dan teman. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kejadian kedua terjadi pada tahun 2007, sewaktu saya dipercaya kembali oleh pemerintah menjadi petugas haji sebut saja ; Tim Pembimbing Ibadah haji Indonesia (TPIHI), Sehabis shalat dluha kami melihat seorang jemaah haji dari india yang berjalan mundur sambil melambai lambaikan tangannya kearah Ka’bah dan dengan air mata yang bercucuran kelihatannya sedih karena baru

saja melaksanakan tawaf wada (perpisahan). Karena berjalan mundur itu tentu menabrak apa yang ada di belakangnya tak peduli tiang ataupun orang. Melihat kejadian itu teman saya berkomentar bahwa, kalau kita meninggalkan Ka’bah kita boleh membelakanginya. Sehabis kami tawaf wada’ dan akan meninggalkan Ka’bah dan Masjidil Haram, kasus itu terulang lagi pada kami. Siapa sih yang tega membelakangi Ka’bah pada saat akan kita berpisah dengannya. Dengan berjalan mundur juga dan air mata yang berlinang kami melambai-lambaikan tangan kearah Hajar Aswad / Ka’bah, sehingga kami juga menyenggol orang atau tiang yang ada di belakang kami. Baru kami ingat bagaimana rasanya dulu jemaah haji India sedih dan berjalan mundur. Kami baru berhenti berjalan mundur dan melambaikan tangan setelah sampai di arena Sai karena Ka’bahnya tidak kelihatan. (Penulis Adalah : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak / Dosen UNIS Tangerang & Penulis Buku Kepemimpinan Pendidikan Transformasional)


29

PROFIL

M

engingat kata kerangka, mungkin kita masih mengingat bagaimana kerangka karangan sewaktu diajarkan mula-mula di sekolah dasar. Kerangka karangan tersebut merupakan sebuah catatan pikiran kita untuk merumuskan gambaran singkat tentang apa yang ingin kita tulis dan tujuannya dibuat. Demikian jugalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) mekanismenya. Kedua-duanya yang pasti menuliskan tujuan, dan juga mempunyai unsur 5W 1H (Who, What, Where, When, Why + How). Hanya saja, jika kerangka karangan poin-poin catatannya lebih bebas, KAK mempunyai suatu pakem yang memang harus ada pada KAK, dan harus memuat identifikasi kegiatan, sumber biaya, maksud dan target dan/atau sasaran, biaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk suatu kegiatan pekerjaan instansi pemerintah pada umumnya mempunyai format dalam penyusunannya yang disebut Kerangka Acuan Kerja atau istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan KAK adalah TOR. Format KAK untuk instansi pemerintah pada dasarnya mempunyai susunan yang hampir sama, kalau pun berbeda mungkin hanya urutannya saja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus mengacu pada Renstra dan Renja SKPD masing-masing serta tugas dan fungsinya dan RKPD, Ketiga dokumen tersebut merupakan bagian dari perencanaan pembangunan pemerintah daerah, hal tersebut yang menjadikan dasar suksesinya sebuah pelaksanaan kegiatan, hal tersebut di ungkapkan oleh Yan junjung.ST,MPA Inspektur Pembantu Wilayah (IRBANWIL) 1 pada Inspektorat Provinsi Banten,

30


PROFIL Menurut Pria yang akrab di sapa Pak Cik ini, Disisi lain Renja SKPD yang disusun 1 (satu) tahun sekali seharusnya sejalan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, “ Pengguna Anggaran menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masingmasing, yang meliputi indentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka acuan kerja (KAK)” paparnya Alumnus Megister Publik Administrasi (MPA) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini juga menambahkan, RUP menjadi bagian dari RKA SKPD yang merupakan dokumen berisi daftar kegiatan dan anggaran untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran yang diusulkan oleh SKPD kepada Gubernur melalui TAPD, Dalam penyusunan RKA SKPD minimal harus disertai dan didukung dengan rencana acuan kerja atau Term of Refference (KAK/ ToR) “ bahasa umumnya proposal kegiatan dan rencana anggaran dan biaya (RAB)” ujar Pria yang mengawali karir PNS nya pada Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Itjen Depdagri-RI) ini KAK atau ToR ini juga merupakan panduan dalam pelaksanaan rencana kegiatan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan di suatu SKPD, yang memuat masukan azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, dengan mengharapkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang lain (Renja SKPD). “ KAK merupakan dokumen perencanaan bagian dari RUP yang mendukung pelaksanaan kegiatan pekerjaan paling sedikit memuat, Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran/ lokasi, ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, metode pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan, serta waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut mulai

dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang jasa dilengkapi dengan time table, lalu spesifikasi teknis barang dan jasa yang akan diadakan sebaiknya dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak serta biaya pendukung yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut berdasarkan pergitungan yang dapat dipertanggungjawabkan” tegasnya Alumnus Tekhnik Sipil ini juga juga menambahkan Fungsi KAK sangatlah vital dalam sebuah perencanaan dan pelaksanaan yaitu sebagai kontrol bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya, alat bagi perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut, sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan atau didukung oleh komponen input, serta apa saja input (tahapan-tahapan-red ) yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output. “ KAKnya mana ? itu Pertanyaan pasti muncul jika kita ingin membuat sebuah kegiatan atau pekerjaan dan kegiatan atau pekerjaan tersebut bukan kegiatan rutin, Hal tersebut karena kita ingin melihat bagaimana gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan tersebut” ujarnya Irbanwil 1 yang bertugas membantu inspektur dalam melaksanakan tupoksinya dalam hal pengawasan ini juga menambahkan tindakan preventif memang lebih mereka utamakan dengan cara menjadikan kantor mereka klinik konsultasi agar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku ” Salah satu kebiasaan buruk yang terjadi dari sisi perencanaan pengadaan adalah perencanaan pengadaan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Sehingga ilmu utama perencanaan pengadaan berubah menjadi ilmu Cocoknisasi, Jumlah dan nilai pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan melainkan seberapa banyak pengadaan tersebut dapat menghabiskan anggaran” tuturnya.. (dad/Sen/Tim)


31

PROFIL

G

ubernur Banten H.Rano Karno mengharapkan Majelis Pertimbangan dan Sekreteriat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Banten untuk semaksimal mungkin menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepada anggota majelis yang di lantik beberapa waktu lalu untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, Majelis TPTGR yang dipimpin Sekda Banten tersebut, sebagai salah satu upaya keras yang dilakukan Pemprov Banten demi memperbaiki predikat dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana dua tahun berTurut-turut Pemprov Banten mendapat opini Disclaimer atau tidak menyatakan

32


PROFIL pendapat dari BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov Banten. Tim TPTGR tersebut berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 968.05/Kep.202-Huk/2015 tentang susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan TPTGR Provinsi Banten yang langsung di komandoi oleh sekda banten selaku ketua majelis telah beberapa kali melakukan sidang, dan pada sidang terakhir pada tanggal 22 Desember 2015, yang bertempat di ruang sidang TPTGR di gedung inspektorat provinsi banten, Tim mejelis telah memutuskan untuk pengembalian kerugian Negara melalui pemotongan gaji dan tunjangan dari terperiksa, saat itu TIM TPTGR menyidangkan 5 Entitas yang juga langsung ada penetapan “Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pemprov Banten mendapat opini Disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2014 lalu. Kondisi ini menunjukan bahwa LKPD Pemprov Banten belum akuntabel yang disebabkan pengendalian internal masih belum memadai, terutama adalah penyelesaian kerugian daerah.” Ujar ketua Tim Majelis TPTGR yang tak lain Sekda Banten,H. Ranta Soeharta Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah itu, lanjut Ranta, Pemprov Banten saat ini telah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang ber sekretariat di DPPKD Provinsi Banten “Saya berharap kasus-kasus yang belum diselesaikan dan menjadi catatan dari BPK dapat diselesaikan dan dituntaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis ini juga diharapkan dapat senantiasa menjaga independensinya, meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sesuai yang diisyaratkan serta dapat meredam tingkat ketimpangan dan penyelewengan keuangan dan barang daerah,” katanya. Inspektur Provinsi Banten H.Takro Jaka Rooseno selaku Wakil Ketua Tim TPTGR mengungkapkan tuntutan perbendaharaan adalah salah satu tatacara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan keuangan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti

kerugian tersebut. Sementara tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga secara langsung atau tidak langsung daerah mengalami kerugian. “yang kita harus tingkatkan saat ini adalah sistem pengendalian internal di lingkungan SKPD masingmasing, dan dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pembinaan kepada seluruh aparatur dengan sebaik-baiknya,seperti yang di amanatkan oleh bapak gubernur kepada kami “ ujarnya Jaka juga menambahkan dirinya optimis, apabila penyelesaian kasus kerugian daerah dapat diselesaikan sesegera mungkin, maka laporan keuangan Pemprov Banten menjadi akuntabel, anggaran pembangunan dapat digunakan secara optimal sehingga pembangunan menjadi lancar, dan pada akhirnya opini dari BPK atas LKPD juga menjadi lebih baik. “Saat ini Tim majelis yang di ketuai oleh pak sekda secara rutin dan terjadwal melaksanakan sidang-sidang, dan selaku ketua tim pak sekda jika tidak berhalangan selalu hadir dalam memimpin rapat dan sidang majelis “ ujar pria yang berawal karir PNS dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda ) Provinsi Jawa Barat ini. (Der/Dad/Sen)


33

PROFIL

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI, MISI INSPEKTORAT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten. Inspektorat Provinsi Banten merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang pengawasan. Peran Inspektorat Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah. Dalam upaya penyinergian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pencapaian pembangunan pada periode 2012 – 2017 di bidang pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah merupakan salah satu bagian dari langkah penanganan isu strategis, tantangan maupun prospek pembangunan yang akan dihadapi Provinsi Banten pada periode tersebut. Diharapkan Inspektorat Provinsi Banten mampu memberikan dukungan dan peran dalam pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2012 – 2017. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten ini. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh SKPD di masa mendatang. Secara keseluruhan organisasi Pemerintah Provinsi Banten, Visi Inspektorat Provinsi Banten harus juga mendukung dan berperan dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, yaitu “BERSATU MEWUJUDKAN RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”. Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2012–2017 yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD Provinsi Banten, termasuk Inspektorat,

34


diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah dimana keberdayaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan umum dan pelayanan publik yang berkualitas serta penyelenggaraan pemerintahaan dapat meningkat. Seiring dengan upaya tersebut, maka visi Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Visi TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BANTEN YANG BAIK DAN BERSIH DENGAN DUKUNGAN APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL Makna yang terkandung dalam Visi Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, mengandung makna sebagai berikut : · Penyelenggaraan kepemerintahan dengan pemberdayaan seluruh sumberdaya lokal; · Pengembangan institusi/lembaga penyelenggara kepemerintahan yang sehat dan efisien. 2. Aparatur Pengawas Intern Pengawas Pemerintah (APIP), mengandung makna sebagai berikut : · Aparat pengawas yang terdiri dari auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang memiliki integritas dan obyektivitas serta loyal kepada pimpinan. 3. Profesional, mengandung makna sebagai berikut :

PROFIL ·

Berupaya menyajikan pekerjaan secara berkualitas dan tepat waktu; · Berupaya berorientasi terhadap kinerja atas tugas-tugas yang diberikan; · Dukungan SDM yang berkualitas; · Peningkatan pelayanan terus menerus. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan perumusan Misi Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2012–2017 maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten 2012–2017 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012– 2017. Sesuai dengan harapan untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2012–2017, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten 2012–2017. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Inspektorat Provinsi Banten, yaitu :

Misi

PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH DAN EFESIEN.

1. Mendorong Terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Secara Efektif; 2. Mendorong Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. Meningkatkan Profesionalisme APIP; 4. Meningkatkan Tata Kelola Sistem Informasi.

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Sejalan dengan Visi Inspektorat Provinsi Banten serta mendukung Misi daerah, maka Misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Misi sampai dengan tahun 2017: 1. Tingkat Ketersediannya Sarana dan prasarana kantor 100 % 2. Tingkat Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 100% 3. Tingkat Penyusunan Dokumen Anggaran pertahun 100% 4. Tingkat Penyusunan Dokumen Perencanaan 100% 5. Tingkat Penyusunan Evaluasi Kinerja dan keuangan 100% 6. Tingkat Pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel diseluruh tingkat Pemerintahan Daerah 100 % TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 ada beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh daerah terutama jika dikaitkan dengan UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tentang Keuangan Negara terutama mengenai perubahan “kewenangan” menjadi “urusan” sehingga diperlukan adanya pembatasan dan ruang lingkup pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Urusan pemerintahan merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Urusanurusan tersebut terdiri atas urusan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang


35

PROFIL secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Adapun Tujuan Inspektorat Provinsi Banten : 1. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; 2. Meningkatnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Banten : 1. Penerapan SPIP untuk melindungi diri dari kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi;

pengambilan keputusan pimpinan 2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan. 2. Meningkatnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah Terwujudnya aparat pengawasan yang kompeten dan profesional Persentase penyimpangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik dan bersih. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD No.

(1) 1

2

Tujuan

(2)

Sasaran

Indikator Sasaran

(3)

(4)

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

Penerapan SPIP 1. Persentase capaian visi dan 100% untuk melindungi misi inspektorat yang diri dari dijadikan bahan pengambilan kegagalan keputusan pimpinan pencapaian visi 2. Meningkatnya kompetensi dan misi dan profesionalisme aparatur 100% organisasi pengawasan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah

Terwujudnya aparat pengawasan yang kompeten dan profesional

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase penyimpangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik dan bersih

2. Terwujudnya aparat pengawasan yang kompeten dan profesional. 1. Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa Penerapan SPIP untuk melindungi diri dari kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi 1. Persentase capaian visi dan misi inspektorat yang dijadikan bahan

36

Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-


Strategi : Strategi yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut : 1. Interaktif, komunikatif dan informatif; 2. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis bidang pengawasan.

PROFIL Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2012-2017. Adapun strategi Inspektorat Provinsi Banten pada setiap Misi adalah sebagai berikut : Misi 1 : Mendorong Terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Secara Efektif; ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 1.1 Menerapkan 5 unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi dan pemantauan dan pengendalian intern dilingkungan Inspektorat Provinsi Banten. 1.2 Mengintensifkan pengendalian terhadap pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut. Misi 2 : Mendorong terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 2.1 Mengoptimalkan evaluasi, konsultasi, monitoring, koordinasi, supervisi dan sikronisasi. Misi 3 : Meningkatkan Profesionalisme APIP; ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 3.1 Mengoptimalkan Diklat, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), studi banding dan klinik konsultasi. Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Sistem Informasi; ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 4.1 Membuat dan menyiapkan perangkat pendukung sistem informasi. Kebijakan : Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan pengawasan kebijakan Kepala Daerah dan program- program prioritas pemerintah daerah; 2. Mempercepat terbentuknya sistem pengendalian intern Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Mengedepankan pembinaan dan pencegahan daripada penindakan; 4. Prioritas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Bidang Pengawasan (JFA/P2UPD).

Kebijakan Inspektorat Provinsi Banten untuk tahun 2012-2017 yang disusun harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017 yaitu bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean governance dan good government. Dalam mencapai tujuan yakni mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntable dan mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan dan sasaran yaitu meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi, maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Provinsi Banten untuk periode tahun 2012-2017, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakankebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.


37

PROFIL

38


ARTIKEL

APIP Kini dan Harapan

Dimasa Yang Akan Datang Oleh : Dedi Maulana (P2 Madya Pada Inspektorat Provinsi Banten)

Pendahuluan APIP hingga kini masih dihadapkan pada kondisi yang masih belum memenuhi harapan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan antara lain (1) jumlah SDM APIP yang masih kurang, (2) mutu / kualitas SDM APIP yang masih belum maksimal, (3) Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, (4) Kurangnya dukungan para Pimpinan SKPD sebagai penyelenggara pemerinatahan (5) Anggaran Bidang Pengawasan yang masih belum memadai (6) Komitmen dalam pelaksanaan kebijakan belum dijalankan secara optimal.


39

ARTIKEL Akibatnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh APIP belum menunjukan hasil yang memenuhi harapan semua pihak. Tugas dan Fungsi APIP Secara konsepsi, APIP mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu melakukan penilaian atas : (1) manajemen risiko; (2) sistem pengendalian dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas organisasi. Secara sederhana, kehadiran APIP adalah untuk menjadi mata dan telinga pimpinan dalam membantu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Terkait capaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Indonesia, menunjukkan masih adanya beberapa persoalan dalam penegaKkan aspek-aspek tata kelola, yaitu : 1) Pemerintah daerah yang telah menunjukkan Laporan Keuangan yang akuntabel (WTP) baru 156 Pemda atau 33%; 2) Indeks Persepsi Korupsi kita masih berada di angka 3,4; 3) Intregritas Pelayanan Publik masih berada di angka 7,22; 4) Peringkat kemudahan usaha masih selama 120 hari; 5) Pimpinan Pemerintahan Daerah yang tersangkut korupsi juga cenderung naik. Catatan KPK menunjukkan padaTahun 2014 terdapat 18 orang pimpinan daerah

termasuk DPRD yang bermasalah di KPK. Dimana pada tahun 2013 hanya sebanyak 13 orang. Dari data di atas, meskipun permasalahan tata kelola tidak dapat dibebankan menjadi tugas dan tanggungjawab APIP semata, namun data-data tersebut menunjukkan bahwa APIP masih harus lebih bekerja keras lagi dalam upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya sesuai semangat Nawacita. Selain permasalahan umum dalam pemerintahan daerah seperti diuraikan di atas, saat ini secara teknis terdapat permasalahan lain yang memerlukan pemecahan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu terkait konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah. Beberapa permasalahan yang menonjol dalam perencanaan dan penganggaran daerah, seperti: 1) Pemerintah Daerah belum menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan secara tepat waktu; 2) Belum konsistensinya dokumen RKPD dengan RKP maupun RPJMD; 3) Belum konsistensinya antara KUA PPAS dengan APBD; 4) Belum taatnya pemerintah daerah dalam menerapkan kaidahkaidah perencanaan yang baik, seperti kesalahan mata anggaran, ketidaksesuaian dengan standar biaya dan tidak jelasnya keluaran suatu kegiatan; 5) Belum dilakukannya evaluasi dokumen penggagaran sesuai ketentuan; Harapan APIP Kedepan Sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan secara nasional, sesuai Pasal 8 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemendagri telah, sedang dan akan melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk

40


ARTIKEL

meningkatkan efektivitas APIP, baik yang sifatnya policy maupun asistensi - asistensi kepada Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan Kemendagri tersebut, meliputi: 1) Memberikan panduan kepada APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan SKPD, meliputi : pemeriksaan, reviu Laporan Keuangan, reviu Rencana Kerja dan Anggaran, Evaluasi LAKIP, Evaluasi SPIP dan penanganan pengaduan masyarakat. 2) Mendorong APIP untuk melakukan pengawalan reformasi birokrasi, pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, penguatan Sistem Pengendalian internal; 3) Merumuskan Peraturan Pemerintah yang berkaitan langsung dengan APIP, sebagai tindak lanjut Undang Undang Pemerintahan Daerah yang baru, yaitu: a. RPP Pembinaan dan Pengawasan sebagai pengganti PP nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah.Pada RPP initerdapattigaisupenting, yaitu: (1) Mempertegas peran dan fungsi gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melakukan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2)Peran APIP dalam koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat, sesuai Pasal 385 Undang-Undang Pemerintahan Daerah; (3) Sinergi antara pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, serta sinergi antara APIP Pusat dan APIP

Daerah. b. RPP Tatacara Penjatuhan Sanksi administrasi kepada Kepala Daerah dan DPRD. RPP ini merupakan salah satu upaya memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Dengan adanya pemberian sanksi, maka Kepala Daerah dan DPRD dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat dan ketentuan perundang undangan. RPP ini akan mengatur bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi administrasi, yang meliputi : teguran tertulis; program pembinaan khusus; tidak dibayarkan hak keuangan KDH dan DPRD dalam batas waktu tertentu; pengambil alihan kewenangan; pemberhentian sementara dan pemberhentian Kesimpulan Kita sadari bahwa APIP khususnya Pengawas Pemerintahan mempunyai posisi dan peran strategis dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, khususnya lagi dalam akuntabilitas pengelolaan pemerintahan daerah. Untuk itu kedepan APIP harus dapat melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu: 1) Senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2) Meningkatkan sikap kehatian - hatian pada pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah dengan senantiasa mentaati azas yang berlaku; 3) Berkomitmen untuk merubah kultur dan mekanisme kerja serta berani menghadapi perubahan dalam mewujudkan aparat pengawasan yang kredibel dan handal serta tata kelola pemerintahan yang baik; 4) Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi, independensi, integritas untuk mendorong etos kerja sebagai wujud tanggungjawab profesionalisme dibidang pengawasan. Semoga……………… (Diambil dari berbagai sumber).


41

PERISTIWA

Bimtek Pembinaan Mental

Aparatur Pengawasan

P

impinan APIP merupakan pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan peran APIP yang efektif. Tanggung jawab yang besar tersebut tentunya menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan dan memperbaiki diri terutama pada aspek integrasi, kompetensi, profesionalisme termasuk dengan meningkatkan

42


PERISTIWA

kualitas tata kelola pengawasan. Dalam rangka memberikan pemahaman pentingnya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme APIP guna peningkatan kapabilitas APIP melaksanakan Bimtek selama dua hari mulai 27 sampai dengan 28 Nopember 2015 di Hotel Istana Nelayan Kota Tangerang. Dilaksanakannya kegiatan Bimtek ini agar para peserta khususnya para Auditor di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten dapat mengetahui dan memahami perannya sebagai APIP antara lain memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan


43

PERISTIWA

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities), memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities) serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). 103 peserta yang hadir pada pelaksanaan Bimtek yang diadakan oleh Inspektorat Provinsi Banten, terdiri dari Sekretaris, para Irban, para Kasubag, para

44


Fungsional Auditor, Fungsional Pengawas Pemerintah, Fungsional Auditor Kepegawaian dan Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten. Bimtek ini guna meningkatnya kualitas SDM para peserta di Lingkungan Inspektorat Provinsi Banten, serta diharapkan dapat menambah semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui proses pengembangan kualitas diri, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas bidang pengawasan yang dilakukan sekaligus meningkatan citra dan kinerja pemerintah daerah pada umumnya. Bimbingan Teknis Pembinaan Mental Aparatur Pengawasan dalam rangka Peningkatan Kapasitas APIP merupakan upaya peningkatan leveling serta pemantapan atau upgrading para aparat pengawas dalam pelaksanaan pengendalian intern di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Ke depan dapat mengupayakan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan. Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat, dapat kita aplikasikan ke dalam sistem yang jauh lebih mudah dan sederhana dengan tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang berlakukan dalam pengelolaan keuangan. - Der/el/sen

PUISI

JAYALAH BANTENKU Puisi Karya : Derry Affandy Noerwan.SE DI KALA SANG RAJA SIANG DATANG MENYAPA PERLAHAN AKU PUN TERBANGUN DARI PELUKAN SANG GULITA KU BUKA JENDELA PAGI DENGAN SUKA CITA MENATAP INDAHNYA LUKISAN ALAM YANG TIADA TARA SUNGGUH INDAH TANAH KELAHIRAN KU HATI SIAPA YANG TAK TERPAKU BISU MELIHAT KEINDAHAN TANAH KELAHIRANKU DARI KOTA YANG MENDERU HINGGA DESA YANG MENDAYU JAYALAH BANTENKU MAJULAH BANTEN KU DOA KAMI SELALU MENYERTAIMU


45

LENSA

46


Tingkatk

DAFTAR ISI 4 LAPORAN UTAMA 10 RAGAM 39 ARTIKEL 23 NUANSA. 42 PERISTIWA Bimtek Pembinaan Mental Aparatur Pengawas

Recommend Documents