Modul 5 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
D Daaffttaarr IIssii
Daftar Isi ..................................................................................................................... 2 Daftar Gambar ............................................................................................................ 3 Tujuan Umum ............................................................................................................. 4 Tujuan Khusus ............................................................................................................ 4 A. Pendahuluan .......................................................................................................... 5 B. Pelelangan .............................................................................................................. 7 B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur ................................................................................................................... 13 B.2 Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur .................................................................................................... 15 B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis..................................................... 16 B.4
Pelelangan Terbatas ............................................................................................ 21
C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung............................................... 23 C.1 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat ............................................................................................ 23 C.2 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat ................................................................................ 23 C.3
Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung 24
D. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya............................................................. 29 E. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak ............................................... 30 E.1 E.1.1 E.1.2
E.2
Menyusun Kontrak ............................................................................................. 30 Surat Perjanjian atau Kontrak ....................................................................................... 31 Surat Perintah Kerja ..................................................................................................... 35
Persiapan Pelaksanaan Kontrak......................................................................... 35
F. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan ................................................................. 38 F.1
Pelaporan............................................................................................................. 38
F.2
Penyerahan Pekerjaan ........................................................................................ 39
G. Latihan Kelompok ................................................................................................ 41 H. Tes ........................................................................................................................ 42 Lampiran ................................................................................................................... 43
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2
Modul 5 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
D Daaffttaarr G Gaam mb baarr
Gambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Metode Pelelangan Umum, Pelalangan Terbatas dan Pemilihan Langsung ...................................................... 10 Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Metode Penunjukan Langsung ......................................................................................................................... 25 Gambar 3 Langkah Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Metode Pengadaan Langsung ............................................................................................................................................ 28
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
3
Modul 5 Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
TTu ujju uaan nU Um mu um m Tujuan umum: Memahami pemilihan penyedia jasa konstruksi.
TTu ujju uaan nK Kh hu ussu uss
Tujuan khusus : Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu : 1. Memahami
proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
dengan
pelelangan umum 2. Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dgn pemilihan langsung 3. Memahami
proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi
dengan
penunjukan langsung dan pengadaan langsung 4. Memahami proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dgn pelelangan terbatas. 5. Menentukan sistem Pelelangan dengan latihan kelompok.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
4
Modul 5 A. Pendahuluan
A A.. P Peen nd daah hu ullu uaan n
Pada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan (metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi penawaran) yang digunakan untuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih dan menetapkan sistem pengadaan melalui penyedia barang/jasa.
Untuk mengingatkan kembali bahwa PEKERJAAN KONSTRUKSI adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada : 1. Konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur; 2. Pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping); 3. Perakitan atau instalasi komponen pabrikasi; 4. Penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal); 5. Reboisasi.
Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut : 1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. 2. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
5
Modul 5 A. Pendahuluan
3. .Pelelangan umum prakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur 4. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 5. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas 6. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 7. Pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. 8. Pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 9. Pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode dua tahap dan evalusi sistem gugur dengan ambang batas 10. Pemilihan langsung secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur 11. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat. 12. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat. 13. Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pengadaan langsung.
Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu persatu pada bab-bab berikut ini.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
6
Modul 5 B. Pelelangan
B B.. P Peelleellaan ng gaan n Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pelelangan, metode pemilihan dibagi 3 (tiga), yaitu : 1. Pelelangan Umum 2. Pelelangan Terbatas 3. Pemilihan Langsung Langkah-langkah pelaksanaan Pelelangan ini digambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1, dimana Gambar 1 tersebut menggambarkan langkah-langkah pelelangan dengan sistem pengadaaan sebagai berikut : 1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 2. Pemilihan langsung secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. 3. Pelelangan terbatas secara prakualifikasi dan evaluasi sistem gugur..
Menurut Perka LKPP No.14/2012 secara keseluruhan terdapat sepuluh jenis pelelangan jika dikaitkan dengan cara evaluasi kualifikasi, cara pemasukan penawaran, dan metode evaluasi yang digunakan.(bukan hanya empat seperti dicantumkan di atas), namun, langkah-langkah proses pengadaannya hampir sama dengan yang tercantum di atas, sehingga untuk kepentingan penggambaran proses pemilihan penyedia di dalam Gambar 1 yang digunakan hanya ke empat jenis pelelangan di atas.
Enam jenis pelelangan umum lainnya adalah:
1) Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Langkahnya sama dengan pelelangan secara pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur kecuali pembukaan sampul harga hanya untuk penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
7
Modul 5 B. Pelelangan
2) Pelelangan umum secara prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur. Langkahnya sama dengan pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis kecuali pada saat pembukaan penawaran sampul harga juga turut dibuka di samping sampul administrasi dan teknis. 3) Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem gugur dengan ambang batas. Langkahnya sama dengan pelelangan secara prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 4) Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Langkahnya sama dengan pelelangan umum secara prakualifikasi satu sampul dan evaluasi sistem gugur kecuali pembukaan sampul kedua dilakukan hanya terhadap penawaran yang lulus evaluasi sampul pertama. 5) Pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Langkahnya sama dengan pelelangan terbatas secara prakualifikasi dan evaluasi sistem gugur kecuali pembukaan sampul kedua dilakukan hanya terhadap penawaran yang lulus evaluasi sampul pertama. 6) Pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Langkahnya sama dengan pelelangan terbatas secara prakualifikasi dan evaluasi sistem gugur kecuali penawar yang diperkenankan memasukkan penawaran harga hanya yang lulus evaluasi administrasi dan teknis. Penggolongan jenis pelelangan umum menjadi enam seperti tersebut di atas dipengaruhi oleh ketiga faktor penentu yang telah disebutkan terdahulu yaitu waktu dilakukannya evaluasi kualifikasi, metode pemasukan penawaran, dan metode evaluasi penawaran.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
8
Modul 5 B. Pelelangan
Metode pemasukan penawaran tergantung kepada perlu atau tidaknya memisahkan penawaran harga dari penawaran teknis. Dalam hal diperlukan evaluasi teknis mendalam yang tidak dipengaruhi harga, maka perlu memisahkan penawaran harga dari penawaran teknis. Dalam hal ini digunakan dua sampul atau dua tahap. Apabila diperkirakan harga penawaran tidak akan memengaruhi evaluasi teknis, maka digunakan sistem satu sampul.
Sementara itu untuk meyakinkan ULP bahwa penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan adalah penyedia yang berbobot harus dilakukan evaluasi tentang kualifikasi penyedia barang/jasa tersebut. Evaluasi kualifikasi penawar harus dilakukan pada setiap pelelangan, baik melalui prakualifikasi mau pun melalui pascakualifikasi.
Biasanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang kompleks evaluasi kualifikasi dilakukan di depan agar yang bersaing hanya penawar-penawar yang secara kualifikasi memang sekelas. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks evaluasi kualifikasi penawar dilakukan di belakang, sesudah evaluasi penawaran, dan hanya terhadap penawar yang mempunyai kemungkinan ditunjuk sebagai pemenang.
Kemudian mengenai metode evaluasi penawaran pilihannya tergantung kepada:
Apakah keunggulan teknis suatu pekerjaan konstruksi akan dipertimbangkan terhadap harganya? Jika ya gunakan sistem nilai;
Apakah biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa, di samping harga pekerjaan konstruksi akan diperhitungkan dalam mencari total biaya selama umur ekonomis pekerjaan konstruksi tersebut? Jika ya gunakan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis;
Jika dua hal di atas tidak diperlukan – biasanya untuk pekerjaan konstruksi sederhana – gunakan sistem gugur.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
9
Modul 5 B. Pelelangan
Gambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Metode Pelelangan Umum, Pelalangan Terbatas dan Pemilihan Langsung
Untuk memperjelas gambar diatas, bagian yang berwarna merah dan hijau akan digambarkan pada halaman selanjutnya.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
10
Modul 5 B. Pelelangan
Berikut ini merupakan gambar pada Gambar 1, bagian yang berwarna merah.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
11
Modul 5 B. Pelelangan
Berikut ini merupakan gambar pada Gambar 1, bagian yang berwarna hijau.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
12
Modul 5 B. Pelelangan
B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Pada pelelangan umum satu sampul para penawar memasukkan dokumen yang menyangkut
persyaratan
administrasi,
dokumen
menyangkut
masalah
teknis
(spesifikasi teknis barang, jangka waktu pemasokan dsb), dan dokumen harga ke dalam suatu sampul yang akan dibuka di hadapan para penawar pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan.
Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur untuk memilih penyedia pekerjaan konstruksi terdiri dari sejumlah tahapan yaitu: 1. Pengumuman pascakualifikasi 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan 3. Pemberian penjelasan 4. Pemasukan dokumen penawaran 5. Pembukaan dokumen penawaran 6. Evaluasi penawaran 7. Evaluasi kualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi 9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) 10. Penetapan pemenang 11. Pengumuman pemenang 12. Sanggahan 13. Sanggahan banding 14. Penunjukan penyedia barang/jasa Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu: 1. Proses kualifikasi Terdiri dari langkah 1,7, dan, 8. 2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran Terdiri dari langkah 2,3,4,5, dan 6. 3. Proses penentuan pemenang Terdiri dari langkah 10, 11, 12, 13, dan 14.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
13
Modul 5 B. Pelelangan
Langkah-langkah Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur. Hal-hal yang berbeda adalah : 1. Langkah 6 Evaluasi Penawaran. Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4, sub-bab B.1. Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Langkah 6 butir 9.c.ii) yang harus dipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan sistem ini adalah sebagai berikut : a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan ; b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ; c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ; d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ; e. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan f. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen.
2. Langkah 7 Evaluasi Kualifikasi. Hal yang berbeda lainnya adalah pada persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, persyaratan lain untuk lulus kualifikasi adalah sebagai berikut :
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
14
Modul 5 B. Pelelangan
a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan. b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 tahun terakhir dengan ketentuan : a) KD = 3 x N x Pt b) KD sekurang-kurang sama dengan nilai total HPS c) Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilaikontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak d) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value. d. Memiliki
surat
keterangan
dukungan
keuangan
dari
bank
pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket; e. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan. i. KP untuk usaha kecil = 5 ii. KP untuk usaha non-kecil = 6 iii. KP untuk usaha non-kecil = 1,2 N bila N>6 dimana N=Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. b) Bila kemitraan, KD yang dihitung adalah KD leadfirm dan SKP yang dihitung adalah semua perusahaan yang bermitra. Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaan yang sama.
B.2 Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Pemilihan Langsung dilakukan secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur. Langkah-langkah pelaksanaannya HAMPIR SAMA DENGAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI (MODUL INI) dengan sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
15
Modul 5 B. Pelelangan
gugur (Sub-Bab B.1 di atas). PERBEDAANNYA terletak pada ketentuan penayangan pengumuman dan keberlakuan KD, yang lengkapnya adalah sebagai berikut : a. Penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE; dan b. KD tidak diberlakukan
B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis Metode dua tahap dilakukan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang kompleks, di mana penawaran-penawaran teknis yang tidak setara akan mungkin ditemukan, atau ketika disadari bahwa untuk memenuhi kinerja teknis tertentu yang diharapkan terdapat beberapa solusi teknis yang sama-sama dapat diterima. Mengingat kompleksnya pekerjaan tersebut spesifikasi teknis yang dapat disiapkan oleh PPK pun masih berupa desain konseptual, belum merupakan desain yang final. Pada Tahap I penyedia barang/jasa yang lulus evaluasi kualifikasi (metode dua tahap selalu didahului dengan prakualifikasi) diundang untuk memasukkan penawaran administrasi dan teknis. Selanjutnya ULP melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaranpenawaran tersebut. Evaluasi penawaran teknis dilakukan berdasarkan spesifikasi teknis yang masih mengacu kepada desain konseptual yang telah disiapkan oleh PPK. Sesuai dengan Perka LKPP No.14/2012, penawar-penawar yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis, jika diperlukan, diundang untuk melakukan penyetaraan teknis. Penyetaraan teknis hanya dapat dilakukan jika evaluasi penawaran teknis menggunakan metode evaluasi sistem gugur dengan ambang batas. Untuk pelelangan yang menggunakan metode evaluasi teknis sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis tidak dilakukan penyetaraan teknis.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
16
Modul 5 B. Pelelangan
Dalam penyetaraan, PPK bersama para penawar membahas spesifikasi teknis dari PPK dan spesifikasi teknis dari penawar untuk mendapatkan suatu spesifikasi teknis baru (penyetaraan) yang dapat memenuhi kebutuhan end-user. Setiap kelemahan, syarat/kondisi yang berlebihan, dan karakteristik teknis yang tidak memenuhi ambang batas yang terdapat dalam spesifikasi teknis yang diajukan oleh para penawar, ditunjukkan kepada para penawar yang bersangkutan. Para penawar kemudian diperkenankan merevisi atau menyesuaikan spesifikasi teknisnya dengan ketentuan-ketentuan ULP. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua penawaran teknis telah sesuai dengan standar teknis dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis yang diminta pihak ULP dan telah disepakati bersama. Penawar yang tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi kesepakatan teknis tersebut dapat ditolak. Penawar yang bersedia memenuhi kesepakatan teknis dinyatakan lulus teknis dan memperoleh nilai teknis yang sama. Penawar yang dinyatakan lulus teknis selanjutnya diundang untuk memasukkan penawaran harga berdasarkan spesifikasi teknis revisi tersebut. Tahap II dimulai dengan pemasukan penawaran harga yang dibuka di hadapan para peserta pelelangan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. ULP hendaknya memberi waktu yang cukup untuk menyiapkan penawaran harga berdasarkan penawaran teknis revisi tersebut Jika menggunakan sistem nilai ULP menggabungkan nilai teknis yang diperoleh masing-masing penawar dengan nilai harga penawarannya dan menunjuk penawar dengan nilai tertinggi sebagai pemenang. Unsur-unsur teknis yang dinilai dapat berupa metode pelaksanaan, jadwal pekerjaan, peralatan dan teknologi, personel, organisasi, dan subkontrak.
Untuk pelelangan yang menggunakan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis , ULP menetapkan penawar dengan harga evaluasi terendah (yang sudah termasuk biaya konstruksi dan biaya operasional serta biaya perawatan selama umur ekonomis konstruksi tersebut) sebagai pemenang.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
17
Modul 5 B. Pelelangan
Perhitungan total biaya yang diperlukan selama umur ekonomis suatu pekerjaan konstruksi dapat juga dilakukan pada tahap perencanaan. PPK, yang dapat dibantu oleh konsultan perencana membandingkan berbagai jenis opsi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Misalkan dalam pembangunan suatu gedung terdapat beberapa opsi dalam bentuk: a) Sistem enerji yang digunakan:
Terpusat atau sendiri-sendiri
Alternatif sistem enerji (solar photovoltaics, solar thermal, fuel cells)
Opsi peralatan untuk sistem enerji sendiri-sendiri.
b) Sistem Mekanikal
Sistem distribusi udara (volume bervariasi, volume konstan, di atas atau di bawah lantai)
Sistem distribusi air (sistem perpipaan atau pompa)
c) Sistem Elektrikal
Sumber-sumber penerangan dalam ruang
Sumber-sumber penerangan luar ruang
Distribusi (transformer, buss duct, mangkok kable)
d) Bagian luar bangunan
Opsi untuk kulit/dinding dan insulasi
Sistem atap (bahan dan metode insulasi)
Penutup halus, penerangan siang, shading
e) Penempatan
Orientasi, tinggi lantai ke lantai, tinggi keseluruhan
Lansekap, irigasi
f) Sistem struktural (kayu, baja, beton, dicor di tempat atau pra-cetak, dsb)
PPK menganalisis semua opsi dan menetukan opsi yang biaya total selama umur ekonomisnya terendah sebagai pilihan. Selanjutnya opsi yang dipilih ditetapkan sebagai dasar menawar bagi para penyedia jasa konstruksi yang berminat.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
18
Modul 5 B. Pelelangan
Sebagaimana disebutkan di muka metode dua tahap biasanya digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang kompleks sehingga jumlah penyedianya juga tidak terlalu banyak. Karena itu, berbeda dengan metode satu sampul tidak membolehkan negosiasi harga karena harga sudah dikompetisikan, pada metode dua tahap, apabila peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari tiga atau apabila semua harga penawaran yang masuk di atas harga total HPS, ULP boleh melakukan negosiasi harga. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis untuk memilih penyedia pekerjaan konstruksi terdiri dari sejumlah tahapan yaitu: 1. Pengumuman prakualifikasi 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi 3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi 4. Pembuktian kualifikasi 5. Penetapan hasil kualifikasi 6. Pengumuman hasil kualifikasi 7. Sanggahan kualifikasi 8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi 9. Pengambilan dokumen pemilihan 10. Pemberian penjelasan 11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis) 12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis) 13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis) 14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I 15. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I 16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga) 17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga) 18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga) 19. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) 20. Penetapan pemenang 21. Pengumuman pemenang 22. Sanggahan
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
19
Modul 5 B. Pelelangan
23. Sanggahan banding 24. Penunjukan penyedia barang/jasa
Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu: 1. Proses kualifikasi Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. 2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 18 3. Proses penentuan pemenang Terdiri dari langkah 19 sampai dengan langkah 24.
Langkah-langkah Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem pelelangan yang sama. Hal yang berbeda adalah : 1. Langkah 3 Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi. Untuk evaluasi dokumen kualifikasi, persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk sistem ini sama dengan persyaratan kualifikasi pada sistem Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (lihat B.1. Langkah 7 pada Modul ini). Bedanya pada sistem ini adalah : a. TIDAK PERLU menyampaikan surat dukungan keuangan dari BANK b. Untuk non-kecil menggunakan syarat KD dan SKP dengan perhitungan yang sama. 2. Langkah 13 Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis) Persyaratan penawaran teknis minimal yang harus dipenuhi (lihat Modul 4, subbab B.3. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sitem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, Langkah 13) untuk Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan sistem pengadaan ini adalah sebagai berikut :
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
20
Modul 5 B. Pelelangan
a. metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan ; b. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ; c. jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ; d. spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ; e. personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan ; dan f. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ; Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaan yang sama.
B.4 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Peniliaian Biaya Selama Umur Ekonomis
Pelelangan umum prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis sama dengan metode dua tahap, perbedaannya hanya pada penyampaian Sampul II dan penyetaraan teknis. Pada metode dua tahap Sampul II hanya diserahkan oleh penawar yang telah lulus evaluasi tahap I, yaitu evaluasi administrasi dan teknis; sedangkan pada metode dua sampul, Sampul II telah dimasukkan bersama-sama dengan Sampul I, namun yang akan dibuka hanya penawar yang lulus evaluasi administrasi dan teknis. Di samping itu dalam metode dua tahap dilakukan penyetaraan teknis mengingat pekerjaan konstruksi yang dilelangkan dapat sangat kompleks sehingga terdapat kemungkinan berbagai solusi teknis yang berbeda yang diajukan para penawar
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
21
Modul 5 B. Pelelangan
dan dapat memenuhi kebutuhan end-user. Karena itu perlu penyetaraan teknis. Dalam metode dua sampul penyetaraan teknis ini tidak dilakukan.
B.5 Pelelangan Terbatas Pelelangan Terbatas dilakukan secara prakualifikasi metode dua tahap. Langkahlangkah pelaksanaannya HAMPIR SAMA DENGAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI (MODUL INI) dengan sistem Pelelangan Umum Prakualifikasi metode dua tahap (Sub-Bab B.2 di atas). PERBEDAANNYA terletak tambahan ketentuan berikut ini : a. Dalam pengumuman dicantumkan kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/jasa yang akan diundang. b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
22
Modul 5 C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
C C.. P Peen nu un njju ukkaan n LLaan ng gssu un ng gd daan nP Peen ng gaad daaaan n LLaan ng gssu un ng g Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung dan pengadaan langsung terdiri dari 3 (tiga) sistem pengadaan, yaitu : 1. Penunjukan langsung untuk penanganan darurat. 2. Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat. 3. Pengadaan langsung.
Langkah-langkah pelaksanaan penunjukan langsung dan pengadaan langsung digambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3.
C.1 Pelaksanaan
Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi
Melalui
Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat Pada dasarnya
langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa
pemerintah melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat, semuanya mempunyai prosedur dan ketentuan yang sama, baik untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya maupun jasa konsultansi. Untuk itu langkahlangkahnya bisa dilihat pada Modul 4 Pemilihan Penyedia Barang. Proses tersebut digambarkan kembali yang dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.
C.2 Pelaksanaan
Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi
Melalui
Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat ULP/Pejabat Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi terhadap Penyedia yang akan ditunjuk. Proses penilaian kualifikasi dilakukan seperti prakualifikasi pada Pelelangan Umum. Selanjutnya apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan hasil prakualifikasi, dilakukan proses penunjukan langsung seperti dijelaskan pada Gambar 2.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
23
Modul 5 C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
C.3 Pelaksanaan
Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi
Melalui
Pengadaan Langsung Pengadaan langsung dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu seperti yang dijelaskan pada gambar 3 berikut ini.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
24
Modul 5 C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Metode Penunjukan Langsung
Untuk memperjelas gambar diatas, bagian yang berwarna merah dan hijau akan digambarkan pada halaman selanjutnya
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
25
Modul 5 C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
Berikut ini merupakan gambar pada Gambar 2, bagian yang berwarna merah.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
26
Modul 5 C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
Berikut ini merupakan gambar pada Gambar 2, bagian yang berwarna hijau.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
27
Modul 5 C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
Gambar 3 Langkah Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Menggunakan Metode Pengadaan Langsung
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
28
Modul 4 D. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya
D D.. P Peelleellaan ng gaan nG Gaag gaall d daan n TTiin nd daakk LLaan njju uttn nyyaa
Kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan Pelelangan Gagal beserta ketentuanketentuannya SAMA DENGAN ketentuan yang ada pada Pemilihan Penyedia Barang pada MODUL 4.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
29
Modul 5 E.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
EE.. P Peen nyyu ussu un naan nd daan nP Peerrssiiaap paan nP Peellaakkssaan naaaan nK Koon nttrraakk E.1 Menyusun Kontrak Kontrak atau perjanjian dapat didefinisikan sebagai “peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sepanjang tidak melanggar hukum, kedudukan kontrak bagi kedua pihak yang terikat kontrak sama dengan undang-undang. Salah satu azas hukum yang penting terkait penyusunan kontrak adalah azas kebebasan berkontrak yang dengan demikian para pihak bebas membuat kontrak apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal ini para pihak akan melakukan negosiasi dalam penyusunan kontrak. Untuk menyusun kontrak bisnis seperti kontrak pengadaan barang/jasa, para pihak yang terlibat harus memahami aspek-aspek hukum penting dalam kontrak seperti:
Kewenangan hukum para pihak; Perpajakan; Alas hak yang sah; Pilihan hukum; Penyelesaian sengketa; Pengakhiran kontrak
Aspek-aspek tersebut tentu harus dipahami oleh para pihak sebelum menandatangani kontrak. Dengan pemahaman yang cukup tentang aspek-aspek tersebut para pihak selanjutnya melakukan negosiasi. Pihak yang menguasai aspek-aspek tersebut dengan lebih baik dan menguasai teknik negosiasi berpotensi lebih diuntungkan dalam pelaksanaan kontrak. Dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di mana pihak Pemerintah diwakili oleh PPK yang mungkin di antaranya ada yang tidak menguasai aspek-aspek hukum tersebut dan tidak pula menguasai teknik negosiasi mungkin akan merugikan Pemerintah di kemudian hari. Untuk mengatasi hal tersebut LKPP telah menerbitkan dokumen-dokumen pemilihan standar yang akan menjadi acuan penyusunan kontrak sehingga PPK tidak perlu menyusun kontrak sejak dari tahap awal.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
30
Modul 5 E.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Di dalam dokumen pemilihan standar telah termuat aspek-aspek hukum yang penting tersebut. PPK tinggal mempelajari dan memahami dokumen-dokumen tersebut dan akan lebih baik lagi bilamana PPK juga mempelajari literatur-literatur lain terkait dengan hukum kontrak.
Bentuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 70/2012 disebut sebagai bukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskan pada Modul 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian-1. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun kontrak dapat dilihat pada Modul 2 tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi atau materi yang harus tertuang dalam kontrak. E.1.1
Surat Perjanjian atau Kontrak
Isi Surat Perjanjian atau Kontrak untuk pengadaan pekerjaan konstruksi hampir sama dengan isi kontrak pada pengadaan barang. Perbedaannya terletak pada syarat-syarat umum kontrak. Bagian-bagian dari kontrak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : a. Pokok Perjanjian, sama dengan Pokok Perjanjian pada Kontrak Pengadaan Barang. b. Syarat-syarat Umum Kontrak Syarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk isi kontrak dan bagianbagian lain dari kontrak) dapat dilihat pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan ringkasan dari materi syarat-syarat umum kontrak, yaitu : 1) Definisi Uraian definisi dan istilah yang digunakan dalam kontrak. 2) Penerapan Menguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak. 3) Asal Material/Bahan dan/atau Jasa (untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya) Ketentuan tentang asal usul material/bahan dan/atau jasa yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
31
Modul 5 E.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
4) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Ketentuan
mengenai penggunaan dokumen-dokumen
Kontrak atau
dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak. 5) Hak Kekayaan Intelektual Ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKI yang timbul. 6) Jaminan Ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan. 7) Asuransi Ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. 8) Pembayaran Ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen anggaran. 9) Harga Ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak. 10) Personil (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan
mengenai
PPK
dapat
menilai
dan
menyetujui
penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli. 11) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 12) Penemuan-penemuan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai bila ditemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak. 13) Kompensasi (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
32
Modul 5 E.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
14) Penangguhan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan dan tata cara penangguhan hak pembayaran apabila penyedia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. 15) Hari Kerja (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan hari kerja, jam kerja dan waktu cuti bagi tenaga kerja dan tenaga ahli yang terlibat. 16) Pengambil-alihan (untuk pekerjaan konstruksi) Ketentuan yang mengatur bahwa PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 17) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan bahwa penyedia wajib memberikan pedoman untuk cara mengoperasikan dan merawat hasil pekerjaan konstruksi. 18) Penyesuaian Harga (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. 19) Perubahan Kontrak Ketentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan. 20) Hak dan Kewajiban Para Pihak Ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak. 21) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Ketentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan. 22) Pengawasan dan Pemeriksaan Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 23) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Ketentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan. 24) Keadaan Kahar Ketentuan mengenai keadaan kahar.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
33
Modul 5 E.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
25) Itikad Baik Menguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya. 26) Pemutusan Kontrak Ketentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan. 27) Penyelesaian Perselisihan Ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa. 28) Bahasa dan Hukum Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak. 29) Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. 30) Korespondensi Ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak. 31) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil Ketentuan dalam melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil c. Syarat-syarat Khusus Kontrak Ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum Kontrak. d. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu : 1) SPPBJ ; 2) Dokumen Penawaran ; 3) spesifikasi umum ; 4) spesifikasi khusus ; 5) gambar-gambar brosur ; 6) adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) ; 7) daftar kuantitas dan harga ; 8) Jaminan Pelaksanaan ; dan 9) dokumen lainnya yang diperlukan.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
34
Modul 5 E.
E.1.2
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Surat Perintah Kerja
Isi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang isinya sama dengan SPK untuk pengadaan barang.
E.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak Setelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/jasa, selanjutnya PPK melakukan langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan kontrak. Langkah-langkah yang harus dilakukan PPK untuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut : a. Membuat Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK) b. Menyusun program mutu c. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak d. Melakukan Mobilisasi e. Melakukan pemeriksaan bersama f. Pembayaran uang muka.
Masing-masing langkah tersebut dijelas berikut ini.
a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 1. PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK. 2. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 3. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia. 4. Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK. b. Menyusun Program Mutu 1. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi : a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan ; b. organisasi kerja penyedia ; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
35
Modul 5 E.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan ; e. prosedur instruksi kerja ; dan f. pelaksana kerja. 2. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. c. Melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 1. PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah : a. program mutu ; b. organisasi kerja ; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan ; d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil ; dan e. penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan. d. Melakukan Mobilisasi 1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. 2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan dan menyiapkan fasilitas yang sesuai dalam kontrak. b. mendatangkan personil-personil sesuai dalam kontrak. 3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. e. Melakukan Pemeriksaan Bersama 1. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan pada awal pelaksanaan kontrak. 2. Hal yang dilakukan adalah melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. 3. Atas usul PPK, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk melakukan pemeriksaan ini.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
36
Modul 5 E.
Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak
4. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. f. Pembayaran Uang Muka Ketentuan pembayaran uang muka sama dengan pada persiapan pelaksanaan pengadaan barang.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
37
Modul 5 F.
Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
FF.. P Peellaap poorraan nd daan nP Peen nyyeerraah haan nP Peekkeerrjjaaaan n F.1 Pelaporan Sistem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan pelaporan pada pengadaan barang melalui penyedia barang (Lihat Modul 4). Hal yang membedakan adalah laporan hasil pekerjaan. Pada Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut :
Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
Laporan harian berisi: 1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
38
Modul 5 F.
Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
F.2 Penyerahan Pekerjaan Pada dasarnya proses serah terima pekerjaan konstruksi sama dengan proses serah terima barang, yaitu dilakukan secara bertahap : 1. Provisional Hand Over (PHO), yaitu proses serah terima pekerjaan berupa pekerjaan konstruksi dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan. Tahap ini (PHO) dilakukan setelah berakhirnya masa kontrak, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan memeriksa/ menguji hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. Apabila hasil pemeriksaan/ pengujian telah diterima maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan. 2. Final Hand Over (FHO), yaitu proses serah terima pekerjaan konstruksi dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah masa pemeliharaan. Tahap 2 dilakukan setelah masa pemeliharaan yang tercantum dalam kontrak berakhir. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan memeriksa apakah kondisi hasil pekerjaan tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan. Apabila hasil pemeriksaan/pengujian telah diterima maka Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan 3. Serah terima barang dari PPK kepada Kuasa Pengguna dengan tata cara dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untuk memeriksa/menguji pekerjaan, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang akan ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Langkah-langkah proses serah terima secara rinci adalah sebagai berikut : 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
39
Modul 5 F.
Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya. 4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
Kontrak
dan
diterima
oleh
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. 8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
40
Modul 5 G.
Latihan Kelompok
G G.. LLaattiih haan nK Keelloom mp pookk
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
41
Modul 5 H.
Tes
H H.. TTeess
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
42
Modul 5 Lampiran
LLaam mp piirraan n
PELATIHAN TINGKAT DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
43