DAFTAR ISI... 1 DAFTAR LAMPIRAN... 2 RINGKASAN UTAMA... 3

Daftar Isi

DAFTAR ISI…………………..…..........................……………………………………… 1 DAFTAR LAMPIRAN ……...……………………………………………………...........

2

RINGKASAN UTAMA …..………..…………………………………………………..... 3 BAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………….………..........

7

A. LATAR BELAKANG ………………………………………………………

7

B. DASAR HUKUM ………………………………………………………..

8

C. TUGAS DAN FUNGSI KKI, MKDKI, DAN SEKRETARIAT KKI …………......

9

D. ANALISIS SITUASI …………………………………………………….. 10

BAB II. CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN...……………………………………............. 13

A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA KKI 2011-2015………………………………………………… 13

B. C. D. E. F.

TARGET DAN RENCANA KERJA 2014 ..…………………………………. 14 HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2014……………………………….. 17 PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2014………………………………... 34 TANTANGAN/ KENDALA ………………………………………………… 34 HARAPAN……………………………………………………………….. 37

BAB III. PENUTUP……………………………………………………………………. 39

Laporan Tahunan KKI 2014

1

DAFTAR LAMPIRAN

2

•

Rekapitulasi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Spesialis di KKI Tahun 2005 s/d 31 Desember 2014.......................................................

41

•

Grafik Dokter Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014....................................

42

•

Grafik Dokter Gigi Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014....................................

42

•

Grafik Dokter Gigi Spesialis Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014............

43

•

Grafik Dokter Spesialis Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014............

43

•

Peta Sebaran Dokter, Dokter Gigi , Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis Berdasarkan Alamat Korespondensi Per 31 Desember 2014....

44

•

Daftar Penyelenggara PPDGS 2014.................................................................

45

•

Daftar Fakultas Kedokteran Penyelenggara PPDS Tahun 2014 ................

46

•

Data Sebaran Dokter/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis/ Dokter Spesialis Yang Teregistrasi di KKI Tahun 2005 Sampai Dengan 31 Desember 2014.............................................................................

48

•

Susunan Organisasi KKI periode masa tugas tahun 2014 -2019................

49

•

Susunan Organisasi MKDKI periode masa tugas tahun 2011 -2016.........

50

•

Foto-foto Kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia.........................................

51


Ringkasan Utama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan Lembaga negara yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI, mengemban tugas dan amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu: (1) mengesahkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, (2) melakukan registrasi dokter dan dokter gigi WNI dan WNA, (3) melakukan pembinaan bersama organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Adapun tujuan dari pengaturan praktik kedokteran tersebut adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, peningkatan mutu praktik kedokteran serta memberikan kepastian hukum bagi dokter, dokter gigi dan masyarakat. Dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi dibidang jasa kesehatan sesuai ASEAN Charter yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, KKI bersama-sama Kementerian Kesehatan RI diakui sebagai Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA dan PDRA) di Indonesia yang berperan dalam merekognisi kualifikasi dan kompetensi dokter/dokter gigi Asean. Selaku PMRA dan PDRA, KKI bersama Kementerian Kesehatan RI dituntut berperan aktif dalam pertemuan perundingan jasa yang diselenggarakan secara periodik setiap tahun, untuk memfasilitasi tercapainya 4 (empat) tujuan MRA (Mutual Recognition Arangement) sesuai agenda Blueprint AEC (Asean Economy Community) 2015. Di tingkat international, KKI sejak tahun 2011 telah menjadi anggota IAMRA (International Association for Medical Regulatory Auhtorities), serta mendapat kepercayaan untuk menyusun acuan tentang Medical Core Competency dalam pertemuan Medical Council Negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region). Laporan Tahunan KKI 2014

3

Dengan mengacu pada Rencana Strategis KKI Tahun 2011-2015, anggota KKI periode masa tugas tahun 2014-2019 yang diangkat oleh Presiden pada tanggal 26 Mei 2014, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai kelanjutan dari program kerja yang telah dilakukan oleh KKI periode tugas tahun 2009-2014. Renstra KKI tahun 2011-2015 tersebut juga dijadikan dasar untuk pelaksanaan program kerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), sebagai badan independen didalam KKI yang dibentuk untuk menegakkan disiplin bagi dokter dan dokter gigi saat penyelenggaraan praktik kedokteran, serta sekretariat KKI yang berfungsi membantu dan memfasilitasi teknis administrasi pelaksanaan tugas KKI dan MKDKI. Hasil dari program kerja dan capaian KKI tahun 2014, pada bidang pendidikan profesi dokter dan dokter gigi antara lain yaitu : telah disahkan revisi Peraturan KKI tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi; menyusun draf Pedoman Hak-Hak Istimewa (Clinical Privilege) Dalam Pendidikan Profesi Dokter; menyusun draf Pedoman Hak-hak Istimewa (Clinical Privilege) dalam Pendidikan Profesi Dokter Gigi; melakukan penilaian kelayakan dan rekomendasi permohonan pembukaan program studi kedokteran dan kedokteran gigi; menerbitkan Pencapaian penting lainnya terkait registrasi adalah surat persetujuan bagi dokter spesialis/ telah dilakukannya sertifikasi ulang (resertifikasi) dokter gigi spesialis WNA yang ISO 9001:2008 terhadap layanan registrasi dokter/ akan melakukan kegiatan alih ilmu dokter gigi. pengetahuan dan teknologi; melakukan proses usulan adaptasi dokter/dokter gigi, drSp/drgSp; penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis, penyusunan dan pembahasan rancangan template Standar Kompetensi Dokter Spesialis; serta pelaksanaan bimtek dan monev penerapan standar pendidikan profesi kedokteran/kedokteran gigi ke beberapa institusi pendidikan. Pada bidang registrasi dokter dan dokter gigi, capaian yang diperoleh adalah tersusunnya pedoman buku petunjuk registrasi secara online; mensahkan revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip; mensahkan Perkonsil Registrasi PPDS/PPDGS; mensahkan Perkonsil Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi. Selain hal tersebut, sampai dengan tahun 2014, KKI telah meregistrasi 157.393 dokter dan dokter gigi, telah menerbitkan 16.804 Surat Tanda Registrasi (STR) dokter untuk kewenangan internsip, dan telah menerbitkan 224 Surat Tanda Registrasi (STR) dokter peserta PPDS/dokter gigi peserta PPDGS, serta telah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan registrasi di beberapa Provinsi sekaligus melakukan ujicoba registrasi secara online. Pencapaian penting lainnya terkait registrasi adalah telah dilakukannya sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 terhadap layanan registrasi dokter/dokter gigi. Pada bidang pembinaan profesi dokter dan dokter gigi, hasil yang telah dicapai pada tahun 2014 adalah diterbitkannya Keputusan KKI tentang Kemitraan; melaksanakan pertemuan rutin forum koordinasi dengan para pengandil; melaksanakan bimbingan teknis tentang praktik kedokteran yang baik kepada dokter dan dokter gigi baru; dan sosialisasi buku Praktik Kedokteran yang Baik 4


Tahun 2014 adalah diterbitkannya Keputusan KKI tentang Kemitraan; melaksanakan pertemuan rutin forum koordinasi dengan para pengandil; melaksanakan bimbingan teknis tentang praktik kedokteran yang baik kepada dokter dan dokter gigi baru; dan sosialisasi buku Praktik Kedokteran yang Baik Kepada Dokter dan Dokter Gigi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Kepada Dokter dan Dokter Gigi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Hal lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan dokter dan dokter gigi di tahun 2014 adalah melakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 18 (delapan belas) orang dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin, memberikan peringatan tertulis dan pencabutan STR kepada 11 (sebelas) orang dokter dan dokter gigi. Divisi Pembinaan KKI juga telah melakukan penerbitan Letter of Good Standing (LOG) sebanyak 65 (enam puluh lima) di tahun 2014. Dalam hal penegakkan disiplin praktik kedokteran dan kedokteran gigi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sampai dengan tahun 2014 terdapat sejumlah 244 kasus diadukan, dan sudah 240 kasus yang tertangani. Dari yang telah tertangani tersebut, 55 kasus masih dalam proses (belum dilakukan putusan). Disamping itu MKDKI juga telah mengembangkan sistem manajemen data dan informasi dokter dan dokter gigi yang melanggar norma. Untuk mewujudkan pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik (good governance), melalui Sekretariat KKI, tahun 2014 ini telah dilakukan pengembangan aplikasi registrasi online, aplikasi pelayanan SMS registrasi, resertifikasi ISO 9001:2008 untuk registrasi dan sertikasi ISO 9001:2008 untuk pengelolaan keuangan PNBP, penetapan standar kinerja pegawai, dan pelaksanaan pameran serta talkshow sosialisasi penerapan praktik kedokteran yang baik. Selama Tahun 2014, KKI selaku Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia terus memperkuat kerjasama dengan para pengandil di tingkat Nasional, Regional ASEAN dan Negara SEAR, serta di tingkat Global/Internasional. Penguatan kerjasama KKI di tingkat Nasional antara lain melakukan kerjasama (MoU) dengan CHS, PERSI dan berperan aktif sebagai anggota yang ditugaskan mewakili KKI dalam tim Pokja Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, maupun mewakili KKI sebagai anggota Tim TKBJK, Tim koordinasi perijinan TK-WNA dan TIMPORA di Kementerian Kesehatan. Untuk penguatan peran dan Networking KKI di tingkat Regional antara lain KKI terlibat aktif dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for Medical and Dental practitioners dimana masing-masing negara harus mempersiapkan roadmap country implementation plan untuk implementasi Asean MRA pada AEC 2015; menginisiasi pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board pada bulan April 2014 di Jakarta; menghadiri pertemuan Medical Council negara-negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region) melalui video conference, dan menghadiri biannual meeting International Association for Medical Regulatory Auhtorities (IAMRA) di London.


5

Untuk penguatan peran dan Networking KKI di tingkat Regional antara lain KKI terlibat aktif dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for Medical and Dental practitioners di mana masingmasing negara harus mempersiapkan roadmap country implementation plan untuk implementasi Asean MRA pada AEC 2015; menginisiasi pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board pada bulan April 2014 di Jakarta; menghadiri pertemuan Medical Council negaranegara anggota WHO SEAR (South East Asia Region) melalui video conference, dan menghadiri biannual meeting International Association for Medical Regulatory Auhtorities (IAMRA) di London.

6

Selain berbagai capaian KKI tersebut diatas, masih ada kendala tantangan yang perlu menjadi target penyelesaian di masa depan, antara lain harmonisasi peraturan-peraturan KKI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, belum adanya persamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik, masih banyaknya para pengandil serta dokter dan dokter gigi yang kurang paham tentang aturan penerbitan STR Dokter dengan kewenangan internsip, aturan tentang penyelenggaraan bakti sosial bagi dokter dan dokter gigi warga negara asing, aturan tentang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dokter dan dokter gigi warga negara asing. Juga belum terpadunya informasi data SIP (Surat Ijin Praktik) dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil, kurangnya pemahaman pemerintah daerah dan penegak hukum tentang kedudukan MKDKI, MKDKI-P dan penegakan putusan disiplin praktik kedokteran yang masih menjadi kendala dan harus diselesaikan di tahun mendatang.


1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan, Praktik kedokteran yang merupakan inti dari harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dengan berasaskan Pancasila dan didasarkan padaupaya nilai berbagai kegiatan penyelenggaraan ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, kesehatan, serta menjunjung tinggi perlindungan harus dilakukan oleh dokter dan dan keselamatan pasien. dokter gigi dengan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai Lembaga Negara yang terdiri atas Konsil Kedokteran keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan konsil kedokteran Gigi bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI, mengemban tugas dan serta menjunjung tinggi perlindungan dan amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) untuk keselamatan pasien. melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai Lembaga Negara yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI, mengemban tugas dan amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. Dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi dibidang jasa kesehatan sesuai Asean Charter yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, KKI bersama-sama Kementerian Kesehatan RI diakui sebagai Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA dan PDRA) di Indonesia yang berperan dalam merekognisi kualifikasi dan kompetensi dokter dan dokter gigi Asean. Selaku PMRA dan PDRA, KKI bersama Kementerian kesehatan RI dituntut berperan aktif dalam pertemuan perundingan jasa yang diselenggarakan secara periodik setiap tahun, untuk memfasilitasi tercapainya 4 (empat) tujuan MRA (Mutual Recognition Arangement) sesuai agenda Blueprint AEC (Asean Economy Community) 2015, yaitu: facility mobility (sebagai ultimate goals) of skill labours yang didukung oleh 3 tujuan lainnya yaitu; (i) exchange information and enhance cooperation, (ii) promote adoption of best practices on standards and qualifications, (iii) provide opportunities for capacity building and training.


7

Di tingkat International, KKI sejak tahun 2011 telah menjadi anggota IAMRA (International Association for Medical Regulatory Auhtorities), serta mendapat kepercayaan untuk menyusun acuan tentang Medical Core Competency dalam pertemuan Medical Council Negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region). Dengan mengacu pada Rencana Strategis KKI Tahun 2011-2015, anggota KKI periode masa tugas tahun 2014-2019 yang diangkat oleh Presiden pada tanggal 26 Mei 2014, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai kelanjutan dari program kerja yang telah dilakukan oleh KKI periode tugas tahun 2009-2014. Renstra KKI tahun 2011-2015 tersebut juga dijadikan dasar untuk pelaksanaan program kerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), sebagai badan independen di dalam KKI yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi agar sesuai kompetensi saat penyelenggaraan praktik kedokteran, serta sekretariat KKI yang berfungsi membantu dan memfasilitasi teknis administrasi pelaksanaan tugas KKI dan MKDKI. Untuk melihat dan mengukur hasil kinerja KKI selama tahun 2014, perlu dibuat laporan kinerja KKI. Selain itu laporan diperlukan untuk pertanggungjawaban KKI sebagai Lembaga Negara dan untuk evaluasi diri pencapaian kinerja KKI, khususnya di tahun 2014.

B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2009. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 721/MENKES/SK/IV/2011 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2011 – 2016. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. 6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 49/KKI/PER/XII/2010 tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2011-2015. 7. Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia. 8. Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi. 8


C. FUNGSI DAN TUGAS KKI, MKDKI DAN SEKRETARIAT KKI Dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), disebutkan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan regulator profesi dokter dan dokter gigi, mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Tugas KKI adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing.

Sesuai pasal 8 UUPK, dalam menjalankan tugasnya KKI memiliki wewenang: a) menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; b) menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; c) mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; d) melakukan pengujian persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; e) mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; f) melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan g) melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari unsur pimpinan (merangkap anggota) dan bertugas secara kolegial serta bersifat independen. Anggota KKI berjumlah 17 orang terdiri dari 7 orang dokter, 7 orang dokter gigi serta 3 orang wakil masyarakat. Para anggota tersebut merupakan utusan dari unsur-unsur yang mendapat amanah sesuai ketentuan dalam UUPK yaitu Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Kolegium, Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Wakil Masyarakat. Para anggota KKI tersebut dikelompokkan dalam Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, yang terdiri dari 3 divisi yaitu Divisi Registrasi, Divisi Standar Pendidikan Profesi dan Divisi Pembinaan. Adapun Struktur organisasi dan susunan keanggotaan KKI periode tugas tahun 2014 -2019 dapat dilihat dalam lampiran. Laporan Tahunan KKI 2014

9

Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, berdasarkan pasal 55 ayat (1) UUPK, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan Badan otonom didalam KKI. Tugas MKDKI adalah: (1) menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diadukan; dan (2) menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Anggota MKDKI berjumlah 11 orang yang berasal dari Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit, dan Sarjana Hukum. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1), (2), (4) dan (5) UUPK disebutkan, dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya KKI didukung oleh Sekretariat KKI, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan KKI. Sekretariat KKI terdiri atas pegawai KKI yang secara struktur organisasi berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/ PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI termasuk MKDKI. Menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan fasilitasi standardisasi pendidikan profesi; (2) pelaksanaan fasilitasi registrasi; (3) pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pelayanan hukum; dan (4) pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat. Biaya untuk pelaksanaan tugas KKI sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini didukung dari Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat KKI serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Registrasi dokter dan dokter gigi.

D. ANALISIS SITUASI Sejak KKI berdiri tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, telah banyak capaian dan tugas yang dilakukan oleh KKI, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan para pengandil terkait. 1. Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi KKI bersama pengadil di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi (AIPKI, AFDOKGI, ARSPI, ARSGMP, dan Kolegium) dalam proses merevisi standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang telah disahkan KKI pada tahun 2007. Standar tersebut kemudian menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia serta dalam melakukan bimbingan teknis penerapan standar pendidikan profesi di Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi. Selain itu KKI juga telah membuat rancangan pedoman pencabangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, yang kemudian akan diikuti dengan penyelesaian masalah tumpang tindih pencabangan ilmu. Pada saat ini dari 13 kelompok/cluster, berdasarkan kesepakatan bersama antar Kolegium Spesialis Kedokteran telah dibahas “white paper” untuk 2 kelompok/cluster yaitu Stenting Arteri Karotis (dalam tahap penandatanganan kesepakatan) dan Kemoterapi (tahap pembahasan). Untuk penyelesaian masalah tumpang tindih pencabangan ilmu di bidang Kedokteran Gigi telah dibuat draf pedoman kewenangan klinis antara dokter gigi dengan dokter gigi spesialis menggunakan format standar kompetensi dokter gigi yang telah disahkan oleh KKI pada tahun 2008 yaitu domain 1 sampai dengan 4. 10


Berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, KKI juga telah menerbitkan rekomendasi pembukaan beberapa program studi (prodi) pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baru berdasarkan hasil visitasi. Khusus untuk menjamin mutu pendidikan kedokteran di tahun 2009, KKI telah merekomendasikan dilakukan moratorium untuk pembukaan prodi kedokteran. Sampai saat ini moratorium untuk pembukaan prodi kedokteran dan kedokteran gigi masih diberlakukan. Sebagai tindak lanjut KKI akan merumuskan cetak biru produksi dokter/dokter gigi dan prodi yang layak sehingga dapat terlihat kebutuhan produksi dokter dan dokter gigi di Indonesia, sedangkan untuk penerbitan rekomendasi Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis (PPDS) masih dalam proses pembentukan tim evaluasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Konsil Kedokteran Indonesia dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Adanya dinamisasi kebijakan pemerintah RI dan perubahan kondisi dalam bidang pendidikan kedokteran, antara lain adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, maka diperlukan sinkronisasi regulasi KKI dengan Kementerian Pendidikan Kolegium dan Kementerian Kesehatan, dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan profesi, penjaminan mutu serta sistem akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Koordinasi yang lebih intens dengan pengandil di bidang pendidikan kedokteran juga diperlukan untuk proses pengakuan kualifikasi dokter/dokter gigi lulusan Luar Negeri, proses adaptasi serta proses persetujuan KKI untuk dokter/dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan alih iptekdok di Indonesia. 2. Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki STR yang diterbitkan oleh KKI. STR dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan harus dilakukan registrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku. Berdasarkan data KKI, terdapat 9.200 dokter dan dokter gigi di 34 provinsi yang harus melakukan registrasi ulang, karena Surat Tanda Registrasi (STR) nya telah habis masa berlaku pada tahun 2014. Registrasi ulang tersebut wajib dilakukan 6 bulan sebelum habis masa berlaku STR, agar penyelesaian STR ulang tepat pada waktunya dan tidak terjadi kekosongan hukum/legalitas praktik kedokteran. Sampai dengan 31 Desember 2013, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR dari KKI berjumlah 146.048 orang, terdiri dari : 100.000 90.000 80.000 70.000

0

ial i pe s gi s

i:

is : ial


d 2. okte 16 r 2 gi

10.000

d 24 okte .5 r 41 gi g

20.000

d 24 okte .5 r s 98 pe s

30.000

d 94 okte .7 r: 27

50.000 40.000

s:

60.000

11

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas KKI di bidang Registrasi dokter dan dokter gigi, KKI perlu terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan harmonisasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi WNI/WNA dengan para pengandil terkait di Pusat dan Daerah, terlaksananya proses registrasi baru dan registrasi ulang secara online melalui website KKI agar dapat mempermudah dan mempercepat proses penerbitan STR, terlaksananya koordinasi penyiapan inter-operabilitas system registrasi online KKI dengan Organisasi Profesi (PB IDI dan PB PDGI), terlaksananya proses registrasi secara efisien dan tepat waktu bagi dokter peserta internship, registrasi dokter PPDS dan dokter gigi PPDGS, penyempurnaan proses registrasi bersyarat dan registrasi sementara bagi dokter dan dokter gigi WNA, serta penyempurnaan peraturan tata cara registrasi bersama pengandil untuk dapat menjamin keabsahan dan legalitas kompetensi dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran. Dengan akan diberlakukannya AEC pada akhir tahun 2015, KKI bersama Kementerian Kesehatan RI berperan aktif sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK) Kementerian kesehatan dan sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan perundingan Asean MRA untuk jasa dokter dan dokter gigi (AJCCM dan AJCCD) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, melakukan verifikasi permohonan ijin pendayagunaan TK-WNA sebagai anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA di Pusrengun Kemenkes RI, dan ikutserta sebagai bagian dari Tim Kemenkes dalam kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).

3. Bidang Pembinaan dan Penegakkan Disiplin Praktik Kedokteran. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas KKI di bidang pembinaan praktik dokter dan dokter gigi, KKI telah menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk pedoman terkait penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik, dan telah mempunyai sistem penegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Namun demikian sistem pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait belum terkoordinasi dengan baik, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. Hal-hal lain yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah belum tersosialisasi secara luas fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pengawasan pelaksanaan keputusan MKDKI daerah oleh pengandil terkait. 4. Bidang Kesekretariatan KKI (Administrasi Umum dan Kehumasan) Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, Sekretariat KKI sejak tahun 2005-2013 selain memfasilitasi teknis administrasi program KKI, secara bertahap juga telah melakukan pembenahan dengan menyusun dan menyempurnakan SPO (Standar Prosedur Operasional) administratif, peta jabatan, peta SDM, analisis beban kerja, serta pembuatan laporan kinerja yang akuntabel. Walaupun demikian, penyempurnaan masih harus terus diupayakan, mengingat sebagai Lembaga Negara tuntutan good governance semakin dikedepankan guna memberikan fasilitasi kerja kepada KKI dan pengguna KKI (dokter, dokter gigi, pengandil) yang lebih optimal.

12


Capaian Program A. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN SESUAI A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA KKI 2011 -2015 SESUAI RENSTRA KKI 2011 -2015 Pada tahun 2015 diharapkan terjadi perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, sistem pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta sistem penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran secara efektif dan efisien. Dengan demikian untuk tahun 2011–2015 ditentukan 8 (delapan) sasaran KKI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, yaitu :

Pada tahun 2015 diharapkan terjadi perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, sistem pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta sistem penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran secara efektif dan efisien. Dengan demikian untuk tahun 2011–2015 ditentukan 8 (delapan) sasaran KKI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, yaitu :

1.

Terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan terselenggaranya penilaian kebutuhan dokter/dokter gigi serta penilaian prodi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang;

2.

Seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;

3.

Terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan;

4.

Tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain;

5.

Tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration); Laporan Tahunan KKI 2014

13

6.

Tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat;

7.

Terselenggaranya praktik kedokteran yang baik;

8.

Meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Diagram Balanced Scorecard Konsil Kedokteran Indonesia 2009-2014

B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2014 Berdasarkan ke-8 (delapan) butir sasaran dalam Renstra KKI tersebut di atas, pada tahun 2014 KKI merencanakan program kerja/kegiatan sebagai berikut : 1. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi : a. Revisi Perkonsil No. 37 tahun 2009 tentang Persetujuan Alih Iptek; b. Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pendidikan dan Kompetensi KK dan KKG yang disahkan KKI; 14


c. Penyelesaian tumpang tindih kompetensi sebagai acuan kompetensi dalam menghadapi Asean Framework Agreement on Service ( AFAS); d. Lokakarya sinkronisasi Penyusunan Pedoman Hak-Hak Istimewa (Clinical privilage) dalam pendidikan profesi dokter spesialis; e. Sinkronisasi Penyusunan pedoman hak-hak istimewa (Clinical privilage) dalam pendidikan profesi dokter gigi spesialis; f.

Penilaian kelayakan dan rekomendasi pembukaan Prodi baru;

g. Pengusulan adaptasi dokter/dokter gigi dan dr Sp/drg Sp lulusan dalam dan luar negeri sebagai pemenuhan persyaratan registrasi; h. Pengkajian dan pemberian persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi : a. Revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip, serta Penyusunan Perkonsil Registrasi Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS; b. Monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di 6 (enam) Provinsi; c. Penyusunan Regulasi Sistem Regitrasi Online; d. Penyusunan SOP Registrasi; e. Penguatan harmonisasi Regulasi Registrasi Dokter dan Dokter gigi WNA; f. Layanan Registrasi : penerbitan STR dokter dan dokter gigi (lulusan baru, registrasi ulang, peningkatan kompetensi), STR Dokter Peserta Internship, STR Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi peserta PPDGS, STR Sementara dan STR Bersyarat dokter/ dokter gigi WNA; g. Resertifikasi ISO 9001:2008.

3.

Program Kerja/Kegiatan di Bidang Pembinaan Praktik Kedokteran di Indonesia : a. Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Praktik Kedokteran; b. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Lintas Sektor; c. Penyusunan Peraturan/Keputusan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI;


15

d. Pengembagan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma; e. Pelaksanaan Keputusan MKDKI.

4. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi : a. Penanganan Kasus/Pengaduan oleh MKDKI/MKDKI-P 1).

Layanan Penerimaan Pengaduan dan Investigasi;

2). Persidangan; b. Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma; c. Perbaikan Tata Cara penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi.

5. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Kesekretariatan KKI : a. Penyempurnaan pembangunan sistem Teknologi Informasi (TI) KKI, termasuk sistem registrasi online; b. Layanan Perkantoran; c. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pembinaan Program dan Evaluasi Kinerja. d. Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Pengelolaan Keuangan PNBP; e. Penetapan Standar Kinerja Pegawai Sekretariat KKI; f. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; g. Pengadaan Fasilitas Perkantoran. 6. Lain-lain :

Program lain yang direncanakan di tahun 2014, khususnya dalam hal meningkatkan kerjasama di tingkat Regional, Global dan Nasional, antara lain : a. Mengikuti pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for MRA Medical dan Dental Practitioners sebagai tim DELRI; b. Mengadakan pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board sebagai upaya untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang penegakkan disiplin dan langkah awal

16


harmonisasi sistem praktik kedokteran dan penegakkan disiplinnya di negara-negara ASEAN; c. Mengikuti pertemuan Medical Council Network WHO SEAR melalui Video Conference dan menyempurnakan Core Competences for Medical Graduates in South East Asia Region yang menjadi tugas Indonesia; d. Mengikuti Biannual Meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London; e. Penugasan utusan KKI sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK) Setjen Kemenkes RI, serta anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA dan TIMPORA di BPPSDM Kemenkes RI; f. Penugasan utusan KKI sebagai anggota Tim Pokja Ditjen Dikti Kemendikti RI.

C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2014 Berdasarkan program kerja tahun 2014 yang direncanakan, telah dilakukan kegiatan-kegiatan oleh Divisi dan bagian terkait, dengan hasil sebagai berikut : 1. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Capaian yang dihasilkan di program pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, dimana KKI diamanahkan untuk melakukan pengesahan standar dan juga memastikan penerapan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, yaitu antara lain telah disahkan dan disusun berbagai standar dan pedoman yang terkait yaitu : a.

Pengesahan revisi Perkonsil tentang Alih Iptek;

b.

Naskah Akademik tentang Kompetensi Klinis Pada Pelayanan yang di Lakukan oleh Lebih dari Satu Spesialisasi Kedokteran/Kedokteran Gigi;

c.

Draf Pedoman Tumpang Tindih tentang Stenting Arteri Karotis dan Kemoterapi;

d.

Draf Pedoman Kewenangan Klinis antara Dokter Gigi Umum dengan Dokter Gigi Spesialis;

e.

Rancangan perubahan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;

f.

Rancangan Template Standar Kompetensi Dokter Spesialis;

g.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada beberapa Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi.


17

Selain capaian penyusunan regulasi di atas, capaian lain dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi adalah penilaian kelayakan dan pemberian rekomendasi pembukaan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Di Tahun 2014, pengajuan baru untuk Pembukaan Program Studi Dokter baru dan desk evaluation tidak ada, namun dilakukan visitasi pada Universitas Papua (Unipa) dan PSKG Universitas Mulawarman. Rekomendasi tidak dikeluarkan di tahun 2014. Untuk rekomendasi Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis di tahun 2014 ada 3 (tiga) yaitu Program Studi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi FK Universitas Lambung Mangkurat dan FK Universitas Syiah Kuala, dan Program Studi Dokter Spesialis Patologi Anatomi FK Universitas Brawijaya. Sedangkan untuk pembukaan program studi dokter spesialis belum bisa diproses karena sedang dibentuk tim evaluasi program studi dokter spesialis antara Dikti, KKI dan PB IDI. Sesuai Pasal 30 ayat (1) UUPK tentang kewajiban dilakukan evaluasi bagi Dokter/Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri melalui proses adaptasi untuk memenuhi persyaratan registrasi, pelaksanaan proses adaptasi diatur lebih lanjut dalam Perkonsil Nomor 7 Tahun 2012. KKI melalui Divisi Standar Pendidikan Profesi KK dan KKG juga melakukan penilaian terhadap usulan adaptasi dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri. Sepanjang tahun 2014, terdapat 90 permohonan adaptasi, dan dari permohonan tersebut kemudian dilakukan penilaian persyaratan untuk placement test, untuk selanjutnya dilakukan adaptasi. Rincian tentang permohonan adaptasi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, placement test dan pelaksanaan adaptasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2014 No

18

KELULUSAN

PERMOHONAN BARU

PLACEMENT TEST

ADAPTASI DOKTER UMUM

ADAPTASI DOKTER SPESIALIS

PENDIDIKAN SPESIALIS KEMBALI

1

Dr WNI LLN

37

37

31

0

0

2

Dr WNI LDN, Dr Sp LLN

36

40

0

32

1

3

Dr WNI LLN, Dr Sp LLN

16

17

6

1

0

4

Drg WNI LLN

0

0

0

0

0

5

Drg WNI LDN, Drg Sp LLN

1

1

0

0

0

90

95

37

33

1


Grafik Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter, Dokter Spesialis Dokter Gigi, Dan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2014 40

Dr WNI LLN Dr WNI LDN, Dr Sp LLN

35

Dr WNI LLN, Dr Sp LLN

30

Drg WNI LLN Drg WNI LDN, Drg Sp LLN

25 20 15 10 5 0

PERMOHONAN BARU

PLACEMENT TEST

ADAPTASI DOKTER UMUM



Rekapitulasi Tempat Program Adaptasi Tahun 2014 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FAKULTAS KEDOKTERAN

FK UI FK UNPAD FK UGM FK UNSRI FK UDAYANA FK USU FK UNSRAT FK UNHAS FK BRAWIJAYA

ADAPTASI



JUMLAH

5 0 1 0 13 0 0 12 0 31

24 2 4 2 1 1 2 2 1 39

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

29 2 5 2 14 1 3 14 1 71

Hasil placement test atau hasil telaahan dari Kolegium untuk tempat adaptasi maupun tempat pendidikan spesialis kembali, umumnya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.


19

Grafik Rekapitulasi Tempat Program Adaptasi dan Pendidikan Spesialis Kembali Dokter dan Dokter Spesialis Tahun 2014

Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter Spesialis Berdasarkan Negara Kelulusan Tahun 2014 NO

20

KOMPETENSI

PHILIPINA

CINA

JERMAN

MALAYSIA

AMERIKA

PAKISTAN

HONGARIA

BELGIA

INGGRIS

JUMLAH

1

Dokter Umum

8

27

0

0

0

1

1

0

0

37

2

Dokter Gigi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Ilmu Kesehatan Anak

7

2

1

0

0

0

0

0

0

10

4

Ilmu Kulit dan Kelamin

3

1

0

0

0

0

0

0

0

4

5

Obstetri dan Gyneokologi

4

4

2

2

1

0

0

0

0

13

6

Anestesi

3

0

0

0

0

0

0

1

0

4

7

Orthopedi

1

2

0

0

0

0

0

0

0

3

8

Penyakit Dalam

6

3

0

0

0

0

0

0

0

9

9

Jantung dan Kardiologi

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

10 Bedah Plastik

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

11 Opthalmologi

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12 Radiologi

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

13 Bedah

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

14 Bedah Toraks

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

15 Periodontologi

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

34

42

5

3

1

1

1

1

1

89


Grafik Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis Berdasarkan Kompetensi dan Negara Kelulusan Tahun 2014

Berdasarkan jenis lulusan terbanyak yang melakukan permohonan adaptasi selain dokter umum adalah Spesialis Obstetri & Ginekologi. Hal lain yang menjadi tugas KKI dalam bidang pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi adalah menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptek) di bidang Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Selama tahun 2014, telah masuk berkas permohonan untuk surat persetujuan Alih Iptekdok sebanyak 46 (empat puluh enam) berkas, baik dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis. Berkas permohonan untuk dokter spesialis sebanyak 44 (empat puluh empat) berkas dan dokter gigi spesialis sebanyak 2 (dua) berkas. Dari berkas yang dikirimkan tidak semuanya memenuhi persyaratan. Ada beberapa permohonan yang waktu penyelenggaraannya sudah mendesak atau kurang dari 1 (satu) bulan, sehingga berkas permohonan tersebut tidak dapat diproses. Jumlah berkas dokter spesialis yang diproses sebanyak 25 (dua puluh lima) berkas dan dokter gigi spesialis sebanyak 1 (satu) berkas. Berkas yang diproses telah mendapatkan surat rekomendasi dan persetujuan Alih Iptek dari Konsil Kedokteran Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini: Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Tahun 2014 Jumlah Berkas Permohonan

Jumlah Surat Persetujuan

Jumlah Surat Yang Tidak Disetujui

Jumlah yang memberikan Laporan

Dr. Sp

44

25

19

Drg. Sp

2

1

1

3 0

Kompetensi


21

Grafik Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Tahun 2014 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan permohonan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptekdok) berjumlah 138 orang, yang terdiri dari 125 orang dokter spesialis dan 13 orang dokter gigi spesialis. Pada tahun 2014 ini terdapat peningkatan jumlah negara dokter WNA sebanyak 4 (empat) negara (Hongkong, Swiss, Perancis, dan Italia) dari jumlah keseluruhan negara-negara yang pernah diajukan dokter spesialis maupun dokter gigi spesialisnya untuk memberikan alih iptekdok di Negara Indonesia sejak tahun 2011. Dari dua puluh sembilan (29) negara asal pemberi alih iptek, terlihat jelas pada tabel di bawah ini bahwa Negara Jepang adalah negara yang paling sering diajukan untuk memberikan alih iptekdok di Indonesia. Untuk dokter gigi spesialis WNA di sepanjang tahun 2014 hanya 4 (empat) orang dokter gigi spesialis yang pernah diajukan untuk mendapatkan surat persetujuan alih iptekdok di Indonesia. Grafik Rekapitulasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Mengajukan Persetujuan Alih Iptek Tahun 2014 35 30 25 20 15 10 5 0

Dokter Gigi Spesialis

22


ITALIA

SWISS

MYANMAR

JEPANG

TAIWAN

KOREA

THAILAND

CINA

NEPAL

BELGIA

INGGRIS

SWEDIA

COLUMBIA

ARGENTINA

KANADA

Dokter Spesialis

Rekapitulasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Mengajukan Persetujuan Alih Iptek di Indonesia Tahun 2014 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

KOMPETENSI Dokter Gigi Spesialis Dokter Spesialis 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 9 4 4 0 0 0 1 0 1 0 15 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 8 5 0 8 0 33 0 7 0 0 0 2 0 3 0 2 1 1 13 125

WARGANEGARA KANADA AMERIKA ARGENTINA MEKSIKO COLUMBIA URUGUAY SWEDIA JERMAN INGGRIS BELANDA BELGIA SAUDI ARABIA NEPAL INDIA CINA VIETNAM THAILAND MALAYSIA KOREA FILIPINA TAIWAN SINGAPURA JEPANG AUSTRALIA MYANMAR HONGKONG SWISS PERANCIS ITALIA TOTAL

JUMLAH 2 14 0 0 0 0 1 7 9 8 0 1 1 15 3 2 3 2 0 0 13 8 33 7 0 2 3 2 2 138

Berdasarkan pemohon, untuk jumlah surat persetujuan alih iptekdok yang sudah dikeluarkan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini: Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Per Pemohon Tahun 2014 Kompetensi Dr.Sp

Organisasi Profesi

Institusi Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan

Pemohon 6

Pemohon 10

Pemohon 26

Disetujui 2

Disetujui 6

Disetujui 16

Rumah Sakit Swasta Pemohon 8

Disetujui 6

Jumlah Pemohon 50

Disetujui 30 1 31

Drg. Sp

0

0

2

0

1

1

0

0

3

TOTAL

6

2

12

6

27

17

8

6

53


23

Tabel dan grafik ini menunjukkan bahwa Pemohon terdiri dari Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan, dan Rumah Sakit Swasta yang telah bekerjasama dengan penyelenggara sesuai dengan Perkonsil No. 22 Tahun 2014 .

2. Capaian Program /Kegiatan di Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Hasil capaian di bidang registrasi pada tahun 2014 mencakup diterbitkannya beberapa peraturan, revisi peraturan dan rancangan peraturan, serta buku petunjuk terkait dengan registrasi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Secara rinci dijelaskan di bawah ini : a. Perkonsil Revisi Tatacara Registrasi Dokter Peserta Program Internsip. b. Perkonsil Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi secara elektronik (online). c. Perkonsil Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. d. Perkonsil Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi. e. Buku Petunjuk Registrasi Secara online. f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan registrasi ke beberapa provinsi beserta ujicoba registrasi online. Selain Capaian produk Regulasi dan pelaksanaan kegiatan di atas, sampai dengan akhir tahun 2014, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR sejumlah 157.393 orang, terdiri dari :

24

a. dokter

: 102.180

b. dokter spesialis

: 26.896

c. dokter gigi

: 25.881

d. dokter gigi spesialis

: 2.436


Rekapitulasi Data Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang Melakukan Registrasi Januari 2014 - Desember 2014 Hasil Rekapitulasi Data Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang terregistrasi s/d 31 Desember 2014, terdiri dari :

Dokter Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Dokter Spesialis

Berikut adalah grafik kumulatif penerbitan STR per tahun sejak tahun 2005 s/d Desember 2014 : Grafik Kumulatif Penerbitan STR Sejak Tahun 2005 - Desember 2014 180.000

157.393

160.000 140.000

125.264

120.000

135.739

145.861

115.115 92.199

100.000

101.539

83.728

80.000

61.764

60.000 40.000 20.000 0

80 2005

2006

2007

2008

2009

2010


2011

2012

2013

2014

25

Dalam Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkonsil Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip dan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor : 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, disebutkan bahwa terhadap dokter lulusan program pendidikan kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi diperlukan proses pemahiran dan/atau untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi diselenggarakan melalui program internsip setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Primer Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2014, total STR Dokter Peserta Internsip yang telah diterbitkan KKI ada sejumlah 16.804 STR, dan untuk selama tahun 2014 telah diterbitkan 6.522 STR dokter peserta Internsip. Sesuai Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, disebutkan bahwa Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. STR PPDS/PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi. Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah STR Dokter peserta PPDS/Dokter Gigi peserta PPDGS yang telah diterbitkan sebanyak 224. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA), STR Sementara diberikan kepada dokter WNA dan dokter gigi WNA yang diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. STR Bersyarat diberikan kepada dokter WNA dan dokter gigi WNA yang diakui secara hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran spesialis atau kedokteran gigi spesialis di Indonesia. Selama tahun 2014, penerbitan STR dokter dan dokter gigi WNA sebagai berikut : a. STR Sementara

: di tahun 2014 tidak ada (total 8 STR sejak tahun 2010)

b. STR Bersyarat

: 1 STR (total 13 STR Bersyarat sejak tahun 2010).

Capaian tahun 2014 lainnya adalah resertifikasi ISO 9001:2008 untuk layanan registrasi dokter dan dokter gigi. Pada bulan Juli 2014 telah disiapkan fasilitas registrasi online untuk mendaftarkan/mengusulkan registrasi ke Konsil Kedokteran Indonesia, serta mendapatkan informasi balik ke yang bersangkutan yang dapat diakses melalui website: www.kki.go.id. Adanya dua capaian tersebut maka kegiatan layanan registrasi akan semakin baik dan lancar, serta hambatan dan kendala yang ada dapat diminimalisir.

26


3. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Pembinaan Praktik Kedokteran/ Kedokteran Gigi Sesuai tugas Divisi Pembinaan yaitu melakukan pembinaan profesi dokter dan dokter gigi, di tahun 2014 telah dilakukan bimbingan teknis di berbagai provinsi kepada dokter dan dokter gigi lulusan baru, serta mensosialisasikan buku Praktik Kedokteran yang Baik ke Dinas Kesehatan Provinsi. Divisi Pembinaan juga telah melaksanakan pertemuan rutin sebagai forum koordinasi KKI dengan para pengandil tentang pembinaan praktik kedokteran yang baik. Tugas lain yang dilakukan Divisi Pembinaan adalah melaksanakan sanksi disiplin keputusan MKDKI dan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Di tahun 2014 telah dilakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 4 orang dokter dan dokter gigi serta memberikan peringatan tertulis kepada 11 orang dokter dan dokter gigi. Sebagai fasilitator penyusunan peraturan di KKI, Bagian Pelayanan Hukum di tahun 2014 telah menyelesaikan 5 (lima) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) antara lain: a. Perkonsil Nomor 20 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. b. Perkonsil Nomor 25 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perkonsil Nomor 1 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia. c. Perkonsil Nomor 27 tahun 2014 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia. d. Perkonsil Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Peta Jalan (Road Map) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran. e. Perkonsil Nomor 29 tahun 2014 Tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia. Di tahun 2014 ini Rancangan Perkonsil yang telah terselesaikan melebihi target. Selain kelima Perkonsil sebagaimana dituliskan di atas, terdapat 4 (empat) Perkonsil dalam ruang lingkup Divisi Registrasi dan 5 (lima) Perkonsil dalam ruang lingkup Divisi Standarisasi Pendidikan. Kesembilan Perkonsil tersebut adalah sebagai berikut: a. Perkonsil 18 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik. b. Perkonsil 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1/KKI/KEP/X/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip. c. Perkonsil 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. d. Perkonsil 26 Tahun 2014 Tentang Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi. e. Perkonsil 22 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi. f. Perkonsil 23 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi. Laporan Tahunan KKI 2014

27

g. Perkonsil 24 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi Spesialis. h. Perkonsil 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi. i. Perkonsil 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis. Divisi Pembinaan dan Bagian Pelayanan Hukum juga menerbitkan Letter of Good Standing (LOG) bagi dokter dan dokter gigi yang akan melanjutkan pendidikan maupun yang akan bekerja di luar negeri. LOG menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi tersebut telah terregistrasi, tidak sedang melaksanakan hukuman atau pemeriksaan karena pelanggaran kode etik kedokteran, disiplin dan hukum oleh instansi yang berwenang di Indonesia. Sampai dengan akhir 2014, jumlah LOG yang telah diterbitkan oleh KKI sejumlah 478, terdiri dari 65 LOG di tahun 2014. Negara tujuan terbanyak dari pemohon LOG untuk bekerja adalah Malaysia. Grafik Rekapitulasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Mengajukan Letter Of Good Standing (LOG) Sesuai Jenis Penggunaan dan Tujuan Negara s/d Tahun 2014 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Bekerja

Pendidikan

Training

Pendidikan

Bekerja

Training

Bekerja

Dokter Spesialis = 227 (59%)

Dokter= 136 (35%) Amerika Serikat Denmark Kanada Philippina UK

Australia Philippina Malaysia Qatar UK

Pendidikan

Training

Dokter Gigi= 18 (5%)

Belanda Inggris New Zealand Singapura USA

Bekerja Drg Spesialis = 6(2%)

Brunei Darussalam Jerman Norwegia Swiss

Sumber: Div. Reg. & B. Yankum KKI (LD) -Des 2014

4. Program Kerja/Kegiatan Penegakkan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

4.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPK bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, jumlah pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi yang diterima MKDKI setiap tahunnya dapat terlihat dari gambar grafik berikut : 70

PENGADUAN

60 50 40 30

36

20 10 0

28

9

11

49

20


35

23

64

53

Selain penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, pada tahun 2014 MKDKI juga telah mengembangkan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma, sistem ini nantinya akan inline dengan sistem IT KKI. Pada tahun 2014 Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi telah ditetapkan dengan Perkonsil 20 tahun 2014. Namun demikian dikarenakan belum adanya persepsi yang sama dalam mengimplementasikan Perkonsil tersebut, maka penyelesaian penanganan pengaduan berjalan kurang optimal. Pada tahun 2014, kasus pelanggaran disiplin dokter/ dokter gigi indonesia telah selesai ditangani oleh MKDKI sebanyak 28 pengaduan. No

No. REGISTER PENGADUAN

TGL SELESAI

KONDISI

1

08/P/MKDKI/IV/2012

06-Apr-14

Pembacaan Keputusan

2

19/P/MKDKI/VIII/2012

17-Mar-14

Pembacaan Keputusan

3


24-Jan-14

Pembacaan Keputusan

4

02/P/MKDKI/I/2013

24-Jan-14

Pembacaan Keputusan

5

03/P/MKDKI/I/2013

05-Feb-14

Pembacaan Keputusan

6

04/P/MKDKI/I/2013

11-Feb-14

Pembacaan Keputusan

7

06/P/MKDKI/II/2013

20-Mar-14

Pembacaan Keputusan

8

07/P/MKDKI/II/2013

12-Feb-14

Pembacaan Keputusan

9

09/P/MKDKI/II/2013

14-Mar-14

Pembacaan Keputusan

10

10/P/MKDKI/II/2013

24-Mar-14

Pembacaan Keputusan

11

15/P/MKDKI/III/2013

08-Mei-14

Pembacaan Keputusan

12

19/P/MKDKI/IV/2013

09-Sep-14

Pembacaan Keputusan

13

20/P/MKDKI/V/2013

05-Nov-14

Pembacaan Keputusan

14

24/P/MKDKI/V/2013

23-Apr-14

Pembacaan Keputusan

15

28/P/MKDKI/V/2013

22-Okt-14

Pembacaan Keputusan

16

31/P/MKDKI/VI/2013

05-Nov-14

Pembacaan Keputusan

17

51/P/MKDKI/XI/2013

20-Jun-14

Diberhentikan

18

61/P/MKDKI/XII/2013

20-Jan-14

Diberhentikan

19

01/P/MKDKI/I/2014

16-Des-14

Diberhentikan

20

07/P/MKDKI/II/2014

19-Feb-14

Tolak Kasus

21

08/P/MKDKI/II/2014

12-Sep-14

Dicabut

22

10/P/MKDKI/III/2014

11-Jun-14

Tolak Kasus

23

13/P/MKDKI/

/2014

16-Des-14

Dicabut

24

15/P/MKDKI/III/2014

29-Apr-14

25

18/P/MKDKI/IV/2014

15-Jul-14

Diberhentikan

Tolak Kasus

26

19/P/MKDKI/IV/2014

15-Jul-14

Diberhentikan

27

20/P/MKDKI/IV/2014

15-Jul-14

Diberhentikan

28

21/P/MKDKI/IV/2014

15-Jul-14

Diberhentikan

29

33/P/MKDKI/VII/2014

06-Agu-14

Tolak Kasus

30


16-Des-14

Dicabut

31

50/P/MKDKI/X/2014

10-Nov-14

Dicabut


29

5. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Kesekretariatan KKI Dalam bidang pengembangan organisasi manajemen Kesekretariatan KKI, upaya menuju pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik terus dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2014 capaian yang diperoleh KKI dalam bidang ini antara lain adalah telah diperkuatnya aplikasi registrasi online dimana 80% dokter dan dokter gigi lulusan baru telah menggunakan aplikasi registrasi online di tahun 2014. Sekretariat KKI juga sedang menyiapkan sistem interoperabilitas registrasi online untuk proses registrasi ulang dokter dan dokter gigi bekerjasama dengan PB IDI dan PB PDGI. Sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 untuk layanan Registrasi juga telah dilaksanakan. Di bidang kepegawaian sebagaimana acuan dari Kementerian Aparatur Negara, Sekretariat KKI telah meyusun kontrak kinerja pegawai setiap tahunnya (SKP). Dengan kontrak kinerja ini nantinya diharapkan para pegawai di lingkungan KKI akan bekerja lebih maksimal. Dalam rangka memperbaiki pola pelayanan dan kerja pada Sekretariat KKI sehingga lebih terukur, maka di tahun 2013 telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Standar Prosedur Operasional, antara lain SPO pengelolaan dan pencatatan PNBP, Registrasi, SPO Pengumpulan Data Evaluasi Kinerja, dan SPO Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus Pengegakkan Disiplin Disamping hal-hal di atas dalam hal publikasi program-program KKI, Sekretariat KKI pada tahun 2014 telah membuat Profil KKI secara elektronik, menyelenggarakan talk show di televisi, penerbitan Newsletter KKI setiap 2 bulan, dan mengikuti pameran-pameran tingkat nasional.

Ketua KKI Waka Ketua Ketua

30


Prof. Dr.

I

Dr. drg.

dr. Bamb

ang Supri

yatno, Sp.A

Laksm

i Dwiati

(K)

MHA

KK

KKG

Prof. Dr. Prof. drg.

dr. Herku

tanto, Sp.F (K),

Armasastra

Bahar, Ph.D

SH, LL.M

FACLM

6. Capaian KKI lainnya Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh KKI dan dalam rangka terus memperkuat penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik (adoption best practise), di tahun 2014 KKI telah melakukan upaya penguatan kerjasama dan mengikuti perundingan jasa dokter dan dokter gigi baik di tingkat Nasional, Regional maupun International. Capaian KKI tentang hal ini, antara lain :

3

a.

Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Nasional Selain penguatan kerjasama di tingkat regional dan global/internasional, KKI juga memperkuat kerjasama di Nasional dengan berbagai institusi terkait fungsi dan tugas KKI sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 29 Tahun 2004. Adapun capaian KKI pada tahun 2014 terkait penguatan kerjasama antar Institusi dan Lembaga yaitu : 1) KKI telah menandatangi naskah perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa institusi, antara lain Penandatanganan MoU dengan CHS pada tanggal 2 Mei 2014 tentang Penyerahan Data Dokter Spesialis, Penandatanganan MoU dengan PERSI pada tanggal 15 Oktober 2014 tentang Kerjasama dalam Kegiatan untuk Meningkatkan Kinerja Konsil Kedokteran Indoesia (KKI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). 2) Dalam rangka menindaklanjuti MoU KKI dengan Lemhanas RI yang telah ditandatangani pada tahun 2013, pada tanggal 11-17 September 2014, KKI bersama para pengandil di bidang Kedokteran/Kedokteran gigi telah mengikuti Pelatihan (T.O.T) Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai bahan referensi untuk diterapkan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pengandil. Kegiatan tersebut diharapkan dapat berlanjut pada periode berikutnya. 3) Dalam rangka penguatan kerjasama dengan para pengandil, KKI menyelenggarakan pertemuan koordinasi secara periodik bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi dan para pengandil lainnya. 4) KKI juga berperan aktif sebagai anggota yang ditugaskan mewakili KKI dalam tim Pokja Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, maupun mewakili KKI sebagai anggota Tim TKBJK, Tim koordinasi perijinan TK-WNA dan TIMPORA di Kementerian Kesehatan RI.

b. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat regional ASEAN 1) Sebagai tindak lanjut 2nd ASEAN Medical Council Meeting di Bali tahun 2011, Konsil Kedokteran Indonesia pada bulan April 2014 menginisiasi pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan MKDKI dari 6 (enam) negara ASEAN menghasilkan antara lain penguatan kedudukan MKDKI di berbagai negara yang pada dasarnya tidak terlepas dari Konsil Kedokteran/Kedokteran Gigi, saling mengenal masingmasing penegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi di negara ASEAN, dan mengupayakan komunikasi lanjutan untuk dapat lebih memahami sistem penegakkan disiplin masing-masing negara mengingat materi penegakkan Laporan Tahunan KKI 2014

31

disiplin adalah salah satu materi yang harus disepakati pada perundingan AJCCM (ASEAN Joint Coordinating Committee for Medical Practitioners) dan AJJCD (ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners) dalam forum CCS yang dipersiapkan untuk menghadapi ASEAN Economic Community 2015. 2) Dalam rangka menghadapi implementasi AEC 2015, KKI selaku Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia bersama Kementerian Kesehatan berperan aktif menghadiri pertemuan perundingan jasa dokter dan dokter gigi di tingkat Asean, yaitu ASEAN Joint Coordinating Committee for Medical Practitioners dan ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners pada bulan Januari dan Oktober 2014 sebagai bagian dari Pertemuan CCS (Coordinating Committee Services). Hasil dari pertemuan negosiasi tersebut disepakati adanya pertukaran informasi antar PRA terkait Domestic Regulations untuk mekanisme perpindahan jasa dokter dan dokter gigi di Asean, mempersiapkan roadmap country implementation plan untuk pelaksanaan Asean MRA pada tahun 2015. Sebagai tindak lanjut KKI telah melakukan koordinasi untuk penguatan regulasi domestik bersama para pengandil, serta penyiapan pengaturan pertukaran data dan informasi terkait regulasi dan kondisi praktik kedokteran di Indonesia yang dapat diunduh melalui website KKI. 3) Dalam rangka penguatan networking antar Professional Regulatory Authority (PRA) Asean, KKI telah menghadiri Workshop Asean Dental Education Regulations yang diselenggarakan di Jepang dan Workshop Asean Aestetic Medical Surgery Regulations di Thailand. c.

Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Regional SEAR Pada bulan Februari dan Agustus tahun 2014, KKI mengikuti Video Conference untuk Medical Council anggota Negara South East Asia Region (SEAR), yang didukung oleh WHO SEARO. Pada pertemuan tersebut sesuai penunjukan pada pertemuan sebelumnya, KKI mengajukan rancangan core competencies for medical graduates untuk dibahas oleh kelompok kerja yang diketuai KKI. Pembahasan lebih lanjut akan diadakan pada technical meeting MCN SEAR bulan Agustus 2015 di Bhutan.

32


d. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Global/Internasional Pada bulan September 2014, KKI selaku anggota telah menghadiri Biannual meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London, sekaligus kunjungan kerja ke General Medical Council. Pada pertemuan ini diperoleh informasi tentang kepemimpinan IAMRA yang baru, penetapan agenda kerja IAMRA periode selanjutnya, penguatan networking antar anggota IAMRA, serta berbagai referensi untuk meningkatan kapasitas KKI. e.

Penghargaan Konsil Kedokteran Indonesia meraih predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2014 dari Ombudsman RI. Konsil Kedokteran Indonesia berhasil mendapatkan skor 945 yang menunjukkan level kepatuhan tinggi. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto kepada masing-masing perwakilan dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Piagam penghargaan untuk Konsil Kedokteran Indonesia diterima langsung oleh Ketua Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K). Pemberian penghargaan ini sekaligus memperingati 5 tahun disahkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.


33

D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2014 Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan KKI di tahun 2014, didukung dengan ketersediaan dana APBN dan PNBP tahun 2014. Berikut data penyerapan anggaran KKI tahun 2014. NO

OUTPUT KEGIATAN

1

Kebijakan dan Ketentuan KKI

6.194.996.000

4.540.500.253

73.29

2

Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

2.229.360.000

1.372.099.318

61.55

3

Laporan Layanan Surat Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)

4.940.980.000

4.851.878.670

98.20

4

Layanan Perkantoran

8.776.595.000

7.911.047.644

90.14

5

Dokumen Perencanaan Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi

4.792.122.000

4.047.304.257

84.46

6

Pengembangan Media Informasi KKI

961.392.000

888.343.050

92.40

8

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

188.300.000

187.861.999

99.77

9

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

452.858.000

365.189.990

80.64

28.534.605.000

24.164.225.181

84.68

Total Pagu Sekretariat KKI

PAGU

REALISASI

%

E. TANTANGAN/KENDALA Meskipun banyak kegiatan yang dilakukan KKI pada tahun 2014 telah memperoleh hasil, namun ada beberapa hal yang mengandung potensi dan tantangan, antara lain : 1. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi a. Implementasi standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter oleh institusi pendidikan kedokteran masih mengalami banyak kendala di antaranya yaitu belum siapnya rumah sakit pendidikan utama, kurangnya Sumber Daya Manusia (dosen/staf pengajar), kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dan dukungan pimpinan Universitas sebagai pihak pengambil kebijakan tentang penerapan standar pendidikan profesi dokter dan standar kompetensi dokter. Kendala-kendala tersebut sangat bervariasi di masing-masing institusi pendidikan kedokteran. 34


b. Masih adanya ketidaksamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik. Padahal jumlah mahasiswa baru, kebutuhan dokter dan jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan meningkat secara signifikan pada tahun 2008 - 2009. c. Permasalahan tumpang tindih kompetensi antar cabang ilmu spesialisasi masih dalam proses. d. Masih kurangnya pemahaman para pengandil tentang aturan penyelenggaraan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA. e. Kurangnya pemahaman para pengandil tentang aturan penyelenggaraan Adaptasi dokter dan dokter gigi. f. Dengan berjalannya waktu pada pelaksanaan program adaptasi perlu dibuatkan Regulasi mengenai STR kewenangan adaptasi dokter dan dokter gigi . g. Untuk penempatan peserta adaptasi disesuaikan dengan jadwal penerimaan di institusi pendidikan dokter dan dokter gigi. 2. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang registrasi a. Masih terdapat ketidaksamaan persepsi tentang pemberlakuan STR kewenangan internsip oleh dokter dan dokter gigi baru, serta Institusi Pendidikan Kedokteran. b. Masih banyaknya dokter dan dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang, dikarenakan kurang pahamnya dokter dan dokter gigi tentang tatacara registrasi ulang, sehingga banyak terjadi keterlambatan baik di kolegium maupun di organisasi profesi. Selain itu banyak dokter dan dokter gigi yang tidak lagi melakukan praktik kedokteran (dokter di birokrasi dan manajemen) juga menjadikan sebab banyaknya dokter dan dokter gigi yang tidak melakukan registrasi ulang. c. Perlunya pembinaan/pengawasan dari pihak Organisasi Profesi, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan mengenai kebijakan/peraturan di daerah tentang perizinan praktik kedokteran WNA dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dalam hal penjagaan dan sanksi yang diberikan terhadap dr/drg WNA. d. Kurang terpadunya informasi data SIP dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota dengan KKI, sehingga data SIP tidak dikirimkan secara rutin kepada KKI. e. Kurang memahami tentang UU PK, serta Surat Tanda Registrasi (STR) bahwa dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR, karena STR adalah pengakuan Negara terhadap kewenangan dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik. f. Kebijakan tentang AFTA akan memberi peluang dokter dan dokter gigi WN ASEAN dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia dan sebaliknya. KKI telah menyelesaikan regulasi yang menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi WNA yang Laporan Tahunan KKI 2014

35

akan berpraktik di Indonesia, namun demikian perlu aturan tentang penyelenggaraan bakti sosial oleh dokter dan dokter gigi WNA secara tersendiri, disamping aturan tentang penyelenggaraan alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA yang sudah terlebih dahulu diatur oleh KKI. 3. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran a. Definisi dari kata “Fasilitasi” dari ketentuan atau peraturan yang ada. b. Belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil. Belum tersusunnya konsep perencanaan kegiatan yang matang terkait program pembinaan sehingga berpengaruh pada output yang dihasilkan. c. KKI belum pernah menyusun penetapan/perjanjian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja, khususnya terkait dengan program pembinaan penyelanggaraan praktik kedokteran. d. Perlu komitmen dari Anggota KKI dalam melaksanakan tugas khususnya terkait dengan program pembinaan penyelanggaraan praktik kedokteran. 4. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan penegakkan disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi a. Belum adanya persamaan persepsi tentang implementasi Perkonsil 20 tahun 2014. b. Kurangnya pemahaman pemerintah daerah, serta penegak hukum lain tentang kedudukan MKDKI, MKDKI Propinsi dan putusan hukumnya. c. Persepsi mengenai “confidential” dari MKDKI. d. Selaku lembaga yang independen, MKDKI belum pernah menyusun penetapan/ perjanjian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja. e. Perlu komitmen dari Anggota MKDKI dalam melaksanakan tugasnya. 5. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan kesekretariatan KKI a. Sistem Akuntabilitas KKI (SAKIP) yang belum berjalan. Yang ada pada saat ini adalah SAKIP untuk Sekretariat KKIyang direview setiap tahun. KKI belum mempunyai penetapan kinerja setiap tahunnya. b. Struktur organisasi Sekretariat KKI yang belum sesuai dengan beban pekerjaan, dan juga masih ada benturan dengan ranah kewenangan KKI dan MKDKI. c. Masih perlu penyempurnaan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur administrasi, khususnya bagi yang bersentuhan langsung kepada pelayanan ke pelanggan KKI. d. Prasarana perkantoran yang perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas. 36


e. Sistem Informasi dan Teknologi (IT) yang mendukung semua program KKI yang masih perlu penyempurnaan. F. HARAPAN Berdasarkan hasil capaian KKI di tahun 2014, dan proses pelaksanaan program dan kegiatan, harapan KKI ke depan dan yang menjadi target program KKI di 2015 adalah : 1. Lahirnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan perlu diatur lebih lanjut dengan telah adanya Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga institusi-institusi terkait perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dari kedua Undang-undang tersebut. 2. Praktik kedokteran dapat dipahami oleh para pengandil dan seluruh masyarakat sebagai bagian dari ketahanan kesehatan masyarakat dan bangsa. Ketahanan kesehatan masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu praktik kedokteran merupakan salah satu isu strategis. Untuk itu perlu dikembangan beberapa pemikiran yang dapat diregulasikan secara harmonis oleh KKI bersama Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, dan lainlain terkait hal-hal sebagai berikut: a. Strategi kebutuhan produksi dokter dan dokter gigi sesuai dengan jumlah penduduk, wilayah, jenis pelayanan yang ideal. b. Strategi dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan, penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. c. Strategi distribusi dan retensi dokter dan dokter gigi di daerah. d. Strategi peningkatan kesejahteraan dan jenjang karir dokter dan dokter gigi, termasuk untuk dokter dan dokter gigi yang melaksanakan pelayanan JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional). 3. Mengingat banyaknya pengandil lintas kementerian yang juga berwenang mengatur perijinan dan melakukan pembinaan/pengawasan bagi dokter dan dokter gigi WNA di Indonesia, KKI perlu melakukan sosialisasi dan harmonisasi peraturan registrasi sementara, registrasi bersyarat dan alih iptek kedokteran bagi dokter dan dokter gigi WNA, beserta mekanisme pembinaan dan pengawasannya bersama kemenkes RI dan para pengandil di Pusat dan Daerah. 4. Tercapainya kesepakatan dari para kolegium dalam hal standarisasi kompetensi dokter dan dokter gigi tingkat ASEN sehingga masyarakat/konsumen mendapatkan kepastian atas standar layanan. 5. Dukungan berbagai pihak bagi penguatan peran Konsil Kedokteran Indonesia secara nasional dan internasional. 6. Mempunyai wadah secara terstruktur untuk pengelolaan sistem informasi KKI yang meliputi pendidikan, registrasi, pembinaan, dan MKDKI. Laporan Tahunan KKI 2014

37

7. Konsistensi penyampaian informasi baik kepada para pengandil maupun dokter dan dokter gigi dalam perpanjangan STR secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan hukum/ legalitas praktik kedokteran yang berpotensi mendapatkan gugatan dari konsumen/ masyarakat. 8. Koordinasi pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. 9. Sosialisasi secara masif dan luas terhadap fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pelaksanaan keputusan di tingkat daerah. 10. Terwujudnya reorganisasi Sekretariat KKI yang mempunyai beban kerja dan ranah kewenangan yang sesuai dalam rangka memfasilitas kinerja KKI dan MKDKI. 11. Terimplementasikannya sistem akuntabilitas kinerja bagi KKI dan MKDKI sebagai Lembaga Negara yang independen dalam menjalankan tugasnya.

38


3

Penutup

Visi KKI di tahun 2015 sesuai Renstra adalah menjadi regulator praktik kedokteran untuk mewujudkan profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat. Misi KKI adalah meningkatkan mutu, mempertahankan, dan memastikan penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakkan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam mendukung penyelenggaraan program KKI yang harus dibuktikan dengan tepatnya pelaksanaan program KKI per tahun yang dimulai di tahun 2011. Laporan Tahunan KKI tahun 2014 merupakan bagian dari pertanggunggjawaban KKI sebagai Lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Laporan ini juga merupakan alat ukur pencapaian Visi Misi KKI tahun 2011-2015, sebagai media informasi dan komunikasi antara KKI dengan para pengandil serta masyarakat kedokteran dan kedokteran gigi. Laporan ini kiranya dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan program berikutnya, dan menjadi salah satu referensi KKI bersama para pengandil dalam membuat kebijakan dan regulasi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh unsur-unsur yang ada di dalam KKI. Jakarta, Januari 2015 Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua Prof.dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)


39

LAMPIRAN

40


LAMPIRAN

NO PROVINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Grand Total

DU

DRG

DRGS

2,525 262 16 7,933 1,696 67 2,658 641 13 2,590 622 19 962 194 2 2,510 369 14 531 104 1 1,738 252 11 356 79 4 709 199 8 16,092 5,269 748 15,892 3,982 433 9,756 1,639 119 3,061 992 182 12,738 3,850 532 4,857 1,556 107 3,122 915 33 805 169 8 581 170 2 819 173 6 549 95 4 1,060 198 8 1,486 372 25 189 51 4 2,329 121 8 451 92 2 3,767 1,341 47 398 154 1 274 40 3 111 63 263 58 3 181 38 3 210 34 677 91 3 102,180 25,881 2,436


DS

TOTAL

420 3,223 1,611 11,307 572 3,884 451 3,682 16 7 1,325 680 3,573 71 707 284 2,285 73 512 174 1,090 5,612 27,721 3,864 24,171 2,661 14,175 1,037 5,272 3,902 21,022 1,026 7,546 973 5,043 150 1,132 96 849 190 1,188 103 751 261 1,527 366 2,249 41 285 391 2,849 135 680 1,154 6,309 102 655 69 386 27 201 49 373 31 253 42 286 111 882 26,896 157,393

41

Grafik Dokter Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Grafik Dokter Gigi Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014 6000 5000 4000 3000 2000

42

PAPUA

MAL UT

PAPUA BARAT

SULBAR

MALUKU

GORONTALO

SULSEL

SULTRA

SUL UT

SULTENG

KALTARA

KALSEL

KAL TIM

KALTENG

NTT


KAL BAR

NTB

BALI

BANTEN

DIY

JA TIM

JA TENG

DKI

JA BAR

RIAU

BA BEL

LAMPUNG

SUMSEL

BENGKULU

RIAU

JAMBI

SUMBAR

ACEH

0

SUM UT

1000

ACEH


2000

1000

0 SULBAR

GORONTALO

SULTRA

SULSEL

SULTENG

SUL UT

KALTARA

KAL TIM

KALSEL

KALTENG

KAL BAR

NTT

NTB

BALI

BANTEN

JA TIM

DIY

JA TENG

JA BAR

DKI

RIAU

BA BEL

LAMPUNG

BENGKULU

SUMSEL

JAMBI

RIAU

SUMBAR

PAPUA

MAL UT

3000 PAPUA BARAT

4000

PAPUA

5000

PAPUA BARAT

6000 MALUKU

Grafik Dokter Spesialis Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014

MAL UT

MALUKU

SULBAR

GORONTALO

SULTRA

SULSEL

SULTENG

SUL UT

KALTARA

KAL TIM

KALSEL

KALTENG

KAL BAR

NTT

NTB

BALI

BANTEN

JA TIM

DIY

JA TENG

JA BAR

DKI

RIAU

BA BEL

LAMPUNG

BENGKULU

SUMSEL

JAMBI

RIAU

SUMBAR

SUM UT

ACEH SUM UT

Grafik Dokter Gigi Spesialis Terregristrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2014

800

700

600

500

400

300

200

100

0

43

44


Total Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis & Dokter Spesialis Per 31 Desember 2014: 157 393

DATA SEBARAN DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER GIGI SPESIALIS & DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN ALAMAT KORESPONDENSI PER 31 DESEMBER 2014

44

Tabel Jumlah Prodi Kedokteran / Kedokteran Gigi (Pendidikan)

Daftar Penyelenggara PPDGS 2014 NO.

PROGRAM STUDI

UI

USU

UNHAS

UGM

UNAIR

UNPAD

TRI SAKTI

JUMLAH

1

PROSTHODONSIA

X

X

X

X

X

X

6

2

KONSERVASI GIGI

X

X

X

X

X

X

X

7

3

KEDOKTERAN GIGI ANAK

X

X

X

X

4

4

PENYAKIT MULUT

X

X

X

X

4

5

ORTHODONSIA

X

X

X

X

X

5

6

PERIODONSIA

X

X

X

X

X

X

6

7

RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

X

1

8

BEDAH MULUT

X

X

X

X

4

JUMLAH

7

4

3

7

7

8

1

37


45

46

Laporan Tahunan KKI 2014 X X

Ilmu Bedah Anak

Bedah Orthopedi

Urologi

Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik

Bedah Syaraf

11

12

13

14

15

X

X

-

Pulmonologi & Ilmu Kedokteran Respirasi X

X

10

Pembuluh Darah

Ilmu Penyakit Jantung dan

Neurologi

8

9

X

Dermatovenereologi/Kulit Kelamin

7 X

X

Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher

6

X

X X

Ilmu Penyakit Dalam

3

X

Oftalmologi

Obstetri dan Ginekologi

2

X

5

Ilmu Bedah

1

1

Ilmu Kesehatan Anak

UI

4

PROGRAM STUDI

NO

X

-

-

X

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

2

USU

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

UNAND

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

4

-

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

UN UNSRI HAS

X

-

-

-

-

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

6

-

-

-

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

UN- UDA SRAT YANA

-

-

-

X

-

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

8

UNS

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

9

UNBRAW

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

UGM UNAIR

FAKULTAS KEDOKTERAN

Daftar Fakultas Kedokteran Penyelengara PPDS Tahun 2014

Tabel Jumlah Prodi Spesialis (Pendidikan)

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

12

UNDIP

X

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

UNPAD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

x

X

14

UNSYIAH

2

-

2 6

-

4

8

6

-

12

13

-

10

12

12

14

13

15

14

-

-

x x -

JUMUN- LAH LAM

46


47

X X

29

Patologi Klinik

Patologi Anatomi

Radiologi

Anasthesi

Forensik

Gizi Klinik

Kesehatan Jiwa

Fisik dan Rehabilitasi Medik Kesehatan Jiwa

Mikrobiologi Klinik

Kedokteran Penerbangan

Nuklir

Kedokteran Olah Raga

Okupasi

Andrologi

Parasitologi Klinik

Farmakologi Klinik

Onkologi Radiasi

Akupunktur

Kelautan Indonesia

JUMLAH

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

-

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Bedah Thorak dan Kardiovaskuler

16

UI

PROGRAM STUDI

NO

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

USU

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

UNAND

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

UNSRI

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

UN HAS

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

UNSRAT

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

UDA YANA

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

UNS

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

X

X

X

X

X

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

UGM UNAIR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

UNBRAW

FAKULTAS KEDOKTERAN

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UNDIP

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

-

UNPAD

-

-

2

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

UNSYIAH

222

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

8

2

7

12

8

11

10

4

JUMLAH

47

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NO


Dokter Spesialis Orthopaedi Traumatologi

Dokter Spesialis Parasitologi Klinik

Dokter Spesialis Paru

Dokter Spesialis Patologi Anatomi

Dokter Spesialis Patologi Klinik

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan PD

Dokter Spesialis Radiologi

Dokter Spesialis Saraf

Dokter Spesialis THT-EKL

Dokter Spesialis Urologi

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Dokter Gigi Spesialis KGA

Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi

Dokter Gigi Spesialis Ortodensia

Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut

Dokter Gigi Spesialis Periodonsia

Dokter Gigi Spesialis Prostodensia

Dokter Gigi Spesialis RKG

2

3

4

5

6

7

8

GRAND TOTAL DPKTER & DOKTER GIGI

Dokter Gigi Spesialis KGA Bedah Mullut MF

1

DOKTER GIGI SPESIALIS

Dokter Gigi

Dokter Spesialis Onkologi Radias

Dokter Spesialis Obsteri dan Ginekologi

Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik

Dokter Spesialis Mata

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin

Dokter Spesialis kedokteran Penerbangan

Dokter Spesialis OR

Dokter Spesialis Okupasi

Dokter Spesialis Nuklir

Dokter Spesialis Kelautan

157393

14

323

168

72

596

580

356

327

2436

25881

305

1274

1321

1112

612

3151

930

459

720

18

691

62

3601

83

1562

1267

11

53

77

27

8

502

842

Dokter Spesialis FRM

Dokter Spesialis Jiwa

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

184

35

Dokter Spesialis Farmakologi Klinik

Dokter Spesialis Gizi Klinik

76

Dokter Spesialis TKV

138

249

Dokter Spesialis Saraf

Dokter Spesialis Forensik

71

147

Dokter Spesialis Plastik

2188

Dokter Spesialis Anak

1660

Dokter Spesialis Bedah

59

3321

80

26896

102180

JUMLAH

Dokter Spesialis Anestesiologi

Dokter Spesialis Andrologi

Dokter Spesialis Anak

Dokter Spesialis Akupuntur

DOKTER SPESIALIS (35 JENIS SP)

Dokter

KOMPETENSI

ACEH

3223

3

3

1

2

3

2

2

16

262

6

23

28

11

7

59

9

5

17

6

1

54

1

31

16

10

4

2

2

3

1

2

37

25

60

420

2525

SUMUT

11307

2

3

4

1

34

5

5

13

67

1696

13

99

60

40

29

199

80

41

71

27

5

236

5

77

95

1

44

6

3

9

3

2

11

7

3

147

80

218

1661

7933

SUMBAR 3884

1

1

4

3

2

2

13

641

5

28

26

10

11

92

21

12

35

1

10

1

68

51

22

1

1

15

4

4

3

2

2

2

1

63

20

1

60

572

2658

RIAU 3682

2

1

10

3

3

19

622

3

23

20

12

6

50

11

9

18

7

1

87

1

26

22

2

1

5

3

2

2

1

4

1

1

43

24

1

65

451

2590

JAMBI 1325

1

1

2

194

1

10

6

4

3

23

4

5

6

4

34

10

2

4

1

1

1

20

11

17

167

962

SUMSEL 3573

2

1

4

3

2

2

14

369

4

40

23

12

9

119

7

24

5

1

9

128

55

33

1

2

7

6

2

3

3

4

3

1

67

22

1

88

1

680

2510

707

1

1

104

1

3

2

3

10

4

2

2

1

15

2

2

2

10

2

10

71

531

LAMPUNG 2285

2

3

1

2

3

11

252

2

12

15

15

3

37

12

6

9

8

46

14

8

4

2

1

1

2

1

38

13

36

1

284

1738

512

2

1

1

4

79

5

2

3

1

11

2

2

2

14

4

3

7

4

11

73

356

KEPRI 1090

2

1

1

2

2

8

199

7

5

7

3

14

3

6

6

1

34

10

6

1

1

3

1

1

2

1

15

14

33

174

709

27721

1

98

59

31

193

186

91

89

748

5269

95

231

238

231

205

553

153

73

169

6

161

24

717

23

307

289

7

24

42

11

7

217

145

33

30

14

33

49

54

15

338

356

10

665

55

5612

16092

24171

1

55

23

11

113

70

74

83

433

3982

50

172

180

172

83

406

148

54

77

104

7

498

5

230

160

2

12

11

10

1

125

92

27

16

2

11

52

8

16

291

259

4

564

15

3864

15892

JATENG 14175

14

7

30

35

13

20

119

1639

18

148

153

123

35

366

79

38

61

2

63

7

313

11

143

132

1

1

2

2

104

68

10

25

1

2

17

9

6

252

178

6

285

2661

9756

DIY 5272

1

21

10

1

43

48

32

26

182

992

11

43

84

50

14

154

43

21

7

21

3

119

3

47

59

1

1

1

38

9

1

7

1

3

5

2

2

91

61

1

134

1037

3061

JATIM 21022

4

80

43

18

112

163

77

35

532

2850

52

175

195

204

118

398

170

74

157

6

151

7

447

10

262

169

115

93

4

18

3

11

51

38

8

281

238

24

412

2

3902

12738

BANTEN 7546

17

7

3

17

24

24

15

105

1556

10

33

52

36

32

105

30

9

26

25

1

143

3

38

42

10

14

2

24

19

12

1

2

9

19

7

2

68

77

2

157

6

1026

4857

BALI 5043

1

6

2

1

6

8

6

3

33

915

8

57

53

31

10

112

15

21

9

25

2

165

6

43

48

33

7

6

5

1

2

7

5

1

89

87

4

121

973

3122

NTB 1132

1

1

2

1

2

1

8

169

2

9

5

5

1

21

5

2

4

2

1

23

1

15

8

3

2

2

12

8

19

150

805

849

1

1

2

170

4

2

7

1

17

5

3

17

6

3

2

1

13

2

13

96

581

1188

1

1

2

2

6

173

2

6

8

12

2

25

9

3

5

3

28

9

5

8

3

1

1

4

22

10

1

23

190

819

751

1

2

1

4

95

1

5

4

8

1

21

9

2

1

2

15

5

2

3

2

9

4

9

103

549

KALSEL 1527

1

1

1

3

1

1

8

198

4

8

15

8

5

35

18

6

4

7

1

35

14

7

1

9

5

2

2

1

3

1

22

17

31

261

1060

KALTIM 2249

2

8

6

3

6

25

372

5

17

16

14

6

11

14

69

11

62

21

19

1

7

9

3

3

2

4

34

24

38

366

1486

KALTARA 285

1

2

1

4

51

2

2

2

7

3

3

1

7

1

1

1

2

3

2

4

1

6

41

189

SULUT 2849

2

3

1

2

8

121

3

9

18

8

8

67

4

7

2

2

2

61

2

42

15

1

6

11

2

3

61

391

2320

680

1

1

2

92

1

6

11

11

2

19

4

1

2

19

10

9

5

1

1

15

6

12

135

451

SULTENG

KALTENG

KALBAR

NTT

JABAR

DKI

BABEL

BENGKULU

6309

1

2

3

7

6

7

11

47

1341

9

80

76

71

9

136

47

22

7

32

1

143

3

58

69

1

45

3

20

3

1

8

4

3

108

84

111

1154

3767

Data Sebaran Dokter, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis & Dokter Spesialis yang Terregristrasi di KKI Th 2005 S/D 31 Desember 2014 SULSEL

48 SULTRA 655

1

1

154

6

7

6

2

12

6

2

1

3

21

3

3

2

2

12

5

9

102

398

GORONALO 386

1

1

1

3

40

5

3

4

1

8

3

1

2

10

4

5

8

6

9

69

274

201

0

63

2

1

1

4

1

6

2

1

1

3

5

27

111

MALUKU 373

1

2

3

58

3

3

2

6

1

2

3

9

4

2

1

1

1

1

6

4

49

263

MALUT 253

1

2

3

38

1

2

7

2

1

5

1

2

5

5

31

181

PAPUA BARAT 286

0

34

1

1

4

6

2

9

2

8

2

7

42

210

882

1

1

1

3

91

3

3

3

2

11

6

1

2

3

13

7

7

2

1

19

5

23

111

677

PAPUA

SULBAR

48

49 Laporan Tahunan KKI 2014

49

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

Ketua Prof. Dr. Med Ali Baziad, Sp.OG Sekretaris Drg.H. Bambang Kusnandir, Sp.Pros

Wakil Ketua Dr. Sabir Alwy, SH MH

Anggota 1. Dr. H. Rullyanto Wirahardja, MPH, DFM,SH, MH.Kes 2. Dyah Silviaty, dr, Sp.A, MH.Kes 3. Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg,MM 4. Dr. Grita Sudjana, drg, MHA 5. Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, Ph.D 6. H. Edi Sumarwanto, drg, MM, MH.Kes 7.Prof. Dr. Herkutanto, dr, Sp. F,SH,LL.M 8. Akhiar Salmi, SH, MH

50


Foto Kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia

Kunjungan KKI II ke Menteri Kesehatan (Januari 2014)

Kunjungan WHO ke KKI (Februari 2014)

Kunjungan Kerja ke Ombudsman (April 2014)


51

ASEAN Medical Disciplinary Board Meeting (April 2014)

DELRI CCS 78 (Vietnam, Mei 2014)

52


Rakor KKI dengan pemangku kepentingan Wilayah Timur (Makassar, Mei 2014)


53

Lemhanas dan outbound KKI (September 2014)

54


CCS 79, (Bali, September 2014)

Talkshow di DPR September 2014


55

Rapat Koordinasi KKI dengan Pemangku Kepentingan Wilayah Barat dan Tengah (Yogyakarta, Oktober 2014)

56


KKI sebagai Narasumber MEA 2015 di Acara PMSKI 70 FK (Padang, November 2014)

Talkshow KKI di MetroTV (Desember 2014)


57

Halaman ini sengaja dikosongkan

58


DAFTAR ISI... 1 DAFTAR LAMPIRAN... 2 RINGKASAN UTAMA... 3

Recommend Documents