ARTIKEL
MANAGEMEN ASET DALAM PROSES PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Oleh : Wahyu Nuri Rahmawati NIM : C1G014032
Jurusan Akuntansi (Aj) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman Jl. HR. Bunyamin 708, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.
TAHUN 2014
PENDAHULUAN Latar Belakang Pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanaka secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). UndangUndang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan rasa kepatutan. Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban tersebut, maka Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ruang lingkup Perbendaharaan Negara disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 meliputi : pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja Daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang Negara/Daerah, pengelolaan investasi dan Barang Milik Negara/Daerah, penyelenggaraan akuntansi dan system informasi manajemen keuangan Negara/Daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, penyelesaian kerugian Negara/Daerah, pengelolaan badan layanan umum, perumusan standar, kebijakan serta system dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah semakin komplek, maka agar optimal dalam pengelolaannya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai ganti Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP No 27/2014 disebutkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam ayat (2) meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian. Menteri keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara, meneliti dan menyetujui
rencana kebutuhan Barang Milik Negara. Sedangkan Gubernur /Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Pasal 9 PP No 27/2014 menyebutkan bahwa perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat Daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah atau dalam istilah lain manajemen aset termasuk didalamnya perencanaan kebutuhannya adalah kegiatan pertama kali yang harus dilakukan oleh pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara Lebih lanjut tentang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2014 tentang perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara. Sedangkan untuk Barang Milik Daerah lebih lanjut diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai didalam penulisan artikel ini adalah : 1. Mengetahui tentang pengertian, siklus manajemen aset. 2. Mengetahui proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara/Daerah. 3. Mengetahui keterkaitan manajemen aset terhadap proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara/Daerah. TINJAUAN PUSTAKA Manajemen Aset Royal institution of Chartered Surveyors, (2008:5-6) mendefinisikan manajemen aset adalah: “Asset management is structured process that’s seeks to ensure best value for money from property assets in serving the strategic needs of local authorities”. Selain itu didefinisikan juga Andrew Howart, dari OGC National school of Government adalah: “Asset management, in its wider sense, needs to be seen as a contributor of the core business resource planning so as to ensure that the phisycal asset base is aligned with organisational objectives”. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 3 (1) disebutkan : “Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai”. Mardiasmo (2002:240) bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Daerah harus memenuhi beberapa aspek sebagai berikut : a) Akuntabilitas hukum; b) Akuntabilitas proses; c) Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional; d) Anggaran; e) Pengawasan. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada dasarnya berhubungan dengan manajemen materi dan manajemen perlengkapan Daerah. Manajemen materi menurut Serdamayanti (2000:169) adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut Syamsi (1983:9) yang dimaksud dengan perlengkapan Daerah adalah perlengkapan materil atau milik Pemerintah Daerah, sedangkan menajemen perlengkapan Daerah atau pengelolaan perlengkapan Daerah adalah segenap proses penyelenggaraan yang meliputi fungsi merencanakan, mengatur melaksanakan dan mengontrol terhadap barang-barang milik Pemerintah Daerah, sehingga tercapailah efisiensi di bidang perlengkapan Daerah. Siklus Manajemen Aset Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 3 (2) menyebutkan siklus pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 1 (1) mendefinisikan Barang Milik Negara adalah: “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, (2) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2014 tentang perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara pasal 1 (1) “Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang Daerah dijelaskan bahwa : ”Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupaun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,
dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya”. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pejabat pengelolaan Barang Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Bab II pasal 4 (1) “ Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola Barang Milik Negara, (3) Pengelola Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang”. Sedangkan disebutkan pengertian Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pasal 5 (1) “Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, (3) Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah”. Selain itu disebutkan tentang Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang Milik Negara/Daerah pada bagian kedua pasal 6 (1) “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara, 7 (1) Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya, 8 (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah”. Kewenangan dan Tanggung Jawab Kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang Milik Negara/Daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Negara/Daerah disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2014 sebagai berikut : Kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang adalah : Pasal 2 ayat (1) “Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a) menelaah RKBMN; b) menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN; c) menyampaikan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang; d)memproses atau tidak memproses Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN; e) menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN; dan f)menyampaikan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN kepada Pengguna Barang; ayat (2) Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang atas kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ayat (3) Dalam melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan kepada pejabat structural di lingkungan Direktorat Jenderal”. Kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada bagian kedua Pasal 3 ayat (1) “Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh: a) Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama pada Kementerian/Lembaga,
termasuk Kantor Menteri Koordinator/Kantor Menteri Negara; b) Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Agung; c) Pimpinan Kesekretariatan/Kepaniteraan pada Lembaga Tinggi Negara; ayat (2) Pengguna Barang berwenang untuk: a) melakukan penelitian atas RKBMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang; b) menyampaikan RKBMN kepada Pengelola Barang; c) memberikan penjelasan, klarifikasi, dan/atau keterangan lain yang diperlukan oleh Pengelola Barang terkait dengan RKBMN yang diusulkan; d) menandatangani Hasil Penelaahan RKBMN; e) menandatangani Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN; ayat (3) Pengguna Barang bertanggung jawab atas: a) kebenaran dan kelengkapan dari usulan RKBMN yang disampaikannya; b) kepatuhan terhadap penerapan ketentuan PerencanaanKebutuhan BMN; ayat (4) Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat pada kantor pusat dan/atau pejabat di instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); ayat (5) Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang”. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN Hani dan Handoko (dalam wahyuningrum, E. dkk, ) Perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. George Terry (dalam wahyuningrum, E. dkk, ) berpendapat batasan lain perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan dating, menggambarkan dan merumuskan aktivitas yang diusulkan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Louis A. Allen (dalam wahyuningrum, E. dkk, ) aktivitas dalam perencanaan adalah sebagai berikut : 1) Prakiraan (forecasting); 2) Penetapan tujuan (establishing objective); 3) Pemrograman (programming); 4) Penjadwalan (Scheduling); 5) Penganggaran (budgeting); 6) Pengembangan prosedur (developing procedure); 7) Penetapan dan interpretasi kebijakan (establishing and interpreting policies). PP No 27/2014 pasal 9 ayat (2) menyebutkan “ Perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Penghapusan BMN/D”. PMK No 150/PMK.06/2014 mendefinisikan perencanaan Kebutuhan BMN adalah “kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN, adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun. Hasil Penelaahan RKBMN adalah dokumen penelaahan RKBMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN adalah dokumen penelaahan RKBMN yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan. Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN adalah dokumen penelaahan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Ruang Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN Ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2014 adalah : Pasal 4 “Ruang lingkup Perencanaan Kebutuhan BMN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a) perencanaan pengadaan BMN; b) perencanaan pemeliharaan BMN”. Objek Perencanaan Kebutuhan BMN Objek Perencanaan Kebutuhan BMN adalah : Pasal 5 “Objek Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi: a) tanah dan/atau bangunan; b) selain tanah dan/atau bangunan”. Prinsip Perencanaan Kebutuhan BMN Prinsip Perencanaan Kebutuhan BMN adalah : Pasal 6 “RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan, Pasal 7 RKBMN disusun oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada: a) Renstra-K/L; b) Standar Barang; dan c) Standar Kebutuhan”. METODE PENULISAN Metode penulisan artikel ini adalah menggunakan metode deskriptif, dengan sumber datanya adalah data primer, serta teknik mengumpulkan datannya adalah dengan studi pustaka. PEMBAHASAN Didalam modul prinsip-prinsip manajemen aset (2007:7) yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara yang dimaksud optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legal dan ekonomi yang dimiliki oleh aset tersebut. Oleh karena itu perencanaan dan penganggaran yang baik, dengan berdasarkan asas efisiensi, maka akan menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. Asas efisiensi yaitu bahwa barang milik Negara/daerah diarahkan untuk digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan. Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, harus dilaksanakan secara terintegrasi antara pengelola barang, pengguna barang/kuasa pengguna barang, dengan berpedoman pada
Renstra-K/L, Standar Barang, dan Standar Kebutuhan, serta Penyusunan RKBMN untuk pengadaan BMN memperhatikan ketersediaan BMN yang ada pada Kementerian/Lembaga. Dalam proses penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Pengelola Barang dapat berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait. Koordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait dalam proses penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan merupakan hal penting yang diperlukan oleh pengelola barang/Kuasa pengelola barang, agar output yang dihasilkan tepat, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Selain itu diperlukan juga koordinasi tentang penentuan standar harga, dimana didalam PMK No 150/PMK.06/2014 tidak disyaratkan, seperti dalam pasal 9 PP No 27/2014. Penentuan standar harga ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi di lingkungan pemerintahan daerah, standar harga tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di pasaran, maupun tidak baku atau berbeda-beda disetiap daerah. Ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMN menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.06/2014 meliputi perencanaan pengadaan BMN dan perencanaan pemeliharaan BMN, sedangkan selain hal tersebut didalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, dalam PP No 27/2014 pasal 9 terdapat perencanaan pemanfaatan BMN, perencanaan pemindahtanganan BMN serta perencanaan penghapusan BMN. Padahal dalam manajemen perencanaan kebutuhan dan anggaran harus dilaksanakan secara yang terintegrasi berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, baik antara instansi terkait maupun dengan kegiatan-kegiatan yang termasuk lingkup dari pengelolaan BMN itu sendiri. PENUTUP Kesimpulan Manajemen perencanaan kebutuhan aset dan penganggaran sebagai bagian pertama dari pengelolaan BMN/D sangat penting didalam menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Manajemen yang terintegrasi dan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan aset diharapkan akan mampu mengoptimalkan peningkatan pendapatan pemerintah maupun penurunan belanja disisi lainnya. Rekomendasi 1. Landasan hukum atau aturan teknis seperti peraturan menteri keuangan, yang mengatur tentang perencanaan pemanfaatan BMN, perencanaan pemindahtanganan BMN serta perencanaan penghapusan BMN. 2. Peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya, yang mengatur tentang Standar harga secara nasional dan local.
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan BMN Wahyuningrum, E. dkk (2010). Analisis Optimalisasi Proses Perencanaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Salatiga. The Computer Journal. . , 2008. Royal institution of Chartered Surveyors
