PN.Skh) Oleh : NOVICHA RAHMAWATI NIM

TINJAUAN HUKUM MENGENAI JUAL BELI RUMAH DENGAN OPER KREDIT (Studi Kasus Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2012/PN.Skh) Oleh : NOVICHA RAHMAWATI NIM. 12100022 ABSTRAK Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Terdapat fasilitas kredit yang disediakan oleh bank yang tujuan penggunaannya untuk membeli rumah. Fasilitas tersebut adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meskipun Kredit Pemilikan Rumah dapat membantu mengatasi permasalahan kebutuhan akan rumah tetapi dalam prakteknya juga memiliki beberapa permasalahan. Pelaksanaan pada perjanjian kredit pemilikan rumah sering ditemui permasalahan diantaranya pemindahan hak atas objek kredit pemilikan rumah yaitu rumah, yang dilakukan debitur kepada pihak lain sebelum masa kredit pemilikan rumah tersebut berakhir atau lunas dan tanpa sepengetahuan pihak bank, yang dikenal dengan istilah oper kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Menganalisis amar putusan mengenai perkara gugatan sengketa tanah atas jual beli rumah dengan oper kredit. 2) Mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan sengketa tanah atas jual beli rumah dengan oper kredit dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 71/Pdt.G/2012/PN.Skh. 3) Mengetahui upaya mengurangi resiko terjadi proses alih debitur yang dilakukan di bawah tangan pada perjanjian kredit kepemilikan rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan yang berlaku serta kaidah hukum itu sendiri dan asas-asas hukum. Sumber data menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis hukum menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa : 1) amar putusan mengenai perkara gugatan jual beli rumah dengan oper kredit yaitu dikabulkanya gugatan penggugat untuk sebagian dan dinyatakan sah menurut hukum atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertifikat HGB No. B 754 Desa Telukan menjadi milik sah penggugat. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugatan mengenai jual beli rumah dengan oper kredit dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.71/Pdt.G/2012/Pn.Skh yaitu berdasarkan isi gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti berupa kuitansi pembelian rumah kepada Tergugat II dan formulir penyetoran bank yang telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat untuk kredit dalam rekening atas nama Tergugat III. 3) Upaya mengurangi resiko terjadinya alih debitur yang dilakukan dibawah tangan pada kredit pemilikan rumah untuk calon debitur agar lebih teliti sebelum membeli dan dapat juga bertanya pada seseorang yang lebih tahu atau dapat juga mencari informasi pada pihak bank yang memberikan fasilitas kredit. Kata Kunci

: Jual Beli, oper kredit

1

LATAR BELAKANG Pembangunan perumahan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat mengingat jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu bertambah, sehingga kebutuhan akan perumahan semakin tinggi. Supaya memenuhi kebutuhan akan perumahan, masyarakat memerlukan fasilitas pendanaan berupa kredit. Salah satu alternatif dalam pendanaan perumahan yang dapat digunakan yaitu melalui kredit bank. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 (dua) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat dikatakan bahwa fungsi bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat dapat mengajukan kredit kepada bank untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan membuat perjanjian kredit dengan pihak bank. Pihak bank juga telah menyediakan fasilitas yang khusus membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan. Fasilitas tersebut disebut Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meskipun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat membantu mengatasi permasalahan kebutuhan akan rumah bagi masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya juga memiliki beberapa permasalahan. Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu perjanjian, namun pada kondisi tertentu sering ditemui perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering ditemui permasalahan yang diantaranya adalah pemindahan hak atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu rumah, yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain sebelum masa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut berakhir atau lunas dan tanpa sepengetahuan oleh pihak bank dan tentunya tidak menggunakan prosedur yang tepat dan benar, yang dikenal masyarakat dengan istilah oper kredit. Seperti yang sering terjadi dalam suatu perkara pengoperan kredit perumahan. Hal ini dapat menimbulkan sengketa kepemilikan tanah dan/atau

2

bangunan. Terdapat kasus perdata mengenai oper kredit pada jual beli tanah dan bangunan yaitu Putusan Pengadilan Sukoharjo No. 71/Pdt.G/2012/Pn.Skh yang bermula pada Tergugat III mendapat fasilitas pembelian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari suatu bank, sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit pemilikan rumah untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun, atas sebuah bidang tanah dan/atau bangunan di sebuah perumahan yang berada di Desa Telukan. Status hak tanah tersebut yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) dan diterbitkan atas nama Tergugat III. Kemudian dalam jangka 2 (dua) tahun Tergugat III bermaksud menjual kepada Tergugat II. Kemudian setelah jangka waktu 4 (empat) tahun Tergugat II mengalihkan atau menjual pada pihak Penggugat, sama halnya yang dilakukan pada Tergugat III, akan tapi dengan ketentuan bahwa Penggugat harus masih melanjutkan angsuran tiap bulannya kepada bank hingga lunas seluruh kekurangan angsuran kredit rumah pada bank. Setelah Penggugat melunasi kekurangan angsuran kredit perumahan tersebut, Penggugat bermaksud untuk meminta sertifikat tersebut pada bank yang bersangkutan, tetapi masalahnya bank tersebut menolak untuk memberikannya dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak Penggugat tersebut.

RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah amar putusan mengenai perkara gugatan sengketa tanah atas jual beli rumah dengan oper kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 71/Pdt.G/2012/PN.Skh? 2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan mengenai sengketa tanah atas jual beli rumah dengan oper kredit? 3) Bagaimana upaya mengurangi resiko terjadi proses alih debitur yang dilakukan di bawah tangan pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah?

TUJUAN Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Menganalisis amar putusan mengenai perkara gugatan sengketa tanah atas jual beli rumah dengan oper kredit dalam perkara perdata No.71/Pdt.G/2012/PN.Skh. 2) Mengetahui

3

pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan sengketa tanah atas jual beli rumah dengan oper kredit dalam perkara perdata No.71/Pdt.G/2012/PN.Skh. 3) Mengetahui upaya mengurangi resiko terjadi proses alih debitur yang dilakukan di bawah tangan pada perjanjian kredit pemilikan rumah.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Analisis Hukum Penulisan ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkat dari pengajuan premis major. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusio.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian mengenai amar putusan perkara gugatan sengketa tanah atas jual beli rumah dengan oper kredit putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 71/Pdt.G/2012/PN.Skh yaitu : Mengenai duduk perkaranya Tergugat III telah mendapat fasilitas pembelian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Tergugat 1 (Bank Tabungan Negara Cabang Solo) sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nomor 37517, B. 1673 tanggal 15 Juli 1996 di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) induk nomor 1542 T.36 / 100 Kav B2 yang terletak di Perumahan Telukan Indah, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor B. 754 Desa Telukan dengan luas 100 m² atas nama Tergugat III yang selanjutnya disebut barang sengketa.

4

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut adalah untuk jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 169.810,00 (seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut oleh Tergugat III pada tanggal 14 Mei 1998 dialihkan kepada Tergugat II dengan

harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2002 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut oleh Tergugat II dialihkan/dijual kepada Penggugat dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).Akan tetapi dengan ketentuan Penggugat masih harus melanjutkan pembayaran angsuran setiap bulannya pada Tergugat I hingga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau dapat juga disebut barang sengketa tersebut lunas dan sejak saat itu pula objek sengketa ditempati dan dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang. Setelah melunasi pembayaran kepada Tergugat II kemudian Penggugat melanjutkan pembayaran angsuran kepada Tergugat I mulai bulan September 2002 hingga lunas tertanggal 20 Juni 2011.Setelah Penggugat melunasi seluruh kekurangan angsuran kepada Tergugat I, kemudian Penggugat bermaksud meminta sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor B. 754 Desa Telukan tersebut, akan tetapi Tergugat I berkeberatan dan sertifikat tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan alasan yang tidak dapat diterima Penggugat. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan agar dinyatakan sah menurut hukum atas pembelian kredit pemilikan rumah dan dapat melakukan proses balik nama pada sertifikat yang dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat. 1. Sehingga amar putusan mengenai perkara gugatan sengketa atas jual beli rumah dengan oper kredit Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dinyatakan sah menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.754 Desa Telukan milik sah Penggugat. Kemudian selanjutnya menghukum Tergugat I atau siapa saja yang merasa mendapatkan hak dari Tergugat I supaya menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.754 Desa Telukan kepada Penggugat tanpa syarat. Dan juga menghukum Tergugat III untuk membantu kelancaran balik nama atas tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.754 Desa Telukan menjadi atas nama Penggugat. Kemudian menyatakan menurut hukum apabila

5

pelaksanaan balik nama dengan bantuan Tergugat III atas objek sengketa yakni tanah dan bangunan rumah sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.754 Desa Telukan menjadi atas nama Penggugat tersebut sulit untuk dilaksanakan, maka berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan untuk melaksanakan balik nama atas objek sengketa tersebut dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat tanpa bantuan Tergugat III. Dan menghukum Tergugat IV untuk melaksanakan balik nama atas objek sengketa yakni tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.754 Desa Telukan, dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat tanpa bantuan Tergugat III. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 1.749.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerima sebagian gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 71/Pdt.G/2012/PN. Skh adalah sebagai berikut: Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat IV telah type 36 Tergugat I, II, III tidak mengajukan bukti apapun. Berdasarkan bukti P-1 berupa kuitansi pembelian rumah T.36 tertanggal 31 Agustus 2002, telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran untuk melakukan pembayaran untuk pembelian rumah type 36 yang terletak di Perum Telukan Indah A.3 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada penjual bernama Eko Laksono (Tergugat II). Berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-8 berupa Formulir Penyetoran Bank BTN, telah terbukti bahwa telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat untuk kredit dalam rekening atas nama FX Yudianto Tjahyono (Tergugat III). Oleh karena sampai akhir masa pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih atas nama Tergugat III, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) objek sengketa belum terjadi peralihan hak atau oper kredit kepada pihak Penggugat namun masih atas nama debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 37517. B.673 tanggal 15 Juli 1996 yaitu debitur atas nama Tergugat III. Mengenai dalil jawaban Tergugat I dinyatakan sepanjang jangka waktu kredit berlangsung 15

6

Juli 1996 sampai dengan 1 Agustus 2011 Tergugat I tidak pernah mengalihkan kredit yang dikenal dengan Alih Debitur dari Tergugat III kepada Penggugat maupun mengalihkan jaminan kreditnya kepada siapapun dan dengan demikian karena Tergugat III tanpa prosedur yang sah berindikasi telah menjual agunan kredit Hak Guna Bangunan (HGB) No. B 754 Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo kepada Tergugat II dan Tergugat II menjual kepada Penggugat maka pelaksanaan jual beli tersebut batal demi hukum. Berdasarkan bukti Tergugat IV berupa buku tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No.754 Desa Telukan, telah terbukti bahwa atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 754 seluas 100 m2 terletak Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas nama FX Yudianto Tjahjono (Tergugat III) dengan alas hak Akta Jual Beli No. 1737/Grogol/96. Mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka ke-2

yang

mohon dinyatakan sah menurut hukum pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. B.754 Desa Telukan antara Terguguat III dengan Tergugat II dan petitum angka 3 yang mohon dinyatakan sah menurut hukum pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. B 754 Desa Telukan dari Tergugat II kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum karena proses pembelian (pengalihan kredit) dari Tergugat II kepada Tergugat II serta dari Terguguat II kepada Penggugat atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut atas nama Tergugat III (objek sengketa) tersebut tidak sesuai prosedur yang benar dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak sah menurut hukum. Mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka ke-4 yang mohon dinyatakan sah menurut hukum bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 754 Desa Telukan milik sah Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, karena walaupun peralihan hak atas objek sengketa tersebut tidak sah menurut hukum namun kenyataannya Penggugat sejak membeli dan Tergugat II selanjutnya membayar angsuran kredit sampai lunas (bukti P-2 sampai dengan P-10) dan sejak membeli objek sengketa tersebut selanjutnya Penggugat menempati objek sengketa sampai sekarang ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Penggugat tergolong pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi.

7

Upaya mengurangi proses alih debitur yang dilakukan di bawah tangan pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yaitu untuk para pembeli atau calon debitur baru sebaiknya menanyakan pada pihak penjual bagaimana cara dia memperoleh objeknya, misalnya dengan menanyakan sertifikat tanah bukti kepemilikan yang asli, apabila hanya diperlihatkan dalam fotocopy sertifikatnya, untuk pihak pembeli atau calon debitur agar lebih teliti dikarenakan bisa jadi sertifikat tersebut dalam masa penanggungan di bank.

PENUTUP Dalam uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Amar Putusan mengenai perkara gugatan sengketa tanah atas jual beli rumah secara oper kredit pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 71/Pdt.G/2012/PN.Skh yaitu dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk sebagian dan dinyatakan sah menurut hukum atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna (HGB) No. B. 754 Desa Telukan (objek sengketa) menjadi milik sah penggugat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berkekuatan hukum tetap menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan balik nama dengan bantuan Tergugat III atas objek sengketa tersebut sulit untuk dilaksanakan maka dengan adanya putusan pengadilan tersebut dapat dipergunakan untuk melaksanakan balik nama atas objek sengketa dari atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat tanpa bantuan dari Tergugat III. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam dalam memutuskan perkara gugatan mengenai permasalahan jual beli dengan cara oper kredit dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Sukoharjo No. 71/Pdt.G/2012/PN.Skh yaitu berdasarkan pada isi gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti dan keterangan saksi, sebagaimana objek sengketa tersebut dalam surat gugatan Penggugat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam faktanya Penggugat telah menempati objek sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga. Walaupun pada proses oper kredit tersebut pihak Tergugat I tidak merasa telah mengalihkan kredit yang dikenal dengan alih debitur dari Tergugat III kepada Penggugat maupun mengalihkan jaminan kreditnya kepada siapapun karena jika terjadi alih debitur maka calon debitur harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari Tergugat I. Berdasarkan fakta di persidangan,

8

yang dilakukan oleh Penggugat tergolong pembeli yang beritikad baik yang sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum. 3) Upaya mengurangi resiko terjadi alih debitur yang dilakukan di bawah tangan yang sering terjadi karena para pihak beranggapan antara pihak penjual dan pembeli dirasa sudah benar dan tepat yaitu untuk pembeli atau calon debitur baru agar lebih teliti sebelum membeli, seperti misalnya bertanya kepada seseorang yang lebih tahu, atau dengan meminta ditunjukkannya sertifikat asli. Jika suatu kejadian hanya diperlihatkan dalam bentuk fotocopy sertifikatnya saja maka pembeli harus lebih cermat dikarenakan bisa jadi sertifikat tersebut dalam masa penanggungan di bank. Calon debitur juga dapat menanyakan langsung pada pihak bank cara alih debitur yang benar apabila dalam proses jual beli rumah masih dalam masa pengangsuran. Karena dalam suatu perjanjian kredit bank pasti ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh bank yang harus dipenuhi oleh calon debitur baru. Seperti halnya pada putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 71/Pdt.G/2012/PN.Skh tersebut. Padahal dalam fasilitas kredit yang memegang kendali atas benda jaminan adalah pihak bank. Sehingga yang terjadi adalah kredit bermasalah, karena pihak terkait tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu proses baku.

9

DAFTAR PUSTAKA

A Qirom Syamsudin Meliala, 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya. Yogjakarta: Liberty Herlien Budiono, 2014. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hermansyah, 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group. Rachmadi Usman, 2003. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama R Setiawan, 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa Thesis Hendro Prawoto, 2006. Tinjauan Hukum Terhadap Proses Alih Debitur yang Dilakukan di Bawah Tangan pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Semarang. Semarang: Tesis Magister Kenotariatan UNDIP. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

10