d.
8.1
satu kegiatan menjadi kegiatan lain
K E T E N TU A N P E N G E N D A L I A N P E M A N F A A TA N R U A N G
Pengendalian
pemanfaatan
ruang
adalah
Zonasi upaya
2007
pemanfaatan
disebutkan ruang
bahwa
wilayah
”ketentuan
kabupaten
fungsi
ruang
merupakan
usaha
dan
kawasan
perkotaan
1.
dapat terkendali dan sesuai dengan
3.
sebagai
panduan
tindak
atas
suatu
Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan Mencegah
kesemrawutan,
menyediakan
pelayanan
4.
Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan. Memudahkan
pengambilan
keputusan
secara
tidak
masyarakat. Adapun Fungsi regulasi zonasi adalah: 1.
Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Zoning
ruang untuk masing-masing fungsi peruntukan sesuai
regulation
dapat
menjadi
jembatan
dalam
penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional,
dengan rencana tata ruang wilayah (didetailkan di dalam
karena memuat ketentuan-ketentuan tentang perjabaran
RDTR untuk tiap bagian wilayah Kabupaten Pacitan).
rencana yang berisifat makro ke dalam rencana yang
Penyusunan Peta zonasi sebagai pedoman pengendalian
bersifat intermediate sampai kepada rencana yang
pemanfaatan ruang, dengan menjelaskan daerah-daerah
bersifat rinci.
yang di beri insentif dan disinsentif
2.
Penetapan peraturan tentang zonasi dengan peraturan
Sebagai panduan teknis pengembangan lahan. Ketentuan-ketentuan teknis yang menjadi kandungan
derah kabupaten (PERDA) yang memuat:
zoning regulation, seperti ketentuan tentang penggunaan
ketentuan umum tentang kegiatan-kegiatan apa saja
rinci,
yang boleh berada didalam satu zona peruntukan
ketentuan-ketentuan
tertentu
pengembangan dan pemanfaatan lahan. 3.
ketentuan umum tentang perubahan satu kegiatan
batasan-batasan
pengembangan
lainnya
menjadi
persil
dasar
dan dalam
Sebagai instrumen pengendalian pembangunan Zoning regulation yang lengkap akan memuat ketentuan
menjadi kegiatan lainnya tentang
ruang,
memihak dan berhasil guna serta mendukung partisipasi
Pembuatan peta zonasi (rencana rinci) pemanfaatan
ketentuan
satuan
5.
teknis
terdiri atas beberapa kegiatan berikut ini:
c.
menentukan
hidup.
pengembangan/pemanafaatan lahan, maka peraturan zonasi
b.
(zoning
umum yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan
RTRW Kabupaten Pacitan.
instrumen pengendalian pembangunan, pedoman penyusunan
a.
Zanasi
masyarakat.
peraturan zonasi. Dengan fungsi utama peraturan zonasi sebagai
Regulasi
bagi
dengan peruntukan lindung. 2.
Adapun salah satu langkah pengendalian adalah dengan adanya
lain.
diarahkan
terutama mengingat Pacitan didominasi oleh wilayah
ruang perlu dilakukan agar perkembangan Kabupaten Pacitan
fungsi-fungsi
atau
Mengatur kepadatan penduduk di seluruh Kecamatan
dan
Sesuai dengan UU Penataan ruang, pengendalian pemanfaatan
dan
semula
mengatur keseimbangan, keserasian peruntukan lahan
yang
8.1.1 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
operasional
karakteristik
yang ada di Kabupaten Pacitan dan intensitas kegiatan,
direncanakan dapat terwujud.
rencana
atau
tujuan sebagai berikut:
alam lainnya yang berada pada kawasan lindung, kawasan budi perdesaan,
merupakan
Regulasi zonasi di Kabupaten Pacitan dilakukan dengan beberapa
untuk
tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya kawasan
Pacitan
pemanfaatan lahan dan prosedur pemanfaatan lahan.
mengembil tindakan agar pemanfaatan ruang termasuk tata
daya,
Kabupaten
penerapannya ke dalam ruang, pengaturan lebih lanjut tentang
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi”. pemanfaatan
di
regulation) adalah ketentuan yang mengatur klasifikasi zoning dan
melalui
ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan Pengendalian
dilakukan
pengembangan
pengendalian
dilaukan
yang
pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan
untuk
mewujudkan tertib tata ruang. Dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 26 tahun
ketentuan tentang prosedur perubahan perizinan dari
tentang prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke
prosedur
perizinan
untuk
tata cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang
membangun suatu kegiatan tertentu
ada
karena
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-1
dikemas
dalam
aturan
penyusunan
perundang-undangan
yang
baku
dapat
dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan
dijadikan
kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
landasan dalam penegakan hukum.
8.1.1.1
b.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan
permukiman
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan
8.1.1.2
dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai
dengan
tingkat
intensitas
pemanfaatan
a.
desa/kelurahan atau beberapa kampung yang didukung
ruangnya ke arah horizontal dibatasi dan memprioritaskan
dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan
pengembangan ruang secara vertikal.
kegiatan ekonomi yang dilayaninya terutama kegiatan
pengembangan fungsi kawasan diarahkan sebagai pusat
pertanian dan penunjang pertanian.
ekonomi hasil
wilayah, pertanian,
pusat
pengolahan
perdagangan,
dan
b.
jasa,
pengembangan permukiman
fungsi
dengan
kawasan
tingkat
sebagai
intensitas
pusat
pemanfaatan
pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan
ruang rendah yang kecenderungan pengembangan
sebagainya.
ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
8.1.1.3
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala dan/atau
beberapa
kecamatan
yang
kabupaten, dan jalan desa serta sarana transportasi darat disusun
sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; pengembangan permukiman
fungsi
dengan
kawasan
tingkat
sebagai
intensitas
dengan ketentuan umum:
pusat
a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan
pemanfaatan
provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa dengan tingkat
ruang menengah dan rendah yang kecenderungan
intensitas rendah hingga menengah yang kecenderungan
pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan
pengembangan ruangnya didorong;
dan mendorong pengembangan ruang secara vertikal.
b. memperhatikan ketentuan alih fungsi lahan yang berfungsi
Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan umum:
lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi, jalan
desa/kelurahan yang didukung dengan fasilitas dan
kabupaten, dan jalan desa;
infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang
c. memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan di
dilayaninya. pengembangan permukiman
fungsi
dengan
kawasan
tingkat
sebagai
intensitas
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi
Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan
didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang
sisi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan
pusat
desa yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan
pemanfaatan
yaitu dapat ditentukan dari tepi badan jalan dengan
ruang rendah yang kecenderungan pengembangan
ukuran sebagai berikut:
ruangnya ke arah horizontal dikendalikan dan mendorong
jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala
jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
desa/kelurahan atau beberapa kampung yang didukung
jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter;
pengembangan ruang secara vertikal. Disamping PKW, PKL, dan PPK, peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan umum: a.
pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala
ruang menengah yang kecenderungan pengembangan
kabupaten
b.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan
umum:
Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan umum:
a.
pemanfaatan
pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat
distribusi
b.
intensitas
pusat
Peraturan zonasi untuk sistem perdesaan disusun dengan ketentuan
kegiatan
a.
tingkat
sebagai
dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; permukiman
c.
dengan
kawasan
ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
berskala provinsi/beberapa kabupaten yang didukung
b.
fungsi
ruang rendah yang kecenderungan pengembangan
Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan ketentuan umum: a.
pengembangan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-2
d. ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c
Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun
angka 1 s/d 6 dapat disesuaikan dengan kondisi lahan;
dengan ketentuan umum pembatasan pemanfaatan ruang udara
e. menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana
yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem
sistem transportasi darat khususnya jalan; f.
operasional
8.1.1.4
g. menjamin kegiatan transportasi darat yang berkualitas. Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum dan pelabuhan khusus disusun dengan ketentuan umum:
b.
c.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Listrik dan Sumber Daya Energi Lainnya
memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik
pengembangan kawasan pelabuhan;
yang harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
memperhatikan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang
Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun
udara bebas di atas badan air yang berdampak pada
dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan
keberadaan jalur transportasi laut;
ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan
pembatasan
pemanfaatan ruang di dalam
peraturan perundang-undangan yaitu pengamanan terhadap
Daerah
tegakan bangunan sebidang tower Jaringan SUTT 150 kV dan kiri kanan bidang sejajar 10 meter – 50 meter sebagai zona
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
penghalang.
menyediakan lahan untuk pengembangan pelabuhan
Peraturan zonasi untuk Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar SPBE yang
umum dan pelabuhan khusus;
harus memperhatikan jarak aman dan jauh dari permukiman
mengakomodasi berbagai tipe sarana pelabuhan umum
padat.
dan pelabuhan khusus; f.
ketentuan
pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan
Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
e.
dengan
Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan
Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan
d.
sesuai
peraturan perundang-perundangan.
mengakomodasi berbagai tipe sarana sistem transportasi darat khususnya terminal dan angkutan;
a.
penerbangan
8.1.1.5
menjamin kegiatan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang berkualitas.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi
Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan ketentuan
Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi seluler disusun
umum:
dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan
a.
b.
pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur
menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan
pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan
dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
perundang-undangan;
Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi kabel disusun
pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-
dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan
pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur
jaringan kabel.
pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas
Zona kawasan untuk penataan menara bersama telekomunikasi
pelayaran.
adalah radius maksimal 500 m dari titik koordinat yang telah
Peraturan zonasi untuk bandar udara khusus disusun dengan
ditetapkan dengan memperhatikan kondisi lahan. Penetapan titik
ketentuan umum:
koordinat dilakukan dengan mempergunakan alat bantu Global
a. b.
pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar
Positioning System (GPS), komputer, dan software yang relevan.
udara;
8.1.1.6
pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan
kebutuhan
pengembangan
bandar
udara
Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air
wilayah sungai disusun dengan ketentuan umum:
batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
a.
dan batas-batas kawasan kebisingan.
pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-3
b.
pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi
ruang, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, dan
dan
kemudahan dalam mengurus perizinan.
lintas
kabupaten
pemanfaatan
ruang
secara
pada
selaras
wilayah
dengan
sungai
di
b.
provinsi/kabupaten yang berbatasan.
8.1.1.7
semua kegiatan yang bersifat budidaya. Dapat terjadi penggunaan lahan campuran di setiap jenis zona ini,
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung
namun tidak boleh lebih dominan dari jenis penggunaan lahan yang ditetapkan untuk setiap kawasan.
Pemantapan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung
Peraturan-peraturan zonasi tersebut harus didetailkan lebih lanjut
Kabupaten Pacitan dikelompokan menjadi dua (2), meliputi: a.
Indikasi
peraturan
zonasi
kawasan
lindung
didalam rencana rinci dengan materi yang terkandung dalam
dengan
ketentuan zoning mencakup:
pengendalian ketat b.
Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini adalah
1.
Indikasi peraturan zonasi kawasan lindung terbatas
Penetapan zonasi
Indikasi peraturan zonasi kawasan lindung dengan pengendalian
zona dasar ditentukan zona-zona utama dan pada
ketat, meliputi: a.
setiap zona utama ditentukan paket penggunaan
Zona yang dijaga penggunaan lahannya hanya untuk
atau
kawasan lindung. b.
c.
seberapa
tersebut
dapat
dan perizinan yang sulit bagi yang melakukan kegiatan
dikenal. Untuk menghindari penafsiran yang keliru
budidaya.
maka perlu dirumuskan tujuan pengembangan setiap
Kegiatan yang diperbolehkan hanya kegiatan yang
zona dasar, zona utama dan paket penggunaannya. 2.
bagi
kegiatan
lain,
maka
perlu
Aplikasi ruang Setelah zona dasar,
Kegiatan budidaya yang saat ini berada di zona kawasan
perpetakan
zona utama dan jenis-jenis
ditetapkan,
maka
selanjutnya
diatur
penerapannya ke dalam ruang di Kabupaten Pacitan. Penerapannya diatur menurut suatu tabel yang menjelaskan alokasi zona-zona tersebut pada setiap
Indikasi peraturan zonasi kawasan lindung terbatas, meliputi:
jengkal lahan perkotaan yang diberi kodifikasi untuk
Zona ini merupakan zona dimana kegiatan budidaya
memudahkan penulisannya.
masih dapat ditolerir di dalamnya. Namun demikian
3.
pengembangan infrastruktur di zona ini harus dibatasi,
Ketentuan teknis perpetakan Hal-hal yang diatur untuk setiap jenis perpetakan pada
agar kegiatan budidaya tidak berkembang.
setiap zona, meliputi :
Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan budidaya
lebar dan kedalaman minimum petak
yang telah ada sebelumnya dan harus diupayakan agar
jarak bebas depan, samping dan belakang
kegiatan tersebut tidak mengganggu atau diminimalkan
KDB (koeffisien dasar bangunan) maksimum, KLB
gangguannya terhadap fungsi lindung.
(Koefisien lantai bangunan) maksimum, KDH (koeffisien
Skala kepadatan dan KDB maksimum yang diizinkan di
dasar hijau) minimum, KTB (koeffisien tapak basement)
zona ini adalah skala rendah.
maksimum
8.1.1.8
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya
Indikasi peraturan zonasi kawasan budidaya, meliputi: a.
perpetakan
menentukan
diinventarisasi seluruh jenis-jenis pengunaan rinci yang
dikeluarkan dari zona ini.
c.
jauh
Untuk
pemberian pajak yang tinggi bagi kegiatan budidaya,
tidak didorong perkembangannya dan sedapat mungkin
b.
perpetakan.
dikembangkan
lindung dengan pengendalian ketat diupayakan untuk
a.
jenis-jenis
Merupakan zona dengan pembatasan sarana prasarana,
memiliki fungsi lindung. d.
Penetapan zona-zona dasar, selanjutnya pada setiap
Zona
kawasan
mendapatkan
budidaya insentif
merupakan
berupa
4. zona
keringanan
Tinggi bangunan maksimum
Lebar minimum jalan dan sempadan bangunan
dan hal-hal lain yang diperlukan.
Peraturan umum, Hal-hal yang diatur meliputi :
yang
penggunaan perpetakan.
pajak,
pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-4
lebih
lanjut
untuk
setiap
jenis
Peta 8. 1
pengaturan
lansekap
meliputi
jenis
Rencana Zonasi
tanaman,
kepadatan tanaman, jarak antar tanaman dan lain
8.1.2 KETENTUAN PERIZINAN
sebagainya.
Perizinan merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh
Pengaturan tata informasi (billboard) meliputi lokasi
setiap lapisan masyarakat yang akan melakukan kegiatan yang
pemasangannya, penyampaian pesan, dimensi dan
berkaitan dengan penataan ruang.
konstruksi dan perawatannya.
8.1.2.1
Pengaturan on street dan off street parking, batasan parkir minimum dan maksimum. Dan lain sebagainya
Perizinan Dalam Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
Perizinan merupakan upaya mengatur agar pembangunan sesuai dengan yang direncanakan serta mengatur agar kegiatan yang memiliki
peluang
melanggar
ketentuan
perencanaan
dan
pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-5
umum dapat dikendalikan. Izin dalam penataan ruang merupakan
¾
Izin Migas
izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata
¾
Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Wisata, dan sebagainya
bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Perizinan yang terkait dengan kegiatan penataan ruang di
hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.
kawasan lindung pengendalian ketat harus melalui rekomendasi
Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan
dari Propinsi.
ruang adalah sebagai berikut:
Setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang
Adapun pengendalian pemanfaatan ruang yang terkait dengan
menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, pada
perizinan adalah:
dasarnya dilarang kecuali dengan izin dari Pemerintah
oleh
Pemerintah
dan
Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin
sesuai
dari pemerintah Kabupaten Pacitan yang akan memeriksa
undangan.
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
legal.
rencana tata ruang dibatalkan oleh Pemerintah dan
Setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai
pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing
dengan rencana tata ruang harus melalui pengkajian
sesuai
mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih
undangan.
dapat diberikan izin. Pelaksanaan
perizinan
tersebut
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar,
di
atas
didasarkan
batal demi hukum.
atas
pertimbangan dan tujuan sebagai berikut:
Melindungi kepentingan umum (public interest).
Menghindari eksternalitas negatif.
Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta
Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
standar dan kualitas minimum yang ditetapkan Pemerintah
Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada
Kota.
instansi pemberi izin.
Perizinan pemanfaatan ruang mengatur:
Fungsi ruang;
Amplop ruang; yang mengatur mengenai koefisien dasar
Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh
ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai
Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
dengan
memberikan ganti kerugian yang layak.
bangunan, dan garis sempadan bangunan;
Kualitas ruang.
Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Perizinan yang terkait dengan kegiatan penataan ruang di Kabupaten Pacitan antara lain terdiri atas:
8.1.2.2
Izin Mendirikan Bangunan
Izin Gangguan (HO), serta untuk kegiatan tertentu harus
Prosedur Perizinan
Setiap kegiatan yang meminta izin pemanfaatan ruang, perlu memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatannya dengan RTRW atau
disertai dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL
diatur
pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing
besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum
perizinan
Kabupaten Pacitan.
kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi
Ketentuan
produk rencana yang lebih rinci, sehingga pengembangan
Perizinan khusus antara lain:
kegiatan tersebut berlokasi pada ruang yang sesuai atau tidak
¾
Rekomendasi/Izin Pemanfaatan Ruang
¾
Izin Lokasi
¾
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
¾
Izin Penggunaan Tanah Daerah
¾
Izin Usaha Perparkiran
dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu,
¾
Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
kinerja perizinan pada Kabupaten Pacitan mempunyai
¾
Izin Usaha Pertambangan Umum
menyimpang dari fungsi ruang yang telah ditetapkan. Adapun fungsi prosedur perizinan adalah sebagai berikut:
Prosedur
perizinan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-6
merupakan
mekanisme
terdepan
Gambar 8.1 Prosedur Perizinan
peran yang penting dalam menarik atau menghambat investasi.
Penyelenggaraan prosedur perizinan yang efektif akan mempermudah penertiban
pengendalian
pelanggaran
pembangunan
rencana
tata
ruang.
Pemanfaatan Ruang
dan Bila
Perizinan Pemanfaatan Ruang
Rencana Tata Ruang Tidak Sesuai
mekanisme perizinan tidak diselenggarakan dengan baik, maka akan menimbulkan penyimpangan pemanfaatan
Sesuai
ruang secara legal. Penyimpangan semacam ini akan sulit
DITOLAK
dikendalikan dan ditertibkan.
Prosedur perizinan juga dapat dimanfaatkan sebagai perangkat
insentif
untuk
mendorong
PEMBERIAN IZIN
pembangunan
yangsesuai dengan rencana tata ruang, atau perangkat disinsentif untuk menghambat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Permohonan perubahan pemanfaatan ruang yang disetujui harus
IMB
Izin Gangguan
dikenakan disinsentif berupa:
Denda (development charge) sesuai jenis pelanggaran rencana tata ruang.
Perizinan Khusus
Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan
Pengenaan biaya dampak pembangunan (development
rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang
impactfee) sesuai dengan eksternalitas yang harus diatasi
berlaku. Perubahan pemanfaatan lahan harus melalui prosedur
dan upaya mengembalikannya ke kualitas sebelum
khusus yang berbeda dari prosedur reguler/normal. Dalam masa
kediatan tersebut dibangun.
transisi tahapan rencana, izin khusus dapat diberikan apabila
Prosedur perizinan di Kabupaten Pacitan terbagi atas 2 (dua)
dampak kegiatan yang dimohonkan negatif dan atau kecil dan
kelompok, yaitu:
berdasarkan kebijakan pemerintahan Kabupaten Pacitan.
Perizinan langsung
untuk pada
kegiatan Izin
pembangunan
Mendirikan
skala
Bangunan
kecil, (IMB).
8.1.3 KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Masyarakat langsung mengajukan izin pada dinas yang
Insentif diterapkan di Wilayah Kabupaten Pacitan yang memiliki
bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut
Perizinan
untuk
kegiatan
yang
diperkirakan
fungsi sebagai Kawasan Budidaya dan disinsentif diperuntukan
akan
kawasan lindung. Pemberian insentif bertujuan untuk merangsang
memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan
perkembangan yang sesuai dengan fungsi atau pemanfaatan
sekitar sebelum mendapatkan Izin Mendirikan Gangguan
ruang pada suatu kawasan. Sementara pemberian disinsentif
harus melalui Izin Gangguan (HO) dimana untuk kegiatan
adalah untuk menghambat atau membatasi perkembangan yang
tertentu dengan skala yang lebih besar juga harus disertai
tidak sesuai dengan fungsi atau pemanfaatan ruang pada suatu
dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL
Perizinan
untuk
kegiatan
khusus
kawasan.
memperhatikan
kebutuhan persyaratan untuk masing-masing jenis izin.
Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: Pemerintah kepada
Untuk lebih jelasnya dapat lihat gambar 8.1.
Pemerintah Kabupaten Pacitan; Pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan; Lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan; Pemerintah
Kabupaten
Pacitan
kepada
pemerintah
daerah
lainnya; Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat. Pemberian insentif diatur sebagai berikut: 1.
Pemberian insentif dari pemerintah, pemerintah provinsi, lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat berupa:
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-7
2.
8.1.4 ARAHAN SANKSI
Pemberian kompensasi;
Urun saham;
Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
Pemberian penghargaan.
Pengertian Sanksi didalam pasal 39 UU No. 26 tahun 2007 adalah ”Pengenaaan
Pemberian kompensasi;
Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
Pemberian penghargaan.
Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
Pemberian kompensasi;
Urun saham;
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang,
Pemberian penghargaan.
baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin,
Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau
kepada masyarakat dapat berupa:
sanksi pidana denda sesuai ketentuan.
Keringanan pajak/retribusi;
Pemberian kompensasi;
Subsidi silang;
Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran rencana tata
Imbalan;
ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program
Sewa ruang;
pemanfaatan ruang baik yang dilakukan oleh pemegang izin
Urun saham;
maupun pemberi izin.
Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
Kemudahan prosedur perizinan;
Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat
Pemberian penghargaan.
A.
Pemberian disinsentif dari pemerintah, pemerintah provinsi, kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat berupa:
Pembatasan penyediaan infrastruktur;
Pengenaan kompensasi;
Pinalti.
Pinalti.
Pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang; Pelanggaran tata massa bangunan;
Pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan;
Pelanggaran akses terhadap kawasan.
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau tidak sesuai dengan prosedur adminstratif perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan. Penertiban pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat dikenakan sanksi berupa:
Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat dapat berupa:
dan/atau aparat Pemerintah Daerah adalah penerbitan perizinan
kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa: Pengenaan kompensasi;
Pelanggaran fungsi ruang;
Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan instansi
Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
Sanksi Administratif
meliputi:
lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional
3.
yang
perizinan pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang,
Pemberian disinsentif diatur sebagai berikut:
2.
penertiban
Pengenaan sanksi diberikan kepada:
kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
1.
tindakan
rencana tata ruang dan peraturan zonasi”.
berupa:
4.
merupakan
dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
Pemberian insentif dari lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada masyarakat dapat
3.
Sanksi
Peringatan dan/atau teguran;
Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
Penghentian sementara pelayanan administratif;
Penghentian
Pembatasan penyediaan infrastruktur;
Pengenaan kompensasi;
Pinalti.
sementara
kegiatan
pembangunan
dan/atau pemanfaatan ruang;
Pencabutan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan tersendiri.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-8
Pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
rencana tata ruang;
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pelengkapan perizinan;
Pengenaan denda;
Penguasaan sarana prasarana yang dinyatakan sebagai
Bagian Ketiga:
milik umum.
ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
Aparat Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran rencana
tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
tata ruang dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan
ratus juta rupiah).
perundang-undangan yang berlaku. B.
Bagian Keempat:
Sanksi Pidana
Bagian Pertama:
kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana dengan pidana
telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bagian Kelima:
(lima ratus juta rupiah).
Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian
yang
berwenang
yang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu
tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
miliar lima ratus juta rupiah).
ratus juta rupiah).
Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian
Selain sanksi pidana tersebut pelaku dapat dikenai pidana
orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
hormat dari jabatannya. Bagian Keenam:
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai
Bagian Pertama, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan
dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
Bagian Keempat dilakukan oleh suatu korporasi, selain
berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling
pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari
Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan perubahan
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bagian
fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara
Pertama, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
Keempat.
Selain pidana denda tersebut, korporasi dapat dijatuhi
Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian
pidana tambahan berupa:
terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku
¾
pencabutan izin usaha; dan/atau
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
¾
pencabutan status badan hukum.
tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu
pemerintah
menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang,
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
pejabat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
Bagian Kedua:
Setiap
terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap
Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang
miliar lima ratus juta rupiah).
Bagian Ketujuh:
Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian
orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat,
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8-9
dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada
Pola
pelaku tindak pidana.
direncanakan pada kawasan perdesaan,
Tuntutan
ganti
kerugian
secara
perdata
tersebut
kawasan
permukiman
penduduk
yang
Perubahan kondisi dan jenis kegiatan utama yang
dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.
terjadi di kawasan perdesaaan, misalnya: terjadi pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor
8.2
pertanian ke sektor industri,
A R AH AN P E N GA WA S AN P E NAT A A N R UA N G
Perubahan pola kawasan permukiman penduduk yang terjadi pada kawasan perdesaan, misalnya:
Setelah adanya proses pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan,
adanya
kegiatan selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dari proses
baru berupa perumahan yang dibangun oleh
penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengawasan.
pengembang
Kegiatan pengawasan merupakan upaya agar penyelenggaraanb
Masing-masing perubahan tersebut harus diketahui
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan
luasannya.
peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan ini terdiri atas
kegiatan
Pengawasan
(pelaporan,
pemantauan
perkembangan
kawasan
perumahan
(developer) pada kawasan ini.
2. Pemantauan: usaha atau perbuatan mengamati,
dan
mengawasi
evaluasi) serta kegiatan penertiban.
dan
memeriksa
dengan
cermat
perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan pada
Pengawasan pemanfaatan ruang terbagiatas dua kelompok, yaitu
kawasan
perdesaan
yang
untuk penetapan struktur ruang dan penetapan pola ruang.
rencana tata ruang. Misalnya:
tidak
sesuai
dengan
Apabila kegiatan baru di kawasan perdesaan
8.2.1 PENGAWASAN PEMANFAAATAN RUANG UNTUK PENETAPAN STRUKTUR RUANG WI L A Y A H
berupa kegiatan industri yang membawa dampak
8.2.1.1
menimbulkan pencemaran yang mengganggu
positif
bagi
perekonomian
kegiatan
baru
dikembangkan.
Jenis-Jenis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Untuk Sistem Perdesaan
penduduk,
penduduk,
tersebut Apabila
maka
dapat industri
dalam
maka terus tersebut
perpanjangan
izin
Upaya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan
selanjutnya tidak dilanjutkan;
ruang di kawasan perdesaan sesuai dengan rencana tata
Apabila pertumbuhan perumahan yang dibangun
ruang. Diarakhan pada kawasan dengan kegiatan utama
oleh developer sangat pesat, sedangkan kawasan
pertanian dan kawasan permukiman penduduk yang ada
perdesaan
membentuk kelompok-kelompok kecil.
pertanian yang sangat diperlukan dalam lingkup
A. Pengawasan: pemanfaatan
usaha ruang
untuk di
menjaga
kawasan
kawasan
perdesaan
yang
ditetapkan
daerah
basis
dibangun oleh developer tersebut harus dibatasi
dengan
(tidak mengizinkan pembangunan perumahan
arahan pengembangan kegiatan dan pola pemanfaatan ruang
merupakan
regional, maka perkembangan perumahan yang
kesesuaian
perdesaan
tersebut
pada lahan pertanian sawah).
dalam
3. Evaluasi: usaha untuk menilai kemajuan pemanfaatan
rencana tata ruang.
ruang pada kawasan perdesaan dan kesesuaiannya
1. Pelaporan: berupa kegiatan memberi informasi secara
dengan rencana tata ruang baik dampak positif
obyektif mengenai pemanfaatan ruang di kawasan
maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Misalnya:
perdesaan, baik yang sesuai maupun yang tidak
apabila
sesuai, mencakup:
pada
kawasan
perdesaan
tersebut
perubahan fungsi kawasan yang terjadi mempunyai
Kondisi dan jenis kegiatan utama di kawasan
luasan yang cukup besar dan membawa dampak
perdesaaan yang telah ditetapkan (kawasan
positif
perdesaan identik dengan kegiatan utama di
bagi
penduduknya,
maka
diperlukan
penyesuaian fungsi kawasan menjadi kawasan yang
sektor pertanian),
mengarah pada kegiatan perkotaan atau kawasan pinggiran. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8 - 10
B. Penertiban:
usaha
pemanfaatan
untuk
ruang
di
tindakan
agar
terhadap kegiatan perdagangan yang tumbuh pesat,
perdesaan
yang
maka perlu diketahui lokasi dan sebaran kawasan
mengambil kawasan
perdagangan yang ada.
direncanakan dapat terwujud. pelanggaran
3. Evaluasi: usaha untuk menilai kemajuan pemanfaatan
pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan yang
ruang pada kawasan perkotaan dan kesesuaiannya
berakibat
dengan rencana tata ruang baik dampak positif
1. Sanksi
administratif,
dikenakan
atas
terhambatnya
program-program
maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Misalnya:
pengelolaan kegiatan di kawasan perdesaan tersebut. pelanggaran
dengan kondisi diatas, maka diperlukan penyesuaian
pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan yang
fungsi dengan menambah fungsi baru yaitu kegiatan
berakibat pada menurunnya kualitas tata ruang dan
perdagangan skala Kabupatendan regional. Selain itu
lingkungan kawasan perdesaan.
juga diperlukan upaya-upaya yang inovatif untuk
2. Sanksi
8.2.1.2
pidana,
dikenakan
atas
merangsang perkembangan kegiatan pariwisata yang
Jenis-Jenis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Untuk Sistem Perkotaan
ada. B. Penertiban:
Upaya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan
pemanfaatan
ruang di kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang
1. Sanksi
pertanian (perdagangan, industri, dsb) dan perumahan. Pengawasan:
usaha
untuk
menjaga
untuk
ruang
di
mengambil kawasan
tindakan perkotaan
agar yang
direncanakan dapat terwujud.
diarahkan pada kawasan dengan kegiatan utama nonA.
usaha
administratif,
pemanfaatan
kesesuaian
berakibat
pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dengan arahan
dikenakan
ruang
di
atas
kawasan
terhambatnya
pelanggaran
perkotaan
yang
program-program
pengelolaan kegiatan di kawasan perkotaan tersebut.
pengembangan kegiatan dan pola pemanfaatan ruang
2. Sanksi
kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam rencana tata
pidana,
pemanfaatan
ruang.
dikenakan
ruang
di
atas
kawasan
pelanggaran
perkotaan
yang
berakibat pada menurunnya kualitas tata ruang dan
1. Pelaporan: berupa kegiatan memberi informasi secara
lingkungan kawasan perkotaan
obyektif mengenai pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai,
8.2.1.3
mencakup: Fungsi
kota/kawasan
perkotaan
yang
Jenis-Jenis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Untuk Sistem Prasarana Wilayah
telah
ditetapkan,
Upaya pengawasan dan penertiban terhadap sistim prasarana
Perubahan fungsi kota/kawasan perkotaan sesuai
wilayah
perkembangan yang terjadi, misalnya: salah satu
pemanfaatan ruang di kawasan sekitar sistim prasarana wilayah
fungsi yang ditetapkan pada suatu kawasan yaitu
tersebut.
kegiatan pariwisata yang ternyata tidak begitu
A. Pengawasan:
berkembang, sedangkan kegiatan lainnya seperti:
perbuatan
tidak
kesesuaian
sekitar sistem prasarana dan kondisi sistem sarana prasarana, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai,
perkotaan yang tidak sesuai dengan rencana tata dengan
serta
obyektif mengenai pemanfaatan ruang di kawasan
kualitas tata ruang dan lingkungan pada kawasan Misalnya:
menjaga
wilayah
1. Pelaporan: berupa kegiatan memberi informasi secara
mengamati,
mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan
ruang.
untuk
prasarana
dengan rencana yang telah ditetapkan.
pesat. atau
usaha
sistem
dan kesesuaian pembangunan sistem prasarana wilayah
fungsi yang ditetapkan justru berkembang cukup usaha
pada
pemanfaatan ruang di kawasan sekitar prasarana wilayah
kegiatan perdagangan yang bukan merupakan
2. Pemantauan:
diarahkan
mencakup:
berkembangnya
Kondisi dan jenis kegiatan utama di kawasan
kegiatan pariwisata, maka perlu dicari faktor-faktor
sekitar sistem prasarana yang telah ditetapkan
penyebab tidak berkembangnya kegiatan pariwisata tersebut. Selain itu, sebagai tindakan pemantauan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8 - 11
(kawasan
sekitar
prasarana
identik
dimana pengelolaan kegiatan tersebut mencakup fungsi
dengan
kegiatan utama sebagai jalur hijau),
dasar kawasan maupun fungsi tambahan yang dapat
Pola penggunaan lahan di sekitar sistem presarana
dikembangkan. 1. Pelaporan: berupa kegiatan memberi informasi secara
Perubahan kondisi dan jenis kegiatan utama yang terjadi
obyektif mengenai kondisi pemanfaatan ruang pada
Perubahan pembangunan jenis prasarana dasar
tiap jenis kawasan lindung yang ada baik yang sesuai
kabupaten
maupun yang tidak sesuai, mencakup: Kondisi dan luasan kawasan lindung yang telah
2. Pemantauan: usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi
dan
memeriksa
dengan
ditetapkan.
cermat
perubahan kualitas tata ruang kawasan dan konsisi
Perubahan kondisi fungsi dasar kawasan lindung
sistem prasarana kabupaten yang tidak sesuai dengan
yang telah ditetapkan untuk tiap jenis kawasan
rencana tata ruang.
lindung yang ada, beserta luasan perubahan tersebut.
3. Evaluasi: usaha untuk menilai kemajuan pemanfaatan ruang
pada
penilaian
kawasan
terhadap
pembangunan
sistem
sekitar
sistem
prasarana,
Jenis kegiatan tambahan yang ada di tiap jenis
kualitas
dan
kuantitas
kawasan lindung yang ada, luasannya, serta
penilaian
dampaknya
prasarana,
dan
kesesuaiannya dengan rencana tata ruang baik dampak
kawasan wisata kasrt
positif
maupun
dampak
negatif
yang
nantinya,
ditimbulkan. B. Penertiban:
usaha
untuk
mengambil
tindakan
terhambatnya
tempat
kelengkapannya
di
yang terjadi pada kawasan lindung yang tidak sesuai
program-program
dengan
sekitar
tata
ruang,
kegiatan-kegiatan
sehingga
dapat
yang
dapat
membatasi terjadinya perubahan kualitas lingkungan
mengakibatkan penurunan kualitas sistem prasarana lingkungan
rencana
diupayakan
2. Sanksi pidana, dikenakan atas pelanggaran yang dan
beserta
munculnya
dampak yang ditimbulkan berdasarkan perubahan
pengelolaan yang terkait dengan sistem prasarana
ruang
lain:
mengawasi dan memeriksa dengan cermat besarnya
1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran yang
tata
serta yang ditimbulkan
2. Pemantauan: usaha atau perbuatan mengamati,
dengan yang direncanakan.
serta
yang
pengembangan
kawasan tersebut.
serta pembagunan sistem prasarana dapat terwujud sesuai
mengakibatkan
perubahan
Misalnya:
antara
penginapan
agar
pemanfaatan ruang di kawasan sekitar sistem prasarana
lebih lanjut. Misalnya: kegiatan pemantauan pada
sistem
kawasan lindung suaka alam yaitu mengamati dan
prasarana
mengawasi
luasan
kawasan
yang
berkembang
menjadi penginapan, sehingga dapat diputuskan
8.2.2 PENGAWASAN PEMANFAAATAN RUANG UNTUK PENETAPAN POLA RUANG WILAYAH 8.2.2.1
terhadap
ditimbulkannya.
apakah dampak dari perkembangan tersebut perlu segera dibatasi.
Jenis-Jenis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Kawasan Lindung
3. Evaluasi: usaha untuk menilai kemajuan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang baik dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Misalnya:
Upaya pengawasan dan penertiban terhadap kawasan-
dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya
kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung,
penambahan fungsi kegiatan wisata pada kawasan
terdiri atas:
lindung
A. Pengawasan: bentuk pengawasan berupa usaha untuk
suaka
alam
merupakan
masukan/pertimbangan dalam menentukan upaya
menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan
penertiban yang sesuai.
lindung dengan arahan pengelolaan kegiatan kawasan lindung yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8 - 12
mengambil
tindakan
agar
Perubahan kondisi kawasan budidaya yang telah
kawasan
lindung
yang
ditetapkan untuk tiap jenis kawasan budidaya
direncanakan dapat terwujud, sesuai dengan kegiatan
yang ada, beserta luasan perubahan tersebut,
pengawasan yang telah dilakukan.
misalnya:
B. Penertiban:
usaha
pemanfaatan
1. Sanksi
untuk
ruang
di
administratif,
dikenakan
pemanfaatan
ruang
di
berakibat
terhambatnya
atas
kawasan
lahan yang mengalami perubahan fungsi.
program-program
2. Pemantauan: usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi
pada kawasan lindung yang tidak sesuai dengan
perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan akibat
syarat-syarat yang ditentukan dapat dikenakan sanksi
terjadinya perubahan fungsi kawasan pada kawasan
berupa pencabutan izin pengembangan.
budidaya, sehingga dapat diupayakan kegiatan-
pidana,
pemanfaatan
dikenakan
ruang
di
atas
kawasan
kegiatan
pelanggaran lindung
fungsi
dasar
kawasan
lindung.
Misalnya:
kawasan
lindung
dapat
basah
pelaku
dapat
(sawah)
maka
mengakibatkan
membatasi
cermat
terjadinya
menjadi
kawasan
terbangun
upaya
pemantauannya
yaitu
dengan
pencetakan sawah baru pada lokasi lain. 3. Evaluasi: usaha untuk menilai kemajuan pemanfaatan
pidana.
ruang pada kawasan budidaya dan kesesuaiannya
Jenis-Jenis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Kawasan Budidaya pengawasan
pengawasan
yang
dengan
(perumahan) mencapai luasan yang cukup besar,
seseorang atau sekelompok orang dikenakan sanksi
yang
memeriksa
apabila perubahan fungsi kawasan pertanian lahan
kegiatan pencurian kayu di hutan yang ditetapkan sebagai
dan
perubahan kualitas lingkungan lebih lanjut. Misalnya:
yang
berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan atau
budidaya
pada
Misalnya: pengembangan kegiatan fungsi tambahan
2. Sanksi
Upaya
fungsi
kawasan terbangun (perumahan), beserta luasan
yang
pengelolaan kegiatan di kawasan lindung tersebut.
8.2.2.2
perubahan
kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi
pelanggaran lindung
adanya
dan
ada
di
terhadap
penertiban Kabupaten kawasan
terhadap
dengan rencana tata ruang baik dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Misalnya: apabila
kawasan
terjadinya
perubahan
fungsi
kawasan
pertanian lahan basah (sawah) menjadi perumahan
Pacitan,
mencakup
mempunyai
budidaya
pertanian,
mendominasi, maka diperlukan evaluasi penyesuaian
permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, dan kegiatan
fungsi
yang menunjukkan prospek perkembangan cukup tinggi adalah
perumahan.
luasan
kawasan
yang
cukup
tersebut
besar
menjadi
dan
kawasan
kawasan perdagangan dan jasa serta industri. A. Pengawasan:
usaha
untuk
menjaga
B. Penertiban:
kesesuaian
usaha
pemanfaatan
pemanfaatan ruang di kawasan budidaya dengan arahan
untuk
ruang
di
mengambil kawasan
tindakan budidaya
agar yang
direncanakan dapat terwujud.
pengembangan kegiatan dan pola pemanfaatan ruang di
−
tiap jenis kawasan budidaya yang ditetapkan dalam
Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan budidaya yang
rencana tata ruang. 1. Pelaporan: berupa kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai besarnya perubahan fungsi di
berakibat
terhambatnya
pengelolaan
kegiatan
di
program-program kawasan
budidaya
tersebut. Misalnya: pembatalan izin pengembangan
kawasan budidaya beserta luasannya baik yang
kawasan
sesuai maupun yang tidak sesuai, mencakup:
developer
Kondisi dan luasan kawasan budidaya tidak
perumahan pada
pemanfaatan
terbangun yang telah ditetapkan,
yang
dibangun
kawasan
ruangnya
yang
bukan
untuk
oleh
rencana kawasan
perumahan (kawasan terbangun).
Kondisi dan luasan kawasan budidaya terbangun
−
yang telah ditetapkan,
Sanksi
pidana,
dikenakan
atas
pelanggaran
pemanfaatan ruang di kawasan budidaya yang
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8 - 13
8.2.2.3
berakibat pada menurunnya kualitas tata ruang dan
terhadap
lingkungan kawasan budidaya.
keamanan wilayah. B.
Jenis-Jenis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Kawasan Strategis
kondisi
politis
dan
pertahanan
Ketersediaan infrastruktur yang ada di kawasan bersangkutan,
C.
Intensitas kegiatan yang terdapat
di kawasan
bersangkutan,
Upaya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan
D.
ruang di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
Ketersediaan RTH atau daerah penyangga (Buffer Zone) di kawasan bersangkutan.
strategis berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rencana tata ruang, dilakukan
Perkembangan
dengan:
apakah tidak berkembang, kurang berkembang atau
1. Pengawasan: perkembangan
usaha di
untuk
kawasan
menjaga strategis
terjadi
di
kawasan
strategis,
berkembang pesat, serta dampak yang ditimbulkan dari
kesesuaian
dengan
yang
perkembangan tersebut.
arahan
3. Pemantauan:
pengembangan kegiatan dan pola pemanfaatan ruang
usaha
atau
perbuatan
mengamati,
kawasan strategis yang ditetapkan dalam rencana tata
mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan
ruang.
kualitas tata ruang dan lingkungan pada kawasan strategis yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Misalnya:
2. Pelaporan: berupa kegiatan memberi informasi secara obyektif
mengenai
pemanfaatan
ruang
di
dengan perkembangan kegiatan industri yang pesat tetapi
kawasan
lokasinya
strategis, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai,
perkembangannya secara ketat. Jika tidak menimbulkan
berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: produksi
dampak yang mengganggu aktivitas di kawasan lain di
dan/atau
sekitarnya, maka perkembangan tersebut dapat dibiarkan.
potensi
sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber
daya
terhadap
manusia
yang
pengembangan
4. Evaluasi:
berpengaruh
aspek
kegiatan
produksi
dan/atau
5. Penertiban:
potensi
Sanksi
kegiatan lain baik di wilayah bersangkutan, wilayah sekitarnya maupun wilayah negara, pendorong
besar
bersangkutan
maupun
di
wilayah
Mempunyai
yang
saling
mempengaruhi
kegiatan
yang
keterkaitan dengan
ruang
mengambil
di
administratif,
kawasan
dikenakan
ruang
berakibat
terhambatnya
pidana,
pemanfaatan
tindakan
agar
strategis
yang
di
atas
kawasan
pelanggaran
strategis
yang
program-program
dikenakan
ruang
di
atas
kawasan
pelanggaran strategis
yang
berakibat pada menurunnya kualitas tata ruang dan lingkungan kawasan strategis.
8.2.2.4
dilaksanakan di wilayah lainnya, -
untuk
pemanfaatan
Sanksi
sekitarnya, -
pada
pengelolaan kegiatan di kawasan strategis tersebut.
bagi
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah
perkembangan
direncanakan dapat terwujud.
dan penting terhadap kegiatan sejenis maupun
faktor
usaha
pemanfaatan
sumber daya manusia yang berdampak besar
Memiliki
menilai
ditimbulkan.
sumber daya alam, sumber daya buatan dan
-
untuk
ruang baik dampak positif maupun dampak negatif yang
serta pengembangan wilayah sekitar, Skala
usaha
kawasan strategis dan kesesuaiannya dengan rencana tata
ekonomi,
demografi, politik, pertahanan dan keamanan, -
kawasan
pada kawasan lain tersebut. Jika ya, maka perlu dibatasi
A. Fungsi kawasan. Fungsi kawasan ini ditentukan kegiatan
dengan
dipantau apakah kondisi tersebut mengganggu kegiatan
Kondisi kawasan yang ditinjau berdasarkan:
Skala
bercampur
perumahan penduduk atau kawasan lainnya, maka perlu
mencakup:
-
cenderung
Jenis-Jenis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Kawasan Pesisir
Mempunyai posisi strategis serta usaha dan/atau
Upaya pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan
kegiatannya berdampak besar dan penting
ruang di kawasan pesisir dilakukan dengan:
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8 - 14
1. Pengawasan:
usaha
perkembangan
di
untuk
kawasan
menjaga pesisir
8.3.2 PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
kesesuaian
dengan
arahan
pengembangan kegiatan dan pola pemanfaatan ruang kawasan pesisir
Guna menjamin konsistensi RTRW Kabupaten Pacitan dengan
yang ditetapkan dalam rencana tata
implementasi atau pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan
ruang.
dan pengendalian. Pemantauan dilakukan tehadap Kegiatan-
2. Pelaporan: berupa kegiatan memberi informasi secara
kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh para pihak/
obyektif mengenai pemanfaatan ruang di kawasan pesisir,
stakeholder. Upaya pengendalian ditujukan untuk menertibkan
baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai, mencakup:
kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai/selaras, serta
Kondisi kawasan Pesisir baik sebagai kawasan lindung
menyelesaikan permasalahan yang muncul. Adapun ketentuan
meupun budidaya
penertiban penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.
Perkembangan yang terjadi di kawasan pesisir, apakah tidak
berkembang,
kurang
berkembang
Tabel 8. 1 Ketentuan Penertiban
atau
berkembang pesat, serta dampak yang ditimbulkan dari
STATUS PERIZINAN
perkembangan tersebut. 3. Pemantauan:
usaha
atau
perbuatan
SESUAI RTRW
Telah Ada Sebelum RTRW Ditetapkan Berizin
mengamati,
mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan
TIDAK SESUAI RTRW − −
kualitas tata ruang dan lingkungan pada kawasan pesisir yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 4. Evaluasi:
usaha
untuk
menilai
Tidak Berizin
perkembangan
pada
ruang baik dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. usaha
untuk
mengambil
tindakan
agar
pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang direncanakan dapat terwujud. Sanksi
administratif,
dikenakan
atas
pelanggaran
pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang berakibat terhambatnya program-program pengelolaan kegiatan di kawasan pesisir tersebut. Sanksi
pidana,
dikenakan
atas
−
− Izin − Pengenaan − − Denda Setelah RTRW Ditetapkan (Ada Persetujuan dalam RTRW Untuk Merubah Pemanfaatan Ruang) Berizin − Pengenaan Denda − Pengenaan Biaya Dampak Pembangunan Tidak Berizin − Pelengkapan − Pelengkapan Izin − Pengenaan Denda Izin − Pengenaan − Pengenaan Biaya Dampak Denda Pembangunan Setelah RTRW Ditetapkan (Tidak Ada Persetujuan dalam RTRW Untuk Merubah Pemanfaatan Ruang) Berizin Tidak Boleh Terjadi, Jika Terjadi Pencabutan Izin Tidak Berizin − Pelengkapan − Pengenaan Denda − Pembongkaran Izin − Pengenaan − Pemulihan Fungsi Denda Sumber: Hasil Analisis 2008
kawasan pesisir dan kesesuaiannya dengan rencana tata
5. Penertiban:
− Pelengkapan
Dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan Larangan melakukan perubahan fungsi dan fisik bangunan Penghentian sementara/ tetap Pembongkaran Pemulihan Fungsi Pengenaan Denda
pelanggaran
pemanfaatan ruang di kawasan pesisir yang berakibat pada menurunnya kualitas tata ruang dan lingkungan kawasan pesisir
Dalam periode tertentu (umumnya 5 tahun) perlu dilakukan
8.3
evaluasi, yang akan menilai konsistensi RTRW Kabupaten Pacitan ini
M E K A N I S M E P E N G E L O L A A N TA T A R UA N G
dengan
kebutuhan
keefektifan
RTRW
dan
kecenderungan
Kabupaten
Pacitan
ini
yang
baru,
sebagai
serta acuan
pembangunan. Bila perlu dan dianggap signifikan dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan.
8.3.1 ASPEK LEGALITAS Dalam implementasinya, RTRW Kabupaten Pacitan ini harus mempunyai kekuatan hukum. Sehubungan dengan itu maka RTRW
8.3.3 RENCANA-RENCANA LANJUTAN
Kabupaten Pacitan ini selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Sesuai dengan acuan mengenai penataan ruang, maka sebagai
Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan.
tindak lanjut dari RTRW Kabupaten Pacitan perlu disusun rencana
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8 - 15
tata ruang yang lebih rinci/detail. Rencana rinci tata ruang tersebut dilakukan
menurut
bagian-bagian
wilayah
Kabupaten
atau
kawasan-kawasan yang ada, dengan prioritas disesuaikan pada kepentingan pengembangan dan penataan kabupaten juga bagi rencana-rencana strategis untuk Kabupaten Pacitan. Selain itu, untuk sektor-sektor pengembangan tertentu, perlu pula disusun rencana induk pengembangannya. Sektor-sektor dimaksud meliputi prasarana/utilitas
kota,
transportasi,
perumahan,
fasilitas
pelayanan, dan sebagainya.
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
8 - 16
