D-IV DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR

-0-

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S-1/D-IV DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR

DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kementerian Diknas sebagai bagian integral Kementerian Diknas adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualifikasi akademik minimum guru. Melalui peningkatan kualifikasi akademik guru yang sesuai dengan bidang tugasnya, diharapkan akan membawa dampak terhadap terlaksananya proses pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru tahun 2010 di Kawasan Perbatasan Dan Pulau Kecil Terluar antara lain berisi persyaratan guru penerima bantuan biaya, proses rekruitmen dan penyaluran dana, pelaporan, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program.

KATA PENGANTAR ..................................................................................... I DAFTAR ISI ................................................................................................. II BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 A. Latar Belakang ..................................................................... 1 B. Landasan Hukum ................................................................. 2 C. Tujuan ................................................................................ 2 D. Kerangka Program................................................................ 2 E. Sasaran ............................................................................... 3 BAB II BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU ............................................................................................... 5 A. Pengertian Dan Sasaran Program .......................................... 5 B. Prinsip Pemberian Bantuan biaya ........................................... 5

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi para pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah.

C. Sumber dan Alokasi Dana ..................................................... 6 D. Kriteria Penerima Bantuan biaya ............................................ 6 E. Tahapan Pemberian Bantuan biaya ........................................ 7 F. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan biaya......................... 11

Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal,

G. Penghentian Pemberian Bantuan biaya................................. 12 H. Waktu Pelaksanaan ............................................................ 13 BAB III PENGENDALIAN PROGRAM ...................................................... 15

Prof. Dr. Baedhowi

A. Cakupan Pengendalian........................................................ 15

NIP. 19490828 197903 1 001

B. Pemantauan dan Evaluasi Program ...................................... 15 C. Pelaporan .......................................................................... 15 BAB IV PENUTUP...................................................................................... 17

Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-Iv Di Kawasan Perbatasan Dan Pulau Kecil Terluar

i

ii

Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-Iv Di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

B. Landasan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan bahwa guru sebagai tenaga yang profesional, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi jenjang S-1/D-IV. Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMK/MAK masingmasing memiliki: a.

Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV;

b.

Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2009 tentang Guru,

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

C. Tujuan Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV di Kawasan Perbatasan Dan Pulau Kecil Terluar.

yang diampu; c.

Sertifikat profesi pendidik sesuai dengan peruntukannya.

D. Kerangka Program

Berdasarkan data Ditjen PMPTK Kementerian Diknas pada tahun 2009, secara nasional dari 2.607.311 guru yang berkualifikasi akademik minimal S-1/D-IV adalah 1.110.590 (43%), dan selebihnya 1.496.721 (57%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tersebut perlu ditingkatkan kualifikasi akademiknya supaya sesuai dengan yang diamanatkan undangundang.

Program bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV ditujukan pada guru di Kawasan Perbatasan Dan Pulau Kecil Terluar yang sedang meningkatkan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV. Sumber dana bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ditjen PMPTK Kementerian Diknas yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) masing-masing provinsi tahun anggaran 2010. Penyaluran bantuan biaya dilaksanakan oleh LPMP dengan cara dikirim langsung ke rekening bank/pos masing-masing guru penerima.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2010 memprogramkan bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV bagi guru pada semua jenjang pendidikan khususnya guru yang bertugas di Kawasan Perbatasan Dan Pulau Kecil Terluar. Untuk itu diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi akademik Guru Ke S-1/D-IV bagi guru di Kawasan Perbatasan Dan Pulau Kecil Terluar. Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-IV Di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

1

2


E. Sasaran Buku Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan terutama: 1.

Ditjen PMPTK Kementerian Diknas,

2.

Dinas Pendidikan Provinsi,

3.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,

4.

LPMP, dan

5.

Guru.

Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-IV Di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

3

4


biaya dilakukan oleh LPMP provinsi masing-masing berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

BAB II BANTUAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

2.

Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru diberikan secara langsung kepada guru melalui transfer ke rekening bank/pos milik guru yang bersangkutan.

A. Pengertian Dan Sasaran Program Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ke S-1/D-IV adalah pemberian bantuan biaya sejumlah dana dari Pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Kementerian Diknas pada semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S-1) atau Diploma empat (D-IV).

3.

Mendorong

guru

untuk

mengikuti

pendidikan

lanjutan

4.

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam

Tidak meninggalkan tugas mengajar Guru yang menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik tidak meninggalkan tugas mengajar.

sampai

memperoleh ijasah S-1/D-IV; 2.

Mengutamakan mutu Guru yang akan menerima bantuan biaya ini adalah guru yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1/D-IV di perguruan tinggi yang memiliki izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi.

Pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini bertujuan: 1.

Langsung

C. Sumber dan Alokasi Dana

proses pembelajaran; 3.

Mempercepat

proses

peningkatan

kualitas

pendidikan

Pembiayaan bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada DIPA LPMP masing-masing provinsi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun.

melalui

peningkatan mutu guru. Sasaran program bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik tahun 2010 ini adalah 5000 guru yang sedang bertugas di Kawasan Perbatasan Dan Pulau Kecil Terluar baik melalui program reguler maupun program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB).

D. Kriteria Penerima Bantuan biaya Bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ini diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

B. Prinsip Pemberian Bantuan biaya 1.

Terbuka

1.

Bantuan biaya ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang S-1/D-IV dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pengumuman dan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan biaya serta penetapan guru penerima bantuan Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-IV Di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

5

Guru yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang memperoleh izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut: a.

6

Guru PNS/bukan PNS (Guru Tetap Yayasan, honorer pada sekolah negeri) yang mengajar pada satuan pendidikan binaan


b.

c. d. e. f. g. 2.

Kementerian Diknas baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang mendapat ijin operasional dari pemerintah daerah. Menempuh pendidikan pada bidang studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau meneruskan pendidikan sesuai dengan ijazah D-I, D-II, D-III yang dimilikinya. Belum memiliki ijazah S-1/D-IV. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi/unit lain. Tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana/perdata. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau dalam proses mendapatkan NUPTK di LPMP.

bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru, informasi kuota per kabupaten/kota, informasi kriteria calon penerima bantuan biaya, mekanisme pemberian bantuan biaya, dan penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian bantuan biaya, pemantauan dan pelaporan. 3.

Penetapan dan Pengusulan Calon Penerima Bantuan biaya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan kebijakan peningkatan kualifikasi akademik dan pemberian bantuan biaya kepada guru di wilayahnya masing-masing. Pengusulan guru calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1)

Guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S1/D-IV pada tahun 2007, 2008, dan 2009 yang masih menempuh studinya.

E. Tahapan Pemberian Bantuan biaya 1.

-

Penetapan dan Pendistribusian Kuota

-

Kuota Provinsi adalah akumulasi dari kuota kecamatan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar yang berada pada provinsi yang bersangkutan. Kuota kecamatan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang belum S-1/D-4 pada kecamatan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar dikalikan kuota nasional. 2.

-

Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi akademik

7

Foto kopi ijasah terakhir, Foto kopi SK Pengangkatan sebagai guru baik guru PNS maupun guru bukan PNS, Foto kopi kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan, Surat keterangan sehat, Foto kopi rekening bank/Pos milik guru yang bersangkutan, Foto kopi daftar nilai yang menunjukkan IPK minimal 2,0 bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan yang sedang mengikuti pendidikan pada semester 2 (dua) ke atas.

Semua berkas foto kopi dilegalisasi oleh kepala UPTD bidang

LPMP melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian bantuan biaya dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan melibatkan narasumber dari Ditjen PMPTK Kementerian Diknas. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah penyampaian kebijakan Ditjen PMPTK Kementerian Diknas tentang pemberian Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S-1/D-IV Di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

Kepala sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima dana bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru kepada dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Pengajuan calon penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik S-1/D-IV harus disertai dengan persyaratan administratif, yaitu :

pendidikan setempat atau kepala sekolah. 2)

8

Kepala sekolah mengajukan usulan calon penerima bantuan biaya kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menggunakan


Format 1 A untuk guru PNS dan Format 1 B untuk guru bukan PNS.

5)

c) d) e)

Monitoring dan pengendalian

Menyalurkan bantuan

Pelaporan

LPMP

Sosialisasi ke Kab/Kota

Semester tertinggi Bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu Prestasi akademik berdasarkan IPK bagi yang sudah menempuh lebih dari 2 (dua) semester Masa kerja Usia

Sosialisasi ke guru

Mendata Guru yang belum S1/D4

Membuat SK Penerima bantuan

Mengusulkan guru calon penerima bantuan

Mengusulkan guru penerima bantuan

GURU

Penerbitan Surat Keputusan Penerima Bantuan biaya Kepala LPMP yang bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik, tembusan disampaikan kepada Dirjen PMPTK Kementerian Diknas dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.

Penentuan Kuota Provinsi

Penentuan Kuota Kab/Kota

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan seleksi dengan menggunakan urutan prioritas sebagai berikut: a) b)

4.

PUSAT

Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh kepala sekolah, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan seleksi administratif dengan berpedoman pada kriteria dan kuota penerima bantuan biaya sebagaimana yang tercantum pada Buku Pedoman ini.

KAB/KOTA

4)

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengusulkan calon penerima bantuan biaya ke LPMP dalam bentuk cetakan dan file dalam CD dengan menggunakan Format 2 A untuk guru PNS dan Format 2 B untuk guru bukan PNS.

KEPALA SEKOLAH

3)

Tahapan kegiatan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ditunjukkan dalam gambar 1.

Melengkapi persyaratan

Menerima bantuan

Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik

Penyaluran Bantuan biaya LPMP menyalurkan secara langsung bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik kepada guru melalui nomor rekening bank/pos milik guru yang bersangkutan.


9

10


G. Penghentian Pemberian Bantuan biaya F.

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan biaya 1.

Pemberian bantuan biaya kepada guru penerima dihentikan apabila guru memenuhi salah satu atau beberapa hal berikut:

Hak Penerima Bantuan Biaya Guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru mempunyai hak:

1.

Telah menyelesaikan studinya

2.

Melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam table 1

a.

Menerima informasi program

3.

Meninggal dunia

b.

Menerima bantuan biaya sebesar minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun selama yang bersangkutan menempuh pendidikan atau paling lama seperti ditentukan dalam tabel 1 berikut.

4.

Berhenti dari jabatan guru

5.

Tidak memenuhi persyaratan kehadiran dalam perkuliahan

6.

Indeks prestasi (IP) tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan

7.

Menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan kabupaten/kota

8.

Dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap

9.

Berhenti dari program atas kemauan sendiri

Tabel 1. Jangka Waktu Pemberian Bantuan biaya. Ijasah Terakhir

SMA/SPG/SMK/SGO atau sederajat

D1

D2/PGSLP atau sederajat D3/PGSLA atau sederajat

2.

Semester yg diikuti saat menerima bantuan biaya 1-2 3-4 5-6 7-8 9 - 10 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4

Maksimum lama menerima bantuan biaya (tahun) 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1

Kewajiban Penerima Bantuan biaya a.

Memiliki komitmen, disiplin, dan dedikasi tinggi dalam mengikuti pendidikan dibuktikan dengan indeks prestasi yang meningkat.

b.

Tidak meninggalkan tugas mengajar di sekolah.

c.

Menyelesaikan pendidikan tepat waktu.


1 1

12


H. Waktu Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut: Kegiatan No. 1 2 3

4

5

6

7

Bulan Ke-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penyusunan Pedoman Sosialisasi Program Pendaftaran Calon Penerima Bantuan di Dinas Pendidikan Kab./Kota Seleksi Calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi di Dinas Pendidikan Kab./Kota Pengecekan data usulan calon penerima bantuan oleh LPMP Penyerahan Data Calon penerima subsidi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota kepada LPMP. Penerbitan SK Penerima Bantuan

8

Penyaluran Dana Bantuan.

9 10

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan


1 3

14


Sistematika laporan sesuai dengan kebijakan Setditjen PMPTK Kementerian Diknas yang meliputi: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Hasil yang Diharapkan, Mekanisme dan Prosedur, Hasil Pelaksanaan Program (akademik dan bantuan biaya), Permasalahan dan Upaya yang Dilakukan, Kesimpulan dan Saran. Laporan yang dikirimkan dilampiri dengan daftar guru penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik dan daftar guru yang sudah menyelesaikan masa studi (S-1/D-IV).

BAB III PENGENDALIAN PROGRAM Pengendalian program pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pemberian bantuan biaya kepada guru yang berhak menerima sesuai dengan jadwal dan tepat sasaran. Tolok ukur keberhasilan program pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru meliputi: cakupan pengendalian, pemantauan program, pembatalan pemberian bantuan biaya dan pelaporan.

A. Cakupan Pengendalian Cakupan atau ruang lingkup pengendalian program merupakan kegiatankegiatan strategis yang meliputi rekrutmen dan penetapan calon penerima bantuan biaya, penetapan penerima, prosedur pemberian bantuan, pelaporan, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program. B. Pemantauan dan Evaluasi Program Pemantauan dan evaluasi program pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya. C. Pelaporan Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik guru oleh LPMP. Laporan disampaikan kepada Direktur Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dengan tembusan kepada Sekretaris Ditjen PMPTK Kementerian Diknas. Laporan disampaikan setiap semester pada bulan Juni dan Desember tahun berjalan.


1 5

16


Lampiran 1A

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan umum yang mengikat dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB negeri atau swasta yang sedang dan akan mengikuti pendidikan S-1/D-IV baik PNS maupun bukan PNS binaan Kementerian Diknas. Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat ditambahkan sesuai dengan kewenangan dan kondisi masing-masing daerah yang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan ketentuan lain yang berlaku.


1 7

18


Lampiran 1B


Lampiran 2A

1 9

20


Lampiran 2B


2 1

Lampiran 2 Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Akademik Daerah Perbatasan Dan Pulau Kecil Terluar No 1

2

3

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA

RIAU

KAB/KOTA Kota Sabang Kab. Serdang Bedagai

Kab. Bengkalis

Kab. Indragiri Hilir Kab. Rokan Hilir Kota Dumai 22

KECAMATAN

SMA

D1

D2

D3

S1

S2

JML

Sukajaya

39

5

115

49

220

2

430

Sukakarya

46

1

135

24

192

1

399

Bandar Khalipah

144

12

58

11

91

316

Tanjung Beringin Teluk Mengkudu Bengkalis Rangsang Barat Rupat Utara Keteman Pulau Burung Kubu Sinaboi Sungai Sembilan

115 129 298 49 37 42 98 213 83 153

14 8 37 1 2 9 2 4

43 65 519 120 69 125 70 162 19 254

11 15 95 18 5 11 12 10 2 16

206 183 568 107 49 65 49 154 14 130

389 401 1,522 296 163 252 231 543 118 558

4


1 5 1 1

1

No 4

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KAB/KOTA Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu

Kab. Bengkayang 5

KALIMANTAN TIMUR

KECAMATAN

SMA

D1

D2

D3

S1

S2

Paloh

135

9

141

12

67

364

Sajingan Besar Entikong Sekayam Ketungau Hulu Ketungau Tengah Badau Batang Lupar Embaloh Hulu Empanang Puring Kencana Putussibau Selatan (Kedamin) Putussibau Utara (Putussibau) Jagoi Babang Siding

95 78 151 161 238 18 66 45 4 10

3 2 7

24 66 172 53 78 36 45 66 43 23

3 11 28 6 17 3 11 10 3 2

18 35 84 37 56 29 34 18 3 4

143 192 442 257 392 89 161 142 53 39 393

3 3 5 3

83

4

212

16

78

51

11

83

22

127

58 53

1

35 20

8 1

29 3

130 78

5

1

2

16

36 29

1 3

15 14

76 103

Kab. Malinau

Kayan Hilir

8

Kab. Nunukan

Kayan Hulu Krayan

22 55

2 2

1


No

PROVINSI

KAB/KOTA

Kab. Kutai Barat 6

SULAWESI UTARA

Kab. Sangihe

Kab. Kepulauan Talaud

24

JML

KECAMATAN Krayan Selatan Lumbis Nunukan Sebatik Sekubu Long Apari Long Pahangai Kendahe Manganitu Tabukan Selatan Tabukan Utara Tamako

SMA 2 95 197 99 13 17 29 45 85 76 101 41

Beo

23

Essang Kabaruan Karatung Lirung Nanusa Rainis

29 58 39 36 56 66

D1

D2

1 1 16 4

2 2 5 8 5

1 8 1 2 2

1 6 122 58 1 5 11 38 92 27 125 43

295

23

D3

S1

S2

JML

7 6 7 7 5

33 56 23 50 45

9 121 601 259 28 24 42 125 244 141 288 134

26

3

39

91

18 70 49 39 15 52

3 2

1 17 2 21 3 16

52 155 91 107 77 135

10 5 2


9 1 1

5 19 256 93 12 2

No 7

PROVINSI MALUKU

KAB/KOTA Kab. Maluku Tenggara Barat

Kab. Kep. Aru

Kab. Maluku Barat Daya

KECAMATAN Kormomolin

SMA

D1

D2

D3

S1

S2

JML

76

14

23

6

10

129

Nirunmas Selaru Tanimbar Selatan Tanimbar Utara Wer Maktian Wer Tamrian Wuar Labobar Yaru Aru Selatan Aru Selatan Timur Aru Tengah Aru Tengah Selatan Aru Tengah Timur Aru Utara Pulau-Pulau Aru

42 133 206 104 78 102 62 52 60 30 56 13 20 46 127

41 41 174 58 14 46 24 11 13 5 6 2 2 4 43

44 48 190 73 24 36 41 26 10 5 27 2 6 26 100

7 13 82 34 11 10 3 11 9 3 9

29 23 216 37 17 19 14 11 10 2 26

1 9 43

4 11 131

163 258 869 306 144 213 144 111 102 45 124 17 33 96 445

Babar Timur

128

20

48

12

8

216

53 34

13 4

19 12

9

20 2

114 52

Leti Moa Lakor Mdona Hiera

1

1


No

8

PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

KAB/KOTA

Kab. Kupang

Amfoang Timur

Kab. Timor Tengah Utara

Insana

Kab. Belu

Kab. Alor

26

KECAMATAN Pulau-Pulau Babar Pulau-Pulau Terselatan Wetar / Pulau Wetar

Insana Utara Miomafo Barat Miomafo Timur Kakuluk Mesak Kobalima Lamaknen Selatan Raihat Tasifeto Barat Tasifeto Timur Alor Barat Daya Alor Barat Laut Alor Selatan Alor Timur Pantar

25

SMA 110

D1 25

D2 44

D3 16

S1 15

89

81

46

12

51

279

55

6

17

1

6

85

49

1

31

1

5

87

8

12

8

11

46

85

28 68 131 77 121 48 40 71 89 17 25 54 20 103

1 5 3

10 19 47 21 30 33 11 28 25 8 4 43 6 76

5 13 11 10 11 5 4 33 9

15 37 53 28 46 5 8 80 39 1 10 23 3 223

59 142 245 136 214 91 63 216 166 26 45 136 34 490

4

2 4 1 4 2 30

5 12 3 56


S2

JML 210

2

2

2

No

9

PROVINSI

PAPUA

KAB/KOTA Kab. Rote Ndao Kab. Merauke

Kab. Keerom

Kab. Boven Digul

Kab. Pegunungan Bintang

Kab. Supiori Kota Jayapura

KECAMATAN Teluk Mutiara Rote Barat Daya Elikobel Merauke Sota Ulilin Arso Senggi Waris Web Jair Mindiptana Waropko Batom Iwur Kiwirok Okbibab Oksibil Supiori Utara Muara Tami

SMA 8 88 31 319 19 35 122 8 5 9 16 11 1

D1

D2

4 3 19 6 15 2 3

1

3 45 14 184 4 13 131 16 10 10 5 3 2

2

4

3 21 36 50 15 9

3 26 24 44 11 33

1 4

D3

S1

8 4 111 9 5 40 3 4 1

53 23 517 17 7 173 2 19 3 7 10

S2

30

2

1

6 1 5 4 7 5 12

4 7 1 34 8 95

1


No 10

11

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPULAUAN RIAU

KAB/KOTA Kab. Morotai

Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Natuna

Kota Batam 12

28

PAPUA BARAT

Kab. Raja Ampat

KECAMATAN Morotai Jaya Morotai Selatan Morotai Selatan Barat Morotai Timur Morotai Utara Bintan Pesisir Tebing Bunguran Timur Bunguran Utara Pulau Laut Serasan Siantan Subi Belakang Padang Nongsa Kepulauan Ayau Waigeo Utara Jumlah semua guru Jumlah guru bukan S-1/D-IV

SMA 8 73 25 53 33 30 41 37 41 14 27 6 45 49 74 8 5 7,886

D1

D2 1 3 1

10 4 1 1 2 1 2

1,012

2 31 8 12 13 32 13 137 42 15 92 33 33 91 56 8 19 6,208

JML 11 198 75 1,180 49 66 483 31 41 23 28 25 4

11 59 65 135 40 154 27

D3

S1 1 3

8 2 5 14 32 3 3 7 3 2 7 9 3 1,317


3 51 2 4 10 26 45 176 33 20 24 23 24 82 164 1 2 6,328

S2

54

JML 14 159 35 80 59 93 123 386 120 52 151 67 104 230 305 20 26 22,805 16,423

D-IV DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR

Recommend Documents