BAB III PERBATASAN INDONESIA MIANGAS DAN DAVAO FILIPINA
A. Kondisi Geografi Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Sulawesi Utara, disebut khusus karena posisinya terletak diujung paling utara dari wilayah Negara Republik Indonesia yang berbatasan dengan Filipina sehingga pulau Miangas disebut sebagai pulau perbatasan dan berfungsi sebagai pos pelintas batas Indonesia dengan Filipina yang dikenal dengan sebutan Border Crossing Agreement (BCA). Pulau ini mempunyai Titik Dasar (TD) No. TD. 056dan pilar pendekat No. TR.056. Secara
geografis
Pulau
Miangas
terletak
pada
5033’15”
LU
/
126035’18”BT. Pulau Miangas adalah adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nannusa dan merupakan pulau terluar di sebelah Utara Indonesia, berbatasan dengan Filipina.Dalam administrasi Pemerintah Republik Indonesia, Pulau Miangas hanya mempunyai 1 desa (Desa Miangas) dan kecamatan khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Luas Miangas sekitar 3,15 km², dengan panjang keliling pulau adalah 6,0 Km, adapun sisi jarak terdekat Pulau Miangas dengan Filipina (Pulau Davao) hanya 48 mil laut, bandingkan dengan ke Manado (Ibu Kota Provinsi Sulawesi
34
Utara) sekitar 320 mil laut, atau ke Melonguane (Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Talaud) ± 110 mil laut. Secara geologi, Pulau Miangas tersusun dari batuan sedimen dan batuan gunung api yang beralaskan batuan ultramafik dan mélange (bancuh). Batuan ini terbentuk dari lapisan bumi yang terangkat karena tabrakan antara lempeng Halmahera yang bergerak dari timur dengan lempeng Sangihe yang bergerak dari barat. Sedang iklim di Pulau Miangas tergolong basah, dengan suhu rata-rata sekitar 27°C. Jumlah penduduk Miangas lebih dari 797 jiwa, yang terdiri laki-laki 409 jiwa dan perempuan sebanyak 388 jiwa, dan mayoritasnya adalah dari Suku Talaud. Penduduk Pulau Miangas tersebar di tiga desa, yaitu Karutung Utara, Karutung Tengan dan Karutung Selatan yang sebagian besar berpendidikan Sekolah Dasar.
44
Kondisi yang berdekatan dan seringnya interaksi dengan
penduduk di wilayah Filipina membuat perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan (faktor jarak), dan mata uang yang sering digunakan adalah Peso (mata uang resmi Filipina). Masyarakat Pulau Miangas pada umumnya mengandalkan hidup dari penjualan hasil perkebunan dan hasil laut. Untuk mengisi waktu luang masyarakat Pulau Miangas melakukan aktifitas industri kecil atau kerajinan rumah tangga, yakni pembuatan kerajinan daun pandan (dapat dibuat topi, hiasan dinding, tikar, dan hiasan lainnya).
44
BPS, 2010, Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka.
35
Gambar 3.1 Peta Letak Pulau Miangas
125 (PHILIPINA) GENERAL
5
5
125
.
Jarak Jarak Jarak
= Klaim ZEE = Garis Pangkal = Garis Batas Laut Teritorial = ALKI Kep. Sangihe (P. Tahuna) – General Santos = + 142 Mil Kep. Talaud (P. Karakelong) – General Santos = + 132 Mil P. Miangas – General Santos = + 90 Mil Sumber: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2014. 36
Potensi sumber daya ikan tuna dan cakalang di perairan utara barat Sulawesi dan Zone Ekonomi Ekseklusif (ZEE) Indonesia di utara Sulawesi sekitar 99.068 ton, akan tetapi pemanfaatannya hanya mencapai 12,4%. Cara penangkapan ikan banyak menggunakan kapal pukat cincin, dan tangkapan ini langsung didaratkan di Filipina. Perairan Miangas banyak ditemukan berbagai jenis ikanlaut, cakalang, ikan kulit pasir, lobster, teripang dan ikan laut dalam. Selain itu, juga ada ketang kenari (sejenis lepiting) yang secara ekonomi lebh mahal dibandingkan lobster.45 Akses menuju Pulau Miangas dapat dilakukan dengan menggunakan kapal angkutan dari Pelabuhan Karatung.Kapal ini melayani trayek Bitung-Karatung sebanyak 2 kali sebulan dengan lama perjalanan 15 hari, melewati beberapa pelabuhan seperti Tahuna, Siau dan Lirung. Pelabuhan Karatung dapat dicapai melalui rute dari Manado (Bandara Sam Ratulangi) ke Melonguane (Bandara Melonguane) dengan pesawat Merpati 2 kali seminggu dengan lama perjalanan sekitar 3 jam. Selain itu dapat ditempuh melalui jalur laut dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Lirung atau Melonguane dengan kapal reguler dan kapal angkut lainnya yang berangkat dengan frekuensi pelayaran seminggu sekali dengan lama perjalanan 24 jam. Perjalanan
dari
Pelabuhan
Bitung
ke
Pelabuhan
Lirung
dapat
menggunakan kapal milik PT Pelni dengan melewati kota-kota besar seperti Surabaya, Flores dan Buton. Fasilitas kapal ini sangat memadai seperti air bersih, 45
Bachtiar Gafa, 1993,Penurunan hasil tangkapan ikan tuna dan cakalang di perairan Sulawesi Utara dan factor-faktor yang mempengaruhi,Balai Penelitian Perikanan Laut, Jakarta, hal 48.
37
tempat tidur, kantin dan lain-lain. Dengan lama perjalanan 10 jam, karenanya penumpang perlu membawa perbekalan yang cukup. Selama singgah di Lirung ataupun Melonguane tersedia penginapan sederhana dan fasilitas terbatas. Alternatif lainnya dengan pesawat dari Bandara Sam Ratulangi menuju Melonguane (Talaud), dilanjutkan dengan menyewa perahu nelayan menuju Pulau Miangas. Walaupun pulau terluar, alam Miangas masih asri dan indah sebagai potensi wisata yang bias dikembangkan. Pada beberapa tempat terdapat rawarawa yang banyak ditumbuhi sejenis tanaman talas ataubentul (laluga) dan sagu. Sebelum mengenal beras, tanaman alami ini menjadi makanan asli penduduk Miangas. Laluga juga menjadi cadangan pangan saat kapal laut tidak dapat mencapai Miangas karena cuaca buruk (September – Januari). Penduduk Miangas juga mengonsumsi sagu tanah yang banyak tumbuh alami. Kondisi alam Miangas pada sisi sebelah barat pada umunya berupa dataran rendah dengan gundukan batu karang/kapur di beberapa tempat serta goa. Pada daerah ini didominasi oleh tanaman kelapa sedangkan pada sisi sebelah timur berupa dataran tinggi dan bukit dengan ketinggian antara 30 – 200 m dpl. Pada sisi ini bagian pantainya langsung berhubungan dengan lereng bukit sehingga keadaan pantainya pada umumnya berupa pantai berbatu karang. Bentuk Pulau Miangas hamper bulat dan agak lonjong pada utara dan selatan. Pos penjagaan di perbatasan tersebar di beberapa tempat baik Indonesia maupun Philipina, gambarannya adalah sebagai berikut:
38
1. Indonesian Liaison Officer (ILO) merupakan pos TNI yang berada di lokasi wilayah Philipina Selatan seperti di Batugandung dan Davao yang diawaki oleh prajurit TNI berpangkat letnan kolonel sedangkan di Tibanban dan Bungau diawaki oleh prajurit TNI berpangkat bintara. 2. Philippines Liaison Officer (PLO) merupakan pos AFP di wilayah Indonesia seperti di Manado yang diawaki oleh prajurit AFP berpangkat letnan kolonel sedangkan di Tarakan, Miangas dan Marore diawaki oleh prajurit AFP berpangkat bintara. Gambar 3.2 Peta Wilayah dan Propinsi Davao
Sumber: Konsulat Filipina di Manado, 2014.
Davao merupakan salah satu dari wilayah Filipina, Davao yang dalam Bahasa Tagalog dikenal dengan nama Lungsod ng Dabaw merupakan kota terbesar dan ibu kota utama di Pulau Mindanao. Kota ini merupakan pusat 39
regional Region Davao (Region XI). Kota ini memiliki luas wilayah 2.444 km² dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.464.301 jiwa (2010) atau 325.400 rumah tangga dengan memiliki angka kepadatan penduduk sebanyak 599 jiwa/km², kota ini didirikan pada tahun 1848. Secara administratif,Davao City terdiri dari 182 barangay atau desa. Di kota ini terdapat Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang mana turut serta dalam mengatasi permasalahan WNI di Filipina. Salah satu daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina adalah Filipina Selatan. Wilayah Filipina Selatan adalah sebagai wilayah akreditasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City yang terdiri dari Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu dan Kepulauan Tawi-Tawi dengan luas daratan ± 102.043 km atau 34% dari seluruh luas daratan Filipina. Daerah perbatasan akreditasi KJRI Davao City adalah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Filipina Tengah (Visayas), 2. Sebelah Timur dibatasi oleh Samudera Pasifik sampai ke Kepulauan Palau, 3. Sebelah Selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Kepulauan Miangas dan Marore Indonesia, sedangkan, 4. Sebelah Barat dengan Laut Cina Selatan, Kepulauan Sulu dan Tawi-Tawi yang mana merupakan kepulauan yang memanjang dari semenanjung Zambonga, di Mindanao Barat ke arah Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia.
40
B. Potensi Miangas dan Davao Di perairan Pulau Miangas banyak ditemukan berbagai jenis ikan laut, seperti ikan layar, cakalang, ikan kulit pasir, lobster, teripang, dan ikan laut dalam. Selain itu juga ada ketang kenari (sejenis kepiting) yang secara ekonomi lebih mahal dibandingkan lobster. Pulau Miangas sebagai bagian dari NKRI dan sebagai salah satu pulau terluar memegang peranan yang penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Disebut penting karena pulau ini menjadi dasar penentuan batas wilayah Indonesia terhadap Filipina. Oleh karenanya pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastrukturnya sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk mengejar keterisolasian dan keterbelakangan dengan daerah lainnya. Saat ini berbagai sarana pemerintahan telah ada di pulau ini seperti kantor kecamatan, pos lintas batas, kantor apitalao, pos angkatan laut, pos angkatan darat, pos polisis, koramil, imigrasi, bea cukai, puskesmas, distrik navigasi PLN, SMA, SMP, SD, dermaga maupun jalan beton sepanjang 3 km. Berbagai potensi dimiliki Pulau Miangas seperti perikan tangkap, karena daerah ini di kelilingi oleh laut yang memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat potensial serta pengembangan wisata bahari karena kondisi alamnya yang indah. Filipina ternyata memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi. Filipina sebenarnya sudah sejak dekade 1990an memiliki reputasi yang cukup baik di bidang teknologi informasi untuk 41
level internasional. Keunggulan tersebut mendorong didirikannya kawasan di Davao City sebagai pusat pengembangan teknologi informasi di awal dekade 2000an. Terdapat sebanyak 11 perguruan tinggi yang terdiri atas 6 universitas dan 5 kolese yang dilibatkan. Mirip dengan Silicon Valley di Amerika Serikat, tetapi Silicon Gulf di Davao City lebih difokuskan pada teknologi informasi. Di kawasan Asia Tenggara bisa dikatatakan hanya Filipina yang memiliki pusat pengembangan teknologi terpadu yang disebut Silicon Gulf. Malaysia dan Thailand belum memiliki pemusatan pengembangan teknologi, seperti di Davao City, sekalipun mereka telah menghasilkan cukup banyak produk teknologi dengan orientasi ekspor. Kota Davao merupakah sebuah kota yang pembangunan ekonominya berfokus kepada keunggulan lokal seperti pada bidang-bidang pertanian, industri perikanan, manajemen, perancangan kegiatan sampai pada kemampuan sumber daya manusia. Sebagai contoh Davao lebih fokus dalam mengembangkan komoditi unggulannya, terutama untuk ekspor. Seperti halnya pisang, durian dan komoditi pertanian atau buah lainnya. Selain itu keunggulan sumber daya manusia terhadap penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional atau bahasa Mandarin dihubungkan dengan Cina sebagai penguasa perekonomian dunia saat ini. C. Potensi Konflik / Masalah 1. Kelompok Pendatang. Menurut sensus Filipina padatahun 2000, terdapat 43.871 WNI di Filipina yang merupakan kelompokpendatang dari negara asing terbesar di 42
Filipina. Beberapa WNI datang keMindanao pada awal 1970, menetap dan menikah dengan wanita lokal. Tetapipada awal 1980 status WNI mulai menjadi ilegal, mereka diantaranya adalahnelayan dan pedagang kecilkecilan. Para pendatang ini tetap mempertahankanidentitas mereka, sehingga pemerintah Filipina pada awal 1999 mencobamembantu menyelesaikan masalah ini. Pada tahun berikutnya atau pada tahun2000, WNI yang ada di Mindanao Selatan terhitung berjumlah 7.200 orangtinggal atau menetap sebagai WNI ilegal. Dimana ditemukan hasil beberapaingin melakukan naturalisasi menjadi warga negara Filipina tetapi terdapat 30% - 35% yang berharap dapat dipulangkan ke Indonesia atau menjadi WNI yanglegal.46 Pada tahun 2004 jumlah WNI yang berasal dari Sangir danTalaud yang ada di Mindanao Selatan ini berkisar 7.946 orang.Para WNI ini tersebar wilayah pantai danpulau, tetapi dari jumlah tersebut tidak seluruhnya masih asli Sangir danTalaud, sebagian adalah keturunan campuran sebagai hasil perkawinan denganwarga negara Filipina, baik laki-laki maupun perempuan. Keberadaanmasyarakat Indonesia asal Sangir dan Talaud di Mindanao, Filipina Selatantelah berlangsung lama sebelum Perang Dunia II sehingga diperkirakan saatini sudah generasi ketiga.Dari total jumlah masyarakat Indonesia yangberdarah Sangir dan Talaud, menurut tempat 46
Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina, 2006, Menyibak Tabir WNI II, Hal. 2.
43
kelahiran didapatkan data bahwa897 orang lahir di Indonesia, sedangkan yang 7.049 lahir di Filipina.47 Kegiatan lintas batas di wilayah Border Crossing Area (BCA) pada Border Crossing Station (BCS)-RI Tibanban ke Miangas maupun sebaliknya masih sangat kecil, namun disinyalir banyak penyeberangan yang dibantu oleh oknum tertentu tanpa menggunakan dokumen. Informasi ini diperoleh dari penghubung Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu Ibu Liliana Bawole dan beberapa masyarakat Indonesia yang berdomisili di Tibanban. Penghubung WNI sangat diperlukan oleh petugas BCS RI karena berfungsi sebagai jembatan antara petugas BCS RI dengan sebaran masyarakat keturunan WNI yang berada di wilayahnya. Selain itu, dari penghubung WNI ini juga dapat diketahui secara detail situasi, kondisi sebaran WNI dan kerawanan lainnya termasuk kelompok garis keras di wilayah Governor Generoso dan sekitarnya. Isu mengenai ribuan warga Sulawesi Utara (Sulut) yang tinggal secara ilegal di wilayah Filipina Selatan kembali mengemuka pada Tahun 2014. Status kewarganegaraan mereka tidak jelas. Data dari Konsulat Jenderal RI di Davao menyebutkan bahwa sebanyak 5.300 warga Talaud dan Sangihe, Sulut, selama bertahun-tahun telah tinggal secara ilegal di Davao City dan General Santos City, wilayah Pulau Mindanao, Filipina Selatan.
47
ibid, hal. 34.
44
Konsulat Jenderal RI di Davao saat ini sedang melakukan sosialisasi berkaitan dengan kewarganegaraan, karena terhitung Januari 2015 mereka harus menentukan sikap, menjadi warga negara Indonesia atau Filipina. Warga yang status kewarganegaraan belum jelas umunya berasal dari Kabupaten Kepulauan Talaud dan Sangihe. Mereka telah mendiami Pulau Mindanao sejak puluhan tahun silam, bahkan ada yang mengaku lahir di Mindanao, Filipina Selatan. Selama ini warga yang status kewarga negaraan belum jelas itu bekerja sebagai buruh, tani, dan nelayan. Pemerintah Filipinatidak akan bertindak semena-mena melakukan deportasi, sebab ada kesepakatan warga yang status kewarganegaraan belum jelas diberikan kesempatan untuk menentukan sikap memilih menjadi warga negara Indonesia atau Filipina. Diharapkan pada 2015 setelah tahap sosialisasi selesai, sudah ada kejelasan tentang status kewarganeraan 5.300 warga tersebut. 2. Pelintas Batas Pos lintas batas Indonesia berlokasi di Miangas (untuk kepulauan Talaud), Marore (untuk kepulauan Sangihe) dan Tarakan (untuk kepulauan Nunukan), sementara pos lintas batas Filipina berlokasi di Batuganding pulau Balut merupakan reciprocal Marore, Bungao merupakan reciprocal Tarakan dan Tibanban merupakan reciprocal Miangas. Hal ini sesuai dengan
kesepakatan
Border
Crossing
Agreement,
kedua
negara
mendirikan reciprocal building dimana Indonesia memiliki 3 (tiga) pos perbatasan di Filipina, yaitu di Bongao, Tawi-Tawi; Batu Ganding, Pulau 45
Balut; dan Tibanban. Sedangkan Filipina memiliki 3 (tiga) pos perbatasan di Indonesia, yaitu di Tarakan, Marore dan Miangas. Mobilitas penduduk di perbatasan Indonesia dan Filipina sudah berlangsung sejak lama, berbagai faktor yang menyebabkan mereka melakukan lintas batas seperti faktor berikut ini:48 a. Faktor Kekerabatan. Alasan menjenguk keluarga yang tinggal/menetap di wilayah Philipina Selatan (Balut, Sarangani, General Santos sampai Davao) banyak diungkapkan oleh WNI yang tinggal di sekitar Miangas. Meskipun secara admnistratif ada batas negara, umumnya penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan mempunyai hubungan kekerabatan seperti penduduk Sangir yang mendiami perbatasan Indonesia – Filipina di kepulauan Sangihe Talaud mempunyai ikatan kekerabatan dengan penduduk di wilayah Filipina Selatan. b. Faktor Jarak. Jarak yang relatif dekat dari Miangas ke General Santos dibandingkan harus ke Tahuna dan Manado adalah salah satu penyebab warga perbatasan melakukan lintas batas. Selain jarak berbagai kemudahan juga bisa di dapatkan di kota General Santos seperti rumah sakit, pusar perbelanjaan serta harga yang relatif lebih murah. c. Faktor Ekonomi.
48
Aswatini Raharto, 1995, Migrasi kembalo orang Sangir-Talaud dari pulau-pulau di wilayah Philipina, PPT-LIPI, Jakarta, hal 85.
46
Warga dari Miangas dan pulau terdekat lainnya seperti Marore membawa ikan atau sirip ikan hiu untuk dijual ke General Santos maupun ditampung oleh para pemodal dari Philipina. Saat kembali dari Filipina mereka (pelintas batas dari Indonesia) membawa minuman ringan atau alat-alat elektronik untuk dijual kembali di wilayah Marore dan sekitarnya. 3. Ancaman Teroris Di daerah Balut Saranggani terdapat kelompok bersenjata, yaitu Moro National Liberal Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberal Front (MILF). MNLF berdiam di daerah pegunungan di dusun Kawayan dan Kepinggan Barangbay yang berjumlah sekitar 100 orang, sementara MILF berbasis di wilayah Barangay Balibo dengan jumlah personil sekitar 500 orang. Informasi dari Polda Sulawesi Utara pada masa kerusuhan di Maluku dan juga rangkaian aksi bom di Bali dan Jakarta, diketahui sejumlah orang yang diduga teroris kerap melintas di Filipina Selatan dari Balut, Sarangani, General Santos, dan transit di sekitar Talaud seperti di Pulau Miangas maupun Marore sebelum melanjutkan perjalanan ke Maluku Utara dan Maluku. Jarak itu membentang sekitar 550 kilometer atau setara Jakarta-Semarang di Pulau Jawa.Ada sejumlah orang yang dicurigai yang kemudian menghilang dari Sangihe dan Talaud pascarangkaian aksi teroris di Jawa dan Bali.
47
Aktifnya kegiatan lintas batas yang melalui Batuganding membuat Pemerintah Filipina melakukan penambahan berkas kelengkapan yang harus disiapkan oleh para pelintas batas dengan diadakannya security clearance. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran adanya penyimpangan atau pemanfaatan kemudahan melintas bagi orang-orang yang memiliki kepentingan family visit. 4. Illegal Fishing Mengingat luasnya perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Filipina
serta
berlimpahnya
kekayaan
laut
di
wilayah
tersebut
menyebabkan sangat dimungkinkannya masuknya kapal asing di perairan Indonesia untuk melakukan aktivitas illegal dalam mengambil hasil laut Indonesia. Beberapa pemilik kapal ikan / pump boat seperti Mr. Maymaygo (KM Christa, KM Christa 02, dan KM Christa 03), Mr. Bibot Villaceram (KM Grasio-01, KM Grasio-02, KM Grasio-05) dan Christin (KM. Karisma Jaya) memberi penjelasan bahwa ketatnya aturan tentang perikanan di Indonesia maka mereka masuk ke wilayah perairan Indonesia lewat jalur illegal untuk mencuri ikan dan selanjutnya ikan hasil tangkapannya dijual kepada General Santos (Gensan) di Filipina.49 Komandan Lantamal VIII TNI AL Laksma Sugiharto menjelaskan, kapal-kapal di sekitar perbatasan Indonesia dan Filipina masih ada pelanggaran-pelanggaran, mulai dari kapal kecil atau nelayan tradasional
49
Buku panduan delegasi RI, 2011.sidang tingkat ketua RI – RPBC XXX TA 2011 di Manado.
48
sampai kapal besar.50 Kapal-kapal kecil ini mendapat dukungan dari kapal besar yang menjadi induknya. Setiap tahun Indonesia menderita kerugian sekitar Rp. 300 triliun akibat kasus pencurian oleh kapal asing. Jumlah itu sangat jauh dari pendapatan negara yang masuk dari sektor kelautan yang hanya Rp300 miliar per tahun.Hitungan kerugian negara akibat illegal fishing yang mencapai Rp300 triliun itu agaknya bukan sekedar isapan jempol, sebab menurut laporan tidak kurang dari 5.400 kapal asing beroperasi mencuri ikan di perairan laut Indoensia. 5. Penyelundupan Ketatnya pengawasan terhadap masuknya narkoba melalui pintu udara menyebabkan penyelundup banyak mengalihkan jalur distribusinya melalui laut dengan menyamar sebagai kapal nelayan maupun kapal dagang. Walaupun patroli laut dilakukan, namun tidak semua semua wilayah laut dapat diawasi dengan baik karena kapal patrol yang terbatas. Hal ini yang menyebabkan penyelundupan lewat laut memungkinkan untuk dilakukan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengungkapkan, maraknya aksi teror di Indonesia disebabkan daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, terutama Filipina, tidak dijaga secara ketat. Longgarnya penjagaan daerah perbatasan memudahkan para pemasok senjata dari daerah basis kelompok
50
Hasil wawancara dengan Komandan Lantamal VIII TNI AL Laksmana Sugiharto,Manado, 7 Januari 2015.
49
Abu Sayyaf di Filipana untuk kegiatan teror di Indonesia tetap merajalela. Pasokan senjata untuk para teroris itu lewat perbatasan Indonesia. Tim Gegana berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yaitu tiga granat nanas, manggis, dan asap, satu senjata api berjenis bareta dengan 17 butir peluru, 2 senjata enggran jenis serbu dalam bentuk masih rangkaian, satu alat peredam senjata, 50 butir peluru kaliber 9,9 mm, 30 butir peluru 2,2 mm buatan Pindad, dan 5 buah baterai 9 volt.Selain itu juga ditemukan 1 laptop, 1 telepon genggam, 6 switching dalam rangkaian, 6 buah paralon 1/4 inch sudah terisi peledak, bahan peledak jenis serbuk potassium, HP ledak, detonator elektrik, kabel serabut tunggal, dan surat wasiat. Kemiripan dengan kelompok Solo adalah adanya senjata api berjenis Bareta. 6. Penetapan Batas Wilayah Indonesia dan Filipina saling berbatasan laut, di sekitar perbatasan ini terdapat beberapa pulau kecil milik Indonesia. Salah satu pulau tersebut adalah Pulau Miangas. Berdasarkan argument masing-masing negara, maka keberadaan pulau ini diakui sebagai milik dari masing-masing negara. Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (the archipelagic principles) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982) sedangkan Filipina berpegang pada treaty of paris 1898.
50
D. Bentuk-Bentuk Kerjasama Militer TNI-AFP Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Luas daerah perairan seluas 93 ribu km2 dan panjang pantai sekitar 81 ribu km2 atau hampir 25% panjang pantai di dunia.51 Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan samudera hindia dan perairan negara india. Wilayah timur indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua New Guinea dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Pulau-pulau Indonesia yang berbatasan dengan Filipina adalah Pulau Bangkit, Batu Bawaikang, Dolangan, Intata, Kawalusu, Kawio, Makalehi, Manterawu, Marampit, Marore, Salando, Kakarutan dan Miangas. Keberadaan pulau-pulau ini sangat strategis karena menjadi dasar penetapan batas wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi fokus dari Indonesia adalah wilayah Miangas. Wilayah ini menjadi fokus dikarenakan berbatasan langsung dengan Filipina. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang dianggap cukup rawan dan
kemungkinan
Indonesia.Morgenthau 51
akan
mengganggu
memandang
kedaulatan
kepentingan
dan
nasional
keamanan merupakan
Direktorat Wilayah Pertahanan, 2014,Pengelolaan Perbatasan Laut dan PPKT Ditinjau dari Aspek Hankam, Ditjen Strahan Kemhan, hal 5.
51
kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Pendapat Morgenthau ini selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan Indonesia yang fokus untuk menjaga wilayah perbatasan sesuai dengan kata Morgenthau tentang “melindungi dan mempertahankan identitas fisik”. Melindungi dan mempertahankan identitas fisik merupakan kewajiban bagi negara berdaulat seperti Indonesia. Ada berbagai macam ancaman yang dapat terjadi di wilayah perbatasan antara lain terorisme, illegal fishing, people smuggling, dan perdagangan narkoba. Ancaman-ancaman ini menjadi perhatian dari Indonesia dan Filipina. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Yoedhi Swastanto menyatakan bahwa kerjasama militer yang dilaksanakan oleh pihak TNI dengan negara manapun dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan NKRI, Yoedhi Swastanto juga menyatakan bahwa pihak Indonesia mengusulkan diadakannya kerjasama militer dengan pihak Filipina guna meningkatkan penjagaan keamanan di garis perbatasan Indonesia dan Filipina dimana pada saat itu pihak Filipina mengklaim bahwa kepulauan Miangas merupakan bagian dari Filipina oleh sebab itu pihak Indonesia mengadakan kerjasama militer yang dilaksanakan oleh Pihak TNI dengan melindungi
52
wilayah NKRI dan menunjukkan eksistensi di kawasan serta mengawasi perbatasan kedua negara.52 Kepentingan
Indonesia
untuk
melindungi
wilayah
NKRI
dan
menunjukkan eksistensi dikawasan serta mengawasi perbatasan kedua negara disambut baik oleh Pemerintah Filipina yang melihat wilayah perbatasan sebagai hal yang penting juga. Kesamaan kepentingan ini yang membuat Indonesia dan Filipina melakukan hubungan lebih intens terkait wilayah perbatasan. Hal ini sesuai dengan konsep hubungan bilateral yang menekankan bahwa kepentingan mendasari kesepakatan antar kedua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Maka dari itu Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Filipina di bidang pertahanan khususnya di garis perbatasan kedua negara. Kerjasama militer Filipina Indonesia dikenal dengan sebutan The Philippines Indonesia Military Cooperation (Philindo MC), kerjasama ini diawali pada tahun 1975 dalam bentuk Border Crossing Agreement. Hal ini sesuai
dengan
Surat
Keputusan
Menhankam
dan
Pangab
Nomor:
SKEP/1055/IX/1975 tanggal 29 September 1975. Pada tanggal 27 Agustus 1997 menjadi Agreement between Government of Republic of Indonesia and the Government of Republic of Philippines on the activity of field Defence and Security.
52
Wawancara dengan Direktorat jenderal Strategi pertahanan Kementerian pertahanan Mayjen TNI Yoedhi Swastanto di Kementerin pertahanan, Medan Merdeka Barat, Jakarta, 27 Januari 2015.
53
Hasil rapat Steering Committee dan Vice Chairman BCA antara pihak RI-RPBC pada tanggal 8-11 November 2010 di Davao Filipina, sebagai berikut: 1.
Usulan Republic Indonesia Boreder Crossing (RIBC): a. Perluasan daerah operasi dan patroli perbatasan terkoordinasi (patkor) Philindo (Sub komisi A). b. Implementasi pelaksanaan operasi SAR dari latihan bersama pada saat patkor Philindo (Sub komisi A). c. Meningkatkan pertukaran informasi intelijen (Sub komisi B). d. Melaksanakan pengawasan intensif para pelintas batas dan anak buah kapal/ABK (Sub komisi B). e. Permintaan salinan kartu pelintas batas Filipina dan biaya standar (Sub komisi B).
2. Usulan Republic Filipina Border Crossing (RPBC): a. Implementasi patroli udara yang terkoordinasi selama pelaksanan patkor. b. Permintaan salinan kartu pelintas batas Indonesia, kartu ABK dan biaya standar bagi pelintas batas. c. Meningkatkan pertukaran informasi intelijen. d. Peraturan atas kepabeanan dan biaya bagi pelintas batas. 3. Kesepakatan RI-RPBC: a. Peninjauan ulang daerah operasi patkor sesuai yang telah diatur dalam perjanjian patrol perbatasan Philindo dan juga melihat serta 54
mempelajari kemungkinan untuk memperluas daerah operasi patrol dalam menghadapi tantangan/ancaman potensial sepanjang perbatasan maritim ke dua negara. b. Pelaksanaan latihan SAR pada saat patkor. c. Pelaksanaan patroli udara terkoordinasi pada saat pelaksanaan patkor, sebagaimana konsep operasi patkor perbatasan pada Border Crossing Area (BCA) yang telah disetujui pada pertemuan tanggal 31 Januari 1983 dalam rangka mencoba, mengevaluasi dan merevisi prosedur operasional bagi kedua negara bila diperlukan. d. Mengusulkan topik peningkatan petukaran intelijen sebagai agenda bersama. e. Menyebarluaskan informasi dan peraturan kepada petugas pos lintas batas dalam upaya pengawasan intensif terhadap pelintas batas dan ABK. f. Filipina akan menyediakan kartu pelintas batas dan biaya standar bagi pelintas batas Filipina dalam suatu penetapan. g. Indonesia akan menyerahkan salinan kartu pelintas batas (jenis paspor warna hijau), kartu ABK dan biaya standar bagi pelintas batas Indonesia. h. Kedua pihak sepakat untuk menduskusikan lebih lanjut tentang joint area intelegence meeting (JAIM) sebagai upaya untuk meningkatkan pertukaran informasi intelijen.
55
i. Pihak Filipina sepakat menyerahkan salinan contoh kartu deklarasi kepabeanan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kepada pihak Indonesia. j. Kedua pihak sepakat saling tukar informasi terkait biaya keluar masuk barang dan bawaan bagi pelintas batas. Implementasi kerjasama militer dari MoU bidang pertahanan ke dua negara dalam rangka meningkatkan kerjasama militer, maka pada tanggal 10 Desember 2012 di Davao Filipina telah ditandatangani The Joint Understanding between the Indonesian National Defense Forces (TNI) and the Armed Forces of the Philippines (AFP) on the Philippines-Indonesia Military Cooperation (Philindo MC) oleh Panglima TNI Jend. Moeldoko danGeneral Emanuel Trinidad Bautista kepala Angkatan Bersenjata kedua Negara. Adapun tujuan kerja sama militer Indonesia - Filipina adalah pihak TNI dan AFP mendiskusikan, mengevaluasi, merekomendasikan dan melaksanakan kerja sama di antara kedua angkatan bersenjata sebagai perwujudan dari Agreement Between the Government of RP and RI on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security. Selain itu juga mencakup kegiatan-kegiatan dan interaksi kedua negara yang membangun kapasitas, memelihara, mencegah konflik serta meningkatkan kemakmuran masyarakat yang tinggal di perbatasan kedua Negara. Beberapa pelaksanaan kegiatan kerjasama militer TNI – AFP:53
53
Samiyono, op. cit, hal 68.
56
1. Melaksanakan patroli bersama baik terjadwal maupun tidak dan upaya memaksimalkan terhadap petugas perbatasan untuk menjadi contact person bila ada operasi penangkapan. 2. Mengikut sertakan taruna Akademi Maritim Bitung Sulawesi Utara untuk praktek kerja lapangan selama 2 bulan di Akademi Maritim Davao City dengan biaya pemerintah daerah Davao City. 3. Kerjasama menanggulangi perompakan meliputi patroli pantai, pertukaran intelijen dan pertukaran siswa SESKO. Hasil rapat Philindo MC pada tanggal 4-7 Februari 2014 yang dilaksanakan di Davao Filipina, sebagai berikut: 1.
Usulan Indonesia a. Tersedianya pedoman yang berhubungan dengan jenis dan ukuran kapal serta peralatan keamanan yang wajib dibawa di atas kapal pada saat melintasi perbatasan. b. Perluasan wilayah operasi patkor ke sekitar Border Crossing Station (BCS) Tarakan dan Bongao dekat kepulauan Sulu. c. Perubahan konsep operasi patroli bersama yaitu dengan diawali pembentukan kelompok kerja teknis, baik dari pihak Indonesia maupun Filipina dilanjutkan pertemuan pra-perencanaan yang disesuaikan dengan jadwal pertemuan wakil ketua dan ketua. d. Penyelarasan pos pelintas batas dan operasi pelayanan pelintas batas antara Republik Indonesia dan Republik Philipina serta mengkaji ulang aturan pelaksanaan dan peraturan perbatasan yang telah ada. 57
e. Penempatan personil bea cukai di pos perbatasan dan pelintas batas untuk membatasi masuknya minuman keras melewati perbatasan. 2.
Usulan Filipina a.
Terjaminnya jalur navigasi dan mengizinkan kapal ikan berbendera
Philipina untuk melintas, berlayar melalui laut ZEE Indonesia saat menuju daerah tangkapan di laut Tinggi Padakantung 1 (laut bebas) untuk menghemat waktu dan pengeluaran. 3.
Kesepakatan kedua pihak Mengesahkan penyusunan standard operating procedure (SOP) yang berhubungan dengan jenis dan ukuran kapal serta peralatan keamanan yang wajib dibawa di atas kapal pada saat melintasi perbatasan. Berikut ini adalah beberapa hasil pelasanaan kerjasama antara TNI
dan AFP sampai tahun 2014:54 1.
Area / daerah operasi patroli bersama yang semula sebatas wilayah laut Sulawesi diperluas hingga di sekitar pulau Sulu.
2.
Kedua pihak telah menggunakan sarana pesawat udara dalam patrol udara dan mekanismenya diatur dalam SOP patkor Philindo.
3.
Aksi pertukaran informasi/komunikasi menggunakan e-mail resmi yang telah disepakati bersama sehingga seluruh aktifitas dapat tercatat dengan baik.
4.
Pelaksanaan kegiatan Tim Searh and Rescue (SAR) Indonesia-Filipina di wilayah perbatasan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Basarnas.
54
Bastomi, 2014,Laporan kemajuan kerjasama militer Indonesia (TNI) dan Philipina (AFP) pada tahun 2014, Jakarta, hal 59.
58
5.
Memperluas kegiatan latihan selama Corpat Philindo dengan memasukkan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana pada scenario search and rescue. Sidang pertama Philindo MC dilaksanakan pada tanggal 23-24 23 April
2014 di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan delegasi Filipina oleh General Emanuel Trinidad Bautista. Hal Halhal penting yang dibahas dalam sidang itu adalah membahas membahas laporan kemajuan pada badan-badan badan di bawah Philindo MC yaitu JISC, JOESC dan JTESC. Gambar 4.1 Struktur Philindo MC
Kerjasama erjasama militer (Philindo MC) di sekitar wilayah perbatasan. Kerjasama militer yang dilakukan mencakup bidang-bidang bidang sebagaii berikut: 1. Joint Intelligence Sub Sub-committee (JISC), merupakan forum kerja sama untuk pertukaran informasi maupun analis intelijen,
59
2. Joint Operations and Exercises Sub Committee (JOESC), merupakan forum kerja sama operasi dan latihan seperti aktifitas patrol perbatasan, dan 3. Joint Training and Education Sub-Committee (JTESC), merupakan forum kerja sama untuk aspek pelatihan dan pendidikan. Jenis kegiatan dari kerjasama militer sebagaimana tersebut di atas mencakup beberapa kegiatan seperti rapat, magang, latihan bersama dan patroli bersama. Kegiatan-kegiatan ini rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Pada dokumen laporan kemajuan bersama JISC Tahun 2014 memuat halhal sebagai berikut:55 1. Kegiatan yang telah dilaksanakan: a. SINTEL TNI-J2 AFP, kegiatan ini dilaksankan di Manila berupa pertemuan yang dilaksanakan secara back to back: (1). Analyst to analyst exchange (ATAX) Sintel TNI-J2 AFP membahas dua topik, yaitu “ Optimalisasi pertukaran intelijen antara TNI-AFP guna mencegah berkembangnya terorisme di wilayah
perbatasan
Indonesia-Filipina”
dan “
Optimalisasi
pengawasan wilayah perbatasan Indonesia-Filipina melalui patrol terkoordinasi TNI AL-AL AFP”. (2). Pertemuan JISC ke-3, di mana pada pertemuan ini masing-masing pihak menyampaikan dan membahas :
55
Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2014,Laporan kemajuan bersama Joint Intelligence Sub Committee (JISC),Hal 69.
60
a)
Delegasi J2 AFP menyampaikan topik “Recent developments in the west Philippine sea”
b)
Delegasi Sintel TNI menyampaikan topik “Dampak krisis laut China Selatan terhadap rencana pembentukan ASEAN community tahun 2015”.
b.
BAIS TNI-ISAFP dilaksanakan di Jakarta, topik yang dibahas adalah: (1). BAIS TNI membawakan topik “Update on terrorism in Indonesia” dan “Current deradicalization program in Indonesia”. (2). ISAFP membawakan topik “Update on the terrorist threat in the Philippines” dan “Intelligence support to the peace process in south Philippines”.
2. Hasil yang telah dicapai: SINTEL TNI-J2 AFP (1). Pertemuan JISC: a) Ke dua pihak memahami posisi negara masig-masing dalam menyikapi permasalahan laut China Selatan/laut Filipina Barat dan mendorong dikedepankannya upaya damai dalam penyelesaian sengketa serta mendorong terwujudnya code of conduct guna mencegah timbulnya konflik bersenjata di Laut China Selatan sehingga rencana pembentukan ASEAN Community tahun 2015 dapat terwujud. b) Pihak AFP mengapresiasi peran Indonesia dalam mendorong terwujudnya perjanjian damai antara GPF-MILF di Filipina Selatan 61
melalui pengiriman personil TNI dalam International Monitoring Team (IMT) c) Kedua pihak sepakat untuk menuntaskan draft TOR yang mengatur kerja sama di bidang intelijen seperti yang telah disepakati oleh Panglima Angkatan Bersenjata kedua Negara.
(2). Kegiatan ATAX: (a) Kedua pihak dapat menyetujui untuk meningkatkan pertukaran informasi intelijen dalam rangka penanggulangan terorisme di wilayah perbatasan ke dua Negara. (b) Kedua pihak menyetujui pembentukan point of contact (POC) sesuai tingkatan di angkatan bersenjata masing-masing J2 AFP dengan Sintel TNI, Intelligence Service AFP (ISAFP) dengan BAIS TNI, East Mindanao Command (EMC) dengan Kodam VII Wirabuana dan
Naval Fleet East Mindanao (NFEM) dengan
Lantamal VIII Manado. (c) Ke dua pihak menyetujui untuk memperluas wilayah operasi terkoordinasi kea arah barat dan meningkatkan menjadi dua kali dalam setahun, serta memasukan kegiatan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat wilayah perbatasan dalam patkor tersebut. 3. BAIS TNI-ISAFP (1). BAIS TNI menyampaikan tentang perkembangan terakhir kelompok teroris di Indonesia ditinjau dari kepemimpinan, group yang ada dan 62
beroperasi saat ini, metode rekrutmen, struktur organisasi, strategi dan taktik serta tantangan yang dihadapi. (2). ISAFP menyampaikan permasalahan tentang adanta infitrasi teroris melalui perbatasan dan serangan kelompok separatis di Mindanao. (3). ISAFP juga menyampaikan tentang peran intelijen dalam proses perdamaian di Filipina Selatan antara Government of the Philippines (GPH) - Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang ditandai dengan panandatanganan Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) pada tanggal 15 Oktober 2012 di Manila. Dari apa yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa kerja sama militer di bidang intelijen menyepakati untuk dibentuknya code of conduct guna mencegah konflik bersenjata di Laut Cina Selatan dan pengiriman personil TNI dalam MIT dalam rangka terwujudnya kesepakatan damai antara GMF dan MILF. Bentuk kerjasama militer di bidang intelijen sama sekali tidak mengarah kepada terbentuknya blok kekuatan baru ataupun masuk ke dalam peraturan yang bersifat bawaan dari masing-masing Negara, melainkan memposisikan ke dua Negara dalam posisi yang seimbang saling menghargai kedaulatan masing-masing serta menjaga timbulnya konflik antara ke dua Negara maupun hadirnya pihak ke tiga yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Filipina. Kerjasama militer bidang intelijen berisi kegiatan-kegiatan yang pada pokoknya berupa rapat, pertukaran informasi intelijen maupun pertukaran 63
perwira untuk pendidikan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang intensitas penekanannya tergantung dengan kondisi yang dihadapi. Informasi intelijen perlu dikelola dan dijaga dengan baik. Indonesia masih harus lebih meningkatkan keamanan akses data intelijennya, kasus penyadapan terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Australia pada tahun 2014 yang lalu merupakan warning bagi Indonesia agar dapat lebih meningkatkan keamanan data intelijennya. Peningkatan kemanan data intelijen ini akan labih efektif bila sertai sikap yang tegas terhadap negara yang melakukan penyadapan tersebut. Kondisi Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam menjadi pertimbangan tersendiri bagi Filipina untuk menjadikannya sebagai fasilitator dalam membantu terwujudnya perdamaian antara pemerintah Filipina dan MILF. Indonesia senantiasa mendukung upaya Pemerintah Filipina menciptakan perdamaian dengan masyarakat Moro di Filipina Selatan." Terkait ini, Pemerintah Indonesia selama hampir 20 tahun telah berperan sebagai fasilitator proses perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan MNLF. Implementasi dari kesepakatan itu adalah akan dibentuk kawasan otonomi baru yang diberi nama Bangsamoro. Kawasan otonomi ini akan meliputi lima provinsi termasuk sebagian wilayah Lanao del Norte dan Utara Provinsi Cotabato. Berikut ini adalah hasil-hasil kerjasama militer di bidang intelijen dalam rangka JISC antara Indonesia dan Filipina:56
56
Ibid, hal 71.
64
1. Tahun 2009: a. Bahwa dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem dan organisasi pertahanan kedua Negara akan sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi dan koordinasi lingkup kerja sama di masa yang akan datang. b. Pihak Indonesia mengajukan Term of Refference (TOR) untuk Joint Defense Security Coopration Committee (JDSCC) dan pihak Filipina meminta waktu untuk mempelajari dan mengklarifikasi beberapa point yang dituangkan dalam TOR meliputi komposisi, organisasi, fungsi dan sasaran. Delegasi Filipina selanjutnya akan memberikan counter draft terhadap usulan pihak Indonesia. 2. Tahun 2010: a. Ke dua pihak sepakat untuk meningkatkan hubungan bidang pertahanan melalui beberapa kegiatan praktis pada tingkat angkatan TNI maupun antar Kementerian Pertahanan dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi peningkatan profesionalisme prajurit melalui pendidikan dan pelatihan (intelijen). b. Kedua pihak sependapat untuk memanfaatkan setiap pertemuan bilateral maupun regional guna meningkatkan kerjasama antar sesama anggota ASEAN maupun dalam konteks kerjasama regional untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan. c. Kedua sekretariat segera menyelesaikan TOR bagi penyelenggaraan sidang JDSCC RI-GRP yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan yang cukup pesat antara kedua 65
angkatan bersenjata dengan memasukan badan-badan baru terkait agar diperoleh struktur kerjasama yang komprehensif. 3. Tahun 2011: Kerjasama bilateral antara RI-RP dibicarakan dalam forum JDSCC dan mengangkat isu-isu aktual dan mengakomodasi semua kepentingan kerjasama di wilayah perbatasan kedua Negara. 4. Tahun 2012: Kedua Negara telah menanda tangani The Joint Understanding Between The Indonesia National Forces (TNI) and The Armed Forces of The Philippines (AFP) oleh panglima angkatan bersenjata kedua negara lingkup bidang intelijen, patkor perbatasan opslat dan diklat service to service group. 5. Tahun 2013: Pihak TNI mengundang CoS AFP beserta delegasi AFP ke Jakarta dalam rangka sidang pertama Philindo MC pada awal tahun 2014 termasuk mengunjungi berbagai fasilitas di PMPP TNI khususnya dalam rangka peningkatan kerjasama TNI-AFP di bidang anti terorisme (counter terrorism) dan bantuan kemanusiaan. 6. Tahun 2014: a. Mempertimbangkan kemungkinan penjadwalan kegiatan sub komite selaras dengan penyelenggaraan Philindo MC khususnya yang terkait dengan implementasi pertukaran informasi dan intelijen antara kedua Negara.
66
b. Meningkatkan dan mengembangkan lingkup kerja sama bidang intelijen seperti diskusi intelijen (ATAX), pertukaran intelijen yang bersifat day to day dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan patroli terkoordinasi Philindo dan operasi penanganan terorisme serta kunjungan timbal balik antara komunitas intelijen kedua Negara. c. Menyusun TOR untuk JISC dan kemudian menyelenggarakan pertemuan JISC ke-4 secara berkelanjutan (back to back) dengan penyelenggaraan sidang ke -2 Philindo MC Tahun 2015. Satu hal yang mencolok adalah penyusunan TOR untuk JISC yang dimulai sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 ternyata belum tuntas, namun demikian pertukaran informasi intelijen tetap berjalan dengan baik khususnya untuk patroli terkoordinasi dan penanganan terorisme. Bagian kedua dari Philindo MC adalah JOESC. Pada dokumen laporan kemajuan bersama bidang operasi dan latihan (JOESC) di sidang I Philindo MC Tahun 2014 juga memuat point-point yang ada pada hasil sidang tingkat ketua RIPHBC (Repbublic of Indonesia – Philippines Border Committee) XXXII TA 2013 pada tanggal 4-7 Februari 2014, yaitu:57 1. Kegiatan yang telah dilaksanakan: a. Kegiatan pertemuan/rapat bidang operasi bersama tingkat Mabes TNI-AFP (military to military) seperti pertemuan Republik Indonesia-Philippines Border Committee (RI-PHBC) pada 4-7 Februari di Davao.
57
Ibid, hal 83.
67
b. Kegiatan pertemuan/rapat bidang latihan bersama yang telah dilaksanakan oleh tingkat Mabes angkatan (service to service) seperti rapat IndonesiaPhilippines Army working group (Indophil AWG) pada November 2013 di Manila,
Subject
Matter
Expert
Exchange
Humanitarian
Assistance/Disaster Relief (SMEE HA/DR) pada April 2014 di Bali dan Initial Planning Conference Search and Rescue Training Activity (IPC SARTA/SAREX) pada Januari 2014 di Davao. c. Patroli terkoordinasi di perairan perbatasan ke dua negara dan latihan bersama: (1). Subject Matter Expert Exchange Humanitarian Assistance / Disaster Relief (SMEE HA/DR) 2013 pada tanggal 1-5 Juli 2013 di Manila Philipina. (2). Latma Dolphine Training Activity TA 2013 pada tanggal 16-29 September 2013 di Difif-2 Kostrad Malang Jawa Timur. (3). Patroli terkoordinasi Philindo XXVII/13. 2.
Hasil yang telah dicapai: a. Perkembangan situasi keamanan di perairan Davao dan Laut Sulawesi dapat termonitor khususnya oleh ke dua angkatan laut, hal ini memudahkan antisipasi terjadinya pelanggaran wilayah di Indonesia dan Filipina. b. Terjalinnya komunikasi taktis antar unsur dari ke dua belah pihak di daerah operasi.
68
c. Meningkatnya rasa saling pengertian, persahabatan di antara ke dua angkatan bersenjata. d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme prajurit ke dua angkatan bersenjata. 3.
Masalah yang dihadapi: a. Belum adanya Standard Operting Procedure (SOP) patkor Philindo. Patkor yang digunakan masih mengunakan SOP masing-masing negara. Hal ini menjadi kendala pada pelaksanaan di lapangan. b. Belum ada dokumen kesepakatan yang menjabarkan dan mengatur secara terinci koordinasi badan-badan di bawah Philindo MC yaitu berupa kerangka acuan kerjasama atau terms of reference tentang JOESC. Hal ini menyebabkan koordinasi menjadi tidak optimal. Berikut ini adalah hasil-hasil kerjasama militer di bidang operasi dan
latihan (JOESC) antara Indonesia dan Filipina tahun 2009 – 2014:58 1. Tahun 2009: a. Mengkaji secara komprehensif kegiatan dan frekuensi sidang RI-PHBC agar menjadi lebih fokus pada masalah-masalah lintas batas tradisional dan kegiatan teknis operasional tentang patrol terkoordinasi Philindo (Philindo Corpat) di lapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam forum JOESC. b. Merevisi SOP tentang Patkor Philindo sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas di lapangan Angkatan Laut kedua Negara.
58
ibid, hal 98.
69
c. Menyusun TOR tentang JOESC dan menyelenggarakan pertemuan pertama JOESC secara berkelanjutan dengan sidang ke-2 Philindo MC. 2. Tahun 2010: a. Mengkaji secara komprehensif kegiatan dan frekuensi sidang RI-PHBC agar menjadi lebih fokus pada masalah-masalah lintas batas tradional dan kegiatan teknis operasional tentang Philindo Corpat di lapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam forum JOESC. b. Menyelesaikan penyusunan TOR tentang JOESC 3. Tahun 2011: a. Mengkaji secara komprehensif kegiatan dan frekuensi sidang RI-PHBC agar menjadi lebih fokus pada masalah-masalah patroli di Laut Cina Selatan, khusus TNI untuk aktif melaksanakan patroli kapal laut di perairan blok A kepulauan Natuna. b. Merevisi SOP tentang Patkor Philindo sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas di lapangan bagi angkatan laut kedua Negara. 4. Tahun 2012: a. Mengkaji secara komprehensif kegiatan dan frekuensi sidang RI-PHBC agar menjadi lebih fokus pada masalah-masalah illegal loging dan illegal fishing. b. Merevisi SOP tentang Patkor Philindo sebagai pedoman bagi pelaksana tugas di lapangan angkatan laut kedua Negara dan memedomani SOP 2012
70
c. Meningkatkan latihan di perairan masing-masing untuk mengantisipasi kegiatan teroris di Indonesia (Poso) dan kegiatan gerilya Abusayaf di Filipina. 5. Tahun 2013: a. Mengkaji secara komprehensif kegiatan dan melaksanakan patrol di wilayah masing-masing selanjutnya memberi laporan ke komando ataasan masing-masing. b. Merevisi SOP tentang Patkor Philindo sebagai pedoman bagi pelaksana tugas. 6. Tahun 2014: a. Mengkaji secara komprehensif kegiatan dan frekuensi sidang RI-PHBC agar menjadi lebih fokus pada masalah-masalah lintas batas tardisional dan kegiatan teknis operasional tantang patrol terkoordinasi Philindo Corpat di lapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam forum JOESC. b. Menyusun TOR tentang JOESC. Kerjasama di bidang operasi dan latihan secara garis besar dilaksanakan dengan kegiatan rapat/pertemuan, patroli dan operasi bantuan kemanusiaan/sosial. Kegiatan-kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kondisi perbatasan yang berupa lautan membuat kerjasama patroli merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Keterbatasan kapal maupun personil kedua negara bukan menjadi penghalang dalam mengamankan daerah perbatasan. Hal ini dapat dilihat dari 71
capaian hasil yang diperoleh dari kerjasama ini sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Pelaksanaan kerjasama di bidang operasi dan latihan masih menggunakan TOR masing-masing Negara. Kondisi ini sama seperti kerjasama di bidang intelijen, yaitu penyelesaian TOR yang tak kunjung selesai sejak tahan 2009 hingga 2014, namun kegiatan yang berhubungan dengan operasi dan latihan berjalan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang disepakati. Pada bagian ketiga adalah JTESC. Pada dokumen laporan kemajuan bersama bidang pendidikan joint training and education sub committee (JTESC) pada sidang ke-1 Philindo MC tahun 2014 memuat garis besar kegiatan yang dilaksanakan JTESC pada periode Maret 2013 – Maret 2014 sebagai berikut:59 1. Pendidikan: a. Squadron officer course pada tanggal 21 Januari – 31 Mei 2013. b. AFP command and general staf course pada tanggal 10 Maret – 17 Desember 2013. c. Command and general staff course class pada 18 Maret – 17 Desember 2013. d. The armed forces of the Philippines command and general staff course class pada tanggal 18 Maret – 16 Desember 2013. e. Infantry officer advanced course pada tanggal 3 November 2013 – 5 Maret 2014. f. Basic airborne course pada tanggal 7 Juli – 17 Agustus2013.
59
Ibid, hal 115.
72
2. Program pertukaran personil: a. Pertukaran personil dari TNI AD ke soldier development centre (SDC) training and coctrine command (TRADOC) Philippine army pada tanggal 13 – 17 Mei 2013. b. Pertukaran personil dari AD Philipina ke Kodam III siliwangi pada tanggal 27 – 31 Mei 2013. 3. Program kunjungan Pa senior: a. Kunjungan Pangdam V Brawijaya ke 3rd infantry division AD Philipina pada /tanggal 4 – 7 Juni 2013. b. Kunjungan commander 3rd infantry division AD Philipina ke Kodam V Brawijaya pada tanggal 26 – 30 agustus 2013. Berikut ini adalah hasil-hasil kerjasama militer di bidang training dan pendidikan (JTESC) antara Indonesia dan Filipina tahun 2009 – 2014:60 1. Tahun 2009: Memfokuskan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya kursus-kursus di bidang teknis persenjataan yang dimiliki kedua Negara, serta pertukaran para perwira muda sebagai generasi penerus kerja sama militer. 2. Tahun 2010: Memfokuskan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya kursus-kursus di bidang teknis persenjataan yang dimiliki kedua Negara, serta pertukaran para perwira muda sebagai generasi penerus kerja
60
Ibid, hal 117
73
sama militer ke dua Negara dalam bentuk pendidikan Susiapa dan Seskoad Angkatan di Indonesia dan Filipina. 3. Tahun 2011: a. Memfokuskan kegiatan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya pelatihan tingkat bintara dan tamtama di kedua Negara dan saling mengirimkan tenaga tehnisi yang bersifat pelatih ke daerah latihan masing-masing. b. Menyusun TOR tentang JTESC dan menyelenggarakan pertemuan pertama JTESC secara back to back dengan sidang Philindo MC.
4. Tahun 2012: a. Memfokuskan kegiatan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya kursus-kursus di bidang teknis persenjataan dan patrol kapal laut di perairan masing-masing dan memantau perkembangan laut Cina Selatan yang semakin memanas. b. Menyusun TOR tentang JTESC.
5. Tahun 2013: a. Mengevaluasi kegiatan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya kursus-kursus di bidang persenjataan yang dimiliki kedua Negara serta pertukaran para perwira muda sebagai generasi penerus kerja sama militer kedua Negara.
74
b. Menyusun TOR tentang JTESC dan menyelenggarakan pertemuan JTESC secara back to back dengan sidang Philindo MC. 6. Tahun 2014: a. Memfokuskan legiatan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya kursus-kursus di bidang teknis persenjataan yang dimiliki kedua Negara serta petukaran para perwira muda. b. Menyusun TOR tentang JTESC dan menyelenggarakan pertemuan JTESC secara back to back dengan sidang Philindo MC. Kerjasama di bidang pelatihan dan pendidikan berupa pendidikan, pertukaran personil dan kunjungan perwira senior. Kegiatan pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan maupun wawasan personil kedua negara. Kerjasama di bidang ini cukup penting, karena cara pandang masingmasing negara berbeda dalam hal militer. Ketagangan kerap terjadi manakala masing-masing negara hanya memandang dari sudut pandangnya saja dan tidak memahami cara pandang Negara lainnya.
75
76
