MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG DESK WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR TAHUN 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka perumusan kebijakan penanganan masalah wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar secara komprehensif, baik menyangkut masalah kedaulatan dan keutuhan wilayah negara maupun menyangkut kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, perlu dilakukan kegiatan pemantauan, pendataan, evaluasi dan kajian yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan; b. bahwa dalam rangka perubahan struktur organisasi dan susunan keanggotaan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka terhadap Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Kep-32/Menko/Polhukam/4/2012 tentang Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tentang Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Tahun 2013.
2
Mengingat
:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia; 4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Kep-32/Menko/Polhukam/4/2012 tentang Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Tahun 2012. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESK WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR TAHUN 2013
KESATU
:
Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah Tim Kerja yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang seharihari dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
KEDUA
:
Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar bertugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mengkoordinasikan penyiapan dan perumusan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pengkajian secara komprehensif, dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA di atas, Desk Wilayah Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar mempunyai fungsi: 1. penghimpunan data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan perihal pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan
3
dan pulau-pulau kecil terluar yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan politik luar negeri, hukum dan HAM, penyelenggaraan komunikasi dan informasi serta kesatuan bangsa; 2. pembahasan dan pengkajian masalah wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dalam berbagai forum, sesuai dengan petunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 3. penyiapan bahan-bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah yang berkaitan dengan penyelesaian masalah garis batas, pembangunan infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan; 4. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan baik secara rutin maupun sewaktu-waktu. KEEMPAT
:
1. Organisasi Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdiri atas Pengarah, Koordinator, Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait dan Sekretariat; 2. Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Tim Kerja di dalam pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu dapat meminta masukan dari Nara Sumber yang terdiri dari para Pejabat Pusat dan Daerah, para Ahli dan Tokoh-Tokoh Masyarakat.
KELIMA
:
Susunan Keanggotaan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah sebagai berikut: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai Penanggung Jawab sekaligus sebagai Pengarah Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 2. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai Koordinator; 3. Unsur Pimpinan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua.
4
4. Unsur Pelaksana terdiri dari : a. Bidang I (Pembinaan Wilayah, Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri); b. Bidang II (Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur, Perhubungan, Ekonomi dan Sosial Budaya) dan; c. Bidang III (Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Dalam Negeri). 5. Masing-masing bidang dipimpin oleh Koordinator Bidang dan dibantu oleh beberapa anggota sesuai kebutuhan; 6. Sekretariat terdiri dari Sekretaris dan Wakil Sekretaris dibantu oleh beberapa anggota. KEENAM
:
1. Struktur Organisasi Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; 2. Susunan Keanggotaan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETUJUH
:
Mekanisme kerja Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah sebagai berikut: 1. Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Pimpinan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 2. Kegiatan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dikoordinasikan oleh Sekretariat Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 3. Ketua Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar serta memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan Sekretariat; 4. Nara Sumber menyampaikan ide, pendapat dan saran kepada Pimpinan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, baik diminta maupun tidak diminta dalam berbagai kesempatan secara lisan ataupun tertulis;
5
5. Masing-masing Bidang melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai tugas dan fungsi Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar khususnya melaksanakan pemantauan, pencarian data/informasi dan evaluasi permasalahan dibidangnya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Desk Wiltas dan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 6. Setiap Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta arahan Ketua Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 7. Sekretariat bertugas menghimpun data/informasi, membahas dan mengkaji
setiap
masalah/data/informasi, menyiapkan
rumusan
kebijakan dan strategi Pemerintah serta memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran tugas dan fungsi Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar. KEDELAPAN :
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dibebankan kepada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun Anggaran 2013.
KESEMBILAN :
Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Koordinator Harian Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
KESEPULUH :
Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Kep-32/ Menko/Polhukam/4/2012 tentang Desk Wilayah Perbatasan dan PulauPulau Kecil Terluar Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KESEBELAS :
Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
6
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Wakil Presiden Republik Indonesia 3. Menteri Dalam Negeri 4. Menteri Luar Negeri 5. Menteri Pertahanan 6. Menteri Hukum dan HAM 7. Menteri Kelautan dan Perikanan 8. Menteri Perhubungan 9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 10. Menteri Kehutanan 11. Menteri Keuangan 12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 13. Menteri Lingkungan Hidup 14. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 15. Kepala Badan Intelijen Negara 16. Panglima Tentara Nasional Indonesia 17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 18. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 19. Para Gubernur Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 20. Para Panglima Kodam: Kodam Iskandar Muda, Kodam I/Bukit Barisan, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Mulawarman, Kodam VII/Wirabuana, Kodam IX/Udayana, Kodam XII/Tanjung Pura, Kodam XVI/Pattimura, dan Kodam XVII/ Cendrawasih 21. Para Panglima Armada: Armatim dan Armabar
7
22. Para Kapolda: Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2013 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD DJOKO SUYANTO
8
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 2013 TANGGAL: 25 JANUARI 2013
STRUKTUR ORGANISASI DESK WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR TAHUN 2013 PENGARAH
KOORDINATOR
KETUA WAKIL KETUA
NARA SUMBER : - PARA PEJABAT - PAKAR - TOKOH MASYARAKAT
SEKRETARIAT
BIDANG I
BIDANG II
BIDANG III
BINWIL, HANKAM DAN POLLUGRI
SDA, LH, INFRASTRUKTUR, HUB, EKOSOSBUD
HUKUM, PEM. DAGRI DAN KESBANG
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD DJOKO SUYANTO
9
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 2013 TANGGAL : 25 JANUARI 2013
DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR TAHUN 2013
NO.
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
1
2
3
4
I 1
PENGARAH : Djoko Suyanto
Menko Polhukam
Pengarah
II 1
KOORDINATOR Langgeng Sulistiyono
Sesmenko Polhukam
Koordinator
III 1 2
UNSUR PIMPINAN : Amri Husaini Andrie T.U. Soetarno
Deputi IV/Hanneg Asdep 3/IV Hanneg
Ketua Wakil Ketua
IV
UNSUR PELAKSANA : BIDANG I (BINWIL, HANKAM, POLLUGRI) :
1
Oktavino Alimudin
2 3 4
Ibnu Darmawan Edy Djatmiko Haris Djoko Nugroho
5 6
Suhendro Dedy Hadria
1 2 3 4 5 6
BIDANG II (SDA, LH, INFRASTRUKTUR, PERHUB, EKOSOSBUD) : Halomoan Sipahutar Asdep 5/IV Hanneg Fahru Zaini I. Asdep 1/ IV Hanneg M. Yusuf Kasubdit PPKT Kemen KP Anas Kencana Kabid Pemetaan Taswil Darat dan Laut, BIG Suranto Kabid Doktrin pada Asdep 1/IV Hanneg Wilson Tambun Kasubdispotrud Dissurpotrudau
1 2 3 4 5 6 V
Plt. Direktur Perjanjian Polkamwil, Ditjen HPI, Kemlu Asdep 2/IV Hanneg Kabid Intelhan pada Asdep 2/IV Hanneg Kasubdit Taslaud Ditwilhan, Ditjen Strahan, Kemhan Kabid Strategi pada Asdep 1/IV Hanneg Paban VI/Surta Sops TNI
BIDANG III (HUKUM, KESBANG, PEMDAGRI) : Surya Wiranto Asdep 4/III Kumham Albertus B. Pratiknyo Asdep 4/IV Hanneg Asep Edi Rosidin Wakil Direktur Topografi Angkatan Darat Samiyono Kasubdispeta Dishidros TNI AL Anwar Saadi BAIS TNI Ridwan Muhamad Kasubbag Anevpus Baganev Rabinops Sops Polri SEKRETARIAT :
Ketua Bidang Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Ketua Bidang Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Ketua Bidang Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
10
1
2
1
Wawan Kustiawan
2
Rudy Syamsir
3
Andi Taufik
4 5
Sidik Triyoga Budi Prasetyo
6 7
Sidiq Mustofa Widy Prasetyo
3
Kabid Tata Ruang Pertahanan pada Asdep 3/IV Hanneg Kabid Potensi Pertahanan pada Asdep 4/IV Hanneg Kabid Ancaman Terhadap Negara pada Asdep 2/IV Hanneg Kabid Integritas Asdep 4/IV Hanneg Kasubbag Rekaman dan Transkrip Persidangan Kabid Kermahan Asdep 5/IV Hanneg Kabid Wiltas pada Asdep 3/IV Hanneg
4
Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Anggota Tidak Tetap ( sesuai kebutuhan )
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, TTD DJOKO SUYANTO
