D A F T A R I S I. Jurnal. Filsafat Hukum Pancasila. Vol. 31 No. 3 September 2011

Edisi September_OK.indd 1

10/9/2011 6:49:14 PM


10/9/2011 6:49:20 PM

www.tniad.mil.id

Jurnal Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Vol. 31 No. 3 September 2011

6

D A F T A R

22

Pembinaan Personel TNI AD dalam Kerangka Kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP)

34

11

Postur TNI AD yang Ideal dalam Menghadapi Tantangan Tugas Kedepan Keketuaan Indonesia dalam Forum ASEAN Sebuah Tantangan dan Harapan

I S I

17

Tinjauan Tentang Pemahaman Masyarakat Tentang Balatkom Melalui Program Pembinaan Ketahanan Wilayah Sterad

41

Isu Strategis Perbatasan NKRI dengan Malaysia dalam Tinjauan Asta Gatra

30

Kegiatan Bakti TNI sebagai Upaya Menyiapkan Ketahanan Nasional


Filsafat Hukum Pancasila

51 CTOC (Combine Training Operation Centre) dan CSOP (Combine Standing Operation Prosedure) Terobosan Baru dalam Garuda Shield 2011

10/9/2011 6:49:28 PM

Jurnal Yudhagama

Kata Pengantar Susunan Redaksi Jurnal Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat PENASEHAT : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Koorsahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Brigjen TNI Wiryantoro NK. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Inf Pandji Suko Hari Judho DEWAN REDAKSI : Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito, Kolonel Inf Dedy Agus Purwanto, Letkol Arh Erwin Septiansyah, Letkol Caj Moh. Noor KETUA TIM EDITOR : Kolonel Inf Made Datrawan SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj Priyo Purwoko, BA, SH, Letkol Caj M.Yakub ANGGOTA TIM EDITOR : Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, Mayor Inf Dodi Fahrurozi, Mayor Inf Achmad Siswahadi, Kapten Caj Luther Bangun, Lettu Caj (K) Besarah SM., S.S DISTRIBUSI : Mayor Inf Ibnu Yudo Prawiro DESAIN GRAFIS : Serka Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, PNS Suwarno, PNS Supriyatno REDAKTUR FOTO : Lettu Inf Suwandi ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]

4

T

anpa terasa baru saja kita merayakan Idul Fitri 1432 H dan pada kesempatan kali ini juga segenap redaksi Jurnal Yudhagama menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada kita sekalian. Pada Bulan September ini, Jurnal Yudhagama kembali hadir dan menyapa pembaca budiman melalui tulisantulisan aktual yang tentu saja dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan kita. Pada edisi kali ini redaksi menghadirkan beberapa buah pikiran dari personel-personel TNI Angkatan Darat. Demikian pula, kebijakan tanpa penambahan personel pada tatanan organisasi Kemenhan dan TNI sebagai satu entitas. Namun demikian, hal tersebut bukan bersifat stagnasi, sebab di dalamnya justru terjadi berbagai perubahan menuju kepada peningkatan kemampuan, efektivitas, dan efisiensi manajemen modern. Pengawakan organisasi di lingkungan TNI AD disesuaikan dengan DSPP dan TOP yang telah diperbarui dengan bentuk lebih ramping, tetapi dengan kinerja yang sama atau bahkan lebih meningkat. Untuk membahas tentang Zero Growth of Personnel ini, Aspers Kasad Mayjen TNI Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M. mengupasnya dalam tulisan berjudul “Pembinaan Personel TNI AD dalam Kerangka Kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP)”. Postur TNI AD yang ideal dalam menghadapi tantangan tugas ke depan tentunya perlu adanya penataan terhadap kekuatan, kemampuan dan gelar TNI Angkatan Darat di setiap kotama dalam pelaksanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dibagi dalam 4 tahap, dibina dan disiapkan melalui pendidikan, latihan dan gelar secara proporsional menuju terciptanya daya tangkal aspek darat yang tangguh dari suatu sistem pertahanan semesta agar setiap saat dapat mengawal kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan menangkal dan menindak segala bentuk ancaman serta memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu khususnya di wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menguraikan tentang Postur TNI AD yang ideal kedepan, Asrena Kasad Mayjen TNI Ir. Mulhim Asyrof (sekarang Pangdam IV/Diponegoro) dalam tulisan berjudul “Postur TNI AD yang Ideal dalam Menghadapi Tantangan Tugas Kedepan”. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN mempunyai peran yang sangat strategis. Saat ini Indonesia dipercaya sebagai Keketuaan ASEAN. Untuk membahas tentang hal ini, Kolonel Inf Agus Sularso, S.H., M.Si. (Sahli Pangdam IX/Udayana), Bidang Ekonomi menguraikannya dalam tulisan berjudul “Keketuaan Indonesia dalam Forum ASEAN Sebuah

Volume 31 No. 3 September 2011


10/9/2011 6:49:28 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Tantangan dan Harapan”. Dilanjutkan dengan tulisan dari Kolonel Inf I Made Sumantra, S.H. (Paban V/Bakti TNI Ster TNI) menghadirkan tulisan berjudul “Kegiatan Bakti TNI sebagai Upaya Menyiapkan Ketahanan Nasional”. Untuk mengembalikan kejayaan Pancasila maka penghayatan Pancasila khususnya dari aspek filsafat harus secara terus-menerus digali dan disebarluaskan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karena, kejayaan atau kesaktian Pancasila sudah teruji dan terbukti senantiasa ampuh untuk mengatasi segala macam krisis yang pernah terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan uraian di atas pada edisi ini dihadirkan tulisan berjudul “Filsafat Pancasila” yang dikupas secara terperinci oleh Kolonel Cku DR. I Nengah Kastika, S.H., M.H. (Paban IV/ Lakgar Srenad). Indonesia dan Malaysia masih memiliki permasalahan yang berhubungan dengan batas negara di darat maupun di laut yang memerlukan penyelesaian melalui cara diplomasi. Hingga saat ini masih terdapat sepuluh segmen di perbatasan darat NKRI dan Malaysia yang bermasalah yakni sembilan segmen di Pulau Kalimantan dan satu segmen di Pulau Sebatik. Garis

perbatasan di Kalimantan belum sepenuhnya memiliki status hukum yang jelas dan sampai dengan saat ini masih terdapat sejumlah segmen wilayah yang belum berhasil disepakati oleh Pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Secara umum perbatasan darat di Kalimantan memiliki karakteristik medan pegunungan dengan tebing yang terjal dan perbukitan, dan pada umumnya merupakan hutan primer yang lebat, sehingga cukup sulit untuk dilalui melalui akses darat. Kondisi ini tentunya berpengaruh secara regional terhadap hubungan kedua negara khusunya tentang pengamanan wilayah perbatasan. Masyarakat di daerah perbatasan memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah agar tidak terjadi degradasi rasa nasionalisme, jiwa patriotisme dan rasa cinta tanah air yang dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Untuk membahas tentang perbatasan ini, Kolonel Inf Dody Usodo Hargo S, S.IP. (Staf Ahli Bidang Ilpengtek Kodiklat TNI AD) mengupasnya dalam tulisan berdujul “Isu Strategis Perbatasan NKRI dan Malaysia dalam Tinjauan Asta Gatra”.

Masih ada beberapa tulisan lagi yang redaksi hadirkan pada edisi kali ini diantaranya tulisan dari Kolonel Inf Yoedhi Swastanto, M.B.A. (Pamen Ahli Kasad Bidang Idpol) Pemahaman Masyarakat Tentang Balatkom Melalui Program Pembinaan Ketahanan Wilayah Sterad. “CTOC (Combine Training Operation Centre) dan CSOP (Combine Standing Operation Prosedure) Terobosan Baru dalam Garuda Shield 2011” diuraikan oleh Mayor Czi Cosmas MD, S.E. Kasipamops Pusdikzi Kodiklat TNI AD. Tak ketinggalan pula Kapten Arm Oke Kistiyanto Pasiops Kodim-0502/JU dalam tulisan Transformasi Doktrin Sishanrata “Doktrin Sishanrata Generasi Kedua: Pertahanan Perbatasan dengan Kondisi Modern” Relevansi, Implikasi dan Aplikasinya dalam Strategi Militer dan Doktrin Angkatan. Akhirnya redaksi berharap kiranya apa yang dihadirkan pada edisi kali ini senantiasa dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca...!

Redaksi

Jurnal Yudhagama adalah media komunikasi internal Angkatan Darat, yang mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijaksanaan Pimpinan Angkatan Darat. Redaksi menerima karangan dari dalam maupun dari luar lingkungan Angkatan Darat, dengan syarat merupakan karangan asli dari penulis. Karangan yang dimuat dalam jurnal ini dapat dikutip seluruh atau sebagian dengan menyebut sumbernya. Bidang topik dan judul tulisan diserahkan kepada penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.



5

10/9/2011 6:49:29 PM

Jurnal Yudhagama

Pembinaan Personel TNI AD dalam Kerangka Kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) Oleh : Mayjen TNI Ali Yusuf Susanto, S.IP. (Aspers Kasad)

Kebijakan pembinaan personel dalam kerangka ZGP dilakukan dengan rekruitmen dan penempatan dalam jabatan secara proporsional.

Pendahuluan.

6

untuk belanja pegawai dari tahun ke tahun semakin meningkat.

1. Personel yang mengawaki suatu organisasi menduduki peran yang sangat vital dan strategis. Demikian pula kehadiran prajurit TNI termasuk TNI AD dalam organisasi lebih luas “negara” menjadi sesuatu yang harus dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek lain yang terjadi. Seperti halnya dengan adanya kebijakan nasional tertentu akan memengaruhi tingkat profesionalisme prajurit TNI, antara lain adalah menyangkut renstra pertahanan negara Minimum Essential Forces “MEF”, Perpres 10 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi TNI, kebijakan Zero Growth of Personnel, dan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah.

3. Dengan adanya asumsi pemberlakuan Zero Growth, mulai tahun 2011 s.d. tahun 2024 diperkirakan terjadi peningkatan yang signifikan pada anggaran TNI diluar belanja pegawai. Demikian pula dengan membatasi permasalahan makro dan mikro yang terjadi diharapkan tercapai profesionalisme prajurit. Selanjutnya untuk dapat mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dimasa kini dan masa mendatang, sesuai dengan doktrin pertahanan negara dan strategi pertahanan negara telah disusun postur pertahanan negara yang ideal untuk menghadapi ancaman aktual maupun ancaman potensial.

2. Sampai saat ini masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM TNI yang setiap tahun terjadi penambahan baik prajurit TNI maupun PNS. Selain hal tersebut diatas juga diikuti dengan keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas alutsista dan kemampuan SDM prajurit dan PNS karena anggaran lebih banyak terserap

4. Namun demikian, dengan mempertimbangkan faktor keterbatasan anggaran pertahanan, disusunlah suatu kebijakan Minimum Essential Force (MEF), tanpa keluar dari sasaran jangka panjang yaitu terwujudnya optimum force dan ideal essential forces. Disamping itu pola kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP), dengan

tujuan agar peningkatan anggaran pertahanan tidak terserap pada anggaran rutin, tetapi sebaliknya akan dapat didayagunakan untuk pembelian alutsista, pengoperasian, maupun pemeliharaannya. 5. Dengan mencermati permasalahan yang terjadi dihadapkan dengan kondisi strategis yang ada, maka diperlukan “Pembinaan Personel TNI AD dalam Kerangka Kebijakan Zero Growth of Personnel”. Esensi Zero Growth of Personnel. 6. Kebijakan. a. Untuk sementara, karena keterbatasan anggaran pertahanan kebutuhan aktual untuk mencapai standard penangkalan, diterapkan kebijakan Minimum Essential Forces (MEF). Kebijakan tersebut diterapkan bukan semata-mata karena terjadinya stagnasi/ kemandegan anggaran, tetapi lebih pada upaya mencari efektivitas dan efisiensi dari dana yang tersedia. Konsekuensinya adalah



10/9/2011 6:49:33 PM


Foto Dispenad

alutsista oleh TNI AD, agar tidak terlalu mengurangi persyaratan standar penangkalan (detterence) sesuai skenario ancaman. Pengadaan alutsista harus benarbenar mematuhi semua faktor yang dipersyaratkan dalam implementasi pengadaan alutsista. Perlu pula dirancang langkahlangkah penataan organisasi dan personelnya seperti restrukturisasi organisasi, kemampuan awak padat teknologi, dan lain-lain.

»

Prajurit TNI AD selalu siap melaksanakan tugas

pengintegrasian gelar kekuatan dilakukan dengan terencana yang mencakup seluruh aspek pertahanan.

lebih besar untuk pengadaan dan pemeliharaan alutsista serta operasional dan geladi/latihannya. d. Anggaran yang sesuai dengan postur pertahanan maupun yang berlandaskan kebijakan MEF komponen utama 2010 lebih mungkin tercapai, walaupun sebenarnya hasilnya akan berupa Minimum Essential Forces yang tentu mengandung risiko. Dengan demikian, perlu benar-benar diteliti prioritas pengadaan

c. Kebijakan ZGP dimaksudkan sebagai upaya agar komposisi personel Kemhan dan TNI secara bertahap mengarah pada rasio yang lebih besar pada unit/satuan operasional (Satpur, Satbanpur, Satbanmin) daripada instansi pendukungnya. Kebijakan ZGP juga dimaksudkan agar anggaran pertahanan secara bertahap akan mengarah kepada rasio yang

a. Untuk memenuhi tujuan agar secara bertahap rasio penggunaan anggaran untuk personel menjadi relatif kecil, maka perlu dirancang suatu konsepsi yang realistis. Walaupun dalam ZGP jumlah personel TNI dan PNS TNI AD tidak bertambah, tetapi tetap akan ada dana untuk rekruitmen, pendidikan, dan lain-lain yang cukup besar. Maka mengecilnya ratio anggaran personel tidak boleh mengganggu proses-proses yang memang seharusnya tetap dilaksanakan. b. Dari gambaran di atas dalam kebijakan ZGP perlu ditetapkan bahwa jumlah maksimal personel

Foto Dispenad

b. Secara umum, kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dapat diartikan sebagai kebijakan tanpa penambahan personel pada tatanan organisasi Kemenhan dan TNI sebagai satu entitas. Namun demikian, hal tersebut bukan bersifat stagnasi, sebab di dalamnya justru terjadi berbagai perubahan menuju kepada peningkatan kemampuan, efektivitas, dan efisiensi manajemen modern. Pengawakan organisasi di lingkungan TNI AD disesuaikan dengan DSPP dan TOP yang telah diperbarui dengan bentuk lebih ramping, tetapi dengan kinerja yang sama atau bahkan lebih meningkat.

7. Pengaturan anggaran.

»

Salah satu alutsista TNI AD berupa pengembangan varian rantis 4x4



7

10/9/2011 6:49:38 PM

TNI AD baik didalam struktur TNI AD maupun diluar struktur berdasarkan data semester I TA 2011 sebesar 316.719. Dari jumlah tersebut, terdapat personelpersonel yang tidak efektif. Dengan demikian, diperlukan kebijakan pembatasan maksimal personel TNI AD melalui kebijakan restrukturisasi dan right sizing. Jumlah maksimal sesuai dengan ZGP sejumlah 316.198, maka jumlah kekuatan tersebut tidak berubah dalam setiap tahunnya. Rekruitmen dilakukan dengan mengisi personel yang pensiun alami atau akibat pemberhentian tidak alami seperti halnya meninggal dunia atau mengakhiri/diakhiri ikatan dinas keprajuritannya dalam setiap stratanya.

Foto Dispenad

Jurnal Yudhagama

»

MEF seperti yang direncanakan. Karena meskipun jumlah personel dapat ditekan untuk tidak bertambah, namun pergeseran personel dan satuan dalam upaya untuk mengefektifkan satuan dan alutsista yang ada tetap akan memerlukan anggaran yang signifikan. Tidak tercapainya MEF akan menyebabkan timbulnya faktor risiko yang tidak diharapkan dalam pertahanan negara dapat berupa ketidakmampuan dalam menangani kedaruratan yang muncul secara bersamaan, terjebak dalam strategi separatis dengan perang berlarut, dan kondisi lain yang tidak diinginkan.

c. Pada sisi lain untuk PNS TNI AD dimasa mendatang, secara bertahap sejalan dengan penggunaan teknologi dalam administrasi perkantoran, maka PNS Gol I dan II sebesar 34.717 dapat dikurangi jumlahnya, seiring dengan masa pensiun yang bersangkutan. Sehingga, pada akhir tahap I kebijakan ZGP, PNS TNI AD maksimal berjumlah 43.100. Seiring dengan kemajuan teknologi tidak tertutup kemungkinan bahwa dimasa mendatang kebutuhan akan PNS TNI AD akan menurun secara bertahap. 8. Kebijakan yang ditempuh. a. Kebijakan ZGP diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan secara bertahap rasio penggunaan anggaran alutsista terhadap anggaran personel dalam rangka mendukung kebijakan MEF yang tetap mengacu kepada sishanrata, strategi pertahanan, doktrin pertahanan dan postur pertahanan serta skenario ancaman yang akan dihadapi.

Pembinaan Personel TNI AD dalam Kerangka Zero Growth of Personnel. 9. Kebijakan ZGP membawa konsekuensi logis pada pengaturan pembinaan personel, antara lain menyangkut hal sebagai berikut: a. Rekrutmen prajurit TNI AD.

b. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan ZGP didalam keterbatasan anggaran akan memengaruhi tercapainya 8

PNS TNI AD yang profesional dan efektif

1) Jumlah rekruitmen SDM secara kuantitas didasarkan pada jumlah konkrit prajurit TNI AD yang pensiun secara alami (mencapai usia pensiun maksimum) dan yang disebabkan oleh

pemberhentian nonalami (meninggal dunia dan mengakhiri/diakhiri ID keprajuritannya). 2) Menambah prajurit pada golongan tertentu bukan dari intake masyarakat umum melalui pendidikan pertama (dikma), tetapi melalui pindah golongan secara maksimal, seperti Secapa dan Secaba. b. Optimalisasi Ba/Ta. 1) Meningkatkan tunjangan profesi, brevet keahlian, serta instruktur dan ahli/teknisi alutsista secara maksimal, sehingga tidak harus menuntut untuk mengikuti sekolah pindah golongan semua, karena penghargaan keahlian telah diberikan secara optimal dan proporsional. 2) Kebijakan untuk menghentikan sementara waktu dalam beberapa tahun untuk rekruitmen/werving bagi kelompok prajurit tertentu terutama Bintara dengan mengoptimalkan Tamtama terbaik yang memenuhi syarat untuk menjadi Bintara.



10/9/2011 6:49:42 PM


c.

Right Sizing.

2) Pelaksanaan right sizing dalam rangka restrukturisasi organisasi TNI AD tidak mengorbankan strategi pertahanan secara luas yakni lemahnya aspek penangkalan/ detterence dalam sistem pertahanan rakyat semesta. d. Penempatan personel dasarkan right sizing.

ber-

»

Salah satu latihan dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan prajurit tempur

terjadi pemangkasan dan validasi organisasi, sehingga tidak ada personel TNI AD yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. 2) Regulasi dalam pengaturan pembinaan personel dilakukan secara menyeluruh, sehingga dalam pemindahan personel, pendidikan, dan opslat tetap berjalan dengan dukungan

alokasi dana khusus tanpa mengganggu program ZGP. Penutup. 10. Kesimpulan. a. Kebijakan pembinaan personel dalam kerangka ZGP dilakukan dengan rekruitmen dan penempatan dalam jabatan secara proporsional.

Foto Dispenad

1) Penempatan personel dilakukan berdasarkan profesionalisme pada jabatan struktural dan fungsional secara selektif dan proporsional, hal ini akan menyebabkan banyak

Foto Dispenad

1) Sejalan dengan kebijakan Zero Growth of Personnel, berdasarkan kekuatan nyata, maka personel TNI AD dilakukan restrukturisasi organisasi TNI AD sesuai dengan kebijakan right sizing agar dapat diperoleh struktur organisasi yang tepat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.

»

Terpeliharanya semangat prajurit sangat berpengaruh terhadap kesiapan operasional satuan



9

10/9/2011 6:49:49 PM

Jurnal Yudhagama b. Kebijakan ZGP dapat dilaksanakan dengan pemahaman bahwa kebijakan tersebut adalah suatu langkah yang diambil dalam jangka waktu tertentu, sampai pemerintah memiliki anggaran yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

11. Saran.

c. Restrukturisasi organisasi dan right sizing merupakan kata kunci untuk mengefektifkan kekuatan TNI AD yang ada saat ini. Pergeseran satuan ke lokasi yang lebih strategis, seperti daerah rawan konflik, diharapkan akan dapat menjamin ketanggapsegeraan kekuatan TNI AD dalam menghadapi setiap ancaman.

a. Perlu disiapkan perencanaan secara lengkap untuk restrukturisasi organisasi dan right sizing satuansatuan TNI AD, karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan dengan hanya mengandalkan dukungan yang ada selama ini.

c. Dukungan pendidikan dan opslat perlu ditingkatkan untuk m e n i n g ka t ka n ke m a m p u a n profesional personel TNI AD. Hal tersebut juga dapat mencegah terjadinya alutsista dan perlengkapan tempur yang jarang dioperasikan karena kekurangan dukungan.

b. Kebijakan ZGP seyogyanya diterapkan dalam jangka waktu tertentu mengingat bahwa kemampuan dan efektivitas TNI AD dimasa depan harus ditingkatkan menuju kekuatan optimal dan ideal, disarankan cukup dalam satu renstra saja.

d. Sejalan dengan peran Bintara sebagai tulang punggung kekuatan tentara maka perlu penyempurnaan pembinaan Bintara khususnya untuk instruktur dan teknisi ahli agar dapat mengawaki organisasi yang diharapkan akan padat teknologi.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Pangkat/NRP Tempat/Tgl. Lahir Agama Status Sumber Pa/Th Jabatan

: : : : : : :

Ali Yusuf Susanto, S.IP., M.M. Mayjen TNI/28554 Malang/16-05-1954 Islam Kawin AKABRI/1976 Aspers Kasad

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dikbangum. AKABRI Sussarcab Zi Susstaf Pur Seskoad Sesko ABRI Lemhannas RI

: 1976 : 1977 : 1987 : 1992 : 1997 : 2002

B. 1. 2. 3. 4.

Dikbangspes. Susjurpa Konbangmil Sus Bahasa Inggris Sus Programmer 370 (Cobol) Susanalis Sistem Pullahta

: 1981 : 1982 : 1986 : 1987

III. Riwayat Penugasan . A. Dalam Negeri. 1. Ops Seroja Tim-Tim 2. Ops Peyelamatan Timah 3. Ops Dak Batu Kapur 4. Ops Seroja Tim-Tim 5. Ops Militer Observer

10

: 1978 : 1981 : 1983 : 1984 : 1994

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Luar Negeri. Australia Filipina RRC Australia Malaysia Singapura Malaysia

1976 1994 1997 1997 1998 1998 1999

IV. Riwayat Jabatan. 1. Danton-3 Kilap-B Yonzipur-2 2. Danton-2 Kilap-B Yonzipur-2 3. Danton-1 Kilap-B Yonzipur-2 4. Dankilap A Yonzipur-2 5. Dankilap B Yonzipur-2 6. Dankima Yonzipur-2 7. Kasi-1/Intel Yonzipur-2 8. Kasi-2/Ops Yonzipur-2 9. Kasi Opsdik Dispullahtad 10. Panalsispers Dispullahtad 11. Pamen Dispullahtad/Dik 12. Gumil Gol-V Pusdikzi 13. Kadepmilum Pusdikzi 14. Danyon Zipur-1 Dam I/BB 15. Pbdya-1/Kompers Pbn-II 16. Pbdya-2/Diaga Pbn-II 17. Sespri Kasum ABRI 18. Koorspri Wakil Panglima 19. Aster Kasdam III/Slw 20. Paban-1/Ren Diaga Spers TNI 21. Paban-1/Ren Spers TNI 22. Pamen Denmabesad/Dik 23. Dirbinlem Seskoad 24. Danrem-044/Gapo Dam II/Swj 25. Dirfasjas Ditjen Kuathan 26. Aspers Kasad



10/9/2011 6:49:50 PM


POSTUR TNI AD Yang Ideal Dalam Menghadapi Tantangan Tugas KeDepan Oleh : Mayjen TNI Ir. Mulhim Asyrof (Asrena Kasad) Saat ini menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro

Penataan postur ideal TNI AD dalam menghadapi tantangan masa depan tentunya harus dapat mewujudkan daya tangkal aspek darat yang tangguh dapat terwujud, bila Bangsa Indonesia memiliki kesamaan persepsi tentang hakikat ancaman dan didukung dengan anggaran pertahanan yang mencukupi, sehingga gelar satuan dapat disusun secara seimbang serta memiliki alutsista yang memadai dan modern.

a. Pertahanan negara merupakan fungsi dalam menjamin kelangsungan hidup dan mempertahankan diri dari setiap ancaman yang datang dari luar dan yang muncul di dalam negeri, sehingga pertahanan negara harus memiliki kemampuan yang andal untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan sesuai konsep pertahanan berbasis kemampuan (capability based defence) tanpa mengesampingkan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. TNI AD sebagai bagian dari TNI berkewajiban untuk menjamin dan mendukung kepentingan nasional, sekaligus mewujudkan tugas pokok tersebut melalui pengelolaan sistem pertahanan negara, yang diwujudkan dalam sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara, dengan menyusun perencanaan strategis yang memadai mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek.

b. Postur TNI AD adalah wujud penampilan TNI AD yang merupakan perpaduan dari seluruh aspek-aspek kekuatan, kemampuan dan gelar yang dirancang sedemikian rupa dengan mengacu pada tugas pokok, fungsi, visi dan misi TNI AD, memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta memperhatikan faktor lingkungan strategis dan hakikat ancaman yang dihadapi, sehingga diperoleh

rumusan kebijakan strategi dan kebutuhan pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar TNI AD yang tepat, komprehensif dan integral. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia saat ini di susun menjadi Komando Utama Pembinaan dan Badan Pelaksana Pusat.

Foto Dispenad

1. Pendahuluan.

»

Kesiapan operasional operasioanl prajurit dalam menghadapi tantangan tugas



11

10/9/2011 6:49:55 PM

Jurnal Yudhagama

d. Postur TNI AD yang ideal dalam menghadapi tugas tantangan kedepan tentunya perlu adanya penataan terhadap kekuatan, kemampuan dan gelar TNI AD di setiap kotama dalam pelaksanaan pembangunan kekuatan TNI AD dibagi dalam 4 tahap, dibina dan disiapkan melalui pendidikan, latihan dan gelar secara proporsional menuju terciptanya daya tangkal aspek darat yang tangguh dari suatu sistem pertahanan semesta agar setiap saat dapat mengawal kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan menangkal dan menindak segala bentuk ancaman serta memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu khususnya di wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Foto Dispenad

c. Penataan postur TNI AD dalam perencanaan strategis jangka panjang, sedang dan pendek mengacu pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor Per/13/M/VII/2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Program dan Anggaran Pertahanan Negara serta Peraturan Menhan RI Nomor Per/10/M/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Hanneg).

»

belum tertatanya postur TNI AD yang ideal dalam mewujudkan daya tangkal aspek darat yang tangguh adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

2. Ruang lingkup. Pembahasan tulisan ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan penataan postur TNI AD yang ideal dalam menghadapi tantangan tugas kedepan dalam rangka mewujudkan daya tangkal aspek darat, dengan tata urut sebagai berikut: a. b. c. AD. d. e.

Pendahuluan. Permasalahan yang dihadapi. Strategi penataan postur TNI Postur TNI AD yang ideal. Penutup.

3. Permasalahan yang dihadapi. Terdapat beberapa faktor penyebab 12

Latihan gabungan untuk mewujudkan kemampuan prajurit TNI AD yang profesional

a. Kodam sebagai kompartemen strategis hingga saat ini masih belum diberdayakan dengan optimal karena adanya keterbatasan pengetahuan dan perbedaan pandangan tentang peran dan kewenangan kodam sebagai penangkal awal setiap ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian, perlu adanya penyusunan kekuatan, kemampuan dan gelar satuan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial yang ada di wilayahnya, karena doktrin kita tetap menganut pertahanan rakyat semesta, maka seluruh kemampuan yang ada harus dapat diberdayakan untuk menghadapi setiap ancaman yang timbul. b. Belum adanya kesamaan persepsi terhadap ancaman yang mungkin terjadi di Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian dari komponen bangsa yang beranggapan bahwa dalam kurun waktu sepuluh sampai lima belas tahun kedepan tidak akan ada ancaman agresi atau invasi dari

negara lain, sehingga pembangunan kekuatan pertahanan khususnya TNI maupun TNI AD bukan merupakan prioritas, atau tidak perlu membangun kemampuan pertahanan (paradigma yang keliru). Dengan demikian, setiap upaya untuk melakukan penataan, acapkali mendapat tanggapan negatif, sinis, hambatan, bahkan penentangan atau penolakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi seluruh komponen bangsa terhadap hakikat ancaman yang dapat menggangu keamanan nasional belum sama, juga belum memahami pentingnya menciptakan kondisi keamanan untuk menunjang terselenggaranya pembangunan bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya. c. Mengingat hakikat ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia kedepan bukan hanya agresi atau invasi dari negara lain, akan tetapi lebih kompleks, bervariasi dan bersifat asimetri, sebagai dampak dari perkembangan lingkungan global, regional maupun nasional itu sendiri. Pengaruh keamanan lingkungan global, menjadikan semua bentuk ancaman dapat dilakukan secara transnasional. d. Kondisi

keamanan

wilayah



10/9/2011 6:49:56 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD keuntungan secara politis dengan menanamkan pengaruh kekuasaan dan atau untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai pasar dan daerah uji coba senjata/ mesin perang bagi negara-negara super power. Pada sektor keamanan nasional, tanpa mengabaikan sektor keamanan di wilayah Indonesia yang lain, dimasa mendatang yang menjadi fokus perhatian masih tetap wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Papua,

maupun individu. Dengan demikian pada abad-21 ini, hakikat ancaman jauh lebih kompleks dan dapat dilakukan lintas negara, yang pendeteksiannya jauh lebih sulit daripada ancaman agresi atau invasi dari negara lain atau konflik dengan negara tetangga. Untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman tersebut daya tangkal aspek darat merupakan kebutuhan utama/prioritas dalam mengawal kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi terhadap hakikat ancaman.

Foto Dispenad

regional Asia Tenggara dan Selatan makin menunjukkan adanya berbagai ancaman konflik yang mungkin dapat terjadi baik secara bilateral maupun multilateral dan dapat memaksa Indonesia untuk terlibat di dalamnya, khususnya dalam hal upaya perdamaian melalui diplomasi, ataupun sebagai pasukan perdamaian PBB. Beberapa kasus yang sangat menyita perhatian dunia seperti penyanderaan di Mumbay India, percobaan peluncuran roket bertenaga nuklir oleh Korea Utara,

»

Latihan penanggulangan teroris oleh satuan Raider

pergolakan Macan Tamil di Srilanka dan keamanan yang tidak stabil di Thailand, perlu disikapi secara arif oleh pemerintah dan diantisipasi secara nyata oleh TNI, terlebih oleh TNI AD, karena tidak menutup kemungkinan, baik atas keinginan negara yang bersengketa, niat baik bangsa/negara kita atau atas permintaan Dewan Keamanan PBB, Pasukan Indonesia turut dilibatkan dalam operasi pemelihara perdamaian. Peristiwa di berbagai negara itu, akan dapat mengundang pihak-pihak asing untuk terlibat didalamnya, baik dalam rangka untuk meredam/mendamaikan atau justru untuk mengambil

Maluku, Nusa Tenggara Timur dan wilayah perbatasan negara di Kalimantan dengan Negara Tetangga Malaysia. Disamping itu, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi, mengingat kondisi geografis Indonesia berada pada patahan bumi yang setiap saat dapat bergeser dan menimbulkan bencana alam yang sulit diprediksi. Demikian pula ancaman terorisme dapat terjadi setiap waktu dan tempat dengan sasaran yang bersifat strategis, politis atau hanya sekedar meminta tebusan untuk kelangsungan hidup organisasi

e. Belum memadainya dukungan anggaran pertahanan. Penentuan jumlah anggaran pertahanan didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara bukan berdasarkan kebutuhan standard pertahanan yang harus dimiliki yang disesuaikan dengan potensi ancaman, faktor geografi, luas wilayah yurisdiksi nasional atau perkembangan konteks strategi. Dukungan anggaran pertahanan selama ini belum memadai untuk membangun kekuatan pertahanan minimal yang ideal ataupun ideal sesuai yang diharapkan oleh TNI AD. f. Belum adanya keseimbangan gelar kekuatan antarsatuan. Daya tangkal/deterrent effect sangat dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan baik secara kuantitatif, kualitatif, jenis satuan juga dalam gelar satuan. Saat ini Satuan TNI AD disusun dalam organisasi satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi yang digelar menjadi kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan dan kekuatan pendukung. Secara gelar sudah dilakukan pemerataan, tetapi disadari belum memenuhi unsur keseimbangan antarjenis Satuan, misalnya dalam gelar kekuatan kewilayahan, masih terdapat beberapa Kotama yang belum dilengkapi dengan satuan bantuan tempur atau bantuan administrasi setingkat batalyon



13

10/9/2011 6:49:57 PM

Jurnal Yudhagama seperti satuan kavaleri, artileri medan, artileri udara, satuan zeni dan sebagainya. Keseimbangan ini diperlukan demi kecepatan, efektivitas dan efisiensi dalam pengerahan kekuatan bila sewaktuwaktu diperlukan, mengingat wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas dan kondisi alam di daerah yang cukup sulit serta sarana prasarana transportasi yang terbatas. Bila dihadapkan dengan jumlah satuan yang tergelar dengan luas wilayah yang dihadapi, jumlah penduduk yang ada saat ini dan sarana serta prasana pendukungnya masih jauh dari harapan, hal ini dapat terlihat belum dapat tersambungnya alat komunikasi yang tergelar apalagi dengan gelar satuannya. g. Belum dilaksanakannya Ketentuan Standard Umum (KSU) materiil/bekal TNI AD. Perbedaan yang utama antara organisasi militer dan organisasi nonmiliter adalah bahwa organisasi militer dilengkapi dengan senjata yang memiliki kriteria/standard tertentu, sehingga memudahkan dalam pembinaan maupun dalam pengerahan kekuatannya untuk dihadapkan pada hakikat ancaman, demikian pula dengan satuan TNI AD. Dengan standard alutsista yang dimiliki akan menentukan kemampuan dan batas kemampuan satuan jajaran TNI AD, dengan demikian akan memudahkan saat penentuan/pemilihan satuan serta pembagian tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional dalam pelaksanaan tugas. 4. Strategi Penataan Postur TNI AD. Menata postur TNI AD yang ideal dalam menghadapi tantangan tugas kedepan guna mewujudkan daya tangkal aspek darat yang tangguh, maka perlu diambil langkah-langkah strategis sebagai pedoman dan perlu adanya kesepakatan seluruh komponen bangsa dalam membangun pertahanan TNI AD yang ideal. a. Kebijakan. 14

Terwujudnya

postur TNI AD yang ideal melalui penyatuan persepsi hakikat ancaman, pengelolaan dukungan anggaran, penataan gelar satuan secara seimbang dan pemenuhan alutsista guna mewujudkan daya tangkal aspek darat yang tangguh.

tugas pokoknya dihadapkan kepada luasnya wilayah dan karakteristik yang ada didaerah guna menghadapi setiap permasalahan dan ancaman yang timbul khususnya di wilayah daratan.

b. Strategi.

5) Kelima: Pengembangan pembentukan satuan dapat berkembang sesuai kebutuhan serta berdasarkan ancaman faktual maupun potensial yang akan dihadapi.

1) Pertama: Mewujudkan kesamaan persepsi terhadap ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia melalui sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh komponen bangsa, sehingga memahami ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama sesuai bidang masing-masing dalam kesatuan sistem pertahanan yang bersifat semesta. 2) Kedua: Mengelola dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui penerapan prinsip secara tepat, dengan skala prioritas sesuai dengan kemungkinan ancaman dan kebutuhan yang mendesak dan vital sebagai penangkal awal. 3) Ketiga: Mewujudkan keseimbangan gelar kekuatan antarsatuan melalui penataan, pembangunan dan pengembangan satuan serta melakukan validasi organisasi secara bertahap dengan titik berat kebutuhan yang mendesak, sehingga satuan yang tergelar memiliki fleksibilitas yang tinggi guna terwujudnya daya tangkal aspek darat yang tangguh dalam sistem pertahanan semesta. 4) Keempat: Mewujudkan satuan TNI AD yang memiliki alutsista yang modern, sesuai kebutuhan operasional satuan dalam melaksanakan

5. Postur TNI AD yang ideal. Postur TNI AD yang ideal dalam menghadapi tantangan tugas kedepan tentunya akan selalu berkembang, sesuai dengan kemungkinan ancaman dan perkembangan teknologi serta kondisi yang ada di wilayah NKRI. Postur yang ideal dalam penyusunan tulisan ini tidak dapat menjadi pedoman sampai beberapa tahun kedepan karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara setiap dokumen jangka panjang harus dilakukan revisi setiap 5 tahun, maka postur TNI AD yang ideal akan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemungkinan ancaman serta perkembangan sosial yang ada di seluruh wilayah NKRI. a. Organisasi. Penataan organisasi menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam membenahi dan membentuk postur yang ideal sehingga menjadi lebih efektif dan efisien serta disesuaikan dengan alutsista yang digunakan. Penambahan personel atau tidak untuk pemenuhan organisasi akan di perhitungkan sesuai kebutuhan organisasi. b. Kekuatan. Kekuatan yang dikembangkan oleh TNI AD sesuai dengan tingkatannya dan kepentingannya baik untuk kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan maupun untuk satuan pendukung lainnnya. Kostrad sebagai satuan yang memiliki kekuatan terpusat harus



10/9/2011 6:49:57 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi dengan kesiapan satuan yang baik. Dalam organisasinya kostrad harus memiliki satuan Infanteri, kavaleri, arhanud, armed dan satuan bantuan administrasi yang terdiri dari satuan ajen, polisi militer dan sebagainya untuk mendukung tugas pokok Kostrad dimasa perang ataupun damai. Kebutuhan ideal yang harus dibangun oleh Kostrad minimal memiliki 4 Divisi yang memiliki kemampuan linud, raiders, mobud maupun mekanis. Dalam pelaksanaan gelar satuan Kostrad diharapkan dapat saling mengisi dengan satuan TNI AL maupun TNI AU, sehingga mobilitas satuan dapat lebih optimal, sedangkan satuan Kavaleri harus memiliki daya gerak maupun daya tembak yang baik dengan senjata yang modern demikian juga untuk satuan Armed maupun Arhanud harus dapat memberikan bantuan tembakan dan melindungi satuan dari serangan udara musuh yang memiliki jangkauan yang optimal bersama-sama rudal/roket yang dimiliki TNI AL maupun TNI AU. Kopassus sebagai satuan khusus harus lebih ditingkatkan kemampuannya dan keandalannya baik yang berkaitan dengan sumber daya manusianya maupun alat perlengkapannya yang akan digunakan ataupun dioperasionalkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan beban tugas yang diembannya. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut tentunya memerlukan biaya yang cukup besar baik untuk latihannya maupun pemeliharaannya serta tingkat kesiapan satuan yang lebih baik serta perlu adanya tingkat kesejahteraan prajurit guna menunjang tugas pokok tersebut. Kodam sebagai satuan kewilayahan dan merupakan kompartemen strategis harus memiliki kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan yang dapat menjangkau seluruh wilayahnya dengan dapat memberikan efek

tangkal dan penangkal awal dalam menghadapi setiap ancaman baik yang dari dalam maupun dari luar. Kodam berjumlah 13 Kodam dari kondisi yang ada saat ini tentunya perlu penambahan dan pengembangan kodam sesuai dengan kemungkinan ancaman faktual maupun potensial selain itu perlu mempertimbangkan pengamanan terhadap wilayah daratan yang cukup luas wilayah serta kondisi geografi akan menjadi pertimbangan penambahan dan pengembangan Kodam di seluruh wilayah NKRI. Kodam sebagai kompartemen strategis harus memiliki kemampuan yang dapat diandalkan sebagai penangkal awal dalam menghadapi ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun luar. Kekuatan minimal yang harus dimiliki Kodam antara lain satu Brigade Infanteri sebagai pemukul kodam, satuan Kavaleri, Arhanud, Armed dan Zipur minimal masing-masing satu batalyon dan satu Batalyon Mekanis sebagai penyanggah di tingkat provinsi, serta masingmasing Korem harus memiliki 1 Batalyon Infanteri sebagai satuan pemukul Korem. Sedangkan untuk satuan kewilayahan tingkat Korem, Kodim dan Koramil dilaksanakan pembentukan ataupun pengembangan satuan sesuai kebutuhan dan perkembangan wilayah dihadapkan kepada kemungkinan ancaman. Kemampuan spesifikasi untuk satuan Infanteri di masing-masing Kodam akan berbeda-beda sesuai dengan geografi dan tipologi wilayah seperti kemampuan perang rawa, laut, sungai dan pantai, kemampuan perang kota, kemampuan pertempuran hutan gunung, rawa, laut dan sebagainya. Dengan wilayah Kodam yang terdiri dari kepulauan maupun daratan yang cukup luas, maka untuk membantu mobilitas satuan, maka setiap Kodam harus memiliki satu skadron Penerbad atau satu skadron komposit Penerbad yang memiliki kemampuan untuk serang

serta serbu ataupun dapat juga untuk kegiatan lainnya atau serba guna. Dengan semakin maraknya ancaman teror bom maupun terorisme yang sering menggunakan bahan peledak dari yang ringan sampai berat, maka perlu adanya penambahan di masingmasing Kotama untuk membentuk satu Kompi Jihandak/Nubika untuk membantu mengatasi kemungkinan terjadi teror bom ataupun yang sejenisnya. Sedangkan untuk satuan pendukung maupun satuan yang dipusatkan perlu adanya pembentukan komando pusat bantuan operasi yang terdiri dari Resimen Penerbad, Resimen Kesehatan dan Resimen Zeni kontruksi yang pengedalian langsung dibawah Kepala Staf Angkatan Darat. Untuk satuan pendukung perlu adanya penambahan dua skadron Penerbad dan dua lanudad untuk membantu kepentingan mobilitas TNI AD baik dalam OMP maupun OMSP, sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan optimal. c. Kemampuan. Untuk mendukung kekuatan yang ada, maka diperlukan kemampuan pada tingkat satuan, kelompok maupun perorangan sesuai dengan tugas pokoknya. Kemampuan pada satuan Kostrad khususnya tingkat divisi harus memiliki kemampuan mobud, raider, linud dan juga kemampuan untuk satuan mekanis, hal ini sesuai dengan bidang penugasannya. Pada tingkat Kotama kemampuan yang harus dimiiliki oleh satuan tempur adalah kemampuan sesuai bidang tugasnya sebagai contoh bagi satuan yang berada di perkotaan, maka kemampuan yang harus dimiiliki adalah pertempuran perkotaan selain kemampuan dasar lainnya yang harus dimiliki sebagai satuan tempur. Dengan demikian kemampuan yang dimiliki satuan tempur di tiap-tiap kotama



15

10/9/2011 6:49:58 PM

Jurnal Yudhagama tidak sama demikian juga tingkat latihannya ataupun pentahapan dalam siklus latihan. d. Gelar kekuatan. Dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah daratan, maka perlu adanya gelar satuan di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi dalam beberapa Kotama. Penggelaran satuan berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan ancaman yang akan timbul, sehingga dalam penempatannya tentunya berdasarkan kepentingan strategis. Dalam gelar satuan dapat dilakukan oleh satuan terpusat

maupun satuan kewilayahan yang dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI di daratan. Pengembangan gelar satuan dapat tetap ataupun berubah sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. 6. Kesimpulan. Penataan postur ideal TNI AD dalam menghadapi tantangan masa depan tentunya harus dapat mewujudkan daya tangkal aspek darat yang tangguh dapat terwujud, bila Bangsa Indonesia memiliki kesamaan persepsi tentang hakikat ancaman dan didukung dengan anggaran pertahanan yang mencukupi, sehingga gelar satuan dapat disusun secara seimbang serta

memiliki alutsista yang memadai dan modern. Namun, penataan postur ideal yang ada saat ini dapat kembali berubah ataupun tetap sesuai perkembangan baik perkembangan lingkungan strategis internasional, global, regional maupun nasional dan kebutuhan dalam mengatasi ancaman baik yang faktual maupun potensial. 7. Penutup. Demikian tulisan ini dibuat sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya mewujudkan postur TNI AD yang ideal dalam menghadapi tantangan tugas kedepan dan TNI AD yang memiliki daya tangkal aspek darat yang tangguh.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok.

16

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


: : : : : : :

Ir. Mulhim Asyrof Mayjen TNI/28560 Metro/23-07-1954 Islam Kawin AKABRI/1976 Asrena Kasad

II. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Riwayat Pendidikan Militer. Dikbangum. AKABRI : 1976 Sussarcab Zi : 1977 Diklapa II/Zeni : 1988 Seskoad : 1992 Sesko Komp (Malaysia) : 1993 Sesko ABRI : 1998 Lemhannas RI : 2007

B. 1. 2. 3. 4. 5.

Dikbangspes. Susjurpa Kon Pur : 1979 Sus Bahasa Inggris : 1982 Combat Engineer (USA): 1982 Combat Instr Course : 1982 Sus Danrem : 2002

III. A. 1. 2. 2.

Riwayat Penugasan. Dalam Negeri. Ops. Timor Timur : 1978 Ops. Timor Timur : 1981 Ops. Timor Timur : 1982

B. 1. 2. 2. 4.

Luar Negeri. Amerika Amerika Malaysia Singapura

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Danton-2/B Yonzipur-5 Dam VIII/Brw Danton-1/A Yonzipur-5 Dam VIII/Brw Danton Jemb Kiban Yon Zipur-5 Dam VIII/Brw Danton Pal Kiban Yonzipur-5 Dam VIII/Brw Danki Ban Yonzipur-5 Dam VIII/Brw Kasi-2/Ops Yonzipur-5 Dam V/Brw Danki-C Yonzipur-5 Dam V/Brw Kabeng Gatrik & Nubika Bengpuszi Wadanyonzikon-11 Menzikon Pamen Ditziad/Dik Seskoad Kabag Rendal Binkonpur Ditziad Danyonzipur-3 Dam III/Slw Pamen Dam III/Slw Sesko Komperatif Pbdya-4/Anev Paban I/Ren Sopsad Kadep Mipatek Akmil Asrendam I/Bukit Barisan Danrem-041/Gamas Dam II/Swj Danrem-042/Gapu Dam II/Swj Paban II/Renproggar Srenad Dirkon Ditjen Ranahan Dephan Asrena Kasad Pangdam IV/Dip



10/9/2011 6:49:58 PM


Keketuaan dalam Forum ASEAN Sebuah Tantangan dan Harapan Oleh : Kolonel Arm Agus Sularso, S.H., M.S.i (Sahli Pangdam IX/Udy Bid. Ekonomi)

Pengakuan ASEAN sebagai organisasi regional yang mendapatkan predikat paling maju, hendaknya harus tetap dipertahankan. Senantiasa berupaya agar mampu mengatasi kendala pembangunan ekonomi dan masalah keamanan regional yang terjadi pada negara anggotanya. Hendaknya perlu diingat bahwa keberhasilan dan kemajuan yang telah diraih masih bersifat semu (pshudo progress).

A. Latar belakang.

1 http://vandocrmakaruku. blogspot.com/2009/08/s-e-n.html.

Foto Istimewa

A

SEAN pertama kali dideklarasikan pada tahun 1967 dan belum diikuti oleh semua negara Asia Tenggara. Setelah dibuat traktat persahabatan pada tahun 1976, ASEAN terbuka keanggotaannya bagi semua negara Asia Tenggara. Awalnya ASEAN terdiri dari lima negara pelopor ASEAN yang biasa disebut ASEAN-5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filiphina. ASEAN-5 merupakan komunitas keamanan yang plural. Pembahasan terhadap kepluralan ini mengarah pada kelompok negara yang anggotanya mengharapkan perubahan yang damai dalam hubungan mutual, serta penghapusan penggunaan kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Pada awal pembentukan ASEAN tahun 1967 ditandai dengan negara-negara yang hanya mengejar national interest.1 Dalam deklarasi kesepakatan ditegaskan, bahwa ASEAN terikat pada deklarasi-deklarasi Bandung, Bangkok, Kuala Lumpur serta piagam PBB dan berusaha untuk membina perdamaian, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negara-

»

Foto bersama para pemimpin ASEAN

negara anggota, serta berikhtiar untuk memantapkan hasil-hasil ASEAN. Selanjutnya kerja sama ASEAN diperluas dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sebagai kerangka kerja sama, ASEAN menetapkan bidang kegiatan politik, ekonomi, sosial, keamanan dan perbaikan mekanisme. Pada tahun 1990-an keanggotaan ASEAN bertambah dengan bergabungnya

Vietnam. Kemudian Laos, Kamboja dan Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997-1998. Hubungan baik antar negara-negara anggota lama dan baru semakin kompleks karena karakteristik keamanan masing-masing negara. Perkembangan organisasi ASEAN yang signifikan adalah dibentuknya ARF (ASEAN Regional Forum) pada tahun



17

10/9/2011 6:49:58 PM

1994.2 ARF sebagai suatu wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik dan keamanan di kawasan, serta membahas dan menyamakan pandangan antarnegara peserta ARF, guna memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang memperoleh perhatian seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti AS, RRC, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE). ARF menyepakati bahwa konsep keamanan menyeluruh (comprehensive security) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti isu keamanan nontradisional. Berbagai pertemuan dan dialog telah dilakukan melalui forum ARF dengan banyak negara seperti AS, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, Rusia, Cina, dan sebagainya untuk berdiskusi multilateral mengenai isu-isu keamanan Asia Pasifik. ARF sebagai komunitas keamanan ASEAN memainkan peran yang signifikan dalam manajemen pasca perang dingin yang layak di Asia Pasifik. ARF memfasilitasi kerja sama untuk meningkatkan power ASEAN dan mengupayakan peningkatan keamanan kawasan. Sampai dengan pertemuan tingkat menteri ke-12, peserta ARF berjumlah 25 negara yang terdiri atas seluruh negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina), 10 negara mitra wicara ASEAN (AS, Kanada, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) serta negara di kawasan seperti Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan dan Timor Leste. Sementara Banglades menjadi peserta pada PTM ke-13 ARF yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada Bulan Juli 2006.3

18

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

»

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

perkembangan dan aktivitasnya telah memainkan peran yang sangat berarti bagi kepentingan kawasan. ASEAN dapat dikatagorikan sebagai organisasi internasional yang mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan ASEAN cenderung lebih stabil ditinjau dari aspek politik maupun ekonomi terlepas dari masih adanya persoalan Myanmar.4 Namun, bila ditinjau dari tujuan pendirian ASEAN, bahwa semangat yang dibangun berdimensi dua hal yaitu meningkatkan kesejahteraan sesama anggota ASEAN dan yang kedua adalah sebagai forum kerja sama keamanan, untuk mewujudkan stabilitas kawasan. Tampaknya penilaian atas kemajuan yang telah dicapai ASEAN hingga sekarang perlu dikaji lebih lanjut sebagai berikut: 1. Organisasi regional yang memperjuangkan kesejahteraan negara anggota.

B. Implementasi peran ASEAN bagi kawasan. Organisasi regional ASEAN ditinjau dari latar belakang,

a. Penciptaan kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA). Tidak ada perubahan berarti dalam peningkatan perdagangan sesama anggota ASEAN, walaupun penurunan tarif sejumlah produk menjadi antara 0-5 persen sudah

2 http://one.indoskripsi.com/content/asean-and-security-complex. 3 http://ditpolkom.bappenas.go.id/ basedir/ARF%20Indonesia.pdf,.

4 http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=artic le&id=41002:para –dubes-ri-asean- alami kemajuan&catid=16&Itemid=29

diberlakukan. Ekspor dan impor ASEAN masih didominasi ekspor dan impor antara ASEAN dengan negara-negara di luar kawasan. Ekspor dan impor sesama anggota ASEAN tidak bertumbuh secara berarti dan jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan ekspor dan impor kawasan dari luar ASEAN.5 Padahal pertumbuhan ekspor dan impor, sangat kuat dipengaruhi oleh kehadiran investasi global yang selanjutnya akan meningkatkan ekspor dan impor di kawasan. Sementara itu, hampir semua komoditas yang tarifnya dijanjikan untuk diturunkan menjadi 0-5 persen sudah dipatuhi oleh enam negara anggota ASEAN. Dengan demikian, ASEAN mencatat kemajuan dalam penurunan tarif. Namun, dalam perdagangan internasional terlihat bahwa sukses itu hanyalah sebuah ilusi. Ibaratnya, sukses itu hanya seperti macan kertas yang sangat beda dengan realitas di lapangan. Maka dari itu, jangankan integrasi �� Pada laporan ASEAN yang mengutip laporan konsultan manajemen McKinsey mengatakan bahwa “ASEAN masih memiliki hambatan nontarif. ASEAN juga telah gagal membujuk investor untuk masuk dengan menanamkan modal dan memperlakukan ASEAN sebagai sebuah pasar yang terintegrasi.” http:// www.unisosdem.org/article_detail.php?aid =2845&coid=2&caid=2&gid=4.



10/9/2011 6:49:58 PM

Foto Istimewa

Foto Istimewa

Foto Istimewa


»

Spanduk sosialisasi pertemuan ASEAN

secara umum (politik, sosial dan budaya), integrasi perekonomian saja berjalan lamban di ASEAN. Walaupun pertemuan para menteri perekonomian ASEAN sudah berlangsung ke-35 kali, namun belum bisa dibilang berhasil secara berarti. b. Pergerakan pemulihan krisis ekonomi lambat. Tahun 2009 merupakan tahun pemulihan ekonomi bagi sebagian negara besar yang dilanda krisis ekonomi global. Seharusnya tahun 2010 menjadi momentum kuat pemulihan ekonomi dunia. Hampir semua negara maju menunjukkan tanda pemulihan. Kawasan Zona Eropa yang pada triwulan II masih tumbuh negatif pada triwulan III sudah tumbuh positif, misalnya Jerman dan Perancis. Pemulihan ekonomi global dimotori oleh negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina). India tumbuh 7,9 persen pada triwulan III 2009. Indonesia tanda-tanda pemulihan terlihat pada kuartal II 2009 tercatat 4,2 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dikatakan masih belum berkualitas. Sektor yang tumbuh terutama hanya sektor nontradables, sementara sektor tradables (produksi

barang) semakin merana. Industri manufaktur hanya tumbuh 1,3 persen atau sepertiga dari pertumbuhan PDB (Produc Domestic Brutto) pada triwulan III, jauh dibawah angka potensial yakni 6,5 - 7,0 persen.6 Secara teknis sesungguhnya Indonesia memiliki modal dasar kuat untuk membangun lompatan besar dalam perekonomian. Sebagai kawasan yang paling dinamis, dan motor kepedulian ekonomi global. Di kawasan Asia, Indonesia adalah kawasan yang paling menarik bagi investor dan mitra dagang. Sayangnya, Indonesia terkendala hambatan yang bersifat klasik karena buruknya kondisi infrastruktur dan tidak dimanfaatkannya secara maksimal ruang gerak dari sisi moneter perbankan maupun fiskal. Untuk mengembangkan perekonomian Indonesia diperlukan masuknya investasi asing, namun hal itu akan terjadi bila Indonesia memangkas ekonomi biaya tinggi, serta pembangunan infrastruktur seperti listrik, jalan, dan pelabuhan yang memadai. 6 Harian Kompas, Jumat 11 Desember 2009 : Ekonomi 2010 Terperangkap Persoalan Klasik, hlm 43.

2. Dimensi keamanan. Pada masa kini ancaman-ancaman yang dihadapi dapat datang dari pihak luar suatu negara, namun ancaman juga dapat berasal dari domestik dan global (the origin of threats). Secara tradisional ancaman yang semula berdimensi militer, namun karena berbagai perkembangan nasional dan internasional, telah berubah menjadi semakin rumit. Persoalan keamanan telah berkembang pada isu-isu nontradisional menyangkut aspek-aspek lain yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan bahkan isu-isu lain seperti demokrasi dan HAM (the nature of threats).7 Kerja sama keamanan kawasan ASEAN menekankan upaya untuk menciptakan keamanan melalui dialog, konsultasi, pembentukan rasa saling percaya tanpa harus melalui pendekatan-pendekatan formal institusional (cooperative security)8. Berbagai ancaman nontradisional yang kini dihadapi dunia dapat diklasifikasikan ke dalam enam kelompok ancaman9 a. Ancaman ekonomi dan sosial termasuk kemiskinan, penyakit menular, kelaparan, dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini misalnya tergambar cukup jelas oleh maraknya penyakit akibat kekurangan gizi, kebakaran hutan, banjir dan kekeringan di beberapa negara ASEAN. b. Konflik antarnegara (interstate conflict). Meskipun konflik di kawasan Asia Tenggara cenderung menurun secara signifikan, bukan berarti tidak ada ancaman. Persoalan perbatasan laut dan darat antar negara ASEAN dan klaim/sengketa tehadap pulaupulau negara lain, yang belum terselesaikan secara tuntas dapat 7 Prof. AA. B. Perwita, Ph.D., Pengantar Hubungan Internasional, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm 124. 8 Ibid, hlm 129. Konsep dari cooperative security negara-negara Asia Pasifik melalui forum ARF, jalur kedua (second track diplomaty) dan jalur ketiga (track 3, LSM, dan Ormas). 9 Prof. AA B. Perwita, Ph.D., Piagam ASEAN dan isu keamanan non-tradisional http://www.pikiran-rakyat.com/prprint. php?mib=beritadetail&id=48977.



19

10/9/2011 6:49:58 PM

Jurnal Yudhagama memicu ketegangan antarnegara ASEAN dan Cina, khususnya sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel.

f. Ancaman yang dilakukan organisasi kejahatan transnasional dalam bidang narkotika dan perdagangan manusia, serta masalah illegal loging, illegal fishing, dan illegal minning.

bahan pangan, air bersih, dan energi.10 Selain dua tantangan di atas, masih adanya beragam tantangan yang dihadapi bersama seperti perompakan di laut, kejahatan transnasional, migrasi dalam jumlah besar, perubahan iklim, bencana alam, serta krisis keuangan. D. Keketuaan Indonesia yang diharapkan. ASEAN sebagai sebuah organisasi regional telah berkembang semakin matang. Peran ASEAN sebagai salah satu organisasi regional telah menghasilkan berbagai hal menyangkut kesejahteraan dan keamanan kawasan bagi negara anggotanya.

Foto Istimewa

Foto Istimewa

c. Konflik internal (intrastate conflict) yang justru kecenderungannya semakin meningkat. Ketegangan hubungan antara Malaysia dan Thailand, misalnya, terjadi akibat berbagai persoalan domestik yang berasal dari isu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kawasan Asia Tenggara masih menyimpan potensi besar bagi mengemukanya konflik internal. Persoalan separatisme merupakan ancaman laten di kawasan Asia Tenggara.

e. Ancaman terorisme yang terus menunjukkan eskalasi aktivitasnya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kawasan ini bahkan dipercaya menjadi salah satu tempat berkembangnya terorisme internasional. Apalagi dengan tewasnya pemimpin Al Qaeda Osama Bin Laden, dapat memicu intensitas eskalasi ancaman.

»

perkembangan senjata nuklir di kawasan Asia

d. Ancaman yang juga perlu mendapat perhatian lebih serius adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia, terutama perkembangan senjata nuklir di kawasan Asia maupun konflik di semenanjung Korea. Kendatipun ancaman ini relatif kecil namun dapat berdampak di kawasan Asia Tenggara, meskipun ASEAN merupakan kawasan bebas senjata nuklir (SEANWZ), namun masalah nuklir dapat menjadi ancaman di dalam kawasan yang perlu perhatian. 20

C. Tantangan yang dihadapi. Semakin kompleks dan beragamnya tantangan yang dihadapi baik di tingkat nasional, regional, maupun global, ASEAN harus mampu menunjukkan arti pentingnya dengan cara menawarkan solusi yang lebih komprehensif. Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi ASEAN adalah mencapai ketahanan pangan dan ketahanan energi. Meningkatnya jumlah penduduk dunia, yang akan mencapai sembilan milyar pada 2045, akan menajamkan kompetisi untuk mendapatkan akses terhadap

Dapat dikatakan bahwa ASEAN adalah organisasi regional termaju dibandingkan dengan organisasi sejenis yang ada di luar kawasan. Namun, dalam kiprahnya untuk mencapai visi dan misi ASEAN masih terbatas. Implementasi piagam ASEAN khususnya untuk mencapai pembentukan komunitas ekonomi ASEAN, yang sejahtera dan damai merupakan tantangan terbesar abad-21. 10. http://asean2011.kemlu.go.id/ index.php?option=com_content&view =article&id=369:pembukaan-ktt-ke-18asean-jakarta-7-mei-2011&catid=43:pressrelease&Itemid=57&lang=in



10/9/2011 6:49:58 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 1. Kedepan ASEAN harus lebih mengembangkan kerjasama dan dialog dalam bidang ekonomi dan keamanan, agar dapat lebih memberikan arti bagi perkembangan ASEAN. Melalui ARF, ASEAN pada abad-21 harus dapat lebih meningkatkan perannya menjaga keamanan dan perdamaian dunia serta juga memberikan kontribusi bagi negara-negara di luar kawasan. ASEAN harus berani mengambil langkah yang lebih progressif dan mendorong terciptanya hubungan dengan aktoraktor non-states. Pembentukan komunitas ASEAN khususnya dalam hal mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara harus dilakukan lebih cepat dengan melakukan terobosan-terobosan baru di tahun 2012. Perdagangan bebas ASEAN-CHINA harus dapat mendorong peningkatan eksport antar negara ASEAN dan menjaga keseimbangan derasnya arus import barang dan jasa dari CHINA.

2. Komunitas keamanan ASEAN harus dijadikan sebagai mekanisme untuk memecahkan persoalan secara internal yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan melalui caracara damai. Terutama konflik antar negara ASEAN, termasuk isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan masalah tanpa harus meninggalkan prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Kerjasama keamanan dapat berjalan secara paralel dengan kerjasama dibidang ekonomi dan sosial budaya, sehingga menjadi pijakan yang saling memperkuat entitas ASEAN sebagai organisasi regional yang tetap relevan. 3. Pengakuan ASEAN sebagai organisasi regional yang mendapatkan predikat paling maju, hendaknya harus tetap dipertahankan. Senantiasa berupaya agar mampu mengatasi kendala pembangunan ekonomi dan masalah keamanan regional yang terjadi

pada negara anggotanya. Hendaknya perlu diingat bahwa keberhasilan dan kemajuan yang telah diraih masih bersifat semu (pshudo progress). 4. Kenyataannya sesuai dengan poin tersebut diatas, masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi negara anggota menyangkut masalah ekonomi dan keamanan, baik yang berkaitan antarnegara dalam kawasan dan dengan negara di luar ASEAN. Kiranya ASEAN dibawah Keketuaan Indonesia diharapkan akan lebih solid dan mampu memberikan harapan baru bagi seluruh entitas. Lebih daripada itu ASEAN mampu berperanserta dalam pengendalian politik, ekonomi dan keamanan baik didalam kawasan maupun diluar kawasan, khususnya perkembangan situasi politik dan keamanan di Timur Tengah dan kawasannya yang sedang memanas.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat/NRP 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

III. Riwayat Penugasan. : : : : : : :

Agus Sularso, S.H., M.S.i Kolonel Arm/29374 Solo/11-08-1957 Islam Kawin AKABRI/1981 Sahli Pangdam IX/Udy Bid. Ekonomi

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dikbangum. AKABRI Sussarcab Arm Suslapa Arm Seskoad STIH AL-Hikmah SSPS Unhan

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dikbangspes Sussar Para Susstaf Yon Tartihterrinbatmin Suspabinlat Bintalfungsi Komando Susrenstra Susdanrem

1. 2. 3. 4.

Ops. Timor Timur Safkar Indopura (Singapura) Operator Mer 155mm/FH2000 Singapura Belajar (California) USA

IV. Riwayat Jabatan. 1. Danton Yonarmed-9/K 2. Pamu Rai A Yonarmed-9/K 3. Pa Rai A Yonarmed-9/K 4. Dan Rai A Yonarmed-9/K 5. Kasi-2 Ops Yonarmed-9/K 6. Gumil Deptaktik Pusdik Armed 7. Kasetum Pusdik Armed 8. Dansatdik Suspim Pemdagri Pusdikart 9. Wadanyon Armed-7 Dam Jaya 10. Kasubgar-0503/JB 11. Kasilat Baglat Pussenart 12. Kabag Binsat Armed Pussenart 13. Danyon Armed-8/K 14. Dandim-1702/WJ Dam XVII/TKR 15. Waaspers Kasdam XVII/TKR 16. Aspers Kasdam XVII/TKR 17. Aspers Kasdam Jaya 18. Dirlitbang Akmil 19. Danrem-022/PT Dam I/BB 20. Sahli Pangdam IX/UDY Bid. Ekonomi



21

10/9/2011 6:49:58 PM

Jurnal Yudhagama

Filsafat Oleh: Kolonel Cku DR. I Nengah Kastika, S.H., M.H Paban IV/Lakgar Srenad

Untuk mengembalikan kejayaan Pancasila maka penghayatan Pancasila khususnya dari aspek filsafat harus secara terus-menerus digali dan disebarluaskan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karena, kejayaan atau kesaktian Pancasila sudah teruji dan terbukti senantiasa ampuh untuk mengatasi segala macam krisis yang pernah terjadi di Indonesia.

Pengantar.

S

ejak masa kelahirannya hingga hari ini, Pancasila dibicarakan, ditulis di koran, dinyanyikan, dipidatokan, diperdebatkan dalam suasana dahi berkernyit. Demikian salah satu tulisan di Harian Kompas yang diberi judul “Kebangsaan Franky Sahilatua dan Pancasila.” 1 Memang belakangan ini banyak didiskusikan mengenai Pancasila sebagai dasar ideologi negara, dan keberadaannya sebagai perekat atau pemersatu bangsa. Berbagai gagasan, dan komentar terlontar dalam perbincangan baik di televisi maupun di media massa. Salah satunya, gagasan rencana aksi nasional untuk sosialisasi Pancasila Pandu Pemimpin Negara yang dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam jumpa pers bersama tujuh pemimpin lembaga tinggi negara lainnya.2 Selain Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Taufiq Kiemas menyatakan keprihatinannya atas menguatnya radikalisme, terorisme, dan kekerasan horizontal, dan meminta kepada Presiden Yudhoyono untuk membantu menyebarluaskan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 1 2011 2 2011

22

Harian Kompas, Senin, 30 Mei Harian Kompas, Rabu, 25 Mei

UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.3 Tidak ketinggalan juga para rektor di Jawa Timur meminta agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diajarkan kembali.4 Banyak lagi yang memberikan pendapat, gagasan maupun komentar terhadap keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya semua pihak menginginkan Pancasila dikembalikan lagi sebagai fungsinya semula, dan dimasukkan didalam kurikulum pendidikan dengan metode disesuaikan dengan kebutuhan, serta sejauh mungkin menghindari metode indoktrinasi seperti yang dilakukan pada masa orde baru. Demikian antara lain mengemuka pendapat dari berbagai kalangan, dan dari pendapat tersebut menurut hemat penulis ada pemahaman mendasar yang perlu digali kembali didalam menghayati dan mengamalkan nilainilai luhur Pancasila yaitu antara lain dari sisi “Filsafat Hukum Pancasila” Pilihan Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara. Sebelum membahas sisi filsafat hukum Pancasila, terlebih dahulu mari kita tengok kebelakang pilihan Bangsa Indonesia tentang Ideologi Pancasila diantara dua poros ideologi besar dunia. Bung Karno, pada Kongres

Amerika Serikat tanggal 16 Mei s.d. 3 Juni 1956 menyampaikan pidato dengan menguraikan Pancasila dan menjelaskannya dengan sangat rinci sila demi sila. Peserta Kongres tampaknya memberikan apresiasi yang tinggi, hal ini ditandai dengan tepuk riuh dan aplaus panjang pada setiap uraian silasila dari Pancasila. Kemudian, kampanye tentang Pancasila disampaikan kembali kepada dunia dalam pidatonya di PBB pada tanggal 30 September 1960 yang berjudul “To build the world a new”. Sukarno pada saat itu menyangkal pendapat seorang filsuf Inggris Bertrand Russel yang membagi dunia kedalam dua poros ideologis yaitu Manifesto Komunis dan Declaration of Independence, dan menyatakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh kedua paham itu, tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. Namun, berdasarkan pengalaman sendiri, dan dari sejarah Bangsa Indonesia telah tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai dan cocok yaitu “Pancasila”.5 Pancasila sebagai ideologi negara sebenarnya berasal atau bersumber dari nilai-nilai adat istiadat yang beranekaragam, nilai-nilai budaya bangsa serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi, unsurunsur yang merupakan materi (bahan) dasar Pancasila diangkat

3 Ibid 4 Putu Setia, Cari Angin Pancasila, Koran Tempo, 29 Mei 2011

5 Yudi Latif, Mengapa Pancasila begitu penting, Harian Kompas, Jumat, 13 Mei 2011



10/9/2011 6:49:59 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, agama, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Menurut B. Arief Sidharta, filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan (yang paling fundamental) yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat, ciri-ciri hakiki serta landasan berlakunya hukum.8 Selanjutnya dia mengatakan bahwa filsafat hukum yang dianut akan sangat berperan sebagai landasan kefilsafatan dan norma kritik bagi berlakunya tata hukum secara 8 B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Refleksi Dinamika Hukum; Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara, Jakarta 2008, hal. 15

atau ketentuan tentang keharusan cara berperilaku adalah penghayatan manusia tentang kedudukan dari tiap manusia didalam pergaulan hidup manusia dalam alam semesta. Pandangan atau penghayatan manusia tentang tempat dirinya dalam rangka keseluruhan itu disebut pandangan hidup.10 Pandangan hidup adalah pangkal bertolak dari landasan kefilsafatan serta ukuran bagi norma kritik yang mendasari atau menjiwai tata hukum. Karena itu, pandangan hidup yang dianut akan memberi keutuhan, kesatupaduan 10 Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, PT Pembangunan, Jakarta, 1965

Foto Istimewa

dari pandangan hidup masyarakat Indonesia atau dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut dirumuskan oleh pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara berakar dari pandangan hidup dan budaya Bangsa Indonesia, bukan mengangkat atau mengambil

»

Peta Indonesia

dari ideologi bangsa lain.6 Filsafat Hukum dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari Bahasa Yunani “philein” artinya “cinta” dan “sophos” artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “wisdom”. Jadi secara harfiah istilah “filsafat” mengandung makna cinta kebijaksanaan.7 Hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya pengetahuan, dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka muncul pula 6 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010 7 Ibid

keseluruhan, serta merupakan bagian dari pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat diakatakan bahwa filsafat hukum adalah penerapan pandangan hidup dalam bidang hukum.9 Didalam hukum sebenarnya yang terjadi adalah proses penilaian, dan yang dinilai perilaku manusia di dalam pergaulan hidup, perilaku di dalam jaringan berbagai hubungan sosial, dan yang melakukan penilaian adalah manusia itu sendiri. Karena itu, yang menentukan isi peraturan hukum 9

Ibid

dan pengarahan pada keseluruhan proses-proses sosial penormaan atau pengkaidahan peraturan hukum beserta dengan proses-proses penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi atas dasar pengarahan itu, maka keseluruhan peraturan-peraturan hukum dan pranata-pranata hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat akan mewujudkan diri menjadi satu kesatuan yang berstruktur, bersistem dan dinamis.11 Tata hukum adalah hasil perpaduan dinamis antara pandangan hidup yang 11 Soejanto Poespowadojo, Filsafat Pancasila; Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya, Gramedia, Jakarta, 1994. hal 30



23

10/9/2011 6:49:59 PM

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

»

Sketsa budaya falsafah Pancasila

dianut dan kenyataan lingkungan hidup manusia yang dipadanankan kedalam keseluruhan asas-asas hukum, kaidahkaidah hukum dan pranata-pranata hukum yang tersusun dalam suatu struktur yang bersistem. Filsafat hukum yang merumuskan landasan kefilsafatan dan norma kritik bagi tata hukum yang berlaku akan diwarnai oleh pandangan hidup yang dianutnya. Pandangan hidup Bangsa Indonesia telah dirumuskan secara padat dalam bentuk kesatuan rangkaian lima sila yang dinamakan Pancasila, dan Pancasila itu ditempatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kefilsafatan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang diatur. Dengan demikian, Pancasila melandasi dan menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia, termasuk kegiatan menentukan dan melaksanakan politik hukumnya. Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Dasar itu 24

tadi harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.12 Pandangan hidup Pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.13 Manusia berasal dari Tuhan dan tujuan akhir dari kehidupannya adalah untuk kembali pada sumber asalnya. Karena itu, bertakwa dan mengabdi pada Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar, yang sudah dengan sendirinya harus dilakukan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kodrat sebagai mahluk bermasyarakat yang kehadirannya dikodratkan dalam kebersamaan, dan dalam kebersamaannya itu, tiap manusia memiliki kepribadian yang unik yang membedakan yang satu dengan yang lain. Keseluruhan 12 Op. Cit 13 Sayidiman Suryohadiprojo, Membangun Peradaban Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 49

pribadi-pribadi dengan keunikannya masing-masing mewujudkan satu kesatuan, yakni kemanusiaan. Dalam masing-masing pribadi yang unik itu terdapat atau terjelma kemanusiaan, karena itu kehadiran manusia dalam kebersamaannya itu memperlihatkan kodrat adanya kesamaan, yakni kemanusiaan dalam pribadi-pribadi yang unik, dan pribadi-pribadi yang berbeda (kesatuan dalam perbedaan). Sebaliknya, kebersamaan itu memperlihatkan kodrat kepribadian tiap manusia individual yang unik, yakni perbedaan-perbedaan didalam kesatuan kemanusiaan yang dalam lambang Negara Republik Indonesia, kodrat itu dirumuskan dalam seloka: “Bhineka Tunggal Ika”.14 Dilihat dari jalan pikiran tadi, Bhineka Tunggal Ika itu merumuskan asas pertama dalam menetapkan pendirian tentang kedudukan tiap manusia di dalam masyarakat. Manusia adalah subyek yang memiliki kepribadian 14

Op Cit



10/9/2011 6:49:59 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD yang unik sebagai kodratnya. Kodrat berkepribadian ini tidak dapat disangkal tanpa meniadakan juga kodrat kemanusiaannya. Karena itu, setiap manusia untuk dapat menjadi manusia harus mengakui dan menerima adanya kepribadian itu, termasuk kepribadian manusia-manusia lain. Hal ini berlaku juga bagi masyarakat, artinya untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat manusia yang berkemanusiaan, maka masyarakat harus mengakui dan memelihara serta melindungi kepribadian masingmasing anggotanya. Di dalam diri tiap manusialah, masyarakat mewujudkan kemanusiaan. Sebaliknya, hal itu tidak berarti bahwa masing-masing individu manusialah yang terpenting, dan karena itu kepentingan tiap manusia masing-masing secara bersendiri harus didahulukan dari masyarakat. Sebab, terbawa oleh kodrat kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya, manusia hanya dapat mewujudkan kemanusiaannya dalam masyarakat yang di dalamnya tiap manusia menjadi anggotanya. Terbawa oleh struktur kehadiran manusia dalam kebersamaan dengan sesamanya itu, maka sifat hubungan antar-manusia dan antara tiap manusia dan masyarakat dilandasi dan dijiwai oleh cinta kasih. Sifat cinta kasih yang menjiwai hubungan manusiawi itu yang terbawa oleh kodrat kebersamaannya itu, juga pada akhirnya bersumber pada Sang Maha Pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Sifat hubungan manusiawi yang demikian itu dinamakan juga kekeluargaan. Karena itu, pandangan hidup Pancasila dapat juga disebut pandangan hidup kekeluargaan.15 Asas kekeluargaan adalah rumusan asas hidup yang didasarkan atas pemikiran yang konkrit, yaitu tiada manusia yang kehadiran dan kehidupannya terlepas dari kaitan kebersamaan dengan manusia-manusia lain.16 Dalam asas ini tercakup juga kesadaran dan pengakuan bahwa hidup manusia tergantung pada lingkungannya, seperti alam, sesama manusia, dan tergantung pada sesuatu yang ada diatas segala-galanya (Tuhan Yang Maha Esa, Dunia supranatural, 15 16

Op Cit Ibid

dunia transenden). Karena itu, kebahagiaan pribadi dan upaya untuk mewujudkannya tidak dapat diisolasi dari kebahagiaan manusia-manusia lain yang bersama-sama mewujudkan kebahagiaan bersama. Cita Hukum Pancasila. Hukum timbul dari rasa wajib yang tertanam dalam jiwa manusia, yakni dalam akal budi dan budi nurani manusia yang mengharuskan manusia bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu berkenaan dengan adanya manusia-manusia lain untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Keharusan itu menimbulkan hak untuk menuntut agar apa yang diharuskan dilaksanakan; jadi adanya kewajiban itu sekaligus menimbulkan hak. Kewajiban bersikap dan berperilaku tertentu terhadap orang lain itu dirasakan sebagai apa yang sudah sepantasnya dan seadilnya menjadi hak orang lain itu. Manusia merasa berwajib dan dituntut untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hak dan kewajiban itu dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban terhadap manusia atau manusia-manusia lain. Jika hak itu adalah hak hukum, maka hak tersebut mesti merupakan hak atas perbuatan seseorang lainnya, atas perbuatan yang menurut hukum merupakan kewajiban dari seseorang lainnya itu.17 Jadi, hak dan kewajiban itu menunjuk atau mengungkapkan hubungan antarmanusia, oleh karena itu hukum pada hakikatnya adalah hubungan antarmanusia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.18 Hukum yang mewujudkan diri sebagai proses-proses sosial pengaturan berperilaku dalam hubungan kemasyarakatan, dan sebagai pengaturan perilaku selain untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, hukum juga dimaksudkan untuk mewujudkan 17 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, Alih Bahasa oleh Somardi, RimDi PRESS, hal. 75 18 H.Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2003. hal. 130

asas keadilan, yang oleh Stammler disebut sebagai konsep hidup yang fundamental.19 Karena itu, hukum diarahkan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan jasa yang telah diberikannya. Memberikan perlakuan yang sama menurut proporsinya, memberikan imbalan sesuai dengan kecakapan dan jasanya terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya, kesemuanya ini adalah akibat yang timbul dari kenyataan bahwa manusia dikodratkan berstruktur ada bersama dengan sesamanya. Karena manusia dikodratkan ada bersama dengan sesamanya, maka manusia tidak dapat mengelakkan diri dari keberadaan dalam pergaulan dengan sesamanya. Justru karena itu, maka ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat yang dikehendaki yang manusiawi dan tidak kaku. Yang dikehendaki adalah ketertiban dan keteraturan yang bersuasana keteneraman batin, kesenangan bergaul diantara sesamanya, keramahan dan kesejahtraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antarmanusia yang sejati. Karena itu, hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan. Karena itu juga hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan dan masing-masing warga masyarakat kesejahteraan (material dan spiritual) yang merata dalam keseimbangan yang proporsional. Terpaut pada asas kerukunan adalah asas kepatutan, juga asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antarwarga masyarakat yang didalamnya para warga masyarakat diharapkan berperilaku dalam kepantasan sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sah menurut hukum, para warga masyarakat diharapkan untuk memerhatikan kepantasan. Sifat lain yang memberikan 19 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, judul asli Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhamd Arifin, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal 29



25

10/9/2011 6:50:00 PM

Jurnal Yudhagama ciri pada Hukum Pancasila adalah asas keselarasan yaitu asas yang menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui asas ini, penyelesaian masalahmasalah konkrit, selain harus didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan kaidah hukum, juga harus diakomodasikan pada proses-proses kemasyarakatan sebagai keseluruhan yang utuh dengan mempertimbangkan perasaan yang sungguh-sungguh hidup didalam masyarakat. Karena itu, dari masyarakat dan pelaksana hukum diharapkan kepatutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang dikenal dengan istilah sifat kekeluargaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Hukum Pancasila adalah hukum bersemangat kekeluargaan yang menunjuk pada sikap yang berdasar kepribadian setiap warga masyarakat yang diakui dan dilindungi oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cita hukum Pancasila itu adalah persepsi dan penghayatan Bangsa Indonesia tentang hukum dan penyelenggaraan hukum yang berintikan: Ketuhanan Yang Maha Esa; penghormatan atas martabat antarsesama manusia; pengakuan dan penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia; wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara; persamaan dan kelayakan; keadilan sosial; moral dan budi pekerti yang luhur; partisipasi dan transparansi didalam proses pengambilan keputusan; dan perdamaian dunia. Pengayoman sebagai Tujuan Hukum Pancasila. Manusia mempunyai tujuan hidup mewujudkan kebahagiaan yang dalam bahasa filsafat dikatakan mewujudkan kehidupan yang sempurna atau setidak-tidaknya menjalani kehidupan sesempurna mungkin dengan mengembangkan semua potensipotensi yang ada dalam dirinya secara utuh.20 Tiap manusia akan berupaya untuk mewujudkan tujuan hidupnya masing-masing. Upaya itu dilaksanakan dengan menjalankan perilaku, karena hanya dengan perilaku manusia dapat 20

26

Op Cit

mewujudkan tujuan hidupnya itu. Manusia juga perlu mempergunakan berbagai hal lain yang ada di luar dirinya, misalnya benda mati dan binatang. Karena kodrat kebersamaan dengan sesamanya, maka segala upaya yang dilakukan manusia itu berlangsung dalam hubungan kemasyarakatan. Di lain pihak terbawa oleh kodratnya, manusia tidak dapat dijadikan obyek dan alat oleh sesamanya tanpa meniadakan kemanusiaannya. Karena setiap manusia memerlukan bendabenda dan binatang-binatang itu untuk memenuhi tujuan hidupnya, dan tidak ada seorangpun yang mau dijadikan obyek atau alat oleh orang lain. Maka dari itu, didalam hubungan kemasyarakatan dengan sendirinya timbul pengertian hak bahwa setiap manusia sama-sama mempunyai hak untuk menggunakan benda-benda dan binatang-binatang itu serta untuk tidak dijadikan obyek atau alat oleh orang lain; dan bersamaan dengan itu timbul pengertian hukum.21 Dapat kita pahami, pelaksanaan hak untuk hidup dan mencapai tujuan hidup masing-masing tidak mungkin terjadi secara wajar bila di dalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan terselenggaranya ketertiban dan ketenteraman di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan itu diwujudkan dalam perilaku manusia, maka diperlukan sejumlah peraturan perilaku yang kepatuhannya tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas setiap manusia. Peraturan-peraturan perilaku yang demikian itu disebut hukum, yang pelaksanaannya harus dapat dipaksakan oleh otoritas publik. Jadi, salah satu tujuan hukum adalah mengatur perilaku manusia di dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan, dan apabila perlu dilaksanakan dengan paksaan (hukum sebagai perintah),22 sehingga terwujud ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Ketertiban dan ketenteraman itu bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara, sebab di dalam masyarakat dapat saja dengan 21 Op Cit 22 Carl Joachim Friedrich, Filasafat Hukum; Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, 2004. hal 106

menggunakan kekuatan, dipaksakan suatu ketertiban yang bersifat tirani yang menindas nilai-nilai kemanusiaan. Adapun tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat. Kedamaian sejati akan terwujud, bilamana setiap warga masyarakat merasakan ketenteraman dalam batinnya. Para warga masyarakat akan merasa tenteram, bilamana: pertama, ia yakin betul bahwa kelangsungan hidup termasuk hal mempertahankan haknya tidak tergantung pada kekuatan; kedua, bilamana para warga masyarakat merasa yakin bahwa sepanjang tidak melanggar hak dan tidak merugikan orang lain, tanpa perasaan khawatir, secara bebas dapat menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran; ketiga, secara bebas ia dapat mengembangkan bakat-bakat dan kesenangannya; dan keempat, ia akan selalu mendapat perlakuan secara wajar dan berperikemanusiaan, adil dan beradab, juga ketika ia telah melakukan suatu kesalahan.23 Dalam tujuan hukum yang digambarkan tadi, secara implisit sudah mencakup tujuan lain dari hukum, yakni mewujudkan keadilan. Kelangsungan ketertiban dan kedamaian sangat tergantung pada terlaksananya keadilan. Karena itu, terselenggaranya keadilan adalah sangat esensial dalam mewujudkan hukum. Secara umum dikatakan, bahwa keadilan berarti dengan sukarela secara tetap dan mantap terus-menerus memberikan kepada setiap apa yang memang sudah menjadi bagiannya atau haknya. Berdasarkan rumusan tadi, pengertian keadilan dapat dibedakan dalam beberapa aspek berikut ini:24 Keadilan distributif (iustitia distributiva) adalah keadilan yang berupa kewajiban pimpinan masyarakat untuk memberikan kepada warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, balas jasa dan kehormatan secara proporsional (seimbang) dengan kecakapan dan jasa masing-masing. Keadilan komutatif (iustitia cummutativa) adalah keadilan yang berupa kesenilaian antara prestasi dan kontraprestasi, antara jasa dan balas jasa dalam hubungan-hubungan 23 24

Op Cit Op Cit



10/9/2011 6:50:00 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD antarwarga, atau dilihat dari sudut pemerintah memberikan kepada setiap warga secara sama tanpa menghiraukan perbedaan-perbedaan keadaan pribadi atau jasanya. Keadilan vindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yang berupa perlindungan yang diberikan kepada setiap manusia, sehingga tak seorangpun akan mendapat perlakuan sewenang-wenang. Tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan dapat dirumuskan dengan satu istilah, yakni pengayoman. Jadi, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia. Tetapi, mengayomi manusia itu tidaklah hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, melainkan meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus. Jadi, dalam alam pikiran Pancasila, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang manusiawi sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar. Termasuk dalam rumusan tadi, tujuan hukum untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, hukum juga secara langsung melalui peraturan-peraturannya mendorong setiap manusia untuk memanusiakan dirinya sendiri. Tugas dan Fungsi Hukum Pancasila. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan masyarakat sebagai keseluruhan (negara), sedemikian rupa sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Jadi, tugas dan fungsi hukum pertama-tama adalah untuk mengabdi dan mewujudkan ketertiban dan keadilan. Dalam mewujudkan fungsi ini, maka tugas dari hukum adalah menciptakan, menegakkan, memelihara, dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Ini berarti bahwa hukum juga berfungsi sebagai sistem

mekanisme pengendalian sosial untuk memelihara stabilitas sosial politik.25 Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dikemukakan tadi, maka tugas hukum adalah melalui peraturanperaturannya mencoba menyelaraskan kepentingan-kepentingan para warga masyarakat dalam hubungan antara yang satu dan yang lainnya. Tercakup dalam pengertian tugas hukum itu tadi adalah tugas untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat mampu secara wajar memenuhi segala kebutuhannya. Jadi, hukum pada dasarnya bertugas untuk secara adil mendistribusi kekayaan atau pendapatan masyarakat. Dengan perkataan lain, disamping menjaga keamanan, hukum juga harus mencegah terjadinya kepincangan dan ketidakadilan didalam masyarakat. Secara posistif, hukum juga bertugas untuk mewujudkan keadilan sosial. Terwujudnya keadilan sosial akan menimbulkan perasaan tenteram dalam batin warga masyarakat. Dengan terpeliharanya perasaan tenteram itu, maka ketertiban akan mempunyai akar yang kuat. Pada uraian terdahulu sudah dikemukakan bahwa tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan menyaratkan terselenggaranya ketertiban, tanpa ketertiban, praktis tidak mungkin keadilan dapat terwujud. Sebaliknya, ketertiban hanya mungkin bertahan lama jika ketertiban berakar pada ketenteraman masyarakat. Karena itu, maka hukum yang bertugas untuk menciptakan peraturanperaturan tentang prosedur prosesproses pengaturan perilaku dan cara melaksanakan serta mempertahankan peraturan-peraturan hukum, yang selain efektif juga harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.26 Dalam kondisi masyarakat yang sedang berada dalam keadaan stabil, maka tugas dan fungsi hukum adalah hanya memelihara dan mempertahankan keamanan, 25 Op Cit 26 John Rawls, Teori Keadilan; Dasardasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahtraan Sosial dalam Negara; Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo; Judul asli “ A Theory of Justice; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1955” hal. 4

ketertiban dan keteraturan. Tetapi, dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan-perubahan dan sedang melaksanakan pembangunan, maka tugas dan fungsi hukum adalah memelihara keamanan dan ketertiban saja tidak cukup, apalagi dalam masa perubahan-perubahan kemasyarakatan dan pembangunan pada masa kini. Perubahan kemasyarakatan adalah proses-proses perubahan dalam tata nilai yang menjiwai masyarakat. Perubahan tata nilai itu meliputi juga perubahan-perubahan dalam sikap dan pola perilaku. Sebelum perubahan itu mengendap dan menjadi mantap, maka terjadi situasi yang didalamnya disamping tata nilai yang baru, masih tetap berlaku tata nilai yang lama yang terjalin secara kabur. Tata nilai itu sendiri adalah hasil dari pengalaman interaksi antarwarga masyarakat dalam proses kehidupan bermasyarakat. Tetapi, sekali tata nilai terbentuk dan memperoleh kemantapan, maka ia akan memengaruhi dan membentuk sikap serta pola perilaku warga masyarakat atau membentuk pola hubungan individu-individu dalam masyarakat.27 Dengan demikian, maka antara tata nilai, hukum dan perubahan kemasyarakatan terdapat hubungan yang sangat erat. Bilamana dalam masyarakat terjadi perubahan dalam tata nilai dan sikap serta pola perilaku para warganya maka hukum bertugas untuk memberi bentuk hukum melalui perubahan dan/atau penciptaan peraturan-peraturan hukum baru pada perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Tetapi perubahan kemasyarakatan yang kini tengah berlangsung menciptakan masalah-masalah yang sangat majemuk yang hanya dapat ditanggulangi dengan pembangunan berencana. Perubahan hukum tidak dapat lagi menunggu mengendapnya hasil proses perubahan kemasyarakat itu. Sebab, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara langsung dihadapkan pada masalahmasalah yang majemuk sehubungan dengan berlakunya dua tata nilai 27 Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Gita Karya, Djakarta, 1963



27

10/9/2011 6:50:00 PM

Jurnal Yudhagama baik tata nilai lama maupun tata nilai baru pada waktu yang bersamaan. Sikap dan pola perilaku para warga masyarakat, termasuk sebagian dari pimpinan masyarakat masih belum menguntungkan bagi berhasilnya upaya melaksanakan pembangunan berencana yang diinginkan. Padahal penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan para warganya sudah sangat mendesak, namun penyelesaian itu harus tetap berlangsung dengan cara yang tidak menindas martabat manusia. Ini berarti bahwa pelaksanaan pembangunan berencana itu harus tetap berdasarkan hukum. Karena itu, maka hukum selain harus tetap mengatur ketertiban dan memelihara keamanan, juga bertugas untuk membuka jalan dan saluran baru dalam sistem kehidupan bermasyarakat agar segala upaya pembangunan berlangsung dengan lancar tanpa menimbulkan kepincangan dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi, hukum juga berfungsi sebagai prasarana pembangunan yang bertugas membentuk peraturanperaturan hukum yang dapat menyalurkan kegiatan masyarakat secara tertib, teratur dan membagi pendapatan masyarakat secara merata dan adil. Sehubungan dengan sikap serta pola perilaku yang masih terpaku pada tata nilai lama, maka hukum bertugas untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat ke arah sikap serta pola perilaku yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan. Ini adalah fungsi hukum sebagai prasarana pendidikan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara yang teratur tanpa menindas martabat kemanusiaan para warga masyarakat. Wilayah Indonesia merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang masing-masing memiliki dan hidup dalam atau dengan adat istiadat, hukum adat dan bahasa sendirisendiri. Kondisi ini, selain dapat menghambat proses pembangunan, juga tidak menguntungkan bagi upaya mewujudkan dan mengembangkan 28

cita-cita persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa yang utuh. Kesadaran nasional adalah juga salah satu dari manifestasi tata nilai. Karena itu, menumbuhkan kesadaran nasional secara nyata berarti mengembangkan nilai-nilai sosial budaya didalam masyarakat. Berhubung segala hal yang menyangkut hidup manusia harus selalu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, maka usaha mengembangkan nilai-nilai sosial budayapun harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dengan demikian, maka hukum juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran hukum nasional sehingga kesadaran nasional itu semakin tebal dan semakin nyata dirasakan dan dihayati oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Jadi, hukum juga berfungsi untuk secara aktif memengaruhi perkembangan tata nilai dan tumbuhnya nilai-nilai sosial budaya yang baru. Ini adalah fungsi sosial budaya dari hukum. Fungsi hukum sebagai prasarana pendidikan dan fungsi sosial budaya dari hukum bersama-sama mewujudkan atau berakar dalam fungsi hukum sebagai prasarana pengadaban masyarakat yakni sarana untuk mengadakan dan meningkatkan keadaban para warga masyarakat.28 Fungsi sebagai prasarana pembangunan, prasarana pendidikan sosial dan prasarana pengembangan sosial budaya itu sudah barang tentu, harus dilaksanakan dengan melakukan penciptaan peraturan-peraturan hukum yang baru melalui prosedur yang sah dengan tetap berpijak pada hukum dan tata nilai yang berlaku, namun diorientasikan kemasa depan, segala sesuatu dengan memperhitungkan kenyataan-kenyataan sosial lainnya yang relevan untuk pembentukan dan penerapan hukum. Kesimpulan. Dari uraian di atas, dan sebagai kesimpulan dari tulisan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pancasila sebagai ideologi negara berasal atau bersumber dari nilai-nilai 28

Op Cit

adat istiadat yang beranekaragam, nilai-nilai budaya bangsa serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Namun, keberadaannya sebagai ideologi maupun sebagai perekat bangsa, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah mulai dilupakan. Hal ini ditandai dengan adanya konflik-konflik sosial yang mengarah kepada masalah suku, ras, agama dan antargolongan serta tindakan-tindakan anarkis yang mengarah kepada pecahnya NKRI. Karena itu, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila perlu digalakkan kembali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi para penyelenggara dan pemimpin negara. 2. Untuk mengembalikan kejayaan Pancasila maka penghayatan Pancasila khususnya dari aspek filsafat harus secara terus-menerus digali dan disebarluaskan kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Karena, kejayaan atau kesaktian Pancasila sudah teruji dan terbukti senantiasa ampuh untuk mengatasi segala macam krisis yang pernah terjadi di Indonesia. 3. Tindakan aksi untuk menjadikan Pancasila sebagai pandu pemimpin negara termasuk pandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus segera dilakukan secara nasional agar kondisi bangsa yang sedang terpuruk dan memprihatinkan ini tidak menjadi bertambah dalam. DAFTAR PUSTAKA B. Arief Sidharta. Refleksi Dinamika Hukum; Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir. Perum Percetakan Negara RI; Jakarta, 2008 H. Lili Rasjidi. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Mandar Maju, Bandung, 2003 John Rawls. A Theory of Justice, Harvard University Press; Cambridge, Massachusetts, 1955 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif,



10/9/2011 6:50:00 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Alih Bahasa oleh Somardi, RimDi PRESS Sayidiman Suryohadiprojo, Membangun Peradaban Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, PT. Pembangunan, Djakarta,1965 Soepomo, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Gita Karya, Djakarta, 1963 Soerjanto Poespowardojo, Filsafat Pancasila, Sebuah pendekatan SosioBudaya, Gramedia, Jakarta, 1994 W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994 Harian Kompas, Rabu, 25 Mei 2011 Harian Mingguan Koran Minggu, 30 Mei 2011

Tempo,

Harian Kompas, Senen, 30 Mei 2011

Catatan Kaki: * Masa depan ke Indonesiaan. Sebagai penjabaran dari nasionalisme dan demokrasi, berbagai sistem politik telah diujicobakan sejak proklamasi. Akan tetapi, belum satupun yang berhasil mendekatkan bangsa ini kepada tujuan yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Semestinya dengan modal filosofi Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya, Indonesia tidak perlu bingung dalam memastikan arah kedepan ditengahtengah persaingan global yang tak kenal belas kasihan. Namun, rupanya pengalaman pahit dalam proses berbangsa dan bernegara selama ini belum juga mampu memejamkan mata batin kita agar kesadaran untuk bertanggung jawab menjadi milik kita bersama. Masa depan yang dibayangkan tidak lain adalah terciptanya sebuah Indonesia yang adil, beradab, aman, dan nyaman dibawah

kepemimpinan visioner, demokratik, dan punya hati nurani. Ke arah itulah bola kesadaran nasional itu harus digulirkan dengan sungguh-sungguh. (Ahmad Syafii Maarif, Mantan Keytua Umum Muhammadiyah; Kompas, 20 Mei 2011). * Pancasila Pandu Pemimpin Negara (Rencana Aksi Nasional untuk Sosialisasi) Pancasila merupakan cita-cita luhur Bangsa Indonesia tentang masyarakat yang baik dan diedealkan. Oleh karena itu, Pancasila memuat keharusan-keharusan yang bukan saja dialamatkan kepada masyarakat, tapi yang lebih utama justru ditujukan kepada penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah; kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa 24 Mei 2011 di Gedung Mahkamah Konstitusi, dalam jumpa pers bersama 7 pemimpin lembaga tinggi lainnya. (Kompas, Rabu, 25 Mei 2011)

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama : Pangkat/NRP : Tmp/Tgl. Lahir : Agama : Status : Sumber Pa/Th : Jabatan :

IV. Riwayat Jabatan. DR. I Nengah Kastika, S.H., M.H. Kolonel Cku/31381 Bali/16-07-1956 HIndu Kawin Sepa PK/Sejenis/1982 Paban IV/Lakgar Srenad

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. 1. 2. 3. 4.

Dikbangum. Sepamilwa Sekalihpa Suslapa Ku Seskoad

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dikbangspes. Suspabewan Hankam : 1982 Suspabuk Hankam : 1988 Susfungren Hankam : 1994 Suspadnas Hankam : 1999 Susjemen Hankam : 2000 Suskatjemen Hankam : 2000 Diksar Para : 2001

: 1982 : 1989 : 1993 : 1997

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Paurbia Kudam III/Slw Pekas Yon Arhanudse-13 Pekas Kodim Kepri Kaursil Pekas Gabrah-7 Pekas Kodim Agam Pekas Korem-031/Wrb Kasiev Bagrik Ditkuad Kabag Wasbannis Ditkuad Pamen Ditkuad (Dik) Pekas Gabpus-8/Ditkuad Kaku Kopassus Kakudam IX/Udy Kakudam V/Brw Danpusdikku Kodiklatad Paban IV/Lakgar Srenad



29

10/9/2011 6:50:00 PM

Jurnal Yudhagama

KEGIATAN BAKTI TNI SEBAGAI UPAYA Oleh: Kolonel Inf I Made Sumantra, S.H. Paban V/Bakti TNI Ster TNI Kegiatan bakti TNI memiliki tujuan yang sangat mulia demi kepentingan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Oleh karena itu, program bakti TNI perlu terus dilanjutkan dan dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

B

angsa Indonesia telah sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang terbentuk dari hasil perjuangan yang gigih oleh seluruh rakyat sendiri dan bukan pemberian dari bangsa penjajah. Oleh karena itu, Bangsa Indonesia pada hakikatnya telah memiliki kepribadian yang heroik dalam mempertahankan eksistensi negara dan bangsanya. Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan, dihuni oleh berbagai suku bangsa yang memiliki adat-istiadat yang beraneka ragam. Berbagai macam agama juga tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kondisi semacam ini merupakan kerawanan apabila rasa persatuan kesatuan dan kesejahteraan rakyat tidak dipelihara dengan cara-cara yang baik sesuai dengan karakter bangsa yang berakar pada Pancasila. Kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia menjadi incaran bangsa-bangsa lain dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Luas geografi dan kemajemukan demografi Indonesia memang memiliki kerawanan yang kompleks yang dapat merongrong ketahanan nasional. Kompleksitas masalah tersebut secara umum antara lain dapat didefinisikan sebagai berikut: Daerah di perbatasan dan pulau kecil terluar masih mempunyai sejumlah persoalan berkaitan dengan batas wilayah dan pelintas batas ilegal. Di daerah-daerah

30

tertentu juga masih ada kegiatan separatis yang dilakukan dengan cara-cara politis. Konflik komunal juga masih sering terjadi walaupun sifatnya sangat sektoral. Radikalisme, anarkis dan tindakan melawan hukum masih banyak dilakukan oleh oknumoknum masyarakat. Kondisi politik dan kehidupan demokrasi belum terarah dan belum mampu membawa Bangsa Indonesia dalam kehidupan yang harmonis. Demikian juga dengan masalah pertumbuhan ekonomi khususnya di tingkat mikro belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keadaan seperti ini tentu berimplikasi pada semakin

beratnya tugas TNI di dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Melihat kenyataan tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dikerjakan oleh TNI dalam membangun ketahanan nasional adalah dengan mengoptimalkan kegiatan bakti TNI. Hakikat Ketahanan Nasional. Tugas pokok TNI yang diberikan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Foto Istimewa

Pendahuluan.

»

Bakti TNI pembuatan jalan kampung



10/9/2011 6:50:02 PM

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa Indonesia.1 Tugas tersebut adalah tugas yang sangat berat dan sekaligus terhormat yang harus diemban oleh TNI dengan segala konsekuensinya. Pada hakikatnya penyiapan pertahanan negara bagi Bangsa Indonesia tidak semata-mata ditujukan untuk perang, namun yang lebih penting adalah bagaimana melindungi Bangsa Indonesia agar selalu damai dalam negara yang berdaulat. Salah satu ciri dari negara yang berdaulat dan memiliki posisi tawar tinggi dimata dunia internasional ditandai dengan adanya kehidupan masyarakatnya yang sejahtera serta kondisi sosial yang dinamis dan harmonis. Kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa menjadi indikator penting dalam membangun ketahanan nasional disamping kekuatan militer sebagai alat negara dibidang pertahanan. Pemikiran yang mendasari keinginan TNI membangun ketahanan nasional melalui bakti TNI adalah untuk menyiapkan bangsa dan negara menghadapi setiap ancaman yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI. Karena bagaimanapun juga TNI tidak akan mampu mempertahankan negara sendirian. TNI harus mengajak seluruh warga masyarakat dan memberdayakan potensi nasional lainnya untuk menghadapi musuh yang mengancam keselamatan bangsa dan negara. Namun, melihat berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini, akan menjadi tidak mudah untuk serta merta mengajak warga masyarakat membela bangsa dan negaranya. Indikator yang bisa dikedepankan sebagai sebuah fakta adanya permasalahan bangsa antara lain: adanya distorsi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menurunnya minat belajar dari generasi muda, belum teratasinya masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka tidak mustahil akan berkembang menjadi masalah yang semakin membahayakan kehidupan bangsa dan ketahanan nasional. Pemikiran 1 UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7.

Foto Istimewa


»

Pembangunan rumah rakyat dalam rangka bakti TNI

tersebutlah yang mendorong TNI untuk terus mengoptimalkan kegiatan bakti TNI dalam rangka membangun dan menguatkan ketahanan nasional mulai dari desa, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan daerah-daerah lainnya yang dianggap perlu. Kegiatan Bakti TNI sebagai Salah Satu Metode dari Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Sejarah perjalanan TNI telah membuktikan bahwa baik dimasa perang kemerdekaan maupun pada masa-masa menangani pemberontakan terhadap NKRI, TNI saling bahumembahu dengan rakyat untuk bersama-sama mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, hingga saat ini TNI tetap berkeyakinan bahwa kebersamaan TNI dengan rakyat merupakan modal dasar bagi Bangsa Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Tidaklah berlebihan apabila TNI kemudian menetapkan jati dirnya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Oleh karena itu, keinginan TNI untuk selalu manunggal dengan rakyat bukanlah demi kepentingan TNI semata, tetapi lebih dari kepentingan yang jauh lebih besar yaitu untuk menjamin tetap tegaknya keutuhan dan kedaulatan NKRI serta keselamatan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan sejarah perjalanan TNI, dengan peran TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan, maka penyelenggaraan pertahanan negara dengan sistem pertahanan semesta tidak hanya membutuhkan kelengkapan dukungan alutsista serta prajurit yang terlatih, namun sistem tersebut harus didukung oleh seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.2 Kaitannya dengan tugas pokok TNI, maka kegiatan pembinaan warga negara serta pengelolaan wilayah dan sumber daya lainnya untuk disiapkan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, maka TNI bersama-sama dengan pemerintah melakukan kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan. Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh TNI membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan. Penyiapan tersebut dilakukan secara dini agar wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya dapat berdaya guna untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI serta keselamatan bangsa. Salah satu metode yang efektif digunakan untuk pemberdayaan wilayah pertahanan adalah bakti TNI. Mengapa bakti TNI menjdi salah satu metode yang efektif dalam penggiatan pemberdayaan wilayah pertahanan? Karena melalui kegiatan bakti TNI kemanunggalan TNI rakyat akan dapat 2 UU RI N0.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 1. angka 2.



31

10/9/2011 6:50:02 PM

Jurnal Yudhagama dipelihara dan ditingkatkan. Disamping itu, efek lain yang bisa diwujudkan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, kecerdasan rakyat dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, yang kesemuanya itu akan menjadi daya dukung dan daya tangkal yang dapat diberdayakan oleh TNI sebagai kekuatan pengganda dalam pertahanan negara sesuai sistem pertahanan semesta. Pertahanan negara sesuai sistem pertahanan semesta dimaksudkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman baik ancaman militer maupun nonmiliter. Ancaman aktual yang paling mungkin dihadapi pada saat ini antara lain ancaman terorisme, bencana alam, radikalisme, kemiskinan dan lain sebagainya. Untuk menghadapi semua itu, maka kegiatan bakti TNI akan tetap dibutuhkan. Oleh karena itu, kegiatan bakti TNI harus tetap menjadi agenda kegiatan sepanjang tahun. Permasalahan Aktual yang Harus Ditangani untuk Menjamin Keberhasilan Bakti TNI. Kegiatan bakti TNI pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilaksanakan secara integratif antara TNI, Pemerintah dan rakyat. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan adanya keharmonisan hubungan dari ketiga komponen tersebut. Keharmonisan hubungan akan dapat terpelihara dengan baik apabila terbangun komunikasi sosial yang sehat dari ketiga komponen tersebut. Melalui komunikasi sosial yang sehat dan terbuka diharapkan aparat pemerintah dan rakyat akan memahami makna substansif dari diselenggarakannya bakti TNI. Permasalahan aktual yang sering menjadi resisten terhadap penyelenggaraan bakti TNI khususnya terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dimana telah muncul persoalan-persoalan mendasar terkait dengan penyelenggaraan administrasi, teknis sampai pada hubungan sosiologis antara kehidupan masyarakat dan pemerintah. Kenyataan saat ini yaitu adanya kelemahan dalam hubungan hierarki antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Rendahnya loyalitas, tingginya egoisme 32

dari masing-masing aparat pemerintah dan berkembangnya semangat etnonasionalis telah memengaruhi pelaksanaan bakti TNI. Beberapa persoalan di daearah antara lain : Satu, fenomena kehidupan politik saat ini tidak lepas dari adanya tarik-menarik kepentingan. Keadaan tersebut telah banyak memengaruhi program pembangunan nasional yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh kepada dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa mereka sangat menuntut perhatian dari pemerintah, karena mereka merasa mendapat ketidakadilan dan bahkan merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Dua, kurang sinerginya kebijakan pemerintah pusat/lembaga kementerian maupun nonkementerian dengan pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan pembangunan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Tiga, di daerah-daerah tertentu ada masyarakat yang memiliki nilainilai tradisi yang kuat, namun tidak jarang nilai-nilai dan tradisi tersebut membatasi partisipasi rakyat dalam kegiatan pembangunan termasuk kegiatan bakti TNI. Dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya yang kadangkadang muncul secara sporadis akibat dari situasi politik, hukum maupun masalah sosial lainnya seperti konflik di wilayah perbatasan, konflik komunal/ horizontal, radikalisme, separatisme dan lain sebagainya. Penyelenggaraan otonomi daerah sampai saat ini boleh dikatakan bahwa pemerintah daerah otonomi belum mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada rakyatnya, sehingga hal mendasar dari penyelenggaraan otonomi daerah belum dapat dicapai yaitu peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Pada kenyataannya keseluruhan permasalahan-permasalahan tersebut merupakan gangguan bagi kelancaran proses pembangunan nasional. Melihat keadaan tersebut tentu TNI tidak akan tinggal diam. Disinilah letak penting dari pejabat TNI di daerah seperti Danrem, Dandim, sampai pada prajurit yang paling bawah harus mampu melakukan

pendekatan dengan komunikasi sosial yang sehat dan terbuka baik kepada aparat pemerintah maupun rakyat. Keberhasilan Komunikasi sosial TNI dengan pihak lain akan mendukung keberhasilan bakti TNI dan juga akan lebih menguatkan rasa kemanunggalan TNI rakyat. Kegiatan Bakti TNI. Bakti TNI dapat dilaksanakan oleh satuan jajaran TNI atas inisiatif sendiri atau atas permintaan rakyat. Kegiatan bakti TNI seperti ini disebut karya bakti. Karya bakti haruslah menjadi agenda rutin bagi satuan-satuan TNI di wilayah untuk membantu, mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Karya bakti yang dilakukan oleh jajaran TNI di wilayah harus memperhitungkan kemampuan satuan dan kebutuhan nyata masyarakat yang akan dibantu. Oleh karena itu, perencanaan dan persiapan harus dibuat secermat-cermatnya. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan karya bakti antara lain: Satu, prioritas sasaran fisik karya bakti adalah untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu hasilnya harus betul-betul dapat dinikmati oleh masyarakat. Contohnya: pembersihan saluran air, pembuatan pos keamanan lingkungan, rehabilitasi tempat ibadah dan lain sebagainya. Adapun sasaran nonfisik harus dapat dirasakan semakin menguatnya rasa kekeluargaan sesama warga masyarakat dan semakin menguatnya rasa kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dua, kegiatan harus dilaksanakan secara integratif dengan rakyat, Tiga, mengoordinasikan kegiatan tersebut kepada instansi pemerintah yang berwenang dan tidak membebani rakyat diluar batas kemampuannya, Empat, mendorong semangat gotongroyong dalam suasana kekeluargaan. Kegiatan bakti TNI dapat juga dilaksanakan sebagai sebuah kegiatan operasi yang disebut operasi bakti. Walaupun obyek yang menjadi sasaran memiliki kesamaan dengan kegiatan karya bakti, namun memerlukan perencanaan yang lebih komprehensif, karena sasaran fisik maupun nonfisik



10/9/2011 6:50:02 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD akan lebih terfokus pada kepentingan yang mendesak bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan nasional di suatu wilayah. Seperti pembuatan jalan pendekat/jaring jalan antardesa yang terisolir, rehabilitasi pemukiman rakyat akibat bencana alam, penyediaan sarana pendidikan di daerah terpencil dan lain sebagainya. Oleh karena lingkup sasaran dalam kegiatan operasi bakti cukup luas, maka inisiatif perencanaan operasi bisa bersumber dari tingkat pusat dalam hal ini kementerian/ lembaga nonkementerian terkait, Mabes TNI dan Mabes Angkatan, atau bersumber dari jajaran satuan TNI di wilayah. Semua perencanaan dibuat secara bottom up karena untuk menjamin ketepatan sasaran yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang difokuskan untuk membangun ketahanan nasional di wilayah pada saat pelaksanaan bakti TNI harus dipahami secara baik

oleh seluruh satuan pelaksana, bahwa akumulasi dari kegiatan bakti TNI harus dapat mewujudkan ketahanan nasional di wilayah. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa ketahanan nasional pada hakikatnya bersumber pada pembangunan sumber daya manusia yang memiliki banyak sensitivitas, sehingga menjaga perasaan rakyat menjadi hal yang sangat penting untuk selalu dilakukan oleh seluruh prajurit yang bekerja di lapangan. Dalam konteks ketahanan nasional keberhasilan bakti TNI tidak bisa diukur hanya dari terselesaikannya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi sasaran fisik pada kegiatan bakti TNI, terlebih lagi bila dihadapkan dengan keinginan untuk membangun ketahanan nasional, maka ukuran keberhasilannya harus dapat dirasakan dari aspek-aspek sebagai berikut: Satu, hasil pembangunan fisik bakti TNI seperti jaringan jalan, pembangunan pasar tradisional, pembangunan irigasi dan lain sebagainya dapat secara nyata membantu kelancaran

perekonomian rakyat, Dua, tata pergaulan warga masyarakat selalu mencerminkan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pancasila, Tiga, kehidupan masyarakat diliputi suasana toleransi yang tinggi, sehat, berpendidikan dan taat beribadah. Empat, memiliki rasa bangga sebagai warga Negara Indonesia dan siap untuk mengamankan dan mempertahankan negaranya. Lima, kehidupan politik berjalan dinamis sesuai dengan asas demokrasi. Inilah hakikat sejati dari tujuan dilaksanakannya bakti TNI. Penutup. Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan bakti TNI memiliki tujuan yang sangat mulia demi kepentingan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Oleh karena itu, program bakti TNI perlu terus dilanjutkan dan dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS III. Riwayat Penugasan.

I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat/NRP 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

: : : : : : :

I Made Sumantra, S.H. Kolonel Inf/29632 Karang Asem/13-08-1958 Hindu Kawin AKABRI/1983 Paban V/Bakti TNI Ster TNI

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. 1. 2. 3. 4. 5.

Dikbangum AKABRI Sussarcab If Suslapa Seskoad Sesko TNI

: 1983 : 1982 : 1995 : 1999 : 2004

B. 1. 2. 3. 4. 5.

Dikbangspes Sussar Para JOCIT Sus Danyonif Penataran Ter Sus Pim Jemen Han

: 1982 : 1985 : 1997 : 1999 : 2009

1. Ops. Timor Timur : 1984 2. Ops. Timor Timur : 1987 2. Ops. Timor Timur : 1991 IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Danton Yonif Dam IV/Dip Danton III Ki B Yonif-407/Dam IV/Dip Kasi-2/Ops Yonif-407/Dam IV/Dip Dankipan Yonif-407/Dam IV/Dip Kasi Intel Yonif-407/Dam IV/Dip Wadan Secata Dam IX/Udy Pasiter Rem-164/WD Dam IX/Udy Kasdim-1627/Dili Dam IX/Udy Danyonif-741/Dam IX/Udy Kasi Ops Rem-162/WB/Dam IX/Udy Dandim-1606/Lobar/Dam IX/Udy Kasrem 162/Wb / Dam Ix/Udy Dosen Gol V Seskoad Dosen Gol IV Seskoad Dosen Utama Seskoad Kabidjianbang Straops Sdirbinjianbang Seskoad Kadep Kodal Seskoad Paban III/Bangpotwil Ster TNI Paban V/Bakti TNI Ster TNI



33

10/9/2011 6:50:02 PM

Jurnal Yudhagama

TINJAUAN TINJAUAN tentang tentang

PEMAHAMANMASYARAKAT BALATKOM BAGI PRAJURIT TNI AD PEMAHAMAN TENTANG BALATKOM GUNA MENDUKUNG PROGRAM BINTAHWIL MELALUI PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN WILAYAH STAF UMUM TERITORIAL ANGKATAN DARAT Oleh : Kolonel Inf Yoedhi Swastanto, M.B.A. (Pamen Ahli Kasad Bidang Idpol) Sebagai konsekwensi logis dari dampak globalisasi serta perkembangan politik nasional Indonesia yang mengacu kepada sistim multi partai, mengindikasikan semakin mengemukanya ancaman ideologi komunis dan Sebagai konsekwensi logis dari dampak globalisasi serta perkembangan gerakan radikal lainnya terhadap ideologi Pancasila. politik nasional Indonesia yang mengacu kepada sistim multi partai, mengindikasikan semakin mengemukanya ancaman ideologi komunis dan gerakan radikal lainnya terhadap ideologi Pancasila.

1. Pendahuluan. 1. Pendahuluan. untutan global yang ditandai dengan semakin mengemukanya untutan global yanghakditandai isu demokratisasi, asasi dengan semakin manusia, lingkungan mengemukanya hidup dan isu demokratisasi, asasi perkembangan teknologi hak informasi, manusia, lingkungan hidup dan membawa konsekwensi logis adanya perkembangan teknologi informasi, perubahan cara berpikir (mind set) membawa logis adanya masyarakat konsekwensi Indonesia yang rentan perubahan cara berpikir (mind set) terhadap masuknya berbagai pahammasyarakat Indonesia yang rentan paham baru yang bertentangan terhadap masuknyaPancasila. berbagai pahamdengan ideologi Sejarah paham baru yang bertentangan mencatat bahwa dalam upaya menjaga dengan Sejarah eksistensiideologi negara, Pancasila. Bangsa Indonesia mencatat bahwa dalam upaya menjaga pernah diguncang dengan berbagai eksistensi Bangsa Indonesia peristiwa negara, yang diakibatkan oleh pernah diguncang gerakan komunisme, dengan baik yangberbagai pernah peristiwa oleh terjadi padayang tahun diakibatkan 1948 yang dikenal gerakan komunisme, baik yang pernah dengan pemberontakan PKI Madiun, terjadi tahunG1948 yang Bila dikenal maupunpada peristiwa 30 S/PKI. kita dengan pemberontakan PKI Madiun, cermati, sejak tahun 1950 sebenarnya maupun peristiwa G 30 S/PKI. Bila kita PKI sudah mulai melaksanakan cermati, sejak tahun 1950 sebenarnya rencana untuk “come back” dengan PKI sudah sel-sel mulai melaksanakan membentuk utamanya didalam rencana untuk “come back” tubuh TNI AD, karena oleh PKI, dengan TNI AD membentuk sel-selpenghalang utamanya terbesar didalam dianggap sebagai tubuh TNI AD, karena olehmerobohkan PKI, TNI AD bagi usaha-usaha untuk 1 dianggap sebagai penghalang terbesar Pancasila . Kini di era reformasi dan bagi usaha-usaha untuk merobohkan globalisasi, transformasi nilai seolah 1 Pancasila . Kini era reformasi dan olah menjadi takditerbendung sehingga globalisasi, transformasi bahwa nilai menjadikan rendahnya pemahaman

TT

1 H.Firos Fauzan, Membongkar silogisme Tragedi 65, GNPI, Jakarta, 2007, Hal 41

34

terhadap sejarah komunisme dan gerakan radikal lainnya di Indonesia. seolah olahdemokrasi menjadi tak Disisi lain, yangterbendung diwadahi sehingga menjadikan rendahnya melalui sistem multi partai, juga pemahaman terhadap turut memberikan keleluasaansejarah bagi komunisme danuntuk gerakan radikal lainnya partai politik bergerak bebas di Indonesia. Disisi lain, demokrasi yang dalam mengekspresikan kepentingan diwadahi melalui sistem multi partai, politiknya, sehingga dimungkinkan juga memberikan adanyaturut penumpang gelap keleluasaan yang dapat bagi partai politik untuk bebas saja memutar balikkanbergerak fakta sejarah dalam mengekspresikan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya tentang politiknya, sehingga sejarah komunisme masadimungkinkan lalu, dengan adanya penumpang yanggerakan dapat segala manifestasinyagelap melalui saja memutarbalikkan fakta sejarah politik. bangsa Indonesia, tentang Meskipun secarakhususnya hukum Tap MPRS sejarah komunisme masa lalu, dengan Nomor XXV/1966 tentang larangan segala manifestasinya melalui gerakan penyebaran Marxisme, Lenninisme/ politik. Komunis di Indonesia sampai saat ini Meskipun secara hukum MPRS masih berlaku, namunTapseiring Nomor XXV/1966 tentang larangan dengan menguatnya demokratisasi penyebaran Marxisme, Lenninisme/ yang seringkali diimplementasikan Komunis di Indonesia sampai saat melalui kebebasan berpendapat yang ini masih berlaku, namun seiring kurang memperhatikan etika dan dengan moralitas menguatnya sosial, maka demokratisasi secara jelas yang seringkali diimplementasikan terlihat adanya upaya sistimatis oleh melalui kelompok kebebasan tertentu untukberpendapat mencabut yang kurang memerhatikan dan Ketetapan MPRS ini. Upaya etika sistimatis moralitas sosial, maka secara jelas ini merupakan bagian strategi politik terlihat adanya upaya politik sistematis oleh kelompok dan partai tertentu kelompok tertentu untuk mencabut untuk melakukan intervensi politik Ketetapan MPRS ini. terhadap Upaya sistematis kepada pemerintah semua ini merupakan bagian strategi politik peraturan dan kebijakan pemerintah kelompok dan partai politik tertentu yang menghalangi keberadaan untuk melakukandanintervensi politik faham komunis radikal lainnya.

Fenomena ini dapat kita lihat dari implementasi berbagai produk kepada pemerintah semua perundangan yang terhadap pro terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah kepentingan kesejahteraan terkadang yang menghalangi faham menimbulkan multi keberadaan tafsir bagi sebagian komunis dan radikal lainnya. Fenomena kalangan, upaya menyempitkan peran ini dapat kitasebagai lihat dari implementasi pertahanan aspek mendasar berbagai produk perundangan, dalam kehidupan berbangsa dan peraturan kebijakan pemerintah bernegara, dan mudahnya terjadi konflik yang pro terhadap kepentingan komunal dimasyarakat serta perbedaan kesejahteraan dan meruncing kemapanan bagi pendapat yang dan masyarakat, terkadang menimbulkan cenderung tidak terkendali. Meskipun multi bagi sebagian kalangan sejauh tafsir ini, fenomena menyusupnya atau kelompok tertentu. Demikian ideologi komunis kedalam tubuh juga TNI adanya fenomena lain seperti AD belum terindikasikan secarahalnya nyata menyempitkan pertahanan namun kita harusperan tetap mewaspadai sebagai aspek mendasar agar sejarah masa lampau dalam tidak kehidupan berbangsa dan bernegara, terulang kembali. terjadi konflik komunal di mudahnya Menyikapi situasi yang berkembang masyarakat serta perbedaan dan semakin mengemukanya pendapat ancaman yang meruncing tidak ideologi komunis dan dan cenderung gerakan radikal terkendali. lainnya terhadap ideologi Pancasila baikMenyikapi situasi yang berkembang secara langsung maupun tidak dan semakin mengemukanya langsung, maka sangatlah ancaman penting ideologi komuniskembali dan gerakan radikal untuk dipelajari dan ditangani lainnya terhadap ideologi Pancasila sedini mungkin di lingkungan TNI AD. baik secara tidak Apabila tidak langsung ditangani, maupun dikhawatirkan langsung, maka sangatlah penting akan dapat merusak mentalitas dan untuk dipelajari ditangani militansi prajuritkembali serta dan menurunnya sedini mungkin oleh seluruh komponen kewaspadaan masyarakat terhadap bangsa, termasuk komunisme TNI AD. Apabila perkembangan di tidak ditangani secara integral Indonesia, yang pada terpadu, gilirannya akan dan dapat komprehensif, membahayakandikhawatirkan eksistensi akan dapat merusak ideologi Pancasila. Guna mentalitas, meredam



10/9/2011 6:50:04 PM


semakin meluasnya pengaruh komunis dan radikal lainnya kedalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu adanya upaya bersama seluruh komponen bangsa, aparatur pemerintah termasuk TNI AD secara komprehensif dan terpadu. Menghadapi kondisi ini, maka tuntutan mendesak yang perlu segera » Seminar tentang bahaya laten komunis dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kembali kepada serta menurunnya rasa kebangsaan, masyarakat dan khususnya kepada rasa nasionalisme dan kewaspadaan prajurit TNI AD tentang bahaya laten masyarakat terhadap perkembangan komunis dan paham radikal lainnya. komunisme yang pada TNI ADdi Indonesia, sebagai salah satu gilirannya komponenakan TNI dapat yang membahayakan memiliki tugas eksistensi ideologi Guna dan tanggung jawabPancasila. melaksanakan meredam semakinseluruh meluasnya pengaruh pembinaan potensi komunis dan dituntut radikal lainnya kewilayahan, untuk kedalam mampu sendi-sendi bermasyarakat, memberikankehidupan kontribusi yang konstruktif berbangsa bernegara,terhadap maka mengatasi dan ancaman tuntutan yang di perlu segera eksistensi mendesak faham komunis Indonesia, dilakukan adalah dengan memberikan yaitu dengan mengoptimalkan fungsi pemahaman kembali ditiap-tiap kepada pembinaan teritorial masyarakat tentang Pada bahaya laten komando kewilayahan. dasarnya, komunis dan pahamdan radikal lainnya. bentuk kepedulian tanggung jawab terhadap TNI AD sebagai satu Bahaya Latentsalah Komunis komponen TNI paham yang memiliki tugas (Balatkom) dan radikal lainnya, dan melaksanakan telah tanggung dijabarkanjawab oleh TNI AD yang pembinaan potensi dituangkan dalamseluruh salah satu program kewilayahan, dituntut untukAngkatan mampu tahunan Staf Umum Teritorial memberikan kontribusi yang konstruktif Darat (Sterad) yaitu dalam Program mengatasi ancaman pembinaan Ketahanan terhadap Wilayah

(Bintahwil) tentang Sosialisasi Bahaya laten Komunis dan paham Radikal kanan2. Program ini harus dilaksanakan oleh semua unsur satuan komando kewilayahan di daerah3. Program ini akan tetap terus dilaksanakan oleh Sterad, karena TNI AD melihat dan mewaspadai bahwa komunisme tetap merupakan ancaman yang membahayakan dan bersifat laten. Sejauh ini program tersebut telah berjalan sesuai dengan eksistensi faham komunis di Indonesia, jadwal yang telah ditentukan, namun yaitu dengan mengoptimalkan fungsi dalam implementasinya, masih ditemui pembinaan permasalahan teritorial ditiap-tiap beberapa baik dari komando kewilayahan. dasarnya, aspek substansi materiPada yang belum bentuk kepedulian tanggung jawab disesuaikan dengandan kondisi aktual saat terhadap Bahayaprajurit LatentTNI Komunis ini, aspek kualitas AD yang (Balatkom)dalam dan paham radikal lainnya, bertugas mensosialisasikan di telah dijabarkan olehmaksimal TNI AD dalam yang lapangan yang belum dituangkan dalam salah satu program mentransfer pemahaman tentang tahunan Staf Umum cara Teritorial Angkatan Balatkom, maupun penyampaian Daratmetode (Sterad) dalam Program dan yangyaitu dikembangkan. Ketahanan Wilayah Pembinaan Kondisi ini mengindikasikan bahwa (Bintahwil) tentang Sosialisasi Bahaya kualitas para penyuluh Balatkom di laten Komunis paham Radikal daerah dirasakandan masih kurang. Yang kanan2. Program ini harus dilaksanakan menjadi pertanyaan adalah faktor apa oleh semua unsur rendahnya satuan komando yang menyebabkan kualitas 3 kewilayahan . disebabkan Program para penyuluhdiini?daerah Apakah ini akan tetap terus didilaksanakan karena sistim pendidikan lingkungan 2 Menyikapi bangkitnya kembali Komunisme dan faham Radikal di Indonesia. Staf Umum Teritorial TNI AD. Jakarta 2010 3 Progja Sterad Ta 2011, Sub bid Teritorial Sub bidang Wanwil.

2. Keberadaan Lembaga Pembina Nilai-nilai Pancasila. Sejak dibubarkankannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7) berdasarkan Keppres No 27/1999, pada masa pemerintahan Presiden Habiebie, berdasarkan Keppres Nomor 85/1999, Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pelestarian, penghayatan, pemahaman dan pengamalan Pancasila dengan oleh Sterad, karena melihat membentuk badan TNI yangADbertindak dan mewaspadai bahwa komunisme sebagai pengganti BP 7 yaitu Badan tetap merupakan ancaman yang Pengembangan Kehidupan Bernegara membahayakan dan bersifat laten. (BPKB). Mengacu kepada pasal 3 Sejauh ini program telah pada Keppres ini tersebut menyebutkan berjalan sesuai dengan jadwal bahwa badan non departemen yang yang telah ditentukan, namun agar hasil berkedudukan langsung di bawah dan kualitas yangjawab inginkepada dicapaiPresiden lebih baik bertanggung ini, lagi, maka perlu evaluasi, mempunyai tugasdilaksanakan untuk mengkaji dan penataan dan perbaikan hal membudayakan Pancasila beberapa sebagai dasar antara lain aspek peningkatan kualitas negara dalam kehidupan bernegara dan prajurit TNI AD Dalam yang bertugas dalam berdemokrasi. melaksanakan menyosialisasikan program pembinaan. tugas sebagaimana dimaksud dalam Ketahanan (Bintahwil)tentang Pasal 2, BPKBWilayah menyelenggarakan fungsisosialisasi bahaya laten komunis dan fungsi antara lain pengkajian Pancasila faham radikal kanan di lapangan, sebagai dasar dalam kehidupan aspek substansi yang perlu bernegara danmateriberdemokrasi, disesuaikan dengan kondisi saat pembudayaan Pancasila aktual sebagai ini, maupun cara penyampaian dan dasar dalam kehidupan bernegara metode yang dikembangkan. dan berdemokrasi serta pengelolaan sumber Agardaya kualitas para penyuluh BPKB bagi terlaksananya Balatkom di daerah sesuai dengan tugas secara berdaya guna dan berhasil



Foto Istimewa

TNI AD yang belum dapat memberikan pembekalan kepada penyuluh?, atau apakah materi yang disampaikan sudah tidak aktual lagi?, atau sejauhmana peran lembaga pemerintahan dalam pembinaan nilai-nilai Pancasila yang merupakan fungsi kontrol pemerintah terhadap sepak terjang berkembangnya paham komunis di Indonesia saat ini? Menyikapi permasalahan tersebut diatas, maka perlu adanya tinjauan kembali tentang sejauhmana pemahaman prajurit TNI AD tentang Balatkom dan radikal lainnya dihadapkan kondisi perkembangan aktual saat ini guna mendukung program kerja dan anggaran Staf Umum Teritorial Angkatan Darat di bidang ketahanan wilayah khususnya dalam program sosialisasi Balatkom dan paham radikal lainnya.

35

10/9/2011 6:50:04 PM

Jurnal Yudhagama 2. aktual Keberadaan saat ini, yangLembaga dikemas sedemikian Pembina Nilai-nilai rupa yang seakan Pancasila akan selaras dan dengan Sistem Pendidikan tuntutan reformasi. Nasional dalam Harus diakui Pemahaman Pancasila. bahwa saat ini tidakSejak semuadibubarkankannya komponen dan lembaga Badan pemerintah Pendidikan Pembina memberikan Pelaksanaan atensi dan concern Penghayatan Pedoman terhadap Balatkom. dan Berdasarkan Pengamalan data Pancasila yang (BP-7) ada, tampaknya hanya berdasarkan Keppres TNINomor AD saja 27/1999, yang mempunyai pada masa program pemerintahan yang didukung Presiden dengan B.J. Habibie, anggaran berdasarkan tentang sosialisasi Keppres Balatkom85/1999, Nomor dan radikal Pemerintah kanan lainnya telah sebagai wahanaperhatian memberikan bentuk kepedulian terhadap TNI AD terhadap pelestarian, penghayatan, eksistensi pemahaman komunis dengan dan pengamalan segala bentuk Pancasila manifestasinya, dengan sedangkan lembaga membentuk badan yang pemerintahan bertindak lainnya belum sebagai pengganti ada program BP-7 yaitu anggaran Badan

Foto Istimewa

standarNamun guna. yang dalam diharapkan, implementasinya, maka yang sampaidiperhatikan perlu saat ini lembaga adalahBPKB meninjau masih belum dapat kembali apakahberfungsi sistem pendidikan sebagaimana di mestinya, sehingga lingkungan TNI AD dapat dapat memberikan dirasakan di masyarakatkepada pembekalan bahwa penyuluh keberadaan? BPKB masih Apakah materi belum pendidikan dapat menyentuh yang akan pentingnya eksistensi disampaikan di lembagaPancasila pendidikan di lingkungan TNI AD sudah masyarakat. disesuaikan Lembaga dengan BPKB ini terkesan hanya perkembangan saatbersifat ini ? struktural Demikian saja dan halnya dengan belumsemakin menyentuh menurunnya secara implementatif di dan pemahaman masyarakat kewaspadaan termasuk di lingkungan prajurit masyarakat terhadap TNI AD. Balatkom Sejak dan radikal dibubarkannya lainnya, yang lembaga menjadi BP 7 dan belum optimalnya pertanyaan adalah peran sejauhmana BPKB ini, semakinlembaga peran memperlemah pemerintahan fungsi kontrol dalam pemerintahnilai-nilai pembinaan terhadap Pancasila eksistensi sebagai fungsi kontrol pemerintah terhadap pemahaman dan pengamalan

»

Personel TNI AD memberikan penjelasan kepada pelajar tentang bahaya komunis

sepak terjang Pancasila di berkembangnya masyarakat, akibatnya faham muncul sikap komunis di Indonesia apatis dansaat kurangnya ini ? kewaspadaan Bagaimana sistem sebagian pendidikan masyarakat nasional terhadap idelologi Indonesia saat ini dalam lain yang memberikan tengah dan terus berusaha pemahaman tentang untuk eksis nilai-nilai dan mengembangkan Pancasila pada lingkungan pahamnyapelajar walaupun dan tetap bertentangan mahasiswa ? Menyikapi dengan permasalahan Idiologi Pancasila.di atas, tersebut Lemahnya melaluifungsi program kontrol kerja ini memberikan dan anggaran Staf kesempatan Umum Teritorial dan membuka Darat Angkatan peluang dibidang bagi ketahanan kelompok tertentu, khususnya wilayah untuk mengembangkan dalam program diri guna Balatkom sosialisasi mensosialisasikan dan faham paham radikal komunis maka lainnya, dengan yangsegala perlu diperhatikan manisfestasi dalam bagaimana adalah kehidupan upaya bermasyarakat, TNI AD berbangsa kedepan agar dan pemahaman bernegara.masyarakat Tentunya pengembangan tentang Balatkompaham dan radikal komunis lainnya ini, disesuaikan dapat tumbuhdengan kembali. perkembangan

36

Pengembangan tentang kewaspadaan Kehidupan Bernegara nasional terhadap Mengacu (BPKB). Balatkom. kepada Kondisi pasal ini 3 memberikan pada Keppres kesan ini bahwamenyebutkan seolah-olah hanya TNI bahwa badan AD lah nondepartemen yang bertanggung yang jawab terhadaplangsung berkedudukan Balatkomdibawah dan Radikal dan lainnya, sedangkan bertanggung jawab kepada lembaga Presiden lainnya ini, terkesan kurang mempunyai tugas memberikan untuk mengkaji atensi. dan Apabila hal ini benar membudayakan Pancasila terjadi, sebagai maka sudah dasar wajar apabila negara dalam kehidupan eksistensi simpatisan bernegara dan kelompok loyalis berdemokrasi. Dalam terhadap melaksanakan komunis akan tetap tugas sebagaimana eksis dan terus dimaksud berkembang dalam dalam2, BPKB Pasal menyuarakan menyelenggarakan kepentingannya fungsikedalam fungsi antara kehidupan lain pengkajian bermasyarakat, Pancasila berbangsa dasar sebagai dan bernegara dalam di Indonesia. kehidupan Pasca reformasidanyang telah bernegara berdemokrasi, bergulir sejak tahun 1998, pembudayaan Pancasila juga terdapat sebagai beberapa dasar dalam kebijakan kehidupan pemerintah bernegara yang

dan berdemokrasi memberikan peluangserta dan pengelolaan kesempatan kepada simpatisan sumber daya BPKBdan bagi loyalis terlaksananya PKI untuk bangkit tugas secara kembali berdaya dan guna bermetamorfosis dan berhasil menjadi guna. Namun PKI dalam gaya implementasinya, baru. Adapun kebijakansaat ini sampai pemerintah lembaga BPKB tersebut masih antara dapat belum lain pencabutan berfungsi sebagaimana TAP MPR Nomor II tahun mestinya, sehingga 1978 dapat tentangdirasakan P-4 dan pembubaran di masyarakat BP-7 bahwa di era pemerintahan keberadaan Presiden BPKB masihHabiebie; belum dapat Adanya menyentuh upaya usulan dan eksistensi pentingnya sosialisasi Pancasila pencabutan di TAP MPRS masyarakat. lingkungan nomor XXVLembaga tahun BPKB 1966 tentang ini terkesan larangan hanya terhadap bersifat komunisme, struktural Marxisme saja dan belum dan Leninisme menyentuh pada secara era Presiden Gus diDur; implementatif masyarakat Serta masuknya termasuk beberapa di lingkungantokoh prajuritsosialis TNI AD. menjadi yang lembaga kesemuanya anggota Sejak legislatif, dibubarkannya BP-7 itu telah memberikan dan belum optimalnya ruang peran yang BPKBluas ini, dan peluang yang besar bagi kelompok semakin memperlemah fungsi kontrol atau ormas tertentu terus pemerintah terhadap untuk eksistensi menyebarkan paham agar pemahaman dan komunis pengamalan tetap eksis di Indonesia. Pancasila masyarakat, akibatnya Dilainsikap pihak, pada dan era kurangnya reformasi, muncul apatis Pancasila dan hal-hal lain yang berkaitan kewaspadaan sebagian masyarakat dengan Pancasila terhadap ideologiserta lain jatidiri yang bangsa tengah menjadi halberusaha yang tidakuntuk menyenangkan dan terus eksis dan dan cenderung ditinggalkan. Jika di mengembangkan fahamnya walaupun masa Orde Baru, Indonesia tetap bertentangan dengan memiliki Ideologi BP-7 yang bertugas untukfungsi mengatur dan Pancasila. Lemahnya kontrol mengoordinasikan sosialisasi ini memberikan kegiatan kesempatan dan Pancasila dari pusat bagi sampaikelompok daerah, membuka peluang namun sebagai reformasi saat tertentu, untukhasilmengembangkan ini, lembaga BP-7 tersebut kinifaham telah diri guna menyosialisasikan dihapuskan komunis dengan dan belum segala berfungsinya manisfestasi secara optimal lembagabermasyarakat, BPKB sebagai dalam kehidupan lembaga pengganti BP-7, Tentunya semakin berbangsa dan bernegara. memperlemah pemahaman tentang pengembangan faham komunis ini, Pancasila di masyarakat. disesuaikan dengan perkembangan Begitu aktual saat ini, pula yang dikemas penyelenggaraan sedemikian penataran rupa yang seakan-akan Pedoman, selaras Penghayatan dengan dan Pengamalan tuntutan reformasi.Pancasila (P4) baik di kalangan Harus diakui perguruan bahwa tinggi saat maupun ini masyarakat tidak semua komponen dihapus dan dan lembaga bahkan mata kuliah seperti pemerintah memberikan filsafat Pancasila, atensi kewiraan dan concern untuk tingkat terhadap perguruan Balatkom. tinggi dan Pendidikan Moral Berdasarkan data Pancasila yang (PMP) ada, untuk tingkathanya tampaknya sekolahTNI jugaAD dihapus, saja yang tersisa adalahprogram mempunyai hanya Civic yang Education didukung untuk kalangan dengan anggaran kampus tentang dan Pendidikan sosialisasi Kewarganegaraan Balatkom dan radikal (PKn)kanan untuklainnya anakanak sekolah, sebagai wahana akibatnya bentukwajar kepedulian apabila saat AD TNI ini pemahaman terhadap eksistensi tentang Pancasila komunis pada generasi dengan segala bentuk muda manifestasinya, juga semakin luntur. Oleh karena sedangkan lembagasistim pemerintahan pendidikan nasionalbelum lainnya yangadatidak program mendukung anggaran penanaman kewaspadaan tentang dan pemahaman nasional nilainilai Pancasila terhadap Balatkom. kepada generasi Kondisi muda ini yang tidak kesan memberikan mengalami bahwa seolah-olah peristiwa



10/9/2011 6:50:04 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD hanya TNI secara langsung AD lahterhadap yang bertanggung beberapa peristiwa-peristiwa jawab terhadap Balatkom bersejarah dan Radikal yang telah merongrong lainnya, sedangkan eksistensi lembaga ideologi lainnya Pancasila kurang terkesan sebagai memberikan dasar negara, atensi. mengakibatkan Apabila hal ini benar kewaspadaan terjadi, maka terhadap sudah Balatkom wajar apabila di kalangan eksistensi generasi simpatisan muda dan juga menurun. kelompok loyalis Kondisi terhadap ini merupakan komunis tantangan akan tetap eksis bagidanaparat terus berkembang komando kewilayahan dalam menyuarakan untuk mensosialisasikan kepentingannya Balatkom kehidupan kedalam di lingkungan bermasyarakat, masyarakat, pelajar dandan berbangsa mahasiswa. bernegara di Indonesia. Pasca reformasi yang telah bergulir 3. Perkembangan sejak tahun 1998, juga Pemahaman terdapat Balatkom kebijakan beberapa di lingkungan pemerintah TNI AD yang dan permasalahannya. memberikan peluang dan kesempatan Pemahaman kepada simpatisan danBalatkom loyalis PKI untuk di lingkungan bangkit kembali TNIdan AD bermetamorfosis mengalami perubahanPKIseiring menjadi gaya dengan baru. tuntutan Adapun reformasi yangpemerintah kebijakan lebih menonjolkan tersebut aspek demokratis, antara lain keterbukaan pencabutandan TAP dialogis. MPR Secara IIumum Nomor tahun 1978 pemahaman tentang P-4 tentang dan Balatkom telah pembubaran BP-7 dapat di era dipahami pemerintahan secara teoristis, B.J. Presiden tergantung Habibie; kepada Adanya upaya siapa yang memberikan usulan dan sosialisasi penyuluhan pencabutan selama ini serta TAP MPRS materi Nomor apa yang XXV disampaikan tahun 1966 oleh penyuluh. tentang larangan Namun terhadap bilaKomunisme, dihadapkan dengan dinamisnya Marxisme dan Leninisme perkembangan pada era politik global, Presiden Gus regional Dur; Serta danmasuknya nasional beberapa tokoh permasalahannya, sosialis menjadi dengan segala anggota legislatif, yang kesemuanya maka materi sosialisasi Balatkom itu telah memberikan luas yang disampaikan olehruang para yang penyuluh dan peluang yang besar bagi kelompok ditiap-tiap daerah, kemungkinan sangat atau ormas beragam tertentu dan belum untuk tentu terus menyebarkan faham komunisbentuk agar dapat menjawab terhadap tetap eksiskomunis di Indonesia. ancaman saat ini. Hal ini dapat dilihat Dilain daripihak, hasil pada evaluasi eraTim reformasi, Sterad dalam Pancasila salah dansatu hal-hal program lain yang pembinaan berkaitan Ketahanan dengan Pancasila Wilayah serta (Bintahwil) jatidiri bangsa yaitu sosialisasi menjadi halbahaya yang tidak latenmenyenangkan komunis dan paham dan cenderung radikal kanan ditinggalkan. di beberapa Jika di Kodim. masa Orde Baru, Indonesia memiliki Salah BP-7 yang bertugas satu program untuktahunan mengatur Sterad dan dalam Program pembinaan mengoordinasikan kegiatan Ketahanan sosialisasi Wilayah (Bintahwil) Pancasila dari pusatadalah sampaisosialisasi daerah, bahaya sebagai namun laten komunis hasil reformasi dan paham saat Radikal ini, lembaga kanan.BP-7 Adapun tersebut yangkini menjadi telah obyek sasaran dihapuskan dankegiatan belum sosialisasi berfungsinya ini adalah optimal secara seluruh lembaga personelBPKB Kodim sebagai dan beberapa pengganti lembaga komponenBP-7,masyarakat semakin seperti Tomas, Toga memperlemah pemahaman dan Todat, anggota tentang Ormas, di Pancasila Mahasiswa masyarakat. dan segenap PNS Begitu Kesbanglinmaspol pula penyelenggaraan di beberapa kabupaten dan penataran Pedoman, Kota. Hasil Penghayatan evaluasi yang Pengamalan dan dilakukan tim Pancasila penilai (P-4) tingkat baik pusat di kalangan Steradperguruan pada pelaksanaan tinggi maupun uji petik di beberapa masyarakat dihapus Kodim, dandidapatkan bahkan temuan mata kuliah dimana seperti dalam filsafat penyampaian Pancasila,

kewiraantentang materi untuk tingkat Balatkom perguruan dan faham tinggi radikal dan Pendidikan para penyuluh, Moral Pancasila masih belum (PMP) memahami untuk tingkat sekolah sepenuhnya juga dihapus, substansi yang materi yang tersisa adalah harus hanya disampaikan Civic Education kepada untuk obyek kalangan sosialisasi.kampus dan Pendidikan Kewarganegaraan Pada umumnya (PKn) materi untuk anakyang disampaikan anak sekolah, akibatnya oleh para wajarpenyuluh apabila hanya saat iniberkisar pemahaman sejarah tentang perkembangan Pancasila komunis di Indonesia gerakan pada generasi mudabeserta juga semakin dan kekejaman PKI sistem serta aktifitas DI/ luntur. Oleh karena pendidikan TII (NII) pada lalu mendukung yang tidak nasional yangmasa tidak selaras dengandan ideologi Pancasila serta penanaman pemahaman nilaibeberapa strategi yang generasi dikembangkan nilai Pancasila kepada muda menghadapi yang tidak komunisme mengalamidi Indonesia. peristiwa Terdapat beberapa materi yang secara langsung terhadap beberapa perlu dikembangkan dan perlu peristiwa-peristiwa bersejarah yang disosialisasikan “apa ideologi paham telah merongrongyaitu eksistensi komunisme dan mengapa Pancasila sebagai dasar komunis negara, menjadi bahaya laten terhadap mengakibatkan kewaspadaan terhadap ideologi yang dihadapkan Balatkom Pancasila di kalangan generasi muda dengan kondisi Kondisi aktual perkembangan juga menurun. ini merupakan nasional ini”. aparat komando tantangansaatbagi kewilayahan Kondisi iniuntuk mengindikasikan bahwa menyosialisasikan kualitas tentang subtansi Balatkompemahaman di lingkungan masyarakat, Balatkom radikal lainnya pelajar dan dan gerakan mahasiswa. Guna khususnya para perwirasalah di daerah mengimplementasikan satu dan para prajurit lapangan dalam pada program tahunan di Sterad umumnya belum sesuai yang program masih Pembinaan Ketahanan diharapkan. Wilayah (Bintahwil) yaitu sosialisasi bahaya Demikian halnya dengan isi laten komunis dan faham substansi materi sosialisasi radikal kanan, maka melaluipenyuluhan koordinasi yang pada substansi dan belum kerja menyentuh sama seluruh instansi sesuai dengandiyang diinginkan. Yang pemerintahan daerah, khususnya di menjadi apakahsekolah buku lingkunganpertanyaan, institusi pendidikan, pedoman yang dijadikan referensi dan perguruan tinggi, maka diharapkan sudah standard suatu dan aktual sesuai akan terwujud peningkatan dengan perkembangan saat ini? Untuk pemahaman terhadap nilai-nilai menjawab pertanyaan itu, maka perlu Pancasila dan kewaspadaan terhadap dikaji dan didipertimbangkan kembali Balatkom lingkungan pelajar dan untuk merevisi buku-buku referensi mahasiswa. yang sudah ada dan dituangkan dalam naskah 3. Pemahaman, yang aktualMateri atau buku danpedoman Metode sebagai acuan Sosialisasi Balatkom pada program di Masyarakat. sosialisasi kepada Pemahaman masyarakat. Balatkom Apabila para di penyuluh kurang masyarakat mengalami memahami perubahan secara utuh substansi seiring dengan tuntutan materi Balatkom reformasi yang dan gerakan lebih menonjolkan radikal lainnya, aspek demokratis, akibatnya muncul keterbukaan rasa dan dialogis. keraguan Secara umum dalam penyampaian masyarakat pemahaman materi, yang tentang pada akhirnya telah Balatkom dapatdapat mengimbas dipahamikepada secara pemahaman teoritis, tergantung bagi peserta kepada sosialisasi. siapa yang Yang menjadi memberikan penyuluhan pertanyaan selama adalah ini mengapa serta materi para apa penyuluh yang disampaikan tersebut kurang oleh penyuluh. pahamNamun terhadap bila dihadapkan substansi materi dinamisnya dengan Balatkom? perkembangan Lemahnya penguasaan politik global, materi regional tentang danBalatkom, nasional tidak hanyasegala dengan mengindikasikan permasalahannya, kualitas

maka materi penyuluh masih sosialisasi kurang, namun Balatkom juga kemungkinan yang disampaikan disebabkan oleh para karena penyuluh buku ditiap-tiap pedoman tentang daerah, balatkom kemungkinan dan paham radikal beragam lainnya yang digunakan sangat dan belum tentusebagai dapat acuan dalam sosialisasi, masih belum menjawab terhadap bentuk ancaman komunis standar dan saat belum ini. lengkap Mengingat serta bahwa belum salah disesuaikan satu program dengan tahunan perkembangan Sterad saat ini. UntukPembinaan itu, dalam rangka dalam program Ketahanan Wilayah meningkatkan (Bintahwil) kualitas tentang para sosialisasi penyuluh Bahaya sosialisasi Laten Balatkom, Komunis dan maka faham radikal para kanan penyuluh adalah (perwira) masyarakat, perlu dibekali maka materi suatu ilmu pengetahuan tentang Balatkom Balatkom yang akan disampaikan, perlu memerhatikan melalui pendidikan substansi di lembaga materi yang apa yang berwenang. paling essential Namundi masyarakat. yang menjadi pertanyaan Pada umumnya lembaga materi mana yang disampaikan jawab oleh untuk paramemberikan penyuluh bertanggung hanya berkisarDemikian sejarah perkembangan pembekalan? juga, apakah komunis di Indonesiadibeserta lembaga pendidikan TNI ADgerakan masih dan kekejamanprogram PKI serta ini aktivitas DI/ memasukkan kedalam TII (NII) pada masapendidikan? lalu yang tidak kurikulum di setiap Atau selaras dengan ideologi Pancasila serta ada lembaga khusus untuk memberikan beberapa strategi pembekalan? Inilahyang hal dikembangkan yang menjadi menghadapi Untukkomunisme di pertanyaan. itu perlu dikaji Indonesia. kedepan, yang kembali setiapUntuk kurikulum pendidikan di perlu dikembangkan dan perlu lingkungan TNI AD untuk memasukkan disosialisasikan adalah “apa difaham Balatkom dan hakekat ancaman setiap komunisme dan mengapa komunis lembaga pendidikan di lingkungan TNI menjadi bahaya laten terhadap AD, tentunya apabila kurikulum tentang ideologi Pancasila yang dihadapkan Balatkom dan hakekat ancaman dengan kondisidiaktual perkembangan telah dihapus lembaga pendidikan nasional TNI AD, saat makaini”. secara langsung akan Disamping kepada itu materi menurunnya penyuluhan berdampak sosialisasipemahaman, Balatkom juga memerhatikan kualitas daya analisis dan aspek perkembangan global tentang antisipatif para para perwira sebagai ideologipenyuluh dan faham-faham lain di dunia tenaga terhadap bahaya laten yang lebih mengedepankan ideologi komunis terhadap ideologi Pancasila sebagai sebuah pengetahuan. serta hakekat ancaman lainnya. Untuk itu perlu kajian mendalam tentang 4. Upaya materi penyuluhan Pemecahan Balatkom yang Masalah. lebih Kurikulum BalatkomPancasila mengedepankan di Pendidikan sebagai TNI AD. pengetahuan, faham ideologi dan Lembagahidup pandangan pendidikan Bangsa Indonesia adalah merupakan yang menonjolkan sebagai salah sikapsatu toleransi, wadah untuk meningkatkan gotong royong, pluralisme kualitas sumber dan daya manusia. Dengan memasukkan kebhinekaan. kurikulum Melalui tentang keunggulan-keunggulan Balatkom dan hakekat ancaman tersebut, diharapkan di lembaga-lembaga akan terwujud pendidikan, suatu pemahaman diharapkan di akan masyarakat dapat mencetak bahwa Pancasila para adalah prajuritideologi yang lebih yang memahami, lebih unggul jikamengenal dibandingkan tentang dengan substansilain ideologi Balatkom di dunia, dan radikal karenalainnya. sesuai Melalui karakter, dengan jalur pendidikan ciri dan diharapkan pandangan akan dapat hidup bangsa memberikan Indonesia.penjelasan Dengan dan pemahaman beberapa mempertimbangkan kepada semua aspek prajurit tentang penting tersebut, berbagai diharapkan hal akan yang terkait dengan didapat materi bangkitnya tentang Balatkom kembali komunisme. yang lebih komprehensif Dengan pemahaman utuh serta



37

10/9/2011 6:50:05 PM

Jurnal Yudhagama lebihdiharapkan ini aktual danakan implementatif terbentuk serta rasa kewaspadaan akan tercapaiyang standarisasi tinggi di kalangan kualitas prajurit terhadap pemahaman tentang Balatkom Balatkom dengan dan segala radikal faham manifestasinya, lainnya sesuaisehingga dengan diharapkan standar yangpara diinginkan prajuritSterad. TNI AD tidak mudah terhasut serta terpancing tipu Aktualisasi Materi Penyuluhan daya dan propaganda manis yang Sosialisasi Balatkom. dilakukan simpatisan komunis dalam upaya Dalam materi untuk penyampaian menghidupkan paham sosialisasi Balatkom, seyogyanya komunis di Indonesia yang perlu pada dikembangkan contoh-contoh akhirnya akan dapat mencegahaktual dan yang merupakanbangkitnya bentuk ancaman membendung kembali komunis terhadap ideologi Pancasila. paham komunis di Indonesia. Beberapa contoh pemikiran negatif yang perlu diwaspadai adanya Aktualisasi Materi misalnya Penyuluhan upaya sistematik oleh kelompok Sosialisasi Balatkom. simpatisan atau adanya Dalam tertentu penyampaian materi dukungan politik secara langsung sosialisasi Balatkom, seyogyanya perlu maupun tidak contoh-contoh langsung oleh aktual partai dikembangkan politik tertentu untuk yang merupakan bentukmemberikan ancaman dukungan secara politis Pancasila. terhadap komunis terhadap ideologi bentuk baru dengan Beberapakomunis contoh gaya pemikiran negatif segala manifestasinya yang seolahyang perlu diwaspadai misalnya olah sejalan adanya memberikan upaya sistimatikkesan oleh kelompok dengan nafas reformasi yaitu dengan simpatisan tertentu atau adanya mengangkat isu-isu secara ketidakmapanan dukungan politik langsung dan ketidakadilan sosial masyarakat maupun tidak langsungdi oleh partai yang sedemikian rupa politik dikemas tertentu untuk memberikan sehingga seolah-olah pemerintah tidak dukungan secara politis terhadap memerhatikan kepentingan masyarakat bentuk komunis gaya baru dengan bawah. segala manifestasinya yang seolah olahContoh lain kesan yang sejalan perlu memberikan dikembangkan misalnya adanya upaya dengan nafas reformasi yaitu dengan sistematis tertentu mengangkatoleh isu-isukelompok ketidakmampanan untuk memutarbalikkan fakta sejarah dan ketidakadilan sosial di masyarakat tentang kekejaman PKI di era reformasi yang dikemas sedemikian rupa saat ini. Berdasarkan fakta sehingga seolah-olahdokumen pemerintah sejarah dimana hasil rapat Politbiro tidak memperhatikan kepentingan PKI menjelaskan masyarakat bawah.bahwa pada tragedi tahun 1965 memiliki Contoh PKIlain yangdua tahap perlu gerakan yaitu tahap penculikan dan dikembangkan misalnya adanya upaya pembunuhan pimpinan TNI AD yang sistematis oleh kelompok tertentu disebut gerakanbalikkan 30 September di untuk memutar fakta sejarah Jakarta, serta tahap pemberontakan, tentang kekejaman PKI di era reformasi yaitu tahap merebut dokumen Pemerintahan/ saat ini. Berdasarkan fakta politik melalui dewan revolusi sejarah dimana hasil rapat Polit Biro 4 Indonesia daribahwa daerah-daerah PKI menjelaskan pada tragedi. Namun1965 ada PKI sejumlah testimony oleh tahun memiliki dua tahapan para pelaku dan saksi sejarah PKI gerakan yaitu tahap penculikan dan sebagai alasan dan fakta baru yang pembunuhan kesaksian pimpinan bahwa TNI ADseolahyang memberikan disebut gerakan 30 September di olah pemberontakan PKI dengan Jakarta, serta tahap pemberontakan, tujuan untuk merebut kekuasaan dari yaitu tahap merebut pemerintahan/ tangan Soekarno (Presiden Pertama), politik melalui dewan Indonesia sesungguhnya tidakrevolusi pernah ada. 4 dari daerah-daerah . Namun ada Kalaupun ada, kemelut politik yang sejumlah testimony oleh parasejumlah pelaku menyebabkan terbunuhnya 4

38

H.Eros Fauzan, ibid, Hal 30

jenderal, dan saksi sejarah adalahPKIlebih sebagaidikarenakan alasan dan fakta baru adanya konflik yang internal memberikan di lingkungan kesaksian bahwa TNI Angkatan seolah-olah Darat. PKIpemberontakan hanya dijadikan PKI dengan “kambing hitam”, tujuan alasanuntuk yang menuduh merebut kekuasaan PKI sebagaidariotaktangan pemberontakan Soekarno (Presidentidak adalah Pertama), masuk sesungguhnya akal. Dengan tidak pernah ada. demikian komunisme Kalaupun atauada, PKI bukanlah kemelut politik yang sesuatu ancaman menyebabkan yang berbahaya terbunuhnya bagi sejumlah jenderal, keselamatan dan eksistensi adalah NKRI. lebih dikarenakan Disisi lain dengan adanya adanya konflikkebebasan internal di lingkungan pers dan pemahaman TNI Angkatan demokratisasi Darat. PKI hanyareformasi, pasca dijadikan “kambing telah hitam”, banyak alasan yang menuduh bermunculan buku-buku PKIyang sebagai berdalih otak pemberontakan meluruskan sejarah, adalah menulis tidak tentang masuk akal. Dengan pengakuan tokoh-tokoh demikianPKI komunisme dan radikal atau PKI kanan maupun bukanlah mereka sesuatu yangancaman sekedar 5 yang berbahaya keselamatan dan terimbas badai bagi politik yang ditulis eksistensi NKRI. pemutarbalikan oleh penulis lokalUpaya maupun asing tanpa fakta pengawasan sejarah ini perlu menjadi ada ketat dari perhatian lembaga dan kewaspadaan bagi kita semua. pemerintah. Munculnya buku-buku mengindikasikan Disisi lain dengan bahwa adanya kebebasan ini danjuga pemahaman pers ini merupakan demokratisasi peluang yang pasca bagireformasi, baik kelompok telah tertentu banyak untuk bermunculan buku-buku yang berdalih saling mencari kebenaran sesuai meluruskan sejarah,Demikian menulis tentang kepentingannya. halnya pengakuan tokoh-tokoh PKIbaru dan tentang Radikal dalam memberi perspektif Kanan maupun mereka yang sekedar komunisme atau PKI dari konteks 5 terimbas badai politik yang demokrasi Indonesia pasca Ordeditulis Baru, oleh penulis maupun asing tanpa dimana padalokal tanggal 1 Oktober 2010 ada pengawasan lembaga Pimpinan MPR-RIketat telahdarimelakukan pemerintah. Munculnya buku-buku berbagai upaya untuk “menyatukan” ini mengindikasikan bahwa kebebasan kembali Bangsa Indonesia yaitu dengan pers ini juga merupakan memertemukan para korban peluang G.30.S/ yang baikantara PKI bagi anak-anak kelompok dari tertentu keluarga untuk PKI saling anak-anak dengan mencari dari kebenaran orangtua korban sesuai kepentingannya. PKI, dari hasil pertemuan ini, seolah olahDemikian sudah muncul halnya dalam adanya memberi suatu perspektif keinginan yang barukuat tentang agar para komunisme generasi atau muda PKI Bangsa dari Indonesia konteks melupakan demokrasi Indonesia masa lalu pasca yang kelam, Orde Baru, serta dimana muncul pada keinginan tanggal agar 1 Oktober komunisme 2010 Pimpinan dibiarkan MPR-RI hidup secara telah hakiki melakukan selaras berbagai dengan upaya hak azasi untuk manusia, “menyatukan” dengan pengertian kembali bangsa bahwa setiap Indonesia orang yaitu bisa memilih dengan mempertemukan ideologinya. para korban G.30.S/ PKI antara Contohanak-anak lain dari yang keluarga dapat PKI dengan anak-anakdalam dikembangkan dari orangtua penyampaian korban PKI, dari hasil sosialisasi yaitupertemuan argumentasiini,lain seolahsejak olah sudah perang dingin muncul yang berakhir adanya 20 tahun suatu keinginan lalu, yang dimenangkan yang kuat agaroleh paraBlok generasi Non5 Beberapa naskah diantaranya; Komunisme Indonesia oleh Ruth T McVey, Abdul Latief Sang pengibar bendera pusaka oleh Dr Nidjo Sanjoyo, Kesaksian Wakil Komandan Cakra Birawa oleh H Maulwi Saelan, Soekarno File oleh Antinie CA Dake dan Seri Buku² Tempo yg mengangkat para tokoh DN Aidit, Tan Malaka , Natsir, S M Kartosuwiryo, Daud Beureueh. dsb.

Komunis, muda bangsa menandai Indonesia kekalahan melupakan dan masa lalu ideologi kematian yang kelam, komunis. serta Dengan muncul keinginan komunisme demikian agar komunisme di Indonesia dibiarkan yang hidup secara fahamnya berasal hakiki dariselaras negara-negara dengan hak azasi Blok Komunis, manusia, jugadengan sudah pengertian ikut mati, bahwa setiap sehingga tidak perlu orang adabisa kekhawatiran memilih ideologinya. di Indonesia, bakal bangkit komunisme Contoh lagi. Komunismelain bangkityang bila keadilan dapat dikembangkan sosial tidak tercapai. dalam penyampaian Munculnya sosialisasi yaitu bahwa pandangan argumentasipelarangan lain sejak perang dingindi yang komunisme Indonesia berakhir atas 20 alasan tahun lalu, yangmerupakan komunis dimenangkan ideologi oleh yang Blok Non-Komunis, berbahaya, sudah menandai tidak relevan kekalahan lagi. dan kematian Kita sebagai idelogi bangsa komunis. pun tidak Dengan bisa demikian komunisme mengelak bergaul dengan di Indonesia orang-orang yang pahamnya komunis dari berasal Indochina, dari RRC negara-negara dan Rusia. Melarang seseorang Blok Komunis, juga menganut sudah ikutsebuah mati, faham, isme, dan sebuah sehingga sebuah tidak perlu ada kekhawatiran ideologi, di di sebuah negara demokrasi, komunisme Indonesia, bakal bangkit merupakan sebuah pelanggaran atas lagi. Komunisme bangkit bila keadilan HAM (Haktercapai. Azasi Manusia). Kalau sosial tidak Indonesia mengaku sebagai negara Sehingga muncul pandangan bahwa demokrasi, tidak tepatdi Indonesia melarang pelarangan komunisme komunisme. atas alasan komunis merupakan ideologi Beberapa yang berbahaya, contoh diatas sudahadalah tidak relevan lagi.salah merupakan Kita sebagai satu bentuk bangsa contoh pun tidak bisayang negatif mengelak dikembangkan bergaul dengan oleh orang-orang kelompok tertentu komunis agardari faham Indochina, ideologi RRC dandapat komunis Rusia. tetap Melarang eksis di Indonesia. seseorang menganut Oleh karena sebuah itu, paham, para penyuluh sebuah isme, sebuah sosialisasi perlu ideologi, mengembangkan di sebuah diri negara demokrasi, dengan memberikan merupakan contoh-contoh sebuah pelanggaran konkrit yang berkembang atas HAMdi masyarakat, (Hak Azasi Manusia).akan Kalau dapat Indonesia mengaku maka memberikan sebagai negarasesuai demokrasi, tidak tepat pembekalan dengan sasaran melarang yang inginkomunisme. dicapai. YangInilah perlubeberapa disadari contoh bahwa adalah bentuksasaran ancaman akhir komunis yang ingin gaya baru sesuai dicapai dalam dengan sosialisasiperkembangan Balatkom ini dunia saat adalah adanya ini. pemahaman bahwa Beberapa komunis adalah contoh masihdiatas merupakan adalah merupakan bahaya latensalah dimana satudalam bentukdinamika contoh negatif yang tidak perjuangannya dikembangkan pernah mengenal oleh kelompok istilah kalah tertentu dan agar selalufaham bergerak ideologi di komunispermukaan bawah dapat tetapdan eksis apabila di Indonesia. kondisi Oleh memungkinkan, telah karena itu, ideologi para penyuluh komunis sosialisasi akan muncul perlukembali mengembangkan dengan segala diri dengan memberikan contoh-contoh manifestasinya. konkrit yang berkembang di masyarakat, maka akan Sosialisasi Metode dapat memberikan yang pembekalan sesuai dengan sasaran dikembangkan. yangMemang ingin dicapai. perlu Yang kajian perlu disadari yang adalah bahwa mendalam tentang sasaran bagaimana akhir yangproses ingin dicapai dalampenanaman transfers sosialisasi balatkom nilai-nilai ini adalah adanya Pancasila yang pemahaman efektif dihadapkan bahwa komunis tuntutan dengan adalah masih reformasi. merupakan Proses bahaya latennilai-nilai penanaman dimana dalam Pancasila dinamika yang perjuangannya dilakukan secara tidak indoktrinatif pernah mengenal dengan



10/9/2011 6:50:05 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD sistem kalah istilah komunikasi dan selalu satu bergerak arah (one di bawahcommunication) way permukaan danserta apabila tidak kondisi ada telah memungkinkan, proses dialogis apalagi ideologi perdebatan, komunis akan muncul kembali memberikan kesan dengan seolah-olah segala manifestasinya. masyarakat hanya sekedar menerima Guna secara apalebih adanya mendalami (taken pemahaman for granted) tentang tanpa Balatkom diberikan dan peluang paham radikal untuk lainnya, melakukan perlu kritisisme. dipertimbangkan materi apa Sementara saja yang perlu padadimasukkan level kehidupan dalam kurikulum pendidikan kebangsaan dan kenegaraan, militer.kelompok Adapun materi yang reformis menilai perluseolah-olah dikembangkan Pancasila dalam kurikulum hanya digunakan antara lain penguasa-penguasa disamping sejarah PKI di Indonesia Orde Baru sebagai denganalat segalapolitik aksi brutalnya, untuk menakut-nakuti maka untuk yang warga kedepan demi adalah agar lebih melanggengkan kekuasaan ditonjolkan mereka. pada perubahanOrde Penguasa paradigma Baru, dengan pemahaman mudah Balatkom dan cap memberikan Radikal atau lainnya, label misalnya kepada ada upaya secara orang-orang yangsistimatis tidak disukainya kelompok tertentu untuk sebagai anti menghapus Pancasila Tap atau MPRS tidak no XXV/1966 tentang larangan penyebaran Pancasilais. Marxisme, Realitas seperti inilah yang Leninnisme/Komunis tampaknya oleh untuk para di Indonesai;dipandang Adanya upaya memutar balikkan pengusung reformasi faktasebagai sejarah tentang bentuk kebengisan PKI; Adanya penyimpangan sehinggakemungkinan Pancasila bentuk lain kemudian tidak dari lagi Balatkom; dipandang Strategi sebagai apa yang yang sesuatu kemungkinan essential.dikembangkan Oleh sebab itu, olehsejak simpatisan era reformasi dan kelompok pembicaraanloyalis PKI melalui tentang upaya secara sistimatis pembicaraan Pancasila jarang untuk menyusup lembaga-lembaga terdengar seolahke raib dari benak eksekutif, legislatif dan Namun eksekutif; serta masyarakat Indonesia. setelah bagaimanaberlangsung strategi kita menghadapi reformasi selama tiga belas adanya suara perubahan manifestasi tahun kerinduan masyarakat terhadap Balatkom Pancasila saat inikembali yang disesuaikan menguat. keadaan Balatkom dan dengan Kondisi inilahaktual merupakan peluang gerakan bagi pemerintah, radikal saatkhususnya ini. TNI AD Disamping untuk memasukkan kembali itu tentang materi penyuluhan Pancasila nilai-nilai sosialisasi Balatkom baik melalui juga memperhatikan formal maupunaspek nonformal perkembangan guna global tentangkewaspadaan meningkatkan ideologi danterhadap fahamfaham bangkitnya mulai lain di faham dunia komunis yang lebih dan mengedepankan gerakan radikal lainnya ideologi di masyarakat sebagai sebuah pengetahuan. melalui program Sterad Untuk itu tentang perlu kajian mendalam sosilasiasi Balatkom dan tentang radikal lainnya. materi penyuluhan Namun yangBalatkom perlu diperhatikan yang lebih mengedepankan adalah metode yang Pancasila digunakansebagai dalam pengetahuan, tentang pemahaman faham, Pancasila ideologi yaitu dan pandangan harus lebih hidup mengedepankan bangsa Indonesia dialogis yang komunikatif dan menonjolkanguna sikapmenghindari toleransi, gotong royong, pemahaman yang bersifat pluralisme doktriner.dan kebhinekaan. Kurikulum 4. Melalui dan keunggulan-keunggulan Materi Balatkom di tersebut, diharapkan Pendidikan TNI AD. akan terwujud suatu Salahpemahaman satu faktordimasyarakat penyebab bahwa Pancasila kurangnya pemahaman adalah ideologi tentang yang lebih ungguldan Balatkom jika dibandingkan radikal lainnya dengan di ideologi lain diadalah masyarakat dunia, karena kemungkinan sesuai dengan kualitas karena karakter, para ciri dan penyuluh pandangan yang

belum sesuai hidup bangsa dengan Indonesia. kriteriaDengan yang mempertimbangkan diharapkan. Yang menjadi beberapa pertanyaan aspek pentingmengapa adalah tersebut, paradiharapkan penyuluh belum akan didapatdengan materi tentang Balatkom sesuai kriteria yang diharapkan ?yang Apakah lebih karena komprehensif para penyuluh utuhkurang serta lebih aktualmaterinya menguasai dan implementatif ? serta akanLemahnya tercapai standarisasi penguasaan kualitas materi tentang Balatkom, tidak hanya pemahaman tentang Balatkom dan mengindikasikan kualitas paham radikal lainnya sesuaipenyuluh dengan masih kurang, juga standar yang diinginkannamun Sterad. kemungkinan disebabkan karena buku pedoman Balatkom dan faham Metode tentang Penyuluhan yang radikal lainnya yang digunakan sebagai dikembangkan. Memang acuan dalam sosialisasi, perlu kajian masih belum yang mendalam standar dantentang belum lengkap bagaimana serta proses belum transfers disesuaikan penanaman dengan perkembangan nilai-nilai Pancasila saat ini. Untuk yang efektif itu, dalam dihadapkan rangka dengan tuntutan meningkatkan kualitas reformasi. para penyuluh Proses penanaman Balatkom, sosialisasi nilai-nilai Pancasila maka yang para dilakukan (Perwira) penyuluh secara indoktrinatif perlu dibekali dengan suatu sistimpengetahuan ilmu komunikasi tentang satu arah Balatkom (one way communication) melalui pendidikan diserta lembaga tidak yang ada proses dialogis apalagi perdebatan, berwenang. memberikan Lembaga pendidikanseolah-olah adalah kesan merupakan salah satu wadah masyarakat sebagai hanya sekadar menerima untuk kualitas sumber secara meningkatkan apa adanya (taken for granted) daya Dengan memasukkan tanpa manusia. diberikan peluang untuk kurikulum Balatkom dan melakukan tentang kritisisme. Sementara hakekat ancaman di lembaga-lembaga pada level kehidupan kebangsaan dan pendidikan, diharapkan akan menilai dapat kenegaraan, kelompok reformis mencetak seolah-olah para Pancasila prajurit hanyayang digunakan lebih memahami, penguasa-penguasa mengenal Orde Baru tentang sebagai substansi alat politik Balatkom untukdanmenakuti-nakuti radikal lainnya. Melalui warga demi jalurmelanggengkan pendidikan ini akan kekuasaan dapat memberikan mereka. Penguasa pembekalan Orde Baru, kepada dengan para prajurit mudah TNI memberikan AD khususnya cappara atauperwira label yang kepada bertugas orang-orang memberikanyang penyuluhan tidak tentang disukainya Balatkom sebagaidianti masyarakat. Pancasila Guna atau lebih tidak Pancasilais. mendalami pemahaman tentang Realitasdan seperti Balatkom faham radikal inilah lainnya, yang tampaknya perlu dipertimbangkan dipandangmateri olehapa para saja pengusung yang perlu dimasukan reformasi dalam sebagai kurikulum bentuk penyimpangan pendidikan militer.sehingga Pancasila kemudian Adapun tidakmateri lagi dipandang yang sebagai perlu sesuatu yang dalam dikembangkan esensial. kurikulum Oleh antara sebab itu, disamping lain sejak era reformasi sejarah PKIpembicaraandi Indonesia pembicaraan dengan segala aksi tentang brutalnya, Pancasila maka jarang yang untuk terdengar kedepan seolahadalah raib agar dari benak ditonjolkan lebih masyarakat Indonesia. pada perubahan Namun setelah reformasi paradigma pemahaman berlangsung Balatkom selama dan tiga belas Radikal lainnya, tahun misalnya suara ada kerinduan upaya masyarakat secara sistematis terhadap kelompok Pancasila tertentu kembali menguat. untuk menghapus Kondisi inilah Tap merupakan MPRS No peluang bagi XXV/1966 tentang pemerintah, larangan penyebaran khususnya TNI AD untuk memasukkan Marxisme, Leninnisme/Komunis kembali tentang di Indonesia; nilai-nilai AdanyaPancasila upaya untuk baik melalui formal fakta memutarbalikkan maupun sejarah nonformal tentang

kebengisan guna meningkatkan PKI; Adanya kewaspadaan kemungkinan terhadaplainmulai bentuk dari bangkitnya Balatkom; Strategi paham komunis apa yang dan kemungkinan gerakan radikal dikembangkan lainnya di masyarakat program Sterad oleh simpatisanmelalui dan kelompok loyalis tentang PKI melalui sosilasiasi upaya Balatkom secara dan sistematis radikal lainnya.menyusup untuk Namun yang ke perlu lembaga-lembaga diperhatikan eksekutif, legislatif dandigunakan eksekutif;dalam serta adalah metode yang pemahamanstrategi bagaimana tantangkita Pancasila menghadapi yaitu harus lebihperubahan adanya mengedepankan manifestasi dialogis dan komunikatif Balatkom saat ini guna yang menghindari disesuaikan pemahaman dengan keadaan yangaktual bersifatBalatkom doktriner.dan gerakan radikal saat ini. 5. Kesimpulan. Kesimpulan. 5. Sebagai konsekwensi logis dari Sebagai dampak konsekwensi globalisasi serta logis perkembangan dari dampak politik globalisasi nasional serta Indonesia yang mengacu perkembangan politikkepada nasional sistim multi partai, Indonesia yang mengindikasikan mengacu kepada semakin sistem mengemukanya multi partai, mengindikasikan ancaman semakin idiologi komunis dan gerakan mengemukanya ancaman radikal ideologi lainnya terhadap dan komunis ideologi gerakan Pancasila. radikal lainnya Sangat jelas dirasakan terhadap ideologi di masyarakat Pancasila. Sangat bahwa simpatisan jelas dirasakan ideologi di komunis masyarakat dan radikal bahwa lainnya telah simpatisan ideologi dapat komunis masuk tidak dan radikal hanya di struktural lainnya telahpemerintahan dapat masuk namun tidak hanya juga di struktural kalangan pemerintahan legislatif. Gunanamun meredam juga semakin di kalangan meluasnya legislatif. pengaruh Guna meredam komunis dan radikal semakin meluasnya lainnyapengaruh kedalamkomunis sendisendi radikal dan kehidupan lainnya kedalam bermasyarakat, sendiberbangsakehidupan sendi dan bernegara, bermasyarakat, perlu adanya kewaspadaan bersama seluruh berbangsa dan bernegara, perlu komponen adanya kewaspadaan bangsa bersama yaitu seluruh dengan memberikan bangsa komponen pemahaman yaitu kembali dengan kepada masyarakat memberikan pemahaman dan khususnya kembali kepada prajurit masyarakat TNI ADdan tentang khususnya bahaya laten komunis lainnya. kepada prajuritdan TNIradikal AD tentang bahaya Bentuk laten komunis kepedulian dan radikaldan lainnya. tanggung jawab Bentuk terhadap kepedulianBalatkom dan tanggung dan paham radikal jawab terhadap lainnya, Balatkom TNI AD telah dan menjabarkan paham radikalyang lainnya, dituangkan TNI AD dalam telah program rutinyang menjabarkan dalamdituangkan setiap tahunnya dalam yaitu tentang program rutin Sosialisasi dalam setiap Bahaya tahunnya laten Komunis yaitu tentang dan Sosialisasi paham Radikal Bahayakanan. Laten Namun dalam Komunis dan faham mengimplementasikan radikal kanan. program dalam Namun ini, mengimplementasikan masih ditemukan beberapa ini, program permasalahan masih ditemukan dimana terdapat beberapa beberapa permasalahan perwira antaradalam lain penyampaian belum optimalnya materi tentang peran Balatkom lembaga dan faham radikaldalam pemerintahan belum memahami pembinaan dan belumPancasila nilai-nilai menyentuh yang padamerupakan substansi tentang kontrol fungsi bahaya laten pemerintah ideologi terhadap Ideologiterjang sepak Pancasila berkembangnya yang dihadapkan faham kondisi aktual komunis di Indonesia dan perkembangan saat ini, sistem saat ini, sebagai nasional pendidikan akibatnyaIndonesia secara langsung saat ini akan dapat yang belummenurunkan mendukung kewaspadaan peningkatan para prajurit TNI AD pemahaman tentang dalam mewaspadai nilai-nilai bangkitnyapada Pancasila Komunis lingkungan di Indonesia. pelajar dan



39

10/9/2011 6:50:05 PM

Jurnal Yudhagama mahasiswa, Penurunan serta kualitas kualitas penyuluh ini kemungkinan yang belum sesuai disebabkan dengan standar karena sistimdiinginkan yang pendidikan baik aspek yang penguasaan belum memberikan materi, metode pembekalan penyuluhan dan kepada buku para penyuluh pedoman yang ada.sosialisasi. Kondisi ini apabila Belum dimasukannya tidak ditangani secara kurikulum terpadu, tentang integral Balatkom dan komprehensif, dan hakekat dikhawatirkan ancaman pada dapat akan pendidikan merusaklanjutan mentalitas Perwira, serta secara langsung menurunnya rasa berdampak kebangsaan,kepada rasa kualitas pemahaman, nasionalisme dan daya kewaspadaan analisis dan antisipatif masyarakat terhadap para perwira perkembangan terhadap ancaman komunis komunisme di Indonesia, terhadap yang ideologi pada Pancasila akan gilirannya sertadapat hakekat membahayakan ancaman lainnya. ideologi Pancasila. Lemahnya eksistensi Lemahnya fungsi kontrol kelembagaan fungsi pemerintah kontrol kelembagaan terhadap berbagai pemerintah aktivitas terhadap yang dilakukan oleh sekelompok organisasi berbagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, dan sekelompok organisasi sosial masyarakat, partai politiksosial tertentu untuk organisasi danberupaya partai politik menghidupkan kembali komunis tertentu berupaya untukfaham menghidupkan dan radikal lainnya, mengakibatkan kembali paham komunis dan radikal muncul sikap apatis dan kurangnya lainnya, mengakibatkan muncul sikap kewaspadaan sebagian kewaspadaan masyarakat apatis dan kurangnya terhadap ideologi lain yang idelologi dikemas sebagian masyarakat terhadap

dalam bentuk lain dalam dan bertentangan lain yang dikemas bentuk lain dengan ideologi Pancasila. dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Setelah reformasi berlangsung Setelah selama lebih reformasi dari tiga belas berlangsung tahun selamakerinduan suara lebih dari masyarakat tiga belas terhadap tahun suara kerinduan Pancasila kembalimasyarakat menguat.terhadap Kondisi Pancasilamerupakan inilah kembali menguat. peluang Kondisi bagi inilah merupakan Pemerintah untuk peluang memasukkan bagi pemerintah kembali tentang untuk nilai-nilai memasukkan Pancasila kembali baik melalui tentang formalnilai-nilai maupun nonformal Pancasila baik melalui guna meningkatkan formal maupun kewaspadaan non formal guna meningkatkan terhadap mulai bangkitnya kewaspadaan faham terhadapdan komunis mulai gerakan bangkitnya radikal lainnya paham di komunis dan gerakan radikal lainnya di masyarakat. masyarakat. 6. Penutup. 6. Penutup. Demikian penulisan tinjauan Demikian tentang pemahaman penulisan masyarakat tinjauan tentang pemahaman Balatkom melalui Balatkom program bagi prajurit TNI Bintahwil Sterad AD guna ini dibuat, mendukung untuk program Bintahwil digunakan sebagai bahan ini dibuat, pengetahuan untuk digunakan dan pencerahan sebagai bahan bagi pengetahuan masyarakat dan pencerahan tentang berbagaibagi halprajurit yang TNI terkait AD tentang berbagi dengan bangkitnya hal yang kembali terkaitideologi dengan

komunis bangkitnya kembali guna ideologi meningkatkan komunis guna meningkatkan kewaspadaan terhadapkewaspadaan ancaman terhadap laten bahaya ancaman komunisbahaya dan radikal laten lainnya. komunis di lingkungan TNI AD. DAFTAR PUSTAKA Ketetapan MPRS Nomor XXV/1996 tentang larangan penyebaran Marxisme, Lenninisme/Komunis di Indonesia. Keputusan Presiden No 27/1999, tentang Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP 7). Keputusan Presiden Nomor 85/1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara (BPKB). Staf Umum Teritorial TNI AD Naskah Menyikapi Bangkitnya Kembali Komunis di Indonesia, 2009. Staf Umum Teritorial TNI AD, Progam Kerja Sterad TA 2011, Sub bid Teritorial Sub bidang Wanwil.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok.

III. Riwayat Penugasan.

1. Nama : Yoedhi Swastanto, M.B.A. 2. Pangkat/NRP : Kolonel Inf/29615 3. Tempat/Tgl. Lahir : Madiun 1 Juli 1960 4. Agama : Islam 5. Status : Kawin 6. Sumber Pa/Th : AKABRI/1983 7. Jabatan : Pamen Ahli Kasad Bidang Idpol II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum 1. AKABRI : 1983 2. Sussarcab If : 1982 3. Suslapa I : 1989 4. Suslapa II : 1993 4. Lemhannas RI : 2010

1. Dik YCIC 2. Ops. Seroja Rotasi 3. Milob Unikom

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

40

Dikbangspes Sussar Para Susjurpatihif YCIC Australia Susbahasa Inggris Sussar Intel Sus PBU Athan Sus Athan Sus DIRAC Sus Danrem

: 1982 : 1984 : 1984 : 1990 : 1993 : 1994 : 2003 : 2006 : 2008

: 1984 : 1985 - 1987 : 1991

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Danton I Kipan A Yonif-327 Dam III/SLW Danton I Kipan B Yonif-327 Dam III/SLW Danton Mo. 81 Kiban Yonif-327 Dam III/SLW Dankiban Yonif-327 Dam III/SLW Pasi-4/Log Yonif-327 Dam III/SLW Pasi-2/Ops Yonif-327 Dam III/SLW Gumil Gol. IV/Deptik Pussenif PBU Athan di USA Pabandya Jianbang Stra Ops Seskoad Kasi Intel Rem-074 Dam IV/DIP Dandim-0734/YKA Dam IV/DIP Pabandya B 2.1 BAIS TNI Athan RI di Beijing China Paban Utama G-2 BAIS TNI Koorspri Panglima TNI Danrem-163/WSA Dam IX/UDY Pamen Ahli Kasad Bid. Ideologi Politik



10/9/2011 6:50:05 PM


ISU STRATEGIS Perbatasan NKRI dengan Malaysia dalam TINJAUAN ASTA GATRA Oleh: Kolonel Inf Dody Usodo Hargo S.,S.IP. Staf Ahli Bidang Ilpengtek Kodiklat TNI AD

Terealisasinya pengamanan wilayah perbatasan NKRI berbasis kemajuan Iptek melalui upaya-upaya yang dilaksanakan, maka akan berdampak kepada pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan secara terpadu dan menyeluruh. Dengan terciptanya kondisi tersebut tentunya akan dapat memperkokoh ketahanan nasional.

N

egara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan (archipelagic state), ditinjau dari luas wilayahnya dengan perhitungan terakhir berjumlah ± 17.504 buah pulau, luas wilayah ± 7,7 juta Km² dengan wilayah daratan 1,9 juta Km² serta lautan 5,8 juta km² termasuk didalamnya landas kontinen seluas ± 2,8 juta Km².1 Posisi Indonesia secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara 2 (dua) benua, yaitu Asia dan Australia serta diantara 2 (dua) Samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. Posisi strategis Indonesia menarik perhatian negaranegara maju di dunia dalam upaya menancapkan pengaruhnya terhadap Indonesia untuk kepentingan ekonomi maupun militer. Kondisi keamanan global diwarnai oleh meningkatnya intensitas ancaman asimetris dalam bentuk kejahatan lintas negara, aksi perompakan, penyelundupan bahan peledak dan senjata, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigran gelap, pencurian 1 Suradinata Ermaya, Prof.Dr.Drs. SH.MS.MH, Geopolitik Indonesia dalam rangka Pengembangan Kemajuan Iptek, 20 April 2010.

kayu, serta pencemaran dan pencurian kekayaan laut. Aksi-aksi tersebut merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang paling menonjol yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Lingkungan global pada lima belas tahun kedepan diperkirakan masih sarat dengan dinamika perubahan dan ketidakpastian berimplikasi terjadinya perubahan geopolitik, geoekonomi dan geososial budaya global yang cukup signifikan, perubahan-perubahan tersebut pada gilirannya baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penentuan kebijakan pertahanan negara.2 Meningkatnya aksi kejahatan lintas negara tersebut telah memengaruhi kebijakan keamanan global dan pertahanan negara-negara besar dengan menempatkannya sebagai isu keamanan bersama (common security isuses). Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu penegetahuan dan teknologi memacu seluruh komponen bangsa untuk mengikuti perkembangannya agar tidak tertinggal oleh bangsa lain. 2 Issue Global Kotemporer dengan Topik: “Pengaruh Globalisasi Terhadap Tannas”, tgl 1 Juni 2010.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era gobalisasi dapat dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk membangun peradaban bangsa, melalui peningkatan fungsi pranata sosial masyarakat. Upaya peningkatan kekuatan militer oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dengan memperkuat kemampuan daya tangkal menghadapi ancaman tradisional dan nontradisional. Siklus peta kekuatan dunia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan melemahnya kedigdayaan ekonomi AS, meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina dan India, serta menguatnya leverage Rusia, pendulum perimbangan konstelasi global semakin mengarah kepada suatu sistem global yang multipolar. Dengan demikian kedepan persaingan mempertahankan pengaruh global dan regional semakin mengemuka antara negara-negara besar, sehingga adaptasi terhadap pergeseran kutub interaksi internasional semakin penting, terutama bagi negaranegara berkembang. Meskipun ada kecenderungan melemahnya perekonomian AS,



41

10/9/2011 6:50:05 PM

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

»

Gerbang pemantau perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan

namun dari aspek pertahanan militer, arsitektur dan kekuatan global di abad 21 belum banyak berubah dari peta kekuatan militer pada era Perang Dingin. Negara-negara yang menjadi kekuatan utama dunia pada era Perang Dingin belum tergantikan oleh kekuatan baru, terutama masih didominasi oleh negara-negara anggota NATO dibawah pimpinan AS dan Rusia, serta dua negara Asia yang sedang mengalami kebangkitan yakni Cina dan India. Negara-negara tersebut memang melakukan down-sizing terhadap jumlah personel militer, namun disisi lain menambah kemampuan alutsista dengan memanfaatkan revolusi teknologi dibidang militer (Revolution in Military Affairs-RMA). Hal tersebut dapat dilihat dari besaran anggaran pertahanan negara-negara besar tersebut yang rata-rata di atas 3 persen dari GDP-nya masing-masing.3 Bahkan negara-negara maju seperti AS dan negara-negara anggota NATO lainnya termasuk Australia terus melakukan modernisasi alutsista yang tampak pada program pengadaan pesawat tempur super canggih Joint Striking Fighters (JSF) tipe F-35 yang akan segera masuk dalam postur militer negara-negara tersebut mulai 2012. 3 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, “Postur Pertahanan Negara”, Jakarta, 2007, Hal. 4-5.

42

Stabilitas keamanan lingkungan strategis global menjadi bagian penting dari kepentingan nasional Indonesia. Indonesia tidak mungkin dapat hidup nyaman dalam lingkungan yang tidak stabil, karena limbahnya akan masuk dan memengaruhi (spill-over) kondisi dalam negeri Indonesia. Hal yang tidak kalah pentingnya dari pencermatan terhadap kondisi global adalah pengaruh-pengaruh global sering kali berpenetrasi kedalam wilayah Indonesia dengan menggunakan wilayah perbatasan sebagai salah satu pintu masuk utama. Disamping itu, keamanan nasional terutama di wilayah perbatasan menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain. Tanda-tanda perubahan iklim akibat dampak pemanasan global telah mulai terlihat. Walaupun sudah terbangun kesadaran internasional dari masing-masing negara terhadap perubahan iklim tersebut, tetapi komitmen untuk menerima tanggung jawab tersebut masih rendah, seiring dengan masih lemahnya instrumen kerja sama dan pengawasan. Dengan demikian, kedepan upaya kerja sama untuk mengurangi laju dan melakukan mitigasi dampak pemanasan global harus semakin meningkat, akan tetapi yang menjadi sasaran pembatasan

atau pencegahan percepatan global warming kepada negara berkembang, sedangkan negara yang paling besar memroduksi emisi karbon adalah Amerika dan Cina.4 Perubahan iklim dunia tersebut berpengaruh juga terhadap wilayah Indonesia secara umum. Demikian pula halnya terhadap kondisi wilayah perbatasan NKRIMalaysia, karena wilayah perbatasan merupakan daerah yang sangat rawan terhadap peningkatan panas bumi, mudah terbakar karena sebagian besar merupakan hutan dan rawa gambut, sehingga dapat memengaruhi pengamanan wilayah perbatasan NKRI. Seiring dengan kemajuan iptek, maka mendorong kemajuan multiteknologi, munculnya command, control, communication, computer, information, surveillance and recconaissance (C4ISR) memaksa masing-masing negara dunia mengadakan penyesuaian dengan mereformasi sistem keamanan nasionalnya.5 Bagi negara yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan teknologi akan menempuh cara-cara baru dengan memilih bentuk asimetric warfare, sehingga dapat survive dalam 4 Coutrier Paul, Ir, Global Warming dalam mendukung Tannas, tgl 31 Mei 2010. 5 Minimum essential force, Kementerian Pertahanan RI, Keputusan Menhan RI Nomor.02 tahun 2010,hal 22.



10/9/2011 6:50:06 PM

mempertahankan keberlangsungan hidupnya (sustainability). Pola seperti ini akhirnya melahirkan medan perang baru yang tidak mengenal batas negara seperti terorisme, pembom bunuh diri dan dapat memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai basis aksinya, serta wilayah perbatasan NKRIMalaysia apabila keamanannya tidak dikelola secara baik, tidak mustahil akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai basis atau tempat persembunyian. Masa pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Negara Amerika akibat krisis ekonomi global, dampaknya ikut dirasakan oleh negara-negara lain termasuk Indonesia.6 Ketidakmampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global berpotensi menimbulkan ancaman bagi pembangunan pertahanan negara dan akan berdampak kepada menurunnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dukungan anggaran pertahanan dan keamanan. Keterbatasan anggaran tersebut tentunya akan berpengaruh pula kepada upaya penerapan sistem pengamanan wilayah perbatasan NKRIMalaysia. Dalam hal ini pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan NKRIMalaysia menjadi tidak memadai. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur tersebut, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai-Wetar dan lainnya mulai ALKI 1 sampai dengan ALKI 3. Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, negara maju seperti Amerika Serikat telah membentuk satuan reaksi cepat yang disebut Stand by High Readiness Brigade berkekuatan 4000 personel yang selalu siap digerakkan kesuatu target sebagai muscular peace keeping force.7 Intervensi negaranegara pengguna jalur tersebut sangat berpengaruh terhadap mentalitas nasionalisme masyarakat perbatasan. 6 Silalahi TB, Letjen TNI (Purn), Dr,SH, Globalisasi dan dampaknya terhadap NKRI dalam rangka Tannas, tgl 10 Juni 2010. 7 Indo Dwi Haryono, Konflik Perbatasan Negara di Kawasan Asia Pasifik, 2008.

Foto Istimewa


»

Pos pemeriksaan lintas batas di Entikong

Indonesia dengan Malaysia masih memiliki permasalahan yang berhubungan dengan batas negara di darat maupun di lautan yang memerlukan penyelesaian melalui cara diplomasi. Hingga saat ini masih terdapat 10 (sepuluh) segmen di perbatasan darat NKRI-Malaysia yang bermasalah yakni 9 (sembilan) segmen di Pulau Kalimantan dan 1 (satu) segmen di Pulau Sebatik. Garis perbatasan di Kalimantan belum sepenuhnya memiliki status hukum yang jelas dan sampai dengan saat ini masih terdapat sejumlah segmen wilayah yang belum berhasil disepakati oleh Pemerintahan Indonesia dan Malaysia.8 Secara umum perbatasan darat di Kalimantan memiliki karakteristik medan pegunungan dengan tebing yang terjal dan perbukitan, dan pada umumnya merupakan hutan primer yang lebat, sehingga cukup sulit untuk dilalui melalui akses darat. Kondisi ini tentunya berpengaruh secara regional terhadap hubungan kedua negara khususnya tentang pengamanan wilayah perbatasan. Masyarakat di daerah perbatasan memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah agar tidak terjadi degradasi rasa nasionalisme, jiwa patriotisme dan rasa cinta tanah air yang dapat melemahkan ketahanan nasional Bangsa Indonesia. 8 Sampai dengan saat ini masih menjadi masalah antara NKRI dengan Malaysia dan masih dalam penyelesaian melalui jalur diplomasi kedua negara.

Asas negara kepulauan pada hakikatnya memuat konsep “ruang” yang dikaitkan dengan kedaulatan negara dan konsep “kesatuan”yang dikaitkan dengan kepentingan nasional.9 Tingkat keberhasilan suatu negara dalam mentranformasikan kekuatan yang bersifat natural menjadi kekuatan yang bersifat sosial/aplikatif secara dominan ditentukan oleh berbagai faktor yang secara umum mencakup akumulasi interaksi politik, sosial dan organisasional dalam suatu negara. Interaksi ini antara lain dijabarkan dalam bentuk sistem pengelolaan negara, stabilitas dan efektivitas dari institusi-institusi yang berwenang, performa ekonomi, sikap inovatif dari penduduknya, tingkat pendidikan, struktur sosial, serta kualitas organisasi yang dimiliki oleh birokrasi pemerintah dan juga sektor nonpemerintahan.10 Konstelasi geografi yang luas tetapi belum final soal hukumnya, mengakibatkan wilayah Indonesia mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belum selesai. Permasalahan-permasalahan tersebut berhubungan langsung dengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah antara lain melalui pendayagunaan fungsi pertahanan baik fungsi pertahanan 9 Muladi dan Gunawan Kazan, Transformasi Geopolitik,PPSN, Jkt, tahun 2007, hal 149. 10 Workshop BKKBN, Jakarta, tgl 2426 Juni 2011



43

10/9/2011 6:50:06 PM

Jurnal Yudhagama militer maupun nirmiliter secara terintegratif guna mencapai hasil yang maksimal.11 Wilayah perbatasan NKRIMalaysia di Kalimantan umumnya merupakan daerah hinterland yang jauh dari sentra perekonomian, serta aksesibilitas dari ibukota Kabupaten dan Kecamatan menuju wilayah perbatasan jauh dari memadai bahkan sangat memprihatinkan, kondisinya jalan rusak dan pada umumnya belum tersedia jalan beraspal. Yang tersedia jalan-jalan tanah yang sulit untuk dilalui kendaraan, terlebih lagi pada musim hujan. Kondisi jalan yang agak memadai hanya pada route yang menghubungkan antar negara di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), keadaan menjadi hambatan dalam implementasi pengamanan di wilayah perbatasan NKRI. Komitmen politik pemerintah pada hakikatnya adalah visi pengembangan daerah perbatasan, yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda negara dengan mempercepat pembangunan kawasan pusat-pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah dan mengembangkan kerja sama ekonomi subregional yang dilakukan secara sinergis dan seimbang dengan perlindungan lingkungan dengan menganut keserasian antara pendekatan keamanan (security) dan pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity). Koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam perencanaan pembangunan belum optimal, sehingga menghambat pembangunan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan belum sepenuhnya dapat dijaga dan diamankan oleh seluruh komponen bangsa khususnya melalui aparat TNI dan Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab langsung terhadap tugas pengamanan wilayah perbatasan NKRI, akibat belum didukung oleh pemanfaatan kemajuan Iptek. Persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal 11 Minimum essential force,Kementerian Pertahanan RI,Keputusan Menhan RI No.02 tahun 2010,hal 27.

44

(miskin), umumnya mereka hidup hanya mengandalkan hasil-hasil dari alam semata. Kebijakan terhadap kegiatan illegal tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang dapat mengalihkan pencahariannya, sehingga kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat sekitar, yaitu kehilangan lapangan pekerjaan. SKA yang dimiliki oleh Indonesia sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk masyarakat di daerah perbatasan yang selama ini terkesan terabaikan, sedangkan mereka adalah pendukung utama sebagai kekuatan pengamanan wilayah perbatasan. Potensi SKA di daerah perbatasan sangat besar meliputi hasil hutan, tambang migas, batubara, ikan dan kekayaan laut lainnya, namun belum dikelola secara optimal. Disisi lain, sistem pengamanan daerah perbatasan yang tidak memadai menyebabkan terjadinya pencurian dan penjarahan SKA, seperti kasus illegal loging yang juga terkait dengan kerusakan patokpatok batas. Kementerian Kehutanan pernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan Timur dan sekitar 150.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan Barat masuk ke Malaysia.12 Masih mencoloknya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga (Malaysia) memengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat berdampak negatif terhadap pengamanan wilayah perbatasan dan rasa nasionalisme, karena terpengaruh oleh kehidupan masyarakat negara tetangga yang lebih sejahtera dari pada masyarakat di wilayah Indonesia. Apabila kondisi tersebut masih terus berlanjut dikhawatirkan orientasi untuk memanfaatkan kemajuan iptek terkendala. Dengan demikian, juga akan berpengaruh terhadap implementasi pengamanan wilayah perbatasan NKRI guna memanfaatkan kemajuan iptek, dan akhirnya akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Semakin bertambahnya angka pengangguran 12

Berita Kompas, 20 Mei 2010.

dan kemiskinan di Indonesia, menjadi beban penyelesaian oleh para pemimpin nasional. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, karena intensitas hubungan lebih tinggi dengan negara Malaysia. Tetapi kultur masyarakat Malaysia masih banyak memiliki kesamaan terutama bahasa. Demikian pula dengan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan maupun penyediaan lapangan kerja Malaysia lebih baik dibandingkan dengan yang berada di wilayah perbatasan NKRI sendiri. Jika dalam pandangan kesejahteraan cukup membantu masyarakat Indonesia, namun demikian dari tanggung jawab moral dan hukum akan merendahkan martabat bangsa Indonesia. Apabila tidak ada kebijakan secara komprehensif yang diambil, maka akan menimbulkan disharmonisasi hubungan dengan Malaysia, sehingga dapat menjadi faktor penghambat kokohnya ketahanan nasional dalam tinjauan ketahanan sosial budaya. Masalah perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan masih menyisakan 10 (sepuluh) daerah sengketa yang masih diselesiakan melalui jalur diplomasi oleh kedua negara melalui Kementerian Luar Negeri, demikian pula dengan masalah perbatasan (teritori) laut di Blok Ambalat. Sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda kesepakatan untuk penyelesaiannya, sehingga bisa memicu kearah konflik militer. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri, seperti sarana angkutan (transportasi), telekomunikasi, listrik dan air untuk mendukung tugas-tugas di wilayah perbatasan. Rendahnya kuantitas dan kualitas alutsista militer untuk mendukung pelaksanaan fungsi sistem pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mencegah dan mengatasi berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI khususnya pengamanan wilayah perbatasan NKRI. Mengutip Letjen TNI JS.Prabowo (2009) tentang Buku Perang Semesta, “...Anthony D Smith dalam bukunya Ethnic Origin of Nation (1986) menggambarkan identitas nasional



10/9/2011 6:50:06 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD sebagai a collectif cultural phenomenon yang mengandung berbagai elemen dasar, seperti adanya kekhasan bahasa, sentimen-sentimen, dan simbolisme yang merekatkan sebuah komunitas yang mendiami suatu teritori tertentu....13 Adakalanya menghasilkan interpretasi yang berbeda dari para pihak yang berbatasan tentang penetapan garis batas di lapangan dan dapat menjadi pemicu konflik dilapangan. Pengamanan wilayah perbatasan NKRI-Malaysia menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga peran seluruh komponen bangsa di wilayah perbatasan menjadi sangat penting untuk ikut membantu mengamankan wilayah perbatasan terhadap kemungkinan tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI. Salah satu kiat penting didalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan menurut pengalaman banyak negara yang berbatasan secara langsung adalah bagaimana membina atau mempersiapkan segenap potensi wilayah menjadi ruang pertahanan.14 Perbatasan Darat NKRI-Malaysia berada di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Data tentang panjang garis perbatasan di kalimantan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih cukup beragam. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencantumkan data garis perbatasan ±1882,3 Km15. Sedangkan Direktorat Wilayah pertahanan Direktorat Jendral Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan) mencantumkan panjang garis perbatasan di Pulau Kalimantan ±2004 Km (angka panjang perbatasan darat di Kalimantan yang dikeluarkan Ditwilhan Ditjen Strahan merupakan data yang diperoleh dari hasil pemetaan dengan pihak Malaysia).16 Panjangnya garis batas

wilayah Indonesia dengan Malaysia tentunya akan berpengaruh terhadap tata gelar satuan pengamanan wilayah perbatasan mengingat perbedaan data perbatasan yang dikeluarkan oleh tiga instansi pemerintah yang samasama mengelola perbatasan adalah cukup signifikan yakni mencapai 121,7 km. Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang ± 966 Km melintasi 5 (lima) wilayah Kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu (15 Kecamatan dan 113 Desa). Sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur panjang garis perbatasan mencapai ±1038 Km melintasi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kutai Barat, Malinau dan Nunukan (11 Kecamatan dan 319 Desa). RIMalaysia masih memiliki 10 (sepuluh) permasalahan yang terkait dengan garis batas negara yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara tuntas di tingkat nasional dan belum mendapat keputusan yang pasti.17 Adapun 10 (sepuluh) permasalahan tersebut 5 (lima) permasalahan di Kalimantan Timur dan 5 (lima) permasalahan di Kalimantan Barat. Permasalahan garis batas di wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Negeri Sabah Malaysia adalah: 1) Masalah Pulau Sebatik; 2) Masalah Sungai Semantipal; 3) Masalah Sungai Sinapad dan 4) 2 (dua) Masalah Non Koinsidensi Batas.18 Sedangkan 5 (lima) permasalahan yang berada di perbatasan Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak Malaysia adalah: 1) Masalah Tanjung Datu19; 2) Masalah Gunung Raya; 3) Masalah Titik D.400; 4) Masalah Sungai Buan dan 5) Masalah Batu Aum. Pembangunan infrastuktur di wilayah perbatasan sangat minim sehingga masih banyak kampung/ desa yang terisolasi karena belum ada

13 Prabowo JS, Letjend TNI,Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN), Jkt, Oktober 2009,hal 1. 14 Bagio Hari,MBA,Brigjen TNI Purn (1996), Perang Abad-21, PT.Gramedia Pustaka Utama, hal 169. 15 Lihat kawasan perbatasan, Kebijakan dan Startegi Nasional pengelolaan kawasan perbatasan antar negara di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapennas, 2004, hal 6. 16 Dir Analisa Lingstra, Dirjen Strahan Dephan RI (2007), Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, hal 8.

17 Staf Operasi Mabes TNI sebagai sumber berita, Jkt Mei 2010 (pengumpulan data). 18 Pengertian non-koinsidensi adalah bahwa garis batas sebagai hasil ukuran bersama di lapangan tidak berimpit dengan peta Topografi Malaysia, Sabah skala 1 : 50.000 dan peta hasil plotting foto udara yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan Survei dan Demarkasi di lapangan. 19 Memasuki wilayah Indonesia,berkisar 3,3 Km, dan apabila dibandingkan dengan garis batas fiktif yang terdapat dalam peta-peta Malaysia, Indonesia akan kehilangan suatu wilayah seluas +1500 Ha.

jaring jalan yang memadai, kondisi ini sangat berpengaruh pada peningkatan pembangunan bidang pertahanan, ekonomi, pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat perbatasan.20 Sebagai contoh di wilayah Kalimantan Barat: Route perjalanan dari Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau menuju Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang waktu tempuhnya 10 (sepuluh) jam dengan kendaraan roda empat, tetapi bila menggunakan route lintas wilayah Malaysia (Distrik Srikin Sarawak) hanya memerlukan waktu tempuh 3 (tiga) Jam dengan kendaraan roda 4. Selanjutnya dari Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau menuju Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu waktu tempuhnya 20 (dua puluh) jam 30 (tiga puluh) menit, apabila menggunakan route lintas wilayah Malaysia (Distrik Tebedu) waktu tempuhnya hanya 3 (tiga) jam 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan kendaraan roda 4. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan Timur hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat yang berbatasan langsung dengan Distrik Tawau Negeri Sabah tidak ada jalan darat yang menghubungkan antar Kecamatan dan Kabupaten, sehingga hanya bisa ditempuh melalui angkutan udara dan air.21 Dari aspek pertahanan, tingkat aksesibilitas di wilayah perbatasan sangat menghambat pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan, karena akan menyulitkan pelaksanaan gelar dan mobilitas pasukan, penyaluran dukungan personel maupun logistik pasukan yang bertugas mengamankan wilayah perbatasan. Penduduk di wilayah perbatasan tersebar di wilayah yang terpencil serta sebagian terisolasi, persebaran penduduk belum merata, bahkan pada umumnya sangat jarang sehingga menyulitkan pelaksanaan distribusi pembangunan di wilayah tersebut. Kondisi wilayah perbatasan yang jarang penduduknya serta dengan penyebaran 20 Pengamatan secara langsung di lapangan (selama bertugas di Kalimantan 2007 s.d 2009) 21 Data diperoleh dari Bappeda Provinsi Kalbar dan Staf Operasi Kodam VI/ Tanjungpura, Juni 2010.



45

10/9/2011 6:50:06 PM

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

»

Gerbang pemantau perbatasan Indonesia-Malaysia di Sambas Kalimantan

menyebabkan disparitas pembangunan yang sangat tinggi, antara lain ditandai tingginya angka kemiskinan di wilayah perbatasan. Sebagai contoh, jumlah penduduk di wilayah perbatasan Kalimantan jumlahnya mencapai ± 291.101 jiwa, tersebar di wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat ± 176.365 jiwa dan di wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur ± 114.736 jiwa22. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat kesenjangan yang tinggi dihadapkan dengan luasnya wilayah perbatasan Kalimantan, sehingga wilayah perbatasan menjadi wilayah yang penduduknya sangat jarang dan dapat berdampak kepada lambatnya pengelolaan wilayah perbatasan. Dari data yang ada angka kemiskinan masyarakat daerah perbatasan mencapai 20.921 Kepala Keluarga (KK) dan tingkat pengangguran mencapai angka 27.648 jiwa. Heterogenitas etnis disertai kesenjangan ekonomi dan sosial akhir-akhir ini sering menimbulkan kecemburuan sosial yang jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan berbagai konflik. Dalam perspektif pertahanan negara, penduduk yang berada dalam kondisi miskin tidak dapat memberi kontribusi secara maksimal dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Bahkan, dapat menjadi sumber 22 Data sekunder dari BPS Provinsi Kaltim dan Kalbar didukung oleh Staf Operasi Kodam VI/Tpr,Mei,2010.

46

permasalahan yang dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk mendiskreditkan pemerintah Indonesia. Secara umum, wilayah perbatasan di Kalimantan memiliki potensi SKA yang cukup besar. Sebagian wilayah perbatasan Kalimantan merupakan kawasan hutan yang bersifat heterogen, dan memiliki kandungan bahan mineral tambang (batu bara, minyak, gas, emas dan mineral tambang lainnya) serta hasil hutan yang beraneka ragam seperti kayu dan rotan. Pencurian kekayaan alam di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu isu keamanan perbatasan yang cukup menonjol yang dihadapi pemerintah Indonesia hingga saat ini. Sebagai contoh pembalakan liar (illegal logging) di Kecamatan Nangga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu provinsi Kalimantan Barat) dan di Gunung Lasantuyan Kecamatan Long Apari (Kabupaten Kutai Barat provinsi Kalimantan Timur), hasil pembalakan dalam jumlah yang sangat besar dikirim/ diterima oleh perusahaan kayu milik Malaysia, akses pengangkutan menuju Malaysia sangat memungkinkan, sementara pengawasan dari Indonesia sangat terbatas bahkan nyaris tidak terawasi.23 Demikian pula halnya dengan kandungan mineral tambang yang dimiliki oleh Indonesia di wilayah Kalimantan eksplorasi 23 Sumber berita Staf Ops Kodam VI/ Tpr, Juni 2010.

maupun eksploitasinya belum memperhatikan kepentingan daerah dan tidak memperhatikan kelestarian alam, sehingga lama kelamaan akan merusak ekosistem hutan Kalimantan, telah berpengaruh negatif terhadap pengamanan perbatasan. Kebijakan pemerintah dalam membangun wilayah perbatasan bersifat sektoral dan sering kali tidak menyentuh lapisan masyarakat pedesaan. Pembangunan yang dilaksanakan maksimal hanya sampai tingkat kecamatan, itupun sering tumpang tindih, sehingga masyarakat di pedalaman merasa terabaikan. Sampai saat ini penyelesaian Blok Ambalat belum ada kejelasannya, selain itu kesadaran politik masyarakat masih terbilang rendah, karena para pemimpin nasional tidak bisa memberikan contoh/ teladan yang baik kepada masyarakat tentang etika berpolitik. Politik hanya menjadi kendaraan menuju kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Kondisi perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan NKRI-Malaysia masih lemah, karena masyarakat Indonesia di wilayah tersebut memiliki ketergantungan kepada wilayah Malaysia dalam bidang perekonomian karena akses ke Malaysia lebih mudah dari pada ke wilayah Indonesia.24 Akibat dari kondisi tersebut maka memicu terjadinya kegiatan illegal di wilayah perbatasan, seperti penyusupan TKI, penyelundupan barang, pencurian kayu, pencurian kekayaan laut, sampai dengan isu rekruitmen WNI kedalam satuan cadangan Malaysia yang dikenal dengan sebutan Askar Wataniah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerawanan telah menyentuh titik nadir semangat nasionalisme masyarakat perbatasan kelemahan ekonomi masyarakat di perbatasan. Seperti contoh tersebut di bawah ini, memberikan gambaran tentang mahalnya harga sembako maupun bahan bangunan di wilayah perbatasan NKRI-Malaysia bila dibandingkan dengan harga pasar yang sebenarnya. Nuansa dan pengaruh Malaysia lebih mendominasi masyarakat perbatasan daripada suasana 24 Hasil Survey 2007-2008 tentang kondisi nyata yang ada diseluruh wilayah perbatasan NKRI-Malaysia.



10/9/2011 6:50:06 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Indonesia, diantaranya adalah mata uang Ringgit, signal telekomunikasi (hand phone), tayangan media elektronik yang menjadi tontonan masyarakat lebih banyak dari Negara Malaysia, kebutuhan pokok dan produkproduk lainnya lebih mudah didapat dari Negara Malaysia dibandingkan dari Indonesia dan harganya lebih murah.25 Kehidupan sosial budaya wilayah perbatasan yang lebih banyak mendapat penetrasi pengaruh Malaysia dan rendahnya tingkat pendidikan serta kesehatan, termasuk rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan masih kurang mendapat perhatian pemerintah (pusat dan daerah). Masyarakat akan mudah dipengaruhi untuk melakukan kegiatan melanggar hukum yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, diantaranya adalah pembalakan liar. Masyarakat perbatasan lebih mengenal perkembangan negara Malaysia dibandingkan negaranya sendiri karena lebih mudah diakses masyarakat perbatasan. Mencermati kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh negatif terhadap implementasi pengamanan wilayah perbatasan NKRI. Panjang garis perbatasan NKRIMalaysia mencapai ± 2004 Km sehingga menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap wilayah teritorialnya.26 Daerah perbatasan rawan terhadap kegiatan ilegal, kriminal dan terorisme, termasuk rawan separatisme, pelanggaran batas wilayah dan bahkan klaim wilayah NKRI oleh Malaysia masih terjadi seperti Blok Ambalat di Kaltim dan beberapa daerah yang masih menjadi sengketa NKRI-Malaysia. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI seperti radar pemantau wilayah perbatasan, alat komunikasi, alat transportasi operasional (darat, air dan udara) terbatas yang digunakan untuk mendukung tugas-tugas pos pengamanan perbatasan (Oleh karenanya pengembangan dan pembangunan untuk kepentingan

pengamanan wilayah perbatasan melalui penataan gelar kekuatan TNI harus diimbangi dengan pembangunan sektor-sektor lain yang saling mendukung secara terintegrasi, dengan tetap memerhatikan kondisi geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan kondisi sosial yang masih memprihatinkan dan setiap saat dapat mendatangkan kerawanan bagi integritas keutuhan wilayah NKRI. Pengamanan wilayah perbatasan NKRIMalaysia saat ini masih sepenuhnya bertumpu kepada gelar satuan pengamanan perbatasan secara fisik dan belum dipadukan dengan sistem teknologi (radar pemantau wilayah perbatasan dan pesawat tanpa awak), sebaliknya pihak Malaysia sudah menggunakan teknologi tersebut. Pengamanan wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan merupakan kekuatan pendukung dalam pengamanan wilayah perbatasan NKRIMalaysia, tetapi masyarakat di wilayah perbatasan masih hidup dalam segala keterbatasan, sehingga kepedulian untuk melakukan kegiatan tersebut menjadi terbatas. Dalam aspek pertahanan, pengamanan wilayah perbatasan masih mengalami masalah bagi kedua belah pihak yakni Indonesia dan Malaysia. Panjang garis perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan negeri Serawak panjangnya + 918 Km, provinsi Kalimantan Timur dengan negeri Sabah panjangnya + 1.086 Km. Sesuai hasil operasi pemetaan penegasan batas darat NKRI-Malaysia yang dilaksanakan tahun 1975, dan hasil pertemuan penegasan batas internasional yang dilakukan pada Februari Tahun 2000 di Penang Malaysia ditegaskan bahwa panjang garis batas NKRI-Malaysia seluruhnya + 1.938,7 Km dan jumlah tugu batas yang ditanam sebanyak 18.719 buah dan 10 (sepuluh) titik diantaranya masih ada permasalahan.27 Guna mengamankan wilayah perbatasan sepanjang + 2004 Km yang didalamnya terdapat 18.719 buah patok batas hanya digelar kekuatan TNI AD 2 (dua) Batalyon Infanteri dalam bentuk pos-pos

pengamanan perbatasan permananen dan semi permananen, gelar pos batas tersebut tidak mungkin mampu menutup seluruh wilayah peratasan, sehingga terdapat blank pos area yang tidak terawasi secara fisik maupun visual teknologi.28 Dari data tersebut satu batalyon mempunyai wilayah tanggung jawab rata-rata sepanjang 1.000 Km, atau sama panjang dari Anyer (Ujung Provinsi Banten) ke Panarukan (Ujung Provinsi Jawa Timur). Hal ini tentu sangat sulit untuk dapat mengamankan wilayah seluas itu apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang berbasis Iptek. Bila dihadapkan dengan gelar satuan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), maka dari segi penataan gelar dan faktor pendukung lainnya TNI cukup tertinggal. Malaysia sudah menggunakan teknologi dalam melaksanakan pengawasan perbatasannya diantaranya radar dan pesawat tanpa awak. Gelar ATM di Kalimantan 1 Divisi (Divisien I) di Kuching, Sarawak, dengan wilayah kekuasaan Sabah dan Sarawak terdiri dari: 1 Brigade (Brigade 3) di Kuching, Sarawak; 1 Brigade (Brigade 9) di Sibu, Sarawak dan 1 Brigade (Brigade 5) di Kota Kinabalu, Sabah29. Gelar Pos Pengamanan Perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI (dalam hal ini dilaksanakan oleh Kodam VI/Mulawarman dan Kodam XII/Tanjungpura pada saat ini telah menggelar sebanyak 57 pos pengamanan perbatasan di sepanjang perbatasan darat NKRI–Malaysia. Wilayah perbatasan adalah merupakan garis depan pertahanan NKRI, sehingga memiliki kerawanan dari segala aspek dan jenis ancaman (militer dan nonmiliter). Belum dimanfaatkannya kemajuan iptek dalam gelar pengamanan wilayah perbatasan, karena belum terbangunnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan aksesibilitas daerah perbatasan. Sebagian besar wilayah perbatasan belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti sarana dan prasarana transportasi,

25 Pengamatan dan pengalaman langsung ketika bertugas di wilayah perbatasan NKRI-Malaysia. 26 Data Ditwilhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, 2010.

27 Badan Penelitian dan Pengembangan Dephan RI, laporan akhir tentang pengembangan strategi pengamanan daerah perbatasan guna penegakan kedaulatan negara dalam rangka mendukung pertahanan negara tahun 2003 hal 20-21.

28 Sumber Staf Operasi Kodam VI/ Mulawarman, Balikpapan, Mei 2011. 29 Ilyas Muhammmad, Indonesian Liassion Officer, Kuching Sarawak, Malaysia, Mei, 2010.



47

10/9/2011 6:50:06 PM

Jurnal Yudhagama telekomunikasi, pemukiman layak huni, penerangan listrik, air bersih, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pengamanan wilayah perbatasan NKRI-Malaysia yang telah disepakati oleh kedua negara diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga hubungan antarnegara tidak terganggu akibat sengketa perbatasan dan interpretasi yang berbeda dapat disepakati melalui cara-cara winwin solution. Melalui cara diplomasi untuk mencapai win-win solution, maka penyelesaian terhadap sejumlah permasalahan batas negara yang hingga kini belum kunjung selesai. Penyelesaian sengketa batas akan menciptakan situasi kondusif di wilayah perbatasan. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan berbasis Iptek dan didukung oleh gelar kekuatan TNI di sepanjang perbatasan didukung melalui pemanfaatan kemajuan Iptek seperti penggunaan satelit, geographic information system (GIS), serta integrated surveilance and reconnaissance. Pengamanan wilayah perbatasan NKRI dengan Malaysia perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, sehingga ada kepedulian secara prioritas oleh seluruh komponen bangsa untuk ikut membantu mengamankan wilayah perbatasan tersebut dari segala macam bentuk kegiatan yang dapat merugikan Indonesia secara materiil dan yang terpenting adalah terhadap kemungkinan tindakan yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI. Tanpa keterpaduan penanganan wilayah perbatasan yakni antara usaha-usaha yang dilakukan oleh TNI dengan unsur-unsur di luar TNI (Pemerintah, masyarakat, dan swasta), tidak mungkin akan mendapatkan hasil yang maksimal. Keterpaduan segenap unsur tersebut sekaligus merupakan implementasi dari sistem pertahanan semesta dalam penanganan masalah perbatasan. Gelar kekuatan pasukan TNI didukung oleh Polri idealnya mampu mengawasi dan menjaga seluruh wilayah perbatasan, sehingga peningkatan pembangunan dalam Gatra Hankam perlu diseimbangkan dengan pembangunan Gatra lainnya. Untuk menjadikan nilai strategis wilayah 48

perbatasan agar berdayaguna, maka wilayah perbatasan harus dibangun, dibina, dan diberdayakan. Artinya ada upaya yang sungguh-sungguh dan terprogram, sehingga dari tahun ke tahun wilayah perbatasan mengalami kemajuan. Diharapkan seluruh sumber daya nasional (Sumdanas yang terdiri dari SDM, SDA dan SDB) dapat diberdayakan untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan. Pemberdayaan sumberdaya yang satu dengan sumber daya yang lainnya saling memengaruhi secara positif, demikian pula sebaliknya kerusakan terhadap salah satu sumberdaya akan berpengaruh negatif terhadap sumberdaya lainnya. Oleh karena itu pemberdayaan ketiga sumberdaya tersebut harus dilaksanakan secara sinergi dan tidak bisa dilaksanakan secara parsial, tetapi harus secara bersamaan, sinergis, dan terkendali. Wilayah perbatasan di Kalimantan merupakan bagian integral wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan pengawasan dan penjagaan yang mendasar guna menjaga integritas wilayah serta kedaulatan negara. Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas wilayah, oleh karenanya Kalimantan yang merupakan bagian dari NKRI dan memiliki batasbatas wilayah yang berhubungan langsung dengan negara tetangga masih memerlukan pengamanan untuk menjaga wilayah perbatasan. Pengembangan wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal mempunyai nilai strategis mendukung pembangunan dan kondisi serta situasi nasional. Maka pembangunan pos perbatasan wilayah tersebut masih sangat diperlukan, selain untuk menjaga wilayah Indonesia khususnya Kaltim, juga untuk memudahkan hubungan antarmasyarakat kedua negara. Idealnya 2 (dua) blank post area dapat diawasi dan dijaga oleh satuan pengamanan wilayah perbatasan melalui penginderaan jarak jauh (satelit dan pesawat tanpa awak). Hingga kini sudah terdapat sekitar 57 (lima puluh tujuh) pos pengamanan di wilayah perbatasan NKRI-Malaysia, kedepan akan terus dilakukan penambahan

fasilitas pendukung pengamanan karena terbatasnya jumlah pos pengamanan dihadapkan kepada bentangan wilayah perbatasan tersebut. Hal tersebut penting dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya kegiatan yang dapat merugikan Indonesia. Misalnya masalah illegal logging, illegal minning, illegal trading, human trafickig maupun illegal fishing yang secara finansial merugikan Indonesia. Sedangkan tujuan utama peningkatan pengamanan wilayah perbatasan berbasis iptek yakni agar mempunyai dampak penting bagi kedaulatan antarnegara yang berbatasan langsung, selain akan memberikan dorongan bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Implementasi pengamanan wilayah perbatasan agar adanya keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah tersebut serta berdampak pada kondisi pertahanan dan keamanan, baik dalam skala internasional, regional maupun nasional. Pengembangan wilayah perbatasan, mempunyai nilai strategis mendukung pembangunan dan kondisi serta situasi nasional. Maka pembangunan pos perbatasan wilayah tersebut masih sangat diperlukan, selain untuk menjaga wilayah Indonesia, juga untuk memudahkan hubungan antarmasyarakat kedua negara. Kondisi yang diharapkan Indonesia mampu meningkatkan kerja sama dengan Malaysia dan memberdayakan badan kerja sama yang sudah ada, melalui badan-badan koordinasi antara NKRI dengan Malaysia yang selama ini sudah ada, agar dapat menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah perbatasan secara bersama, diantaranya adalah: a. Coordinate Operation Control Community (COCC).30 b. Kelompok Kerja Sosial Ekonomi 30 Badan ini dibentuk untuk melakukan koordinasi kegiatan operasi sepanjang perbatasan kedua negara yang dilaksanakan oleh TNI AD, TNI AL, TNI AU dan POLRI dengan satuan-satuan setingkat di pihat Angkatan Tentera Malaysia (ATM). COCC mengadakan sidang setiap 6 (enam) bulan sekali secara bergantian di Indonesia dan Malaysia. COCC diketuai oleh Asisten Operasi Panglima TNI.



10/9/2011 6:50:06 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD (KKSE).31 c. Tim Perancang Operasi Darat (TPOD).32 Untuk mewujudkan implementasi pengamanan wilayah perbatasan, maka diperlukan kepedulian seluruh komponen bangsa karena wilayah perbatasan merupakan lambang kedaulatan negara, maka perlu dijaga dan diamankan. Dengan demikian, implementasi pengamanan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian dalam pembangunan nasional. Kondisi wilayah perbatasan merupakan cermin harga diri bangsa Indonesia, karena perbatasan merupakan beranda terdepan wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan wilayah perbatasan menjadi penting sebagai kawasan khusus, sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Kondisi perbatasan NKRI-Malaysia masih memiliki permasalahan dengan beberapa persoalan dalam tinjauan Asta Gatra. Beragam permasalahan wilayah perbatasan yang terkait dengan geografi, demografi, SKA dan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan ditengah-tengah derasnya arus perubahan lingkungan global, regional dan nasional. Beberapa isu perbatasan yang mengemuka antara lain pelanggaran kedaulatan hukum di darat, laut maupun udara, diantaranya adalah illegal logging, illegal fhising, human traficking, illegal trading, penyelundupan senjata api dan bahan peledak, terorisme serta pergeseran pilar/tugu batas di garis perbatasan negara. Kondisi tersebut memberikan gambaran masih lemahnya pengelolaan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan dan sangat merugikan negara. 31 Merupakan badan non operasi dibawah COCC yang bertugas merencanakan dan merumuskan pembangunan badan sosial ekonomi didaerah perbatasan NKRIMalaysia. Kelompok kerja sosial ekonomi ini dipimpin oleh Asisten teritorial Panglima TNI. 32 Badan ini berada dibawah COCC di tingkat Kodam VI/Tanjungpura dan Markas I Divisien Malaysia. Badan ini bertugas merumuskan kegiatan atau operasi bersama disepanjang perbatasan darat NKRI-Malaysia.

Gelar pengamanan di wilayah perbatasan sudah saatnya disinergikan dengan memanfaatkan kemajuan iptek agar informasi dan monitoring wilayah perbatasan dapat diperoleh secara real time. Tergelarnya pengamanan wilayah perbatasan berbasis iptek dapat menepis adanya isu yang kurang bertanggung jawab tentang informasi rekruitmen ribuan WNI menjadi anggota Askar Wataniah (AW) atau dalam istilah di Negara Malaysia disebut sebagai Pasukan Simpanan (cadangan paramiliter di Malaysia) merupakan isu klimaks yang harus diwaspadai secara serius. Pada kenyataannya pasukan Askar Wataniah di Malaysia memang ada dan diberi gaji yang cukup, kalau isu ini terus berkembang ada kemungkinan dapat memengaruhi WNI di perbatasan yang tergiur untuk mendapatkan kesejahteraan dengan menjadi anggota AW tersebut. Informasi ini menjadi masukan yang penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang manajemen pengelolaan wilayah perbatasan, terutama terhadap implementasi pengamanan wilayah perbatasan dengan memanfaatkan kemajuan iptek khususnya teknologi monitoring sebagai tindakan antisipasi. Keterbatasan dalam memanfaatkan kemajuan iptek dalam implementasi pengamanan wilayah perbatasan NKRI-Malaysia perlu ditinjau ulang oleh Pemerintah melalui revitalisasi pengamanan wilayah perbatasan melalui pengembangan sosioteknologi, sehingga penempatan pasukan pengamanan wilayah perbatasan yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan wilayah perbatasan dapat dikombinasikan dengan sistem pengamanan berbasis teknologi dengan menggunakan alat monitor jarak jauh dan pesawat tanpa awak (UAV), serta monitoring video real time menggunakan satelit yang dibangun dengan Integrated Border Survellance System (IBBS), yaitu sistem pengamatan perbatasan dengan menggunakan teknologi terpadu lensa/kamera optis dan digital, radar, infrared, satelit GPS, informasi teknologi, dilengkapi dengan angkutan untuk pengerahan dan pencegatan (deployment dan intercept),

seperti helikopter, kapal cepat (speed boat) dan lainnya. Untuk menjaga pengamanan wilayah perbatasan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, sehingga seluruh komponen bangsa harus menyikapi dan memperlakukan perbatasan sebagai wilayah strategis untuk pertahanan dan keamanan negara, walaupun jauh dari pusat pemerintahan dan masih terbelakang. Seluruh komponen bangsa perlu meningkatkan kepedulian dan perhatian terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga nasionalisme mereka tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh kemakmuran yang disuguhkan oleh masyarakat Malaysia. Karena sejatinya masyarakat yang berada di wilayah perbatasan merupakan garda terdepan kedaulatan NKRI, maka kebijakan Pemerintah sangat menentukan terwujudnya penerapan pengamanan wilayah perbatasan guna memanfaatkan kemajuan iptek dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. Bagi Indonesia memanfaatkan kemajuan iptek dalam penerapan pengamanan wilayah perbatasannya dengan Malaysia sudah merupakan suatu keharusan bila dihadapkan kepada beberapa persoalan yang ada mengingat persoalan tersebut bisa berubah menjadi Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan (TAHG) bagi kedaulatan NKRI. Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu keniscayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penerapan pengamanan wilayah perbatasan dengan Malaysia yang tergelar sepanjang 2004 Km di wilayah Kalimantan. Dengan demikian, maka Indonesia perlu memanfaatkan kemajuan iptek untuk kepentingan pengamanan wilayah perbatasan NKRI, khususnya dengan Malaysia yang masih menyisakan beberapa agenda permasalahan di perbatasan kedua negara. Sistem pengamanan wilayah perbatasan yang berorientasi kepada perpaduan gelar satuan TNI dan Polri dalam mengamankan wilayah perbatasan sepanjang 2004 Km dan terdapat 2 (dua) blank post area sepanjang ± 400 Km (Taman



49

10/9/2011 6:50:07 PM

Jurnal Yudhagama Nasional Betung Karihun dan Kayang Mentarang). Maka gelar pengamanan wilayah perbatasan tersebut perlu didukung dengan penggelaran sistem teknologi pemantauan dan pengawasan menggunakan gelar radar, penggunaan UAV dan gelar sistem komunikasi terpusat via satelit, sehingga penerapan pengamanan wilayah perbatasan NKRI-Malaysia dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI dan membantu percepatan untuk

mewujudkan program-program BNPP sesuai PP No 12 Tahun 2010. Pada dasarnya wilayah perbatasan merupakan beranda depan dan garis terdepan pertahanan negara, sehingga diperlukan pengamanan yang komperhensif integral ditinjau dari Asta Gatra. Terealisasinya pengamanan wilayah perbatasan NKRI berbasis kemajuan Iptek melalui upayaupaya yang dilaksanakan, maka akan berdampak kepada pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan

secara terpadu dan menyeluruh. Dengan terciptanya kondisi tersebut tentunya akan dapat memperkokoh ketahanan nasional. Diperlukan pembangunan secara merata diseluruh wilayah perbatasan NKRI, sehingga pengamanan wilayah perbatasan NKRI dengan Malaysia dapat digunakan sebagai model pembangunan wilayah perbatasan lainnya NKRI dengan negara tetangga.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS III. Riwayat Penugasan.

I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat/NRP 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

: : : : : : :

Dody Usodo Hargo. S, S.IP. Kolonel Inf/29955 Padang/5-03-1961 Islam Kawin AKABRI/1984 Staf Ahli Bidang Ilpengtek Kodiklat TNI AD

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dikbangum. AKABRI Sussar Para Sussarcab If Suslapa I If Suslapa II If Seskoad Sesko TNI Lemhannas RI

B. Dikbangspes. 1. Suspatih If/SPI 2. Suspa Senban 3. Tar Kader Intel 4. Tar Binlat Intel 5. Susdanyonif 6. Suskatjemen 7. Tartih Inti Raider 8. Susopsgab TNI 9. Susdanrem 10. Lemhannas RI

50

: 1984 : 1983 : 1984 : 1995 : 1996 : 2000 : 2007 : 2010 : 1986 : 1989 : 1997 : 1998 : 1999 : 2001 : 2003 : 2006 : 2008 : 2010

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Operasi Timor Timur 5 kali Operasi Irian Jaya 1 kali Operasi Pamtas RI-Malaysia 1 kali Operasi Pamtas RI-RDTL 2 kali Operasi Lihkam NAD 1 kali Singapore Singapore Malaysia Polandia Belanda Belgia

: 1985 s.d 1992 : 1996 s.d 1997 : 2007 s.d 2009 : 2000 dan 2009/2010 : 2004 s.d 2005 : 1993 : 2005 : 2007 dan 2008 : 2010 : 2010 : 2010

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Danton Yonif-323/Kostrad Dankiban Yonif-323/Kostrad Dankipan A Yonif Linud-433/Kostrad Kasilog Yonif-323/Kostrad Dankipan C Yonif-323/Kostrad Kasiintel Brigif-13/Kostrad Wadan Yonif-731/Dam VIII/Trikora Kasdim-0505/Halteng Dam VIII/Trikora Kasdim-0504/P. Ambon Dam VIII/Trikora Kasdim-0504/P. Ambon Dam VIII/Trikora Dan Yonif-310/Dam III/Siliwangi Pabandya Lid Sintel Dam V/Brawijaya Dandim-0823/Situbondo Dam V/Brawijaya Wadan Rindam V/Brawijaya Dansatgas Mobil-12 Koops TNI NAD Dosen Gol IV Seskoad Asops Kasdam VI/Tanjungpura Danrem-161/Wirasakti Dam IX/Udayana Pamen Mabesad (Dalam Rangka Dik Lemhannas RI) Staf Ahli Bidang Ilpengtek Kodiklat TNI AD



10/9/2011 6:50:07 PM


CTOC (Combine Training Operation Centre) dan CSOP (Combine Standing Operation Prosedure) Terobosan Baru Dalam Garuda Shield 2011 Oleh: Mayor Czi Cosmas MD, S.E. Kasipamops Pusdikzi Kodiklat TNI AD

Latihan bersama dalam gabungan operasi maupun operasi kemanusiaan antara Indonesia-AS dalam Garuda Shield 2011 sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antara dua mitra strategis

G

aruda Shield dimulai pada tahun 2007 dalam upaya untuk memperkuat hubungan antara dua mitra strategis: Indonesia dan Amerika Serikat. Selama bertahuntahun, latihan mengambil berbagai bentuk dan dilaksanakan bergantian dibeberapa tempat yang berbeda di pulau Jawa, Indonesia. Sementara ukuran, lingkup, dan terutama anggaran berubah sepanjang tahun, apa yang tetap konstan adalah keinginan kedua negara untuk meningkatkan kemitraan strategis mereka. Dibingkai cara ini, “bersama” menjadi semboyan dan semua upaya difokuskan kepada kebersamaan itu. bagaimana mereka menggabungkan operasi mereka selama pelatihan, dan bahkan mungkin dikemudian hari dalam operasi kemanusiaan bersama. Latihan diempat tahun pertama Garuda Shield memiliki unsur-unsur Gladi Posko atau Command Post Exercise (CPX), Latihan Lapangan atau Field Training Exercise (FTX), dan Karya Bakti Kemanusiaan atau Humanitarian Civic Assistance (HCA) melalui Kemampuan Medis (MEDCAP) atau Kemampuan Zeni (ENCAP). Ada dua unsur lain yang selalu ada dan mengendalikan semua kegiatan latihan tersebut yang disebut komando latihan TNI AD (kolat) dan Exercise Support Group (ESG), USARPAC (organisasi kolat dari pihak Amerika), yang memiliki tanggung jawab bersama pemantauan dan dukungan kegiatan latihan. Kolat dikendalikan oleh TNI AD

dan ESG oleh AS. Penghubung antara unsur-unsur itu melalui LO (Liason Officer). Pada tahun 2011, dua hal baru yang berkembang terjadi. Pertama, Kolat TNI AD dan ESG berhasil dikombinasikan, sehingga tercipta pusat komando latihan bersama atau Combine Training Operation Centre (CTOC). Usaha ini sebenarnya sudah dicoba sejak Garuda Shield yang pertama Tahun 2007 tetapi belum benar-benar “bersama” karena hanya secara fisik Kolat TNI dan ESG dari US Army, Pasific berada dalam satu gedung yang sama, tetapi tidak dalam organisasi maupun mekanisme kerja, dan mendapat apresiasi dari pejabat kedua negara, bahkan pihak USARPAC sendiri yang semula membawa konsep CTOC mereka (Combine Tactical Operation Center) tidak menyangka konsep ini dalam GS11 menjadi lebih kompleks dengan menggabung organisasi dan mekanisme kerja staf kedua negara, sehingga nama CTOC pun atas saran staf Indonesia disetujui dirubah yang semula combine tactical menjadi combine training untuk menunjukkan apa yang sebenarnya kita lakukan didalam CTOC. Hal yang kedua, adalah mulai dirintisnya Combine Standing Operation Prosedur (CSOP) kedua negara yang disusun oleh personel inti staf CTOC Garuda Shield 2011. Tim kecil ini bekerja sama selama 4 hari sejak penutupan latihan pada Tanggal 22 Juni 2011 sampai tanggal 26 Juni 2011. Tim kecil ini terdiri dari 4 orang perwira TNI

AD dan 3 orang perwira USARPAC. CSOP yang baru dirintis ini baru menuliskan tahap pelaksanaan didalam CTOC yang telah berhasil dilaksanakan dalam GS11 sesuai hasil kaji ulang pejabat yang berwenang baik dari pihak Amerika oleh Brigjen Koslov maupun pihak Indonesia oleh Brigjen Mulyono, Direktur Latihan Kodiklat TNI AD, sehingga diberi nama CSOP Garuda Shield VER 1.0.0 dan diharapkan berkembang dikemudian hari, dengan cakupan penulisan yang lebih luas yang menyangkut tahap perencanaan dan tahap persiapan serta tahap pengakhirannya, adapun tujuan dari penulisan CSOP ini adalah untuk membuat catatan tentang apa yang telah dicapai dalam Garuda Shield ke 5 dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan latihan berikutnya sehingga latihan Garuda Shield kedepan akan menjadi lebih baik dan lebih menyempurnakan CSOP itu sendiri. Dalam penulisan kali ini akan diuraikan apa dan bagaimana CTOC dioperasikan seperti yang tertulis dalam CSOP, dan akan diakhiri dengan arti pentingnya CTOC baik dalam kegiatan latihan bersama maupun bila dikemudian hari diperlukan Operasi kemanusiaan bersama antar kedua negara. Karena pada dasarnya konsep CTOC mengadopsi proses operasi ke dalam proses pemantauan dan dukungan latihan. Sehingga fungsi CTOC jauh lebih luas dari yang selama ini dilakukan oleh Kolat TNI AD maupun ESG USARPAC.



51

10/9/2011 6:50:07 PM

Jurnal Yudhagama

52

A. Struktur Organisasi. Struktur organisasi CTOC merupakan kombinasi dari struktur organisasi Kolat TNI AD dan struktur organisasi ESG, USARPAC berikut ini adalah contoh dari struktur organisasi yang digunakan dalam CTOC GS 5 tahun 2011, dan pada saat peleburan organisasi ini kita semua berpegang teguh pada pesan Dankodiklat selaku pimpinan umum latihan tentang pentingnya kesetaraan dalam penyelenggaraan suatu latihan bersama.

menjadi kurang kompleks. Mengurangi jumlah terlalu kecil tidak dapat disebut sebagai CTOC dan harus disebut dengan nama yang lain sedangkan untuk personil Indonesia selaku tuan rumah ditambah 20 orang dari Simalat,15 orang dari tim komlek dan infolahta, 15 orang tim kesehatan dan 5 orang Tim Penerangan serta satgas pengamanan. CTOC membantu tugas komandan latihan dan Exercise Executive Agents. Co-Exercise Directors dari kedua negara, didukung oleh staf gabungan, memimpin CTOC tersebut. Berikut

B. Personel CTOC. CTOC berisi 22 TNI AD dan 28 personel AS untuk total 50 anggota staf gabungan. “50” adalah angka minimal agar CTOC sepenuhnya dapat operasional. Bila jumlahnya kurang dapat mengakibatkan jalannya operasi

adalah peran utama dan tanggung jawab personel kunci: 1. Pimpinan umum latihan dan USARPAC Commander: (Letnan Jenderal) adalah Penanggung jawab tertinggi pelaksanaan

Latihan Garuda Shield dari kedua negara. 2. Komandan latihan dan agen eksekutif: (Brigadir Jenderal) komandan latihan dan eksekutif agen latihan adalah pejabat umum yang pada akhirnya bertanggung jawab keseluruhan latihan. Kadangkadang Danlat dan agen eksekutif dapat hadir selama latihan,tetapi lebih umum bagi mereka untuk tampil terutama dalam kegiatan penting.

3. Co-Exercise Director terdiri dari Wadanlat dan Exercise Director: (Kolonel). Mereka adalah pengambil keputusan di lapangan, para pembuat keputusan untuk agen eksekutif dan komandan latihan. Kepada



10/9/2011 6:50:08 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD mereka ditujukan semua Brief Update Gabungan (Cubs) di mana pengambilan keputusan bersama berlangsung kecuali bila salah satu atau kedua Danlat maupun EA menyampaikan akan hadir untuk CUB. Selain CUB, tempat utama lain untuk dikombinasikan pengambilan keputusan adalah proses memproduksi FRAGO oleh staf CTOC. Future OPS (FUOPS) atau Staf Perencana memisahkan FRAGO yang ditujukan hanya kepada salah satu negara dengan yang bersifat tugas bersama. Karena tanggung jawab ini, CoExercise Director menghabiskan sejumlah besar waktu dalam CTOC, tapi akan sering juga meninjau ke elemen lain dari latihan untuk mendapatkan gambaran nyata. 4. Kaset Latihan atau Executive Officer (XO): XO adalah orang kedua yang bertanggung jawab di dalam CTOC. XO duduk di kursi Co-Exercise Director selama ketidakhadiran mereka. XO dijabat oleh seorang Letnan Kolonel, tetapi bisa juga dijabat seorang Mayor senior. XO bertanggung jawab untuk mengumpulkan staf untuk rapat antar staf, memastikan staf melengkapi produk mereka, dan menampung masukan dari staf. XO sangat efektif untuk menggabungkan semua sumber daya staf dengan wewenang mereka untuk lebih difokuskan guna memastikan misi berjalan lancar. 5. Battle Major: “Perwira pelaksana Operasi atau Current OPS (CUOPS)” di bawah Combine Staff 3 (C3) yang terdiri dari Staf 2/OPS dan G3. Para CUOPS mengawasi jalannya operasi CTOC. Mereka harus hadir setiap saat dalam CTOC untuk mempertahankan kesiapan situasional, menyetujui laporan yang akan disampaikan ke kantor pusat yang lebih tinggi oleh masingmasing negara, menyebarkan informasi, memprioritaskan pekerjaan, mengatur Battle Rythem dalam CTOC, memberikan tugas

pada matriks sinkronisasi, dan memastikan kapan tugas staf harus diselesaikan. CUOPS mengkonsolidasikan informasi untuk direktur, menyediakan realtime update, dan mengembangkan CB. Tanggung jawab khusus adalah: § Memfasilitasi US Serious Incident Reports (SIRS). § Memfasilitasi Lapsit dan Laporan Khusus (Lapsus) TNI AD. § Memberi Jawaban atas Permintaan Informasi (RFIs) dari unsur-unsur pelaksana latihan dan staf. § Pengaturan didalam Pusat Operasi (CTOC)/Duduk/Keamanan. § Mengelola Battle Rhythm. § Menentukan mana rencana khusus untuk TNI AD, AS, atau yang merupakan gabungan. § Penyelenggara dalam paparan update staf setiap hari (Cub). § Mendistribusikan perintah parsiil (FRAGO) yang diterima dari FUOPS. 6. “Perwira Perencana Operasi atau Future Ops (FUOPS)”: Mayor Pengendali operasi ini juga dibawah C3, tetapi bagian “Perencana Operasi,” dan Sangat penting bagi kedua negara mengisi peran-peran “FUOPS.”. FUOPS mengumpulkan rencana lapangan dari para staf dari hasil sinkronisasi matriks yang dibuat Current Ops dan menuatukan perencanaan masing-masing staf menjadi lengkap. Mereka bekerja sangat erat dengan semua unsur staf dalam proses perencanaan. Produk akhir adalah Perintah Parsiil (FRAGO), dimana Wadanlat dan Direktur secara kolektif menyetujui dan menandatangani, jika merupakan tugas gabungan. FUOPS dapat mengadakan sesi perencanaan yang terpisah dengan staf kunci ketika menyangkut event yang sangat mendesak, seperti Kunjungan VIP yang diluar rencana (DV plan). Tanggung jawab khusus untuk FUOPS adalah: §

Memisahkan mana perencana-

an tugas khusus untuk TNI AD, tugas AS dan mana yang merupakan tugas bersama. § Menulis dan mendapatkan tanda tangan Co-Director untuk FRAGOs. § Review dan memperbarui CSOP. § Mengendalikan sesi perencanaan. 7. Perwakilan tiap staf: perwakilan tiap bagian staf didalam CTOC diwakili oleh personel yang paling ahli didalam bidang tugasnya. Perwakilan tiap bagian staf memiliki karakteristik sebagai berikut: § Memiliki pengetahuan yang luas tentang bagian stafnya, kemampuan staf, dan organisasi stafnya. § Mereka harus tahu siapa yang harus dihubungi dalam bagian mereka ketika diperlukan. § Mereka harus memiliki kemampuan untuk meramalkan pelibatan bagian staf mereka dalam situasi yang berkembang di CTOC, dan memastikan bagiannya siap untuk bereaksi. § Mereka bertanggung jawab untuk, antara lain: o Menerima penugasan (oleh matriks sync, dll). o Laporan. o Update (Petunjuk lisan oleh Wadanlat dan Direktur, dll). o Perencanaan aksi yang kritis-berpartisipasi atau mengoordinasikan perwakilan untuk berpartisipasi. (Adapun tugas dan tanggung jawab tiap-tiap staf CTOC dapat dibaca dalam CSOP) C. Tata letak CTOC. Tata letak CTOC sangat penting untuk memastikan koordinasi staf berjalan lancar dalam pengambilan keputusan. Peralatan dan staf pendukung lain yang dibutuhkan untuk membentuk tata letak yang tepat adalah sumber daya yang cukup intensif. Tata letak berikut mendukung CTOC sepenuhnya operasional untuk 50-personel staf gabungan:



53

10/9/2011 6:50:08 PM

Jurnal Yudhagama

Bagian bawah tata letak di atas memberikan beberapa spesifik peralatan yang dibutuhkan, Sebagian dari peralatan, yang ditunjukkan di atas, akan disiapkan dari bagian C4 dan C6. D. Layar CUOPS. CUOPS menggunakan layar untuk menampilkan peristiwa secara bergulir yang sedang dilaksanakan, yang sedang berlangsung dan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Contoh dari item yang mungkin ditampilkan pada layar dalam mode bergulir termasuk kegiatan CPX, FTX, dan HCA sedang dilakukan, menampilkan jadwal kunjungan pejabat yang saat itu sedang berkunjung dan menunjukkan oleh panah tempat sedang berada dimana pejabat tersebut, “event berikutnya” slide, dan pengumuman umum yang memandu staf. CUOPS sering diminta untuk memenuhi kebutuhan informasi dari Danlat, Wadanlat dan Exercise Director. E. Proses FRAGO. FRAGOs adalah dokumen penting perintah pelaksanaan tertulis dari rencana yang dihasilkan oleh CTOC tersebut. FRAGOs menjadi dasar dari unsur staf dalam pelaksanaan tugas. Proses FRAGO dimulai dengan memberikan tugas dengan formulasi Siabidime (siapa, apa, bilamana, dimana, dan mengapa) kedalam matriks sync (Langkah 1),

54

kemudian dikembangkan oleh FUOPS dan staf menjadi sebuah rencana melalui pengembangan CB (ABIDIBA) untuk menjadi keputusan/Siabidibame (Langkah 2), sebelum akhirnya akan didistribusikan oleh CUOPS (Langkah 3). Proses ini ditunjukkan secara fisik dan konseptual di bawah ini:

Fisik langkah Proses FRAGO

Arti penting dari konsep CTOC ini bisa dirasakan oleh para staf kedua negara yang terlibat dalam kegiatan GS11, banyak hal-hal yang mungkin akan mengalami jalan buntu, tapi dengan konsep ini akhirnya dapat dipecahkan bersama baik untuk kepentingan masing-masing maupun kepentingan

bersama dalam hal ini memperlancar jalannya latihan mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dan membantu masyarakat sekitar, bahkan menurut pengamat baik dari Kedutaan AS maupun dari Selandia Baru yang datang berkunjung dan melihat jalannya proses ini menyampaikan bahwa konsep ini akan bisa diterapkan secara efektif dalam kegiatan yang lebih besar seperti Operasi Bantuan kemanusiaan. Selama berlangsungnya Tahap Pelaksanan Latihan pihak Amerika telah mengeluarkan 7 frago atau perintah parsiil yang berisi tentang perubahan maupun yang bersifat melengkapi dari PO atau OPORD yang sudah ada, sedangkan dari pihak indonesia mengeluarkan 1 PO dan 6 Perintah Parsiil, dimana PO disusun oleh staf CTOC pada awal dibukanya latihan dengan menuangkan inti dari Renlat yang sudah ada kedalam Format PO (dalam hal ini perlu diadakan pengkajian lebih mendalam, tetapi tanpa Perintah Operasi, kita tidak mungkin mengeluarkan Frago), dari kesemua perintah Parsiil yang dikeluarkan terdapat 4 Frago yang merupakan Combine Frago atau perintah bersama diantaranya adalah tugas bersama untuk menyukseskan kunjungan Wakasad Letjen TNI Budiman pada tanggal 16 Juni 2011 dan tugas bersama mengadakan karya bakti sosial kesehatan (MEDCAP) pada tanggal 21 Juni 2011 yang merupakan petunjuk dari KASAD Jenderal TNI George Toisutta melalui Komandan Latihan Brigjen TNI Mulyono. Demikian gambaran bagaimana Konsep CTOC dan perkembangannya dapat bejalan dengan lancar selama kegiatan Latma Garuda Shield ke 5 Tahun 2011 di Pusdikzi Kodiklat TNI AD tanggal 10 sampai dengan 22 Juni 2011 dan dilanjutkan Pokja penyusunan CSOP sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 sehingga siapapun yang akan terlibat



10/9/2011 6:50:09 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD didalam kegiatan Garuda Shield berikutnya tidak memulai dari awal lagi tetapi dapat melanjutkan pencapaian perkembangan CTOC dari GS ke 5 dan bahkan bisa lebih menyempurnakannya dengan menulis CSOP VER 2. Hal yang perlu dicatat selama pelaksanaan itu ternyata pihak USARPAC yang diwakili Major Gimenez dan Major Calad secara jujur mengakui Produk Rencana latihan dan Renlap kita ternyata lebih detail bahkan mereka akan mengusulkan melalui jalur kewenangan mereka untuk mengadopsi Penyusunan Renlat TNI AD sebelum mengeluarkan PO Mereka untuk latihan berikutnya dan mengusulkan agar mengundang beberapa perwira kita untuk bersama-sama membantu menyusun perencanaan latihan di Hawai, Markas 9thMSC, US Army, Pacific. Konseptual langkah Proses FRAGO

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok 1. Nama 2. Pangkat/NRP 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

III. Riwayat Penugasan : : : : : : :

Cosmas M.Danga, S.E. Mayor Czi/11970054111175 Palopo/5-11-1975 Katolik Kawin Akmil/1997 Kasipamops Pusdikzi Kodiklat TNi AD

II. Riwayat Pendidikan Militer A. 1. 2. 4. 5.

Dikbangum. Akmil Sussarcab Zi US Army ECCC Selapa

: 1997 : 1998 : 2007 : 2008

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dikbangspes. Sussar Para Combat Intel KIBI Suspatihzi Scuba Diver Susgumil

: 1996 : 1998 : 1999 : 2001 : 2004 : 2009

1. PAM WP 2. PAM WlP 3. PAM WIP 4. PAM WP 5. PAM WlP 6. PAM WIP 7. TUGAS MELATIH 8. TUGAS MEIAIH 9. PAM WlP 10. PAM WIP 11. TUGAS BELA”JAR

Malaysia Thailand USA Pakistan UEA Timor Leste Kambodja Kambodja Kambodja Singapura USA

1999 2000 2000 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007

III. Riwayat Penugasan 1. Pama Ditziad 2. Pama Mabes TNI 3. Dan Unit-2 Nubika Densi 4. Pa Ops/Min Densi Paspampres 5. Dantim-4 Densi Paspampres 6. Dantim-3 Densi Paspampres 7. Dantim Deteksi-1 Densi Paspampres 8. Pjs Wadandensi Paspampres 9. Pama Denma Paspampres 10. Kasipamops Pusdikzi Kodiklat TNI AD



55

10/9/2011 6:50:09 PM

Jurnal Yudhagama

TRANSFORMASI DOKTRIN SISHANRATA “Doktrin Sishanrata Generasi Kedua : Pertahanan Perbatasan dengan Kondisi Modern” Relevansi, Implikasi dan Aplikasinya dalam Strategi Militer dan Doktrin Angkatan Oleh: Kapten Arm Oke Kistiyanto Pasiops Kodim-0502/Jakrta Utara Kodam Jaya

Pengembangan Doktrin.

D

oktrin merupakan pelajaran dan pengalaman berharga dari peperangan sebelumnya yang dilakukan oleh bangsa sendiri atau bangsa lain, merefleksikan keadaan perang dan konflik di masa kini serta merupakan antisipasi dari perkembangan intelektual dan teknologi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan doktrin merupakan hal yang fundamental apabila ingin meningkatkan profesionalisme TNI di bidang tugas pokoknya, ini juga merupakan hal yang pokok bagaimana TNI melaksanakan pengorganisasian tempur dan persiapan dalam rangka perang yang akan dihadapi. Apa hubungannya dengan latihan? Latihan merupakan praktik dari pengaplikasian dari doktrin tersebut. Semenjak reformasi bergulir, TNI berusaha menjadi militer yang profesional, untuk itu berbagai perubahan telah dilakukan mulai dari struktur organisasi dan gelar kekuatan, proses perekrutan personel, proses pendidikan kemiliteran, sistem latihan, penambahan alutsista, litbang, pembelian persenjataan, dan strategi operasional. Sehingga doktrin militer haruslah dibedakan dengan strategi militer. Strategi militer merupakan cara bagaimana kekuatan militer diaplikasikan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari konflik militer yang aktual maupun yang potensial.

56

Hingga saat ini TNI masih menganut strategi militer defensif aktif (bukan ofensif) yang memiliki 4 tahapan dalam kampanye militernya (mulai dari menghadapi musuh sebelum memasuki wilayah NKRI hingga melaksanakan “perang semesta” jika musuh sudah menguasai wilayah NKRI). Sehingga inti dari strategi militer defensif aktif yang merupakan penjabaran dari doktrin sistem pertahanan rakyat semesta adalah memancing musuh melakukan perang berlarut untuk mengimbangi superioritas teknologi alutsista militer negara musuh dengan memainkan kekuatan geografi dan kekuatan seluruh rakyat. Disini rakyat dapat berperan aktif sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung maupun sebagai kekuatan yang ofensif. Definisi dan konseptualisasi dari strategi militer defensif aktif inilah yang dijabarkan menjadi doktrin operasional dari masing masing angkatan, yang kemudian diturunkan menjadi buku petunjuk mulai dari bujuk induk, bin, ops, dan seterusnya hingga ke level taktis.

dimiliki, seringkali dikatakan bahwa doktrin sishanrata memengaruhi pengembangan teknologi dan komunikasi padahal kenyataannya sering terjadi sebaliknya. Ketiga elemen tersebut (doktrin, teknologi, dan ancaman) telah membentuk postur pertahanan TNI. Selama bertahun-tahun hingga kini, TNI tidak mempunyai pilihan kecuali “menyesuaikan” dengan kelemahan teknologi alutsista yang telah dimilikinya. Sehingga macam perang yang bisa dihadapi TNI tergantung dari senjata yang saat ini TNI miliki. Sedih memang mendengar ini. Padahal TNI membutuhkan senjata untuk berperang disemua jenis peperangan. Sehingga untuk mengubah itu semua harus ada kebijakan dan keberanian untuk membangun dan memiliki berbagai persenjataan untuk berperang diberbagai jenis perang. Sejujurnya kemampuan teknologi persenjataan TNI saat ini masih inferior menghadapi ancaman potensial terbesar dan masih harus menyandarkan diri pada strategi perang asimetris.

Doktrin, Teknologi, dan Ancaman. Persepsi tentang spektrum ancaman dan keamanan nasional, akan sangat memengaruhi postur pertahanan Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Ketika pengembangan inovasi teknologi nasional berperan sebagai sisi penyedia, baik itu sebagai stimultant (perangsang) maupun constraint (pembatas) tipe senjata maupun sistem komunikasi yang

Tantangan Perubahan Doktrin. Bagaimanapun juga, wacana perubahan doktrin merupakan hal yang sulit di TNI. Mengapa demikian? Bagaimanapun inovatifnya dan adaptifnya suatu doktrin baru, tetap saja memakan waktu yang lama dalam penjabarannya menjadi doktrindoktrin operasional dalam strategi militer dan perubahan taktik, baik itu dalam latihan maupun konteks perang.



10/9/2011 6:50:10 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Sehingga jangan ada yang menganggap bahwa suatu doktrin baru akan mudah dalam penyebarannya secara instan dan praktis, ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Inilah yang selalu ditentang dan menjadi perdebatan internal ketika wacana tersebut disampaikan. Padahal, masa damai seperti sekarang inilah seharusnya Kemhan dan TNI mulai melaksanakan pengembangan diri dengan melakukan evaluasi doktrin Sishanrata yang dimiliki sudah sekian lama, apakah ini masih relevan digunakan melihat perkembangan teknologi komunikasi yang pesat saat ini? Doktrin Sishanrata saat ini yang lebih cenderung memancing musuh masuk kedalam wilayah NKRI dan menghancurkannya di dalam NKRI dengan strategi perang berlarut-nya tampaknya kurang “pas” dengan kondisi nyata sekarang. Ini sedikit bertolak belakang dengan mulainya sistem gelar kekuatan yang saat ini lebih condong ke pertahanan perbatasan, dengan memperkuat penyebaran komposisi satuan-satuan di sekitar perbatasan yang potensial menjadi konflik. Sehingga ada baiknya pengembangan strategi defensif aktif kedepan terfokus ke perbatasan berdasarkan atas ancaman potensial/aktual yang muncul. Dengan perubahan trategi ini maka doktrin Sishanrata bisa direvisi menjadi “doktrin sishanrata generasi kedua: pertahanan perbatasan dengan kondisi modern”. Perubahan doktrin yang paling aktual adalah penekanan pada peningkatan alutsista dan teknologi dibandingkan dengan faktor manusia dalam perang. Apa dampak perubahan ini pada level taktis? Perubahan doktrin Sishanrata akan membawa dampak yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam doktrin operasional dan taktik angkatan perang. Sehingga seluruh komponen bangsa harus terbiasa melaksanakan strategi defensif aktif yang dilakukan dengan mendorong ancaman jauh dari perbatasan tradisional negara ke perbatasan strategis negara. Untuk

mencapai tujuan tersebut maka kita harus dapat membangun kekuatan ancaman tiga dimensi yang mampu melindungi kedaulatan NKRI dan kepentingan nasionalnya. Dan ini harus mampu melaksanakan pertempuran secara jauh dari wilayah teritorial Indonesia. Perubahan doktrin akan mengubah semua doktrin operasional seluruh angkatan perang. Operasi offensif akan menjadi prioritas utama, insiatif strategis harus dimiliki (juga mengubah pola operasi intelijen yang hanya defensif), atau bisa menyerang dahulu (merupakan hal yang sangat tabu bagi doktrin sishanrata saat ini). Ini juga akan menggantikan taktik klasik “bertahan, jalan buntu/perang berlarut dan serangan balik”. “Ketika musuh kuat menyerang kita mundur (karena perbedaan kekuatan dan teknologi alutsista yang mencolok), ketika musuh menguasai kita ganggu (seperti Irak dan Afghanistan melawan Amerika), ketika musuh lelah kita serang (seperti Serangan Umum 1 Maret), ketika musuh mundur kita kejar dan usir dari wilayah NKRI (apakah masih bisa? kecuali dengan diplomasi). Doktrin ini sangat tidak relevan dengan peperangan masa kini, karena sangatlah tidak mungkin melaksanakan serangan balik dalam kondisi itu. Dengan membiarkan musuh masuk ke dalam NKRI dapat menyebabkan seluruh pos komando dan kekuatan perang darat laut dan udara di ‘sapu bersih” oleh pasukan penyerang sebelum serangan balik dilancarkan. Dengan cara yang sama akan menghancurkan kekuatan pasukan gerilya dan infanteri ringan untuk melakukan serangan balik gabungan (seperti Serangan Umum 1 Maret) dikarenakan teknologi dan komunikasi yang dimiliki musuh memiliki kemampuan untuk itu, paling hanya serangan kecil yang “mengganggu dan tidak memiliki dampak potensial terhadap jalannya operasi” kecuali ada intervensi dari DK PBB. Untuk itu, menysiasati kelemahan yang ada, maka dalam aplikasinya pada doktrin baru maka dalam level taktis haruslah sering diadakan latihan gabungan maupun latihan manuver antarkecabangan, mulai dari geladi

posko hingga geladi lapangnya. Kesemuanya itu butuh teknologi simulasi tempur yang dibangun atas kerja sama Kemenhan/TNI dan ilmuwan Indonesia. Kemudian dalam right sizing organisation, perampingan organisasi. Perlunya dibentuknya organisasi seperti Batalyon Tim Pertempuran, sehingga 1 Batalyon terdiri dari berbagai kecabangan bukan seperti sekarang yang disiapkan dalam pertempuran dalam skala besar. Hal ini dilakukan mengingat medan di Indonesia yang beraneka ragam dan bervariasinya tugas yang dimiliki oleh TNI sesuai UU No 34 Tahun 2004. Maka, pembentukan Batalyon Tempur dan persenjataannya haruslah disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada dan medan tugas yang akan dihadapi, sehingga pada level brigade maupun divisi dapat memiliki kemampuan melakukan operasi, latihan dan mobilitas secara mandiri dengan kekuatan BTP-BTP-nya yang merupakan Batalyon Komposit sesuai dengan jenis peperangan yang akan dihadapi (OMP atau OMSP). Penutup. Dengan transformasi doktrin ini, Doktrin Sishanrata Generasi Kedua: Pertahanan perbatasan dengan kondisi modern, maka Kemhan dan TNI bisa mengajukan perubahan pagu anggaran ke DPR sehingga bisa mencapai batas minimal 2% dari PDB untuk memenuhi MEF-nya. Ini sangat realistis, dibandingkan jika Kemenhan/TNI masih menganut doktrin Sishanrata dengan pemahaman perang berlarut “memancing musuh masuk ke Indonesia”, maka bagaimana Kemenhan/TNI memberikan argumen kenaikan anggaran pertahanan dalam membangun MEF-nya? Bisa, namun akan sangat sulit karena akan menimbulkan perdebatan serta kecurigaan karena ketakutan berbagai kelompok yang pernah merasakan kekuatan ABRI di masa Orde Baru. Pertanyaannya apakah yang bisa menjadi dasar pembangunan MEF yang berfokus pada Doktrin Sishanrata Generasi Kedua : Pertahanan Perbatasan Dengan Kondisi Modern? Jawabannya adalah Military Balance, keseimbangan



57

10/9/2011 6:50:10 PM

Jurnal Yudhagama militer dengan negara tetangga. Ini bisa dilihat dari buku Military Balance yang diterbitkan oleh ISS setiap tahunnya, alustsista dan teknologi apa yang harus dimiliki, sehingga kesetaraan itu dapat tercapai dan mengimbangi kekuatan negara tetangga. Dengan melakukan transformasi doktrin inilah maka saya sangat yakin keseimbangan militer antara Indonesia dan negara sekitar akan perlahan lahan semakin kecil bahkan supremasi militer TNI di kawasan bisa dimiliki oleh Indonesia kembali seperti pada zaman Presiden Soekarno.

KEPOLISIAN RESORT KEDIRI

Kapolres Kediri AKBP Heri Wahono, S.I.K NRP 70040367

Referensi : 1. Buku Putih Pertahanan 2008. 2. Doktrin Kartika Eka Paksi. 3. How The China Leader Think, The Inside China’s Reform and What This Means for The Future, Robert Lawrence Juhn,2010. 4. How The Army Run, A Senior Leader Reference Handbook, US Army War College, 2004. 5. The Military Balance 2010, The Annual Assesment Of Global Military Capabilities And Defence Economics, IISS, 2010. 6. Modernizing China Military, Progress Problems and Prospects, David Shambaugh,University of California Press 2002.

Wakapolres Kediri Kompol M. Anwar N., S.I.K NRP 7410A0552

MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KE-66 TNI

5 OKTOBER 2011

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


II. A. 1. 2.

Riwayat Pendidikan Militer Dikbangum Akmil : 2002 Sussarcab Armed : 2003

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dikbangspes Susdanramil Suspaturbak Armed KIBI Reg XLVII Advanced Class Tactical English Development Course Tactical English Instructor Course United Nations Military Observer Course (UNMOC) United Nations Train The Trainers Course (UNT3C) Suspastaf Armed Susarpa Intelijen Angkatan 69


: : : : : : :

Oke Kistiyanto, S.AP. Kapten Arm/11020049651081 Ujung Pandang/30-10-1981 Islam Kawin Akmil/2002 Pasiops Kodim-0502/JU

2003 2006 2006 2007 2007 2008 2009 2009 2011

Danyonif-413/Bremoro/Kostrad Letkol Inf Edy Rochmatullah NRP 11940020000971

MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KE-66 TNI 5 OKTOBER 2011

Kaajendam V/Brawijaya Kolonel Caj Drs. Thomas Gabriel J. NRP 33097 Beserta Staf dan Segenap Jajarannya

MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KE-66 TNI 5 OKTOBER 2011

10/9/2011 6:50:11 PM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PPs-UNS SOLO

Jl. Ir Sutami 36A Surakarta 57126 telp/fax : (0271)- 632450 website: http://pasca.uns.ac.id e-mail: [email protected]

PROGRAM MAGISTER (S2)

1. LINGUISTIK 2. ILMU LINGKUNGAN 3. KEDOKTERAN KELUARGA 4. TEKNOLOGI PENDIDIKAN 5. ILMU KEOLAHRAGAAN 6. PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 7. PENDIDIKAN SAINS 8. PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 9. PENDIDIKAN MATEMATIKA 10. ILMU KOMUNIKASI 11. PENDIDIKAN SEJARAH 12. AGRONOMI 13. PENYULUHAN PEMBANGUNAN 14. ILMU GIZI 15. MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 16. BIOSAINS (BIOLOGI) 17. PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 18. MAGISTER TEKNIK SIPIL 19. MAGISTER MANAJEMEN 20. EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN 21. MAGISTER AKUNTANSI 22. ILMU HUKUM 23. KAJIAN BUDAYA 24. SOSIOLOGI 25. ILMU FISIKA 26. AGRIBISNIS 27. PENDIDIKAN EKONOMI 28. MAGISTER TEKNIK MESIN 29. SENI RUPA*

PROGRAM DOKTOR (S3) 1. LINGUISTIK

a. Minat Utama Linguistik Deskriptif b. Minat Utama Linguistik Terapan Bidang Pengajaran Bahasa c. Minat Utama Linguistik Penerjemahan d. Minat Utama Linguistik Pragmatik

2. ILMU HUKUM 3. PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 4. PENYULUHAN PEMBANGUNAN a. Minat Utama Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan (CSR) b. Minat Utama Pelatihan/Pendidikan Luar Sekolah c. Minat Utama Pemberdayaan Usaha Mikro Bisnis Kecil

Beasiswa: 1. Dirjen Dikti (BPPS), 2. Sandwich ke luar negeri, 3. Negara Berkembang (KNB), 4. Departemen Pertanian, 5. PAR - A, PAR - B, 6. Post DOC, 7. Departemen Pekerjaan Umum

5. ILMU EKONOMI

a. Minat Utama Akuntansi b. Minat Utama Manajemen c. Minat Utama Ekonomi

6. ILMU LINGKUNGAN

a. Manajemen Sumber Daya b. Ekologi Air Tawar c. Kesehatan Lingkungan

7. ILMU PENDIDIKAN 8. ILMU PERTANIAN*

Informasi Pendaftaran: http://www.spmb.uns.ac.id http://pasca.uns.ac.id Pimpinan: Direktur : Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D Asisten Direktur I : Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.Sc. Asisten Direktur II : Prof. Dr. Ashadi

Direktur Edisi September_OK.indd 59

10/9/2011 6:50:13 PM


10/9/2011 6:50:14 PM

D A F T A R I S I. Jurnal. Filsafat Hukum Pancasila. Vol. 31 No. 3 September 2011

Recommend Documents