Cx")La
DOKUMENTASI
& A'SIP
BAPPENAS Acc. No.
, <:.:.{-..-:...7 ......(..3.15{ t
ctass :
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
Hal
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kanrniaNya, Laporan Reneana Unnrm Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo ini telah dapat tersusun. Laporan ini merupakan hasil peninjaan kembali
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Punrvorejo Tahun 1989. Penyusunan rencana dilakukan setelah dilakukan analisis terhadap dinamika internal dan perubahan eksternal. Dari rencana ini diharapkan sudah termuat berbagai materi
rencana
tata ruang yang dibutuhkan dalam perencanaan dan
pemanfaatan ruang
di Kabupaten
pengendalian
Puruvorejo. Adapun materi yang sudah termuat
dalam rencana ini meliputi tujuan, konsep, dan stategi penataan ruang, rumusan rencana tata ruang, pedoman pengendalian tata ruang, dan indikasi program pembangunan. Laporan ini juga telah mengakomodir berbagai masukan dari stakeholders yang ada di Kabupaten Punrorejo. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu sehingga tersususn Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2003. Terima kasih, kami ucapkan kepada Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Purworejo yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyusun laporan ini. Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Punrorejo.
Punvorejo, Desember 2003
Tim Konsultan PT. Firama Citra Utama
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR PETA
i
ii
lv V
vi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kembali RUTRW 1.3. Ruang LingkuP 1.4. Pendekatan 1.5. Tata Cara Peniniauan Kembali 1.5.1. Tahap Evaluasi Data 1.5.2. Tahap Penentuan Perlu Tidaknya Peninjauan Kembali 1.5.3. Tahap Penentuan Tipologi Peninjauan Kembali 1.5.4.Tahap Kegiatan Peninjauan Kembali 1.5.5. Proses Penyusunan Kembali RTRW Kabupaten
l-1
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWOREJO 2.'1. Pola Umum Kebijakan Pembangunan Kabupaten Punrorejo 2.2. Perkembangan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Punrorejo 2.3. Pola Kebljakan Sektoral 2.4. P ola Kebijakan Regional 2.5. Kebijakan dan strategi Pengembangan Kabupaten Punrorejo 2.5.1. Strategi Pengembangan Aspek Fisik 2.5.2. Strategi Pengembangan Aspek Sosial 2.5.3. Strategi Pengembangan Aspek Ekonomi
il-1 il-1 il-1
BAB IIITUJUAN, KONSEPSI, DAN STMTEGITATA RUANG WII.AYAH 3.1. Tujuan Pengembangan Tata Ruang Wilayah 3.2. Konsep dan StrategiRencana Tata Ruang Wilayah 3.2.1. Strategi Pengembnagan Agropolitan 3.2.2. Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan 3.2.3. Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung 3.2.4. Strateg i Pengembnagan Kawasan Budidaya 3.2.5. Strateg i Pengem bangan Sistem Perkotaa n 3.2.6. Strategi Pengembnagan Sistem Prasarana Wilayah
ilt-1 llt-1
BAB IV RUMUSAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH 4.1. Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya 4.2. Pengelolaan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan 4.3. Pola Pengembangan Sistem Pusat-Pusat Permukiman 4.4. Pengembangan Sektor Strategis 4.5. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Wilayah 4.5.1. Jaringan Transportasi Darat (Jalan)
t-1 t-1
t-2 t-3
t4 t4 t-4 t-5
t-5 t-6
il-z il-3 ll-4 il-4
il4 n4
ill-1
ilt-2 ilt-3 ilt-3 lil-3 ilt-4 ilt-4 tv-1 rv-1
tv-5 tv-7 lv-13 lv-16 tv-16
i
4.5.2. Jaringan Transportasi Darat (Kereta Api) 4.5.3. Sistem Perangkutan Umum 4.5.4. Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah 4.5.5. Pengembangan Jaringan Listrik dan Komunikasi 4.5.6. Pengembangan Fasilitas Pelayanan 4.6. Kebijakan Pengembangan Kawasan strategis dan Prioritas 4.6.1. Kawasan Pusat Pertumbuhan 4.6.2. Kawasan Strategis Tumbuh Cepat 4.6.3. Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Regional 4.6.4. Kawasan Strategis Kritis Lingkungan 4.6.5. Kawasan Strategis Jalur selatan : Baharidan Kelautan 4.6.6. Kawasan Tertinggal 4.6.7. Kawasan Penunjang Pengembangan Sektor Strategis
tv-18 tv-18 tv-19 tv-20 lv-21 lv-27 tv-27 tv-27 tv-28 rv-28 rv-30 tv-31 tv-31
DAFTAR TABEL
Hal
,n-2
Tabel 3.1. Kawasan Agropolitan dan Fungsi Kawasan
Tabel4.1. Arahan dan Luasan Kawasan Budidaya dan l'lon Budidaya di Kabupaten Punrorejo Tabef 4.2. Hirarki Wilayah di Kabupaten Purworejo
tv-7
tv-9 lV-10
BAB V PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
v-1
Tabel4.3. Hirarki Pelayanan, Wilayah Pembangunan dan Jangkauan Pelayanan di KabuPaten Punrorejo
BAB VI INDIKASI PROGRAM
vt-1
Tabel4.4.FungsiPusat-PusatPengembanganKabupatenPurworejo Tabel4.5. Kebutuhan Fasilitasdan Ruang
KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA
Permukiman
lV-12
Tabel4.6. Hasil Perhitungan Location Question (Sektor Basis) diKabupaten lV-13 Purworejo
Tabel4.7. Hasil Kategorisasi Perhitungan Shift and Share
Sektor-Sektor
lV-15
Pembangunan disetiap Kecamatan di Kabupaten Purworejo
Tabel4.8. Kebutuhan Fasilitas dan Ruang Taman Kanak-Kanak
tv-23
Tabel4.9. Kebutuhan Fasilitas dan Ruang Sekolah Dasar
tv-23
Tabel4.10. Kebutuhan Fasilitas dan Ruang Sekolah Lanjutan Pertama
tv-24
Tabel4.11. Kebutuhan Fasilitas dan Ruang Sekolah Lanjutan Atas
tv-24
Tabel 4.12. Kebutuhan Fasilitas dan Ruang Puskesmas
tv-25
Tabel4.13. Kebutuhan Fasilitas dan Ruang Puskesmas Pembantu
tv-25
Tabef 4.1.4. Kebutuhan Fasilitas dan Ruang Toko
tv-26
Tabel4.15. Kebutuhan Fasilitas dan Ruang Pasar
tv-26
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR PETA
Hal
Gambar 1.1. Pendekatan Penyusunan Kembali(Review) RUTRW
t-9
Purworejo
Gambar 5.1. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten
v-1
Peta 4.1. Peta Kawasan Lindung Kabupaten Purworejo
tv4
Peta 4,2. Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Punrorejo
tv-5
Peta 4.3. HirarkiWilayah Kabupaten Purworejo
tv-8 tv-15
Peta 4.4. Peta Jumlah Kegiatan Basis dan Keunggulan Sektoral
Purworejo
Gambar 5.2. Manajemen Yang Diperlukan
t-3
Peta 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo
Kabupaten
Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penyusunan Kembali RTRW Kabupaten
Hal
t4
v-2
Kabupaten Purworejo Peta 4.5. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Purworejo
tv-17
Peta 4.6. Peta lrigasi Kabupaten Punruorejo
tv-20
Peta 4.7. Peta Jaringan Listrik Kabupaten Purworejo
tv-21
Peta 4.8. Peta Jaringan Telepon Kabupaten Purworejo
tv-22
Peta 4.9. Peta Kawasan Pertumbuhan Kabupaten Purworejo
tv-28
Peta 4.10. Peta Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Regional
tv-29
Kabupaten Purworejo Peta 4.11. Peta Kawasan Strategis Kritis Lingkungan Kabupaten
Purworejo lV-29
Kelautan) Peta 4.13. Peta Kawasan Tertinggal Kabupaten Purworejo Peta 4.14. Peta Kawasan Penunjang Sektor Strategis Peta 4.15. Peta Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Punrorejo Peta 4.16. Peta Kawasan Perkebunan di Kabupaten Punrvorejo Peta 4.17. Peta Kawasan Peternakan Kabupaten Punrorejo Peta 4.18. Peta Kawasan Perikanan di Kabupaten Purworejo Peta 4.19. Peta Kawasan Kehutanan di Kabupaten Purworejo Peta 4.20. Peta Kawasan Pertambangan di Kabupaten Purworejo Peta 4.21. Peta Kawasan Perindustrian di Kabupaten Punrorejo Peta 4.22. Peta Persebaran Obyek Wisata di Kabupaten Purworejo Peta 4.12. Peta Kawasan Strategis Jalur Selatan (Bahari dan
lV-30 lV-31
lV-32 lV-33
lV-33 lV-34 lV-34
lV-35 tV-35
lV-36 lV-36
nl
3. produk rencana tata ruang masing kurang aplikatif
PENDAHULUAN
(operasional)
dan
kurang
informatif untuk secara langsung digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan
4.
dan pelaksanaan Pembangunanpenataan Terbatasnya pengertian dan komitmen aparatur yang terkait dengan tugas ruang, mengenai fungsi dan kegunaan RUTRW dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Adanya
1.1. Latar Belakang
perubahan atau pergeseran nilai/norma dan tuntutan hidup yang bertaku
didalam masYarakat. Indonesia Nomor 24 Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik penataan ruang adalah proses Tahun 1992 tentang penataan ruang, Pasal 1 ayat (3) bahwa perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang. selanjutnya atau disempurnakan dalam pasal 13 ayat (2) bahwa rencana tata ruang ditinjau kembali dan tersebut, bahwa sesuai jenis perencanaannya secara berkala. Tersirat dalam ketentuan posisi setelah suatu siklis kedudukan penyusunan revisi rencana tata ruang berada pada penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan
kegiatan
pengendalian pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki pemanfaatan ruang rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan' Mengingat kinerja penataan ruang dipengaruhi bukan hanya faktor internal wilayah
juga oleh faktor eksternal serta kualitas rencana dan ketepatan cara pemanfaatan, tapi seperti adanya paradigma baru dalam pembangunan atau penataan ruang nasional, perlu perubahan peraturan atau rujukan .baru, maka penyempurnaan rencana tata ruang dilakukan setelah juga memperhatikan faktor eksternal'
Kabupaten purworejo, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, telah memiliki produk rencana tata ruang, yaitu Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten Daerah Tingkat Il Purworejo yang disusun tahun 1989 dengan rentang waktu rencana dari tahun 1989 - 2010. Ditengarai bahwa baik faktor internal di Kabupaten purworejo maupun faktor eksternal telah banyak mengalami perubahan. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perlunya pdninJhuan kembali adalah
1. Adanya perkembanganldinamika
penggunaan lahan yang mengharuskan adanya
produk Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Purworejo yang telah dibuat dari sisi substansi masih kurang sesuai dengan kebutuhan untuk penataan ruang terutama dalam memberikan arahan pemanfaatan lahan'
Lemahnya kemampuan aparatur yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Sedangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perlunya peninjauan kembaliadalah
1.
:
Adanya perubahan dan / atau penyempurnaan peraturan dan / atau rujukan sistem penataan ruang
2.
Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan / atau sektoral daritingkat Kabupaten maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar'
3. Adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma
4.
sistem
pembangunan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali
radikal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meninimalkan kerusakan lingkungan.
S. Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan
pola
pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana.
Berdasarkan atas perubahan faktor internal dan eksternal tersebut maka produk rencana tata ruang Kabupaten Purworejo tersebut perlu dilakukan suatu proses peninjauan kembali.
:
penyesuaian terhadap penataan ruang
Z.
6.
1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Penyusunan Kembali RUTRW
Tujuan Kegiatan Penyusunan kembali (Review) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut: 1. Melihat seberapa jauh muatan-muatan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
(RUTRW) Kabupaten Purworejo mampu menjadi acuan bagian pelaksana
I t-1
pembangunan, khususnya menjadi acuan dalam penataan ruang
di
Kabupaten
dan 3. Mendesiminasikan substansi, mekanisme dan tata cara peninjauan kembali penyusunan RUTRW Kabupaten Purworejo.
Purworejo. mengalami Melihat seberapa jauh karakteristik di wilayah Kabupaten Purworejo tidak diakomodir perkembangan, dimana perkembangan tersebut belum ada atau Purworejo' dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten yang d'nnuat dalam produk 3. Merihat seberapa jauh kerengkapan substans'ronar materi telah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Punrorejo
dan tata cara penyusunan kembali dan penyusunan RUTRW Kabupaten Puruorejo, sesuai dengan
4. Tercapainya keseragaman mengenai substansi,
peraturan dan Petunjuk Yang ada. 5. Merumuskan RUTRW Kabupaten Purworejo yang meliputi
o r o o o
atau ketentuan memenuhi kelengkapan sebagaimana diatur dalam perundangan analisis yang yang berlaku, baik kelengkapan dan kevalidan data, metode dan teknik Tata Ruang Wilayah' mendukung, maupun data substansi materi Rencana Umum sebagaimana diatur dakam 4.
uu Nomor 24 tahun
1992 dan peraturan rujukan lainnya'
yang terjadi, yaitu terdapatnya Melihat seberapa jauh perubahan-perubahan eksternal yang dilakukan peraturan dan rujukan baru, terdapatnya kebijaksanaan baru, baik
dinamis akibat oleh pusat, daerah maupun sektor, terdapatnya perubahan-perubahan maupun pertumbuhan ekonomi dan terdapatnya paradigma baru
6.
pembangunan dan atau penataan ruan!, dimana faktor-faktor eksternal tersebut Daerah belum/tidak diantisipasi dalam Penyususnan Rencana Umum Tata Ruang Dari point
-
point tersebut diatas, digunakan untuk menyempurnakan Rencana Umum
Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten sehingga
r I
Proses penyusunan Kelengkapan dan kedalaman analisis Jenis, kelengkapan, kedalaman, format, dan penyajian peta
Kelengkapan dan kedalaman produk rencana, baik melalui penyesuaian, perbaikan, penambahan, revisi maupun penyusunan kembali' Memantapkan dan meningkatkan kemampuan serta fungsi kedudukan dan institusi/kelembagaan dalam penataan ruang, khususnya dalam peninjauan kembali RUTRW Kabupaten sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan
kebijaksanaan
(RUTRD) Kabupaten Purworejo Tahun 1989.
Metode pendekatan
kewenangannya masing-masing dalam Peninjauan Kembali (Review) RUTRW Kabupaten Purworejo.
7.
Meningkatkan Kemampuan Teknis Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melaku karl peni njduan kembali RUTRW Kabu paten P u rworejo.
:
Dengdn mengakomodasikan dinamikd perkembangan pemanfaatan ruang, dindmikan perkembangan sosial-ek6nomi, serta kebijaksanaan, strategi,
1.3. Ruang LingkuP
tujuhn, dan sasaran pembangunan dadrah'
Ruang Lingkup Pekerjaan ini diuraikan sebagaiberikut
Dapat dioperasikan untuk mencapeiituJUan dan sasaran pembangunan daerah
sesuai Pota Dasar Pembangunan Kabupdten'
Dari tujuan-tujuan, dirumuskan sasaran-sasdran Kegiatan Penyusunan Kembali sebagai berikut Rencana Umum Tata Ruang Wilayh (RUTRW) Kabupaten Purworejo adalah
1. Menyusun
suatu produk peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Daerah
:
a. Ruang LingkuP WilaYah Ruang wilayah perencanaan adalah wilayah Kabupaten Punrorejo, yang yang secara administratif terdiri atas 16 kecamatan, 469 desa, 25 kelurahan. Selain itu juga
dilakukan kajian wilayah secara makro yaitu meliputi kaiian terhadap kondisi global, nasional, dan regional yang berpengaruh terhadap prkembangan wilayah perencanaan.
(RUTRD) Kabupaten Purworejo tahun 1989'
2.
Menyusun suatu produk Penyusunan Kembali Rencana Umum Tata Ruang
Wi|ayah(RUTRW)KabupatenPurworejotahun2003-2013.
b. Ruang LingkuP Materi
Lingkup materi kajian pada pekerjaan
ini
berpedoman pada peraturan-peraturan
tentang penataan ruang terutama UU No. 24 Tahun 1992, yang meliputi
:
'
t-2
o
? :u)E lll
>o F= o0c ?e 2zt ?F
Fo. D o.E IIJ
x
E
Y
-
-e
{ q3i
-€ o= eJ
13
tEce EEH-" g$
F$r}g€3s
:I ; iigfistfi$fi$F E
$" J
:
tllllr
b.1. Kajian Kinerja RUTRD Kabupaten Punarorejo yang telah disusun Tahun 1989.
OEEr;
=
i , ll I I iis
F iHtS EEEi i$si 6EL |!
?
b.2. Kajian Kondisi \Mlayah Kabu paten Purworejo
3 f,
b.3. Perumusan Potensidan Masalah Kabupaten Purworejo b.4. perumusan Materi Rencana RUTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2003
ti
SF
II
-
2013
yang meliPutiasPek:
i
. o o .
;
Rencana Kawasan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Rencana Struktur Tata Ruang Rencana Kawasan Perkotaan, Perdesaan dan Kawasan Tertentu
Sistem Kegiatan Pembangunan dan Sistem Permukiman Perkotaan dan Perdesaan
o o o
Sistem Prasarana WilaYah Pengembangan Kawasan Yang Diprioritaskan Penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.
1.4. Pendekatan Pelaksanaan
Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup kegiatan, selanjutnya perlu dirumuskan pendekatan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Penyusunan Kembali RUTRW Kabupaten
purworejo mendasarkan pada hasil evaluasi terhadap rencana 'tata ruang yang telah berjalan. Peninjauan kembali RUTRW dilakukan terhadap keseluruhan kenerja perencanaan dan penataan ruang. Secara terperinci lingkup peninjauan kembali RUTRW dilakukan meliputi:
a. b.
Peninjaudn terhadap dinamika internal/perkembangan wilayah Peninjauan kembali terhadap konsep, prosedur, dan materi produk RUTRW Kabupaten
Punrorejo
c.
Peninjauan kembali terhadap pemanfaatdn ruang eksisting dan proses pengendalian pemanfaatan ruang
d.
Peninjauan terhadap perkembangan faktor eksternal yang kemungkinan berpengaruh. Untuk mampu melaksanakan lingkup peninjauan kembalitersebut perlu dinilai kinerja
RUTRW Kabupaten Punrvorejo secara keseluruhan dan dilengkapi kajian-kajian analisis tambahan untuk prediksi dimasa yang akan datang sehingga menghasilkan suatu produk RUTRW yang disempumakan.
\ ,-.
Melakukan kajian terhadap keabsahan RTRWK dengan memperhatikan perubahan pemanfaatan dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal'
Diagram 1.1. pendekatan penyusunan t<eiruati (Review) RUTRW Kabupaten
Dalam hal ini dikaji apakah data, metode/analisis, konsep dan strategi masih tepat dan absah, apakah produk rencananya sesuai dengan UUPR, dan
DINAMIKA INTERNAL WILAYATI
apakah rencananya masih sesuai dengan perkembangan daerah. Kegiatan pada tahap ini akan menghasilkan produk:
a. b. PEMANFAATAN RUAI\G EKSISTING DAN PROSES PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KONSEP, PROSEDUR, DAN
MATERI PRODUK RENCANA
Profil dan kualitas/kesahan RTRWK.
Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang, berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan'
c. perubahan-perubahan dari
kebijaksanaan-keb'rjaksanaan
diluar
sistem
penataan ruang (faktor eksternal).
1.s.2.Tahap Penentuan Perlu Tidaknya Peniniauan Kembali perlu ditinjau Kriteria indikatif yang secara tepat dapat menentukan apakah RTRWK kembali adalah sebagai berikut:
PERI(EMBANGAN FAKTOR EKSTERNAL
i.
Terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah/sektor untuk pembangunan skala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRWK yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu
rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat
ii.
menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan. Terjadi perubahan faktor-faktor internal dalam pembangunan daerah karena
1.5. Tata Cara Peniniauan Kembali
addnya perubahan preferensi/prioritds, perkembangan kawasan-kawasan
1.5.1. TahaP Evaluasi Data
atau $dktdr yang tidak dipertimbangkan sebelumnya dan lain-lain. Terjadihyd simpangan-sirttpdngan besar dalam struktur dan pola pemantaatan
a. b.
pemanfaatan ruang yang Dalam tahapan ini dikumpulkan mengenai data strategi dan rencana pola dan sudah berlangsung dan dibandingkan dengan struktur Pemanfaatan ruang' kebijaksanaan-kebijaksanaan Dilakukan juga pengumpulan data mengenai
eksternal,danevaluasiadanyaperubahan-erubahanterhadapasumsifaktorpengaruhnya terhadap faktor eksternal yang ada, serta kajian mengenai
iii.
ruang kar€na penyimpangan pemberian izin lokasi pembangunan dan kurang tanggapnnya pemerintah dderah terhadap dinamika pembangunan yang ada. Jika sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria indikatif tersebut atau lebih dipenuhi, maka diperlukan proses peninjauan kembali atau penyempurnaan terhadap seluruh proses penataan ruang yang ada, dan sebaliknya apabila tidak dipenuhi maka RTRWK masih dianggap dapat dipergunakan sebagai mata spasial pembangunan'
Kabupaten' strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang
l-4
t.5.3. Tahap Penentuan Tipologi Peniniauan Kembali
perlu dilakukan Apabila setelah dari tahapan (2) dapat diperoleh ketentuan seperti diuraikan kembali lebih lanjut ditentukan tipologi peninjauan kembali'
Kegiatan ini antara lain beruPa:
i.
Kajian/penilaian terhadap RTRWK dari sisi kelengkapan materi dan proses penyusunan dengan mengacu kepada UUPR serta standar dan pedoman
peninjauan
teknis penyusunan RTRWK.
sumberdaya alam, manusia' buatan' didalam penyusunan RTRWK dilakukan pengkajian perumusan konsepsi dan strategi' dan kabijaksanaan nasional, sektoral dan daerah, pola pemanfaatan ruang. Dalam pelaksanaan dilakukan
Evaluasi kemampuan RTRWK sebagai alat perencanaan, khususnya dalam identifikasi dan pelaksanaan progfam dan proyek pembangunan yang terkait
penyusunan struktur
dan
dan ditindak lanjuti dengan pemanfaatan melalui penjabaran program dan pembiayaan yang perlu pengendalian. Untuk menganalisis asapek-aspeukomponen-komponen penyebab' untuk diperbaiki, mengingat banyak kemungkinan dari kombinasi-kombinasifaktor simplikasi dilakukan tipologi sebagai berikut:
dengan penataan ruang. t,t.
Penyesuaian terhadap materi RTRWK untuk mengakomodasikan perubahan kebijaksanaan, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, Kabupaten dan terkait dengan pemanfaatan ruang.
tv.
Evaluasi kemampuan
RTRWK untuk mengakomodasikan
dinamika
a.RTRWKsah,simpangankeci|,faktoreksterna|tetap.
perkembangan pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyessuaian
b.RTRWKsah,simpangankeci|,faktoreksterna|berubah.
RTRWK. Jika dianggap materi RTRW tersebut tidak mampu menampung aspirasi masyarakaUtuntutan pembangunan yang berkembang pesat.
c.RTRWKsah,simpanganbesar,faktoreksterbalberubah.
d.RTRWKsah,simpanganbesar,faktoreksterna|tetap.
f.
RTRWK tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah' RTRWK tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternaltetap'
g. h.
RTRWKtidak sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah' RTRWK tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.
e.
v.
yang ditetapkan pada RTRW yang dituju, serta menemukenali tindakantindakhn yang diperlukan untuk mbndnggulangi penyimpangan yang tbldh terjadi.
b. 1.5.4. Tahap
Evaluasi kbsesuaian antara pennrujudan Struktur dan pola pemanfaatan ruang
Penvembumaan RTRWK
Keddtan Peniniauan Kembali Tergantun$ dari tipologinya, pada dasarnya pdnyempurnaan RTRWK
Set€lah ditentukan salah satu tipe
keddaan/pbnanganan peninjauan kembali'
selanjutnya terhadap kondisitipe tersebut dilakukan
:
ini dapat
berupa: t.
Pdnlbakuan materi RTRWK jikd berdasarkan hasil peninjauan ditemukan bahwa materi RTRWK yang ditinjau tibak memenuhi persyaratan minimal
a.
Kaiian/Penitaian dan atau EvaluasiRTRWK
sebagai RTRW yang baku, atau ii.
pada tahap ini dilakukan beberapa kajian, penilaian dan evaluasi terhadap faktorfaktor (internal dan eksternal) yang berpengaruh terhadap simpangan-simpangan yang terjadi untuk melihat hubungan korelasi diantara faktor-faktor tersebut, serta
Penyesuaian terhadap materi RTRWK agar mampu mengakomodasikan perubahan keb'rjaksanaan/tujuan/sasaran pembangunan dan dinamika perkembangan pemanfaatan ruang, serta untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
RTRWK kuat lemahnya (significanny) dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap yang bersangkutan, dan simpangan yang terjadi'
t-5
dalam pengembangan wilayah/kawasan. Beberapa data/informasi yang dibutuhkan dalam
Bentuk dari kegiatan iniantara lain:
penyusunan RTRW meliPuti:
A.
t.
Penambahan-penambahan komponen rencana
ii.
Perbaikan (revisi) sebagian komponen rencana
iii.
Perumusan kembali keb'rjaksanaan dan strategi pengembangan wilayah serta
.
tujuan dan sasaran pembangunan iv.
c.
Revisitotal seluruh komponen rencana atau penyusunan kembali rencana
Meliputi tujuan, sasaran, strategi pembangunan, tantangan, kendala, dan peluang pembangunan daerah kabupaten, arahan-arahandan target pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, sektoral, serta rencana-rencana masyarakaUswasta.
B. Kondisi Ekonomi Wilayah/Kawasan Meliputi struktur/ciri-ciri ekonomi kabupaten dan pangsa ekonomi sektor-sektor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten. Tingakat partisipasi angkatan kerja, sebaran dan perkembangan investasi, struktur pendanaan, kemampuan
Pemantaoan pemanfaatan dan penoendalian pemanfaabt RTRW
Agar pembangunan/pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana hasil peninjauan kembali, maka perlu upaya-upaya pemantapan pemanfaatan RTRW dan pengendaliannya. Kegiatan ini antara lain berupa diseminasi RTRW ke setiap sektor,
pemanfaatan RTRW sebagai
alat koordinasi, sebagai acuan
pembangunan,
penyempurnaan kegiatan pemantauan pelaporan evaluasi dan sebagainya.
Kebijaksanaan dan Sasaran Pembangunan
pendanaan dsb.
C.
Kondisi Sosial KemasYarakatan
meliputi struktur dan kualitas sumberdaya manusia, fungsi, tingkat pelayanan dan jangkauan pelayanan fasilitas sosial mencakup perumahan permukiman, sarana prasarana sosial yang berkaitan dengan perkembangan penduduk D. Kependudukdn.Demografi
Meliputi aspek-aspek kependudukan seperti sebaran, jumlah, struktur, pertumbuhan,
{.5.5. Proses Penyusunan Kembali RTRW Kabupaten 1.5.5.1. Pengumpulan Data dan Informasi
Langkah pertama dalam penyusunan RTRW Kabupaten adalah identifikasi kondisi wilayah mencakup ciri/karakteristik fisik, lingkungan/ekologi sumber daya alam, sumber daya
buatan, kegiatan sosial ekonimi, kependudukan dan unsur/komponen pembentuk ruang wilayah lainnya serta kinerja dan potensi yang masih dapat dikembangkan. Pada tahap ini, disamping data/informasi yang terakhir (tahun penyusunan) juga dikumpulkan data/informasi runtun waktu (time series). Data-data tersebut diperlukan untuk melakukan kajian-kajian yang
berkaitan dengan peranan dan kependudukan wilayah di dalam konstalasi pembangunan kabupaten atau nasional, status atau tingkat perkembangan wilayah atau kawasan, potensi
sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang dapat di kembangkan untuk mencapai tujuan/sasaran pembangunan, tingkat pelayanan dan
mobilisasi/ftri$rasi penduduk dan kualita5 sumber daya manusia. E. Kondisi Fisik
Meliputi aspek-aspek topografi, morfologi, hidrologi, minerbldgi, geologi, tata lingkungan,klimdtologi, vegetasi, struktur tata ruang, (pola pemanfdbtan lahan, pusat pelayanan, $bbaran lokasi/kawasan strategi$, aksebilitas ke loka5i pelayanan dan li
fasilitas dSb)
F. Sumber
Da/b
Meliputi sufnber daya tanah (kesesudidn, daya dukung, status, produktifitas, kelestarian, ketersediaan air dsb), air, uadra, hutan, mineral, hayati dan sumber daya alam lainnya.
G. Sumber Daya Buatan Meliputi sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara) sarana prasarana air, energi/listrik, telekomunikasi, penunjang lingkungan dan sebagainya.
jangkauan sarana prasarana sosial ekonomi yang ada serta beberapa issue/permasalahan
t-6
1.5.5.2.|dentifikasiPotensidanMasa|ahPengembanganWilayah
1.5.5.3. Perumusan Tujuan, Konsepsi, dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah
dilakukan identifikasi mengenai Dari pross analisa yang dilakukan, selanjutnya dapat
Tahap ini merupakan kelanjuatan dari kegiatan-kegiatan identffikasi yang telah dilakukan. Tahap ini meliputi bagian-bagian:
hal-hal sebagai berikut:
A.
Perumusan tujuan pengembangan tata ruang wilayah kabupaten
Tujuan pengembangan tata ruang wilayah kabupaten adalah tuiuan utama yangingin dicapai melalui kegiatan penataan ruang wilayah sesuai dengan visi, potensi dan
A. ldentifikasi Kebijaksanaan Pembangunan
pembangunan ekonomi (sektoral Berisitentang uraian menganaitujuan dan sasaran dan sasaran tersebut' dan daerah) dan kebijaksanaan/strategi untuk mencapaitujuan
permasalahan wilayah
yang s€lnajutnya dijabarkan dalam suatu
konsep
pengembangan wilayah. B. Perumusan Arahan Pengembangan Wilayah
B.
Konsepsi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten
petunjuk mengenai tujuan dan Arahan pengembangan berfungsi untuk memberi dan pusatpengembangan tata ruang serta prioritas penanganan kawasan strategi
garis besar kondisi sistem kegiatan sosial ekonomi dan permukiman masyarakat
pusat pelayanan/pusat-pusat permukiman setelah memperhatikan kebijaksanaan
dalam wilayah kabupaten uyaitu antara lain meliputi: lokasi pengembangan kegiatan
pengembangan wilayah ini yang telah ada ditingkat Kabupaten dan nasional, arahan
utama pembentuk rang dalam wilayah kabupaen yang memperlihatkan sebaran kegiatan-kegiatan produksi, permukiman, keterkaitan antar kawasan-kawasan, orientsi ekspor dan struktur umum ruang wilayah kabupaten yang di perlihatkan
Konsepsi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten adalah suatu arah secara
meliputi:
i ililil [::::::#:::*"sran
paling tepat untuk mengurangimasalah pengembangan wilayah sekaligus dapat mendorong perwujudan pencapaian tujuan pengembangan tata ruang.
C.
Strategi pehgembangan tata ruang kabupaten adalah upaya untuk menjabarkan
c. ldentifikasi Potensi Pengembangan Wilayah
o r t D.
Strategi Pengembangan tata ruang wilayah kabupaten
Potensi sumber daYa aiam
konsdp penlembangan yang digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan
Potensi sumber daYa manusia
wilayah yahg telah ditetapkan.
Potensi sumber daYa buatan ruang 1.5.5.4. Fbtdmusth Rencana Tath Ruang tArllayCh Kabupaten
ldentifikasi Masalah Pengembangan Wilayah
I r r t r
Perumusan rencana tata ruang wilayah kabupdten ini berisi hal-hal:
Masalah pengembangan wilayah di lihat dari dimensiekonomi Masalah wilayah dilihat dari dari dimensi kependudukan
MasalahsosialkemasYarakatan Masalah wilayah dilihat dari dimensi lingkungan Masalah strukrur dan pamanfaatran ruang wilayah
A.
Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Rencana penggunaan ruang untuk kawasan lindung serta ketentuan dan arahan pengembangannya berupa tindakan-tindakan pemeliharaan, peningkatan atau pengendalian fungsi lindung terhadap kaurasan lindung yang seharusnya dilindungi, ketentuan dan arahan pengembangannya meliputi:
. o
Rencana penngunaan ruang untuk kawasan perlindungan kawasan bawahnya Rencana pengguanaan ruang untuk kawasan perlindungan setempat
l-7
air
kuantitas Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan peleslarian alam, Rencana pengguanaan ruang unluk ka\xasan suaka alam,
dan dan pedinduangan ienis cagar alam untuk m€mpertahankan keanekaragaman hayati. . Rencana penggunaan ruang unluk kawasan ravran b€ncana ahm ( baniir' gempa' gunung berapi, ganguan angin dlt)
.
Rencana pengsmb€ngan sistem p€rmukiman pedotaan (sistsm kot4kota)
.
ketentuan dan Rencana penggunaan ruang untuk kawasan budidaya sefia
pgngembangan kawasan dibedakan atag kota utama, kota kedua, dan s€brusnya dangan parameter jumlah penduduh fungsi dan iangkauan
.
Krileria psnenluan DPP :
-
aEhan
Kavrasan Podotsan, Pgd€saan dan Kawasan
pengeloaan kawasan
-
kegiatan utsma kota, desa dan kawasan iertantu dan
c. Sbtem lGgietan
PAmbanbunan
dike{ahui tungsi
dah SBtem Pemukiman Perkotran
Perlu diperhalikan arahan p€ngembangan kawsan budidya dan
-
dan
.
Dapat be ungsi s€bagai pusat perantara anial kola dengan desadesa.
Rencana pengembangan sistem pEsarana transportasi witayah
Ur{uk meningkatkan keterkaitan lungsional dan ekonomi anlar pusat permukiman dengan kawasan produksi, kairasan pdoritas, katrEsan tertentu, maGri yang
keleftaitannya.
pedo3adn . Renqaha pengembangan sistem kegiabn pembangunan prioriias pada RTRVVK,
,
Dapat bertungsi sebagai penyedia pelayanan pada desa sekitamya.
D. Sbtbm Ptasarana Wllaysh
Tertsntr
ini perlu dilakukan sehingga dapat
Desa yang punya po{.nsi untuk ditentukan bertumbuh dengan investasi kecil
pengembangannya. . Kawasan budidaya: permukiman, perikanan, pternakan, pertambangan' par'lwisala, kawasan hankam dan kawasan lainnya. B. pengelolaan
pelayanan, iumlah dan ienis fa8ilitas pelayanan. Rencana pengembangan sistem permukiman pedasaan
dialun
dan
- fungsijaringan transportasi wilayah - fasilitas lransportasi
kawasan
.
Peningkalan hubungan kelb*aitan permukiman dengan pola jaingan transportasi dan prdsarana lainnya PEngembangan sistEm pbrmukiman pe*otaan dan perdesaan yang dilakukan secara serasi. Peningkatan tasilitas p€layanan Pengarahan dan pengembangan permukiman unluk mendukunga sEktor ptoduki Pengarahan dan pengembangan pemukiamn untuk menunjang perkembangan desa dan penyebarannya
Rencana pengembangan sistem prasarana pengairan
U uk
melipuu:
trminal, stasiun, pelabuhan, dermaga
peng€ndalian, pAmdritaatan,
Parameter yang digunakan
o
dan peng€mbengan sumberdaya
air'
:
keiersddiaan, kEbutuhan air bahan baku untuk masingFmasing jEnis k€dia{dn
o
poh jAringdn, kondisi, fungsi tingkat pslayanan sarana
dan
prasarana pehgeidn
.
Rencana pengembangdn dst€m prasarana listrik, telekomunikasi pengelolaan fingkungan dan prasarane lainnya
Dilakukan dengan memperhalikan hubungan spatial aniara kornponen-komponEn didalam prasaEna itu sandiri maupum ar ara sistem prasarana yang satu dengan yang
hinnya didalam wilayah untuk mglayani kegiaian p|oduksi, iasa tEsnportasi, dan wilayah perencanaan. Paramelff yang dbunakan: kineria {ngkat pelayanan (pola jaringan, kondisi, fungsi, kapasilas produksi)
o o
kebutuhan dad mesingFma8ing kegiatan pada akhir iahun perenceman
t-8
d,
cO
Nd
Fqd{.2!d tr k d|. tr H c
sF3$3
9PE--:rZ gH -9 u 5 5 Hg 6 6
E. Pengambangan Kawasan Prioritas Kawasan yang perlu diprioritaskan:
.
d:
kawasan terbelakang karena keterbatasan sumberdaya alam, buatan- Dan manusia
. .
E*g{E s5$Es
kawasan kritis untuk menghindari dan memperbaiki kerusakan lingkungan kawasan strategis, misalnya kawasan yang menunjang sektor ekonomi
Parameter yang digunakan untuk menetapkan fungsi kawasan
r ,
perbandingan urban rural didalam kawasan pada akhir tahun perencanaan dominasi sektor didalam kawasan yang dirinci, sebagai berikut:
o
pertumbuhan dan kontribusi sektor basis terhadap seluruh sektor kawasan
o
i
E.ii
tr
iF E? FE
pertumbuhan dan kontribusi sektor ungulan terhadap seluruh sektor kawasan
o
*s
Es$
daya serap masing-masing sektor terhadap tenaga kerja didalam kawasan
q)
L li
' -
F. Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang
1. 2.
Pemantauan pemanfaatan ruang
Q)
6t
peninjauan kembali (review) kabupaten meliputi peninjauan kembali, evaluasi,
E
dan rekomendasi mengenaitingakt perbaikan dari RTRW kabupaten
\, E cq
3. penertiban
pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten melelui pemeriksaan dan penyelidikan dari semua penyimpangan dalam pemanfaatan ruang tidak sesuai rencana tata ruang.
! tl.
Fr
&
E,E o o
€
U)
c)
>
v
'= E € E . FI 9
!s'';..5
ca )4 O. O.
'6'6'A'A 6F€
(t
E9,
A*
a
7> .29 E2 ,.x -o
tr q) Fr
tr
&
00 6t
L €) M N
&
EFF €Fsg; U)
€ff$$EffHgs a
clt
L
bD
€!
a l-9
t4
a
o
b
R9>99 5:l O O 6
EBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWOREJO
kemakmuran masyarakat yang meratia, berkeadilan, tentram, tertib, dan damai' Sedangkan arah pembangunan daerah Kabupaten Purworejo adalah melaksanakan dan pembangunan daerah di segala bidang secara terarah, terencana, terpadu, serasi' yang handal dan berwawasan lingkungan dan didukung oleh sUmberdaya manusia profesional, sarana dan pfasaran yang memadai sehingga mampu menyelenggarakan Negara otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggungjawab dalam kerangka
2.1. Pola Umum Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purworeio
Kesatuan RePublik Indonesia.
pada era reformasi dan otonomi daerah teriadi perubahan yang mendasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah' Sebelumnya, penyusunan
Kabupaten Purworejo merupakan suatu yang saling keseluruhan kebijakan-keb'rjakan yang disusun oleh pemerintah kabupaten pembangunan berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam rangka pelaksanaan dengan berpilarkan pada upaya-upaya yang diarahkan untuk mencapai tujuan
Pada dasamya, pembangunan
dokumen perencanaan pembangunan cenderung bersifat sentralistik dan terpola secara seragam dari pusat sampai ke daerah. Pada era yang sekarang ini, daeah diberikan keleluasaan dalam penyusunan perencanaan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dengan pola yang seperti ini,diharapkan bahwa setiap daerah dapat mengenal dan menggali potensi yang terdapat
kemampuannya sehingga
di dalamnya untuk mengoptimalkan
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi
di
pembangunan yakni terciptanya masyarakat yang madani dengan berCirikart meningkatnya taraf hidup, luasnya kesempatan kerja, pendapatan yang merata, kehidupan sosial ekonomi yang seimbang, pertumbuhan wilayah yang serasi dengan yang akan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai tabungan bagi generasi datang.
pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung upaya-upaya pembangunan dalam era reformasi dan otonomi ini, maka perlu terselenggaranya good govemance yang merupakan prasyarat bagi-setiap penyelenggara pemerintahan_untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga
dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penerapan manajemen strategis di lingkungan lembaga/instansipemerintah yang meliputi perencanaan strategis dan manajemen strategis, diperlukan adanya pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari kolusi, korupsi
Ruang merupakan wadah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi. Aktivitas-aktivitas manusia dan berbagai interaksi yang berlangsung dalam ruang dapat menimbulkan suatu peristiwa aksi-reaksi, dan dapat berdampak positif atau negatif. Oleh karena itu pendayaan ruang perlu disikapi dengan bijaksana, sehingga dapat menekan penggunanan ruang yang kurang efisien
sehingga peluang perusakan lingkungan yang mengacu pada berbagai masalah serius dapat diperkecil. Dewasa ini, berbagai masalah yang muncul dalam penataan ruang terjadi sebagai akibat dari benturan kepentingan antar sektoral dan pemanfaatan ruang
dan nepotisme. Garis-garis Besar Haluan Negara
2.2. Perkembangan Tata Ruang dan Pengembangan wilayah Kabupaten Punrvoreio
Tahun 1994-2004 dan Program Perencanaan
Nasional merupakan acuan pokok pembangunan yang diselenggarakan oleh segenap jajaran pemerintah Indonesia. Kedua dokumen pokok tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penetap[an kebijakan dan sasaran pembangunan di tingkat daerah. Kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo terkait erat dengan kebijaksanaan Pembangunan
yang ada.
penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo dituiukan untuk upaya penataan ruang yang lebih terpadu untuk memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan sekaligus iuga sebagai wadah bagi
Nasional dan kebijaksanaan pembangunan PropinsiJawa Tengah. Tujuan pembangunan Kabupaten Purworeio ditetapkan guna mewujudkan masyarakat yang maju,
di
rencana-rencana sektoral yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo. Dengan adanya penataan ruang tersebut diharapkan pembangunan di daerah Purworeio akan lebih terencana terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta berwawasan jati diri dan pada
berkembang, unggul, dengan tatanan pemerintahan yang legitimate, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan optimal untuk meningkaU
saat yang bersamaan juga memperhatikan pengendalian ekologis dari kerusakan yang 6kdn t6rj6di6l6h pemdhf6dtan ru6ng yang tiddk €fisi€h.
il-1
Berkaitan dengan penataan ruang, Kabupaten Purworejo menetapkan arah pembangunan yang mengarah kepada terwujudnya pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta adanya keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Penataan ruang yang dilakukan bertujuan
:
1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan
yang
berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
2.
Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan dalam penataan ruang adalah tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk
1.
:
Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusianya.
2.
Meingkatkan pemanfaatian sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusianya.
3.
Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara
berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
4.
Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Untuk menangani permasalahan dan menghadapi tantangan yang ada maka keb'rjakan umumnya adalah dengan semakin mengfokuskan keb'tjakan penataan ruang terutama pada kawasan andalan dan strategis (pertumbuhan, perbatasan, tertentu) serta penanganan permasalahan dan tantangan yang lebih bersifat lintas kabupaten/propinsi, permasalahan lokal yang berdampak regional ataupun permasalahan yang disebabkan
ketidakseimbanlan atara kemampuan daerah dengan permasalahan yang dihadapi
2.3. Pola Kebiiakan Sektoral umum pembangunan Kebijakan sektoral merupakan penjabaran dari kebiiaksanan garis besar, pemerintah daerah yang sesuai dengansektor-sektor pembangunan. secara kebiiakan pembangunan daerah ke dalam sektor-
Kabupaten Punrvorejo menetapkan pelaksanaan program-program sektor pembangunan dengan maksud mempermudah terdapat beberapa bidang yang hendak dicapai. Dari pembangunan sektoral tersebut perkembangan Kabupaten yang sejauh ini telah memberikan sumbangan terbesar bagi yang meliputi purworeio, yakni sektor ekonomi termasuk di dalamnya sektor pertanian peternakan, perikanan dan kehutanan' pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan aneka indusbi' sektor sektor industri yang menekankan pada induski kecil yang stEtegis sebagai ialur perdagangan yang terutama berkaitan dengan lokasinya sektor partwisatabaik wisata lintas selatan, sektor pertambangandan penggalian serta yang berkaitan dengan alam maupun wisata budaya. Dalam pembangunan sektoral untuk meningkatkan bidang ekonomi ini lebih merupakan keb'rjakan yang bertuiuan pembangunan' serta pendapatan daerah, perluasan kesempatan keria, pemeratazan dalam hal kebutuhan usaha untuk menjadi daerah yang berswasembada terutama pangan.
Disampingpembangunansektora|da|ambidangekonomijugapemerintah budaya dalam rangka daerah mengarahkan pembangunan dalam sektor sosial maupun moral' peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik secara intelektualitras untuk mendapatkan Upaya-upaya yang dilakukan adalah pemerataan kbsempatan dan upaya-upaya pendidikan, kebebasan beribadah, peningkatan derajat kesehatan,
perbaikan kesejahteraan yang berkaitan dengan pembinaan mental pendudtrk serta pertahanan keamanan' sosial, pengendAlidn penduduk, pembangunan budaya' dbn
dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keterbukaan, partisipatif, kemandirian, aplikatif, serta memperhatikan dinamika masyarakat, keseimbangan wilayah, lingkungan
hidup, kesesuaian daya dukung lahan, potensi dan kompetisi lokal baik daratian maupunlautan yang dilandasi pada kesepakatan bersama antara propinsi, kabupaten, masyarakat dengan berkepihakan pada kepentingan umum dan masyarakat ekonomi lemah.
n-2
o
2.4. Pola Kebiiakan Regional
open$effibanganpariwisataseiarah:BentengPendemJepang,Bedugdan
Kebijakan regional bertujuan untuk menanggulangi keseniangan antar daerah, serta antara wilayah kota dengan wilayah desa, dan kebijakan yang disusun disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing. Dalam rangka mencaoai tujuan
tersebut keb'rjaksanaan-kebljaksanaan yang ditetapkan dalam kaitannya dengan pembangunan regional perlu memperhatikan fungsi wilayah/kawasan yang menurut unit
geografis mempunyai fungsi tertentu dan terkait dengan kawasan/wilayah lain yang berada di sekitamya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka fungsi wilayah yang
Menjangan' Air Terjun Curug pefl$embangan pariwisata alam : Geger Seplawan Muncar dan Curug Selangit serta Goa Museum Tosan Aji
opefi$efibanganpariwisatapantai:wisatapantaiJatimalangdanpantai Ketawang Pasir
Puncu
Punworeio selain ditetapkan Dalam pewilayahan pembangunan Kabupaten juga dibagi ke dalam satuan wilayah yang terdiri dari berdasarkan wilayah fungsi,
kecilyang sebagai unit pembangunan yang tebih beberapa satuan wilayah pengembang demi keseimbangan laju pertumbuhan
Pusat-pusat pengembangan yang ada di Kabupaten Purworejo pada umumnya mempunyai peranan sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial, ekonomi dan jasa
potensial dikembangkan sebagai pusat-pusat sub regional. satuan wilayah tersebut antar daerah dan untuk merintis pengembangan dan efisiensi pembangunan' secara meliputi beberapa kecamatan untuk keterpaduan ke dalam 4 satuan \Mlayah Pengembang keseluruhan Kabupaten Purworejo terbagi
untuk tingkat lokal.
(swP).
wilayah konservasi
1.
diemban oleh Kabupaten Purworejo dapat dijabarkan sebagaiberikut:
1. wilayah pelayanan sosial ekonomi
Fungsi konservasi yang utama adalah menjaga keseimbangan lingkungan serta melestarikan swumberdaya alam. Oleh karena itu erlu adanya pengendalian
kabupaten , pusat pelayanan sosial orientasi permodalan perdagangan tingkat pusat wilayah pengembangan parsial ' ekonomi dan jasa tingkat kabupaten,
Darisebab itu pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan daerah-daerah yang mutlak diperlukan sebagai kawasan penyangga terhadap kerusakan kawasan
pusatpengembanganobyekwisata,pusatpermukimandanpengembangan pertanian(tanamanpangandanpetemakan).Wi|ayahpendukungnyaadalah Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Gebang, Loano' dan Kecamatan Bener'
lindung terutama DAS-DAS yang ada dan kawasan rawan bencana. wilayah produksi pertanian
2.
pertanian. Wilayah ini perlu terus didukung oleh kondisi pengairan yang baik dan
4. wilayah proses produksi
Kecamatan Grabag dan Kecamatan holtikultura. \Mlayah pendukungnya adalah
berkembang di Kabupaten Purworejo. Pada saat inidi Kabupaten Purworejo telah
industri kimia dasar. Sedangkan pengembangan selanjutnya, kawasan industriini akan dikembangkan pula di Kecamatan Grabag dengan rencana industri kertas. 5. wilayah pen gembangan Pariwisata
Wilayah pengembangan pariwisata dikhususkan pada wilayah/kawasan yang memilikipotensi, antara lain
sebagai pusat pemerintahan Berpusat di Kota Kutoario, yang iuga merupakan
pengemban$dntanaman|ahanbasahdan|ahankeringdengankomoditas
Wilayah proses produksi diidentifikasikan berdasarkan sentra-sentra industri yang
industri makanan dan minuman, industri sandang dan kulit, industri kerajinan dan
Sub SWP ll
kecamatan,pusatpe|ayanansosia|ekonomidanjasatingkatkecamatan,pusat pusat perdagangan dan pusat kawasan inbustri' pusat permukiman'
lancar untuk meningkatkan produksinya.
terdapat rencana tapak kawasan industri zona industri di Desa Grantung Kecamatan Bayan, dengan rencana jenis industri yang dikembangkan adalah
t
BerpusatdiKotaPurworejo,seka|igussebagaipusatpemerintahan,pusat
terhadap berbagaikegiatan manusia agar tidak mengganggu keseimbangan alam.
Wilayah Kabupaten Purworejo sebagian besar merupakan wilayah produksi
Sub SWP
Butuh.
3.
Sub S\AIP lll
BerpusatdiPurwodadi,iugaadalahpusatpemerintahankecamatan,pusat
pusat perdagangan SWP pe|ayanan sosia| ekonomi dan jasa tingkat kecamatan,
ll|,pusatpermukiman,pusatpengembanganpariwisata,pengembangantanaman kering, perikanan dan perindustrian. Wilayah
lahan basah dan lahan
pendukungnyaadalahKecamatanBage|endanKecamatanNgombo|.
:
ll-3
4.
Sub SWP lV
pusat pemerintahan Berpusat di Kecamatan Kemiri, yang berkedudukan sebagai pusat pe|ayanan sosial ekonomi dan jasa SWP lV, pusat
kecamatan,
permukimari, pusat pengembangan lahan basah dan lahan kering, kehutanan' dan perikanan. \Mlayah pendukungnya adalah Kecamatan Pituruh dan Kecamatan Bruno.
2.5. Kebijakan dan strategi Pengembangan Kabupaten Purworeio dalam Strategi pembangunan wilayah merupakan strategi yang perlu dilakukan wilayah' usaha memecahkan persoalan-persoalan dan kendala dalam pengembangan serta dalam upaya menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai
yang mendukung perkembangan sektor pertanian perlu semakin ditingkatkan' Upaya tidak kalah pentingnya adalah dengan mendekatkan fasilitas pelayanan sosial ke daerahdaerah yang kurang berkembang sehingga dapat mengurangi pergerakan/perpindahan
penduduk dari desa ke kota. 2.5.3. Strategi Pengembangan Aspek Ekonomi yang Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendiri menuiu masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu titik berat pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapaikeseimbangan antara bidang pertanian dan industri serta
terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Di Kabupaten Purworejo, pembangunan di bidang ekonomi memprioritaskan pada sektor pertanian, industri dan pariwisata.
tujuan pembangunan. Beberapa strategi yang merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Purworejo telah terimplementasikan dalam beberapa strategi pembangunan meliputi aspek fisik, sosial dan ekonomi' 2.5.1. Strategi Pengemban$an Aspek Fisik
penggunaan lahan yang semakin beragam sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk menuntut pemerintah untuk dapat memberikan suatu arahan pemanfaatan ruang yang bijaksana dengan memperhatikan kemapuan dan kesesuaian Iahan. Dengan demikian pengendalian terhadap degradasi lingkungan dapat terus
dipantau. Dalam kaitannya dengan pengembangan aspek fisik, perhatian utamanya adalah peningkdtan produksi dan produktivitas pertanian, pembatasan perkembangan
fisik non pertanidn yang berpola linier, pembenahan sarana dan prasarana fisik, serta yang rehabilitasi lahan kritis. Untuk mendukung pembangunan, maka perlu koordinasi kuat dengan instansi yang berwenang dan terkait sehingga dapat dikembangkan suatu kawasan yang sesuai dengan syarat pengemban$annya. 2.5.2. Strategi Pengembangan Aspek Sosial
Dalam pengembangan aspek sosial, langkah yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan usaha-usaha untuk pemerataan penyebaran dan pertumbuhan penduduk sehingga laju pertumbuhan daerah dapat serasi. Selain itu, masalah pertumbuhan penduduk usia keria juga perlu diperhatikan dengan melakukan upaya peningkatan kualitas dan mutu serta pembinaan ketenagakerjaan. Mengingat penduduk Kabupaten Purworejo sebagian besar terserap dalam sektor pertanian, maka pengembangan dan pendayagunaan tenaga kerja pertanian untuk
lt-4
5.
TUJUAN, KONSEPSI, DAN STRATEGI TATA RUANG WILAYAH
Pengembanganpo|apemanfaatanruangunfukmendukungpengembangan sektor strategis.
6.
pemeratiaan pembangunan antar bagian wilayah melalui pengembangan aksesibilitas daerah terisolir.
tercipta suatu 7. Mengembangkan sistem prasarana wilayah terpadu sehingga dan interkoneksi jaringan antar bagian wilayah guna susunan interrelasi
men goptimalkan fungsi pelayanan.
yang Tujuan pengembangan tata ruang wilayah kabupaten adalah tujuan utama potensi dan ingin dicapai melalui kegiatan penataan ruang wilayah sesuai dengan visi, permasalahan wilayah yang selnajutnya d'rjabarkan dalam suatu konsep pengembangan
wilayah. Konsepsi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten adalah suatu arah secara garis besar kondisi sistem kegiatan sosial ekonomi dan permukiman masyarakat utama dalam wilayah kabupaten yaitu antara lain meliputi: lokasi pengembangan kegiatan pembentuk ruang dalam wilayah kabupaten yang memperlihatkan sebaran kegiatandan kegiatan produksi, permukiman, keterkaitan antar kawasan-kawasan, orientsi ekspor
struktur umum ruang wilayah kabupaten yang di perlihatkan paling tepat untuk mengurangimasalah pengembangan wilayah sekaligus dapat mendorong perwujudan pencapaian tujuan pengembangan tata ruang. Strategi pengembangan tata ruang kabupaten adalah upaya untuk menjabarkan konsep pengembangan yang digunakan untuk mencapaitujuan pengembangan wilayah yang telah ditetapkan.
pertumbuhan wilaYah.
9. Menyusun pola pemantauan dan pengendalian terhadaP Pemanfaatan ruang 3.2. Konsep dan Strategi Rencana Tata Ruang Wilayah
Konsep dan strategi Rencana Tata Ruang \Mlayah disusun berdasarkan kondisi
1.
2. 3.
pada
5.
:
perekonomian di Kabupaten Purworejo didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi lebih dari33 % terhadap PDRB' pendekatan pembangunan yang dilaksanakan mengakibatkan urloan bias.
Laju pertumbuhan perekonomian tinggi memunculkan ketimpangan kesenjangan
terkendali semakin mendesak produktifitas
6.
:
Z.
Memberikan arahan pola pemanfaatan ruang yang menggambarkan kebijakan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan pemantapan fungsi
B.
lingkungan melalui pemanfaatan ruang/lahan yang
berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Mengembangkan sistem interaksi ruang antar bagian wilayah guna lebih mengembangkan struktur dan keterkaitan ekonomi wilayah'
Lemahnya dukungan ekonomi makro seringkali menghambat pembangunan perdesaan.
7.
lindung.
Meningkatnya jumlah penduduk di lndonesia memunculkan kerisauan terjadinya keadaan "rawan Pangan".
Mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan kemampuan lahan/kemampuan ruang wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah.
4.
di Kabupaten Purworejo
kawasan perdesaan dan Perkotaan.
1.
3. Menjaga kelestarian
sebagai mekanisme kontrol
pertanian.
dasarnya disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang daerah. Adapun tujuan secara lebih terincidimaksudkan untuk
Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung percepatan
4. proses urbanisasi yang tidak
3.1. Tujuan Pengembangan Tata Ruang Wilayah
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW Kabupaten Purworejo
B.
Rendahnya produktifitas pertanian, sistem pemasaran, dan kualitas lingkungan permukiman serta kelembagaan yang tidak kondusif. Ruang gerak pembangunan pertanian selama ini terbatas pada aspek produksi
(budidaya). Sementara itu, permasalahan yang munculjustru sebagaian berada di luar aspek produksi seperti pengadaan sarana, pengolahan hasil, jalur distribusi dan pemasaran hasil.
Berdasarkan kondisi tersebut diatas, perubahan paradigma pendekatan pembangunan harus dilakukan. Pembangunan daerah yang cenderung memfavoritkan pembanguan perkotaan sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan (engine of
ilt-1
.l
developmen0 yang handal harus direvisi kembali. Pembangunan pedesaan harus
\ 4.
Pusat RegionaUPerdagangan/Outlet.
didorong guna mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi. Karena itu, mengacu
Daerah ini merupakan pusat perdagangan dan tranportasi pertanian
pada uraian-uraian tersebut diatas maka "Pengembangan Kawasan Agropolitan Sebagai
tradeftnnsport cente).
(agicultunl
Pendekatan Pengembangan \Mlayah" perlu dikembangkan di Kabupaten Purworejo.
Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan
Tabel3.1. Kawasan Agropolitan dan Fungsi Kawasan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah
dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem
dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak
Purworejo
Pusat RegionaVPerdagan gan/Outlet
merusak lingkungan) dan terdesentralisasi(wewenang berada di Pemerintah Daerah dan
Bayan
Pusat Industri Pengolahan (Agroindustri)
Purwodadi
Sentra Produksi/Pelayanan Produksi
Bener
Sentra Produksi/Pelayanan Produksi
Gebang
Penghasil Bahan Baku
Loano
Penghasil Bahan Baku
Kaligesing
Penghasil Bahan Baku
Banyuurip
Penghasil Bahan Baku
Bagelen
Penghasil Bahan Baku
Ngombol
Penghasil Bahan Baku
Kutoarjo
Pusat RegionaUPerdagangan/Outlet
Butuh
Pusat lndustri Pengolahan (Agoindustri)
Kemiri
Sentra Produksi/Pelayanan Produksi
Grabag
Sentra Produksi/Pelayanan Produksi
Bruno
Penghasil Bahan Baku
Pituruh
Penghasil Bahan Baku
Masyarakat)
di
kawasan agropolitan. Dengan berkembangnya sistem dan usaha
agribisnis maka di kawasan agropolitan tersebut tidak saja membangun usaha budidaya (on farm) saja tetapi juga "off farm"-nya, yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana
pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan iasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat,
KWA
I
mengurangikemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasitenaga produktif, serta akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang
karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela, kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitamya. Sementara itu, kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional daerah-daerah
(desa-desa) yang dituniukkan dari adanya hirarkhi keruangan daerah (desa) yakni dengan adanya
1.
KWA
II
:
Daerah Penghasil Bahan Baku
Daerah pertanian yang menghasilkan berbagai produk pertanian/pusat produksi
pertanian (agicultural production), intensifikasi pertanian (agricultunl intensification), dan diversifikasipertanian (agicultural divercivication). 2.
Strategi Berkaiatan dengan
Sentra Produksi
Sentra Produksi dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat pembangunan pertanian, sentra produksi tanaman siap jual (cash crop ptoduction). Daerah ini juga merupakan penyedia jasa pendukung pertanian (a g
3.
gan Agropolitan
Penetapan sektor unggulan, yaitu merupakan sektor andalan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya, pengembangan kegiatan agibisnis
yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar
dan
mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangakan dengan orientasi ekspor.
i cu ltu re s u p po rt seruices).
2. Dukungan
Pusat lndustri Pengolahan
Daerah sebagai pusat pengolahan hasil pertanian dan industri penghasil alaUbahan pertanian (agroindustry c/ustef
1.
Pen gemban
infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya jaringan jalan, irigasi, sumber-
sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi)
.
ilt-2
i"
3.
pedesaan yang Menciptakan keterkaitan antiara pusat agropolitan dan kawasan saling menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilaitambah (vatue addedl produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan pedesaan dapat dipacu dan migrasi desa kota yang tefiadi dapat dikendalikan.
8.
Mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran terutama a) Penataan perdagangan struktur pasar daerah untuk meningkatkan efisiensi pasar, menjamin yang transparan dan distribusi nilai tambah yang lebih proporsional, b) akses Pengembangan prasarana angkutan dan jalan pedesaan untuk menjamin produk pertanian ke pusat konsumen dan perdagangan, c) Fasilitas perdagangan
Dukungan sistem kelembagaan, yaitu dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropotitan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah pusat dan pengembangan sistem
(sforage) yang memadai terutama bagi komoditas yang mudah rusak seperti
kelembagaan insentif dan disinsentif untuk pengembangan kawasan agropolitan. dari 5. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat di kawasan agropolitan mulai
Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan '1. Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama dengan menyusun keb'rjakan membangun kawasan tumbuh cepat. Pusat pertumbuhan di Kabupaten
4.
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Perencanaan diSusun secara partisipatif dan hasilnya digunakan untuk bahan master plan atau program pengembangan kawasan agropolitan. Dengan melibatkan masyarakat, mereka akan merasa memitiki program-program yang akan dikembangkan pada kawasan agropolitan. Peran pemerintah disini hanya sebatas menfasilitasi apa yang sebenarnya diperlukan masyarakat. 6.
Meningkatkan kemampuan masyarakat pada kawasan agropolitan dalam pengelolaan usaha pertanian yang tidak hanya terbatas pada aspek produksi (budidaya) tetapi juga pada aspek agribisnis secara keseluruhan. Peningkatan kemampuan masyarakat ini dilakukan salah satunya melalui pendidikan dan
pelatihan (diklat) secara berjenjang dari pusat
,
propinsi, kabupaten/kota dan
:
a) kawasan agropolitan. Tujuan dari diklat tersebut adalah untuk menciptakan Manajer profesional skala usaha kecil dan menengah yang mempunyaiwawasan
global, b) Tenaga terampil di bidang teknis untuk mengoperasionalkan alat dan mesin pertanian, finansial, pembukuan, pengolahan hasil, pemaSaran dan promosi dan c) Tenaga ahli hukum (corporate lawyel sebagai korlsultan dalam mengembangkan mitra antara perusahaan nasional dengan perusahaan dsing.
T.
Mengembangkan kelembagaan agribisnis dalam upaya meningltatkan posisi tawar pelaku agribisnis, menunjang pengembangan dan keberlanjutan usaha, dan meningkatkan daya saing
produk.
Kelembagaan yang perlu ditingkatkan
produk hortikultura dan petemakan-
Purworejo meliputi Kota Kutoario dan Kota Purworejo. Pengembangan sektor yang industri dan perdagangan perlu diprioritaskan dengan dilengkapi infrastruktur menuniang, seperti sarana perhubungan dan perdagangan'
2. Strategi penyebaran pusat-pusat pertumbuhan, antara lain
melalui
pengembangan kota menengah dan kota kecil. Upaya ini adalah merupakan usaha mengurangi kesenjangan pembangunan dan mengurangi masalah-
upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan peluang kepada investor untuk menanamkan modalnya di kota
masalah
di kota besar. Salah satu
menengah dan kota kecil.
3. Menentukan prioritas pembangunan yang berkaitan dengan sektor unggulan. 4. Menentukan jenis pembangunan sektoral yang sesuai dengan potensi dan besaran (kapasitas) pembangunan.
Strategi Pen$elolaan Kawasan Lindung pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Purworejo perlu diarahkan pada peningkatan fungsi lindung pada kawasan-kawasan yang menurut kriteria seharusnya berfungsi lindung, tetapi belum atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan fenomena ini maka strategi pengembangan kawasan lindung dapat dikelompokkan kepada tiga strategi dasar, yaitu pemeliharaan, pemulihan, dan
keberadaannya diantaranya kelembagaan petani seperti kelompok tani, kelembagaan kemitraan antara petani dengan pengusaha penyedia sarana
pengkayaan.
produksi, pemasaran dan pengolahan, kelembagaan pendanaan pedesaaan
Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Purworeio harus dilakukan
seperti lembaga keuangan pedesaan/mikro seperti bank dan lembaga perkreditan desa.
secara efektif dan efisien serta sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan ifu, strategi pengembangan kawasan
ilt-3
dengan budidaya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan
berkelanjutan. Pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan budidaya dikembangkan yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem permukiman pertumbuhan dengan wilayah lain, yang nantinya secara sistematis saling mendorong wilayah yang lebih seimbang di Kabupaten Purworejo'
l
Strategi Pengembangan Sistem Perkotaan proses Strategi pengembangan sistem perkotaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pada daerah-daerah yang berpotensi untuk berkembang, dengan menghindari terjadinya ke-primacy-an kota-kota
yang berperan sebagai
pusat
pertumbuhan wilayah. Dengan demikian, diharapkan tidak teriadi polarisasi yang kuat ke pusat pertumbuhan utama. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan kota
arah
menengah dan kota kecil (pusat distrik) yang mempunyai potensi untuk berkembang, terutama yang berlokasi di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Purworejo. pengembangan kota menengah dan kota kecil di bagian utara dan selatan tersebut diharapkan dapat membentuk magnet penahan bagi arus urbanisasiyang menuju ke kota
utama. pengembangan kota ini dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana kota yang dibutuhkan sesuai dengan peran dan fungsi kota tersebut. pengembangan akses antar kota juga pedu dilakukan untuk mendukung terjadinya integrasi keruangan. Strateg i Pengem ba ngan Sistem Prasarana Wilayah
Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah
di Kabupaten Purworejo
diarahkan untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Upaya yang perlu dilakukan terutama dengan membangun jaringan transportasi untuk membuka daerah terisolir dan guna mendukung transportasi produk agrobisnis dalam rangka mendukung Konsep Pengembangan
Agropolitan. Jaringan transportasi yang dibangun diharapkan akan meningkatkan keterkaitan produksi, fungsional, maupun distribusi antar wilayah yang pada akhirnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan jaringan transportasijuga diarahkan untuk mendukung pengembangan jalur selatan-selatan dan juga lebih menciptakan keterkaitan antar kabupaten dan propinsi. Pengembangan prasarana listrik dan telpon diarahkan untuk mendukung peningkatan proses produksi dan komunikasi antar wilayah, terutama pada bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Purworejo.
lil-4
RUMUSAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
4.l.ArahanPenge|o|aanKawasanLindungdanKawasanBudidaya untuk kawasan Pengelolaan kawasan lindung berisi rencana penggunaan ruang serta ketentuan dan arahan pengembangannya berupa tindakan-tindakan
lindung
kawasan pemeliharaan, peningkatian atau pengendalian fungsi lindung. Pengelolaan upaya pemanfaatan budidaya diarahkan untuk berbagai pemanfaatan guna mendukung sumberdaya beserta ketentuan dan arahan pengembangannya' 4.1.1. Pengelolaan Kawasan Lindung
pengelolaan kawasan lindung dilakukan untuk melestarikan kawasan-kawasan yang berfungsilindung, dengan sasaran untuk
o
:
serta Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air' iklim' tumbuhan dan satwa' nilai sejarah dan budaYa.
o
Mencegah teriadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan meniaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan air tanah, unsur hara, dan air permukaan.
o Mempertahankan kondisiekosistem tertentu dan keragaman hayati. Arahan pengelolaan kawasan lindung meliputi perencanaan, pemanfadtan, dan pengendalian ruang. Kegiatan perencanaan mencakup penetapan batas-batas kawasan yang berfungsi lindung dengan mempertimbangkan aspek kepekaan tanah terhadap di erosi, kemiringan lereng, curah hujan, dan aspek lainnya. Adapun kawasan lindung
membuka lahan/hutan kegiatan pemanfiaatan lahan. Kegiatan budidaya yang bersifat produksi yang masuk tidak diperkenankan pada kawasan ini. Apabila terdapat hutan menjadi hutan kriteria kawasan hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasi
yang tidak menjamin produksi terbatas. Kegiatan yang ada di kawasan hutan lindung kawasan' Dalam proses fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi utama sosial' dan peralihan fungsi ini pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik' kawasan hutan ekonomi setempat, serta kemampuan pemerintah daerah' Sebaran lindung antara lain terdapat di Kecamatan Bruno dan Kaligesing Kawasan Rawan Bencana tinggi Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi untuk melindungi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah maupun secara tidak manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam dua langsung oleh perbuatan manusia. Di wilayah Kabupaten Purworeio terdapat kawasan rawan kawasan rawan bencana, yaitu kawasan rawan bencana banjir dan bencana tanah longsor. setiap Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin jam pacta saat hujan turun dalam musim penghujan mengalami genangan lebih darienam yang bersifat keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan dan permanen sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh Kawasan rawan banjir sedapat mungkin tidak diperuntukan untuk
di tempat tersebut.
permukiman. Untuk daerah yang sudah terbdngun, hendaknya diadakan penyuluhan dipindah' akan bahaya baniir dan secara bertahap dan terencana diupayakan untuk sebaiknya Kegiatan lain yang berdampak dapat mempengaruhi kelancaran tata drainase Lokasi dilarang, sedangkan pembangunan fisik sdluran drainase perlu diutamakan'
kawasan rawan bajir
di
Kabupaten Purworejo terletak
di bagian selatan, yaitu di
Kecamatan Grabag dan Buhth.
Kawasan rawan tanah longsor adalah merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak' Pada kolam kawasan initertutup bagi permukiman, persawahan, pertanian tanaman semusim'
tanah Kabupaten Purworejo meliputi kawasan hutan lindung, kawasan rawan bencana pantai' longsor, kawasan rawan bencana banjir, sepadan sungai, dan sepadan
dan ikan, dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia tempat lain lingkungan. permukiman yang terletak dikawasan ini segera dipindahkan ke secara terencana. Perlu diupayakan adanya usaha-usaha untuk mencegah terjadinya
Kawasan Hutan Lindunq
tanah longsor. tanah longsor. Di Kabupaten Purworejo terdapat banyak lokasiyang rawan tanah Haltersebut berkaitan dengan kondisifisik daerah. sebaran kawasan yang rawan
Kawasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kawasan bawahannya bagai dan diperuntukkan untuk menjamin terselenggaranya fungsi lindung hidro-orografis
lv-1
longsor antara lain
di
dan Kecamatan Loano, Bruno, Bener, Gebang, Kaligesing,
Bagelen.
fawasan SePadan Panta yang diperuntukan bagi Kawasan ini termasuk kawasan perlindungan setempat yang dapat mengganggu kualitas perlindungan pantai dan sungai dari kegiatan manusia pantai adalah kawasan tertentu dan kelestarian pantai dan sungai. Kawasan sepadan
sepanlangpantaiyangmempunyaimanfaatpentinguntukmempertahankankelestarian
serta sinergis, agar pemanfaatran ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. dengan itu, strategi pengembangan kawasan budidaya ditekankan pada
Berkenaan
upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetrap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pusat-pusat
pertumbuhan pada kawasan budidaya dikembangkan sedemikian rupa sehingga yang membentuk suatu sistem permukiman yang terintegrasi dengan wilayah lain, nantinya secara sistematis saling mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih seimbang di Kabupaten Purworejo.
sesuai dengan ketentuan yang fungsi pantai. Lebar sepadan pantai dari hasil pengukuran
sepadan pantai perlu ada kurang lebih 200 meter dari garis pantai. Pada kawasan yang dikhawatirkan dapat diarahkan untuk tidak meng'rjinkan kegiatan/bangunan yang diperbolehkan untuk mengganggu atau mengurangitungsi lindung pantai. Kegiatan melindungiatau memperkuat dilakukan di sepajang pantai adalah kegiatan yang mampu air laut ke dalam tanah' perlindungan kawasan sepadan pantai dari abrasi dan infiltrasi adalah penanaman manggrove, penanaman tanaman
Kegiatan tersebut diantaranya Sebaran daerah sepadan keras, pembuatan pemecah gelombang, dan kegiatan lainnya' bagian selatan pantai ini terletak cti garis pantai Kabupaten Purworejo yang terletak di wilayah kabuPaten.
sungai yang Kawasan sepadan sungai adalah kawasan sepan.iang kanan-kiri fungsi sungai' Lebar mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian untuk sungai kecil sepadan sungai untuk sungai besar mencapai 100 meter, sedangkan 15 meter' Pada kawasan selebar 50 meter, ctan bila sudah ada permukimannya selebar yang secara jelas menghambat arah ini tidak diijinkan untuk didirikan bangunan' Kegiatan kawasan sepadan sungai dan intensitas aliran air sama sekalitidak diperbolehkan. Pada jenis tbrbangun, masih diperbolehkan untuk kegiatan pertanian denQan
yang belum
kawasan sepadan sungai ini tanaman yang di'riinkan dan dengan pengendalian. Sebaran hampir terdapat di semua wilayah kecamatan'
Kawasan Pertanian Lahan Basah
Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisitopografl dan tanah yang sesuai. Pengembangan kawasan ini adalah untuk tuiuan pemanfaatan potensi lahan yang sesuai untuk pertanian dalam upaya menghasilkan produksi pangan namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada kawasan inidiusahakan untuk
ditanami padi dengan pola tanam yang sesuai. Penggunaan jenis tanaman lain diperkenankan apabila air tidak mencukup atau dengan pertimbangan pencapaian target produktivitas melaluitanaman selingan, seperti palaw'rja. Pada kawasan ini pembangunan gedung, perumahan, pabrik, atau bangunan fisik lainnya yang tidak mendukung prasara
irigasi tidak diperkenankan. Kawasan pertanian lahan basah harus dipertahankan sebagai sumber penghasil pangan. Dengan pertimbangan tersebut, perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian tidak diijinkan atau dibatasi terutama pada areal pertanian produktif dan beririgasi.
Hasil evaluasi medan unfuk kawasan tanaman semusim lahan basah mencapai lebih dari 29.900 hektar yang merupakan kawasan yang paling luas menurut kemampuan lahannya. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Bayan, Banyuurip, Purworejo, Grabag, Ngombal, Butuh, dan di beberapa kecamtan lainnya. Lahan yang cocok untuk kawasan tanaman semusim lahan basah ini berada add bentuk lahan kipas aluvial aktif, kipas
aluvialpasif, dataran banjir, dataran aluvialaktif, dataran aluvial pasif, dan muara sungai. 4.1.2. Pengelolaan Kawasan Budidaya Kawasan Pertanian Lahan Kerino lahannya Arahan pengelolaan kawasan budidaya diarahkan sesuai kemampuan juga guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya- Pemanfaatan kawasan budidaya yang mendukung bagi diarahkan dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah' Pengembangan
dan efisien kawasan buctidaya di Kabupaten Purworejo harus dilakukan secara efektif
Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagikegiatan pertanian lahan kering karena didukung oleh kondisi topografi dan tranah yang sesuai. Pengembangan kawasan ini adalah untuk tujuan pemanfaatan potensi lahan yang sesuai untuk pertanian dalam upaya menghasilkan produksi pangan namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada kawasan ini selain untuk
tv-2
I
pertanian lahan kering iuga diperkenankan mengusahakan tianaman keras yang sesuai juga dapat dikembangkan dengan syarat tumbuh tanaman. selain itu, pada kawasan ini
kegiatan agroindustri dan agrowisata, terutama dalam mendukung pengembangan
produksi hutan' upaya tebang pilih dan tebang tanam untuk menjaga keberlaniutan produksi tetap yang Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah areal hutan pertanian' dapat diubah peruntukannya guna memenuhi kebutuhan pengembangan
PundoreJo terdapat kawasan
perkebunan, transportasidan lain-lain dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan' kawasan hutan lahan kering ini meliputi Kecamatan Bruno, Kemiri,
yang sesuaiuntuk pengernbangan pertanian lahan kering mencapai 10.257,6 hektaryang tersebar di beberapa kecamatan terutama pada bagian utara dan timur dari wilayah
pada bentuk Pituruh, Gebang, Bener, dan Pituruh. Kaurasan hutian lahan kering iniberada perbukitan denudasional dan perbukitan antiklinal. Luasan kawasan ini mencapi
Kabupaten purworejo. Kecamatan yang terdapat kawasan ini anatar lain meliputi Kecamatan Bruno, Butuh, Pituruh, Loano, Bener, dan Kemiri- Kawasan tanaman
lebih dari 10.800 hektar.
semusim lahan kering ini berada pada bentuk lahan lereng kaki, perbukitan denudasional, perbukitan denudasi, perbukitan antiklinal, perbukitan karst, dan lembah antar bukit.
Kawasan Permukiman
Konsep Agropolitan.
Berdasarkan kemampuan lahannya,
dl Kabupaten
sebaran
lahan
Kawasan Perkebunan
yang diperlukan Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung perkotaan sebagai lingkungan tempat tinggal atau tempat tinggal yang berada di daerah dan perdesaan. Tujuan pengelolaan kavvasan ini adalah untuk menyediakan tempat
Kawasan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan perkebunan karena didukung oleh kondisi topografi dan tanah yang sesuai'
yang permukiman yang sehat dan aman daribencana alam serta memberikan lingkungan untuk pengembangan masyarakat, dan tetap memperhatikan kelestarian
pengembangan kawasan ini adalah untuk tuiuan pemanfaatan potensilahan yang sesuai untuk perkebunan dalam upaya meningkatkan produksi perkebunan namun tetap
jauh dari tempat lingkungan. pengembangan permukiman sedapat mungkin tidak terlalu usaha dan pusat pertumbuhan selama tidak mengakhibatkan degradasi lingkungan. daerah Pengembangan kawasan permukiman sejauh mungkin tidak menggunakan
memperhatikan kelestarian lirrgkungan. Kawasan perkebunan biasanya merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung. Jenis tanaman yang diperkenankan adalah tanaman tahunan yang disertai kualitas teras yang baik sehingga erosi yang
terjadi seminimal mungkin. Pada tempat-tempat terbuka bekas penebangan pohon supaya ditanami tanaman perdu yang mampu melindungi tanah dari deburan air hujan. penggarapan tanah berupa pembalikan lapisan atas tanah diusahakan seminimal
sesuai
pertanian lahan basah atau lahan yang beririgasi.
Kawasan yang cocok untuk permukiman tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Luasan lahan yang memungkinkan untuk kawasan permukiman mencapai lebih dari 2g.O0O hektar. Lokasi kawasan permukiman ini berada pada bentuk lahan dataran aluvialaktif, dataran aluvialpasif, dan lereng kaki'
mungkin, kecuall untuk keperluan penyuburan tanah sekitar pangkal pohon. Dari hasil evaluasi medan untuk kawasan perkebunan berdagarkan kerhampuan
Kawasan Pertambakan
fahannya mdncapai lebih dari 22.5OO hektar yang juga merupakan kawdsan yang dominan di Kabupaten Purworejo. Sebarah kawasan ini antara lain di Kecamatan
Kawasan pertambakan adalah merupakan kawasan yang karena faktor pendukungnya dapat dikembangkan kegiatan pertambakan. Pengelolaan kawasan
Kaligesing, Kemiri, Bruno, Pituruh, Gebang, ddn beberapa kecamatan lainnya. Kawasan perkebunan ini berada pada bentult lahan lereng kakl, perbukitan denudasi, bukit slsa,
pertambakan diarahkan pada lokasi lahan pesisir yang potensial, seperti di muara sungai. pesisir. Usaha pertambakan masih dapat diperluas untuk optimalisasipemanfaatan lahan
perbukitan antiklinal, dan perbukitan karst.
Namun demikian pengembangan kegiatan pertambakan tersebut harus memperhatikan kondisi kepesisiran dan aspek lingkungan seperti daerah sepadan pantai. Sebaran
Kawasan Hutan Produksi
kawasan ini berada di pantai selatan Kabupaten Purworejo dengan luasan mencapai 389,54 hektar yang meliputi sebagian Kecamatan Grabag, Purwodadi, dan Ngombal'
Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang karena pertimbangan kebutuhan sosial dan ekonomi dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi yang berfungsi untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan eksport. Pengembangan kawasan hutan produksi perlu diarahkan pada
fv-3
-3
o
iltr,
zo 9o-t =3e ?2a gJF
Fg
!0
Y
o .E 0 o-
tr o (!
a
= .cl tE
Y
tt
o o
p t' o= c
zo
c(! !t TE
pG tt3
o tr (E
o (E 3 (E
Y
tr (g
o (E
J c(!
tt
(! E(E
-rf o Il(u
t-
tv-4
Fg (!.E tc
rt
-EiZ
EEg E Eg
3 *EEFF gcggFE€g ;i60aEI c c s-la-a66
:I
E.9 E E gEE
!;gfig$iq iEE$855 l. ll I lllm=aIl
T GO
.E
EEuE
f;Egi AgE
!le
ri:
!iEl
IiII i ;
b
EB
aE
CD
t;
eet-.
fis
Y c(o ao J c
rtt 6C
5l
o,
'ge d5
2)
:I
gggggt*Eg*-;tEtE o
!tc
o E'T o
J
"i:illiligIlEE$g
I
.s
o-3 CC GO tto 60
!'o6 Y:<
I
lo
Esl
s
t
4.2. Pengelolaan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan untuk permukiman.
:
Beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan kawasan permukiman diantaranya adalah (a) kesesuaian lahan dengan penggunaan
a3E rtit i
teknologi yang sudah ada, (b) Ketersediaan air terjamin, (c) lokasi terkait dengan kawasan hunian yang telah ada dan berkembang, dan (d) tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah (irigasi) dan kawasan lindung. Kauvasan permukiman di
?E B
d
E
EEg;
!l:E a
t
Kabupaten Purworejo dibedakan atas kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan
ftz
1.
*d
Kriteria umum untuk kawasan permukiman kota adalah memperhatikan kecenderungan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru,
33
Permukiman Perkotaan
memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan, mempertimbangkan usaha-usaha atau kebijaksanaan yang ada,
mengalihkan penggunaan pertanian lahan kering yang sekitar permukiman perkotaan yang ada menjadi permukiman
khususnya tata ruang
berada terjepit
di
kota,
perkotaan.
Kawasan permukiman kota mencakup wilayah administrasi kota (untuk yang berstatus kotamadya) dan wilayah pengembangan kota (untuk ibukota kabupaten dan IKK baik yang telah mempunyai RUTRK maupun belum). Selain itu, beberapa wilayah yang memiliki indek kekotaan yang tinggi juga berpotensi untuk berkembang menjadi permukiman kota. Kawasan permukiman kota di Kabupaten Punrorejo bertUmhu di Kota Purworejo
dan Kutoarjo dan akan bbrkembang disepanjan! koridor tersebut, faitu Kutoarjo-BayanPurworejo. Kebijaksdnaan pemanfaatan ruangnya didd$drkan pada tujuan 8 o o co
mengembangkan kawasan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk, beserta pengembangan sarana prasarana penunjangnya yang meliputi :
.
'
Penataan perkembangan kawasan perumahan yang tumbuh di sekitar kota Purworejo dan kota Kutoario dengan mengacu pada RTRW yang berlaku, terutama dalam rangka pengendalian konversilahan pertanian subur. Menyiapkan alokasi peruntukan lahan baru bagi pengembangan kegiatan pembangunan perumahan RS dan RSS terutama bagi daerah yang berdekatan dengan pusat kota.
w*z
SE
:)f, (Dm
lv-5
(perdagangan) di sepanjang koridor Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo, terutama
bagi desa-desa yang Pengembangan desa sentra produksi pertanian, khususnya berpotensi komoditas tertentu dengan konsep agropolitan.
kaitannya dengan keserasian fungsijalan arteri, yaitu ketentuan tentang DAMIJA
Meningkatkan ketersediaan
Penataan perkembangan kawasan permukiman
dan aktivitas ekonomi
(Daerah Milik Jalan) dan garis sempadan bangunan.
Penataan, pengawasan, dan pengendalian perkembangan kawasan padat hunian dan hunian'liar' diperkotaan, untuk menjaga keserasian tungsikota.
dan
pelayanan fasilitas sosial ekonomi'
infrastruktur jalan dan meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan pembangunan komunikasi di seluruh desa
Penataan ruang kota yang mencakup penyusunan dan peninjauan kembali
pelayanan, produksi' Integrasi dengan daerah kota yang berdekatan, baik dalam dan distribusi, sehingga terjalin keterkaitan yang erat' yang rawan Khusus perkampungan-perkampungan pedesaan pada kawasn Kaligesing, terhadap bencana longsoran, seperti di Bruno Bener, Loano, dan
(evaluasi, revisi) rencana tata ruang kota.
perlu relokasi Penduduk.
pengembangan sarana prasarana lingkungan perkotaan, terutama kebersihan lingkungan dan sanitasi, drainase, air bersih (PDAM), dan telekomunikasi'
Wilayah lain yang berpotensi berkembang menjadi permukiman kota adalah Bayan dan Banyuurip, terutama karena jarak yang relatil dekat dan sebagai daerah
ovef
dari perkembangan kota Purworejo dan Kutoarjo. Agar perkembangannya berlangsung dengan baik, maka perlu ada penataan kawasan
fimpahan "spill
permukiman, bahkan untuk memacu perkembangannya dibutuhkan pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana kekotaan.
2.
Permukimdn Perdesaan
Kriteria kawasan ini adalah pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada, menghindari sawah irigasi, memperhatikan kebutuhan perumahan,
penduduk perdesgan untuk masa yang akan datang
dengan
usahanya dan
memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas.
Kawasdn ini meliputi seluruh perkampungan yang ada (kecuali perkampunganperkampungan yang berlokasi di kawasan rawan bencana longsoran lHng telah ditetapkan sebagai kawasan lindung) serta arahan bagi perluasannya sebatas tidak mengganggu pengembangan kegiatan budidayd pertanian di sekitarnya. Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan meratd diseluruh wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti sumber produksi masyarakat setempat. Status kawasan permukiman desa adalah desa rural atau desa yang memiliki karakter atau ciri
pedesaan dan pertanian yang masih kuat. Kebijaksanaan pengembangan kawasan permukiman desa adalah
.
:
Mengembangkan desa-desa maju sebagai pusat permukiman perdesaan atau desa pusat pertumbuhan, dengan meningkatkan aksesibilitas dan sarasaprasarana.
tv-6
4.3. Pola Pengembangan Sistem Pusat'Pusat Permukiman Tabel 4.2. Hirarki \Mlayah Kabupaten Punrorejo
pada arahan pengembangan kawasan budidaya telah dirumuskan arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman, baik permukiman kota maupun desa. Dalam struktur tata ruang wilayah, keberadaan kota-kota tersebut perlu dilihat dalam
Pituruh, Bagelen, Purwodadi
konteks wilayah Kabupaten serta keterkaitannya satu sama lain, baik se@ra spasial
Butuh;Grabag, Bayan, Banyuurip, Bener
maupun fungsional.
ffiiri,
pola pengembangan sistem pusat-pusat permukiman atau kota-kota sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi RTRW Kabupaten Purworejo perlu dirumuskan. Pola pengembangan sistem pusat-pusat permukiman ini secara umum akan mencakup arahan mengenai hirarki serta pengembangan fungsi kota-kota tersebut.
Kaligesing, Gebang, Loano
(Hirarki-l) Sesuai dengan klasifikasi hirarkitersebut, terlihat ada dua kota unggul di kabupaten Purworejo, yaitu adalah Kota Purworejo dan Kutoarjo. Kota Purworejo Timur berfungsi sebagai pusat pengembangan regional Kabupaten Purworeio bagian
yang melayani daerah belakangnya (hintefland) yaitu Kecamatan Purwodadi, Bener, A. Hirarki Pusat-Pusat Pengembangan Di wilayah Kabupaten Purworejo, yang dimaksud dengan pusat pengembangan adalah kawasan permukiman yang sekaligus juga berfungsi sebagai pusat kegiatan
perekonomian dan pelayanan sosial bagi masyarakat di daerah sekitar maupun buritannya (hintetand). Sesuai dengan kondisi saat ini, pusat-pusat pengembangan
yang akan ditentukan hirarkinya adalah kota-kota yang memiliki status ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Tujuan ditetapkannya hirarki kota-kota adalah untuk mengarahkan pertumbuhan kota-kota di Kabupaten Purworejo sesuai dengan hirarki dan fungsinya dengan sasaran utama pada:
r
p€filshtapan hirarki kota-kota yang ada serta mengembangkan kota-kota yang belum berada pada hirarkiyang semestinya
r
p€ffi?Dtapan keterkaitan antar kota dengan kota-kota lain, antar kota dengan daerah belakangnya (hintertand) atau pedesaan untuk meningkatkan integrasi wilayah. Berdasarkan analisis hirarki pusat pengembangan di Kabupaten Purworejo, dari
enambelas kota yang ada di Kabupaten Purworejo dapat ditemukan empat hirarki kota yang berperan sebagai pusat-pusat pengembangan, yaitu:
memililki Gebang, Banyuurip, Bagelen, Ngombol, Kaligesing, dan Loano. Kota Kutoarjo posisi penting atau strategis sebagai pusat pengembangan regional Kabupaten purworejo Barat yang melayani daerah belakangnya (hintetand) yaitu
bagian
Kecamatan Bayan, Kemiri, Butuh, Grabag, Pituruh, dan Bruno'
dalam konteks regional sangat penting, yaitu sebagai jalur penghubung di jalur selatan yang menghubungkan Propinsi Jawa baratyang Jawa tengah dan Propinsi DlY, selain itu sebagai simpul transportasi regional Kedudukan dua pusat hirarki
I
berhubungan langsung dengan kota-kota di Jawa Tengah (Wonosobo, Temanggung, Magelang, Semdrang) ke jalur selatan, bahkan dalam RTRW Propinsi Jawa Tengah
dijadikan sebagai Pusat Pengembangan Regional Jawa tengah Selatan, sedangkan Purworejo hanya sebagai pusat lokal.
Kota Hirarki-ll berkembang di tiga tempat, yaitu satu di bagian barat (Pituruh) dan dua dibagian timur (Bagelen dan Purwodadi). Kota Pituruh dapat berfungsi sebagai pendamping kota Kutoarjo (Hirarki-l) dalam memberikan pelayanan-pelaydnan sosial
dan ekonomi, sehingga selain dapat menjadi pendukung juga sebagai
alternatif
pertumbuhan dibagian barat. Skala pengaruhnya meliputi kecamatan Butuh dan Kemiri. Kota hirarki-ll yang tumbuh dibagian timur adalan Bagelen dan Punryodadi. Jarak
keduanya yang relatif dekat sangat memungkinkan teriadinya aglomerasi perkembangan yang kompak dan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Kabupaten purworejo. Hal ini memungkinkan, karena jaraknya yang relatif jauh dengan kota
purworejo dan dukungan pengaruh wilayah hinterlandnya, yaitu Ngombol, Banyuurip, sebagian desa di Kaligesing dan Grabag. Posisi strategis lainnya adalah dukungan
tv-7
=O
-{il 2d, .fo
Et
=i =oxfr
gk ''' I
<:)
F3
pengembangan transportasi regional dan berbatasan dengan Propinsi DIY dan rencana
b
ggss*€ggg,.
:I ; EEfr;stinnnF
e,..l:llllliu
J
jalur selatan.
??3
E
t.F*
f;Eg
ti
r rr
a3
TI
=) E EE
SE
i
6
adalah Grabag, Butuh, Bayan' Banyuurip, Bener' Wilayah Butuh, Bayan, dan Banyuurip, meskipun jumlah penduduk yang cukup besar, (Kutoarjo dan tetapi karena jaraknya yang dekat dengan pusat pengembangan hirarki I Kota-kota pada Hirarki
lll
hinterland Purworejo) sehingga sulit berkembang dan hanya menjadi pendukung dan dari dua kota utama, bahkan untuk Buayan akan terintegrasi dalam pengembangan perkembangannya koridor Kutoarjo-Punrorejo. Sebaliknya Grabag dan Bener, meskipun juga lambat, namun karena posisinya strategis, yaitu sebagai Pusat Jalur Selatan
(Grabag) dan Bener sebagai penghubung jalur utara, dua wilayah ini berpotensi untuk meningkatkan hirarkinya, dengan dukungan pengembangan sektor ekonomi dan infrastruktur.
lV
umumnya memiliki karakteristik sebagai pusat pengembangan perdesaan (lokal) dengan jarak yang relatif jauh dari pusat-pusat pengembangan utama (Punrorejo dan Kutoado) dan kondisi alam dan aksesibilitas Kota-kota Hirarki
wilayah yang kurang menguntungkan, seperti Bruno, Ngombol, Kemiri, Kaligesing, Gebang, Loano. Sedangkan daerah-daerah yang kurang berkembang seperti Loano dan Kaligesing lebih disebabkan kondisi fisik perbukitan yang terletak jauh dari pusatpusat pengembangan, dan hanya berfungsi sebagai jalur penghubung lokal dan melayani daerah perdesaan disekitarnya.
Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa kota Punrorejo dan Kutoado telah berada pada posisi dan hirarki yang sesuai dan menjadi motor penggerak atau pusat pertumbuhan wilayah, namun pola struktur pola tata ruang tersebut belum mencapai kondisi yang optimal, khususnya karena lambatnya perkembangan wilayah dijalur utara (perbukitan) dan jalur selatan. Dengan kata ldin, perkembangan hanya teriddi di bagian tengah koridor jalan arteri. Sedangkan daefah lain, khususnya hirarki lll dan lV kurang berkembang dengan baik. Kondisi ini menyebabkan tertariknya aliran orang, baranE dan modal ke kota hirarki yang hirarkinya lebih tinggi, sehingga semakin mempersulit
perkembangan wilayah berhirarki rendah. Untuk meningkatkan optimasi struktur ruang yang terbentuk, maka perlu adanya peningkatan hirarki pusat-pusat pengembangan
yang ada. Peningkatan ini khususnya dilakukan pada kota-kota yang belum berada pada hirarkinya, seperti kota-kota yang berada pada hirarki lll, khususnya Grabag sebagai pusat dijalur selatan dan Bener diialur utara. Khusus pengembangan hirarki lV lebih mengacu kepada distrik pertanian.
tv-8
B. Jangkauan Pelayanan Pusat Pengembangan Jangkauan pelayanan pusat-pusat pengembangan
di
di sekitarnya dalam berkaitan erat dengan keterkaitan fungsional daerah-daerah kota-kota mendapatkan pelayanan fasilitas sosial ekonomi yang ada' Pengelompokan deliniasi Penrilayahan akibat keterkaitan fungsional ini, selain dipengaruhi oleh konsep khususnya jalur darat' Pembangunan (PP) juga dipengaruhi oleh kondisi transportasi, menjelaskan baik jaringan jalan maupun jalur kereta api. Dengan demikian dalam jangkauan pelayanan dari masing-masing pusat pengembangan, pertimbanganpertimbangan terhadap kedua hal tersebut sangat diperhatikan-
dipacu melalui secara geografis, pengembangan wilayah Kabupaten Purworejo kota Kutoarjo dan di dua pusat pengembangan utama, yaitu di bagian barat berpusat di
Selanjutnya, sesuai dengan Keb'ljaksanaan 2 (enam) Pembangunan Daerah, Kabupaten Purworejo membagi wilayah menjadi wilayah Pengembangan (wP), yang masing-masing ekuivalen dengan wilayah
bagian timur
di kota Purworejo.
tersebut' maka pusat kecamatan. Dengan demikian sesuai dengan konsep pewilayahan masing-masing berfungsi sebagai pusat lll, dan
pengembangan hirarki
l, ll,
Pelayanan Tabel 4.3. Hirarki Pelayanan, wilayah Pembangunan dan Jangkauan diKabuPaten Purworejo
Kabupaten Purworejo
lv
pengembangan. Dari hirarki pusat-pusat pengembangan yang berhasil diidentifikasi, Grabag, terlihat masih terdapat kota-kota yang berada pada hirarki lll dan lV, seperti mestinya' yaitu Bener, Bruno, Loano, Kaligesing, belum mampu berfungsi sebagaimana penduduknya, sebagai pusat pelayanan. untuk memberikan pelayanan fasilitas kepada yang ada kota-kota ini masih tetap bergantung dari ketersediaan fasilitas sosial ekonomi
di pusat-pusat pengembangan lain yang hirarkinya lebih tinggi dan secara fungsional membentuk suatu pengelompokan pelayanan fasilitas' yang ada, Untuk menentukan jangkauan pelayanan pusat-pusat pengembangan
WP l(Pusat)
Seturun fabupaten
(Administrasi)'
1
Purworejo
I
2
Kutoarjo
I
WP ll (Pusat)
Seluruh WP ll
3
Pituruh
ll
WPI
Desa-dest di kec. Pituruh, Butuh, dan
tl
WP II
Seluruh daerah diWP
I
Kemiri
4
Bagelen
5
Punlrcdadi
Desa-desa di Kec. Begelen' Ngomool Purwodadi. BanYuurip
WP II
Oesa-Oesa
Oi kec. Purwodadi dan
Noombol
Desadesa diKec. Butuh
6
Butuh
ill
WP II
7
Grabag
ill
VVP II
Desa-desa di kec. Grabag
I I
Banyuurip
ill
WPI
Desa-desa di Kec. BanYuuriP
Bener
ill
WPI
Desa-desa di Kec. Bener
10
Bayan
Il
rn/P ll
Desa-desa di Kec. Bayan
11
Gebang
IV
WPI
Desa-desa di Kec Gebang
12
Ngombol
IV
WPI
Desa-desa di Kec Ngombol
13
Kaligesing
IV
WPI
Desa-desa di Kec Kaligesing
14
Loano
!V
WPI
Desa-desa di Kec Loano
15
Brurto
IV
WP II
Desa-desa di Kec Bruno
16
Kemiri
IV
fvP ll
Desa-desa di Kec Kemiri
@ngan
:WP (wilayah Pengembangan)
yang belum khususnya dalam kaitan dengan adanya kota-kota ibukota kecamatan mampu memberikan pelayanan fasilitas sosial ekonomi kepada sepenuhnya
penduduknya, sangat dipengaruhi kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antar kota tersebut. Kondisi jaringan jalan yang lebih memadai akan meningkatkan aksesibilitas penduduk dalam mendapatkan pelayanan fasilitas yang dibutuhkannya. pertimbangan tersebut, jangkauan pelayanan setiap hirarki pusat
Berdasarkan
pengembangan di Kabupaten Purworejo ditunjukkan pada table dibawah ini.
tv-9
wilayah' maka semakin Dari tabel di atas tampak bahwa semakin tinggi hirarki di kota Purworejo menjangkau tinggi pula pelayanan yang dapat d'rjangkau. Pelayanan berkaitan dengan kedudukannya sebagian besar wilayah di bagian Timur, bahkan administrasinya mencapai seluruh sebagai ibu kota Kabupaten, jangkauan pelayanan kota Kutoarjo, meskipun memiliki kabupaten. Haliniyang membedakan dengan dengan sebagain besar wilayah bagian hirarki tinggi, namun wilayah jangkauannya menc€lpai jangkauannya lebih terkonsentrasi Barat atau wp ll. Daerah hirarki lll dan lV wilayah yang jaraknya relatif pada seluruh desa dalam lingkup administrasi dan desa sekitarnya hanya berfungsi sebagai pusat berdekatan. sedangkan kota dengan hirarki terendah, desa, yang melayanidesa-desa di sekitarnya' C. Fungsi Pusat-Pusat Pengembangan pengembangan kota akan Ditinjau darifingsi dan lingkup wilayah, secara umum (hinteiland services), (b) pusat diarahkan sebagai (a) pusat pelayanan wilayah belakang (intenegional communication)' atau simpul komunikasi dan transportasi antar wilayah pusat-pusat pengembangan dan (c) pusat permukiman. sesuai dengan karakteristik beberapa pertimbangan yang teridentifikasi, hirarki dan jangkauan pelayanannya, maka pengembangan adalah : yang perlu diperhatikan dalam menentukan fungsi pusat-pusat yang berperan ibukota administrasi pemerintahan' yaitu sebagai
.
adanya kota
ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan'
osebagaipusatpelayanan'baikpe|ayanansosia|maupunekonomi.
o .
nilai stategis posisi atau letak geografis suatu kota' pusat adanya potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh setiap kota pertanian, industri, pengembangan, sebagai kegiatan processing (seperti
pertambangan,kehutanan,pariwisata,perkebunan'dll)'
dan fungsi Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hirarki pusat-pusat pengembangan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut
:
Punrorejo Tabel 4.4. Fungsi Pusat-Pusat Pengembangan Kabupaten
9
1
Purworejo
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
2
Kutoarjo
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3
Pituruh
ll
I
I
I
4
Bagelen
ll
I
t
I
5
Purwodadi
ll
t
I
I
6
Butuh
ill
I
7
Grabag
ill
I
I I
Banyuurip
ill
I
Bener
ilt
I
10
Bayan
ill
I
I
I
11
Gebang
IV
I
I
I
12
Ngombol
IV
I
I
13
Kaligesing
IV
I
I
I
I
I
5
14
Loano
IV
I
I
I
I
I
5
15
Bruno
IV
I
I
I
I
I
t
6
16
Kemiri
IV
I
I
I
I
4
I
I
10
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
6
I
I
8
I
7 3
I
I
I
t
I
I
t
I
7
I
3
I
I
6
I
I
4
t
4
I
4
I
I
Wilayah Pembangunan' paten, -(B).Pusat Sosisi-T:Tl ]i nsil, u sit Pemeri ntahan Keca matan (D) Pelavan an tci Fp"t"y"n"n (F) Pelayanan Sosidl-Ekonomi Kecamatan; Tingkat Sosist-Ekonomi Pertanian Tanaman pangan; (J) (l) Industri; (H)-Jasa; iingpai tj"""; (G) Perdagangan; (O) Pariwisata; (P) 1i1-FerteUrn"n;'(UIFeirai"ni irVb Peternaran; (N) Kehutanan Jumlah Fungsi .
I*"TIT
iii
pertama, Dari tabel di atas dapat dijelaskan bHhwa pada jenjang atau hirarki pusat pengembangan yang berperan sebagli ibukota Kabupaten Purworejo adalah pengembangan ini Purworejo dan Kutoarjo, sesuai dengan perannya, kota (pusat) pemerintahan dan adalah sebagai pusat wilayah yang berfungsi memberikan pelayanan fungsi fasilitas sosial ekonomi skala kabupaten. Kota-kota pada hirarki dua memiliki pelayanan pada tingkat kecamatan. Sedangkan kota hirarki tiga dan empat umumnya berfungsi lokal atau pelayanan tingkat desa. potensi Dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi tersebut, adanya dukungan alam juga akan mempengaruhi penetapan fungsi pusat-pusat
sumberdaya
pengembangan tersebut secara keseluruhan. Kota-kota hirarki
I
(Purworejo dan
tv-10
pada fungsi sekunder dan tersier' yaitu sebagai Kutoarjo) umumnya telah terspesialisai jasa. sedangkan kota pada hirarki ll' pusat perdagangan, pengolahan, dan pelayanan jasa' kearah pusat perdagangan dan khususnya Begelen juga sudah mulaui bergerak primer lV tetap pada pengembangan sektor Sebaliknya kota-kota pada hirarki ke lll dan pertanian dalam mendukung perkembangan (pertanian). Khusus pengembangan sektor menurut wilayah' dimana pada fungsi wibyah-wilayah tersebut, terdapat spesialisasi
daerahutarayangdidominasiperbukitan,kegiatanpertanianadalahkehutanan (perkayuan,termasukgondorukem),peternakanbesar,danperkebunan.Sedangkan relatif datar umumnya berkembang pada daerah tengah dan selatan, yang daerahnya Pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan.
pemanfaatansumberdayaa|amtersebutakansangatberpengaruhtefiadap pengembanganwi|ayah,termasukpengembanganfungsi-fungsisuatukota. pusat-pusat pengembangan tersebut, Ditinjau dari orientasi atau arah interaksi yang terendah ke hirarki yang lebih secara berurutan yang terjadi adalah dari hirarki selain itu, setiap pusat tinggi membentuk suatu mekanisme orientasi tertentu' dari daerah-daerah buritannya pengembangan juga merupakan pusat pelayanan yang ada di wilayah (hintetad) yang umumnya adalah satuan-satuan permukiman
yang lambal (stagnanf)' Dalam kerangka berkembang atau mengalami perkembangan tingkat integrasi yang rendah hirarki keruangan, maka sistem seperti ini menghasilkan
dengandaerahpedesaan,baiksecarafisik'ekonomi'maupunsosial' pemusatan kegiatan di dua kota . untuk menghindari ketimpangan wilayah akibat
ruang antar pusat-pusat tersebut serta mencapai keseimbangan perkembangan untuk menerapkan sistem permukiman atau pusat-pusat pertumbuhan, dicoba
pertumbuhan pusatpengembangan wilayah terpadu, yaitu dengan mempromosikan Adanya peningkatan hirarki pusat pengembangan
pusat pelayanan pedesaan.
prasarana perkotaan' sistem ini memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana wilayah' Untuk mengembangkan kotadiharapkan dapat meningkatkan integrasi antar
maka kota di Kabupaten Purworejo baik hirarki maupun fungsinya
keb'tjaksanaan
pengembanganmasing-masinghirarkikotanyaada|ahsebagaiberikut: 1. Pengembangan hirarki Kota |, khususnya Kota Purworejo
dan
diarahlanpadaPemantapanketerkaianantarwilayah,khususnyadengankotaTemanggung' dan Magelang) kota di Kabupaten lain di jalur utara (wonosobo,
danja|urselatan(KulonprogodanKebumen-Gombong),me|a|uipeningkatan
saranaprasaranaperhubungan.Se|ainitu,penguatanketerkaiandengan wilayahhintefland,khususnyadengankota-kotayangmemilikihirarkirendah ekonomi atau atau wilayah pengaruhnya), melalui peningkatan keteraitdn
kecamatannYa masing-masing'
analisis grafitasi pusat-pusat Mekanisme orientasi melalui hasil perhitungan pusat utama, yaitu Purworejo dan pengembangan menunjukkan arah gerakan ke dua bahkan lebih dari60% Kutoarjo, dan satu pusat pendukung yaitu di Bagelen-Purwodadi' Hal ini disebabkan kedua pergerakan penduduk mengarah ke Purworejo-Kutoarjo' (politik) dan perekonomian' terutama wilayah merupakan pusat kegiatan administrasi koridor arteri regionel yang sektor perdagangan dan jasa. Kota-kota disepanjang Purworejo-Kutoarjo-Butuh juga menghubungkan antar kabupaten, mulai dari Begelen posisinya sebagai jalur memiliki tingkat interaksi yang relatif tinggi, dikarenakan ternyata kota-kota di hirarki lll penghubung transportasi regional. Dari hasil analisis ini didorong lebih kuat juga memiliki potensi interaksi yang cukup besar, sehingga apabila ndi Grabag dan Bener' Hal ini dapat akan menjadi pusat pengembangan baru, seperti pengembangan jalur selatan dan utara' dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
D.
produk' selain jaringan produksi, pengolahan, dan distribusi dari masing-masing untuk memacu itu diversifikasi kegiatan ekonomi kota (perdagangan umum) kede' Dalam pertumbuhan ekonomi wilayah serta memperluas kesempatan maka perlu peningkatan rangka pbmbangunan prasarana sarana perkotaan, perencanaan peran swasta dan masyarakat. Pendtaan ruang kota melalui pelaksanaah dan pengendalian tata ruehg kota'
2.
KebiiaksanaanPengembanganSistemPermukiman
menunjukkan gejala polarisasi Hasil analisis struktur ruang Kabupaten Purworejo Dua kota tersebut di dua kutub pertumbuhan, yaitu Kota Kutoarjo dan Purworejo' kota-kota kecil lainnya tidak mendominasi sistem jaringan pertumbuhan, sementara
Kutoario,
Pengemban$an hirarki Kota
ll, khususnya Kota Bagelen, Punrodadi' Pituruh
sebagai penduKung kota diarahkah untuk mempdrkuat posisi kota tersebut bagi dabrah belakangnya' hirarki l, dan menjadikan pusat pengembangan baru lebih mengefisienkan sistem sehingga beban kota utama terkurangi dan dapat infrastruktur di pelayanan dan distribusi bagi daerah hinterlandnya. Peningkatan posisinya, untuk dapat menjadi pusat Bagelen dan Purwodadi dapat memperkuat pengembangan jalur baru di bagian timur yang akan berpengaruh terhadap selatan.
3.
Butuh, Grabag' Bayan' Pengembangan hirarki Kota lll, yaitu Kecamatan peran dan hirarkinya' Banyuurip, Bener, lebih diarahkan untuk meningkatkan
lv-11
jalur selatan dan khususnya Kecamatan Grabag, sebagai pusat pengembangan jalur utara' Untuk itu perlu Kecamatan Bener, sebagai pusat pengembangan
4.
(J o o cG 6l tei € o o .44
pengembanganekonomidanpeningkataninfrastrukturyangmemadai. Kemiri, Pengembangan Kota Hirarki lV, yaitu di kecamatan Bruno, Ngombol,
=v Ed)
6C
o|
\o t,l \o
a)
s
t.-
(J o o o o o s \o s r- o\ € rC-. I o rf !f cn Fr € o\ c\ $ c.l c^l c.l
J
N :n N
e..l
c.l
o\ \o \r c7r F- @ \o c.l c.l c{ c.l N o,l
o\
vt
posisi pusat Kaligesing, Gebang, Loano, lebih diarahkan untuk memantapkan pedesaan yang berbasis pertanian (distrik Agropititan), yang berfungsi selain produksi hasil-hasil sebagai pusat pelayanan pedesaan, juga sebagai pusat fisik pertanian. untuk mendukung hal tersebut, perlu peningkatan aksesibilitas
(t G'
c.l
.o
o c{
G,
q\
m o|
I € c.l c.l s s !
c.l
N
€
o\ c{ o o\ c.l 6
F6
\o
v to o\ rr (\l ra)
crt
ol ol
ci
€
o o @
a \o
to
cl r+
o c{
\o
-
ol
6
o a ca
6
Ffq
{)
A G'
pusat-pusat pertumbuhan dan
(transportasi), baik antar desa maupun ke pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui intensifikasi modal,
F
E€ 3!q &6
o c.l o\ t) ca r- ({ \o r- c\l tat t€ o\ rtc.l ct) o
E
\o \o \o r- o\ $ ( T ol c.l s o\ o\ c* ca $ r?| o\ rf \o
€ o o\ \o
N
@ C\
c.l
o.l
c7) v c\ € 6 F rlr ca r- s € o\ o rr) @ ri tal € o o\ o\ r@ r- r\ ia r\o rn \o O s o rif a?r ca o\ ri s \o t if
ca
q
teknologi, dan Pembinaan-
J4
€ "o
Dalam rangka mendukung pengembangan sistem permukiman dan untuk perlu direncanakan menampung pertambahan penduduk di Kabupaten Purworejo, maka keseluruhan kebutuhan permukiman/perumahan di masa yang akan datang' Secara Tahun 2008 kebutuhan penambahan jumlah rumah di Kabupaten Purworejo sampai
o .i- \o ctl dr o\
o o o cl ot \o t s o\ o\ ti
00
o o 5 \o cC $ (l!{ s ,44 VI \o o\ al €or c{ c.l 6E
.E
x3 c E
o
(L
permukiman di Kabupaten Purworejo. Adapun kebutuhan perumahan beserta berikut: kebutuhan ruangnya di Kabupaten Puruorejo dapat dilihat pada tabel
!t
v&
CD
co
:t v. co an
$ .€
o\ \o \o r\o to € o 6 al GI rf r\ r\ rrl s cfl r c.l 6
-i
c(It
membutuhkan mencapai lebih dari 31 ribu unit rumah dan sampai Tahun 2013 penambahan lebih dari 37 ribu unit rumah. Kebutuhan ruang untuk pengembangan permukiman tersebut masih dapat ditampung oleh ketersediaan lahan untuk
r
(d @
o at
I
c,
@ c.l
r.r o\
m
d
a o
TL
c
so:t
F
rq\ \ o r\ \o o fro $r- o o\ c'l cil
at 6
r
ca
o
!{-
6
00
N
00
o o s
ol @ c.l s s\o @ s !c c\ co
d
q)
?.s trq 5cl r'.6 .v .d E
:f
-o
c\
\o
9 o o o o o o 6 o o o @ t o \o v c.l \o s o o o ca a \o al ol ct a o\ o\ |r) r- c.l o\ o\ sl s o € @ \f c.l (a \o s € \o 3 N c.l t"l C\l (\ N N (\.l
tr
A F
O
C.l
cl c\ to o\
R o\ @ $ o \o tro s s o o € 6 o\ tl o C\ \o cil
c{
q 00
ra c-
C{ ci
o o ca o\ r.1
@ I @ o.l \o \o tr cq rt $ 00 o\ o @ @ ta ol N ti o| € r \o $ ral \o v aa ta o\ s $ \o \f
\o
$ N c.l
s
@ a.l
N f-
@ e.l c.l
s
o\ ta (n r+ € rf o o\ o
o c..l
(\ Y r\ cl rn r) o \o o o\ ttl \o t v ao
N \o cil tr-
\o
o @
o\ o\
t. r\ cl c.l
-j
o
E
\<
o\ o\
ti
"i s
pd
6 -o
o F
at)
aa
al
(\.l
s
€ t\ cl tril \o 6 co .q
<>
o Ol
r-.
N
\o ol C\l \o 9lo
so
Y
c..l
c)
o c{ 6
F.
E€
c.l
r\ Is c.l Or o
e.l @ @
4g ga
t'- \t ral t'- o €(' s o\ r- o\ E
a7l
00 N
o\
rn.
o € o(\ c.l @
@
ra) ctl
r o s @
sl (\t o\ ril s OIO' @ a".tl c.l O o 6
FT
o\
\, t\ \o o\ c.t o sf o tal o cil s \o \o o\ 6 s \o q o O c- \o cil t-N o o\ @ ct o\ 6 F- o\ o c') o\ \o
& J
€ €
q
@
o € o s s
s
s s
o o s
C q)
t.
o)
c
o(
GI
lv-12
L
E GI
al G
c)
cF
)4
6o,
@ o@ c{ t-l d 6 N a \o Or .+ c.l @ CA @ F\o t FIIc..l \o ca (\ r t-- a t) rn (\u \r| ca t\ \o o rt) \o (o rtt rtl tif crt \o rf I @ ca c"l V. ca ra)
-i
(,
C (tt -c. (tI
o
.o E
o o(
z.
G
g It)
l E
it) ac
Gt
co
0
{) b( d
V
G
tr G'
a
r
o
l-
L
6 ac
(t
co
L cl
o 7 c u =
M
co 6-
G
5l: c
o c) (l tr g 6 o ru ao
J dl
-o E (t) =
4.4. Pengembangan Sektor Strategis
(sektor Basis) di Kabupaten Punrorejo Tabel4.6. Hasilperhitungan Location Quetiont
Dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan ruang guna peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan upaya-upaya pengembangan sektor strategis. Upaya pengembangan sektor strategis dilakukan dengan mengidentifikasi sektor-sektor basis dan keunggulan sektoral untuk setiap wilayah kecamatan.
ldentifikasi sektor basis pengembangan rnenggttnakan teknik analisis LQ (Location Quefiont). Jika nilai LQ > 1 mengindikasikan sektor basis pengembangan
(sektor ekspor), sebaliknya
jika
LQ
pengembangan (sektor non ekspor). Dari hasil perhitungan L.Q. menunjukkan sejumlah 11 kecamatan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor basis pengembangan, sektor
perdagangan menjadi sektor basis untuk 13 kecamatan, diikuti sektor pertambangan dan penggalian (B kecamatan). Sektor industri menjadi sektor basis di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaligesing, Punrorejo, Banyuurip, dan Bayan. Sedangkan basis sektor tersier, yaitu perdagangan dan jasa dimiliki oleh 13 dan 4 kecamatan . Tinjauan sektor basis kecamatan menempatkan Kecamatan Purworejo memiliki sektor basis yang terbesar dan terdiversifikasi dalam 6 sektor, diikuti Kecamatan Kutoarjo dengan 5 basis pengembangan. Wilayah kecamatan dengan orientasi basis pengembangan terendah adalah Kecamatan Bagelen, Butuh, Bruno, dan Bener dengan hanya 2 sektor basis pengembangan.
Keterangan ; + = Sektor Basis - = Sektor Non Basis
lv-13
ef; otr,
I
E
I
.g -EE
3E
g
B EC E F tEes etgg_ E € E f ggFgrlgceg.
ftE? f;frfr o-qro.
I I
E
$
EE=l
e Bc Fs
:r E; ;;frfisnqnn€F$$EEFEFgg j< r rll
F '. i .ll | | liU-G,c,r',o@F@o,
J
I
r
i..
ile
I I
EI
*l :l
iE
fir a3
I ti EI ti I EI G
t
s
di Kabupaten Purworeio Untuk mengetahui kinerja sektor-sektor pembangunan penilaian kinerja dilakukan terhadap sektor-sektor dirakukan analisis shift and sharc. Kriteria yang digunakan pembangunan di setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo' proposional, dan pertumbuhan daya meliputi pertumbuhan kabupaten, pertumbuhan dimensi/kuadran dapat saing kecamatan. Selaniutnya dengan pendekatan empat kecamatan yang dikategorikan ditentukan kinerja masing-masing sektor pada setiap menjadi unggul, agak unggrut, agak mundur, dan mundur' sektor-sektor yang sec€lra Hasil analisis shifi and share menunjukkan bahwa dan agak unggul) terutama umum menunjukkan laju perkembangan positif (unggul sektor tersebut menunjukkan adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri' Tiga minum serta sektor bangunan kinerja yang cukup baik. Untuk sektor listrik dan air kinerjanya masih kurang menggembirakan'
pembangunan pada setiap selaniutnya, jika dilihat kineria sektor-sektor Kaligesing' kecamatan memberikan gambaran bahwa di Kecamatan Ngombol' yang baik' Hal sektor-sektor pembangunan menunjukkan kineria Banyuurip, dan Bruno,
yang tergolong unggul tersebut dibuktikan dengan banyaknya sektor pembangunan Pituruh, Bener' Kemiri' pada kecamatan-kecamatan tersebut. sedangkan di Kecamatan menujukkan kinerja yang dan Purworejo perkembangan sektor-sektor pembangunannya masih kurang memuaskan.
tv-14
o 'g' o E :t (L
o d9 EU -n, P5 ( o ({ 2 -t
il!
€=c E=c 3 f
ET
=o
E-
-|9lu I T (
.Y .Y
o
c(l)
J
$ o 3
-o
o Y co (U
E o o o Y CL o
a0) €
co c3 o) co
:t E E =
=
II E o (L
o o
.Y
aJ.
o o
.Y
U' Q
c(u cn
bq o
E s c/)
c o o) c =
-c L
a,
(L
o o o o ('l o L
(I'
Y o
Io F*
$ o
-o
o F
bE
:o o I L
o
.cr
E
a5 lv-15
C
3
iH
1z
5H Eh z) 30 ru( IT
Ifi9
:I
gggggtgEg*,Eg
j
a
I t(, f
t 6
:
E
a a
EE
a3
E
-
T
\
E
NI
:E IT
i
s
4.5. Arahan Pengembangan sistem Prasarana lrigasi wilayah
Konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan mantap, khususnya prasarana transportasi' Pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Purworejo diarahkan untuk meningkatkan integrasi wilayah, baik secara fungsional, keruangan, maupun sosial ekonomi. lntegrasi dikembangkan melatui pemerataan aksesibititas dalam mendukung kelancaran proses pergerakan dan aliran barang, iasa dan manusia. Pengembangan jalan, jaringan kerata api sistem ini khususnya sistem transportasi darat, baik jaringan maupun perangkutan umum.
utama dad beban laludi Kabupaten Punroreio adalah menghindari wilayah perkotaan yang tidak memiliki lintas yang ditimbulkan oleh pedalanan/pergerakan lintas regional kemungkinan kepentingan di dalamnya. Prinsip ini dimaksudkan guna mengantisipasi perkotaan utama yang semakin terjadinya kemacetan sejalan perkembangan wilayah jaringan ialan pesat pada masa yang akan datang. Salah satu upaya pengembangan pengembangan Ring Road untuk mengantisipasi kemacetan di Kota Purworejo adalah Timur.
Di kabupaten
jadngan Punrvoreio iaringan jalan yang dikembangkan sebagai
jalan arteri adalah pengembangan jalan yang sudah ada maupun jalan baru' Beberapa jalan arteri primer Kabupaten Punrvoreio adalah : yang melewati Jalur propinsi Dly (yogyakarta-wates) menuju Kota Punrorejo,
.
A. Jaringan Transportasi Darat (Jalan)
Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, sistem jaringan jalan yang dikembangkan adalah sistem primer yang meliputi jaringan jalan arteri fialan negara), kolektor (alan Propinsi) dan lokal (jalan kabupaten). Secara umum tujuan pengembangan yang diarahkan adalah : . Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan wilayah Kabupaten Punrorejo
.
secara serasi dengan wilayah kabupaten lain, yailu untuk mendukung pengembangan sektor-sektor perkembangan utama (strategis) di Purworejo, sepertipertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri, dan pariwisata. Untuk memperlancar pemerataan pembangunan, yaitu untuk memperlancar koleksi dan distribusi arus barang dan jasa serta mobilitas penduduk Kabupaten Purworejo, serta peningkatan akses ke kawasan potensial dan strategis untuk
.
Kecamatan Bagelen. Jalur Kota punarorejo ke arah Kebumen, melewati Kecamatan Bayan, Kutoa{o,
dan Butuh.
.
Jalur Kota punrorejo kearah Temanggung dan Magelang, melewati Kecamatan Gebang dan Bener.
Ruas jalan ini merupakan simpul atau persimpangan yang menghubungkan pengembangan beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kebijaksanaan jalan arteri primer adalah (a) memelihara kualitas ialan dan level of seruices, (b) untuk membangun jalur lingkar di kota simpul transportasi yaitu kota Purworejo, pengendalian mengurangi beban jalan dan menghindari kemacetan, (c) penataan dan jalur cepat, pembagi atau rencana pengembangan dimensi jalan yang meliputi lebar jalur cepat, jalur pengaman, jalur lambat, termasuk jalur hijau'
berkembang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tbntHng jalan, sistem
jaringan jalan primer yang direncanakan di Kabupaten Purworejo mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur penQEmbangan wilayah kabupaten yang menghubungkan simpul-simpuljasa distribusi. Dalam Satuan Wilayah Pengembangan, jaringan jalan ini menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang
kedua, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang keempat. Selain itu juga menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar Satuan Wilayah Pengembangan.
1. Jaringan Jalan Arteri Primer (Jalan Negara)
Jalan arteri primer adalah jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan lintas cepat yang menghubungkan antar propinsi. Prinsip utama pengembangan jaringan jalan arteri
2. Jaringan Jalan Kolektor Primer (Jalan Propinsi)
Sesuai dengan fungsinya, jalan kolektor primer menghubungkan jalan arteri primer (alan negara) dengan jalan lokal $alan kabupaten), khususnya menghubungkan kota atau wilayah Kecamatan dijalur arteri, yaitu kota jenjang pertama (Punrorejo dan Kutoarjo), dengan daerah-daerah perdesaan di sekilarnya (hinteiland). Di wilayah Kabupaten Purworejo, jaringan jalan kolektor primer meliputi : . Jalur selatan yang menghubungkan Kabupaten Kulonprogo, Propinsi DIY menuju daerah selatan kabupaten Purworejo-Kebumen-Cilacap. Wilayah yang dilewati jalur kolektor primer adalah Kecamatan Ngombol dan Grabag. Untuk mendukung pengembangan jalur selatan telah direncanakan pembangunan Sub Terminal Ngomboldan Pos Keamanan Terpadu'
lv-16
Jalur yang menghubungkan Kota Purworejo ke
Kecamatan Pituruh, yang
melewatisebagian kecamatan Gebang, Kemiri, dan Pituruh.
Jalur yang menghubungkan Kabupaten Punrorejo dengan
Kabupaten
Wonosobo, yailu jalur Kutoarjo'Bruno-Kepil-Kertek-Wonosobo.
Kebijaksanaan pengembangan jalan kolektor (jalan Propinsi) yang perlu dilakukan untuk meningkatkan integrasi wilayah adalah : (a) Peningkatan kualitas dan pelayanan jalan yang telah ada, @) rencana pengembangan dimensijalan yang meliputi lebar jalur cepat, pembagi jalur cepat, jalur pengaman, jalur lambat, termasuk jalur hijau
(c) pengembangan jalur jalan Punrvorejo-Kutoarjo, (d) pengembangan jalur selatan, yang menghubungkan
jalan Kabupaten Kulonprogo Propinsi DIY dengan
Purworejo'
Kebumen-Cilacap. Pengembangan jalur kolektor primer tersebut sangat terkait dengan
penciptaan bangkitan-bangkitan baru di jalur tersebut, oleh karena itu pengembangan potensi-potensi wilayah perlu dikembangkan. 2. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder (Jalan Kabupaten)
Sesuai dengan fungsinya, jalan kolektor sekunder atau jalan kabupeten berfungsi menghubungkan jalan arteri primer falan negara) dan jalan Kolektor primer ke
jalan lokal, khususnya menghubungkan antar wilayah Kecamatan, dan juga dengan daerah-daerah perdesaan. Di wilayah Kabupaten Purworejo, jaringan jalan kolektor sekunder tersebar ke seluruh wilayah. Jaringan jalan ini khususnya menghubungkan
daerah perbukitan, seperti Loano dan kaligesing dengan kota Punrorejo dan juga menghubungkan kecamatan-kecamatan di luar Kota Purworejo dan Kutoarjo
:
Kebijaksanaan pengembangan jalan kolektor fialan Kabupaten) yang perlu dilakukan untuk meningkatkan integrasi wilayah adalah : (a) Peningkatan kualitas dan pelayanan jalan yang telah ada, (b)'peningkatan fungsi jalan dari Grabag ke Kutoarjo
menjadijalan kolektor primer, terutama untuk mendukung pengembangan jalur selatan,
(c) rencana pengembangan dimensi jalan yang meliputi perkerasan jalan, jalur
h'rjau,
jalur lambat, trotoar, dan saluran air.
4. Jaringan Jalan Lokal (Kabupaten)
Jaringan Jalan lokal berfungsi sebagai penghubung antar pusat satuan-satuan permukiman terkecil (desa) dengan kota atau daerah yang memiliki jenjang wilayah
lebih tinggi. Sebagian besar jalan lokal ini belum teraspal, jalan tanah, dan jalan makadam (pengerasan) dengan kualitas yang jelek. Jalan lokal tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Punrorejo, khususnya di daerah perbukitan. Dibeberapa
tv-17
=9
E
ii ai ?< f,3
H3
E E e EB-" gE
:I
'E
FE
i€CEc" EE f;fr Eg E fiqfi{F ooYY
l.
FE
ll I | | lis
tt
a O
Il
iE
E
E
HE
I
C
E
I
qi
3 a
E a I
:
o
I L
E
E3
ii $i :Ei TII I
$
tempat ruas jalan lokal penting bagi pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan pembukaan daerah-daerah yang relatif sulit dijangkau. Prioritas peningkatan kualitas
B. Jaringan Transportasi Darat (Jalan Kereta Api)
jalan sangat tergantung dari upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah dan
dua bagian penting, yaitu poros kereta api kearah Bandung dan Jakarta. Selain itu
tingkat pemakaiannya. prioritas pengembangan jalan lokal didasarkan pada tingkat ketersediaan dan
. stasiun kereta apiKutoarjo juga menjadi simpul pemberangkatan, khususnya ke Jakarta.
kualitas jalan serta tingkat pemakaian (pelayanan). Beberapa keb'tjaksanaan pengembangan jaringan jalan lokal adalah : (a) peningkatan kualitas jalan diseluruh wilayah, (b) peningkatan kelas jalan, dibeberapa jalur jalan yang memiliki potensi
Jaringan Jalan kereta api yang melaluiwilayah Kabupaten Purworejo terdiri dari
Hal ini tidak dijumpai di Kota Punvorejo. Beberapa jalur jalan kereta api yang melewati kabupaten Punrorejo adalah
.
:
Kereta api jurusan Jakarta
-
Yogyakarta
-
Stnakarta
-
Surabaya. Beberapa
kecamatan yang dilaluijalur ini adalah kecamatan Bagelen, Banyuurip, Kutoarjo,
ekonomi, (c) pengembangan dimensi jalan yang meliputi perkerasan jalan, jalur hijau,
dan Butuh.
.
jalur lambat, trotoar, dan saluran air.
Kereta api jurusan Bandung
- Yogyakarta -
Surakarta
-
Surabaya. Beberapa
kecamatan yang dilaluijalur ini adalah kecamatan Bagelen, Banyuurip, Kutoarjo, dan Butuh.
.
Kereta api jurusan Jakarta
- Kutoarjo, yang melewati kecamatan Kutoarjo, dan
Butuh. Selaras dengan perkembangan wilayah dan meningkatkan arus penumpang dan barang, beberapa kebijaksanaan pengembangan jalan kereta api, antara lain : (a)
peningkatan kualitas pelayanan kereta api (KA) penumpang, dengan perbaikan track secara menyeluruh, penambahan sarana KA seperti gerbong dan lokomotif (b)
Penataan kawasan-kawasan persimpangan antara jalan darat dan jalan keretia api, dengan perbaikan sistem pengaturan lintasan untuk memperkecil resiko kecelakaan, (c) Penataan permukiman dan pemanfaatan budidaya lainnyd di sekitar kawasan jalur rel kereta api, (d) integrasi pemanfaatan jalur kereta api dengan perekonomian wilayah, misalnya dengan pergudangan dan distribusi perdagangan.
G. Sistem Perangkutan UmUm
1.
Perangkutan Umum
Pengadaan samna den prasarana perangkutan ditujukan untuk dapat menjamin
kelancaran arus barang dan mobilitas manusia secara lebih merata dengan menyediakan jasa perangkutan yang cepat tepat, aman dan andal, dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Perkembangan permintaan jasa perangkutan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan dan kemampuan pemakaijasa melainkan juga oleh perkembangan pola distribusi antar daerah, sifat geografis dan pertumbuhan ekonomi wilayah masing-masing daerah.
Pelayanan angkutan umum dibedakan atas jaringan utama (trunk line) dan jaringan cabang (feeder line), baik untuk angkutan jarak jauh, antar kota, antar propinsi,
lv-18
maupun untuk angkutan jarak pendek khususnya angkutan kota. lntegrasi antar moda angkutan harus dilakukan dengan didasarkan atas pertimbangan ekonomis. Oleh
Wlayah pelayanan tersebut dapat menjangkau ke luar batas administrasi kota bahkan ke luar wilayah administrasi kabupaten, atau sebaliknya masih di dalam batas
karena pengembangan perangkutan umum di Kabupaten Punrvorejo diarahkan untuk pengaturan sistem jaringan utama (trunk), yaitu bus antar kota dan antar propinsi dan
administrasi kota.
sistem jaringan umpan (feeder), angkutran kota dan angkutan pedesaan sedemikian
masih terjadi pergerakan penduduk hadan dari wilayah suatu kota ke kota lainya atau
serupa sehingga biaya total perhubungan dapat ditekan sekecil mungkin.
sebaliknya. Dengan adanya pengaturan rute pelayanan angkutan umum ini akan membantu pergerakan penduduk yang menggunakan jasa angkutan umum dari tempat
2.
tinggalnya/permukiman, menuju
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkutan Umum
Untuk menunjang sistem perangkutan umum perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana perangkutan umum. Penyediaan sarana perangkutan umum diarahkan guna tersedianya angkutan masal dengan biaya yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat yang pada umumnya berpenghasilan rendah. Selain itu perlu
Batas terluar wilayah pelayanan tersebut akan tergantung sampai titik mana
ke tempat keria atau ke tempat perbelanjaan/
perdagangan maupun ke fasilitas umum lainnya di dalam kota yang bersangkutan atau ke luar kota tujuan. Selain itu juga membantu pergerakan penduduk untuk bepergian ke
luar Kabupaten Purworejo yang menggunakan jasa angkutan umum sebagai sarana perhubungannya.
Pengaturan rute pelayanan angkutan umum
ini tidak terlepas dari
sistem
peningkatan pelayanannya dengan memperhatikan kelaikan kendaraan agar terjamin keamanan serta terjagannya kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk pengembangan
perangkutan umum Kabupaten Purworejo secara menyeluruh. Hal ini mengingat fungsi
prasarana perangkutan umum dilakukan melalui
dan struktur jaringan jalan merupakan suatu rangkaian terpadu yang menghubungkan
a.
:
Peningkatan Pelayanan Jalan
Untuk memperlancar arus angkutan umum kota dan arus pergerakan pada umumnya, diperlukan peningkatan pelayanan jalan berupa :
.
moda angkutan umum itu sendiri karena sangat berpengaruh terhadap kapasitas jalan yang selaui. Untuk menunjang hal tersebut maka langkah-langkah yang diambil antara
umum terutama pada musim hujan. Dengan peningkatan kualitas jalan ini maka
lain dengan cara
lingkungan perumahan.
Pengaturan arah lalu lintas, dengan tujuan untuk meningkatkan volume lalulintas kendaraan pada umumnya, maupun volume angkutan umum.
.
Propinsi DlY. Selain itu, penentuan rute pelayan angutan umum juga tidak terlepas dari
Peningkatan kulaitas jalan dengan tujuan agar dapat dilalui kendaraan angkutan
di masa yang akan datang pelayanan angkutan umum akan dapat menjangkau
.
tiap kegiatan kota maupun anatar kawasan serta antar kota-kota lainnya di wilayah Kabupaten Punrorejo, maupun dengan wilayah lainnya di Propinsi Jawa Tengah dan
Penyediaan kelengkapan prasarana jalan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisinsi pemakaian jalan serta untuk pemeliharaan kondisijalan agar usia jalan
.
:
Penentuan wilayah pelayanan masing-masing tipe angkutan umum sesuai dengan kapasitas jalan.
. '
Pengembangan rute angkutan umum sampai ke pusat-pusat permukiman penduduk
Peningkatan mutu pelayanan angkutan umum dengan memperhatikan aspek keamanann dan kenyamanan
dapat lebih lama
b.
Pengaturan Rute Pelayanan Angkutan Umum
Wilayah pelayanan angkutan umum, adalah wilayah yang didalamnya bekerja suatu sistemn pelayanan angkutan umum penumpang karena adanya hubungan antar kebutuhan pergerakan penduduk dari satu kota ke kota lainnya, dengan penyediaan
layanan angkutan umum. Pada dasarnya wilayah pelayanan angkutan umum penumpang tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi kota yang bersangkutan.
D. Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Arahan pengembangan irigasi adalah dengan meningkatkan pemanfaritan, pengembangan dan pengendalian irigasi, khususnya Daerah Aliran Sungai Bogowonto,
Cokroyasan, dan Mawar serta sumber
air bawah tanah untuk maksud
pelestarian
kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan produktivitas tanah yang pada akhimya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
fv-19
F
o pengairan Kabupaten Punvorejo mencapai 26.361 Ha yang berada tersebar di beberapa kecamatan. Khusus DAS di kabupaten Purworejo perlu dikendalikan dari gangguan pemanfaatan ruang di sekitar DAS yang akan menimbulkan masalah atau konflik dengan fungsi DAS itu sendiri. Pemanfaatan dan pengembangan DAS ini memberi sebagai penyangga upaya produksipangan wilayah, penopang kehidupan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat'
Fungsi jadngan irigasi yang telah berjalan baik harus dijaga kelestariannya dengan pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya yang lebih baik. Hal ini
Y
.E
tU
E,
-o 9=
Ea
;E
lr(L
aZ.
FFJ trl l-
t< -(L
f,
to
ggsg=Eggs,"Egg€
:I ;
iifrgE$fi$$tFEEEF
E'-i'lllllisfloeoo
Y
J
dari tahun ke tahun. Untuk jenis penggunaan lahan sawah pengairan teknis diharapkan pada akhir tahun perencanaan mampu mencapai 30.742 Ha, dan untuk lahan irigasi setengah teknis dipertahankan seperti keadaan saat ini'
E. Pengembangan Jaringan Listrik dan Komunikasi 1. Jaringan Listrik
khususnya kelistrikan diarahkan
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan akses masyarakat Kabupaten Purworejo terhadap jaringan listrik perlu dilakukan pengembangan jaringan listrik, jaringan distribusi, riset energi alternatif, efisiensi dan pendayagunaan energi listrik secara optimal. Upaya ini harus dilakukan secara simuttan
terutama mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik akibat semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan beranekaragamnya aktivitas yang berkembang.
Berdasarkan data yang ada dan peta jaringan listrik,, dapat diketahui bahwa hampir seluruh desa di Kabupaten Purworejo telah mampu dilayani oleh pihak PLN' adapun sebagian kecil yang masih belum terjangkau listrik umumnya adalah daerahdaerah yang relatif teriosolir di puncak-puncak perbukitan yang sulit terjangkau. Secara umum energi listrik telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten Puruvorejo, hanya pendayagunaannya perlu ditingkatkan, mengingat sebagian besar pemakaian
listrik untuk rumah tangga, kantor dan penerangan jalan dan masih sedikil proporsi jangka untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti industri-industri pengolahan. Dalam panjang, beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Punarorejo yang memiliki potensi ekonomi dan pertumbuhan penduduk tinggi, perlu peningkatan kapasitas terpasang
tv-20
C
a
o C
masih mengingat fungsi pengairan dikaitkan dengan perubahan pemanfaatan ruang menunjukkan peningkatan penggunaan lahan sawah teknis maupun setengah teknis
pengembangan sektor energi,
€F,
00009t6
0000s16 |
IF
6
Hi
E
a
I I
t:t t
E3 6..
it
E
n3
a a
-
F E
Iii IIT ;
Y9 Eg sro == zE
Er
x'c
oo.
z2
EH
i3
F3
.D
:I
$$ss= =cR'r
.FP
EE
f;gs 4E
t, I rrlf
lK(
:F ;F E< urq cf
a
i
6
E
I I
I
C
o C a E a a
I
t
E
listrik. Hal ini perlu didukung oleh koordinasi tentang penyediaan dan penggunaan dana, mengingat besarnya dana yang diperlukan.
i
o
E
E3
E
$
. 2. Jaringan Telpon
IE
Perencanaan jaringan telekomunikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung
SI tt TI I
akan membawa dampak positif, diantaranya memperpendek jarak antar wilayah, mengurangi arus pergerakan antar tempat, dan meningrkatkan daya tark dan
s
perekonomian suatu daerah. Distribusijaringan telekomunikasi, khususnya telpon "fixed
phone" di Kabupaten Punrorejo, telah tersebar secara merata, hampir semua ibukota Kecamatan telah terjangkau jaringan telpon. Pola jaringan ini mengakibatkan telpon hanya dapat dinikmati diperkotaan dan di ibukota-ibukota kecamatan dan masih sedikit yang masuk didesa-desa. Permasalahan lain adalah relatif sfagnannya pemasangan sambungan baru, karena terbatasnya sambungan, sehingga permintaan sambungan baru seringkali tidak dapat tbrpenuhi.
Trend telpon sellular juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Purworejb, khususnya di perkotaan, yaitu Kota Purworejo dan Kutoarjo dan sekitarnya. Tercatat, dua operator telpon seluler yang telah mampu teriangkau, yditu Telkomsel dan Satelindo. Telpon sellluler telah menjadi alternatif yang baik, bagi sebagian masyarakat
yang gagal melakukan permohonan sambungjan
,,telpon
baru. Sesuai dengan
kemampuan masyarakat dan trend komunikasi, pbn$bmbangan area jangkauan dari operator selllular akan meningkatkan daya tarik wilayah.
Arahan pengembangah sistem jaringan telekdmuniltasi yang akan dilakukan tentunya terkait dengan strategi pengembangan wilafahnya. Ha! ini terkait dengan demand suatu wilayah. Oleh karena itu beberapa karAkteridtik seperti kependudukan, perekonomian, pengembangan wilayah, teknologi, dan aspdk politis dapat digunakan
untuk melakukan prediksi kebutuhan dan permintaan jarinlan telpon pada wilayahwilayah tertentu. Arah pengembangan jaringan telpon di kabupaten Purworejo adalah peningkatan jumlah satuan sambungan baru sesuai permintaan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa telpon.
F. Pengembangan Fasilitas Pelayanan
Strategi pengembangan fasilitas pelayanan wilayah
di Kabupaten
Punrvorejo
diarahkan untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada
lv-21
masyarakat perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan jenis dan jumlah fasilitas pelayanan di masing-masing wilayah. Pemenuhan jenis dan jumlah fasilitas pelayanan
zO qB
g=
memperhatikan perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk. perkembangan kebutuhan fasilitas pelayanan di masa yang akan dating perlu
nF
diantisipasi dan dipersiapkan kebutuhan ruangnya.
&,l-
perlu
=3' AG
f,e itt< o-Y
tv-22
t
r€
:I ;
ggs$*€ggg** ;E frgEq€qfiqE
E.'i:llltlit J
$
lrE
ii
5
!t $
il 3T
ltI ;
c^ (l r
o o o o o o oo o o o o o o o o o o o (> € o a o o o o o o o o o o o s o \o \o \o 6 I \o c.l @ \o € O € \o \o al a o\ Eor s !f o\ @ c.l Ol rf o\ o arl \o \o ol \o o\ r6 o\ o\ o\ \o t\ € \o \o r* o\
a I o o o Io o o o o o o o o <) o JD o (\l o N $ \o o o v al a'l c.l \o a o o o a{ lal N o\ @ o o rtl o ( t\ N o sf -E> (.I r+ c.l o o\ rf € o € o\ (al 6o 5v ta o\ o\
Eol
T
€E Y&
€E .yr&
d
.q
RI
t
I
T
E
o C\
rd
tr
A
F"
€a!tr
€3(t
ta 6
Oi
s
ra) c?)
\o \o o\ ca
cn
c.l crt
ta t\ \o $
s
oo r
o r\ o cr \o $
t:
€
d
\o \o 6
\ ti
tr
o c.,l
h
u)
o
\o s o\ t\ 6\o o\ 6 r- \o r\ ca \o o\
o $ s \o
t) in
Oi
ctt c"r F-
&
t€ A
M
F
-.: 3i
J(tl tr ((' M tr GI M tr fil tr
cl
F
ho trl (9
/,= tr €q
\o o\ 6 tq r+ tl(q o\ c.l \o t\ \r @ rrrr o\ o\ o o oo ca c- tal \o 6 iil € trn o \o \t !r \o t-. rn $ s c?r aa o\
s
*
c"r cn @
€ o\ o ta) r-
sf
!
€
tr
A
ct
ct
F.
\o o\ lal
c.l
GI
o s act
c.l c.t
€c (A
G,
vtr
(A GI la .
.5l g
\o \o tl \o r\
o
s
e.l co |/)
tr
CA
$
ttl
\o o \o s
\o O cil ral \o \o
s sta
c.l ra @
\o t--
o\ s tr\o \o o\ @
r\ r-
oo
o r-
c.l a.l
\o
srit o @
€
= pG, (!
oo
+ c)
p cl F
o.l lal
\a \o c.l ca
€ N
(\l co 6
o r- v o c") :r tal rf
$
\r ta r\o $
ca c?)
\o (a t'-
o)
o O e.l
a
5GI F
d
(A
Ir J
€ .u A
-.i
cil
c-
(\
o\ |/I
o ral
\o c'l
r
o
@
\o
r) o c.l o o\ \o tr- € \o \o
o v$
Fr ctl c{ c.l cl c,l N
6 a
tq
€ o \o
o\
@ Or ra @
iA oo fr @
tr)
o\
s
\n o\ c"r c..l <) \o rrf rr| rat ta c.l
C\l
€ct
6
tr
{, M
v
o c.l
GI
()
o\
r- s o r,'l o\
qt
R (tl
I
aa
q\
ta r/)
c.t c.r (vt ta c\l
ri at
I & q
O
o o cl
r-.
c-
\o o\
o
G
rn
po Eo Ic tr q
v c
5 d
( tt
3s o T
@
z
OT
F
c cL c L
c.l c.l ca c.t c.l
t7)
\t rrl. t\ rol o \o rf rf (.1 t\ tt.) rn
so t\ s s
\o
s
ra)
@
t-
O ct) @ c.l tt) @
s n
CA
@
t\
aa
r\ t d, oo o cq r- a s r\o c'l rtl
r\
a
2 t: GI ci G'
I I o o o o o o o o ao o o oo s o.l $ \o \o \o € o o\ @ \o c.l @ ol 3 \o s N c.l o\ o @ 6 c.l o c.l
I
6 d
L
G
!
'tr o E o tr E c G 6 €= q) e o co ar \z 6 e '1
|l) q)
ct
o a
g\ I
€,
I
€n (\l vN \o cl tt
o
6
\o
ca
o o o o o rf c.l o 6 r+ \o ci @ o
\-
I
c.lI
t-I
Ci It)
q
d
=
(t
F
'o
co
I
al
vsf
co
(tl
q
dl CQ
cr1
cl
tq
c.l (tl
cl
(t)
a
tr Cg
J
€ € A
3 = ,.o o M P
c..l o € o ta o\ $ ta v
c.l ca ra1
q v I rf.l c.l \o f{ \o \o r- ca t 6 @ 6 o\ GI ti \o ca V) @ ra c-.1 6 rif \o !+ rn ra ca an (ll
€
v
s
o
to r\ o o { c"rI
c\
N N \o rn c.t tr\o \o tl tt)
o @
tr
q
ct
.rr
p
c,
E
I
I
I
rN
R fo
-T
q I
I
a
I
v
o\I
6
co rr (l
o o ol
E
q\
ao
v w N c.l
s
\cl I v c.t tq ca c"t \o atr cq tf
Y
c.l c.l
R
sf co ta ai ol c{ ol ca
tr G' (n
a
A v)
tr
o a .51
€ A
'E
r(\ @ c. \o c \o ta
s
ca tt
o a o$
m q
w
tf N
an
c
c.l
ci \o
\
N € o 6 r- c- @ € ol ra 6 t\ o ti tf r.l s a-. ra 6l a?r t\ ca VI \o \f \o rq r'I |/I s r(r t\
\o o\ ra rc o \o
o\ ta a.l ral
ca
r)
s
-.: E f; 6 6
c
ctl
E
A
EG' @
ra)
$
GI
c
G!
\o
p
ctt
E
o $
a c € o\ I \o t- cl t- € t) c- rt € @ c?r |r) oo o 0\ ca a o @ \o c- t") $ t- c\o 6 s 6 t- t- r.| s tl t,.) FNO c"l o\ s s \o s rn ra)
6
E
tr
GI
bI)
F
ts F M
ct
.a Gt
|r cl
€q
(n
r')
r- I C\l @ r\ ol 6 ta) @ O ql ol \o F (\l (\l $ t\ cn s !f, ol c\ @ o o\ o a @ \o co t-- o\ ci \o \o o al 6 \o o s s ca s s s 6
P
M
a.l c.l
69 Y&
(g c.l Ci o\ \t c{ \o \o ol crl c.l cil t'l r,.) \o c"l ti Ol c.l $ c.l ca o\
s
0)
f,oo
(t)
o o € s -;tr
E p{
gGI
o o\
q)
(t
Gt
N \o trl
al
f-
tt)
EGI\< Gl EA
(n
(l
)
m
f\
arl
j
a
u& E
(6
J4
ERI o 5(l)
o o c.l
5G'
s
t(s
I
I
o u)
g d)
A
Ir Ir o\ \o \o c- \o cq € o O rn ta
C' rEi gA pv :i o[
&(t
rt)
(6
o o o o o O o o o O o o o o o € o o o o o o o o o o o o @ o € rc c.l o a.l o s o s
J d
@
I
v)
trA
1
(\
vI
a
I
G)
Ei
F
!lIr J'
\f) I
-o E d tr
cn
\o o\ @ f'- rt) \o
vI
VI
mI
frt
{t
qt
T
E4
(lt () ql
M
.o
d
..o
€cto
tr 0 Q)
o c .o0 z.
H
bt cl d
o
G
3(
F
'
c)
c)
o o
cr L
I
lc
ts
I
E
G
e.
tr 6 6
6
IE
t;
:E
o
tr t a E 0) d o d= a-- !z
G
o
tr fit
3
rl)
c filo h G)
d
tv-23
a ctt I oto o o olo o o oto o o E> N $lN s 3v
qN cl \a EZ av !i o0
(\ (,
vI
I
s
t
g
q)
ci
N
l
I
I
I
6!
a
&
o cl
c)
A
v
Fr
F .la
at; Hd
a!
x € €
((t l<
(l)
o\
r\o o lif
;
J
.?
ho
cl
)
a{
s
cil
ci
@ CJ
o c.l
3l
)
C:
d
a.
F
I
a \0I
Yl')
\f)
I
I
c.il
v
q
s s
s v
v
c?|l @
m
\o
(6
s c\ I c.l \o r- c.l c.l (\ | cal oO c.l \o \o r- ca $@ s (\ \o r@ 6 o c?t @ o\ olol eil cil \o \o ci lal \o |.. o\ c.l @ \o C..l r| ca .olO\l$ o t s ca 6l 6l
€ A -j
I
tr GI
t
I
u -o o")
I
I I
I I
t\
d 6
o c.l
q) cl
F
a.l
vI
(J
I
I
I
t\
(\ @
I
I
() 9
.i
g I
-o
)4 a.(l E€ |ict
\r tv
m
a-l
a,l
ci
I
m
9
\o
oii q\
v
sr
n ol
m v
o\
F F -1 q)
€ ro
A
m c.l
e.l
a \o
\
rr| o\ \o o\
ci c{ in
O \o tal c.) r+ ta to
@ @
v ||.tlo a t-l c.llat slv $l\o (n ir|l(\l Olr$lrt I +lrn
\
o
c.l
a vo o acq
O Ftrrn l/l ta rn s lir ca
s
f'.
\o
r-
ss o €
o
s
O a o o (> o o o o o o o o o o \o \r s c.l v c.l c.l o I
I
a
9
o o o o o o o o o o o o o s o s s rt s o
o o o s
a
(J I o o o o o o o o o o € s o s c..l o ral
o
mI
I
o o c.l
tr d
F
,o E
€ (u
A
x€
.t) r€
;tr
€ A
tr (s
m
r
ol c{
(f
N
q
(\
c{
@ ca a to\ o ol @
o.l ctr oo N \o \o c.l c{ ca O ltl \o (a ca o\ q\ rr1
o s ca $
crl
t)
s s
6
ct
o .p E o b0
(o
(J
(l)
M
€6 6 -o "o
st 6
('
ot E z. 6-a
tr o c) 00
tr o c) (l) c)
o0
(6
G'
b( 00
o E
3
o
€
q.,
clv
)
N
E (t
a c)
-.;
(l
o o cl
tr
(\
N
c\
c{
<s
5F oa; cn
F
Eg
(\
l-
\
m c.l @ tal o\ \o o\ tr ol cl \o \o rq ra) lat r t"l c.l @ ca
o \o € s o s s t,-
o
@ c{ rif c.l la)
\o
s s
\
c. t\ @ |.) N r aa rn r \r
c.l q @ F
c(,
6
co
= ca
EIE
fti :l5
o
tr cl
3
q,)
() co
st .J
a
t4
@
(n t\ \o
sf,
lHl
ct
€
I
-o
E (€
o b € E sl
N
I.\ s \o N \o F cil $ $ r/l r) ol c.l F. 6 @ @ o o rn \o ca c- o\ ca \o \o \t s ca rn o \o rf ra
.T I
tr fil
q\
@
-j
q
(\
(B
s so v
(\
q
5 a 6
s € s
ct
@
v,
F
s
o
cl
tr cl E
cl
to
U,J
tct fiGI
(f
6E
.?
+ b ..o
h
J1
E2 av '!i c0
&
oa I
FN (\lg
Cq
hl)
c{ c\
E
F
C')
(\ (\
q
a O c- @ a o\ @ \o c-- 6l ctr trt'\o o\ aa co 6 c?) o\ Fr l.I t-. fr tr- tl @ c- r-. r \o lr| \o @ cn N \o $ r,.l ra $
o\
€ .o
H Gt
J(D
trE H6
tt) rd
q
J
Gt F]
q)
R
G'
pi
trl ctt
oo
tti
I F
c?t
a
€l
tr (l 'd an d
+
s
ral
€ o
a
v& F IT
ct! 't
(t)
Fr
Eo0 o:
cl
f
EGI o #c)
r\
v
(l
aa;
F.
'}1 bo
tr
ad
{€
u) ($
ta F- cl € o\ \o @ @ \o o\ ca @ o r- tq s l-. r- c.-
qJ o o Io Io o o o o o ao U o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o .g> o rf, tq rif t-5v * ca co 6 s s $ s $ \o
bI)
R
F .1 a
fl€
ca
I
I
tr ()
A
6
\o
arl
fit
F
?fi
v
v v v
@
lr
(d
o o o o \o
E
c,
c'
Gt
O{
I
I
o o o s
€fit
c7|
€
g
mI
Ho(
a I c o o o o o c o o o c o N v so o $
ql
5E 4&
e F
o c.l
9
EN
6S YP cn
cl
I I o o o o o o o o o o o o @ * t t o s
I
a a a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o s o o tq rf o
G
€oE
ro G!
E
t( o F o[ L c 2 &
Ir
q t.; al ot3 t lg c c
d
el
t(l l\l
FIF
t-
o c:
c\l
c!
d
e
) ) an 6=
C o q (l o) d o V 6 e
o)
6
ct (u 6 6 t<
N-24
(, o co
a lal
F .tt<e.l EA
\o
c7)
()
rtl lr) ial
o o o o o o t7) ca ta tq ta
ral
\o \o o\ \o ta
I
\n \o \o
ral
c.l
aa
00
t\ EA Ebo Ei
clt r<{
iot 6E
v&
a a
a c)
I
tr
5E
v
I
q) g) (, o o o Io o o o o o ao o o Io o 9o o o o VI ra) o rn r o o o o la) o rt) o lal o sf ca s ci t) 6 a?r s rn s sf rr| s IQ tn la) o\ \o
Y.&
E6t
c!
I
(a
(\
cl
c\
(\
(f
N
(\
C\
e.l
@
c)
-st
J
s F. .f,
o\
o rt \o \t
ta)
\o @ ca ca o\
s s
rf
@
ra)
Slca
tr
o aq
c?|
pCg
c.l
c\
m
a
I
d
oo
o o N 6
t<
(n
tr
6
c.l
c\ ol
N
G
c.l
c.l ttl
O
c.r
o o\ ca
\
@ c.l \o \o c.l c.l tl 00
$
ral
\o
c.t aa
ca $ s rr o\ o oo € \o c.l oo @
v
VI c.l \o c* @
ca o\ rrf .+ \o .if c.l
a
a
I
I
o r- o o\ s a
g
co
e..l
e.l @ c.l
\o \o a?)
r-
o €
v m
C\l I
ci
\o
c.,l
v v
c.tl F
F\
n n v s \o
tr 6)
A
(\
c.l
c,l
N
c\
c\ v
N
c.l
En
BE
iF, A. cn
(f
c\
c{ c!
(f
N
Y N
ct
.X
(n
A -itr
'o
q\
\
ca
a N \o \o F- ca (\l c"l @ o\
\o co cl o\ <. ctl
@ v $ oo o o \o @ \o \r $
(f
I
\C)
OI
rr|lN \o tr. ol N \o c@lo o c.l \o c.l \o cal t- o\ \f ca ra o s @
v v
v
n v
Y
m \o
(lt
..c
€(l d
$
q)
q)
@
I
o o e.l
a
€6
\0
v
a
f\
q\
q\
@
cl
tr(\' o€ cLc ':.rt
26 @
I
E
qo)
c.r
$ \f,
€ s
*
\o (vl rtl
s
ral aa c.r c.l N
lal
@
A .t,
c{ t?) oo o o al aa o\ v c'l s
I
.}4 q
tt
(-
a
q\
@
36
ti
0)
t-
o.c ':C(t
trr
pGt F
v
cl ID€ct
c.i c.l
t.\ \cl
-o
-o (u M
0)
F
.d
at)
P
I
tr
o (\
E6 F
+)
((l
(6
&
(o
9
F
o o c.l
€.t
C'
ct
+ b !
6o o ao tat o ca \t r-
6
tr RI
M c.i
ccl
cB
(a
Eu 6n ID Ei
;
c)
(\
o
C{
A
p
v&
C)
E
()
_i €
€=
9 a I o o ra| ao o Io o o o o o o ao o ul o o o o o o rf rt) s sf s @ tq c?r ce t Cq
EE
v)
o0
35
4cl
c")
Cd
(,
J4
trcl
EA =v Eoo
I
tr
,
o)
Jrt7
.< (!
al
g a{ 6€
E
6 I
tal
;
a \o \o
@ t- s o \n o\ r\ \o r.I \o o s s c.r c"l
o\
'tJ
.t)
a
tr
6
9
o o o o
O,
ut
OD
tr GI
cf
\o \o \o \o
€
c\ \o \o r\ N t\ .f 6 t\ 6 @ o\ ca 6 o o \o € aa @ o o\ ta \r r-. t\ f* ro $ @ r-- t\ ral l'I rt) r + c"l v.l cl o\ s $ \o $ o
m
c
J 't,
c'l
E orl 6E
,
€v,
o
36
6-
Fr @ 6 o\ GIG F- ct t'- rf, € o @ oo c.l rt) @ o o\ aq 6lo s @ t-. t- c-. t)
ct)
o\
F-
E,A
Ci
()€
36
C c.l st icl
r
€'\
@
EGI
F"
Or
€
w
\€'
E
EE
XCh
c-
g
tr
c.l
F{
(u
v
!€,
E qt
o c.l
{)
d E (n
(\
Y
I
c-l
CI
TA
v
GI
E
N
(\I c\
v
ct
aa
c.l
ol
o rat
o \o
o\ \ol
O\
latld fa c.l rr|l @ @ tq $ cn ml€
€ cil \o $ v s oro s s \o s c?)
ol c.l @ r- \nl@ trn c{ |r) r) sl$ co
A
@
r.-
$
J4
€ €
aa
c\o
r\
a t\
c.l
o l/l
o(
ral
\
o\ \o o\
\C
c.l c{ rtr)
ct
c7)
v
s
c?)
@ @
cn o.l tra s so o\oF € s s \o rif
ral
t* N
t*r ll.l
@
m
*
€ vo ca o € rn s r\ s m rn \o r-
N
@ F.
.j
j
tr
€6l €o
cl ct
o G)
M
slE
E
tr 6t o)
lt) bt .d
fla stt
st;
q
o G' 2 6 \z 6 Gt
6
ct
6
€6l
6
o
ts
k
a tr ()
v Eli
tr q)
tr q)
o 6 u
r) 6)
14
,o Eo
li a6 o B k bT 6
(t
7. a-
le
q
g
,IE t6! la q
6t
C C
ct
(t
ad
.ql or)l g h tr'l o 6t tE ott e7 tr tr EIE e c ,B l3 \z lad ii M 'tta
L
G.'
{)
G'
o
co L.
lv-2s
tra 6tt
EA tv '!i o0
q) o o o o o o o o 9o o o o o 9o o o o \o c.l 6 $ a I \o c'l \o c.l a 6 o 00 s @ r- r\ N c.l cil \o l-. € o\ N \o @ \o al o\ C{ o{ N c.l cl $ al ol c.l ol aa
-E> )v 'li
EE
Y3
m
ct
c.l
o
c{ tr
a
€
r
I
uE
ca
\o
cd
s
B ol
N
N
c.)
c7)
N
c.l c.l
ci
Fr.r
s \o s
o tr(\ o c.l al
o j1
EZ" 7v ':i 0x
Ld
a.l
Ol
\o c.l
r- vs o\
ca
aa
o\
c?)
(J
\o @
m
€U'
(g
€=fit
c.)
@
@
s
so
00
c-l
F- F\o $ rn
c.'l
cl ct ci
r
I
@
@
s
ra
c\
r?|
s
r.-
ca
r- rct &
\o
o c> .+ o $ t o (\ € \o ({ c{
t-
@ c?r
r
I
ct
C.l
(u
F
cl
Io.)
c.l
v
U (\
cq
c.l c.l
c\ N
c^]
s @ (r.l \o \o rr ca c.l (\ € o, c.l o o rrl \o ra c.l € ta| o\ cfl
s
ca ca
o\
v
$
9
@ @
o rqr 6
\o
s
v
@ tl
c.l @ F*
o r} o r-. o\ (n s v
c.l
N
c.l
\o \o
a.t
ct
ca
r\ @
(\ (\
\o m
ciI
@
v
q\
s
v a
I
ta
ca
I
I
at
CI
Fr
CR
-g> av
!r
!
N
\
€ o
:bo
I
to
e.l N
e..l
c,l
tr 6t
a76 F
!Gl ql .o
t:
9
I
a
oo r\ @ @ o\ \o \o rr N 3 ca ra| 6 o o\ ca @ o € t-r c\ aa s t-co rr c\ N $ ca s \o rrf u c.a
a
CJ
a
I
a a
I
(\
I
a
It)
\c) Lr
2CG
-rw 'a
e
p(l)
Jd
M
A
s
N (") 6 e.l \o \o c-. t7) c.l c{ t?) @ o\ \o ra N 6 tl o\ sf lr) ca cn ao o\
o s s
! E
+
s
o
a
I
$ \o \o st
sf,
r
@ @ @
rr|
CA
tal
\o cr o o t-- o\ ctt s s (\.l
e.l \o c{ c\o \o
(.1
o @
ca
X E
c'l 6
al \o
€ o
\o
ral
s
aa
aa
a
(J
a
I
I
I
6
.o
tr d
t hcg ct '13
o & v
6
\o c.l
c.l rrsc7| s N @
l-\f, \o
FE
F<
5;
@
c'l
o\ \o o\ lr) ri. \o
ca c.l tal
a
a
(t
ao
F
s
@ c.l oo @ c\
s
$ ta af co I
c..|
6
ct q
F
d
00 aq
J4 .o
|.. \o
E
A
F-
-.
v
a a
t.l
@
al
c.l
x
o 0,)
(J
r-
d
o c.l
c'l
o
CC
ta
G)
r
o ^(lt o: e.l 'a
tr
aa t"t
a a cc o o o o Io o o o o o o o o o o o o o o o o o o \o \0 v \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o @ \o tc.l c.l a?t tl tl tl cn t?r tl tl ral
Eg VA
q)
qt
c.t
ct
p ct F
6
c"
tr
q)
F
F
ca ctl
,a;
a fil
p0) (tl
o0
tr (rl g
-i
$
I I
x,
-e€ .ob f6 .('
+
I
GI
(€
J
v
(t)
€clvt
fil
tr
l-. CI
tr cl
6
o
q,
\c- d ('r troo o\ ral \o o s c.l aa o\ s
o lal s s \o
o\
tt j
a..l
I
g
9
c.l \o c-. c.l ol c.l
a
t)
ad
'a
o\ \o \o c- c.l @ \o o\ co 6tf, 6
trl
at,
tri
c-
an
!
Lcl .d€ ,a
co
G
c
ct
sca
I
o 6
CI
(\
ss € s
6E Y,t
bI) (s
ct
6
r€
I
aa
()
Fr
o\
a
c"r
aa
ar')
(i'
E
o:: 'a J4
tl
tr
o ol
tr () q
aa ti
pal
arl
cd
j:^ct
o0
o o o <) o o o o o @ \o \o \o
o € \o
=(t
v
-o tr
6
F
(\
v
vI
I
I I a o o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o
t'N-
\
m
e.l @
c.l \o
o r.r
\o
CO
c7|
s
q
o @ o\ o\ \o st \o d c..l r'l tt) r.) @
c")
c".l
6
o ts
s
c7)
\o
c..l
srr) s
cc.l
\ F
ra)
rr)
@
F\t s c{ @lo
a Flo tarl$
s s c?)
cil
r,')
@ a.l
t\ \o Fr
-iE o0 o a. o EG' Ei o () h ox F o o {D rt) tr 6 d ot a a I o aL q) bt E d C' bt 3 d G' = 00 (') co V
tr d
o (, o c)
d
o)
GI
(D Jo co L q)
(
6
b(
a)
E
6 o q)
M
d
.o
(t
t
oG'o
t (
c !
!
k
2 a g (!
f
E
a d-
o
c
q,
G'
co
o G!
o 7 tr
) \Z
= CN
lr G)
\l
ct
c6 olr o clG) E .c dttr
)
a co (a
.q
t3
GI
,o tv-26
dan Prioritas 4.6. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis
yaitu kecamatan Puruodadi, bener, Gebang, Banyuurip, Bagelen, Ngombol, Kaligesing, dan Loano. Kota Purworejo berfungsi sebagai pusat pemerintahan
dengan spisifikasi Kawasan strategis dan prioritas adalah kawasan-kawasan dalam pelaksanaan pembangunan' khusus yang penanganannya perlu diutamakan pemusatan sumberdaya yang langka Kawasan ini meliputi kawasan yang memiliki
kabupaten, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan jasa. Kota Kutoario sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya yaitu keCamatan Bayan, Kemiri, Butuh, Grabag, Pituruh, dan Bruno. Kota Kutoarjo berfungsi sebagai pusat
maupunkawasan-kawasanyangmemi|ikipermasa|ahankhususdanmemer|ukan penanganan Yang mendesak'
suatu permasalahan yang harus Kawasan strategis dan prioritras mempunyai
segeradi|aksanakanprogram-programpembangunannya'karenaha|tersebutcukup
berpengaruhtefiadapkecepatanlajuperkembanganwi|ayahyangdimaksud,bahkan perkembangan yang negatif' apabila tidak segera ditanganiakan mengakibatkan
Berdasarkanpembahasankarakteristikdanberbagaiana|isisdatakuantitatifdari Kecamatan yang ada' maka dapat aspek fisik maupun sosial ekonomi dari berbagai rencana pengembangan wilayahnya' diambil keb'rjaksanaan dalam rangka menentukan peluang yang lebih luas dalam mendukung wilayah strategis tersebut dapat menimbulkan
pengembanganwilayah,terutamadiberbagaisektorpenentuekonomiKabupaten Purworejo.Pengungkapanren@napengembanganwilayahstrategisinimasihdalam selanjutnya masih perlu untuk skala makro dan indikasi, sehingga pada langkah didalam rencana-rencana yang lagi secara lebih terperinci darisetiap wilayah d'rjabarkan
dan prioritas adalah: lebih detil. Maksud dari penetapan kawasan strategis
pemusatan sumber-sumber Mengarahkan perhatian terhadap perlunya
.
pembangunan daerdh Yang ada'
. . '
dan pelaksanaan tefiadaP Mengarahkan bentuk koordinasi perencanaan berkaitan. Baik prograrn-program/proyek-proyek perhbangunan yang saling
secara Iintas regional maupun lintas sbktoral' pembangUnan terhadap kawasanMemusatkan perhatian para aparat pelaksana
kawasankunciyangmemi|ikipotensidanpermasalahankhdsus. landasan dalam penetapdn prioritas perencanaan
sebagai
dan
tahapan
pelaksanaan Pembangunan' Purworejo, meliputi: Kawasan strategis dan prioritas yaing ditetapkan diKabupten
.
yang menjadi pusat atau KAWASAN PUSAT PERTUMBUI-IAN, adalah kawasan (hinterland)' Di kabupaten simpul perkembangan bagi daerah-daerah di sekitarnya Purworeio dan Kota Purworejo terdapat dua Pusat Pertumbuhan yaitu Kota wilayah hinterlandnya Kutoarjo. Kota Purworejo sebagai pusat pertumbuhan bagi
perdagangan dan pelayanan jasa. Perkembangan di dua kota pusat pertumbuhan tersebut ditrarapkan dapat mernberkan darnpak atau multiptier e#ect bagi perkembangan daerah sekitamya. Beberapa kebijakan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan adalah
:
(a) pemantapan fungsi-fungsi perkotaan, (b) peningkatan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan, (c) pengembangan aktivitas sekunder dan tersier, seperti industri, perdagangan dan jasa, (d) penataan tata ruang kota intemal, (e) integrasi fisik dan sosial ekonomi dengan daerah hinterland, melalui peningkatan mekanisme
interaksi,
(0
peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial ekonomi (g)
menjaga kestabilan dan daya dukung lingkungan. Kebijaksanaan strategis pengembangan pusat pertumbuhan baru diarahkan untuk (a) peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial ekonomi, (b) peningkatan
infrastruktur transportasi danm komunikasi, (c) dorongan pembangunan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan kehutanan disekitamya, (d) peningkatan status administrasidesa Cinta Kasih, (e) penataan ruang.
KAWASAN STRATEGIS TU|I/IBUH CEPAT, merupakan kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatdn produksi dan distribtrsi, posisi geografis yan! strategis, dan didukung ketersediaan inftastruktur yang memadai. Kawasan ini memberikan kontribusi pentihg bagi peitumbuhan ekonomi wilayah bahkan regional. Di
Kabupaten Culworejo krirhlasart $tratbgis tumbuh cepat adaldh koridor perkotaan Punrorejo-BAyan-KutbArJ6. Dalarn kontelasi regional, kawasan' ini merupakan titik persimpangari jadn arteri yang menghubungkan kota-kota di Jawa Barat dengan kota-kota di Jawa Tengah bagian Selatan serta kota-kota di Propinsi Dl yogyakarta. Potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan di
kawasan ini adalah sebagai daerah basis pertanian(agrobisnis) eks Keresidenan Kedu dengan sektor unggulan berupa tanaman pangan (padi, palawija, buah-buahan,
dan sayuran) dan perikanan (perikanan laut, tambak, kolam, dan umum). Sedangkan sektor-sektor lain merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu :
pariwisata, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri
dan
lv-27
es, x LrJ
a5 ?E =3
fig' {$ 33
E t
E
Y
.Cl
E
-€
2
F
o o
CL
o
E .2
geggutgsg,.E
:I ; i; frfis€fifitqF
gCD E a
"tH
o g
*r
co
(o
s
Y
g'.i,lllllig,o
l?t I,$
tumbuh cePat diarahkan Pada 3 d
1E
a3 T
pertambangan.Penerapan strategi kebiiakan pembangunan terhadap Kawasan
IE9 :
rl _ia IT
;
:
(a) Perencanaan tata ruang witayah koridor perkembangan, (b)
pengembangan
kegiatan ekonomi berpola pita atau linier (nbbon pattem), (c) tata ruang terintegrasi pengembangan jaringan sepanjang koridor perkembangan dan wilayah sekitiamya, (d) dan transportasi ke wilayah belakangnya (hinterland). (e) peningkatan kualitas
(f) peningkatan kuanfrtas infrastrfitur iatan dan iangrkauan angkutan umum, pelayanan sosial ekonomi bagi daerah pedesaan, (g) peningkatan kegiatan pengolahan sumberdaYa wilaYah
-
yang KAWASAN PERBATASAN DAN KERJASAMA REGIONAL, adalah kawasan berdekatan dan atiau berbatasan dengan kabupaten lain yang berpotensi menjalin terdapat kerjasama sinergis untuk pengembangan wilayah. Dalam konteks regional (Purworeio, duabenhrk potensi keriasama, yaitu (1) Kawasan Purwomanggung tengah Wonosobo dan Temanggung) yang memadukan keterkaitan antara kawasan produksi dan kaurasan selatan melalui pengembangan dengan pola grid pada aspek jalur dan distribusi. Kecamatan yang terlibat adalah Jalur Purworejo-Bener dan Tengah Kutoaflo-Bruno. (2) Punrokulon (Punrvoreio dan Kulonprogo) antara Jawa Dl Yogyakarta, yang melibatkan kecamatan Bagelen, untuk jalur perdagangan dan
Kaligesing untuk produski pertanian. Beberapa Kebiiaksanaan pengembangan kawasan perbatasan dan kerjasama antara lain:
a. b.
integrasi fungsi kawasan secana lintas regional yang dibarengi dengan integrasi penyediaan inftastruktur transportasi dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi. pengembangan potensi sumberdaya alam secara terkoordinasi dan bekesinambungan.
c.
pengembangan model penataan ruang kawasan perbatasan secara terpadu dan termasuk pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan
menyeluruh, ruang.
d.
pemantauan dan koordinasi regional dan sektoral secara terpadu, dengan mekanisme fake and gave yang jelas.
e.
pengembangan sistem promosi bersama, untuk meningkatkan daya tarik wilayah.
KAWASAN STRATEGTS KRtTtS LINGKUNGAN, adalah kawasan budidaya ataupun lindung yang memilikipotensiresiko degnadasi lingkungan dan bencana alam. Secara kewilayahan, wilayah-wilayah kritis lingkungan
di Kabupaten Purworejo meliputi
yaitu lahan kritis, erosi dan bencana tanah longsong di daerah bagian utara
lv-28
E )<
o
E C .9
CD
o
E
eE
FF OE at! EN t'F
rE-i '€
fiEEE EEE'FF H.e.=. eEf
:I
; ii
t
g '.
E
, | | | | liu ir.rll
clG
1E
CE (!6 oo
=u
F YY
eE -*E
f;e
oo (LY
**$$FEgg$s= gs .E(! gfi.g$$t$$
bb
r
a3
e a
c
is
9z
rT E:'
gF
a
E
rF=3'E
C
I
i 6
iEE
:I
ttcg
o GD o J
c$$EFEssg== E !Egf;;$€€nqEF E lo
llll
HE
$
ls
TB
!
a
I E a
€
E
T
tl:E II
i ,
=<'
k
kecamatan Kaligesing, Loano, Bener, dan Bruno. Sedangkan daerah resiko banjir di bagian selatan, dan merupakan bagian banjir Jawa Tengah bagian selatan, yaitu di kecamatan Butuh dan Grabag. Upaya penanganan banjir pada wilayah selatan Propinsi Jawa Tengah dilakukan se@ra terpadu dengan mengkoordinasikan kerjasama lintas wilayah administratif dan lintas sektoral. Upaya-upaya penanganan tersebut meliputi kegiatan normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pada daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, rehabilitasi lahan kritis yang terletak di sekitar jalur 1intas air serta koordinasi antar pihak yang tertibat. Kebljaksanaan pengamanan kawasan lindung d'rtentukan sesuai dengan tujuan pemantapannya' yaitu mencegah terjadinya bencana (lahan kritis, longsor dan banjir), meningkatkan
fungsi hidroorologis, dan menjaga kelestarian kawasan bawahan maupun disekitarnya sendiri. Pengendalian dan pengarahan kegiatan yang ada dan berkembang di kawasan tersebut untuk menjaga fungsi kawasan, serta pemantapan
kawasan lindung. Pengurangan atau relokasi penduduk pada kawasan rawan bencana, Pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung.
KAWASAN STRATEGIS JALUR SELATAN : BAHARI DAN KELAUTAN, yaitu kawasan budidaya atau kawasan lindung yang memiliki kedudukan geografis yang strategis, karena merupakan rangkaian jalur selatan yang menghubungkan Propinsi DIY dan selatan Propinsi Jawa Tengah (dari Kebumen hingga Cilacap). Hal ini
ditunjang kebijakan Propinsi Jawa Tengah yang menetapkan Kawasan Bahari Terpadu Purworejo, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi
kelautan ydng terdapat
di
wilayah selatan Kabupaten Purworejo
yang
pemanfdatartnya relatif tertinggat bid dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaterr Cilacap agar mampu rhenihgkatkan kesejahteraan masyarakat pantai
pada khusunya dan masyarakat Purworeio pada khususnya. Wilayah yang masuk kawasan lhi aOalah kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Beberapa arah kebljakan antara lain
:
a.peningkatan aksesibilitas wilayah, dengan kuantitas dan kualitas iaringan jalan dan perluasan jangkauan pelayanan angkutan umum.
b.Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk menciptakan bangkitanbangkitan baru c.
pengembangan setiap bagian zonasi pesisir dan kelautan untuk pengembangan perekonomian.
lv-30
E
E o
Y
g oo
Ha3
)^
6C ?o o= -6-S!
. EE
EEE'a 'G s sd
s34-d
-E+t === ?-==3 -=
:I
(EEG)OO
o .3 o
fie #s cE
occcc 'E(!tEOO
CCD (!c
g€
c?ttr $gg$ C
EE $$ EgEgg -
=f (t,
ilil[
t*
t
C
13
o'E tt a3
Hl
E3
a3
n g
cI o a
E a a
a
xt
I F l
t
e 6
t B f A
{
rt t! ar 3E
rt i
$
pembangunan d.Mempersiapkan lokasi investasi, sarana prasarana penunjang
fisik' e.lntegrasi dengan kawasan tumbuh cepat, dengan menciptakan keterkaitan di jalur ekonomi dan sosial. Keterakitan wilayah baik dengan sesama wilayah selatan maupun ke jalur lainnYa. ekonomi jauh KAWASAN TERTTNGGAL, adalah kawasan budidaya yang secara
di kabupaten Purworejo, baik diakibatkan oleh
Kegiatan kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, maupun infrastruktumya' percepatan penanganan kawasan tertinggal diarahkan untuk meningkatkan
yang tertinggal pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal pada daerah-daerah wilayah-wilayah baik secara ekonomi maupun secara fisik bila dibandingkan dengan adalah disekitarnya. Wilayah yang masuk kawasan tertinggaldiKabupaten Purworejo Kaligesing, Loano, Bruno, Gebang, Kemiri, dan Butuh- Berbagai
Kecamatan peningkatkan kualitas keb'rjakan yang harus diterapkan dalam kawasan ini meliputi : jaringan jalan dan perluasan iangkauan pelayanan angkutan umum, penyediakan pedesaan untuk fasilitas sosial ekonomi, meningkatkan kegiatan perekonomian yang meningkatkan taraf keseiahteraan masyarakat setempat' Berbagai kebiiakan lain: dapat diterakpan untuk meningkatkdn perkembangan kawasan ini antara jalan dan a.Peningkatan aksesibilitas wilayah, dengan kuantitas dan kualitas iaringan perluasan jahgkauan pelayanan angltutan umum'
b.Optimalisasi pemanfaatan sdmberdayd alam c.Menyediakah fasilitas sosial ekortomiyang dapat tnenggerakkan ekonomiwilayah
d.Memacu pdningkatkan kediatdrt perekonomidn pedesaan dengan membuka peluang kesbrhpatan usaha untuk mbningkatkdrt taraf kesejahteraan masyarakat setempat.
fisik' e.lntegrasi denJan kawasan tumSuh cepat, dengan menciptakan keterkaitan ekonomi dan sbslal serta meihbuka kesempatan kerja'
KAWASAN PENUNJANG PENGEMBANGAN SEKTOR STRATEGIS'
AdAIAh
produksi untuk jenis kawasan budidaya yang merupakan kantong-kantong atau pusat pengembangan komoditas tertentu yang secara ekonomi memiliki nilai strategis bagi
wilayah Kabupaten Purworejo. Kawasan penunjang pengembangan sektor strategis mencakuP a.
tro
b€ s E-l
EEE'a
f'=. r-J
perikanan dan kelautan.
tertinggal dibanding wilayah lain
$s z,E
:
Kawasan Pertanian Tanaman pangan di kecamatan Bruno, Pituruh, Kemiri, Grabag, Bener, Butuh, Ngombol, Purwodadi, Kutoarjo, Bayan, Banyuurip
tv-31
'Egs{
.=L99ro
zo-
4-
3H <(L Yf
tr3 o-
:I
$5$E coYY EEgg$g
;
E
c,
o €t o J
= EE $fi 8fifi€qfiF ro i
T
g F '=
fr9
T
b
iE
EE
E
fig
Eq
$
tllllisE
a3
E:
h
3 d
;
{l :P TI
i
a
L o Flo
Eil
b€
tr' _F zF t^r 4f4> U,TJ-
=trf gt; figH -:e
zIIJ
G
F*
=
.-F
EfEe$$€
:r
g;
co
G"
o J
Ifi9
1F
c$ *g Figg$g-E;nnnnF ooYY "tEEF=
9z *U
fifi E$fiqfi$F$'E$$$$$
a3
EE
llllliu?No!ooF
fr Er
b. Kawasan Perkebunan C
a
t'
T
I E t a a
-5
If E E
Kecamatian Bener, Loano, lGligesing, Pituruh, Bagelen,
Purwodadi
i
a o T
di
ll:E
Kawasan Petemakan
Kecamatan Kaligesing, Kutoario, Bayan, Purworejo,
Banyuurip, Bagelen
d.
Kawasan Perikanan di Kecamatan Grabag, Ngombol, Punrvodadi, Bayan, Loano, Kemiri
TT
i
di
e.
al
Kawasan Kehutranan
di
Kecamatran Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano,
Kaligesing
f.
Kawasan Pertambangan
di
Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bayan,
Kaligesing, Gebang, Kemiri
g. Kawasan Industri diKecamatran Bayan, Kutoado. Purworejo, Kaligesing h. Kawasan Pariwisata di Kecamatan Grabag, Bagelen, Kaligesing, Purworejo,
Gebang
Loano, Kutoario, Bruno.
Beberapa kebijakan umum untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan penunjang sektor strategis diarahkan untuk : (a) intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan budidaya, (b) modelpengembangan sektor secara terintegrasi, (c) penyediaan infrastruktur produksi dan distribusi (transportasi), (d) kawasan khusus pengembangan sektor strategis, dan (e) pemantapan sistem koordinasi.
lv-32
zQ
z
6q z.w
c.|' b
<8, LO
ec
z.<
3s
- E-3
EE EEIe .eE +Er*€€s= ** $$F€€g$g. fiE
**F
H1fr
*9 o=
:I
CD
c([
(L
{
E
iH
c(! .U
cG F c (! o g
69
,s fiE
(g
Y
=!sggs$$t€F I.
N[
N
a3
2v E5
5E
i;eq
I t
i E
ri tE
TT
i
;
E c c)
d9 YE
f,ffe lU (L.:u *zu 6k <[L
G
E$
gggE*€€€,=.
:I
Eg frgEq q qn€ F IO
:tllllis
o t!o
o-
c6
iE
o
l3
wt
t a
E
a
fir
:<
t
o
t
g
C
a
.Ct
af-
Pg =a
I t
E x
i ti _QE
TT
i
z9
SH
fr? Wlr, shR U^Lz ,L Z IJJ
==
s3
E
Y
b E att
J(! E
ggF$,€ggg,
:I ii .'l:llllllg s tr
iE frfisgtq$nF
Io
A c (!
?ES
f;gg
Y
a3
(!
m
H
E: EEr.
fr9 (u
g
6
.E
T
-fiH Hafr aE
:I $
F E
€cs$'} €€$g = Eg searP s !€ fi;E$ EgEg6
g "irll fniw%
G
ie
a c
T a E
I
f;E E3
E
-
i tl Iii EF
;
lv-35
o
E
ggSEFIgg,,
s)o
Eg
:<
co
:I
l.
ilil1
g (! :z
EE
a3
E7 !t EE
-EH
!|,
tlj
t=t
gecEu
z
E
gE
s
:::
tlJ
-
C!
E;, iEs*
E o E
E
Lo-fi I
F=l -l
6 c(! lt
-9 3=
T
,n
i; $frEggggg F
C
b
c t! ct!
E9 =s +8,
sue -EE
?s
Y
.! !, tr
{'
ED
o J
Er
o
3fi
cG
HI
o-
EggEg.CCgCECD
EE $$E
oooooc 66660-? a--1'1
lo
lllliu
va
u,
5 a!
Y ES @ EH
Eg
a3
ca o
I a
tF
5 x
It f
t
il
ii
i
C'
E
3n TT
i
7e rH @o ?3
=tr flae lU llJ.z o-ofi ZF
CD O-
3c
o ?
E
l|l
Ifi9
b
eE
-9 o=
-E.i,
iH
:I
FEFEgeer. E!gfiEqsn$fiF *E
tt;c o o
GD
l.
ilil0
€ $
ffi
@
Hi a3
E5 5E
it sq
t !* ;
!o
E
il:E
TI
i
;
3*E frfr5 H=g
E
hoe II
gg
glcEiie;*
"il
6 =< Y
b
I
ffrF
g E 6C
-
II
EbE
Fc
gaggsggEggaE Ee
fo
.as
E,
tl IiWtrtrtrtrotrtrE]trtrtrtrcrE]trtr
E*l iatE
Hr
f;gt; a3 ii i E
F
PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagan 5.1 Pen gawasa n-Pengendalia n Pe manfaatan Rua
pembangunannya. (cermati Bagan
ada ijin
bangun-bangunan
pada
Ka
bupaten Purvtorelo
I
Sebagaimana diungkapkan dalam beberapa literatur dikatakan bahwa upaya 'riin perencanaan kaitan iiin pengawasan mencakup pada proses perencanaan ada
kegiatan/ijin lokasi disamping
ng
proses
5.1 ).
RTRW Kabupaten Purworejo pada tahap proses ijin perencanaan ada iiin
N
kegiatan yang mengacu standar tataruang wilayah. Proses berikutnya pada tahapan lanjut adalah ada iiin lokasi terkait dengan ruang detail tata ruang yang memberikan
a
a
t)
PEMANTAUAN PELAPORAN
V
PROSES
kejelasan lokasi suatu kegiatan tadi yang menyesuaikan zona/tata guna lahan yang lebih rinci. Kemudian pada proses ijin Membangun Bangun'Bangunan yang mengacu
I-APOR
MEMBANGUN PEMANTAUAN PEI-APORAN
rencana teknis ruang maupun Rencana Tekni Bangunan dan Lingkungan (RTBL) suatu
kawasan tertentu. Pada tahapan proses perencanaan diadakan pemantauan dan pelaporan mengenaibagaimana para pelaku pembangunan mengikuti proses perijinan
PROSES PASCA BANGUNAN
tersebut. Lha apabila ada pelanggaran tentunya setiap setiap proses sudah ada ramburambu penanganannya. Yaitu selalu ada peradilan administrasi, dengan pemberitahuan
ke 1, ke 2, ke 3. Apabila tidak ada penyelesaian langsung kepada pemberian
( \
PERADILAN
IJIN BANGUN.
BANGUNAN
I.APA\GAN. I
o@
Masalah berikutnya adala pada periode pembangunannya. Dari IMB yang ada tentunya ada pemantauan pada proses membangun (kontribusi bangun-bangunannya) dan ada pelaporan tentang hasil kejadian dari proses dilapangan. Apakah betul pada struktur bangunan, fungsi bangunan dan kepadatan penghuni yang diijinkan dan lain sebagainya. Disini ada proses juga penilaian lapangan dan pelaporan. Apabila ada
PENGENDALIAN I-APANGAN
v
sanksi/penertiban.
lokasi yang di'rjinkan, betul pada tataguna lahan/zonasi yang diijinkan disamping bentuk
/ \
PERLU
KELEMBAGAAN INDEPENDEN
penyimpangan kembali tata laku pengendalian dan penertibannya. PERLU
KETERLIBATAN MASYARAKAT
KAWASAN
Erl-l* Pelanggaran
PenYelesaia
Kleru:' BULDOSER
v-1
harus Pada proses pasca bangun sampai pada masa hidup bangunan tentu tetap
Bagan 5.2. Manajernen Yang Diperlukan
untuk mengecek : ada pemantauan dan pelaporan disamping ada peradilan lapangan penilaian apabila apa ada perubahan bangunanlfungsi kawasan yang teriadi. sudah ada (pencabutan ljin, terjadi penyimpangan selalu ada penyelesaian baik cara administratif perlu dipindah dan perbaikan administrasi dan lain sebagianya) cara ganti rugi (apabila tidak ada lain sebagainya, ada denda kaitan ada hasil yang keliru' ataupun apabila yang bekeria untuk respond sedikitpun atas penilaian tersebut- ada mekanisme buldoser merobohkan bangunan.
Melihat mekanisme yang seperti tersebut di atas' akan pengendalian kelembagaan yang bersifat independen, untuk melaksanakan tugas preventif tersebut. Untuk ini diperlukan juga keterlibatan masyarakat, baik untuk diperlukan suatu
(menjaga jangan sampai
URBAN MANAGEMENT REGIONAL
ada pelanggaran) maupun kuratifnya (memperbaiki
kesalahan/pelanggaran yang teriadi
- dengan berbagai cara pengatasan).
Sebagai pegangan bekerja bagi lembaga independen tersebut dapat disarankan
yang dinamis mengacu tatacara kerja sebagai berikut. Suatu upaya pengelolaan (cermatiBagan 5.2). perlu Bahwa suatu kota/wilayah kabupaten/propinsi yang dinamis berkembang ditanganidengan cara manaiemen terpadu yang sesuai untuk tingkatan masing-masing'
memasarkan Manajemen yang sepertiitu hendaknya selalu menjalankan promosi untuk ,,lahan usaha", yang memandang selalu ada kegiatan Ekonomi Lokal wilayah sebagai
yang spesifik. Dan untuk menjalankannya diperlukan suatu organisasi penanganan yang pas, dinamis, selalu inovatif dan tak kenal henti. Untuk itu selalu akan diperlukan suatu rancangan kerja yang berkembang dari waktu ke waktu' Kemudian mekanisme (ATLAS) itu dituangkan kedalam AGENDA yang jelas, digambarkan pada peta
PROFESIONAL EXPERTIZE
AUTONOMY AUTHORMY lNTEGRITY MORALITY
kerja
untuk mengetahui sebaran kegiatan dan dimensi keruangannya, disamping harus posisi-posisi). dilengkapiATURAN MAIN (pengaturan/penegakan hukum dan keielasan Mekanisme kerja diatas memiliki tumpuan kerja pada semangant pelayanan
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
prima yang memuaskan pelanggan, yaitu dimilikinya kualitas keria tertentu, dengan dengan waktu pelayanan yang sesuai, dan ada ketentuan beaya rasional atas hasilnya-
perlu dibingkai pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Agar dapat menjalankan pelayanan prima tersebut memang intinya terletak jiwa profesionalitas tertentu. Dari syarat profesional itu ditumpukan pada : keharusan memiliki ketrampilan tertentu
menjalankan otonomi, peranserta masyarakat dan pengawasan pengendalian di bidang
(expeftize), dengan keyakinan otonominya dan integritas dengan tujuan pembangunan
RTRW yang memiliki arti yang besar.
Diharapkan dengan upaya manajemen terpadu yang demikian tadi, upaya pelaksanaan RTRW Kabupaten Purworejo kita bersama akan menegakkan eksistensi
negara, yang dilandasidengan moralitas yang tinggi'
v-2
1 r
q)
tr
/o
art
,c ii EE I -1 q, c)
INDIKASI PROGRAM
U)
i s . € $e {: E *sli * E $ €' €EEuilie;.isEfFi€iig
Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
.:1
&
Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, Pasal 1 ayat (3) bahwa penataan
a M
ruang adalah proses pergncanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) bahwa rencana tata ruang ditinjau
&
o F.
kembali dan atau disempurnakan sesuai jenis perencanaannya secara berkala. Tersirat dalam ketentuan tersebut, bahwa kedudukan penyusunan revisi rencana tata
sf
11
a a
ruang berada pada posisi setelah suatu siklis kegiatan penataan ruang yang terdiri
dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan
dd
c =d c)
Mengingat kinerja penataan ruang dipengaruhi bukan hanya faktor intemal wilayah serta kualitas rencana dan ketepatan cara pemanfaatan, tapi juga oleh faktor
M
eksternal seperti adanya paradigma baru dalam pembangunan atau penataan ruang
o
nasional, perubahan peraturan atau rujukan baru, maka penyempurnaan rencana tata
0"
t)
di atas, telah
Et
EE
sE
,g€
! g sii Fe !*. t E F
C'
E
E
o
t>.
J
c.i
c';
$
,.;
\O
t-'-
E€E
pg:;Ps ES-RF
tt
F -$€ seEf'f HO,B€EEE€€B=€T€#€'g e pE€ s -gE pProE'Ha
€
fil
E ({
s* -. EJZ g
g
FE$3tsFIaB$sEagsas; 3;E8E E &i
tersusun kembali Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2003
""p
6';6 i:'.g S ogF
s.
ruang perlu dilakukan setelah juga memperhatikan faktor eksternal.
Dengan mempertimbangkan hal
6!
q tr H
.S
-E'ig *Fl $ .*[_"l;g s €g
pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.
tr q tr q !9 c!q tr
EE* g
E F
E
*
EE rts€o.rE o--Y(n
od
oi
- 2013. Dalam rangka
implementasi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, dengan
* lffE:E:{ i'i i
mempertimbangkan tujuan, konsep, dan strategi penataan ruang serta rencana pembangunan daerah maka diperlukan adanya kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Purworejo. Adapun indikasi program pembangunan selengkapnya dapat
z ()
dilihat pada tabel berikut.
M N
z
El
i{
tiglggi;iigi[s
F
i'i€gagig€'gg3,*e
';z A E
z
vt-1
*$€ trj5s
=ct= sEi5a-€ o o -i.=-
an
v o l
M
90
,
o F]
sF$Fs;s$
FsFFAEB.$ 14trt40z{av
PE
-i*Fg€.irg*FEg
z
z
M
M
& s o
F
v z
& v o
g*gigggt{ggggggg;$-t E,E d-cj o!
gE
i
sg-'
X
a e
R'g''-$'''
o
(fl
cGg('Gt
z
E FE FP FF
&
F
v frl e z
d
\o
€ E; iE ri z X N
tq
tr.l
r'-
o.i
g
!
oi
ii
s**$ sagnEggE
ti
qr,.i
ru5
bt)
A &
o o &
.:.:.
E
adc cfl
A
;'Egs tr-€ tr.o. $T
SH,6
& EA
E:H
Jf.i
3
u)&E c
sE
a["se n; tx. el ge Ese ,Es€
z F.
;s ui
0g
qe
E.F
s*i *l,Es'E s3eB[3FHEsg
;e.i c.; s
E
t:
'o.= !
z z
: f;r E $$ te9Ett $ 3F5$EF5
; i.u$; sa
Ef
tE tsl *T R'*
i
E*€ g a ig € $$F g $gg*
A
E6 -rE
aj
'E H
€€
*g
a FI
a ;{
€€
(9
x (A
2
z s z
F &
lrl
tr E
E;;s esi 5e
g
F
c
IEEF E-:.
z zt{
-Y
z
g
4' F lrl M
c{
"l:PE Ii; eftEiEEg *e €$€ F:€Fs f,;
-Ees:$FPE €;
t<
EI
Fggi*gEtsgigg,
o
z o z
d A
fFEEBg
e
z a o
H$ $gE v
o
z
vt-2
TA
F -r€
V J
gs
a
E -€fi $E
xo -1
ssa;s
E€ €€ n H; IE E =ft E " e €€ *! : aE n €f t* 6 $ .i E 3 a sE *! g $€ €g e e€ 5 flil :n n €sg*it_;
$EpE$$e
$l
&
a
v
&
o F
dr
'=
!4
tll a
z )a
cl H
rrl
z z
a
tr
G
5 F,E E,H
tr
F,5!
t_ Eg^E e
s
.i.:(E(g'=sld(gc
&
o o
(")
o0c
e
E
s?i6g?-H.e
F-t.E* Hs $$F; $Br;
F
H'#E
i+:-E
$Fi
z IZ
v
lrl o
\ti
lgE FE H ; r*€ x EE,E,g
E l4
v
F E'
t.
;g $$g FI3 FF
pi ri
EgEgg
C' :T *J)
& g
z
la
r;
HE
z z
A
+
-8._ s : FFEi'
H
Or
Fi
oi
'E
X
€*€€5" E E 8.r'El €€43 " E EggtslH
€
cd R' E'
z
F
EHF
*EEu;Hs$"$- -=r.-rE, ga:g€;EF€ce*rEilag$E
Id F S F€FS, a€cFE eg$8
r
E
F F,P
EE[EsEisaEsg
.-j
gE*s€$isEEilr o 2
5* S E X *is. gs" €;'q g
geE-g;
a[ie€E$€t[H;;IFt Jc.iri td\o
tsEE*;E
z
€'3 S " EgE F g B fg
E
t:E
F
E
ai AsJ*o. F_ E E Hj:
t1
F A x=siEF ;I€ g .9gF$ 6 fi rEE E HeSEE $ HF*E.E E E -*8. aF + 'E x rU F, H $, -*t,EF€F€gfi*
*EtEp+ :;E; gcE
5l
E
'ci
r
z z
F
o F
rl-
si gEgggf s* Fs
FESFRF
A &
&
;E ;*ilIgE;"lE 5-a'E=',E r='=rPi !6 u oDJ(Cq)jo
a
)1
i€ gE EE#Tg$t5 ;'f
gE
€
€E€E a *E E F E f; oa'F t €g eg *€ &E
a a
FE
Z
t $3 .-€€
FoFct
.
M
o o
H
e9c
'E
al .a
o
z
vt-3
-c'
e 7
v) u)
F ;€
&
14OV[.:ZfqV coEt c -c !gEGtc'Fl Rt R.lrE
tEE
€: €ai'€ E gE E
;IE$I E €
p,
z v /, o Fr
s
li
M
ta
q,
H €s
z
€ilEF, gsE$T
o
igig$gff
F.
&
F Eq) q 'c, -::*tro-:l 6 -9L.-
ctrq
G'
oDlt= C'
t-
v
F
6]
:\
-:{xac
H ]e E*E gF E {'-E E-ET#. FE *E-i' FR!E
z
'ii a tr
t1 C-l
H
z
vFI
F
cl
EEga sfiEE
E*€ s_€$=5
lfi".Eg.BsE ';tgSS s+=
JFEs?EE+3 0)r - !9 :i ;- at :: r'2';5Eo ;=
J 14 V ()
U
c
* $ A* E H'E 6T>€i>-g>'t FE
z
a o
h*=
z
a
M
z
M
o
ri
+
G'
q
zt{lrl z z
,iigiigig
gEE E tr cL'^c) qF H o tr€
(A
V.
c.i
-'
/, o
c'i
F FE
€EqC €E Eegr
& (,
p<
c.i
A
E
z
J
tgo
oE
E{*
H
E
-f
F€E;f : E.$ ;
qi
() A
;
igggg3;gagg
FgFEg$gBg?g$gEg d.c;
rtt
Ea g**uE E€ EE#s{ -$l 'iJ?-.gF
Z
€gi,gggggig,ieE
a
e
:s
z &
c
B.e e;sE FqFE €'
E
H M
.*x s
'B gi$';5E F E et*' E
Fl
o Fl S
EE
M
rq
EH: g-F$€€ &E
H
E)t F&
$;
'l
$# F#
F.
&
flBF d-8fl€>3
E Ec
'lz A
z 7 vt-4
(t)
(n
q
M
-€ EE
M
o Fl
o F.l
-a8 Qru
Sigfpa:
(4.1
FEJEF
*g E E E
$E';E
*.=F
Eea q C ct t tr
a
z v o F<
st
H
o a
o o
c.l
eF
: EEs '
€es g.€EgE
il 2
v
d o fi
I
s
&
a a
E€5
€E$:E$F$dEA.fi#s
FaP-}4F.t-
cd-d o
Gid dd
-E eoqr
tr q o{r.f Hg
i
9.T"
ffi€f rs* FI,FE Ec$ €F;€*E5E (l):to0ro(l)o pr
o
z z a
z z
{-
E*"
&
.d
H
v
=
E
+l
s;9ag
FE
€EEH* E:
g
g
a ca
E
iF H:E
F
'iz
fi
P*
z z
ocici
;q;i>
ix
v
&
z
H
X
o
H
z
z z
.e nTgg HE,;!s€
E
$",
€€sE
ccF -38
_ggF
Fs0
5E:Ei;3€lse-[€sstfe
F'
E
EI
t4
(\
i
E
E
g,
vIrl o
z a
o z
Fg i
ggii
igg*igggig*EiigIg
F
P 'E$
H
g€
se€E qEE{g*ilg8" s s€si $Ee €E 3 * Fs+r; E 5;'s ag3gg t€ s'Fx i E Bc 3 [ g,
AN
.+.x;g
gig$g€ggFi
=lE"E F'f;=
'= cccc
FeF
o{
ff€gggg$
$ oit -c.,i
c c ooc !!
rr 3sp* *$€
V
ciq.i
Joiri$.ri.oF-ctoi9=
c 5.=F
z
E BT
iggEgglitEgi€Egg,i'gg
E ig.s *E *sa"ss sE se *;? g$€ $E
Jc.i;
F-
()
g
€
a
E
F€
€$E*EE.gH$g€€Eg,fis€ E s € -E 5
€
Alffs E: $! F
u H (t) :\
*
RE;'E F$ g
atc!fit(ltE
t<
g H Eg E r E eg 5
-d=i€ E E $3 FiqE .EeFl tatr1!
i4
tsEPTEPT o.A
z
!!
€ie*pEesAF-a*+ i q-E F f'€'a f;
H&
E
€ --F. -E 0)=orl t|(g .o I:n ootr g c o .! ct Xx
.+Et F Ei;tE*g s,,?E -s ,4iiE.EP FE$ gF€c.i:$ $$e- $Es s:E$Ei -E.g cf
a
3
! E€ € :tE g* p E E=E s€ € *
{ E
al
Fi $i- Fgi i Ef iBFg EFgEEiB (\
\o
o
z
i
Vf-s
(t)
(t)
H
V Fl
^OQ
M
ss5;s
qf E FE €e-€ * $E,$ r€€; g E'"$E
d* €
.J=Jt('tr€
p; E saa ;3:€ ee;E_:4 i o6
M
E
zlrl t4
&
o Fi
$
E
g: ;E p. P gl-u?s
a
-
p
EE E 'c E G o€
z
HEETd € eE;
EsrrEs
X
gs$
5
is
a
&
o F
elE.Es
.+
;{ € :e3=asf E
a
$fE * *a EEt'€ $r
giefuggggsg;Eggg,
gggggg5sg€g€ €
rf ol
H3=E I
F
.-L
:;g; €
z l^. U)
z
$€
fffEEE$EI
pi
.rr;
M
Je.i1-;
a
-e tr.c tr I jor)
sl
z
o 2
F F
s.l
M
7 rll fh
z A
a
:.iasBil fl Pu.'io:€ sfi;ries€
dr
Jc{c";+
v & F
z z
F IEe rn=_ e;. BE* sns: E5.98 '^4 b66 l;; ,EHE sFE =t€ EFH eFr"8 r H.f #:€ -;$s €g
u)
z z
EEE*g'€,l€€t g€$;ferF[sF€f
A
tJ.l
ff;
N
z
& (, o
lo
€€g;;ft
z g
(, a N F
ile:E
Itl
v)
E.E=
z Iz
€€ggF$E
&
z
€
s seg f;$€ g Ht g€ s,€
o t-
<.i
-
E.
o
E
t€ : iHFs€ir €sg
X
e;l; a;glE
g
€t;; €ggl*
M
g
ie €E E
z s4 Fl H
M
e.l
t$€fl:;;
grFE
o
cie;$gi;geFi
'iz a
o
z
z
v-6
o
v)
c .-:' da
M
o F.l
tr
M
-:'
-cE PE
:8
F]
5E$E'$
E = 6nE e r; * g' E E.BE
gg g$il siE M tI]
z H
M
& $
o Fr g a
a?r, .E Aff igg ir g€tEEFE
B
3_9
liili{
'tEscs,_ *F$;ai F$
: Eiaeigi,E Eei iBu'€e*i
&
s
F
i*
t
qctil
e
;
i:iis
,{v
oi
ri
u
! fF
F a
X rd
F
?
al
=
; E;
c€! 3o
3€ ES Soii -'i e 8"3 Ee
;i F$;;eia
X
S;Eerl{E5a : g g" B LE 5^' .-'g
'iz
s3[[3e-q3si
14
x dJo.
d e d.q
^ = *F.soa9rHg"J
o
z
E
I . Esgi€e
gg
g,
: ts* ;ee;. E; I
J
e.i
c'i
g
Eg oct
g d
t Et t .:r qr
cc s
" F*5.i !!,; R' €.Ess*-E'ST=
i*g gsi t e.€ gui
F*Htur$lg$gE$€5f
e
J(
:retE;g;:f c fr F: i;B:€ !i;H€'F;q$$
z z
HE
a
6 $f, E: $€ {E'i'
cd
;g€E
FE
d-o
>rN
gilaE€
\or.-od oi
E
isgsgggg€t € gf sE#Es3a3E3g3ef H;#f Ff tf cf Ef ;f EE
ro
f
ggig€g, I
cfl
si$ie
a€seggEl F g g
*3:lsi€;:ii€Egg:*u€. gf
E
M
-s?s,l Ft uFE ss €F! sEgiifFgtgFs
ob-c
E
{ €EF$ flAEcE,€3!€$€EE€E$'
&
z v
r€:
;
;:
Fi
as;
F$ s E ss= d d o'o o $i
Ef
EF *Es fl E g g € sEE a s s
c
z M
lr
z
ru
i4
c.'l
,.;
\o
rZ ('
g,
3. 3
3
9n
c 5! E
l3a
E F tU
w
E
EE,cEEE-. *FEF;:9
EUEUE-i'> 3t;€^s.€Q
E. fiE€T.E EE?
I* 4 FE$E
FEe*t€t;EE
z
F gPF A I'€"EJ E
F
FE65E'68'.EE'E
EI B{
>E>>8.>B.e5d
'iz
T
,a;
z
v,-7
d rE gtr
:8 c)tu ax
EF -tr E
xs $l 'Eq)E
a- E* #,F g c! '=) 69e
trEiJ E€EEg rgE Es g. r F{Es -vccF * bE t
a
v fr F
?E E E* 9:9 F F€ si L F EEE*s E 5t : F# AH ET.# 5':
X
a
gEI E g !fiE;E s F9_aE fifladd [$rEs H Cl r"i r+ |/.i
\O C-
0O
.y,J
f€$g #:€$t€!'s;s
ilgt* e.;:ii'g *'F*E€gu€
FE€'$€€*€ f€H€€
*;:ltu[;
€ (g
o)
o.
z
6
14 C.l
H
z.
2
;)
E lrl A rh
l{
.x
tr diJb
!O
=eE F =
a r
F D
,,x c c As.!1 tr-C s -V 169:E' hi >:
'EiE€€u*i{u
J
*^E€ E E
a-t * s-i € .Etgg $t€g$ug€s${c
E
a*$egsgis€ss
E
HaE
F-cdo.=
g
g) o
l's!
EG Eb* *od
'O
EE nEFsfii c: ii.n *g E E Ht F? 4 gP ts"eHPF^E v
N
tv
*
Jrrrr
!PDccH o) -: Fo.E H€H
FEs ;E* E{ r l:*E
.d
:Fi':idq'aEFX
o
n<;o<.tro()-oA C o'-2= .:4 O.CL: Y2
ot)
H
f;F .EFFF€F H; €t*Ei*'$E "saE ;E :E
9
(q+'
= -2*r A (q:I c)
tr J-:< .suti'
:F I!E tr oo_= 'c6 {bb
z. (n
rr-
$
o o
5E
gr 6 E I e e o o! *E o-r trEo-Eo-:FE F o-rH'F co.E rHE o..o c1ce H€ EZ O6e; Fp
d-9€ &ie
'E
t
EEH Hgg €: EEH E"luEg t€::![.8
E
FH';E*'3,EiEg
z
vt-8
DO
o
tn .a
X
-q
o
d
u ,]
a\t
EE :8 q){)
-l
c
d-c!l
to.Ed (l) .. E a-d
c
z M
&
$H €"E* sE EE
trl
s
a
v
Eg&,E F* 4 E -.I EE .:v.(l' c t L*
&
4
z
Ht€b &
cfl
;
EE ^E-F^8"
Ef ,*l€E
-{"
&
.9"F,"-E
d1
Pa€e#tE€€i'*s€es*#E
€ .i E uc ;-B E :€.En E iji F ;r,YD.v
A
+
E€[€pFE[[[EE[€$[e€ J
0)
.o
6
6
'r
GI
= (! g o) q) 4) d 6 tr! J >\ 6
q)
dt o
{)
6-
7
0,
()
N
G
-o
A
14
o,) q) q)
x
;
2,
'o
q)
q)
o2
a.)
6 C'
()
s G -x v 5 p (t d o
(i
or)
CI
'o
{) E
2
0,)
&
J
it
tr
q)
dt)
c)
q
g
J
{, o o
tr a0 .l. DI)
J(
6
0)
E
a)
J
o
t
il)
66-
.}zO- i:
ErsE o
-rz ctrF t6=
FPE
E{
GH
ItE(d
t
I
-61
()
>' q)
d) q
()
z
n
gsE
FsE
sas9, 3[aE$E
E
a
:E af s€frFgt *Ee*gs ''!iret tE €; $$a*s€
'a 1l o0.)l -oJ o-l
lEl
F
c€l O-l
?
.d Ol >r 6-l -Yl
z
abl
z tr p
J
(,
FEE*ieF C E
es €€ g€$Fn€ fiEgE*; ?, H* €s4€-=* r;86-
dl ol
JI
-l::i
etrS :(!l.l
oo
x o)
E'i
q,
q)
oD
.
E
o0
x
d -t'-c =iJ>, ;.E i
yr
x
.g
(E
ot)
c .o
cl
or) br)
c,
a1
b0
i)
C)
bt) q) 4)
J
€ o (O
a,
tr
o g
q) bt)
@
q)
() l: q
.E
d
€ o
id' o0
J4
>'
'iq)
)<
o !0
ct
0)
o0
(! br)
(n
o
o J
tr= q:iq oD .',cq
\tr)\o
F
ts q)
4) q)
+( c)
t d
()
trl
bt)
n
e. I
or)
:4
-v (t ,!l
SZ
)1
or)
x
v
.x q,
(o
o.
trl
6
-6
4
N4
d q.)
c
€
'= - tr = tr trl Eo 6es*tr tr jzFs
e stg
v
A
a €
gEfr= EB$ E; :EF s-6 E*F; _F E.aEi oFd E'oB-s E S EE
F P7 tFE
EE E €" Se!
E"l
z
B
egg*g=c€FfiEg$EFE
dnEH Fg'FSE H?F* Eii-H sfrf
)
Eg $ $ q sg -seEs sE EEg n ; ; ; {Es s
i:
s'5€: ^A^EE'6 ii* (o EN# (l) 0).Y d 3 E as.,a o.o. l4
E
es .a'6a
^ q) ct'(?
iEEEt;;€€c
M
FHHLE.S 9! Z.o - Fx XT A€ E€
i)4
rt
F-
'Ei fit tr ct;i
F
o
EgEF€FsBs-r JEEEFEF;EE
tA.y
F .=6ri € ;Ef $ E-c*=
^
---rd
Irl
'iz
z I
X 6l H
;"e€E issiHt c;$$sR g*$EXSESsE*g €FEE*s
ule:t; *'g€}gF}a:*cil F s€ 3': f, sE 1H's E;E'* f; 5 H
E fi E H.EE HrE-€ *,i6 ; o H'E s'E HE 5a E d'E 8.d
sE g.9ts
E
E E P3! E€ Fs* EEE e-Ed 8.€:8"8.8
E
I I
E!
o
vt-9
jj
dEe ee'a F36F
a X
:"
--i€
E * H'.{i p"* s€ € E6fbErPE!'5 l{OOVEMTAQZE
.1
(ritrtrtrtr
F: € i€
€
i,.,.
€ -:inr ;* ;€ E eif€: e; e$ z )1
t
t-
€
EAg$a
rr ;s
Eig*g*c,ir s?i EE
€ F,: fi
M
Fg-
.-EfnE=€9.cEYo5 ^t-EE
z
ggF;ggtg!gEga d€
€*F E$F^ EFsC €*€B -sa €€€g€ [=E+" rtH e *E-:EA Er J6l E_6ia EE a= EE .e -aE H= Eo, eE sEE €Hg'E c ltssE sE i-se g=Hst *:,s€*,E€ ,l t,tE€$€ $*f€ ,g,tf*c s i€ Eg a€ c: Fs aH; s$ Hs g,gH.F € e'st*;
"sFE
iE
I I
i> t<
I
l(J
afl
IA
-i
.'i
c'i
I
,.i
\o
a*Fn €'€i; jffE ttg ffisaFi sFi? i;g'j ;1i Aste z
g c.l
z
14
i:E
iii*iEIggE I €' Eg;,;::$E :;EEr*$E4gF* si; s e ;e$H{ €;'cE€gg€$; Bgfi,, €€ s,
'i'Efi'
7 D rLi (a 'A
J
,i z
al
t
,-i
z
vl-10
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA Aca Sugandi. 1999. Tata Ruang dalam Ungkungan Hidup- Jakarta
1.
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW Kabupaten Purworejo pada dasarnya disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang daerah. Adapun tujuan secara
Bappedal .1ggg. undangrundang No.23, Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. BaPPedal. Jakarta.
lebih terinci dimaksudkan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan kemampuan lahan/kemampuan ruang wilayah dalam rangka optimalisasi
Beek, Klass Jan, Kees de Bie and Paul Dressen. 1997. Land Evaluation for Susfainable Land Managemant. lTC, Enschede. The Netherlands.
pemanfaatan sumberdaya wilayah serta memberikan arahan pola pemanfaatan ruang yang menggambarkan kebijakan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya
Departemen Pekerjaan Umum. 1992. Undang-undang Republik lndonesia No. 22 Tahun 1992 Tetang Penataan Ruang- Jakarta.
dan pemantapan fungsi linduhg. Selain itu, RUTRW Kabupaten Purworejo diarahkan
Depdagri. 1999. Peme intahan Daerah. lJu No. 22/1999. Depdagri. Jakarta.
untuk mengembangkan sistem interaksi ruang antar bagian wilayah guna lebih mengembangkan struktur dan keterkaitan ekonomi wilayah. 2.
Jakarta.
Dengan adanya perubahan paradigma pendekatan pembangunan, pembangunan daerah yang cenderung memfavoritkan pembanguan perkotaan sebagai satu-satunya
mesin pertumbuhan (engine of developmenf) yang handal harus direvisi kembali.
Pembangunan pedesaan harus didorong guna mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi. Karena itu "Pengembangan Kawasan Agropolitan Sebagai Pendekatan Pengembangan Wilayah' perlu dikembangkan di Kabupaten Purworejo. 3. Pengelolaan kawasan
lindung
di
Kabupaten Purworejo perlu diarahkan pada
peningkatan fungsi lindung pada kawasan-kawasan yang menurut kriteria seharusnya berfungsi lindung, tetapi belum atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Pengembangan kawasan budidaya
di Kabupaten Purworejo harus dilakukan secara
efektif dan efisien serta sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan
budidaya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna
mewujudkan
pembangunan berkelanj utan. 5. Strategi penyebaran pusat-pusat pertumbuhan, antara lain melalui pengembangan
kota menengah dan kota kecil. Upaya ini adalah merupakan usaha mengurangi kesenjangan pembangunan dan mengurangi masalah-masalah di kota besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan peluang kepada investor untuk menanamkan modalnya di kota menengah dan kota kecil.
1999. perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. UU No.25/1999. Depdagri' Douglass, Mike. 1996. Rurat-uhan Linkages in Regional Developmenf. Hawaii: Department of urban and Regional Planning, University of Hawaii. FAO. 1988. Guidelines: For Land Use Planning. FAO. Rome.
Gore, Charles. 1984. Regions in Question' Space, Development Theory and Regional Policy. Methuen. London.
Kimpraswil. 2OO2. Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabup ate n. KimPraswil. Jakarta
McLoughlin, Brtan J.. 1979- lJrban and Regional Planning London.
a Systems Apptoach. Faber.
pemda Jawa Tengah. 2001. Revisi
Rencana Tata Ruang Wlayah Prcpinsi Jawa Tengah. Bappeda Propinsi Jateng. Semarang.
pemda Kabupaten Purworejo. 2AO2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwgrejo No. 18. Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Pemda Kabupaten Purworejo. Richardson, Harry W.. 1993. Regional Grovvth Theory. The Macmillan Press Ltd.. Bristol.
Whitflesey, D.. 1984. The Regional Concept and University Press. Syracuse.
the
Regional Method. Syracuse
