I.APORAN AKHIR
KAJIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN PROSEDUR OPERASI BAKU PENYIAPAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Acc. No. : : Clas.s Ctrecked :
Biro Hukum Kementerian Negara PPN/Bappenas 2006
Daftat Isi
BAB I
PENDAHULUAN
1
7.7
7
Latar Belakang ..............
1,.2 Tujuan dan Sasaran
Z
1,.3 I(eluaran
z
1..4 Ruang Lingkup
3
1.5
4
SistematikaPenulisan
BAB II
I-ANDASAN
BAB III
METODOLOGI
6
3.1. I(erangkaPemikiran
6
FlipotesaI{ajian
6
3.3
Disain I{ajian
6
3.4
Jenis, Sumber dan PengumpulanD^ta Metode Analisis
7
RENCANA
KERJA, STRUKTUR
PENUGASAN
BAB V
5
3.2
3.5 BAB IV
TEORI
B
ORGANISASI, JADUAI,
DAN
PERSONIL
9
4.1.. RencanaI{erja ........
9
4.2. StrukturOrganisasi/TimPelaksana..............
10
4.3. Jadualdan Penugasan Personil ....,............. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAFIASAN
1,1, t3
........
5.1
PelaksanaanI(egiatan
1.3
5.2
Pembahasan................
15
I-AMPIRAN I
NASKAH AKADEMIK
I-AMPIRAN II DRAFT PERATURAN
MENTERI
PEMBANGUNAN PERENCANAAN PENYIAPAN, YANG NEGERI
AKAN
NEGARA PERENCANAAN
NASIONAL/KEPALA PEMBANGUNAN
PEMANTAUAN, DIBIAYAI
DAN
DARI
BADAN
NASIONAL
TENTANG
EVALUASI
KEGIATAN
PINJAMAN/HIBAH
LUAR
BAB I PENDAHULUAN LI
Latat Belakang
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Danf Atau Penerimaan Flibah Serta Penerusan Pinjaman Dan Atau/Atau Hibah Luar Negeri, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri
Negara Petencanaan Pembangunan
Nasional/I(epala Badan Petencanaan Pembangunan Nasional diberi tugas dan wewenang: 7. betsama Menteri I{euangan mengajukan usulan Rencana I(ebutuhan Pinjaman Luar Negeri selama 5 0t-4 (Pasal6); 2. menyusun
Peraturan
tahun kepada Presiden untuk mendapat penetapan
Menteri
Negara
Petencanaan
Pembangunan
Nasional/I(epala Badan Per.encanaanPembangunan Nasional tentang tata cat^ petenc naan, pengajuan usul, dan penilaian keglatan yang akan dibiayai dari pinjaman/llrbah luar negeri (Pasal10); 3. bersarna Menteri I(euangan, Depattemen Luar Negeri,dan Departemen terkait lainnya melakukan negosiasinaskah petlanjian prnjaman/Yttbahluar negeri (Pasal 14 ayat(2)); 4. bersama Menteri I{euangan melakukan monitoring dan evaluasitriwulanan (Pasal 24 ayat (1)); 5. menyusun lapotan kinerja triwulanan kegiatan yang dibiayar dari pinjaman/hibah luar negeri QtasaI24ayat Q)); dan 6. bersama Menteri I(euangan mengambil langkah penyelesaian pelaksanaan kegiatan y^ng lambat
atau penyerapannya rendah, termasuk melakukan
pembatalanpinjaman (Pasal25 ayat(1)).
Oleh karenanya sebagaipelaksanaanlebih lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut, I{ementerian
Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional memandang pedu melakukan kajian dan menyusun sebuah pedoman (prosedur operasional baku) yang digunakan dalam menyusun pereficanaan dan melakukan penilaian kegiatan yang akan dibiayai dari
pinjaman/hibah
luar negeri (penyiapan) serta pemantauan dan evaluasi atas
pengelolaan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hlbah luar negeri (untuk selanjutnya disebut kajian penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjam an/ kttbah luar negeri).
1.2
Tuiuan dan Sasaran
Tujuan dankajran ini adalah: 1,. Menyiapkan landasan konseptual dan naskah akademis penyusunan pedoman (ptosedur operasional baku) penyiap^n,pemantauan, dan evaluasikegiatanyang akan dibiayai dari pinjaman/I:tbah luar negeri.
2.
Menyrrsun pedoman (prosedur operasional baku) penyiapan, pemantauan,dan evaluasikegiatan yangakan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri yang ideal. Sasatandai kaiian int adalah:
l.
Penginventarisiran landasan teori yang diperlukan guna penyusunan pedoman (prosedur operasional baku) kajian penyiapan,pemantauan, dan evaluasikegiatan yangakan dibiayai dari pinjaman/kttbah luar negeri.
2. Pengumpulan masalah dan anahsa masalah menggunakan landasan teori sebagairnanatersebut pada butir 1 di atas.
3. Peny.rsunan naskah akademis kajian penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yangakan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri. T.
Penyusunan pedoman (prosedur operasional baku) penyiapan, pemantauan,dan evaluasi kegiatan yang akan drbiayai dari pinjaman/hibah luar negeri berdasarkan analisarnasalahsebagaimanatersebut pada butir 1 di atas.
5 . Penuangan pedoman (prosedur operasional baku) dalam draft Peraturan Peraturan Menteri Negara P erencanaanPembangunan Nasional/ I{epala Badan PerencanaanPembangunan Nasional yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja pada I(ementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
PerencanaanPembangunanNasional.
1.3
Keluaran
I{eluaran yang ingin dihasilkan dan kajian int adalah naskah akademis
yang akan dibiayai dari pinjaman/hlbahluar neged. Selanjutnya naskah akademisdan pedoman tersebut akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ I{epala Badan P erencanaanPembangunan Nasion al y ang menjadi ac;ran bagi selrruh unit kerja pada I(ementerian Negara Perencanaan Pembangun melakukan penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjarnan/ hlbah luar negeri.
1.4
Ruang Lingkup
Dari sisi efektifitas dan efisiensi hukum, pedoman (prosedur operasionaL baku penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dan pinlaman/Yttbah luar negeri pedu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni 1) pedoman (prosedur operasional baku) yang bersifat external yang mengarur hubungan hukum antata
I{ementedan
Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan
PerencanaanPembangunan Nasional dengan I(ementerianfLembaga lain misalnya Depattemen I(euangan dan l(ementerian/Lembaga pengusul kegiatan yang akan dibiayai dari pinjam an/Lttbah luar negeri; dan 2) pedoman (prosedur operasional baku) yang bersifat intemal yang mengatur hubungan hukum antar unit kerja di dalam
I{ementerian
Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan
Petencanaan Pembangunan Nasional, dtmana keduanya merupakan pedoman yang sinergis dan terkait satu samalainnya.
Pedoman (prosedur operasional baku) yang bersifat external telah disusun oleh Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk diantaranyaBiro Flukum l(ernenterian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional dan telah ditetapkan
melalui
Nasional/I(epala
Peraturan Menteri Badan
Perencanaan
Negara
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan
Nasional
Nomor
005/M.PPN /06/2006 tentang Tata Cata PerencanaanDan Pengajuan Usulan Serta Penilaian l{eglatan Yang DibiayaiDanPinjamanDanf
Atau Flibah Luar Negeri.
r{ajran ini, ruang lingkupnya dibatasi pada upaya penyiapan naskah akademis serta penyusunan pedoman (prosedur operasional baku) yang bersifat internal guna meiengkapi pedoman (prosedur operasionalbaku) external yang sudah ada.
1.5
Sistematika Penulisan
Lapotan ini disusun dalam 5 (ltma) Bab dengan sistematika dan uralan sebagaiberikut:
Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dai Latar Belakang; Tujuan dan Sasaran;I{eluaran; Ruang Lingkup; dan SistematikaPenulisan.
Bab II memaparkan Landasan Teori yang menjadi dasar penyusunan kajian terdiri dari Teod Politik Ekonomi, TeonTata I(epemerintahanYangBaik, dan Teori Hukum dan Perundang-undangan.
Bab III
memaparkan Metodologi I{aJian y^ng terdiri
dari I{erangka
Pemikiran, Hipotesa l{ajian, Disain l{ajian, Jenis, Sumber dan PengumpulanData, dan Metode Analisis.
Bab IV memaparkan Rencana I{etja, Suuktur Organisasi, Jadual, dan PenugasanPersonil.
Bab V memapatkan Pelaksanaanl{ajian
dan Pembahasan l(ajian.
BAB II
I-ANDASAN
TEORI
Landasan Teori yang digunakan dalam kajian ini pada dasarnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok besaryang terdiri dari: 1)
Teori Politik-Ekonomi;
2)
TeotiTata I(epemerintahan Yang Baik (GoodGouernance); dan
3)
Teori Hukum dan PenyusunanPeraturanPerundang-undangan,
I(etiga landasan teori tersebut merupakan dasar penyusunan kajtan yang uraiannya masing-masingadalah sebagaitercantum dalamdraft naskah akademik terlampir.
BAB III METODOLOGI
3.1
Kerangka Pemikiran Kajian ini bermula dad problem dilematik yang dihadapi Indonesia. Di satu sisi Indonesia memedukan sumber pendanaan luar negeri, tetapi disatu sisi sebagaimanadiungkapkan I(vdk I(ian Gie bahwa pinjaman luar negeri menyebabkan Indonesia semakin mengalami ketergantungan dan sebagaimana diungkapkan Michael Todaro yang menyatakan bahwa ada motivasi ekonomi dan politik dari neg^ra-negarapemberi pinjaman/hibah. Berangkat dari pemikiran inrlah perlu untuk memanfaatkan pinjaman/ltrbah luar negeri seefektif dan seefisien mungkin guna mereduksi dampak negatif pinjaman/hrbah luar negeri. Salah satu c r^ y^ng dapat dilakukan adalah dengan melakukan kajian
dan
penyusunan prosedur
operasional baku
penyiapan,
pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri sebagaititik awal (en@poin) keseluruhanproses pemanfaatanpinjaman/hibah luar negeri,
3.2
Hipotesa Kaiiatr Hipotesa yang ingin dibuktikan dalam kajian ini adalah proses penyiapan, pemaritauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dad pinjaman/hibah luar dan negeri perlu disesuaikan dengan teori politik-ekonomi, teori Good Goaernance, teori
hukum
untuk
menciptakan
efesiensi dan
efektifitas
pemanfaatan
pinjaman/htbah luar negeri dalam rangkamemberikan kemaslahatanbag bangsadan neg r^, terutama meningkatkan dan menjagakesejahteraanulnum.
3.3
Disain Kaiian
Kegiatan kajian ini dilaksanakanselama B (delapan) bulan oleh Tim I&jian dan Penyusunan Pedoman (Prosedur Opetasional Baku) penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/kttbah luar negeri yang tahapannya terdiri dad :
r
1,. Persiapan; 2. Iaajian penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjarnan/ kttbahluar negeri; 3. Penyusunan
draft Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/I{e pala B adan PerencanaanPembangunan Nasional tentang Pedoman (Ptosedur Opetasional Baku) Penyiapan, Pemantauan, Dan Evaluasi I{egiatan Yang Akan Dibiayai Dari Pinjaman/Htbah Luar Negeri Di I{ementerian Negara Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional; dan 4. Pelaporan.
Dalam kaiian ini melibatkan pula narasumber dan staf kompeten lainnya dalam forum FocusedGroub Disccasion.
3.4
Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan adalah
1.
Data Primer, merupakan data yang terkait dengan praktek-praktek penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dall' pinjaman/hlbahluat negeri yang telah ada di l{ementerian Negara Petencanaan Pembangunan N asional/Badan Perencana;fl PernbangunanNasional. Data Skunder, merupakan data yang terkait dengan teori akademis dan landasan hukum yang akan dijadikan landasan dan alat kajian dan penyusunan pedoman (prosedur operasionalbaku) penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dali pinjaman/hibah luar neged. Data-data tersebut bersumber dari hasil wawancar^ dan diskusi, buku, artikel,
dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terkait, peraturan perundang-undangan, website dan lain sebagainyayang tehnik pengumpulannya dilakukan dengan:
I
wawancara langsung dengan pihak kompeten dan diskusi baik dalam forum Focused GroupDisccwsion, seminar maupun dengar pendapat (pwbtichearin!.
2. Studi Pustaka.
3.5
Metode Analisis
Metode Analisis yang digunakan dalam kajianini adalah:
1.
Eksploratif
Analitik,
yakni menginventarisasi praktek-praktek penyiapan,
pemantauan, dan evaluasikegiatan yang akan dibiayai dari pinjamanfhibahluar negeri yang telah ada dt I(ementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencan ^n PembangunanNasional.
2.
Deskripti{
yakni memaparkan landasan teori yang menjadi dasat dan alat
anahsa,baik teori politik-ekonomi, teori GoodGoaemance, maupvn teori hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Normatif Yuridis, yakni mendasarkandiri pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/I(epala
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional mendasarkan diri pada teori hukum dan penyusunan 4.
Pet^i)rafr p erundang-undangan. I(omparatif Analitik, yakni membandingkan antara praktek
penyiapan,
pemantauan, dan evaluasikegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah ada dengan teori politik-ekonomi dan teori GoodGouernance.
BAB IV RENCANA KERJA, STRUKTUR ORGANISASI, JADUAL, DAN PENUGASAN PERSONIL 4.L.
RencanaKeria Sebagaimana diuanikan diatas, kegiatan ini akan dilaksanakan selama B (delapan)bulan, mulaiJanuari hingga Agustus 2006, dengan jadstal pelaksanaankerja sebagaiberikut:
Tabel l RENCANA KERJA Io A.
2
I
B. 1
a
a
5 6 7
c. 7 2
Peke{aan
PERSIAPAN RapatpersiapanTim & F'GD
Feb
Jin .*l:i:lll-
Mar
Bulan Apr Mai
fun
r -N
l:;!#ffii.,;
PEIAKSANAAN KAI] AN Inventarisir dan pemetaan praktek penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai akan dari pnjaman/hlbah iuar Eksplorasi landasan teoritis Rapat FGD dan Narasumber Proses analisa komoaratif Penyusunan naskah akademis Rapat FGD dan Narasumber Penyempurnaan naskah akademis
i:i.--g !i.=
w,i',: FBif,::X
d'';:.1.j::.:i.''14
il':"t:',;4#
PEhMJSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI RaoatTim & FGD Penuangan akademis
naskah kedalam
A-os
Keteranga'n
Brainstorming & orientasi
ii;#ffi
Penzumpulan Data Rapat Penyempurnaan TOR PenvemDurnaanTOR
Iul
i'i" i
ffi;j:. \ +
No
4 5 o
D. I
2
Erilarr
Fe'ke{aqa
Iarr
Feb
Mar
Apr
btrei
Iun
Itrl
A.es
Keterangan
draft Peraturan Menteri Rapat FGD dan Narasumber Penvemournaar draft
Konsultasioublik
.)iiriJ.l
Penyempurnaan dtaft
PEIAPORAN Laooran Awal Laporan PertenEahan Laporan Akhir
4.2.
Desember2006
Sttuktur Organisasi /Tim Pelaksana Tim Pelaksana I{egiatan terdiri dari Penanggung Jawab I(egiaran, Tim Peny-rsunRekomendasi I(ebijakan, .FocusGroupDisuusion, dan Sekretariat yang telah ditetapkan melalui I{eputusan SekretarisMenteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP. 059/SES/01,/2006 sebagaimana telah diubah dengan I(eputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan PerencanaanPembangunan Nasional Nomor : I(EP. 331/SES/09/2006 dengan susufiankeanggotaansebagaiberikut:
1)
PenanggungJawabl{egiatan -
Sekretaris Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Sekretaris U tama Badan PerencanaanPembangunanNasional
z)
Tim Penyusun RekomendasiI(ebij akan -
I(etua
-
Anggota
:
RM Dewo BrotoJoko Putranto,I(epala Biro Flukum Nur Syarifah,SH, LLM Lilly Widayati, SFI, MPA Reghi Perdana,SH, LLM Indra Sakti, SH, MA
3)
FocasGroup Disscasion -
Teni \Tiduriyanti, SE, MA
-
I{urniawan Ariadi, SIP, M.Com
-
Ir. Christian Dwi Prasetijaningsih,MCP
10
-
4)
4.3.
Drs. Syafril Basir, MPIA
Sekretariat -
Titut Amalia, SH
-
Nia I(urniati
-
Ali Hasan
-
Tata Sukanta
-
Tuhu Wagiono, S. Sos
Jadual dan Penugasan Personil Jadual pelaksanaan tugas personil adalah sesuai dengan jadwal kerja sebagaimanatercantufir dalam tabel di atas, sedangkan traian tugas masing-masing personil adalahsebagaiberikut:
1)
PenanggungJ awab I(egiatan bertugas: Memberikan arahan kebijakan dan substansi kajian penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/btbah luar negeri serra prosedur operasi baku-nya.
2)
Tim Penyusun Rekomendasil{ebij akan bertugas: -
Melakukan pencadan, pengumpulan, pengolahan, dan peny-rsunanbahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
-
Melakukan survey dan kunjunganlapangan;
-
Menyusun, membangun, dan mengembangkannaskah akademis;
-
Menyrsun draft Peraturan Menteri;
-
Menyusun laporan hasil kegiatan;dan
-
tugas-tugaslainnya yang berkaitan dengan kajian penyiapan, pemantauan, dan evaluasikegiatan yangakan dibiayai dari pinjaman/Lttbahluar negeri.
3)
FocusGroup Disscusionbertugas; Memberikan masukan metodologi, rencan
kerja, dan substansi kajtan
penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/Lttbah luar negeri serta prosedur operasi baku-nya.
11
Sekretadatbertugas: Memberikan
dukungan administratif
dan
teknis
bugt Tim
Peny,rsun
Rekomendasi I{ebijakan terkait dengan pelaksanaan kajian yang dtantaranya administrasi keuangan, persiapan rapat, persiapan konsultasi publik dan lain sebagainya.
12
BAB V PELAKSANAAN
5.1
KEGIATAN
DAN PBMBAFIASAN
Pelaksanaan Kegiatan I(egiatan kajian penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hlbah luar negeri telah dilaksanakanberdasatkan tabel rencana kerja sebagaimanatersebut di atas dengan wraransebagaiberikut:
1. Persiapan.
Dalam tahapan persiapanini telah dilakukan r:;pat ^'w^I (persiapan)yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2006. Rapat tersebut merupakan brainstormingdi antan par^ anggota tim dan penentuan terrcafla kerja dan jadwal kerja. Rapat tersebut diikuti pula dengan rapat perbaikan Tern of Reference (I{erangka Acuan I{erja) pada tanggal 20 trebruan 2006. TOR inilah yang menj adi dasar dangaideli ne bagqanggotaTim dalam melaksanakan kajian.
2. ISiian penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/ fubah luar negeri. Dalam tahapan ini dilaksanakan serial diskusi dengan narasumber baik dalam proses analisis maupun proses penyusunan naskah akademis kajian penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dai pinjaman/hibah luar negeri. Dalam tahapan ini dilaksanakan pula identifikasi praktek-praktek penyiapan,pemant^u^n, dan evaluasikegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri di Bappenas yang telah ada dan eksis selamaini serta dilakukan pula eksplorasi teoritis dan konsepsi ideal pelaksanaanpenyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri. Out put dalirtahapanini adalah sebuahnaskah akademis kajian penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri yang penyusunannya dilaksanakandengan menggunakan pendekatan dan metodologi sebagaimanatersebut di atas. Serial diskusi, analisis dan penyusunan naskah akademis dilaksanakansejakbulan Januari hingga Mei 2006.
13
3. Peny.rsunan
draft Peratwan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/I(e pala Badan P erencanaanPembangunan Nasional tentang Pedoman (Prosedur Operasional Baku) Penyiapan, Pemantauan, Dan Evaluasi l(egiatan Yang Akan Dibiayai Dari Pinjaman/Htbah Luar Negeri Di I(ementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional. Tahapan ketiga dari kegiatan kajian ini ialah menuangkan naskah akademis dan prosedur operasi baku ke dalam draft Peraturan Menteri Negara P erencanaanPembangunan NasionaI/ I{epala Badan Pelencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan teori hukum dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan. I{egiatan ini dilakukan sejak bulan Mei hinggaJuli 2006. Agar nantinya Peraturan Menteri tersebut menjadi hukum yang efektif dan dipatuhi oleh semua orang,
maka
penyusrlnannya pun
harus melibatkan
seluruh
pemangku
kepentingan (stakeholder)yang dalam hal ini adalah unit kerja yang terkait dengan penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/htbah luar negeri. Oleh karenanyatelah dilaksanakankonsultasi publik baik melalui surat edaran yang disampaikanTim kepada seluruh pejabat Eselon I dan II di Bappenas pada bulan Juli dan Agustus 2006, serta melalui rzrpatdeflgar pendapat yang dilaksanakanpada tanggal31 Juli 2006. 4. Pelaporan. Pelaporan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri
Negara
Petencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
Nasional/I{epala
:KEP
Badan
001/M.PPN/01/2006
tentang Pedoman Penyusunan RAB yang terdiri dari Laporan Awal, Laporan Pertengahan,dan Lapotan Akhir.
Lapotan Awal telah disampaikan pada bulan Maret 2006, Laporan Pertengahan telah disampaikan pada bulan Juni 2006, sedangkanLapotan Akhir disampaikan bulan Desember 2006. Walaupun sec ra administratif kegiatan berakhir bulan Agustus 2006, namun perbaikan terus dilakukan hingga bulan Desember 2006. HaI ini dimaksudkan agat hasil kajian menjadi lebih baik dan sempurna. Oleh katenanya Laporan Akhir kegiatan ini tidak disampaikan pada
14
bulan
Agustus
2006, melainkan
pada bulan
Desember
2006 untuk
mengakomodasi segalaperubahan dan p erbaikan y ang konstruktif. Pembahasan
Hasil pernbahasanl{ajian ini sebagaimanatertuang dalam Naskah Akademik sebagaimanaterlampir.
15
LAMPIRAN I
NASKAH AKADEMIS PERATIJRANIMENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGT]NAhI NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYIAPAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Biro Hukum Kementerian Negara PPN/Bappenas 2006
Daftar Isi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1
7.7 LatarBelakang..............
1,
7.2 TuiuandanSasaran
2
1,.3 SistematikaPenulisan
2
I-ANDASAN TEORI & METODOLOGI 2.1. Pengertian
4 ^
2.2
LandasanTeod ...,....
5
1)
Teori Politik-Ekonomi
6
2)
TeoiTata I{epemerintahan Yang Batk (GoodGouemanc)
6
3)
Teori Flukum dan PenyusunanPeraturanPerundang-Undangan...
B
2.3
BAB III
Metode Analisis
T
10
PEMBAHASAN & ANALISA
n
3.1. Praktek Yang Terjadi SelamaIni
1,1,
3.2
1,2
3.3
PengaturanDalam PP No. 2/2006 dan Permen 005/M.PPN /06 /2006 I(omparasi Dengan LandasanTeori .........
DAFTAR PUSTAKA
14
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latat Belakang
Adalah sebuah kondisi yang ideal bila pelaksanaanpembangunan dan fungsifungsi kenegaraanlatnnya dibiayai secatamandiri, sebab dengan hal tersebut maka harga diri bangsa, posisi tawar dalam pergaulan internasional, dan independensi sebagaibangsa berdaulat lebih terjamin dan kuat. Namun masihlah terasaberat bagi Indonesia menjalankan pembangunan dan fungsi-fungsi kenegaraanlainnya dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan dalam negeri. I{ehadiran pinjaman/hibah baik dari tregaraasing maupun lembaga-lembagapembiayaaninternasional, mau tidak mau harus diakui tetap dibutuhkan keberadaannya.Pengakuanakan perlunya sumber pembiayaan luar negeri tidak hanya datang dari ekonom dan birokrat yang pro pinjaman luar negeri, tetapi juga dari mereka yang selamaini terkenal berseberangan dengan negara maupun lembaga pemberi pinjaman. Salah satu diantannya adalah Kv/ik
Idan
Gie,
mantafi
Menteri
Negara
Perencanaan Pembangunan
Nasional/I{epala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengakuan I(wik I(ian Gie ini tentu dengan sebuah catatanfundamental sebagaiberikut, "utang luar negeri yang terus menerus diberikan kepada Indonesia ternyata mengakibatkan semakin tergantungnya Indonesia pada negara-flegatakreditur dan lembaga keuangan internasional. Salah satu bentuk ketergantungan adalah semakin hancur leburnya keuanganpemerintah Indonesia". Hipotesa l(wik I{ian Gie tentang bahaya prnjaman bukanlah suatu yang mengada-ada,hal yang serupa didengungkan pula oleh para pakar yang nota bene berasal dari negarapemberi pinjaman sepertiJohn Pigler, Brad Sampson,Jeffiry\7inters, bahkan peraih nobelJoseph Stiglitzl. I{ementerian
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
PerencanaanPembangunan Nasional, sebagaiorgan pemerintah yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun2006 tentangTata Cara PengadaanPinjamanDanf Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan Atauf Atau Hibah Luar Negeri,
Kvdk Kian Gie, Meneg PPN/I{epala Bappenas, "PengembanganKeb/akan Pemerintah [Jntuk Keterbukaan Infonnasi Terkait PemanfaatanPtrylanan/Hibah Luar Neger/', sambutan pada workshop Pengembangan Kebiiakan Pemerintah Untuk l(eterbukaan Informasi Terkait Pernanfzatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri, 20 janai2004.
diberi tugas dan tanggung ja'wab unfuk menyusun Rencana I(ebutuhan Pinjaman Lloar Negeri
Lirna Tahunan
dan melakukan penilaian usulan kegSatan dati
I(ementerian/Lembaga yang akan dibiayai dari pinjaman dan atau hibah luat negeri diruntut untuk mampu mengatasi petmasalahandilematik sebagaimanatersebut di atas.
Pemanfaatan pinjaman seefektif dan seefesien mungkin dengan sebuah kesadaranbahwa pinjaman merupakan pelengkap dan upaya terakhir (/ast ruorl dan tetap mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri merupakan kunci utama yang dapat disepakati sebagai landasan dasar menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karcnanya I(ementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
PerencanaanPembangunan Nasional memandang pedu menyusun naskah akademik dan draft
Peraturan Menteri Negara PPN/I(epala Bappenas (selanjutnya disebut
Permen) yang mengatur tentang pedoman (prosedut operasional baku) yang digunakan dalam men)'usun percftcanaan dan melakukan penilaian keg1atan yang akan dibiayai dari pinjarnan/hrbah luar negeri (penyiapan) serta pemantauan dan evaluasiataspengelolaankegtatanyang akan dibiayai dari pinjaman/hibah luat negeri.
t.2
Tuiuan 1,. Tujuan
penyusunan naskah akademik ini
adalah menyiapkan landasan
konseptual dan kerangka akademis dalam penyusunan pedoman (prosedur operasional baku) penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri.
2. Tujuan penyusunan draft Petmen adalah dalam rangka memberikan pedoman intemal bagi seluruh unit kerja di I(ementerian Negara PPN/Bappenas dalam penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinj aman/ brb ah luar n egeri.
t.3
Sistematika Penutsan
Naskah Akademis ini disusun dalam 5 (1tma)Bab dengan sistematika dan uraian sebagaiberikut:
Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang; Tujuan dan SistematikaPenulisan.
Bab II memaparkan LandasanTeori yang menjadi dasar penyusunan naskah akademik yang terdiri dari Teori Politik Ekonomi, Teori Tata I(epemedntahan Yang Baik, dan Teori Hukum dan Perundang-undanganserta Metodologi yang digunakan dalamproses anabsa.
Bab III memaparkan PembahasandanAnalisa.
BAB II LANDASAN TEORI & METODOLOGI
2.t
Pgngettian Istilah-istilah yang digunakan dalam naskah akademik ini memiliki arti dan makna sebagaibedkut: 1 . Deputi Pendanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di
dalam perumusan kebijakan dan
pelaksanaan pen)'usunan rencafla pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan. Deputi Ekonomi
adaLahunsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam penrmusan kebijakan dan pelaksanaanpenyusunan reflcan pembangunan nasional di bidang ekonomi.
3. Deputi Sektor adalah urlsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaanpenyusunanrencana pembangunannasional pada sektor tertentu.
4. Deputi Regional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam perumusan kebiiakan dan pelaksanaan penyusunan
renc na
pembangunan
nasional
di
bidang
pengembanganregional dan otonomi daerah.
5. Rencana I(ebutuhan Pinjaman Luar Negerit fang selanjutnya disingkat RKPLN, adalahdokumen perencanaanyang memuat kebutuhan dan tencana pernanfaatan pinjaman luar negeri sesuai dengan prioritas bidang pembangunan y^ng periodenya sama dengan periode RPJM.
6. Daftar Rencana Pinjaman danf atau Flibah Luar Negeri Jangka Menengah, yang JM, adalah daftar tencan^ kegiatan pembangun^n y^ng layak dibiayai dari Pinjaman danf atau Flibah Luar Negeri selanjutnya
disingkat
DRPHLN
untuk periode 5 (lima) tahun yang periodenya samadengan periode RPJM.
7. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman danf atau Flibah Luar Negeri Tahunan, yang selanjutnya disingkat DRPPHLN, adalah daftar reflcana kegiatan pembangunan
prioritas yanglayak dibiayai dan telah merniliki indikasi sumber pembiayaan dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri unruk periode 1 (satu) rahun. 8. Daftar I(egiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi komitmen pendanaan dari calon PPLN/PHLN,
mencakup jenis kegiatan,intansi
pengusul, instansi pelaksana,reflc na alokasi pinjaman/hibah, jadual pelaksanaan, tencana sumber pendanaan luar negeri dan jenis penerusan pinjaman danf ata:u penerusanhibah luar negeri serta rencana syaratpelaksanaannya.
9. Rencana Pelaksanaan I(egiatan Pinjaman danf atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat RPKPHLN adalah renc na pelaksanaan atas kegtatanyang tercantum dalam NPPLN /NPHLN.
1 0 .Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NppLN, adalah naskah pe\anjian
atau naskah lain yang disamakan
yang memuat
kesepakatanmengenai Pinjaman Luar Negeri aftt^ta Pernerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
r,. Naskah
Perjanjian Flibah Luar Negei, yang selanjutnya disingkat NPHLN,
adarah naskah perjanjian arau naskah lain yang disamakan
yang memuar
kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri ^rrt^r Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri.
1.2.Fasilitas Iftedit
Ekspor, yang selanjurnya disingkat FI{E,
adalah pinjaman
komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan di negarapengekspor yang dijamin oleh lembagapenjamin kredit ekspor. 73. Pinjaman Program adarahpinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan d2n digunakan unruk pembiayaanAPBN. 14. Piniaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tef tenfu.
2.2
Landasan Teori
Landasan Teori yang digunakan dalam penyusunan naskah akadernik ini pada dasarnyadibagi dalam 3 (tigu) kelompok besaryang terdiri dari: 1) Teori Politik-Ekonomi; 2) T eoli T ata I(epemerint ahan Y ang B aik (Good G ouemant) ; dan 3) Teori Flukum dan PenyusunanPeraturan Perundang-undangan.
I{etiga landasan teori tersebut merupakan dasar penyusunan naskah akademik yang uaiannya masing-masing adalahsebagaiberikut:
1)
Teori Politik-Ekonomi.
Homo Homini Lupus beginrlah Thomas Hobbes menilai tabiat dasar manusia yang dipenuhi oleh tivaktas unruk
mendapatkan kepentingan
pribadinya melalui cara-c t^ yang tidak etis secaramoral. Dari sisi ekonomi, apa y^ng menjadi khawatiran Thomas Flobbes didukung pula oleh Bapak Ekonomi
Adam
Smith
y^ng
mengatakan bahwa
manusia
selalu
mendahulukan dan memaksakan kepenting^nnya. Tidak ada yang gatis di dunia, setiap tindakan manusia diikuti oleh adanya kepentingan. Termasuk dalam hal pembedan pinjaman/hibah
luar negeri. Sebagaiman^ yalg
dinyatakan Michael Todaro bahwa ada moavasi ekonomi dan politik dari negara-negara maja yang mengikuti pemberian pinjaman/tibah
kepada
negamlainz.
Landasan teori Politik-Ekonomi ini merupakan landasan utama yang menjadi roh substansikajian ini dan merupakan kerangka arahanbagi seluruh tindakan pihak-pihak terkait dengan penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dan pinjaman/hibah luar negeri.
2)
Teoti Tata KepemetkfiahanYang
Baik (Good Govemance).
I{ajian yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional telah memetakan dan menyimpulkan berbagai aspek yang menjadi penyebab kegagalan pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri3 yang apabila dicermati akar sebabnya adalahketidakhadirannyaprinsip-prinsip GoodGouernantv Qata I{epemerintahan Yang Baik) dalam pengelolaan pinjaman/htbah luar negeri. Sehinggamenjadi penting memberikan landasan teoti GoodGouernance dalam pen)'usunan naskah akademik pedoman (prosedur operasional baku) Michael Todaro, Dikutip dari, Zulkarnain Djamin, "Pinjaman Luar Negeri serta Prosedur AdministrasiDalam PembiayaanProyekPembangunandi Indonesia", Jakarta:UI Press,1993,ha14. Saparudindkk (editor), "Butir-Butir Masalqh Dalqm PengelolaanProyehProyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dan Upaya Pemecahannya",Direktorat JenderalPendidikanDasardan Menegah, DepartemenPendidikanNasional, 2002.
penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinj aman/hibah luar negeri.
I{epala Lembaga Administrasi Negara, Anwar Suprijadi, memandang penting penerapan prinsip-prinsip Good Goaernancedalam setiap aspek kepemerintahan karena hal tersebut ditujukan dalam rangka memberikan amh bagi setiap entitas penyelenggarapemerintahan negarao.Dengan hal tersebut aktivitas kepemerintahan yang dilakukan para pelaku yang tedibat di dalam proses penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjan,,an/btbah luar negeri dapat dtarahkan pada upay^ pencapaian tujuan negar^ sebagaimana y^ng diamanatkan pembukaan uuD
1945 terutama
menciptakan kesejahteraan rz,kyat.
Terkait dengan penyusunan pedoman (prosedur operasional baku) penyrapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinfaman/hibah luar negeri, ada 10 (sepuluh) unsur Good Goaernailce yang harus diterapkan denganuraian sebagaiberikut5: L. l7awasan I(e depan (uisionarl).Dalam hal ini setiap proses penyiapan, pemantauan,
dan
evaluasi kegiatan
y^ng
akan
dibiayai
dali.
pinjaman/rttbah luar negeri harus memiliki visi, tujuan dan strategi yang jelas. 2. I{eterbukaan (transparengl.Dalam proses penyiapan, pemanrauan, dan evaluasikegiatan yangakan dibiayai dari pinjaman/fubah luar negeri perlu adanya informasi yang memadai dan adanya akses informasi bagi pan pelaku.
3 . Partisipasi. Bahwa proses penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/kttbah luar negeri harus melibatkan berbagai pihak terkait yang berkepentingan.
4. Tanggung Gugat (an'ountabiligt). Bahwa setiap kepurusan yang diambil terkait dengan proses penyiapan,pemantauan,dan evaluasikegiatan yang akan
dibiayai
dali'
pnjaman/knbah
luar
negeri
haruslah
dapat
dipertanggungjawabkansesuaidengan kaidah yang beriaku.
Anwar Supriyadi, "Good GovernanceDalam PenerapanManjemendi Indonesid', artikel dalambuku PenerapanTata KepemerintahanYang Baik, Bappenas,2005, hal. 16. Bappenas," Public Good Governance", 2002.
5. Supremasi Hukum. Bahwa hukum harus ditegakkan dan tidak boleh ada satu pelaku pun yang melawan hukum dalam proses penyiapan, pemantauan,
dan
evaluasi kegatan
yang
akan
dibiayai
dan
ptnj aman/ Itrbah luar negeri.
6. Demokrasi. Dalam hal ini perlu adanya kebebasan menyampaikan aspirasi, adanya kesempatan yang sama dalam proses penyiapan, pemantauan,
dan
evaluasi kegiatan
yang
akan
dibiayai
dari
pinjaman / Yttbahluar negeri,
7. Profesionalisme dan kompetensi, bahwa setiap pelaku yang tedibat dalam proses penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dai
pinjaman/Lttbah luar negeri haruslah memiliki
legitimasi dan
kompetensi dibidangnya.
8. Daya tanggap (responsiueness). Dalam proses penyiapan, pemantauan, dan evaluasikegiatan yangakan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri perlu adanya prosedur yang mudah serta adanya tindakan cepar dari setiap pelaku.
9. I{eefisienan dan keektifan. Bahwa proses penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/lttbah luar negeri harus dapat menjamin ketepatan sasaran yang diharapkan dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin.
1 0 .Desentralisasi. Bahwa harus ada kejelasan pembagian tugas dan kewenangan dalam proses penyiapan, pemantauan, dan evaluasikegiatan y ang akan dibi ayai dai pinj aman/ hib ah luar negeri.
3)
Teori Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Hukum merupakan alat rekayasa sosial untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang dicita-citakan, yang menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo fungsi dari hukum itu sendiri adalahuntuk menjaga ketertiban, kepastian hukum dan keseimbanganu.Hukum memiliki kekuaran mengikat untuk mengatur pihak-pihak terkait mencapai rujuan yang dinginkan. oleh karenanya ^gat substansi naskah akademik y^ng disusun berdasarkan landasan teori Politik-Ekonomi dan teori Tata I(epemerintahan Yang Baik (Good Gouemanrc) dapat menjaga ketertiban
"
afit^t pelaku, mengikat,
SudiknoMertokusumo,"MengenalHukum",Liberly Yogyakarta,2003,hal. 80
memberikan kepastian hukum, dan keseimbangan da\am proses penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/tnbah luar negeri, substansi tersebut pedu dikuatkan oleh sebuah produk hukum yang dalam hal ini
adalah Peraturan Menteri
Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/ r{epala Badan PerencanaanPembangunanNasional. Namun tentu hukum bukan sembarang hukum yang diciptakan dengan kesewenangan,hukum akan efektif dan dipatuhi bila disusun dengan memperhatikan potensi
dan aspirasi dari pelaku-pelaku yang
akan
melaksanakan hak dan kewajib^n yang diatur didalamnya. oleh karenanya Ann Seidman dkk menekankan asas rransparasi dan partisipasi dalam penyusunannyaT. I(eterlibatan antar pelaku adalah unsur penting yang diperlukan untuk menumbuhkan rasamemiliki bersama (sense of belongin!. Di samping itu hukum haruslah jelas pengatur^nny^, bila tidak justru akan menimbulkan masalah dan kebingungan dalam tatatarLpelaksanaannya. Ann
Seidman dkk menyatakan sebuah hukum (peraturan perundang-
undangan) akan mudah dipahami oleh siapapun pembacanya btla struktur peraturan perundang-undanganitu sendiri, struktur kalimat, piJihan kosa kata, sintaksis, dan tanda baca disusun dengan baik dan sistematiss. Flukum, memiliki tata ururan tef,tentu, di mana hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangandengan hukum (petatutan) yang lebih tinggi LJ Van Apeldoorn menyatakan bila hal itu terjadi, maka hukum yang lebih rendah tersebut tidak dapat diberlakukan'. oleh karenanyaPeraturan Menteri Negara Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun ini tetap mengacu pada peraturan induknya yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2
8 9
Tahun 2006 tentang Tata
Ann Seidman,Robert B Seidman,& Nalin Abeyserkere,"PenyusunanRancanganundang-Undang Dalam PerubahanMasyarakat YangDemokralri", terjemahanoleh DR JohanesUsman, SH dkk, E L I P S , 2 0 0 1 "h, a l . 9 . Ibid. hal. 254. LJ,Yan Apeldoorn, " Inleiding Tot De Studie van Het NederlandseRecht",terjemahanoleh Oetarid Sadino,Cet.-31,PrandyaParamita,2005.
Can Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan Atau/Atau Hibah Luar Negeri.
2.3
Metode Analisis
Metode Analisis yang digunakan dalam pen)'usunan naskah akademik dan dtaft Permen ini adalah: '1. .
Eksploratif
Analitik,
yakni menginventarisasi praktek-praktek penyiapan,
pemantauaq dan evaluasikegiatan yangakan dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah ada di I(ementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/B adan PerencanaanPembangunanNasional.
2.
Deskriptif, yakni memaparkan landasan teori yang menjadi dasar dan alat ^nalisa, baik teori politik-ekonomi, teori GoodGouernaflce, mlrpun teori hukum dan penyusunan peraturan perundang-r.rndangan. Normatif Yuridis, yakni mendasarkandiri pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dalam proses penyusunan Peratutan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/I(epala
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional mendasarkan diri pada teori hukum dan penyusunan pefatutan perundang-undangan. 4.
I{omparatif
Analitik, yakni membandingkan ^ntata praktek
penyiapan,
pemantauan, dan evaluasikegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibahluar negeri yang telah ada dengan teori politik-ekonomi dan teori GoodGoaernanrc.
10
BAB III PEMBAHASAN
3.1
& ANALISA
PtaktekYang Teriadi Selama Ini
Penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari ptnjaman/hibah luar negeri merupakan hal yang sudah eksis di I{ementerian Negara P erencanaanPembangunan Nasion al/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak lama. Namun proses yang telah berlangsung tersebut hanyalah sebuah kebiasaan yang tak tertulis yang merupakan pekerjaan rutin dalj. para pelakunya. Sebagaisebuah kebiasaanyang tak tertulis, tentu proses tersebut memiliki berbagai kelemahan. Dari
hasil w^wancara dan diskusi dengan berbagai narasumber
ditemukan berbagai kelemahanproses tidak tertulis tersebut sebagaiberikut:: 1'.
Proses tidak ternrlis tersebut merupakan aktivitas rutin semata, yang tidak memberikan insentif
dan kesadaran (awareness)bugr para pihak untuk
melakukan evaluasi dan peningkatan pelayanan maupun peningkatan untuk mencapai tujuan pemanfaatan pinjaman/Lrtbah luar negeri seefektif dan seefesien mungkin
serta peningkatan koordinasi dalam hal penyiapan,
pemantauan, dan evaluasikegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibahluar negeri (basinusasasaal. 2.
Belum adanyakoordinasi yang baik dalampenyiapan,pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/Lttbah luar negeri antar unit kerja di I(ementerian Negara PPN/Bappenas. Contohnya dalam pembahasanloaruf granl agreement yang terkait dengan infrastruktur, barulah melibatkan unit kerja yang terkait dengan sektor infrstuktur
dan janng melibatkan unit kerja regional
yang wilayahnya digunakan sebagai tempat pelaksanaan loan/grant terkait denganinfras truktur tersebut. 3.
Belum adanya standard yang sama antat unit kerja di I{ementerian Negara PPN/Bappenas yang melakukan penyiapan,pemantauan, dan evaluasikegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/tttbah luar negeri. Bahkan dalam prakteknya hal tersebut tergantung dari masing-masing indvidu yang tedibat dalam penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dan pinlaman/htbah luar negeri, dalam beberapa kasus ada standar yang berbeda antar individu walaupun individu tersebut berasal dari unit kerja eselon II yang sama.
11
3.2
Pengaturan Dalam PP No. 2/2006 dan Permen 005/M.PPN /06 /2006 Dalam
nngka
mengefektifkan
mengefisienkan
dan
pemanfaatan
ptnjarnan/tttbah luar negeri, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun
2006 tentang Tata Can
Pengadaan Pinjaman Danffutau
Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman DanfAtau
Hibah Luar Negeri.
Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut terkait dengan kajian irn adalahsebagaiberikut:
3.2.L
Dalam Tahapan Perencanaan
1.
Dalam rangka perencanaan pinjaman dan ataw hibah luar negeri Presiden menetapkan RKPLN
selama 5 (rma) tahun berdasarkan
usulan Menteri I(euangan dan Menteri Negara PPN/I{epala Bappenas. RKPLN
disusun sesuai dengan prioritas bidang pembangunan dan
berdasarkanRencanaPembangunan J angkaMenengah (RPJI\4
2.
I(ementerian Negara/Lembaga mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hlbah luar negeri kepada PPN/I(epala
Menteri Negara
Bappenas dengan melampirkan studi kelayakan dan
kerangka acuan kerja. Pemerintah Daerah/BUMN
mengajukan usulan kegiatan investasi
untuk mendapatkan penerusan pinjaman kepada Menteri Negara PPN/I(epala Bappenas dengan melampirkan studi kelayakan,kerangka acuankerja, dan surat persetujuanDPRD/Menteri BUMN. 4.
Menteri Negara PPN/I(epala usulan
Bappenas melakukan penilaian atas
I{ementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/BUMN
yang
hasilnya dituangkan di dalam DRPPHLN. I(etentuan lebih lanjut mengenai tata c r^ percncar-z;n dan pengajuan usulan kegiatan dan penilaian diatur melalui Peraturan Menteri Negara PPN/I(epala Bappenas.
3.2.2
Dalam Tahapan Monitoring & Evaluasi 1'.
I(ementerianfLembaga pelaksana menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri I(euangan dan Menteri Negara PPN/I{epala Bappenas.
12
2.
Menteri I(euangan, Menteri Negara PPN/I(epala
Bappenas, dan
Menteri/ Pimpinan l{em entenanf Lembaga melaksanakan monitoring dan evaluasi. J.
Menteri I(euangan dan Menteri Negara PPN/I{epala
Bappenas
mengambil langkahJangkah penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang lambat atau rendah penyerapannya,termasuk melakukan pembatalan pinjaman.
Sebagai pelaksanaan dari PP No. 2/2006 tersebut telah disusun Peraturan
Menteri
Negara
PPN/I(epala
Bappenas
Nomor
005/M.PPN /06/2006. Peraturan Menteri rersebut meniabarkan lebih dnci perihal t^ta cat^ (prosedur operasi baku) perencan an dan pengajuan usulan kegiatan serta penilaian usulan kegiatan y^ng pinjaman/hrbah
luar
negeri.
Dalam
akan dibiayai
peraturzin Menteri
dzli-
tersebut,
diperkenalkan pula beberapa dokumen yang diburuhkan untuk petencana n kegiatan yang belum diatur dalam PP No. 2/2006 yakni DPRRHLN-JM dan RPK-PHLN.
DRPHLN-JM
adalah daftar renc na kegiatan pembangunan yang
layak dibiayar dari pinjaman danf atau hibah luar negeri untuk periode 5 tahun,yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DRPPHLN. Perbedaand^s^t ^rfiara kedua dokumen tersebut adalahbahwa kegiatan yang tercantum dalam DRPPHLN
merupakan kegiatan yang sudah diketahui
indikasi sumber pendanaannya. Sedangkan RPK-PHLN
adalah tenc fla
pelaksanaan atas kegiatan yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN. PHLN
RPK-
berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang meliputi rincian jenis
kegiatan, lokasi, rencana alokasi anggar:;n,satuan kerja pelaksana kegiatan, jadual pelaksanaan,kebutuhan dana pendamping, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Namun prosedur operasi baku yang diatur dalam Peraturan Negara Menteri PPN/I(epala Bappenas tersebut bersifat eksternal yang mengatur hubungan hukum dan tata ker^ ^fltar^ I(ementerian Negara PPN/Bappenas dengan Instansi lain seperti Departemen I(euangan, I(ementerian/Lembaga pengusul kegiatan, dan lain sebagainya.Hal ini perlu dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara PPN/I(epala Bappenas yang mengatur hubungan
13
hukum dan tata kerja antar unit kerja di lingkungan I{ementerian Negara PPN/Bappenas (internal).
3.3
Komparasi Dengan Landasan Teori
Dalam penyusunan naskah akademis mendasarkan pada 2 (dua) landasan teori sebagaimana tersebut di atas yakni
Teori Politik-Ekonomi dan Teori Tata
I{epemerintahan Yang Ba:k (Good Goueruance). I(edua teori inilah yang menuntun dalam merumuskan kebijakan dan merumuskan substansiyang akan diatur di dalam draft prosedur operasi baku.
Guna efektifitas dan kemudahan, pembahasannaskah akademisini dilakukan dengan menggunakan tabel sebagaiberikut:
Tabel2 TEORI POLITIK EKONOMT & GOOD GOVERNAATCE
Teod Politik Ekonomi Ada motivasi ekonomi dan politik dari negar^-neg n maju yang mengikuti pemberian pinf amanlhibah kepada negara lain $.{ichael Todaro)
o
Pinjaman luar negeri menyebabkan Indonesia semakin ketergantungan
o
'Wawasan
I(e Depan
r r
Berhati-hati dalam pengajuan usulan pinjaman. Efektif dan efesien dalam mengelola pinfaman ()leh karenanya pedu memperketat persyaratan
r
pengaiuan pinjaman/hibah luar negeri. Pedu memperkuat monitoring dan evaluasipemanfaatan
e
Pedu kesadaranuntuk menurunkan iumlah pinjaman. Piniaman sebagai upaya last resort,
Yane Baik (Good Go . Setiap teflcatra dan pemanfaatan PHLN harus digunakan sebesar-besarnyauntuk kemakmuran rakyat dan selaras dengan tujuan N{DGs . Setiap tefic fla dan pemanfaatan PHLN sesuaidengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJI\4. o Penyusunan SOP harus jelas dan mengalir, mulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN), Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar NegeriJangka Menengah (DRPHLN JNf), Daftar Rencana Prioritas Piniaman danf atau Hibah Luar Negeri (DRPPHLN), Rencana PelaksanaanKegiatan Piniaman danf atau Hibah Luar Negeri (RPKPHLN), Monitoring. dan Evaluasi, o Segalarencana, hasil penilaian, monitoring dan evaluasi dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, misalnya dengan a di website atau media cetak.
14
o
Tanggung Gugat (Akuntabilitas)
SupremasiHukum
Segalareflcafl , hasil penilaian, monitodng dan evaluasi
Pedu ada ketedibatan seluruh stakeholder dalam proses perencanaanPHLN yakni Deputi Pendanaan, Deputi Sektor, Deputi Regional, Deputi Ekonomi, Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN pengusul PHLN. Termasuk dengan Bank Indonesia dan masvarakatumum. . Proses penilaian, penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi adalah proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan o Pemanfaatan dan pengelolaan PHLN harus dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya petlu ada n berkala dari oenselola. Penyusunan SOP ini mengacu kepada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya UU No. 1,7/2003, UU No. 7/2004,VI)
No.25/2004,danPP No. 2/2006. Seluruhpihak terkaitmemiliki hak yangsamaunruk ukan usulan keEi akan dibiayai PHLN. Perencanaandan penilaian dilakukan oleh pihak yang tepat, misalnya penilaian administrasi dilakukan oleh Deputi Pendanaan dan penilaian teknis dilakukan oleh Deputi Sektor. . Proses perencanaan,penilaian, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan dalam waktu yang wajar (ada batasan waktu).
Keeltsienan dan keektifan.
.
Segalapermasalahandikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dalam waktu yang tidak tedalu lama. Misalnya Deputi Pendanaan berinisiatif segeramengkomunikasikan kurangnya persyaratan administratif kepada pihak pengusul.
o
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi menunjukan gejala rendahnya penyerapan, Bappenas sesegera mungkin melakukan perubahan dan penyesuaian serta melakukan tindakan ceoat lai
r
Perlu adanyaprioritas bidang/sektor yang akan dibiayai PHLN
o
Pedu adanya kebijakan pengembangan wilayah dan ketersebaranPHLN di daerah (regional$rategl
o
Pedu diatur syarat yang ketat atas kegiatan yang dapat dibiayai PHLN, misalnya kelengkapan hasil studi kelayakan,TOR, dll Pedu diatur mekanisme penilaian, monitoring, dan
o
Adanya pembagian tugas yang jelas diantara para pelaku berdasarkan kewenangan dan kompetensinya masing-masing. Misalnya penilaian teknis dilaksanakan oleh Deputi Sektor, Penilaian terkait aspek wilayah dilaksanakan oleh Deputi
Sedangkan dalam penuangan substansi pengaturan prosedur operasi baku sebagaimana tersebut di atas ke dalam draft Peraturan Menteri
mendasarkan diri pada Teori Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundangundangan sebagaiberikut:
Tabel3 TEORI HUKUM Nb. I
2
3
4
Hukum merupakan alat rekayasasosial untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang dicita-citakan dimana fungsi hukum tersebut adalah untuk menjagaketertiban, kepast-ian hukumdan keseimbangan Hukum akan efektif dan dipatuhi bila disusun dengan mempethatikan poteosi dan aspirasi dari pelaku-pelaku
Hukum (peraturan perundang-undangan) akan mudah dipahami bila struktur peraruran perundangundangan itu sendiri, struktur kalimat, pilihan kosa kata, sintaksis, dan tanda baca disusun dengan baik dan sistematis Hukum (peraturan) yang Iebih rendah tidak boleh bertentangan deogan hukum (peraruran) yang lebih tinggi
Outline
Pedu menetapkan prosedur operasi baku penyiapan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman/hibah Iuar negeri dalam Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
Dalam penyusunan Peraturan Menteri Negara PPN/I{epala Bappenas tentang Penyiapan, Pemantauan, Dan Evaluasi I(egiatan Yang Akan Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri harus melibatkan seluruh pihak terkait diantannya Deputi Sektor, Deputi Regional, Deputi Ekonomi dan lain sebaEainya. o Pedu disusun outline Peraturan yang sistematis dan mengalir (outline sebagaimanatersebut di bawah) r Pedu melakukan grouping kebifakan dalam outline yang disepakati (grouping sebagaimanatersebut di bawah)
r
PenyusunanPeraturanMenteri/KepalaBappenas mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UU No. 17/2003, UU No. I/2004, UU No. 25/2004, PP No. 2/2006.
.
Ketentuan lebih tinggi tersebut merupakan dasar hukum Peraturan Menteri/Kepala Bappenas
yang sistematis dan mengalir merupakan hal utama
sebagaimanayang direkomendasikan di atas, oleh karenanya perlu disusun Outline tersebut guna memudahkan penyusunan draft Peraruran Menteri. Oudine tersebut harus mengacu dan tidak .bertentangan secara substansi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Danf Atau Penerimaan Hibah
Serta Penerusan
Pinjaman Dan AtaufAtau Hibah Luar Negeri dan mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
'J.
16
Perundang-undangan. oudine Peraturan Menteri tersebut adalah sebagai berikut: 7.
I{epala Pufusan
2. 3.
Judul Putusan PejabatYang MenetapkanPurusan
4.
I(onsideran Menimbang
5.
I(onsideran Mengingat pasar Flukum)
6.
Diktum Memutuskan dan Menetapkan
7.
Bab I I(etentuan Umum a. Pengertian b. Dokumen Perencanaan
8.
Bab II RKPLN a. Penyusunan b. Penetapan c. Penyebaduasan
9.
Bab III Perubahan RKPLN
10.
Bab IV DRPHLN JM a. Penilaian Pinjaman Proyek b. Penetapandan Penyebaduasan c. Perubahan DRPFILN JM d. Penilaian dan PenyebaduasanDRPHLNJM
1.1.. Bab V DRPPHLN a. Perencanaan b. Penetapandan Penyebaduasan c. Pinjaman Program d. Daftar I(egiatan 1,2. Bab VI FI(E Dan/Atau Pinjaman I{omersial 13.
Bab VII Hibah Luar Negeri Yang Bersifat I(husus
14.
Bab VIII Apraisal Usulan I(egiatan
15.
Bab IX NegosiasiNPPLN/NPFILN
76.
Bab X RPKPHLN
17.
Bab Xi
Pemantauan Perencanaan dan Pemantauan dan Evaluasi
PelaksanaanI(egiatan Yang Dibiayai Dengan Pinjaman Dan Atau/Atau Flibah Luar Negeri a. PemantauanPerencanaanI(egiatan b. Pemantauandan Evaluasi PelaksanaanI(egiatan
17
1 8 . Bab XII PerubahanNPPLN 79. Bab XIII Ketentuan Peralihan 20. Bab XIV Penutup Langkah selanjutnya dari proses kegiatan ini adalah melakukan pengelornpokan (groupin! kebijakan dalam outline Peraturan Mented. Guna memudahkan pengelompokan tersebur digunakan tabel sebagaiberikut:
Tabel4 Grouping **.s+*'#illr*h$$hl "*\NR"ff;illb*r : 1
Ada motivasi ekonomi dan politik dati negan-negan maju yang mengikuti pemberian pinjaman/hibah kepada negara lain (l\4ichaelTodaro)
cRoffi#$lwBrt4F.9! I}ffiW*fiOT o
Berhati-hati dalam pengajuan usulan pinfaman.
r
Efektif dan efesien dalam mengelola pinjaman.
r
Oleh karenanyapedu memperketat persyaratari pengajuan pinjaman/hibah luar
a a
nI.TNF#,
Konsideran Menimbang Bab II-Bab XII
a
Konsideran Menimbang
a
Bab II-Bab XII
a
Konsideran Menimbang
a
Bab II-Bab XII
negefl,
2
I
o
Perlu memperkuat monitoring dan evaluasipemanfaatan dan pengelolaan pinjaman/hibah luar neEeri (PHLN.
Pinjaman luar negeri menyebabkan Indonesia semakin ketergantungan (Kwik Kian Gie)
r
Pedu kesadaranuntuk menurunkan jumlah piniaman.
a
n#i:^"
a
lfawasan Kedepan
.
Setiap rencana dan pemanfaatan PHLN harus digunakan sebesar-besatnya untuk kemakmuran rakyat dan selarasdenqan tuiuan MDGs
r
Setiap rencana dan pemanfaatan PHLN sesuar dengan Rencana Pembangunan IanEka MeneEah (RPTAO. Penyusunan SOP harus jelas dan mengal-ir,mulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Piniaman Luar Negeri (RI(PLN), Daftar Rencana Pinjaman danf atau Hibah Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLNJ\,D, Daftar Rencana Prioritas
.
sebagai upayalast
Bab XII
a
a
18
Konsideran Menimbang Bab II-Bab XII Konsideran Menimbang Bab II-Bab XII
Konsideran Menimbang
Bab II
Bab II-Bab XII
nq Pinjaman danf atau Hibah Luar Negeri pRPPHLN), Rencana PelaksanaanKegiatan Pin jaman danf atau Hibah Luar Negeri (RPKPHLN), Monitoring, dan Evaluasi.
2
Keterbukaan
.
Segalarencana, hasil penilaian, monitoring dan evaluasi dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, misalnya dengan menumumkannnya di u/ebsite atau media cetak.
Bab II-Bab XII
Segalatenc n , hasil penilaian, monitoring dan evaluasi disampaikan kepada pihakoihak terkait. Pedu ada ketedibatan seluruh stakeholder dalam proses perencanaanPHLN yakni Deputi Pendanaan,Deputi Sektor, Deputi Regional,Deputi Ekonomi, Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN pengusul PHLN. Termasuk dengan Bank Indonesia dan masyarakat umurn, . Proses penilaian, pen)'usunan
BabII-Bab XiI
r
J
+
Partisipasi
TanggungGugat (A,kuntabilitas)
Bab II-Bab XII
rencana,monitoting, dan evaluasi adalah proses yang adil dan dapat dipertangqunqiawabkan o
5 SupremasiHukum
Bab II-Bab XII
Pemanfaatan dan pengelolaan PHLN harus dapat dipertanggungiawabkan, oleh karenanya pedu ada laporan berkala dari penEelola. Penyusunan SOP ini mengacu kepada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, misalnya UU No. 17/2003, UU No. 1,/2004, UU No. 25/2004, dan PP No.
Bab II-Bab XII
Konsideran Mengingat
2/2006. o
Demokrasi
Seluruhpihak terkaitmemiliki hak yangsamaurituk mengaiukanusulan keeiatanvanEakandibiavaiPHLN.
Bab II-Bab X
7
Profesionalisme dan kompetensi
Bab II-Bab X
8
Daya tanggap
Perencanaandan penilaian dilakukan oleh pihak yang tepat, misalnya penilaian administrasi dilakukan oleh Deputi Pendanaan dan penilaian teknis dilakukan oleh Deouti Sektor. o Proses perencanaan,penilaian, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan dalam waktu yang wqar (ada batasanwaktu).
19
BabII-Bab XII
I:
ffitrry'rsPsf
r!i//,Nl)1,\W!A ll
o
9
Keehsienan keektifan.
dan
ffi8$*'Fry..
R,S!S Mi
Segalapermasalahan dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihakpihak terkait dalam waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya Deputi pendanaan berinisiatif segeramengkomunikasikan Kurangnyapersyafatan administratif kepada pihak penzusul.
BabII-Bab XII
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasimenunjukan gejala rendahnya penyerapan, Bappenassesegeramungkin melakukan perubahan dan penyesuaianserta melakukan tindakan ceoat laionnva.
Bab XII
o
Pedu adanyaprioritas bidang/sektor yang akan dibiavai PHLN
Bab II-Bab X
o
Pedu adanya kebijakan pengembangan wilayah dan ketersebaranPHLN di daerah (regional strateEy)
BabII-Bab X
o
Pedu diatur syarat yang ketat atas kegiatan yang dapat dibiayai PHLN, misalnya kelengkapan hasil studi kelayakan.TOR dll
Bab II-Bab X
o
1 0 Desentralisasi
I
Petlu diatur mekanisme penilaian, monitoring, dan evaluasivanE baik. Adanya pembagian tugas yang jelas diantara para pelaku berdasarkan kewenangandan kompetensinya masing-masing. Misalnya penilaian teknis dilaksanakanoleh Deputi Sektor, Penilaian terkait aspek wilayah dilaksanakanoleh Deputi Resional.
Bab XI
BabII-Bab XII
Flasii pengelompokan tersebut tercermin dalam draft Peraturan Mentefi Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/I(epala
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Penyiapan,Pemantauan,Dan Evaluasi Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Pinjaman/tsribahLuar Negeri sebagaimanaterlampir.
20
DAFTAR PUSTAKA I.
Buku 1,. Ann Seidman,Robert B Seidman,& Nalin Abeyserkere, 'Penj/asunan Rancangan Undang-UndangDalam PerubahanMayarakat YangDemokratis", terjemahan oleh DR Johanes lJsman, SFI dkk, ELIPS, 2001."; 2. Anwar Supriyadi, "Good Gouernance artikel DalarnPenerapan Manjemendi Indonesicf', dalam buku Penet apan T ata I(ep emerint ahan Y ang B aik, B appenas, 2005; 3. Bappenas, '?ublic CoodCoaernance",2002; 4. LJ, Van Apeldoorn, " InleidingTotDe StudieuanHet Nederlandse Recht",terjemahan oleh Oetarid Sadino,Cet.-31,PrandyaParamita,2005; 5. Michael Todaro, Dikutip dari,Ztikarnain Djamin,'Pinjaman LuarNegei sertaProsedur di Indonuia",Jakarta:UI Press,1993; AdministrasiDalam PembialaanProykPembangunan 6. Saparudin dkk (editor) , 'Butir-Butir MasalahDalam Pengelolaan Proyk-Proyk Pinjaman/Hibahl-aarNegei Dan Upay PemecahanrEa",DrektoratJendenlPendidikan Dasar dan Menegah,DepartemenPendidikanNasional,2002; 7. Sudikno Mertokusumo, 'MengenalHukum", Liberty Yogyakarta,2003, hal. B0
II. Makalah I{wik I(an Gie, Meneg PPN/I{epala Bappenas,"Pengembangan Kebiakan Pernerintah Untuk KeterbukaanInfornasi Terkait PemanfaatanPinjanan/Hibah Luar NWd',
sambutan pada
workshop PengembanganI(ebijakan Pemerintah Untuk I(eterbukaan Informasi Terkait PemanfaatanPinjaman/Hibah Luar Negeri,20 januari2004 III. Peratutan Petundang-Undangan
I I.
Undang Undang Nomor 77 Tahun 2003 tentang I{euangan Negara
pernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nortror 4355); a
J.
Undang Undang Nornor
10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
s3); 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan
A
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor
704,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5 . Peraturan Pemerintah Nomot 2Tahun 2006 tentang Tata Cara PengadaanPinjaman danf atauPenerimaan Flibah setta PenerusanPinjaman danf atauHibah Luar Neged;
6. Peraturan Menteri Negara Petencanaan Pembangunan Nasional/I{epala Badan PerencanaanPembangunanNasional Nomor: PER. 005
/M.PPN/
06 /2006
Tentang Tata Cara Per.encanaan,Pengajuan Usulan Dan Penilaian Serta Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi I{egiatan Yang Dibiayai Dan Pinjaman Danf Atau Hibah Luar Negeri.
B
LAMPIRAN II
DRAFT PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEM BAN GUNAN NAS I ONAI/ KEPALA BADAN PE REN CANAAN PEMBANGUNAN NASI ONAI TENTANG PENYIAPAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
Biro Hukum Kementerian Negara PPN/Bappenas 2006
Draft PERATUMN MENTERI NEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL/ KEPATABADAN PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL Nomor PER. /M.PPN/ /2OO7 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PEI\MAPAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KDGIATANYANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUARNEGERI DI BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL MENTERINEGARAPERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL/ KEPAI,ABADAN PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL. Menimbang
Menginl;at
i a.
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun ZOOGtentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau PenerimaanHibah serta PenerusanPinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara ?erencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Radan Per encanaan PembangunanNasional Nomor : PER.OOS/M.PPN/2006 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengajuan LTsulandan Penilaian Kegiatan serta Monitodng dan Evaluasi Kegiatan yang Dlbiayai dari Ptnjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;
b.
bahwa dalam rungka rnemberikan mekanisme dan prosedur bagi seluruh unit kerja di Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas)dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun ZOO?>dan Peraluran Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Mekanisme dan Prosedur Penyiapan, Pemantauan Dan Evaluasi I(egiatan Yang Dibiayar Dari Prnjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri & Badan Per encanaan Pembangun an Nasional ;
: 1.
Llndang-Undang Nomor 1.7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne.gara Republik Indonesia Nomor 4286);
o
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang L'erbendaharaan Negara (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tcntang Sistem PerencanaanPembang;unan Nasional (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor lO4,Tambahan LetnbaranNegara Nomor 4421,)'.
A
Peratutan Pemerintah Nomor 2 Tahun ZOOG tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Htbah serta PenerusanPinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;
5.
KeputusanPresidenNomor 103 Tahun 2OO1tentang Kedudukan,
2 Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi,dan Tata Kerja Lernbaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhv dengan Peraturan Presiden Nomor 64Tahun 2OO5: 6.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER.001/M.PPN/O9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasion al / Badan Per encanaan Pembangunan Nasi onaI ;
7.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,/Kepala Radan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.O05/M.PPN/06/ZOOG Tentang Tata Nomor: Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan Dan Penllaian Serta Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman D an / Atau Hlbah Luar Negeri; MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERAruRAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENYIAPAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASIKEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI DI BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANNASIONAL. BAB I KETENruAN UMUM BagtanPertama Peng;ertran Pasal1
DalamPeraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/ Kepala RadanPerencanaanPembangunanNasional. 2. Deputi Pendanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan PerencanaanPembangunan Nasional dr dalam pervmvsan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional dibidang pendanaanpembangunan. 3. Deputi Ekonomi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan PerencanaanPembangunan Nasional dt dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusvnan rencana p emb angunan nasional drbidang ekonomi. 4. Deputi Sektor adalah unsur pelaksana sebagtan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dt dalam perumvsan kebtjakan dan pelaksanaan penyusunan tencana
3
pembangunan nasional pada sektor tertentu. 5. Deputi Regional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional drbidang pengembangan rcgional dan otonomi daerah. 6. Sekretaris Menteri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam koordinasi perencanaan, pembinaan) dan pengendahan terhadap program) kegratan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasionai,/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 7. Pemberi Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah pemefintah suatu negara asin5;, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembag;a keuangan non asing, serta lembagakeuangan non asing, yangberdomisili dan melakukan kegratan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang membertkan pinj aman kepada Pemerintah. 8. Pemberi Hrbah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pemerrntah suatu negara asing, lembaga multllateral, lembaga keuangan dan lembaga keuangan non asing, serta lembaga keuangan non asing, y ang ber dornisili dan melakukan kegiatan usahadiluar wllayahnegata Republik Indonesia,yang memberikan hibah kepada Pemerintah. 9. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat RKPLN, adalah dokumen perencanaan yang memuat kebutuhan dan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri sesuai dengan prioritas bidang pembangunan y ang periodenya samadengan periode RPJM. lO.Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hrbah Luar Negeri Jangka MenenS;ah,yang selanjutnya disingkat DRPHLN JM, adalah daftar rencana kegratan pembangunan yanglayak dibiayai dan Prnjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri untuk periode 5 (lima) tahunyang periodenya samadengan periode RPJM. 17.Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri Tahunan, yang selanjutnya disingkat DRPPHLN,adalah daftar rencana kegratan pembangunan prioritas yang layak dtbiayai dan telah memiliki indikasi sumber pembiayaan dari pinjaman dan/atauHibahLuar Negeri untuk periode 1 (satu) tahun. l2.Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi komitmen pendanaan dari calon PPLN,/PHLN, mencakup jenis kegiatan, intansi pengusui, instansi pelaksana, rencana alokasi pinjaman / hibah, jadual pelaksanaan) rencana sumber pendanaan luar negefi dan jenis penerusan pinjaman dan/atau penerusan hibah luar negeri serta rencana syarat pelaksanaannya, l3.Rencana PelaksanaanKegiatan Pinjaman dan/atau Hrbah Luar
4 Negeri, yang selanjutnya disingkat RPKPHLN adalah rencana pelaksanaan atas kegiatan yang tercantum dalarn NPPLN/NPHLN. l4.Apprarsal adalah penilaian usulan kegiatan yang dilakukan bersamacalon PPLN/PHLNdengan PemerintahIndonesiauntuk menyepakati kelayakan suatu kegiatan yang akan dibiayai dari Pinj aman / Hlb ah Luar Negeri. 15 . Apprai sal Report adalah I apor an hasll p enilaian usul an kegiatan yang dilakukan bersama calon PPHLN dengan Pemerintah Indonesia untuk menyepakati kelayakan suatu kegiatan yang akan dtbiayai dari Pinjaman/Hlbah Luar Negeri. 16.Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPPLN, adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri. 17.Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat NPHLN, adalah naskah pelanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hlbah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri. 18. Fasilitas Kredit Ekspor) yang selanjutnya disingkat FKE, adalah pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau Iembaga non-keuangan di ne4ara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamtn kredit ekspor. l9.Pinjaman Program adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN. 2O.Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negert yang drgunakan untuk membiayai kegratan pembangunan teftentu. Zl,.Milennium f)evelopment Goals adalah delapan tujuan yang tngtn dicapai oleh PBBpada tahun 2015 yangterdtri dari : a. Menangg;ulangi kemiskin an dan kelaparan; b. Penyediaan pendidikan dasar; c. Meningkatkan perempuan;
kesamaan gender dan
kualitas hidup
d. Mengurangi angkakematian anak; e. Meningkatkan kesehatantbu dan anak; f.
Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit-penyakit lainnya;
g. M:eniagakeseimbanganlingkungan; h. Men ingk atkan kerj asama global untuk pembangvnan. 22.FasrIitas zublik adalah sarana dan prasarana yang dlbangun oleh pemerintah swasta yang digunakan untuk pelayanan
5 masyatakat umum. 23.Kegiatan yang bersifat mendesakadalah kegiatan yan5; harus segera dllaksanakan kar ena beberapa alasan. Z4.Kondisi tanggap darurat adalah suatu kondisi darurat yang harus segera dilaksanakan tindakan penyelamatan/ per aw atan dan tindakan lain yang dianggap perlu, diantaranya kondisi konfl ik, bencanaaIam, r awan pangan dan lainnya.
BagranKedua Dokumen Perencanaan Pasal2 f)okumen perencanaan untuk kegiatan yang Pinjaman dan / atau Htbah Luar Negeri terdirt dart:
dibiayai dad
a. RKPLN; b. DRPHLN-JM; c. DRPPHLN;dan d. RPK-PHLN BAB II RKPLN BagianPertama Penyusunan Pasal3 (1)
Deputi Pendanaan mengkoordinasikan penyusunan RKPLN di Bappenas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJMN ditetapkan.
(2)
Deputi Ekonomi menyusun rencana kerangka ekonomi makro ber dasarkan RPJMN.
(3)
Deputi Pendanaan mengevaluasi realisasi dan prakfuaan penyerapan pinjaman luar negeri tahunan dan menyusun rencana kebutuhan pinjaman luar negeri tahunan sesuai dengan periode RI'JMN.
(4)
Deputi Sektor menyusun prioritas bidang/sektor yang akan dibrayai dari pinjaman luar negeri (sector strateSEfi.
(5)
Deputi Regional menyusun kebijakan pengembangan wilayah dan ketersebaranpinjaman luar negeri di daerah (regional strategj.
(6)
Deputi Pendanaanbersamadengan Deputi Ekonomi, Deputi Sektor dan Deputi Regional membahas rancangan RKPLN dengan Depart emen Keuangan.
6 BagianKedua Penetapan Pasal4 (1)
Deputi Pendanaan menyampaikan rancangan RKPLN yang telah dibahas dengan Departemen Keuan5;an sebagatmana dimaksud dalamPasal3 ayat (6) kepadaMenteri.
(2)
Deputi Pendanaan meminta Sekretaris Menteri untuk mengagendakan Rapat Pimpinan (Rapim) guna mernbahas rancangan RKPLNsebagairnanadimaksud pada ayat (1).
(3)
Rapirn dipimpin oleh Menteri guna membahas rancangan RKPLN.
@)
Deputi Pendanaan menyempurnakan rancangan RKPLN berdasarkanhasil pembahasan di dalam Rapim. Pasal5
(1) Q)
(3)
(4)
Menteri menyampaikan rancangan RKPLN kepada Menteri Keuangan untuk disepakati bersama. Rancangan RKPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Menteri bersama dengan Menteri Keuangan kepada Presidenuntuk mendapatkanpeoetapan. Deputi Pendanaan menyiapkan konsep Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan untuk menyampaikan rancangan RKPLNkepada Presiden sebagatmana dimaksud pada ayat (2). Sekretaris Menteri menyiapkan Rancangan Keputusan Presiden tentang penetapan RKPLN. BagianKettga Penyebarluasan Pasal6
(1)
Deputi Pendanaan menyiapkan konsep Surat Menteri tentang penyampaian RKPLNkepada: a. Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pertimb angan dalam memb erlkan i nformasi mengenai indikasi kemampuan keuangan Pemerinrah D aerah; b. Menteri/Pimpinan Lembaga, Pemerintah Daerah serta Direksi BUMN untuk digunakan sebagai bahan pembahasandan persrapanlebih lanjut; dan c. Calon PPLN/PHLN untuk digunakan sebagai bahan penyusunanlending program. d. Bank Indonesia untuk digunakan sebagai bahan pertvnbangan informasi mengenai indikasi kemarnpuan keuangan nasional dan proyeksi neraca pembayar an.
(2).
Surat Menteri tentan5; penyampaian RKPLN ditembuskan kepada Deputi sektor/regional.
Pasal7 Deputi Pendanaan rnenyebarluaskan RIGLN kepada masyarakat melalui websitedan/atau media cetak. BAB III PERUBAHANRKPLN Pasal8 (1)
Apabila dianggap perlu, Deputi Pendanaan dapat mengkoordinasikan perubahan RKPLNsefiap tahun sesuai dengan perkembanganperekonomiannasional .
(2)
Deputi Pendanaan mengkoordinasikan perubahan RKPLN dengan melibatkan Deputi Sektor dan/atau Deputi Regional.
(3)
Tata cara perubahan RKPLN berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab Il.
BAB IV DRPHLNJM BagianPertama Yenilaian Pinj aman Proyek Pasal9 (1)
(2)
(3)
(4)
Usulan kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman Proyek yang akan dicantumkan dalam DRPHLNJM yang diterima dari Kementerian/Lembaga, Pemda dan BUMN diteruskan Menteri kepada Deputi Pendanaan. Deputi Pendanaan melakukan evaluasi kelengkapan dokumen administrasi y ang meliputi a. Daftar Isian PengusulanKegiatan; b. Kerungka AcuanKerja; c. f)okumen Hasil Studi Kelayakan; d. Surat Persetujuan DPRD untuk usulan Pemerintah Daerah; e. Surat Persetujuan Direksi dan Menteri yang aw ab di bidang pembinaan BUMN untuk bertangg;ungS yang BLIMN diusulkan oleh kegiatan Kementerian/Lembaga; f. Surat PersetujuanMenteri yang bertanggungSawabdr bidangpernbinaan BUMN untuk usulan BUMN. Dalam hal dokumen administrasi trdak lengkap dan atau terdapat kesalahan dalam pengisian formulir, Deputi Pendanaan mengembalikan usulan kepada pengusul untuk dilengkapi dan atau diperbatki. Dalam ha1 dokumen administrasi telah lengkap, Deputi
8 Pendanaan menyampaikan usulan kegtatan kepada Deputi Sektor dan/ atau Deputi Regional untuk dilakukan penilaian teknis. Pasal10 Berdasarkan hasil penilaian teknis dari Deputi sektor dan/atau Deputi Regional sebagaimanadimaksud dalam Pasal I ayat (4), Deputi Pendanaan melakukan pentlaian pendanaan meialui sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Deputi Sektor, Deputi Regional, Deputi Ekonomi, Departemen Keuangan, Kementerian/ Lembaga, Pemda dan BUMN. Pasal I 1 Deputi Pendanaan mencantumkan usulan kegiatan yang layak berdasarkan penrlaian administrasi dan teknis serta telah melalui sinkronisasipendanaanke dalam rancangan DRPHLNJM. BagianKedua Penetapan dan Penyeb arluasan Pasal12 Tata cara penetapan dan penyebarluasan DRPHLN JM berlaku mutatis mutandis ketentuan BabllBasian II dan III. BagianKetiga PerwbahanDRPHLNJM Pasal13 ( 1 ) Deputi Pendanaan menyiapkan konsep Surat Menteri tentang penyampaian rencana perubahan DRPHLN JM kepada Lembaga/Pemerintah DaerahlDireksi Menteri/Pimpinan BUMN.
(2) Masukan perubahan DRPHLN JM dari Menteri/Pimpinan
Lembaga/Pemerintah DaerahlDireksi BUMN diteruskan Menteri kepada Deputi Pendanaan dan Deputi Sektor dan / atau D eputi Regional.
(3) Deputi Pendanaan mengkoordinasikan perubahan DRPHLN JM dengan mellbatkan Deputi Sektor dan/atau Regional berdasarkan:
Deputi
a. tambahan usulan kegiatan baru dari Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pemerintah Daerah / Direksi BLIMN; b. perubahan atas usulan kegtatan yang telah tercantum DRPHLN dari Menterr/Prmpinan dalam JM Lembaga/ Pemerintah f) aerah / f) r eksi BUMN; c. hasil evaluasi Bappenas atas usulan kegiatan yang telah tercanturn dalam DRPHLN JM, dengan persetujuan
9 instansi pengusul kegiatanl dan d. masukan dari masyarakat atas usulan kegiatan yangtelah tercantum dalam DRPHLNJM. Bagian Kelima PenilaiandanPenyebarluasanPerwbahanDRPHlNJM PasalL4 Tata cara penrlaian,penetapandan penyebarluasanPerubahan DRPHLNJM berlaku mutatrs mutandis ketentuan Rab Il Ragian II dan IIL BAB V DRPPHLN BagianPertama Petencanaan Pasal15 ( 1 ) Dalam rangka penyiapan DRPPHLN, Deputi Pendanaan mengkoordinasikanpertemuan berkala dengan calon PPHLN bersama Departemen Keuangan, Deputi Sektor dan Deputi Regionalmelakukan koordinasi dan untuk mernbahasusulan kegiatanyang diminati oleh calon PPHLN.
(2) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. menyepakati lending program yang disusun oleh calon PPHLN;dan b. sinkronisasi usulan kegiatan dalam DRPHLNJM dengan calon PPHLN.
(3) Berdasarkan usulan kegiatan yang
diminati dan telah memiliki indikasi sumber pendanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Deputi Sektor dan/atau Deputi Regional melakukan evaluasi kesiapan kegiatan.
@)
Dalam rangka melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deputi Sektordan/atauL)eputiRegional dapat berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau instansi terkait lainnya.
Pasal16 Dalam rangka mengevaluasikesiapanusulan kegiatan dari Pemda dan BUMN, Deputi Pendanaan menyiapkan Surat Menteri kepada meminta rekomendasi/pendapat Keuangan untuk Menteri mengenai indikasi kernampuan keuangan Pemerintah Daerah dan BUMN.
l0
Pasal77 Berdasarkan hasil evaluasi kesiapan usulan kegiatan yang diminati calon PPHLN dan rekomendasi/pendapat tentang indikasi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan/atau BUMN dari Menteri Keuangan, Deputi Pendanaan rnelakukan sinkronisasi pendanaan. Pasal18 Deputi Pendanaan mencantumkan usulan kegiatan yang telah dievaluasi kestapannyaserta telah melalui sinkronisasi pendanaan ke dalam rancangan DRPPHLN. BagianKedaa Penetapan dan Penyeb arluasan Pasall9 ( 1 ) Tata cara penetapan dan penyebarluasan DRPPHLNberlaku mutatis mutandis ketentuanRab ll RagranII dan III. (2)
Menteri menetapkanDRPHLNpahnglambat bulan November setiaobulan. BagianKettga PinjamanProgram Pasal20
(1)
Atas dasar kebutuhan Pinjaman Program yang disusun Departemen Keuangan, Deputi Sektor/Deputi Regional mengkoordinasikan dengan Deputi Pendanaan, Deputi Kementerian Koordinator Ekonomi, terkait, Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN dan Bank Indonesia untuk menyusun kebijakan pemenntah di bidang tertentu terkait dengan pinjaman program.
(2) Kebutuhan Prnjaman Program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dicantumkan dalam DRPFILN.
BagianKeempat DAFTARKEGIATAN Pasal21 ( 1 ) Berdasarkan DRPPHLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, l)eputr Pendanaanmelakukan koordinasi deng;ancalon
ll PPHLNuntuk mendapatkanindikasi komitmen pendanaan.
(2) Deputi Pendanaan rnenytapkan konsep Surat Menten kepada Menteri Keuan5;an untuk menyampatkan Daftar Kegiatan yang telah mendapatkan indikasi komitmen pendanaan darr calon PPHLNuntuk: a.
digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penetapan alokasi pinjaman Pemerintah menurut sumber dan persyaratannya;
b. diusulkan oleh Menteri I(euangan kepada calon PPHLN untuk dirundingkan dengan calon PPHLN.
BAB VI FKEDAN/ATAU PINJAMAN KOMERSIAL Pasal22 ( 1 ) Untuk usulan kegiatan dari l(ementerian/Lembaga yang akan dibiayai dari FKEdan/ atau PinjamanKomersial: a. Deputi Pendanaan melakukan penilaian finansial; dan kesrapankegiatan dan
atas aspek
b. Deputi Sektor dan/atau Deputi Regional melakukan penilaian teknis (substansi)dan urgensi kegiatan.
(2) Dalam melakukan penllaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratansebagaiberikut: a. Usulan kegiatanbagi Kementedan/Lembaga 1)
hanya dapat digunakan unfuk kegiatan yan4 menjadi tugas pokok Kementerian/Lembaga;
2)
hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yanS menurut sifatnya tidak dapat dibiayai melalui pinj aman lunak maupun h1bah.
b. Usulan kegiatanbagiBUMN 7) hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang pembinaannya dalam btdang tugas I(ementerian Negara/Lembaga pengusul dengan persetujuan Direksi BUMN dan Mented yang bertanggung jawab di bid ang p embin aan BUMN ; 2) hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang dapat menghasilkan penerrmaan secara langsung kepada BI"IMN y ang bersangkutan; dan 3) kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui pinjaman lunak maupun hibah serta mendukung keberhasilan program yang merupakan priorrtas pembangunan nasional.
12 4) Berdasarkan penilaian Deputi Pendanaan, Deputi Sektor dan/atau Deputi Regional, usulan kegiatan dimasukkan ke dalam DRPPHLN oleh Deputi Pendanaan.
Pasal23 Deputi Pendanaan menyiapkan konsep surat Menteri mengenai penyampaian Daftar Kegiatan yang akan drbiayai dari FKE dan/atau pinjaman komersial kepada Menteri Keuangan untuk penatapan alokasi FKEdan/atau alokasi pinjaman komersial.
BAB VII HIBAH LUAR NEGERIYANG BERSIFATKHUSUS Pasal24 ( 1 ) Dalam rangka menampung usulan tambahan kegiatan Hibah Luar Negeri dari Kementerian / Lembaga y ang ber sifat khusus, Deputi Pendanaan dan l)epaftemen Keuangan melakukan penllaian kesiapan pelaksanaandan kesiapan pendanaan dart calon PHLN. (2) Yang dimaksud bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah: a. bersifat mendesak untuk segera dllakukan perjanjtan hibahnya; b. waktu pelaksanaankurang dai 6 (enarn) bulan; dan c. kegiatan yang diusulkan masih dimungkinkan untuk dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pengusul dan/ atau pelaksana. (3) Deputi Pendanaan mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan tambahan usulan ke5;iatanyang telah diiakukan penllaian sebagatmana dimaksud pada ayat (1) pada DRPPHLNuntuk edisi tahun yangbersangkutan. (4) Tambahan usulan kegiatan sebagatmanadimaksud pada ayat (3) Keuangan untuk disamparkan kepada Menteri mendapatkan penetapan alokasi Hibah Luar Negeri,
(5) Tambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DRPHLN JM dan DRPPHLNedisi tahun y ang bersanplkutan.
l3 BAB VIII APPMISAL USULAN KEGIATAN Pasal25
Dalamhal calon PPLN/PHLNmelakukan appraisal terhadap usulan kegiatan yan7 diminati untuk dibiayai, Deputi Pendanaan Departemen Keuangan, mengkoordinasikan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah D aerah / BUMN terkait dalarn mendiskusikan dan menyepakati dengan calon PPLN/PHLN terhadap hal-ha| yang menjadi bahan pembahasan pada saat appraisal.
BAB IX NDGOSIASINPPLN/NPHLN Pasal26 ( 1 ) Atas permintaan Menteri Keuangan, Menteri menyarnpaikan daftar nama pejabat dan pegawai staf Bappenasuntuk duduk di dalam Tim Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam Negosiasi NPPLN/NPHLN kepada Menteri Keuangan.
(2)
Anggota Tim DELRI yang berasal dari Rappenas terdiri dari unsur-unsur : a. Deputi Pendanaan yang bertanggunS jawab terhadap aspekkeuangan; b. Deputi Sektor yang befianggung jawab terhadap aspek teknis (substansi kegiatan); dan c. Sekretaris Menteri yang bertanggunS jawab terhadap aspekhukum.
(3) Dalamhal dtperlukan, Tim DELRIyang berasal dari Bappenas dapat mengikutsertakan Deputi Regional yang bertanggung jawab terhadap aspek kewilayahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Kegiatanl Proyek.
BABX RPKPHLN Pasa|27 (1)
Berdasarkan NPPLN/NPHLN yang telah ditandatangani antara Keuangan dengan PPLN/PHLN, dan surat Menteri Lembaga/Kepala pemberitahuan dari Menteri/Pimpinan Daerah/L)ireksi BUMN, Deputi Pendanaan, Deputi Sektor
t4 dan/atau Deputi Re5;ionalmenyusun RPKPHLN. (2) RPKPHLNsebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat lokasi, alokasi anggaran) rincian jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
(3) RPKPHLN disusun paling lambat Bulan Desember setiap tahun. (4)
Deputi Pendanaan,'Deputi Sektor dan/ atau Deputi Regional memperbarui RPKPHLN setiap tahun sesuai dengan adanya penambahan NPPLN/ NPHLN dan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
BAB XI PEMANTAUAN PERENCANAANSERTAPDMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAANKEGIATANYANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI BagianPertama Pemantauan Pet encanaan Kegiatan Pasal28 (1)
Deputi Pendanaan melakukan pemantauan terhadap perencanaan kegiatan yang akan dlbiayar oleh pinjaman dan / atau hib ah luar negeri.
Q)
Pemantauan perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rnelalui koordinasi dengan Menteri Keuangan, instansi pengusul dan calon PPLN/PHLN. Pasal29
( 1 ) Pemantauan perencanaan kegiatan sebagatmanadimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) berupa pemantavan perkembangan atas proses perencanaan kegiatan.
(2) Pemantauan perencanaan kegiatan sebag;aimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi sasaran kegiatan yang direncanakan dengan sasaran kegtatan yang ter cantum dalam NPPLN/NPHLN. (3) Proses perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan DRPHLN-JM, sinkronisasi PPLN/PPHLN, calon dengan program DRPHLN-JM peningkatan kesiapan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, Kegiatan, penyusunan DRPPHLN, penyusunan f)aftat pelaksanaan Ne5iosiasi, penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan,dan penyusunandokumen RPK-PHLN.
Bagaimana i , ao*rs61:[MSofficel]: perencanaan? i cua memantau
l5 BagianKedua Pemantaaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pasal30 ( 1 ) Menteri/Pimpinan Lembaga /Pemerintah DaerahlDireksi BUMN rnenyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan Pelaksanaan Pengendalian Kegratan yang dtbiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri kepada Deputi Pendanaan.
(2) Laporan Triwulanan sebagarmanadimaksud pada ayat (1.) berisi: a. b. c. d. e. f.
kesesuaianjenis kegiatan dengantujuan kegratan; ketaatan menjaga efisiensi dan efektifitas kegiatan; perkembanganrealisasipenyerapandana; perkembangan pencapaianpelaksanaanfisik; permasalahan/kendalayang drhadapi;dan langkah tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan tugasdan kewenanganmasing,-masing. Pasal37
(1) Pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan melalui rupat
berkala, pelapor an, dan kunjungan lapangan. (2) Deputi Pendanaan menyelen5p;arakanrapat pemantauan secara trrwulanan dengan pejabat penanggung jawab kegiatan yang dlbiayai dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, kementerian ketangan, instansi terkait larnny a dan D eputi Sektor/ Regional. (3) Deputi Pendanaan mengeluarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan Prnjaman dan/ atau Htbah Luar Negeri secara ttiwulanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan hasll pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2).
Pasal32 ( 1 ) Berdasarkan Laporan Kinerja Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Deputi Pendanaan melakukan pentlaian atas pelaksanaan kegratan yang drbiayai dengan pinjaman luar negeri,
(2) Deputi Pendanaan dapat mengusulkan kepada Menteri percepatan langkah-Iangkah melakukan untuk pelaksanaan kegiatan yang lambat pelaksanaannya atav rendah penyerapan dana pinjamannya.
(3) Untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya atau rendah penyerapan dana ptnjamannya sehingga dip erkfuakan akan mengakrb atkan terj adiny a perub ahan
l6
@)
(5)
(6)
(7)
tethadap rencana pelaksanaansebagaimanater cantum dalam NPPLN, Deputi pendanaat{ meminta t<epaAa Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah DaerahlDireksi BUMN penanggungalnab kegiatan untuk mengambil lahgkatt -tan1ffn pfi yelesaian untut percepatanpelaksanaankegiatan yang dibiayai dengan pinjamanluar negeri. Ir1ngkahpenyelesaiansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Deputi pendanaankepad,iMenteri dan D epaftemenKeuangan. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan langkah penyelesaiansebagaimana dimaksud_ pada ayat (3), Deputi pendanaan mengusulkan kepada Departemen Keuangan langkah p_enyesuaian terhadap rencana yang tercantum d6lam NPPLN, yangberupa: a. pentbahan sasaran kegiatan darr sasaran yang tercantumdalamNppLN; b. penguranganalokasi dana pinjaman dari alokasi danayang tercantumdalamNppLN;atau c. p.e.mbatalan sebagianatau seluruh kegiann yang dlbiayaidenganpinjamanluar negeri. tgyrZkghpenyesuaiansebagaimana dimaksudpad,aayat (5), dikoordinasikanoleh Deputi pend,anaanden{an Departemen Keuangan d,an Kementerian/ Lembaga/Pemedntah Daerah/Direksi BUMN penanggungjawab kegiatandan ppLN. Berdasarkankoordinasi sebagaimanadimaksud pada ayat,(6,), Deputi Pendanaanmenyampaikanrencana perubahan NPPLN kepada Deparlemen Keuangan dengan tembusan kepada Menteri dan Menieri Keuangan. BABXII PERUBAHAN NPPTN Pasalll3
( 1 ) Perubahan NppLN dapat dilakukan berdasarkan
ketentuan Pasal 35 ayat (S) dan atau berd,asarkan usulan rencana perubahan NppLN darj Kementerian /Lembaga/pemerintah f)aerah/Dfueksi BUMN.
(2)
Dalam hal usulan berusal dari Kementerian/Lembaga/pemerintahDaerah/Direksi dimaksudayat(t) pasalini, Deputi IUYN sebagaimana Pendanaanmeminta Deputi Sektor dan/ atau Deouti
17 Regionalmelakukan penilaian atas usulan rencana perubahanNPPLN. Pasal34 Penyesuaian dan perubahan NPHLN berlaku mutatis mutandisdenganketentuanpadapasalssdan86. BABXIII KETENTUAN PEMLIHAN Pasal35 PadasaatberlakunyaPeraturanMenteri ini, usulan kegiatan y.angtelah diprosesmaupun sedangberjalan menyesuaikan perat;jtranMenteri ley$an ketentuanyang diatur di dalam lnl,
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP pasal36 PeraturanMenteri ini berlakusejaktanggalditetapkan. Ditetapkandi
JAKARTA Padatanggal Z0OT
MENTERI NEGAM PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALABADAN PERXNCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL.
PASKAHSUZETTA
