Cover Depan : Tambah Peralatan Listrik di Kalteng Masih Byar Pet 3. Bimnis Kader Potensi SDM, Langkah Strategis Wujudkan Keamanan dan Ketertiban 7

Susunan Dewan Redaksi Buletin Pemprov Kalteng “Isen Mulang”

Pembangunan Infrastruktur Belum Ubah Kenaikan Perekonomian Rakyat___________15

Pelindung : Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalteng Pengarah : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data Pemimpin Redaksi: Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pendataan Koordinator Redaksi: Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Sekretaris : Kepala Sub Bagian Acara Staf Pelaksana : Imam. B, S.sos. Benito Zuares, Eka Supriyaningsih Alamat Redaksi : Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya Telp/Fax (0536) 3221365/3230666 E-mail: [email protected]

FKUB Harus Tampil Dinamis_____________16

Ijin Penerbitan Khusus No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Atasi Krisis Multidimensional__________________16

Cover Depan :

Daftar Isi ;

Tambah Peralatan Listrik di Kalteng Masih Byar Pet_______________________3 Bimnis Kader Potensi SDM, Langkah Strategis Wujudkan Keamanan dan Ketertiban_________________________7 Tata Kelola Pemerintahan Masih Minus______8 Terbelit Masalah Narkoba, PNS Dipecat!__________________10 Soros Pantau Kalteng Sejak 2005___________12 Harga Sembako Fluktuatif, Pemerintah Terus Lakukan Pengawasan_____________14

Berita Foto__________________17 Opini : “Merajut Kasih Dalam Kegamangan”______________________18 Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto di sampaikan ke Sub Bagian Penerbitan dan Distribusi Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 3221365/3230666. E-mail: [email protected]. Buletin Isen Mulang dapat dilihat di Website Resmi Pemprov. Kalteng : http://www.Kalteng.go.id

2

ISEN MULANG, Edisi Juli 2010

Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH menerima piagam penghargaan dari Kapolda Kalteng Damianus Brigjen. Drs. Jackie pada Hari Jadi Bhayangkara ke 64.

Laporan Utama

Tambah Peralatan Listrik tapi Masih Byar Pet di Kalteng Persoalan listrik di Kalimantan Tengah makin tragis. Masalah sering padamnya listrik tanpa terjadwal menambah catatan panjang di Provinsi Tambun Bungai ini selain diikuti fakta ironis, kenaikan tarif dasar Listrik per 1 Juli 2010. Akibatnya, bukan saja masyarakat sebagai konsumen yang berang, tetapi juga orang nomor satu di Provinsi terluas nomor tiga di Indonesia ini gerah!

Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH berang dengan adanya keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang tidak terjadwal lagi di Provinsi ini. Padahal, 4 Juni lalu, PLN Palangka Raya telah menambah 6 unit peralatan untuk mengantisipasi sering padamnya listrik. Bahkan PLN telah mengklaim, dengan peralatan itu, listrik di Palangka Raya tidak akan byar pet lagi. Faktanya, sampai detik ini, masalah listrik masih menjadi kendala besar di Bumi tambun Bungai. Untuk mengatasi hal itu, sebagai tindak lanjut untuk meredam kemarahan masyarakat, Gubernur Kalteng memanggil pihak PLN melalui Dinas Pertambangan untuk mengetahui kendala yang dialami di lapangan. Gubernur Kalteng meminta kepada warga masyarakat untuk tidak resah dan meminta tetap tenang dan mempercayakan kepada pihak PLN mengenai perbaikan pada alat-alat PLN. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalteng juga menambahkan bahwa pada 2010 ini pihaknya akan membangun proyek listrik dengan kekuatan 2x100 Megawatt yang akan dibangun di wilayah antara Katingan dan Gunung Mas sehingga bisa mengcover lebih dari yang ada sekarang ini di Kalteng.

PLN Diminta Tidak Kurangi Pasokan Listrik Kalteng Gubernur Kalteng, Agustin teras Narang, SH meminta kepada PLN untuk tidak mengurangi jatah pasokan listrik untuk Kalteng walaupun ditambah dengan beroperasinya 2 buah mesin genset sewaan PLN yang diperuntukkan untuk Provinsi ini. Permintaan tersebut, dilayangkan Gubernur Kalteng dalam surat resmi yang ditujukan kepada General Manager Operasional PT PLN Wilayah Kalsel dan Kalteng serta diungkapkan kepada sejumlah wartawan usai melakukan rapat bersama Inspektorat di Palangka Raya. Permintaan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 30 Juni 2010 lalu, dimana disebutkan beban puncak yang terjadi di Provinsi Kalteng adalah 34,2 Megawatt (MW), sementara daya yang dipasok pembangkit listrik PLN dari Banjarmasin adalah 30,4 MW sehingga Kalteng mengalami defisit 3,8 MW (2/7). Namun hal tersebut berbeda dengan kondisi sekarang, dimana dua buah mesin ginset yang disewa PLN untuk Kalteng sudah bisa dioperasikan. Kedua mesin tersebut kini berada di Palangka Raya dan Kapuas, satu mesin bisa menghasilkan daya 10 MG ISEN MULANG, Edisi Juli 2010

3

Laporan Utama (Mega) yang artinya defisit listrik Provinsi Kalteng sudah teratasi. Mesin pembangkit listrik tersebut sudah bisa dioperasikan. Mesin yang terdapat di Kabupaten Kapuas bisa menghasilkan daya 10 MG yang dioperasikan sejak Maret 2010, sementara pembangkit yang ada di Palangka Raya sudah dioperasikan sejak Mei 2010 lalu dengan kemampuan daya 6 MW. Kalteng tidak akan mengalami pemadaman bergiliran karena jika pasokan listrik 30,4 MW tersebut ditambah 16 MW maka defisit listrik Kalteng yang selama 3,8 MW tersebut tertutupi bahkan Kalteng akan mengalami surplus listrik sebesar 12,2 MW. Terkait hal tersebut, Gubernur Kalteng meminta PLN untuk tidak mengurangi pasokan listrik yang diperuntukkan bagi masyarakat Kalteng sebesar 30,4 MW tersebut, sehingga tidak ada lagi terjadi pemadaman listrik di wilayah Kalteng terutama Palangka Raya, sebagai barometer dan pusat kota di Kalteng. Karena jika menyimak komitmen Direktur Utama PLN, 1 Juli 2010 tidak akan ada pemadaman listrik di seluruh Indonesia.

Puasa Ramadhan, Kalteng Jamin Terang Benderang Manager PT PLN (Persero) Cabang Palangka Raya, Taufik Eko mengatakan, Kalteng pada umumnya akan segera terbebas dari byar pet atau krisis listrik dan pemadaman berkepanjangan dimulai Agustus 2010 mendatang. Optimisme ini muncul mengingat adanya penambahan 10 MW yang akan masuk di Palangka Raya yang berasal dari PLTD sewa sudah mulai beroperasi sejak awal Juni lalu. Juga adanya sewa mesin sebesar 9 MW yang saat ini sedang dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Palangka Raya sebesar 3 MW melalui sistem isolated Sampit, sehingga total menjadi 12 MW. Palangka Raya memiliki sekitar 25 MW dari 29,6 MW yang diperlukan terutama pada beban puncak. Taufik juga mengingatkan, agar masyarakat tetap berhemat dengan mengurangi pemakaian listrik yang tidak perlu. Wagub Kalteng Minta Agustus Tak Ada Pemadaman Bergilir Wakil Gubernur Kalteng, Ir. H. Achmad Diran kepada Manager PT

4

PLN Cabang Palangka Raya, Taufik Eko Wardianto saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Selasa (6/7) menegaskan bahwa, kerusakan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam harus segera diperbaiki agar tidak ada lagi pemadaman bergilir di Kalteng mulai Agustus mendatang Wagub Kalteng mengharapkan agar satu mesin Asam-asam yang rusak segera diperbaiki. dan minta percepatan penambahan bisa selesai Agustus. Sementara itu, terkait dengan masalah pemadam tersebut, menurut Eko, terjadi karena satu unit mesin PLTU Asam-Asam juga dalam proses pemeliharaan yang baru selesai pada awal Agustus. Dengan tambahan daya 10 MW dari Asam-Asam, kondisi listrik akan jauh lebih baik dari sekarang. Pemadam mendadak juga tidak terlepas dari kondisi mesin-mesin PLN yang sudah tua dan rentan terhadap gangguan. Dan pemadaman diumumkan melalui radio-rasio karena melalui media cetak tidak sempat. Manager PLN menjamin kondisi listrik di Kalteng akan normal pada Agustus mendatang. Pemadaman hanya mungkin terjadi apabila terdapat kerusakan mesin dan gangguan pohon atau alam. Mesin pembangkit di Asam-asam sudah akan selesai diperbaiki.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran di dampingi Wakil Walikota Palangka Raya Mariyono saat meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).


laporan Utamat

Wagub Kalteng, Ir. H. Achmad Diran didampingi Plt. Sekda Prov. Kalteng, Siun Jarias SH, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng. Ir. Yulian Taruna dan Manager PLN Cabang Palangka Raya, Taufik Eko Wardianto saat menerima Para demonstran diterima di Aula Jayang Tingang.

Geregetan, Sejumlah BEM di Kalteng Turun Jalan! Listrik yang masih byar pet di Kalteng membuat sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan Bumi Tambun Bungai gerah. Mereka yang tergabung dalam GEMA ( Gerakan Mahasiswa Palangka Raya) yang terdiri dari 6 lembaga, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpar, BEM Muhammadiyah Palangka Raya, Himpunan Mahasiswa Islam, KAMMI, HIMAPULPIS dan SLANKERS CLUB Palangka Raya, melakukan aksi unjukrasa Kamis (8/7) di depan Kantor Gubernur Kalteng. Dalam orasinya, para demonstran yang dikoordinir oleh Aryo Nugroho W mengecam bahwa, janji PLN Kalteng bahwa tidak ada lagi pemadaman hanya isapan jempol belaka. Pelayanan listrik di Kalteng juga tidak merata. Untuk itu mereka menuntut diantaranya, batalkan kenaikan TDL, Manfaatkan SDA untuk menanggulangi krisis listrik Kalteng, Bangun Pembangkit Listrik baru yang dikelola secara mandiri berdasarkan keperluan rakyat Kalteng pada tataran keseluruhan, Memperbaiki krisis energi listrik dengan kebijakan yang tepat guna, mereformasi birokrasi PT.PLN (Persero) cabang Palangka Raya, serta meminta agar Pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap krisis listrik yang terjadi di Kalteng. Kehadiran demonstran di Kantor Gubernur ini, disambut Wagub Kalteng, Ir. H. Achmad Diran, Plt. Sekda Prov. Kalteng, Siun Jarias SH, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng. Ir. Yulian Taruna dan Manager PLN Cabang Palangka Raya, Taufik Eko Wardianto. Para demonstran diterima di Aula Jayang Tingang. Orang nomor dua di Kalteng ini secara tegas menjawab, jika pihak Pemprov Kalteng sudah melakukan koordinasi dengan PLN cabang Palangka Raya, bahkan meminta Pihak PLN bulan Agustus nanti (ramadhan),

Kalteng bebas byar pet. Kerusakan mesin yang menjadi alibi selama ini segera dituntaskan. Sedangkan manager PLN cabang Palangka Raya, Taufik Eko Wardianto optimis, bulan Agustus 2010 persoalan yang berkaitan dengan listrik bakal tuntas.

Sabar Hingga 2011 Aksi demontrasi terhadap PLN bukan pertama kalinya terjadi. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), sejumlah organisasi kepemudaan dan LSM sudah beberapa kali melakukan demonstrasi di Banjarmasin, ibukota Kalsel. PLN sendiri terlihat gamang dengan unjuk rasa yang terus menerus terjadi. Karena itu, Rabu, PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng mengundang ormas, LSM, pers, serta mahasiswa dari Kalsel dan Kalteng melakukan peninjauan kondisi PLTU Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalsel (7/7). PLN ingin masyarakat mengetahui kondisi dua unit mesin PLTU yang selama ini digunakan untuk memenuhi sekitar 60-an persen kebutuhan listrik di Kalsel dan Kalteng. Selain itu, para tamu undangan juga diajak melihat PLTU Unit III dan IV yang sedang dalam proses pembangunan. Menurut Manajer SDM PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng, Mujiwardoyo, listrik di Kalsel dan Kalteng akan bebas dari pemadaman setelah dua unit mesin PLTU itu berfungsi pada Februari 2011. Dua unit mesin itu memiliki daya masing-masing 2x65 Megawatt (MW). Ditambah mesin unit 1 dan 2 yang ada saat ini, Manajer SDM PT PLN (Persero) Wilayah Kalselteng Mujiwardoyo MH berani menjamin listrik akan aman. Pembangunan PLTU Unit 2 dan 4 itu sudah mencapai 40 persen. Sesuai kontrak dengan pemerintah pusat, Februari 2011, unit 3 dan 4 operasional. Untuk saat ini, pihaknya memohon agar masyarakat bersabar dan mengurangi penggunaan ISEN MULANG, Edisi Juli 2010

5

laporan Utama daya. Sementara itu,Manajer PLTU Asam-Asam Sahrijal Purba menambahkan bahwa, pemadaman juga terjadi karena adanya kerusakan pipa pendingin (colling water). Pipa sebesar cerobong batu bara itu berada pada empat meter di bawah tanah. Namun, kerusakan itu sudah dapat diperbaiki setelah pendeteksian selama satu hari. Saat ini, pemadaman terjadi karena mesin unit 2 dalam masa perawatan (over houle). Dijelaskan juga, batu bara yang menjadi bahan bakar PLTU Asam-Asam dipasok oleh PT Arutmin Indonesia. Setiap unit mesin membutuhkan satu ton batu bara setiap hari. Jika PLTU Unit 3 dan 4 fungsional nantinya, maka kebutuhan batu bara akan mencapai empat ton per hari.

Walikota/Bupati Diminta Mencari Terobosan Atasi Krisis Listrik Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH usai peresmian satu diantara hotel di Palangka Raya (9/7) meminta kepada Walikota Palangka Raya HM Riban Satia serta semua Kepala Daerah (Bupati) untuk bisa mencari terobosan guna mengatasi krisis listrik yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik dalam sebulan terakhir. Menurut orang nomor satu di Kalteng ini, Walikota dan Bupati harus mampu membangun pembangkit listrik sendiri di wilayahnya dan tidak terlalu berharap pada suplai listrik dari PLN. Ini juga harus dilakukan, mengingat, akibat defisit listrik menjadi satu diantara kendala investor untuk berinvestasi di Kalteng. Gubernur juga mengajak para investor untuk mengatasi krisis listrik tersebut. Gubernur Kalteng juga mengharapkan PLN dapat menepati janjinya untuk mengakhiri pemadaman pada Agustus mendatang tepatnya tanggal 17 Agustus. Sementara itu, Manager PLN Cabang Palangka Raya, Taufik Eko sebelumnya mengatakan bahwa pemadaman di Palangka raya dapat diminimalisir pada 17 Agustus mendatang melalui tambahan suplai listrik dari PLTD Kahayan sebesar 10 MW. Dengan tambahan tersebut, suplai listrik dari mesin yang beroperasi di Palangka raya mencapai sekitar 25 MW. Selain itu, defisit listrik di Kota Palangka raya akan berkurang, dari semula 13-17 MW menjadi 4 MW. PLTU Solusi Terbaik Kendati Kalteng tengah menjajaki sejumlah kemungkinan pembangunan pembangkit listrik tenaga air, matahari, angin atau bio massa, namun satu-satunya solusi tepat saat ini hanya pembangunan listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara. Karena, pasokan batu bara yang menjadi bahan utama operasional PLTU dalam kondisi ready stock (siap pakai). Apalagi, ini merupakan salah satu kekayaan terbesar Kalteng. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng Yulian Taruna, menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengkajian atau penelitian secara mendalam, ternyata sumber alternatif tersebut belum memenuhi kapasitas standar untuk dijadikan sumber pembangkit listrik di

6


Kalteng. Misalnya tenaga air, banyak terdapat air terjun di Kalteng, ternyata persentasenya kecil. Pasalnya, kecurahan air tidak stabil, saat musim kemarau tinggi, namun saat musim hujan mengecil. Bila dipaksakan, dikhawatirkan tidak mampu menggerakkan turbin air secara maksimal (8/7). Sedangkan untuk tenaga angin, meski ada tujuh Kabupaten yang berhadapan dengan Laut Jawa, namun tingkat kapasitas angin belum mencukupi untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga angin. Untuk tenaga matahari dan bio massa, potensi ke depan diakui cukup bagus. Namun perlu pengelolaannya memerlukan waktu lama, sedangkan pasokan listrik lokal kebutuhannya mendesak. Salah satu pembangkit yang paling menjanjikan saat ini hanyalah PLTU, karena prioritas besar dan skalanya juga besar di beberapa daerah. Dan bukan dalam tahap eksplorasi, melainkan siap pakai. Perlu diketahui, batu bara Kalteng adalah berkualitas tinggi. Terkait dengan interkoneksi PLN, mungkin Pemda akan menjual daya listrik pada PT PLN Persero. Seperti diketahui, wacana mendirikan PLTU disejumlah Kabupaten di Kalteng mendapat respon positif dari PT PLN.

Listrik 10.000 Megawatt (MW) tahap II di Kalteng belum menunjukkan progress Proyek percepatan listrik 10.000 Megawatt (MW) tahap II di Kalteng belum menunjukkan progress (perkembangan) signifikan. Sejak diluncurkan pemerintah pusat awal tahun lalu, dua daerah yang ditunjuk sebagai lokasi pembangunan listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), Sampit 2x25 MW dan Bangkanai 1x120 MW, masih dalam tahap pembebasan lahan. Kepala Sub Dinas Minyak, Listrik, dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng Thomas Sembiring mengungkapkan, proyek tersebut berasal dari pemerintah pusat. Thomas memprediksi permasalahan pembebasan lokasi selesai hingga akhir 2010, sehingga pekerjaan pembangunan baru berjalan sekitar 2011 atau 2012 mendatang dan dead line hingga 2014. Seperti yang diketahui, PLTU Sampit dengan kapasitas 2x25MW dilengkapi dengan transmisi tegangan tinggi 150KV sepanjang (estimasi jarak) 40km. Sedangkan PLTGU di Bangkanai kapasitas 1x120MW, dilengkapi dengan transmisi tegangan tinggi 150KV dari Muara Teweh-Buntok-Tanjung (masuk transmisi sistem Kalimantan) sepanjang 560km. Pembangunan pembangkit listrik dari pemerintah pusat ini menggunakan dana APBN. Setelah menerbitkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 sebagai landasan dan payung hukum Program Percepatan 10.000MW Tahap II, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2010 Tentang Daftar ProyekProyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tahap II serta transmisi terkait, termasuk di dalamnya dua proyek pembangkit di Kalteng. Terkait pembangunan PLTU di Pulang Pisau, saat ini tengah dilakukan tender ulang pada tingkat pusat. (BIM)

Pemerintahan

Bimnis Kader Potensi SDM, Langkah Strategis Wujudkan Keamanan dan Ketertiban Program Bimbingan Teknis Kader Potensi SDM Komponen Cadangan (Komcad) Pertahanan Negara satu diantara upaya untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung pertahanan negara sekaligus upaya membangun sinergi aparatur dan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan. mengingatkan, saat ini hendaknya semua pihak tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Akibatnya masyarakat dikorbankan. Yang harus dilakukan, kembali kepada komitmen dasar dan deklarasi kemerdekaan yang lahir dari nilainilai luhur agama dan budaya bangsa. Gubernur juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga ketertiban dan memperkuat tata kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kalteng dalam membangun keamanan dalam negeri yang kondusif, serta memperkokoh jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berdasarkan moral dan etika. Catatan redaksi, dalam kegiatan tersebut dihadiri Dirjen. Kolonel. Kes. Plt. Sekda Prov. Kalteng DR. Siun Jarias, SH . MH membacakan sambutan Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH pada kegiatan Bimnis Kader Potensi Jayusman Jamil, SE,MM dan Kasrem. SDM Komcad Pertahanan Negara 2010 Letkol.Inf.Dadang Rahadiansyah. Sementara peserta yang mengikuti Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras kegiatan ini diantaranya dari, PNS, Polri, dan tokoh Narang, SH dalam sambutannya yang dibacakan masyarakat. (BIM) oleh Plt. Sekda Pemprov. Kalteng Siun Jarias, SH Rabu (21/7) di Aula Jayang Tingang Palangka Raya mengatakan, kegiatan Bimnis Kader Potensi SDM Komcad Pertahanan Negara 2010 merupakan kegiatan yang tepat diterapkan. Ini untuk merespon berbagai indikasi kecenderungan terjadinya krisis dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat,tidak jarang gejolak di tengah masyarakat yang dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Setiap saat ada kecenderungan baru yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak terkait, khusunya pada pengambil kebijakan. Dijelaskan pula, kegiatan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa, dan merupakan bentuk pembelajaran langsung atau tidak langsung, dalam kesadaran untuk samaPlt. Sekda Prov. Kalteng DR. Siun Jarias, SH . MH sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyerahkan pelakat kepada Dirjen. Kolonel. Kes. memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Jayusman Jamil, SE,MM Orang nomor satu di Kalteng ini juga ISEN MULANG, Edisi Juli 2010

7

Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan Masih Minus

Birokrasi atau aparatur negara merupakan aktor utama strategis, yang memiliki peran penting dalam pembangunan di berbagai bidang untuk mensejahterakan masyarakat. Ironisnya, masih terdapat kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. Ini mencuat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHPBPK) RI yang menunjukkan opini tidak wajar (adverse). Solusinya, pemerintah mengadakan Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP) Angkatan I di Rungan Sari, Tangkiling 12 s/d 16 Juli 2010 bagi pejabat Eselon II dan III sebagai tindak lanjut Implementasi PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.41 Tahun 2009, tentang penyelenggaraan SPIP di Provinsi Kalteng. Tujuannya, memberikan pemahaman umum tentang konsep SPIP serta fungsinya dalam suatu entitas. Demikian ungkapan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah selaku Ketua Panitia, Ir.Efrensia L.P. Umbing dalam laporan tertulisnya. Diklat yang diikuti sekitar 36 peserta dari pejabat eselon II dan III Provinsi Kalimantan Tengah ini, mendapat bimbingan teknis langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan. Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur

8


Kalteng, Agustin Teras Narang, SH mengingatkan, prioritas nasional reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menempati prioritas pertama yang harus dilaksanakan lima tahun kedepan. Ini membutuhkan komitmen bersama, yang harus dibarengi dengan action yang konsisten dan terarah. Menurut orang nomor satu di Kalteng ini, kepala SKPD selaku pejabat birokrasi mempunyai posisi dan peranan strategis di instansi masing-msing untuk mewujudkannya. Ditegaskan pula, secara konsepsi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan outcomes oriented program (program yang berorientasi pada hasil) dengan pelaksanaan yang tepat, terukur dan termonitor yang bertujuan diantaranya,meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat yang bersangkutan, dan meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas pokok dan fungsi organisasi. Jadi jelas, dalam Diklat / Bimtek ini, transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai visi,misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh instansi memahami persoalan dan mampu memberikan penjelasan secara profesional dan proporsional kepada masyarakat dan stakeholders, agar tidak terseret keranah hukum. Dalam bahasa lain, seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan, kegiatan pengendalian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawaan, sampai dengan laporan pertanggungjawaban di instansi masingmasing, yang pada akhirnya terangkum dalam Laporan

Pemerintahan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalteng, yang notabene akan mencerminkan kualitas dan kinerja Pemerintah secara keseluruhan. Gubernur juga berharap, bagi pejabat yang mengikuti Bimtek atau Diklat SPIP tersebut, dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Hal senada juga diharapkan oleh Rizal Sihite, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan dengan diklat ini bisa mendapat input untuk diaplikasikan pada instansi maing-masing, mengingat fakta yang terjadi sampai saat ini menunjukkan bahwa, sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan negara belum menyatu, terkoordinasi dan dikonsollidasikan secara baik. Sementara itu, Selasa (13/7) melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalteng, Kardinal Tarung, Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH juga mengatakan, pengendalian intern sangat penting karena akan mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian atas kewenangan. Ditegaskannya, tujuan SPIP, menjamin keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sekedar informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara kontinu oleh Pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Bimtek tersebut dipantau langsung oleh Gubernur Kalteng. Pada intinya Gubernur Kalteng mencermati organisasi sebagai lembaga yang dinamis, perlu dilakukan penilaian atas kewenangan. Esensinya, organisasi harus efektif, efesien dan ekonomis.

BPKP Apresiasi Komitmen Pemprov Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan menilai Pemprov Kalteng telah memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih (good govenance). Karena itu, BPKP memberikan apresiasi cukup tinggi kepada Pemprov Kalteng. Menurut Auditor BPKP Kalsel, Usmansyah dalam sambutannya pada penutupan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) bagi pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng di Aula Pertemuan Rungan Sari Hotel mengatakan, SPIP merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan Good Governance. Karena itu, pemerintah menyusun regulasi khusus yang mengatur tentang SPIP dalam Peraturan Pemerintahan (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Di Indonesia, belum semua daerah menerapkan SPIP. Kalteng merupakan Provinsi pertama yang menggelar Bimtek ini dari sekian Provinsi yang ada di Kalimantan. Karena itu, Usmansyah berharap agar Kalteng menjadi pilot project (proyek percontohan) SPIP di Kalimantan. Besarnya komitmen Pemprov untuk mewujudkan good governance, menurut Usmansyah ditandai dengan terbitnya Kepututsan Gubernur Kalteng No. 188.44/226/2010 tanggal 13 Juli 2010 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemprov Kalteng. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalteng berharap agar semua anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kalteng dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPIP. SPIP berada di bawah koordinasi Inspektorat sehingga sekretariatnya berada di Kantor Inspektorat.(BIM)

Wakil Gubernur Kalteng Ir. H. Achmad Diran foto bersama dengan para peserta Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP) Angkatan I di Rungan Sari, Tangkiling ISEN MULANG, Edisi Juli 2010

9

Pemerintahan

Terbelit Masalah Narkoba, PNS Dipecat! Narkoba merupakan ancaman bersama dari berbagai kalangan, usia dan status sosial ekonomi. Siapapun bisa terbelit masalah dengan barang terlarang ini. Untuk meminimalisir peredaran sekaligus penggunaan narkoba, tindakan tegas akan dijatuhkan, ketika Pegawai Negeri Sipil yang notabene abdi masyarakat terlibat masalah ini. Peringatan keras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat penggunaan narkoba. Pemprov Kalteng akan mengenakan sanksi tegas hingga pemecatan. Kendati sudah berupaya banding tidak akan mengubah keputusan itu. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang mengambil tema “ Think Health, Not Drugs atau lebih dikenal dengan Hidup Sehat tanpa Narkoba” di Halaman kantor Gubernur ( 26/6) mengatakan, sanksi pemecatan tersebut dijatuhkan setelah melalui proses hukum. Gubernur Kalteng juga mengatakan, terhadap para PNS juga akan dilakukan test urine secara rutin. Test tersebut akan dilakukan secara rutin dan tidak pernah terjadwal mengingat sifatnya mendadak, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan dalam waktu dekat, Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalteng akan berkoordinasi dengan BN Kabupaten/Kota melakukan tes urine terhadap para PNS.

10


Terkait dengan narkoba, Gubernur Kalteng menegaskan bahwa Provinsi Kalteng sangat tegas terhadap kasus ini, karena Kalteng merupakan daerah peredaran narkoba yang cukup tinggi jika dilihat dari persentase jumlah penduduk Kalteng. Berkiblat dari kondisi itu, orang nomor satu di Kalteng ini meminta aparat keamanan untuk memperhatikan titik-titik masuknya narkoba, yang ditengarai dari Provinsi lain. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BNP Kalteng Yoab Adrian Mihing mengatakan bahwa pihaknya dalam tahun ini, baru saja menangkap satu orang PNS terlibat narkoba, yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH dalam upacara Peringatan HANI 2010 mengatakan bahwa, pada survei 2008, jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkoba diperkirakan 1,99 persen dari penduduk Indonesia. Diindikasikan, sekitar 3,3 juta orang telah terganggu kesehatannya, yang terdiri dari 1.3 juta pelajar/ mahasiswa dan 2 juta bukan pelajar/mahasiswa. Menurut Wapres RI, kondisi tersebut sangat memprihatinkn bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, semua pihak secara bersama-sama harus membantu yang lain agar bisa keluar dari musibah yang sedang dialami bangsa ini. Menghadapi ancaman bahaya narkoba, tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi harus melibatkan seluruh

Pemerintahan Ditempat terpisah, pengambilan sumpah/janji Pegawai Negei Sipil (PNS) merupakan agenda pembinaan aparatur yang berlaku bagi seluruh PNS di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan amanat pasal 26 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang SH dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Ir Thampoenah Sinseng Dipl HE pada acara Pengambilan Sumpah /Janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) (30/6) mengatakan bahwa, Sumpah/Janji PNS merupakan suatu reorientasi Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH menyerahkan penghargaan kepada dan refungsionalisasi terhadap beberapa media di Kalteng sestem pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengambilan sumpah/janji kekuatan ditingkat internasional, regional dan nasional. merupakan momentum yang tepat bagi PNS untuk secara Mengingat selama 10 tahun terakhir ini, masalah ancaman jujur dan obyektf melakukan refleksi dan merenungkan bahaya narkoba dapat ditahan, namun belum mampu kembali apa yang telah dan akan dilakukan. M a k n a diatasi karena pasar gelap dunia setiap tahun dibanjiri yang terkandung saat pengambilan sumpah/janji ribuan ton narkotika, termasuk Indonesia. Kendati tersebut merupakan pengendali diri dalam mengabdi demikian Bangsa Indonesia tidak akan menyerah untuk kepada masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus untuk memutus mata rantai jaringan narkoba, sehingga bangasa menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS dengan ini benar-benar bebas dari barang haram tersebut. mengutamakan pribadi atau golongan, sehingga PNS Diinformasikan, berdasarkan data Pemerintah tidak mudah tergoda untuk melakukan pelanggaran Provinsi Kalteng, tahun lalu sebanyak 218 orang pelajar dan dapat bekerja secara jujur, tertib, cermat serta Sekolah Menengah Atas (SMA) terlibat tindak pidana bersemangat demi kepentingan masyarakat luas. narkoba dengan status sebagai tersangka. Secara Sesuai dengan tugas dan fungsinya, para PNS diminta keseluruhan, sepanjang 2008 terdapat 291 tindak pidana untuk senantiasa mengedepankan semangat pelayanan narkoba dengan jumlah tersangka 359 orang terdiri dari kepada masyarakat yang didasarkan pada etika moral, anggota Polri delapan orang, PNS tujuh orang, pelajar perilaku dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SMA 218 orang dan sisanya swasta, ibu rumah tangga maka penyimpangan atas pelaksanaan tugas dapat dan mahasiswa. diminimalkan.Gubernur mengharapkan agar sumpah/ Dalam upacara yang diikuti oleh para pelajar, janji yang telah diucapkan dapat diimplementasikan anggota TNI/Polri dan PNS serta beberapa Kepala secara nyata dalam bentuk sikap, perilaku dan perbuatan SKPD di lingkup Pemprov Kalteng ini, Gubernur baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kalteng menyerahkan piagam penghargaan dalam Dalam kesempatan tersebut, Ir.Agustina D Dewel upaya mendukung Pencegahan, Pemberantasan, kepala BKPP melalui Benny Cahyadi Kasubag Formasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GB) dan Seleksi menegaskan, tahun 2010 Pemprov Kalteng antara lain harian Umum Tabengan, Dayak Post, Kalteng hanya mengusulkan sekitar 457 PNS baru. Ini disesuakan Pos dan Yayasan Galilea. dengan permintaan SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng PNS Diminta Untuk Senantiasa Mengedepankan sekaligus menyesuaikan anggaran pemerintah untuk Pelayanan Kepada Masyarakat menggaji para PNS baru tersebut.(BIM) ISEN MULANG, Edisi Juli 2010

11

Pemerintahan

Soros Pantau Kalteng Sejak 2005 Terkait Perubahan Iklim Nama George Soros di Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah tidak asing lagi sejak krisis ekonomi melanda Asia yang menyeret Indonesia. Penasehat khusus Sekjen PBB tentang perubahan iklim, ini bertandang ke Kalteng karena simpati terhadap kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng terhadap lingkungan hidup. Bahkan sejak 2005, Soros yang juga seorang investor global telah memantau Kalteng. Teras Narang, SH di Palangka Raya mengatakan, kehadiran Soros telah lama diprogramkan. Penasehat khusus PBB tentang perubahan iklim ini memberi apresiasi yang mendalam terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup. Untuk itu, dia melihat secara langsung kondisi Kalteng. Soros menganggap Kalteng memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Konsep yang bagus. Kalteng juga dianggap memiliki konsep bagus untuk merehabilitasi PLG dan kebijakan pembangunan yang memerhatikan lingkungan, Kedatangan George Soros disambut misalnya, adanya dengan upacara adat dayak di kebijakan Green Governance Policy Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya (GGP). M e n u r u t rovinsi Kalteng menjadi Gubernur Kalteng, Provinsi Kalteng salah satu diantara daerah di menjadi perhatian PBB karena dinilai Indonesia yang telah lama dipantau mempunyai keperdulian terhadap oleh George Soros. Kehadirannya upaya pemulihan lingkungan yakni Sabtu (24/7) di Bumi Tambun melalui kebijakan Green Governance Bungai disambut terbuka, dengan Policy (GPP). Selain itu, Kalteng harapan bisa memberikan manfaat juga dianggap memiliki potensi lain, dan kontribusi bagi masyarakat, misalnya hutan hujan tropisnya khususnya Kalteng. (rainforest). Menurut Gubernur, ini Gubernur Kalteng, Agustin

P

12


tidak mungkin dilakukan sendiri, karena tidak sanggup. Ketika ditanya apakah Soros menyampaikan rencana ‘investasi’ di bidang lingkungan hidup, menurut Teras, meskipun tidak disampaikan secara spesifik, namun Soros sempat menanyakan kepada salah satu Non Governmental Organization (NGO) yang hadir, peluang pendanaan melalui perdagangan karbon. Sebelumnya, Soros secara singkat mengatakan, sebagai salah seorang penasihat Sekjen PBB, kunjungannya kali ini salah satunya melihat potensi hutan rawa gambut terkait dengan perubahan iklim. Termasuk bertemu orang-orang yang menjadi kunci terkait usaha penyelamatan lingkungan guna mendapatkan informasi yang lebih cepat tentang kondisi lingkungan di Kalteng. Kedatangan George Soros juga dimanfaatkan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang saat menyambut kedatangan Soros di Bandara Tjilik Riwut untuk menjelaskan kondisi eks PLG sejuta hektar di Provinsi Kalteng ini, yang notabene masih terus direhabilitasi. Secara terangterangan Gubernur Kalteng meminta kepada George Soros untuk bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di kawasan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar. Dalam pertemuan singkat yang dibarengi makan siang bersama di VIP Room Bandara tersebut, Soros banyak menanyakan halhal yang bersifat teknis mengenai rencana rehabilitasi PLG tersebut. Soros terlihat penasaran. Setelah mendengarkan penjelasan tentang kondisi alam Kalteng. Soros Nikmati Hutan Kalteng Merasa belum puas karena singkatnya waktu perjalanan, pria asal Amerika Serikat ini menyatakan suatu saat akan kembali ke Kalteng. Dalam kunjungannya ke Kalteng, Soros mengaku sangat senang dan benar-benar menikmati keaslian alam Kalteng lewat perjalanan susur Sungai Rungan dan Sungai Kahayan dari Tangkiling hingga ke Danau Tundai (25/7).

Pemerintahan

Gubernur Kalteng A. Teras Narang, SH saat menyambut kedatangan George Soros di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Sepanjang perjalanan, investor keuangan global yang juga penasihat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perubahan iklim ini, seakan tak berkedip dan terlihat kagum saat menyaksikan keindahan alam di kirikanan sungai yang dilaluinya. Sebab itu, ia merasa belum puas dengan perjalanannya kali ini. Soros terpaksa mempersingkat kunjungan satu hari di Kalteng karena melakukan pertemuan dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Bali, Senin (26/7). Padahal semula Soros dijawalkan akan berada di Kalteng hingga, Selasa (27/7). Catatan redaksi, Perjalanan susur sungai Soros dan dua anaknya beserta rombongan dimulai pukul 08.00 WIB dari Sungai Rungan, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu menuju Pulau Kaja. Sekitar dua jam, Soros dan rombongan yang didampingi juga staf Kepresidenan Bidang Perubahan Iklim dan staf dari FIFA Foundation menikmati keindahan dan keunikan di pulau tersebut. Dari Pulau Kaja, perjalanan

dilanjutkan ke muara Sungai Rungan, tepatnya Sungai Kahayan untuk menuju Desa Danau Tundai, Kecamatan Sebangau. Namun saat KM Lasang Teras Garu yang ditumpangi Soros berada di perairan Desa Marang, tali kemudi kapal putus, karena derasnya arus Sungai Rungan. Soros dan rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan speed boat milik Polisi Airud Polda Kalteng, yang melakukan pengawalan. Di sekitar Jembatan Kahayan, Palangka Raya, beralih ke speed boat lain. Saat mendekati Desa Danau Tundai, Soros lagi-lagi harus pindah ke kelotok, untuk menuju kanal Blok E, eks proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektar. Soros dan rombongan kemudian menuju Desa Danau Tundai. Rombongan tiba sekitar pukul 17.00 WIB, disambut Lurah Nurdin SSos dan Mantir Adat Marko Hamdi. Soros langsung akrab dengan masyarakat setempat. Ia tampak terlibat pembicaraan dan dialog dengan masyarakat, misalnya, apa yang selama ini dilakukan, bagaimana kehidupan masyarakat, dan hal

lainnya. Sekitar pukul 18.30 WIB, KM Lasang Teras Garu tiba di Desa Danau Tundai. Soros yang didampingi Sadar Ardi, Kepala Dinas Pariwisata Kalteng, Anung Setyadi, Kadis Kehutanan, dan Moses Nicodemos, Kepala BLH melakukan santap malam. Seusai santap malam, Soros disuguhi hiburan empat jenis tarian oleh masyarakat setempat, antara lain tari manasai dan mandau. Setelah itu, Soros dan rombongan kembali ke kapal untuk beristirahat. Seperti yang diketahui, sebelum kehadiran Soros di Bumi Tambun Bungai ini, pada saat bertemu dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Kehutanan, Senayan Jakarta, terungkap bahwa Soros akan keliling untuk memantau persiapan Indonesia menerapkan moratorium konversi hutan alam dan gambut. Soros juga banyak bertanya soal pasca Letter of Intent (LoI) antara Indonesia dan Norwegia yang menghasilkan komitmen bantuan 1 miliar dolar AS beberapa waktu lalu. Selain ke Kalteng, investor global kenamaan ini juga kan bertandang ke Papua, Kaltim, Aceh yang nota bene merupakan wilayah pilot project moratorium terkait LoI Norwegia. Zulkifli menambahkan kedatangan Soros ke Indonesia merupakan bagian dari keinginan PBB untuk mengetahui maksud dari moratorium hutan alam dan gambut yang menjadi program Indonesia. Dikatakan politisi Partai PAN ini, moratorium sudah tegas dilakukan oleh Indonesia sampai 2012 karena memang hutan Indonesia seluas 43 juta hektar masih kritis. Soros pertanyakan soal suspend izin moratorium. Mereka juga menanyakan yang dilakukan RI selama ini. RI sudah melakukan rehabilitasi kawasan hutan dan memfokuskan diri pada law enforcement. Zulkifli berharap sosok Soros mampu menekan negara-negara maju untuk mendanai pengurangan emisi. Soros bisa menjadi jembatan ke negara maju yang berkewajiban membantu negara berkembang soal menekan emisi. (BIM)


13

Ekonomi Pembangunan

Harga Sembako Fluktuatif, Pemerintah Terus Lakukan Pengawasan Kendati bulan Ramadhan masih sebulan lagi, namun sejumlah harga sembako dan sayur mayur mengalami kenaikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalihnya, pasokan dari Jawa mengalami kenaikan.

Wakil Gubernur Ir. H. Achmad Diran di dampingi Wakil Walikota Palangka Raya Maryono melakukan Sidak ke Pasar Besar Palangka Raya.

W

akil Gubernur Kalteng, Ir H Achmad Diran usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar bersama Wakil Walikota Palangka Raya, Maryono Selasa (6/7). Dalam sidaknya itu, orang nomor dua di Kalteng meminta kepada seluruh masyarakat Kalteng untuk tidak panik dalam menyikapi kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok, karena tidak semuanya kebutuhan pangan ini mengalami kenaikan. Kendati Pemprov tidak bisa langsung melakukan intervensi terkait hal ini, namun Wagub berjanji, untuk mengontrol harga agar tetap stabil. Pihaknya akan melakukan kontrol dan mengawasi harga dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, misalnya dengan hunting ke lokasi pasar tiga bulan sekali . Ini untuk mengantisipasi spekulasi harga. Wagub juga menjelaskan,selama sidak tidak ada pedagang yang melakukan penimbunan barang, akibatnya, harga cenderung stabil dan beberapa saja yang mengalmi kenaikkan. Kendati demikian, masih ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami penurunan. Untuk itu, orang nomor dua di Kalteng ini meminta, para pedagang untuk tidak menaikkan harga semaunya sendiri. Mereka harus turut menjaga kestabilan harga,

14


agar konsumen tidak mengeluh. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Kalteng, Anang Acil Rumbang menilai, harga kebutuhan di Kalteng masih belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Karena itu belum perlu melakukan operasi pasar. Dan ini biasanya dilakukan masing-masing instansi terkait. Sesuai informasi yang didapat dari hasil Sidak, Wagub menjelaskan, harga kebutuhan pangan yang mengalami penurunan diantaranya, bawang putih dan bawang merah. Bawang merah dari harga Rp.24.000/ kg menjadi Rp.22.000/kg, sedangkan bawang putih dari Rp 32.000/kg menjadi Rp 28.000/kg. Ini karena sudah mulai banyak pasokan yang masuk Kalteng. Sementara yang mengalami kenaikan, diantaranya, cabai dari Rp 25.000/kg menjadi Rp.50.000/kg, wortel dan kentang dari Rp 8000/kg menjadi Rp 12.000/kg, gula dari Rp Rp 8.000/kg menjadi Rp 9000/kg, beras unus dari Rp 12500/kg menjadi Rp 14.000. Namun untuk beras lokal produksi Pangkoh justru masih normal berkisar Rp 6.000 hingga Rp 6.500 per kilogram, begitu pula harga beras Pandan Wangi dari Pulau Jawa. Beras Banjar yang mengalami kenaikan merupakan beras berkualitas kelas

Ekonomi Pembangunan satu. Di mana banyak digunakan oleh para pedagang dan pengusaha restoran. Namun untuk konsumsi masyarakat Kalteng justru lebih banyak menggunakan beras Pangkoh dan Pandan Wangi. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kalteng Tute Lelo mengatakan, pada 2011 mendatang, pihaknya telah menyiapkan program tanaman penyangga (cabe) agar tidak tergantung lagi dari Pulau Jawa. Pemerintah Pusat mengaku sulit mengontrol lonjakan harga cabai Seperti yang dilansir oleh beberapa media nasional, Pemerintah Pusat mengaku sulit mengontrol lonjakan harga cabai. Karena harga cabai naik turun drastis sesuai dengan masalah musiman. Demikian ungkapan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di kantornya, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Rabu (7/7/2010). Dikatakannya, untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dari penggunaan cabai segar ke cabai kemasan masih sulit. Mari mencontohkan para ibu rumah tangga di Indonesia sudah biasa memakai cabai segar untuk kebutuhan memasak. Pola ini yang akan sulit diubah, sehingga

tugas pemerintah untuk tetap menjamin suplai melalui perbaikan produksi cabai. Seperti diketahui, harga cabai akhir-akhir ini terus melonjak dan kini menembus Rp 40.000 per kg. Lonjakan harga cabai itu pula pada akhirnya ikut menyumbang lonjakan inflasi.(BIM)

Pembangunan Infrastruktur Belum Ubah Kenaikan Perekonomian Rakyat Pembangunan infrastruktur yang merupakan program terobosan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir ini masih belum menunjukkan geliat perekonomian di Bumi Tambun Bungai. Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan terutama di pedesaan masih cukup banyak. Solusinya, kedepan, Kalteng berbenah dengan fokus pada ekonomi berbasis kerakyatan. Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, SH dalam sambutannya pada acara Opening salah satu bank swasta di Palangka Raya, Rabu (7/7) mengakui, pertumbuhan ekonomi bisa terjadi manakala infrastruktur memadai. Faktanya, di Kalteng itu sulit terwujud. Kebijakan kedepan, pihaknya akan lebih fokus pada peningkatan perekonomian rakyat yang berbasis pada sejumlah bidang usaha rakyat seperti pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan demikian diharapkan perekonomian rakyat akan meningkat secara signifikan dan pembangunan infrastruktur bisa dimanfaatkan dengan baik. Gubernur Kalteng mengaku khawatir, apabila pembangunan infrastruktur selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Padahal, ini peluang besar untuk meningkatkan perekonomian dengan infrastruktur yang memadai, maka masyarakat terutama di pedalaman akan semakin tertinggal. Lebih lanjut Gubernur Kalteng mengatakan bahwa perekonomian di Kalteng dalam lima tahun ini telah berjalan cukup baik. Hal itu nampak dari sejumlah bank yang semakin bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2005 lalu jumlah Bank di Kalteng tercatat hanya 52 Bank, maupun pada 2010 meningkat menjadi sekitar

120 bank yang menyentuh hingga ke tingkat Kecamatan. Meningkatnya perekonomian itu disebabkan potensi investasi di Kalteng sangat menjanjikan, terutama untuk perkebunan dan pertambangan. Tentunya, ini karena Kalteng kaya akan sumber daya alam. Mengapa diberikan sertifikat kepada masyarakat pemilik lahan? Sebagai salah satu alat mendongkrak perekonomian Kalteng, seperti yang diuraikan diatas, bahwa perkebunan menjadi satu diantara cara untuk menaikkan tingkat ekonomi di Kalteng. Ini akan ironis jika tidak didampingi dengan kepemilikan yang sah lahan perkebunan oleh masyarakat. Karena itu, Gubernur menegakan pentingnya sertifikat untuk para pemilik lahan. Pada saatnya, akan berhadapan dengan kalangan perbankan, terutama jika memerlukan kredit modal untuk pengolahan lahan. Sinergitas inilah yang harus dilakukan oleh Pemprov. Program tidak hanya memberikan begitu saja, tapi yang patut didorong adalah bagaimana membuat masyarakat ikut berusaha. Pentingnya hal itu untuk menghindari modal yang diberikan dihabiskan secara cepat, tanpa mengetahui apa dan bagaimana penggunaan yang tepat dan berkelanjutan. (BIM)


15

Sosial Budaya

FKUB Harus Tampil Dinamis Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus/Anggota dan Staf Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalteng Periode 2010 – 2015, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubenur Kalteng (30/6) mengatakan bahwa , FKUB perlu menyesuaikan diri dengan suasana reformasi dan di era globalisasi sekarang ini serta mampu secara dinamis menangkap dan melaksanakan aspirasi masyarakat. FKUB juga diharapkan dapat menampilkan kinerja, sehingga kehadirannya benar – benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tetapi dengan tetap berpijak pada landasan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalteng juga menegaskan pentingnya kerja keras bersama untuk memperkuat empat pilar utama kebangsaan sebagaimana telah diletakkan oleh pendiri bangsa (the founding fathers), yaitu pertama ; Pancasila, adalah sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi pondasi tegaknya negara bangsa. Sebagai falsafah atau pandangan hidup, Pancasila merupakan prinsip dan nilai – nilai kehidupan kemasyarakatan kita, sebagai ideology, Pancasila

merupakan arah dan tujuan dari kehidupan berbangsa, benegara dan bermartabat. Kedua ; adalah Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Repulik Indonesia (RI) 1945, yakni konstitusi nasional kita, termasuk sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem ketatanegaraan dan berbagai sistem lainnya. Ketiga ; adalah Bhineka Tunggal Ika, yakni semboyan sekaligus prinsif negara, yang menegaskan aspek keragaman bangsa dalam satu kesatuan bangsa. Dimana kita tidak boleh memaknai Bhineka Tunggal Ika sebatas semboyan belaka, melainkan mengamalkannya dalam cara pandang kita akan keragaman budaya, etnik, suku maupun agama. Keempat ; adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebuah konsepsi tentang keberadaan negara – negara dalam konteks kewilayahan, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 37 ayat (5), bahwa khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Satu diantara tugas FKUB sudah sangat jelas, turut serta memperkuat empat pilar kebangsaan tersebut diatas.(BIM)

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Atasi Krisis Multidimensional Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki khasanah adat budaya yang beraneka ragam yang terangkum dalam bingkai kesatuan. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga itu semua, diantaranya dengan ajang pertukaran pemuda antar Provinsi. Pada tahun ini, Kalteng kedatangan peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi dari DI Yogyakarta, Bali dan Papua. Berjumlah 24 orang (masing-masing Provinsi mengirim 8 orang), puluhan pemuda dan pemudi ini akan melaksanakan karyanya selama 35 hari di Kabupaten Katingan. Wakil Gubernur Kalteng, Ir. H. Achamd Diran didampingi Wakil Ketua DPRD Kalteng Abdul Razak dan Kepala Badan Pemuda dan Olahraga (Bapora) Provinsi Kalteng, Rangkap I Nau saat pelepasan BPAP di Aula Eka Hapakat Kamis (14/7) mengatakan, kegiatan pertukaran pemuda ini bermakna sangat positif. Disamping untuk meningkatkan wawasan dan kreativitas pemuda melalui pemahaman keanekaragaman seni budaya, juga sebagai upaya untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan keterampilan dan kemandirian pemuda yang dilandasi semangat nasionalisme. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi krisis multidimensional ditengah realitas kemajemukan dan pluralisme. Orang nomor dua di Kalteng itu juga memaparkan, di daerah baru para pemuda berinteraksi dengan tradisi dan kebiasaan, kearifan lokal yang berbeda dari daerah asalnya. Di daerah baru itu para pemuda akan belajar dari kreativitas lokal atau karya-karya baru yang dihasilkan oleh masyarakat untuk dapat diaplikasikan di daerah asal. Diharapkan tidak akan timbul fanastisme dan menganggap

16


bahwa budaya asalnya jauh lebih unggul dari budaya daerah daerah lain. Berdasarkan data Bapora Pusat, terdapat sekitar 1.200 orang pemuda dari 33 Provinsi yang mengikuti BPAP di seluruh Indonesia. Untuk pemuda Kalteng, tahun ini dikirim 24 orang untuk mengikuti kegiatan yang sama di Provinsi Kalbar. Sebelum dilepas ke Kalbar, utusan Kalteng akan endapat pembekalan selama 5 hari yakni 25-30 Juni.(BIM)

Berita Foto

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH menandatangani prasati peresmian Hotel Amaris (foto kiri), Usai meresmikan Gubernur berkesempatan untuk meninjau kamar di Hotel Amaris di Palangka Raya, (foto atas), (9/7).

Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH memberikan miniatur kapal hias kepada Danrem 102 /PJG Panjung pada acara ramah tamah pisah sambut Danrem 102/PJG dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang Palangka Raya, (11/7)

Usai menjadi Inspektur Upacara pada HUT Kabupaten Katingan ke 8 Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, SH menyerahkan buku secara simbolis kepada Badan Perpustakaan Daerah Kabupaten Katingan, (24/7) Usai menghadiri Peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1431 H/2010 M Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ir. H. Achmad Diran foto bersama dengan Pengurus Wilayah Wanita Islam Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang Palangka Raya, (13/7) ISEN MULANG, Edisi Juli 2010

17

Opini

MERAJUT KASIH DALAM KEGAMANGAN (Surat dari Kalimantan Tengah) Oleh : Kardinal Tarung *)

“ KETIKA INTERAKSI KELOMPOK SOSIAL SUDAH TIDAK LAGI DIBUNGKUS DENGAN KEJUJURAN, TETAPI DENGAN KEDURHAKAAN, MAKA KASIH KEBANYAKAN ORANG MENJADI TAWAR.”

Sendi-sendi yang baik dari kehidupan yang dibangun dan dipertahankan bertahun-tahun dengan susah payah, dalam seketika bisa saja menjadi hampa makna. Bingkai hidup harmoni dan potret kehidupan suatu bangsa yang bersatu di dalam perbedaan, rentan dirusak oleh mereka yang dipaksakan oleh kelompoknya atau memaksakan diri menjadi sumbu kekuasaan yang panas membakar/ tidak membawa kehangatan. Pancasila suatu bentuk pengakuan, sebuah komitmen untuk menerima pluralitas yang ada dalam nation state bernama Indonesia, apakah hanya sebagai buah bibir belaka? Hukum dasar dan hukum positif lainnya yang diharapkan menjadi payung bangsa, berusaha untuk dicabik-cabik. Berkembangnya polemik terhadap kasus-kasus hukum yang sampai sekarang belum diungkap, karena alasan kehati-hatian

18


sering menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok kepentingan yang oleh karena sistem politik mendapatkan hak-hak konstitusional untuk membentuk organisasi, di dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya tak menampakkan moral dan nalar politik yang baik. Hujatan atau caci maki dan sejenisnya disertai dengan tindakan kekerasan adalah kenyataan betapa miskinnya kita dalam hal kepemilikan atas harta yang namanya moral politik. Nalar yang mandeg, kerdil, tumbuh dalam rentang wawasan sejauh jarak antara ubun-ubun sampai ujung hidung yang tak mancung, setengah dari keseluruhan penyebab krisis moral. “ Demi kepentingan kelompoknya, terjadi perang modal untuk perebutan kekuasaan yang tak lain dan tak bukan adalah perang politik,” – kata Herdi Sahrasad dan M. Fadjroel Rochman meminjam diskursus Clifford Geertz – dalam merebut dukungan massa dari segala lapisan. Moral dan nalar politik yang baik membias tingkat kebudayaan politik yang tinggi yang memiliki dimensi waktu dan berakar pada sumber daya kultural. Ada yang mengatakan: “ Kegelapan harus dikutuk”, tetapi di sini saya mengatakan: “Kutukan jangan dilakukan oleh orangorang yang berasal dari dan masih berada dalam kegelapan.” Ketika kegelapan bertemu dengan kegelapan maka keadaan akan menjadi gelap gulita. Keadaan yang samar-samar saja menjadikan pemandangan hanya tampak selumbar di mata orang, sementara balok di mata sendiri dibawa ke sana ke mari. “ Daripada sibuk mengutuk kegelapan, lebih baik mulai menyalakan lilin,” kata peribahasa Cina yang dikutip Dr. Sjahril – Deklarator Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Masih adakah lilin yang rela luluh demi menerangi kegelapan yang kini meliputi sekitar Ibu Pertiwi? Bagaimanakah bisa keadaan di Indonesia ini dapat diterangkan dengan lampu ilmiah? Memang tak baik kirbat lama diisi dengan air anggur baru, sebab akan membuat kirbat itu koyak dan rusak. Tetapi itulah yang bisa dilakukan sekarang daripada tidak melakukan sama sekali. Tampaknya kita terpaksa memilih strategi reformasi yang berangsur-angsur (gradual). Masih menurut Dr. Sjahril: “ Keterjebakkan kita dalam berbagai konflik horizontal sekarang ini adalah terutama karena kita kurang menyadari pluralisme, dan terlalu mengagungagungkan identitas kelompok.” (Media Indonesia, 23 Maret 2001). Seandainya “aku ini” tiga per empat dari 200.000.000 lebih penduduk Indonesia menyatakan setuju dengan pendapat

Opini Dr. Sjahril tersebut, maka seperempat bagian “aku ini” dari jumlah penduduk Indonesia tadi memberikan penguatan dengan meminjam pendapat orang lain juga: “Ide tentang suatu masyarakat di mana semua perbedaan kedudukan antara orang-orang ditiadakan adalah suatu ide yang terdapat di luar kenyataan sosiologis yang mungkin, dan tempatnya terdapat di dalam lingkungan imajinasi puitis saja.” Kita tidak akan mengulang kembali sejarah kesombongan Babel dan hal tersebut disadari betul oleh para pendiri bangsa ini: “Kita memang berbeda tetapi satu juga.” Semboyan yang dahulu telah merekatkan hubungan setiap orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berada di ambang pupus. Virus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah merusak jaringan kesadaran manusia. Mereka yang terserang virus tersebut menunjukkan perilaku suka membelokkan hukum dan mengubah fungsi mulut menjadi dominan untuk menebar dusta. Dalil setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mana saja dalam wilayah hukum Indonesia, tidak lagi mempunyai daya tarik estetik karena konotasi moralnya tidak diperoleh dari keserumpunannya dengan keadilan. Penguasaan dan pengendalian (dibaca: perampasan) atas bidang kebudayaan, ekonomi dan politik oleh kelompok yang memiliki privilese untuk kepentingan sendiri, dianggap sebagai hal yang fair padahal akan sangat merugikan kelompok yang tidak memiliki privilese tadi. Upaya-upaya terencana memarginalisasikan kelompok di luar mereka telah menjadi program kerja yang harus mendapat prioritas dan lantas mengesampingkan sense of equality sesama anak dari satu bangsa. Issu keunggulan rasa pun dihembuskan yang sudah barang tentu keunggulan itu diklaim hanya dimiliki oleh kelompok yang memiliki privilese saja. Suatu daerah yang menjadi obyek politik, bisa saja rakyat yang tak terlatih menguasai kekuasaan. Ini tak boleh terjadi. Bagaimana seorang tak terlatih memimpin, tiba-tiba menjadi seorang pemimpin terlatih? Sejumlah elit politik mempercayakan keamananannya kepada para tukang pukul yang tidak mempunyai standard pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan, ketimbang mempercayakan kepada aparat keamanan yang mejadi tugasnya. Maka semakin bertambah panjang daftar nama pahlawan kesiangan, yang kelak akan dikenang sebagai yang tidak bertanggung jawab. Issu keunggulan ras yang tidak berdasar, membelokkan pemikiran ilmiah tentang perbedaan-perbedaan seperti itu dan menguatkannya untuk membenarkan dan mempertahankan kebijaksanaan-kebijaksanaan diskriminasi. Sesungguhnya walaupun individu-individu dan golongangolongan struktur tertentu mungkin sangat berbeda-beda, namun masyarakat haruslah direncanakan sejauh mungkin untuk menekankan dan memperkuat kemanusiaan bersama yang mempersatukan dan bukannya perbedaan-perbedaan kelas atau perbedaan agama yang memecah-mecah mereka. Dayak yang kini tengah disoroti, mau dijadikan sebagai kelompok yang merugi dan terampas privilese-nya? Dayak lebih dikenal sebagai orang pedalaman yang tidak memiliki keunggulan ras. Nama Dayak sebagai istilah sosio-religius, mengandung suatu arti sampingan yang diskriminatif. Tak heran jika pada masa lampau ada orang Dayak tidak

suka disebut Dayak. Baru pada dasawarsa-dasawarsa terakhir ini istilah Dayak digunakan untuk membela kepentingan bersama di bidang kebudayaan, ekonomi dan politik. Keberadaannya di bumi Kalimantan sejak tiga ribu lima ratus tahun sebelum Masehi, ibarat orang asing di kampung sendiri. Catatan tentang mereka lebih sebagai buah pemikiran spekulatif dalam rangka membangun Indonesiasentrisme yang pada pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pemikiran demikian memang diperlukan untuk counterpoint of view historiografi kolonial. Perubahan sosial baik yang evolusioner maupun revolusioner di kehidupan Dayak sepi dari pencermatan. Mencermati Dayak tidak cukup hanya dengan meruyak keadaannya masa kini secara sinkronis, tetapi memerlukan bantuan pengetahuan sejarah yang diakronis. Dengan demikian akan diketahui kecenderungan-kecenderungan apa yang bergerak dalam masyarakat itu dan menunjuk ke arah mana masyarakat itu akan berkembang. Mengenai konsep “kemerataan” (equility) bagi orang Dayak tidak harus kemerataan absolut, karena Dayak sangat menyadari bahwa di samping konsep “kemerataan” (equality) ada konsep “ketidakmerataan” (inequality). Kebangkitan “segala bentuk kekerasan, lebih disebabkan karena kebebasan yang tak terkendali dari segelintir mereka yang memiliki privilese dan berusaha menempatkan kelompok lain pada poisisi marginal. Kebebasan yang tidak terkendali telah menyembunyikan sosok keadilan yang berwajah putih polos tanpa dosa dari orang-orang yang merindukannya. Dayak termasuk kelompok yang akrab bergaul dengan “kebebasan”. Kebebasan yang dimaksudkan orang Dayak adalah ketaatan kepada hukum yang dibentuk dengan cara yang benar. Dayak sangat menghargai perlakuan adil dan sebaliknya tidak suka pada intimidasi. Dan mereka (Dayak) dikenal sangat mencintai hidup serta tahu akan arti penting memelihara keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Perdamaian dalam perspektif Dayak bukan sebuah formalitas belaka, tetapi lebih kepada hal-hal yang substansial dan tidak untuk dilanggar. Untuk suatu perdamaian tidak dengan todongan pistol dan tidak juga dengan ketidakadilan. Menurut terminologi sosial, ketidakadilan adalah kekerasan yang paling dahsyat. Forum damai hendaknya lebih sebagai drama akhir dari proses pemusnahan simbol kebebasan yang tak terkendali dan pemusnahan simbol ketidakadilan. “Sesungguhnya kejujuran bukan hanya sekedar dekor, karena tanpa kejujuran interaksi dalam masyarakat akan sangat terganggu. Kita tak tahu lagi siapa dan apa yang dapat dipercaya sehingga hidup akan dipenuhi kecurigaan.” (Kurniawaty – Media Indonesia, Sabtu 17 Maret 2001). Dalam keadaan puncak “budaya ketidakjujuran” (“culture of dishonesty”), orang cenderung berpaling ke kekuasaan mentah atau kekerasan primitif. Polarisasi persoalan yang setara artinya dengan dilema memang harus dihindarkan. Kedamaian adalah kedambaan semua. *) Penulis adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Provinsi Kalimantan Tengah


19

20



21

Cover Depan : Tambah Peralatan Listrik di Kalteng Masih Byar Pet 3. Bimnis Kader Potensi SDM, Langkah Strategis Wujudkan Keamanan dan Ketertiban 7

Recommend Documents