Nama : Irma Rahayu NPM : 14.06.1.0084 Kelas : Akuntansi C (Semester 6) Tugas : Akuntansi Topik Khusus
CONTOH KASUS PENYIMPANGAN PT. BUMI RESOURCES Dari kasus yang mencuat pada tahun 2010-2011, PT Bumi Resources merupakan salah satu dari tiga perusahaan Grup Bakrie yang telah lalai membayar pajak sebesar Rp 376 miliar, dari total ketiga perusahaan sebesar Rp 2,1 triliun. Kasus ini kembali ramai di bicarakan publik terkait pengakuan Gayus H. Tambunan tersangka korupsi pencucian uang di tiga perusahaan Grup Bakrie yang di duga menyetor US$7 juta atau sekitar Rp 65 miliar untuk membereskan persoalan tunggangan pajak mereka. Tunggakan pajak ini terjadi pada tahun 2007 silam. Hal-hal yang mempengaruhi harga saham PT Bumi Resources Ada beberapa faktor yang disinyalir mempengaruhi harga saham PT Bumi Resources pada tahun 2007. Bisnis Bakrie mulai terasa ketika masuk kesektor pertambangan. Pada Oktober 2001, Bakrie lewat Bumi Resources membeli saham Arutmin Indonesia dari BHP Biliton Australia. Lalu, Oktober 2003, Bumi mengakuisisi KPC (Kaltim Prima Coal) dari BP dan Rio Tinto. Pembelian saham itu sangat menguntungkan buat Bakrie. Pada Maret 2006, Bumi mengantongi pendapatan 3,2 miliar dolar AS dari penjualan saham Arutmin, KPC dan Indocoal. Dari transaksi itu, Bumi memiliki kekuatan untuk ekspansi kebidang energi migas. Jatuhnya performa BUMI pada semester I/2012. Faktor pertama adalah tergerusnya marjin laba BUMI yang diakibatkan melonjaknya biaya produksi/ton sebesar 9,2% dan tidak
diimbangi naiknya harga jual. Hal ini terjadi diseluruh perusahaan batubara di Indonesia, karena memburuknya harga batubara dunia. Faktor lainnya adalah tingginya beban keuangan yang harus dibayar serta kerugian atas transaksi derivative. Laporan keuangan BUMI mencatat, jumlah beban yang harus dibayar lebih tinggi dari laba usaha nya sendiri. Hal ini tentunya memperlihatkan buruknya kemampuan membayar utang (solvabilitas) BUMI dalam membayar utang-utangnya. Jika terus seperti ini BEI akan mengeluarkan tindakan Autorejection. Auto Rejection merupakan penghentian otomatis harga saham akibat kenaikan atau penurunan yang signifikan. Pada tahun 2007 Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengirimkan surat pertanyaan kedua kepada PT Bumi Resources Tbk (BUMI), terkait informasi atas akuisisi tiga perusahaan yang baru dilakukan. BEI menganggap surat balasan BUMI yang pertama, belum memberikan jawaban yang diperlukan. Dalam surat tersebut, BEI mempertanyakan mengenai alasan pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula direncanakan pada 26 Februari 2009. BEI juga masih belum mendapatkan jawaban mengenai valuation report dari transaksi akuisisi yang telah dilakukan. Selain itu, BEI juga menanyakan sejumlah hal yang belum dijawab secara jelas pada surat balasan pertama BUMI.Sedangkan mengenai jawaban dari BUMI mengenai apakah transaksi yang dilakukan itu materi alat atau tidak, Eddy tidak bisa berkomentar. Sebab, saat ini pihak Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tengah melakukan penyeklidikan mengenai transaksi itu.“Itu kita serahkan ke Bapepam,”jelasnya.Sri Mulyani menambahkan, rapat konsultasi bersama DPR nanti juga akan digunakan untuk meminta persetujuan DPR-RI mengenai penggunaan Sisa lLebih Penggunaan Anggaran (SIlLPA) 2008 sebesar Rp51,3 triliun.
Pada saat ini, santer beredar rumor di kalangan pasar modal mengenai PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Yakni, pemerintah akan memberikan bailout alias dana talangan kepada BUMI yang saat ini memiliki masalah segudang yang belum terselesaikan. Pertama, BUMI memiliki utang yang cukup besar sehingga banyak pihak yang pesimistis akan kemampuan perusahaan batubara ini dalam menyelesaikan kewajibannya. Total pinjaman BUMI per Juni 2012 adalah US$ 3.789,63 juta.Kedua, beberapa waktu lalu, BUMI dituding melakukan penyelewengan dana oleh Bumi Plc. Bumi Plc menegaskan akan melakukan investigasi yang berfokus pada dana pengembangan yang besar di BUMI dan aset di PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), yang semua dihapuskan nilainya menjadi nol dalam akun Bumi Plc per 31 Desember 2011, kecuali investasi US$ 39 juta di laporan keuangan konsolidasi.Ketiga, setelah dituding melakukan penyelewengan dana oleh Bumi Plc, outlook peringkat utang BUMI diturunkan oleh sejumlah perusahaan pemeringkat internasional. Mereka adalah Moody's Investor Service dan Standard & Poor's. Pemangkasan outlook peringkat utang tentunya akan berdampak pada upaya BUMI untuk mendapatkan akses ke pasar modal. Di mana investor mempertanyakan kemampuan perusahaan batubara ini dalam mengembalikan pinjamannya. Banyaknya permasalahan itu yang kemudian memicu mencuatnya rumor bailout tersebut. Saat ini, BUMI merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Berdasarkan data RTI pada hari ini, nilai kapitalisasi BUMI mencapai Rp 14,125 triliun dan menduduki posisi ke 55 di Bursa Efek Indonesia. Pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah apakah layak BUMI mendapatkan bailout? Kepala Riset Universal Broker Satrio Utomo menjelaskan, bailout merupakan usaha penyelamatan yang kalau tidak dilakukan dampaknya bisa sistematis atau sangat besar terhadap negara.
Namun, Satrio menilai, BUMI tidak layak mendapatkan bailout dari pemerintah. Dia sangat menyayangkan jika dana pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat digunakan untuk menyelamatkan BUMI. Sebab, ia menilai, good corporate governance (GCG) BUMI tergolong jelek. Pembayaran utang anak usaha grup Bakrie ini sejak 2008 kerap mengalami rescheduling. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh perseroan bukannya dipakai untuk melunasi utang malah diinvestasikan lagi dengan bunga yang lebih kecil dibandingkan utangnya.
ANALISIS PADA KASUS PT. BUMI RESOURCES Di lihat dari artikel di atas bahwa PT. Bumi mempunyai banyak masalah diantaranya mengenai masalah tunggakan pajak yang kasusnya mulai ramai ketika tertangkapnya Gayus H. Tambunan tersangka korupsi pencucian uang di tiga perusahaan Grup Bakrie yang di duga menyetor US$7 juta atau sekitar Rp 65 miliar untuk membereskan persoalan tunggangan pajak mereka., harga saham yang selalu menurun dan masalah pelunasan hutang. Jika PT. Bumi tidak melunasi hutangnya maka dampaknya perusahaannya akan bangkrut dan akan mempengaruhi perekonomian negara sehingga pemerintah memutuskan melakukan bailout, saya sependapat dengan Kepala Riset Universal Broker Satrio Utomo bahwa pemerintah tidak pantas melakukan bailout karena perusahaan itu sebenarnya bisa membayar hutangnya secara di angsur karena di lihat dari pendapatannya yang besar. Ini terjadi karena manajemen tidak baik menjalankan perusahaannya (Good Corporate Governance) karena penghasilan yang mereka dapatkan malah untuk investasi lain bukan untuk membayar hutangnya. Dikaitkan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
PT.Bumi melakukan
pelanggaran antara lain: 1.
Transparency (keterbukaan) Berdasarkan kasus diatas PT. Bumi tidak melakukan prinsip keterbukaan terlihat dari
PT. Bumi tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada semua stekholder terutama pemerintah, Hal ini terlihat ketidaktahuan semua kegiatan/operasi yang dilakukan PT. Bumi. Jika pemerintah mengetahui kegiatan operasi PT. Bumi yang memperoleh penghasilan yang terbilang besar dan dapat dijadikan sebagai pelunas hutangnya, maka pemerintah tidak akan melakukan bailout.
Kemungkinan penyalahgunaan penghasilan yang dijadikan investasi pada perusahaan lain dengan bunga yang lebih kecil di bawah bunga hutang PT. Bumi. Tanpa persetujuan semua pihak atau kemungkinan terjadi penutupan informasi tersebut. Selain itu PT. Bumi juga tidak mengungkapkan bahwa perusahaannya telah melakukan akuisisi dengan perusahaan lain, sampai pihak pemerintah mengirimkan surat untuk menanyakan kebenaran terhadap PT. Bumi bahwa perusahaan tersebut apakah telah melakukan akuisisi atau tidak. 2.
Accountability (Akuntanbilitas) Kejelasan atas kegiatan perusahaan di PT Bumi kurang baik karena pihak manajemen
terkesan menutupi/memanipulasi pendapatan PT. Bumi yang sebenarnya pendapatannya sangat besar, ini dilakukan PT. Bumi hanya untuk memperoleh dana dari pemerintah/bailout padahal sebenarnya dilihat dari pendapatan PT. Bumi yang besar sangat bisa membayar hutangnya
tersebut.
Sehingga
terjadi
penyelewengan
dana
yang
didapat
dari
pemerintah/bailout, meskipun dana tersebut memang digunakan untuk melunasi hutangnya. Akan tetapi itu hanya merugikan pemerintah saja karena sebenarnya dana dari pemerintah tersebut tidak diperlukan karena sebenarnya PT. Bumi mampu melunasi hutangnya darikeuntungan mereka sendiri, tentu hal ini sangat merugikan pihak pemerintah karena dana tersebut merupakan dana yang diperoleh dari pajak/masyarakat. 3.
Responsibility (Tanggung Jawab) PT. Bumi telah melanggar prinsip good corporate governance (GCG) karena mereka
telah lalai membayar utang pajak kepada pemerintah bahkan sampai menumpuk, diindikasikan bahwa pihak manajemennya telah melakukan kelalaian terhadapa pembayaran pajak kepada pemerintah. Selain kelalaian dalam pembayaran pajak, terjadi juga kasus pencucian uang pada PT. Bumi. kasus pencucian uang ini dilakukan oleh pihak akuntan, PT. Bumi juga telah melanggar perjanjian pembayaran hutang, bahkan sampai jatuh tempo.
4.
Independence (Independensi) PT. Bumi tidak menjalankan usahanya secara independen karena terlihat adanya
kepentingan yang lain/pribadi yang menyebabkan PT. Bumi mengalami kegiatan operasi yang tidak berjalan dengan baik, terlihat adanya kepentingan dimana seharusnya pendapatan dari kegiatan operasi PT. Bumi bisa melunasi hutang malah untuk dijadikan modal investasi, ditambah lagi adanya pemberian dana bailout dari pemerintah untuk membantu PT. Bumi untuk melunasi hutangnya.
