LAMPI RAN
PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D ONESI
2 3 9/ PM K . 0 3 / 2 0 1 4
NOMOR TENTANG
TATA CARA PEMERI KSAAN B U KTJ P E R M U LAAN TI NDAK PIDANA DI B I DANG PERPAJAKAN
MENT E l
CONTO H CARA MENGHITUNG JUMLA H YANG DAPAT DIPER H ITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG NILAI KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA Untuk mempermudah penghitungan jumlah yang dapat diperhitungkan se bagai pengurang nilai kerugian pada pendapatan n egara dalam h al Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan, berikut adalah contoh cara menghitungnya dalam beberapa kasus: Selama Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT XYZ didapatkan nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2 5 .000 .000 .000,00 . Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakb enaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang -Undang KUP, jumlah yang masih harus dibayar sekurang -kurangnya adalah sebagai berikut: a . Pajak yang kurang dibayar
Rp2 5 .000 .000 .000, 00
b . Sanksi administrasi berupa denda (1 50%)
Rp3 7 . 500 .000 .000 ,00
Jumlah yang masih harus dibayar
Rp 62 . 500 .000 .000,00
1 . Kasus 1 Selama P emeriksaan Bukti P ermulaan, Wajib Pajak melakukan p em bayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian s ebagai berikut: a . Pajak yang kurang dibayar
Rp10 .000 .000 .000,00
b . Sanksi administrasi b erupa denda ( 1 50%)
Rp
Jumlah pembayaran
0 ,00
Rp10 .000 .000 .000,00
Atas pembayaran Wajib Pajak t ers ebut, jumlah yang dapat m enjadi p en guran g nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar: 2/5
X
Rp l O . OO O . OO O . O O O, O O
=
Rp 4 .000 .000 .000,00
sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang tersisa dan dimasukkan ke berkas Penyidikan adalah sebesar : Rp2 5 .000 .000 .000,00 - Rp4 .000 .000 .000,00
=
Rp21 .000 .000 .000,00 .
M E NTE R ! I<EUANGAN
R E P U B L.II< INDONESIA - 2 -
2. Ka su s 2 Selama Pemerik saan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimak sud dalam Pa sal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dengan rincian sebagai berikut: a. Pajak yang kurang dibayar
Rp2 5.000.000.000,00
b. Sank si admini stra si berupa denda (1 50%)
Rp
Jumlah pembayaran
0 ,00
Rp2 5.000.000.000,00
Ata s pembayaran- Wajib Pajak ter sebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan negara adalah seb esar: 2/5
X
Rp2 5.000.000.000,00
=
Rp l O. OOO. OOO. OO O, O O
sehin gga nilai kerugian pada pendapatan negara yang ter si sa dan dima sukkan ke berka s Penyidikan adalah sebe sar: Rp2 5.000.000.000,00 - Rp l O. OOO. OO O. OOO, O O
=
Rp1 5.000.000.000,00.
3 . Ka su s 3 Selama Pemerik saan Bukti Permulaan, Wajib Pajak melakukan pembayaran sehubungan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimak sud dalam Pa sal 8 ayat (3) Undang -Undang KUP dengan rincian sebagai berikut: a. Pajak yang kurang dibayar
Rp 40. 000.000.000,00
b. Sank si admini stra si berupa denda (1 50%)
Rp
Jumlah pembayaran
0,00
Rp 40. 000.000.000,00
Ata s pembayaran Wajib Pajak ter sebut, jumlah yang dapat menjadi pengurang nilai kerugian pada pendapatan ne gara adalah sebe sar: 2/5
x
Rp 40.000.000.000,00
=
Rp16.000.000.000,00
sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara yang ter si sa dan dima sukkan ke berka s Penyidikan adalah sebe sar : Rp2 5.000.000.000,00 - Rp1 6.000 .000.000,00
=
Rp 9. 000.000.000,00.
MENTER! KEUANGAN R E P U B L I K INDONESIA - 3 -
4.
Kasu s 4 S elam a
Pemeriksaan
Bukti
Permulaan ,
Waj ib
Paj ak m e l akukan
p e m b ayaran
sehubungan p e n gungkap an ketidakb en aran perbuatan seb agaimana dimaksud d alam Pasal 8 ayat
(3)
Undang- Undang KU P dengan rincian s e b agai b e rikut :
a.
Paj ak yang kurang dibayar
Rp 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
b.
S anksi administrasi b erup a denda ( 1 5 0 % )
Rp 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Jumlah p e m b ayaran
Rp 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Atas p e m b ayaran Waj ib Paj ak tersebut , j u mlah yang d ap at m e nj ad i p e n gurang nilai keru gian p ada pendapatan negara adalah s e b e s ar : 2 / 5 X Rp 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Rp 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
=
sehingga nilai kerugian p ada pendap atan n egara yang tersisa d an dimasukkan ke b erkas Penyidikan ad alah sebesar : Rp 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - Rp 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
5.
=
Rp 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
Kasus 5
S el am a
Pem eriksaan
Bukti
Permulaan ,
Waj ib
Paj ak melakukan
p e m b ayaran
sehubungan p e n gungkap an ketidakb en aran p erbuatan seb agaimana dimaksud d al am Pasal 8 ayat
(3)
Undang-Undang KU P dengan rincian s e b agai b erikut :
a.
Paj ak yang kurang dibayar
Rp 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
b.
S anksi administrasi b erup a denda ( 1 5 0 % )
Rp 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Jumlah p e m b ayaran
Rp 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Atas p e m b ayaran Waj ib Paj ak tersebut, j umlah yang dap at m e nj adi p e n gurang nilai kerugian p ad a pendap atan negara adalah sebesar : 2 / 5 x Rp 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
=
Rp 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
sehingga nilai kerugian p ada p endap atan ne gara yang tersi s a d an dimasukkan ke b e rkas Penyidikan adalah sebesar: Rp 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - Rp 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
=
Rp 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E S I A , ttd . BAMBAN G P . S . B RO DJ O N E G O RO
