CONTAINER CONTROL PROGRAMME (CCP)

Volume 47, Nomor 4, April 2015

5 Laporan Utama Container Control Programme (CCP) adalah sebuah program yang inisiatifnya diprakarsai bersama oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang bekerjasama dengan World Customs Organization (WCO).

17 Opini

Lenni Ika Wahyudiasti Belajar Menjadi Pemenang

43 Travel Notes

MEDAN: Kota dengan Sejarah dan Cita Rasa Kuliner yang Kaya

MEMAHAMI UNODC – WCO

CONTAINER CONTROL PROGRAMME (CCP)

9 77D126

248DD6

Volume 47, Nomor 4,1April 2015


KELUARGA BESAR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGUCAPKAN

Selamat Paskah 2015

2


Dari Redaksi

D

ewasa ini, tindak kejahatan terorganisir antar negara (transnational organized crime - TOC) menjadi isu penting yang sering digulirkan dalam berbagai forum diskusi, karena kejahatan ini merupakan ancaman serius bagi keamanan dan pembangunan suatu negara. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan globalisasi dunia yang membuat suatu negara semakin terbuka dari pengaruh luar. Hal inilah yang melatarbelakangi terciptanya inisiatif Container Control Programme (CCP) antara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan World Customs Organization (WCO), di mana bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pergerakan kontainer laut yang efektif. Untuk memahami permasalahan CCP, keterlibatan DJBC dalam inisiatif CCP, dan kaitannya dengan langkah-langkah yang ditempuh DJBC dalam rangka pelaksanaan program CCP kedepannya, dapat kita gali lebih jauh di rubrik Laporan Utama, dengan judul Memahami UNODC–WCO Container Control Programme (CCP). Pada ulasan tersebut tentunya diangkat pula pendapat dan analisa para pejabat di Direktorat Kepabeanan Internasional DJBC. Bergeser dari rubrik Laporan Utama, para pembaca Majalah WBC dapat kembali disegarkan pengetahuannya dengan bahasan di rubrik Berbagi Pengetahuan mengenai Bahan Perusak Ozon atau Ozon Depleting Substances (ODP), yaitu senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer, sehingga dapat merusak lapisan ozon. Tak tanggung-tanggung, demi ulasan yang lebih terperinci, tulisan mengenai BPO ini terbagi menjadi dua bagian, yang akan berlanjut di Majalah WBC edisi Mei 2015. Selain dua rubrik di atas, dapat kami pastikan terdapat beragam rubrik lainnya yang akan membangkitkan minat baca Anda sekalian. Seperti halnya catatan perjalanan kunjungan ke Kota Medan, Sumatera Utara yang membahas tentang bangunan-bangunan bersejarah, dan kuliner dengan cita rasa istimewa khas kota besar ini. Pastinya membuat Anda tergiur untuk turut berkunjung dan mencicipi kenikmatan kulinernya. Ditambah artikel menarik tentang Kelompok Bela Diri Bea Cukai di rubrik Hobi dan Komunitas, serta beberapa tips bermanfaat untuk menurunkan berat badan di rubrik Kesehatan. Diharapkan, berbagai sajian Majalah WBC edisi 485 April 2015 ini dapat menyemarakkan ruang baca Anda, serta memberi manfaat yang besar. Kami tetap menunggu sumbangan ide, saran, dan kritik yang membangun untuk kemajuan dan peningkatan kualitas Majalah WBC ini. Kontribusi langsung Anda dengan mengirimkan tulisan dan foto juga selalu kami harapkan. Selamat Membaca! Pemimpin Redaksi Haryo Limanseto Ralat WBC Volume 47, Nomor 1, Januari 2015, halaman 28, judul Hari Anti Korupsi DJBC 2014, pada lead tertulis “9 Januari” seharusnya “9 Desember”. Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementarian Keuangan Republik Indonesia Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke [email protected] dan [email protected] dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822 Fax: (021) 489 2353 e-Mail : [email protected] dan [email protected]

Terbit Sejak 25 April 1968

Izin Deppen No. 1331/SK/Dirjen-G/STI/&@ Tanggal 20 Juni 1972 ISSN 0126-2483

PELINDUNG DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Ir. Agung Kuswandono, MA PENASEHAT SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN Drs. Supraptono DIREKTUR CUKAI Ir. Muhamad Purwantoro, MA DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN Kukuh Sumardono Basuki S.E., M.Sc DIREKTUR AUDIT Muhammad Sigit, Ak, MBA DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN Ir. Harry Mulya, M.Si DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DR. Robert Leonard Marbun,S.IP.,MPA KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI Ir. Agus Hermawan , MA TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI Erwin Situmorang, S.Sos.,M.M. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI Sugeng Aprianto, S.Sos., M.Si. TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI M. Agus Rofiudin, S. Kom., M.M. PENGARAH DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI Heru Pambudi, S.E., LLM PEMIMPIN REDAKSI KASUBDIT HUMAS DAN PENYULUHAN Haryo Limanseto, S.Sos., M.Si. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Arief Rahman Hakim, Rinto Setiawan, Ricky M. Hanafie REDAKTUR Okke Ferdinansyah, Putu Gian Aryanti, Isro’ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Muparrih FOTOGRAFER Abdur Razaq Aghni, Fardhani Hamiputri, Wahyu Valti Raja Monang SEKRETARIAT Firsti Masdiani, Indah Widaryati Volume 47, Nomor 4, April 2015

3

daftar isi 21

Laporan Utama 5

MEMAHAMI UNODC – WCO CONTAINER CONTROL PROGRAMME (CCP)

12 Galeri Foto

WORKSHOP WCO ASIA/PACIFIC REGIONAL WORKSHOP ON STRATEGIC INITIATIVES FOR TRADE FACILITATION

31

BEA CUKAI DUMAI MUSNAHKAN 6.342 BAGS BAWANG MERAH HASIL TEGAHAN

23 Peluncuran Sistem Penerimaan Negara Generasi Kedua

32 MoU OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

24 Mutasi Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

33 SOSIALISASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI 38 BEA CUKAI JALIN KERJA SAMA DAN SILATURAHIM DENGAN INSTANSI LAIN MELALUI KEGIATAN CUSTOMS VISIT CUSTOMER 39 BEA CUKAI RANGKUL PARA PELAJAR DAN MAHASISWA MELALUI KEGIATAN CGTS DAN CGTC

Travel Notes

45

Bea Cukai Menjawab

Profil Kantor

Sisi Pegawai

46

Event

14 KPPBC TMP C KUPANG

26 Membawa Bea Cukai Melangkah Lebih Lanjut

48

Berbagi Pengetahuan

Opini

Seputar Bea Cukai

51

Hobi dan Komunitas

17

29 Bea Cukai Tanjung Priok Gagalkan Seludupan Kura-kura

55

Ruang Kesehatan

56

Feature

61

Sejarah

Belajar Menjadi Pemenang

Direktorat/ Pusat 20 Focus Group Discussion bersama Profesor Arthur B. Laffer: Aplikasi Teori Laffer dalam Kebijakan Cukai di Indonesia

4

43


30 PRESS CONFERENCE PENGGAGALAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JENIS SHABU OLEH KPPBC TMP SOEKARNO HATTA

Laporan Utama

MEMAHAMI UNODC – WCO CONTAINER CONTROL PROGRAMME (CCP)

Container Control Programme (CCP) adalah sebuah program yang inisiatifnya diprakarsai bersama oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang bekerjasama dengan World Customs Organization (WCO), yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pergerakan kontainer laut yang efektif guna memastikan keamanan rantai pasokan internasional, bukan hanya mencegah peredaran narkotika dan obatobatan terlarang, senjata, sumber daya alam, barang palsu serta tindakan kejahatan illegal lainnya yang menggunakan kontainer, namun program ini juga untuk memfasilitasi perdagangan yang legal dengan memperhatikan WCO SAFE Framework of Standards.

P

rogram ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2004, dimana CCP pertama kali mulai dilaksanakan di 2 negara yaitu Ekuador dan Senegal. Saat ini di tahun 2015, program ini telah dilaksanakan dan beroperasi di 20 negara dan 32 negara lainnya masih dalam proses persiapan pelaksanaan di seluruh kawasan regional termasuk kawasan Asia Tenggara. Untuk kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand dan Vietnam inisiatif program ini telah dikomunikasikan UNODC kepada pemerintah masingmasing negara sejak 2010 dan dimulai pada tahun 2015, program ini diperluas dengan melibatkan negara ASEAN lainnya yaitu: Myanmar, Laos dan Kamboja untuk ikut berpartisipasi. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNODC, beberapa capaian yang telah dihasilkan program CCP di tahun 2013 adalah penegahan 23,444 kg cocaine (72 kasus), 6,422 kg cannabis (31 kasus), 1,277 kg heroin (13 kasus), 60,883 kg tramadol (10 kasus) and 725 kg ivory (6 kasus CITES) dan 119 kontainer barang palsu yang meliputi obat palsu, rokok, minuman beralkohol dan lainnya, yang meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan penegahan ditahun 2012.


5

Laporan Utama

Elemen utama dalam pelaksanaan inisiatif CCP meliputi beberapa kegiatan, yaitu: a. Program peningkatan kapasitas pegawai yang akan melakukan kegiatan pengawasan melalui serangkaian pelatihan (capacity building programme) dengan para instruktur dari WCO dan UNODC. 4 jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dalam persiapan program CCP, yaitu: 1. training standar, meliputi: - Theorical training yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu yang meliputi konvensi, kemanusiaan, narkotika dan prekursor, Port Control Unit Organization, Risk Management dan profiling, teknik penyembunyian. - Practical training yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu yang mencakup teknik pemeriksaan kontainer, penggunaan peralatan, prosedur keamanan, kerjasama dengan badan usaha lain, dan penyampaian informasi. 2. Beberapa program aplikasi yang akan disampaikan

6


diantaranya adalah ContainerCOMM dan Cargo Targeting System (CTS). 3. ContainerCOMM adalah suatu program aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh WCO sebagai alat komunikasi yang aman dengan mekanisme pengiriman pesan yang dapat diakses secara langsung selama 24 jam penuh, tepat waktu, dan dapat diandalkan untuk pertukaran informasi guna mendukung program UNODC – WCO CCP.

4. Cargo Targeting System (CTS) adalah suatu program aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh WCO sebagai alat analisa, penilaian risiko dan targeting muatan impor, ekspor dan transshipment berisiko tinggi. 4. pelatihan spesialisasi, mencakup penanganan pasca penindakan, pengembangan intelijen, penyidikan dan penanganan kasus, HAKI, CITES serta e-learning oleh UNODC dan WCO dan hal-hal

Laporan Utama

terkait identifikasi prekursor untuk senjata pemusnah massal. 6. pelatihan pendalaman dari materi penanganan penindakan dan pasca penindakan serta penyidikannya. 7. mentoring dengan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dari CCP yang dilakukan oleh pihak UNODC dan WCO dengan mengadakan kunjungan oleh trainers, study banding ke PCU lainnya, pertukaran informasi antar PCU serta pertemuan secara berkala antar CCP Regional.

b. pembentukan Container Control Unit (CCU) sebagai unit taktis sebagai tim analisa lalu lintas kontainer dan penerapan berbagai sistem aplikasi pengawasan, penerapan manajemen risiko dan teknik profiling yang modern guna membantu kerja tim CCU. Dalam wawancara dengan Direktur Kepabeanan Internasional, Decy Arifinsjah (saat penulisan dibuat-red) dijelaskan bahwa untuk dapat memahami program ini, ia mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi inisiatif tersebut. Saat ini tindak kejahatan terorganisir antar negara (transnational organized crime - TOC) menjadi isu penting yang sering digulirkan dalam berbagai forum diskusi, karena kejahatan ini merupakan ancaman serius bagi keamanan dan pembangunan suatu negara. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan globalisasi dunia yang membuat suatu negara

Namun demikian, globalisasi juga membuat kita rentan dengan hal-hal baru yang belum diketahui secara umum, modus kejahatan baru bermunculan dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Decy Arifinsjah Direktur Kepabeanan Internasional DJBC


7

Laporan Utama

8

semakin terbuka dari pengaruh luar. Era globalisasi dunia yang ditandai dengan berbagai kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi memungkinkan orang dan barang, bahkan ide-ide dan informasi, untuk melakukan pergerakan dan perjalanan di seluruh

kadangkala bekerjasama dengan pejabat negara yang korup. Dalam beberapa kasus, keuntungan yang mereka hasilkan juga digunakan untuk membiayai dan mendukung kelompok-kelompok teroris atau organisasi kejahatan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations Conference on

dikenal sebagai Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Weapons (CBRN) dan Weapons and Materials of Mass Destruction (WMD). Pengiriman barang secara ilegal menimbulkan ancaman yang sangat nyata dan serius terhadap keamanan internasional, kesehatan publik, dan perdagangan

dunia lebih cepat dari sebelumnya. “Namun demikian, globalisasi juga membuat kita rentan dengan hal-hal baru yang belum diketahui secara umum, modus kejahatan baru bermunculan dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman,” ujarnya. Dengan memanfaatkan berbagai inovasi dalam teknologi, komunikasi dan transportasi, jaringan terputus dari sekelompok pelaku kejahatan maupun pemberontak dapat dengan mudah berhubungan satu sama lain, dan juga dengan kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi secara internasional. Mereka menyelundupkan narkotika dan obat-obatan terlarang, senjata, sumber daya alam, barang palsu dan perdagangan manusia secara lintas batas negara dan antar benua yang

Trade and Development (UNCTAD) dalam Review of Maritime Transport 2013, terdapat lebih dari 600 juta kontainer yang beredar di seluruh dunia setiap tahunnya, dimana 90% angka tersebut merupakan perdagangan internasional. Namun demikian, diperkirakan hanya 2% saja yang dilakukan pemeriksaan. Kondisi ini menciptakan kesempatan bagi sindikat organisasi kejahatan dan teroris untuk melakukan kegiatan usahanya. Mereka menggunakan kontainer untuk menyelundupkan obat-obatan terlarang, bahan kimia prekursor, senjata api, spesies hewan dan tumbuhan langka, material berbahaya dan barang-barang yang secara internasional dinyatakan sebagai fraud dan penghindaran pajak, termasuk barang-barang yang dalam istilah internasional

internasional. Sementara itu, upaya pencegahannya sangat sulit dilakukan. Lalu lintas pergerakan kontainer secara internasional yang sangat cepat, teknik penyembunyian yang canggih dan terlatih, serta beragam pengalihan jalur pelayaran menjadi beberapa alasan penyebabnya. Sedangkan di pihak yang lain, para aparat penegak hukum seringkali terhambat dengan adanya ketidakpercayaan antar institusi, proses dan sistem pelabuhan yang komplek, kurangnya sumber daya, kondisi pekerjaan yang berbahaya pada beberapa pelabuhan laut. Untuk itulah diperlukan suatu upaya komunikasi, kerjasama dan berbagi informasi internasional yang lebih luas guna mengatasi masalah ini.


Laporan Utama

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku institusi negara yang bertugas menjaga setiap jengkal perbatasan negara, baik laut, darat dan udara atas masuk dan keluarnya barang-barang baik impor maupun ekspor ke dan dari wilayah negara Indonesia, memiliki peran penting yang harus dijalankan yaitu harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, serta dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, aparatur kepabeanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, cepat, dan transparan, serta menjalankan pengawasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dua tugas yang terlihat bertolak belakang tersebut, yaitu pengawasan sekaligus pelayanan harus dapat dilakukan secara sinergi agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Dalam hal tertentu DJBC akan bekerjasama dan melibatkan instansi penegak hukum lainnya melalui mekanisme komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin erat sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

Imik Eko Putro Kasubdit Kerja sama Multilateral Dit. Kepabenan Internasional

Salah satu upaya agar kegiatan dan pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah dengan membangun komunikasi, kerjasama dan berbagi informasi dengan berbagai instansi teknis terkait baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang lebih luas guna memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih luas dan optimal atas perkembangan pelanggaran dan tindak kejahatan yang terus berkembang. Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa “inisiatif CCP tidak dengan mudah dapat diterima oleh DJBC. Pertemuan demi pertemuan telah dilakukan sejak periode 2012 s.d. 2014 guna merundingkan inisiatif program tersebut.” Melalui serangkaian pertemuan pendahuluan baik dengan Kementerian terkait maupun dengan unit teknis internal, DJBC telah mengadakan kerjasama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam kerangka UNODC – WCO Container Control Programme (CCP) yang ditandai dengan telah ditandatanganinya


9

Laporan Utama

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tanggal 18 Februari 2015. “Dengan adanya MoU ini akan menjadi pijakan awal untuk melangkah ke tahapan kegiatan selanjutnya agar dapat berjalan sesuai dengan koridor yang disepakati bersama,” tambah Decy. Ditanyakan terkait tantangan yang dihadapi oleh DJBC dalam pelaksanaan inisiatif CCP ini, Beliau menyampaikan bahwa “DJBC menyadari cukup banyak tantangan yang akan dihadapi dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan program CCP tersebut.” Tantangan yang dihadapi oleh setiap petugas DJBC dalam menjalankan perannya sebagai pelindung masyakat, bangsa dan negara atas keluar dan masuknya bahan dan barang yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan termasuk narkotika dan obat-obatan terlarang, bahan kimia prekursor, senjata api, sumber daya alam berupa spesies hewan dan tumbuhan langka, dan barang palsu, telah menuntut setiap pegawai DJBC untuk terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya terkait perkembangan pelanggaran tindak pidana kepabeanan dan modus-modus baru dalam upaya penyelundupan barang-barang tersebut dengan segala teknik upaya penyembunyiannya. Tantangan lain yang dihadapi DJBC adalah memastikan ketersediaan SDM sebagai operator pada program CCP dan perlunya pembekalan bagi SDM tersebut, serta adanya ketersediaan anggaran untuk penyiapan sarana dan prasarana termasuk perangkat kerja untuk pelaksanaan CCP tersebut, karena sesuai arahan dari pimpinan DJBC, segala peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan pengadaan secara mandiri tidak perlu mendapatkan bantuan dari pihak eksternal. Wilayah yang luas dan latar belakang serta sarana dan prasarana yang berbeda membuat perlu

10


Hingga saat ini sebagai tindak lanjut program tersebut telah dilaksanakan Technical Assessment yang melibatkan unit Eselon II terkait.

Benny M. Wijaya Kepala Seksi Multilateral III

pemikiran yang serius untuk optimalisasi pemanfaatan program ini. Keterlibatan unit teknis terkait lainnya untuk mengoptimalkan manfaat program CCP tersebut terkait dengan kebijakan lainnya seperti: sistim manajemen risiko (risk management system), sistim penyelesaian kepabeanan (customs clearance system), kebijakan di bidang hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights) dan pelatihan sumber daya manusia. Di sisi lain, Kasubdit Kerja Sama Multilateral Direktorat Kepabenan Internasional, Imik Eko Putro, menambahkan bahwa “Guna memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih luas dan optimal atas perkembangan pelanggaran dan tindak kejahatan terorganisir antar negara (transnational organized crime), diperlukan kerjasama dengan mitra administrasi kepabeanan negara lainnya atau kerjasama dengan organisasi internasional lain yang memiliki perhatian atas permasalahan tersebut melalui komunikasi, kerjasama dan pertukaran informasi yang intensif. Hal ini sejalan dengan visi

DJBC untuk menjadi administrasi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, dimana dengan turut serta dalam program tersebut akan mendukung peran aktif DJBC dalam kerjasama penanganan kejahatan terorganisir dengan skala internasional. Demikian pula halnya terkait dengan misi DJBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memfasilitasi perdagangan dan industri dan menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal. Lebih lanjut, dengan mengikuti program ini dengan adanya kegitan capacity building melalui serangkaian kegiatan pelatihan maka tentu akan memberikan peningkatan kapasitas teknik dan keahlian sumber daya manusia DJBC. Dengan berbagai pelatihan yang didapatkan, DJBC akan memiliki analis-analis handal yang dapat berhubungan dengan instansi kepabeanan dan penegak hukum lainnya dan dapat memperoleh informasi yang lebih luas terkait perkembangan modus-modus baru penyelundupan barangdan segala tekhnik penyembunyiannya. Para analis tersebut nantinya diharapkan dapat membagi pengetahuan dan pola kerjanya terhadap petugas DJBC lainnya. Ditanya mengenai kerjasama DJBC dengan instansi lain Imik menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam program CCP adalah menyangkut tugas dan kewenangan dari DJBC, maka CCP ini hanya akan melibatkan DJBC saja. “Akan tetapi, dalam hal tertentu DJBC akan bekerjasama dan melibatkan instansi penegak hukum lainnya melalui mekanisme komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin erat sesuai tugas dan kewenangannya masingmasing.” Kepala Seksi Multilateral III, Benny M. Wijaya, menerangkan bahwa hingga saat ini sebagai tindak lanjut program tersebut telah dilaksanakan Technical Assessment yang melibatkan unit Eselon II terkait di Kantor Pusat

Laporan Utama

pada tanggal 09 Maret 2015 dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 10 Maret 2015, dengan melibatkan beberapa stakeholder pelabuhan terkait yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan (port site visit). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum terkait tugas dan fungsi DJBC dan khususnya Direktorat Penindakan dan Penyidikan serta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam kegiatan pengawasan. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan kunjungan ke pelabuhan Tanjung Priok sebagai tempat pelaksanaan CCP untuk mengetahui gambaran umum pelabuhan untuk menjadi masukan dan informasi dalam pelaksanaan pelatihan nantinya. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian dan persiapan dalam rangka pelaksanaan program CCP tersebut kedepannya yaitu: 1. Penyiapan sarana dan prasarana termasuk ruangan kerja CCU pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok; 2. Pengadaan perangkat kerja seperti komputer PC / Laptop, printer dan sebagainya;

3. Penyiapan untuk pemilihan dan perekrutan SDM yang akan mengikuti pelatihan dan yang akan ditempatkan sebagai analis pada unit CCU tersebut; 4. Theoritical Training yang dijadwalkan pada tanggal 20 April sd. 01 Mei 2015; 5. Customs – Business Workshop on CCP direncanakan pada bulan Mei setelah pelaksanaan theoretical training; 6. Practical Training yang dijadwalkan pada tanggal 03 – 14 Agustus 2015; “Dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara DJBC dan UNODC, maka program CCP tersebut telah resmi berjalan. Pada tahap awal ini, kegiatan akan difokuskan untuk persiapan pelaksanaan program peningkatan kapasitas (capacity building) kepada para pegawai yang diharapkan nantinya akan bertugas pada unit tersebut melalui berbagai program pelatihan yang telah disusun,” imbuh Decy Arifinsjah. Direktorat Kepabeanan Internasional selaku pihak yang menjembatani komunikasi antara DJBC dan organiasi internasional lainnya senantiasa membangun komunikasi dan koordinasi intensif

dengan unit teknis internal DJBC lainnya, khususnya dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok agar program ini dapat berjalan secara baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Decy juga mengharapkan program ini juga dapat menjadi salah satu upaya DJBC guna mencegah peredaran narkotika dan obatobatan terlarang, senjata, sumber daya alam, barang palsu serta tindakan kejahatan illegal lainnya yang menggunakan kontainer. Para pegawai yang handal dan terlatih terkait kapasitas dan pengetahuannya dengan berbagai teknik analisa dan profiling dalam mengantisipasi perkembangan pelanggaran tindak pidana kepabeanan dan modus-modus baru dalam upaya penyelundupan barangbarang tersebut dengan segala teknik upaya penyembunyiannya. “Dengan adanya program ini kami berharap pengawasan pergerakan kontainer laut akan lebih efektif dan dapat bersinergi dengan kegiatan pengawasan yang telah ada saat ini,” tutupnya.


11

Galeri Foto

Air terjun benang kelambu

Gunung Bromo 12


Fotorafer: Abdul Majid Riyadu Sholichin Kanwil DJBC Jawa Timur II

Galeri Foto Tanjung Aan

Ranu Kumbolo


13

Profil Kantor

KPPBC TMP C KUPANG Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean Tipe (KPPBC TMP) C Kupang, beralamat di Jl. M. Praja No. 2, Tenau, Kupang Nusa Tenggara Timur terletak pada posisi 123° 31’ 41,00” garis Bujur Timur dan 10°12’ 49,00” Lintang Selatan.

K

antor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Pabean Tipe (KPPBC TMP) C Kupang, beralamat di Jl. M. Praja No. 2, Tenau, Kupang Nusa Tenggara Timur terletak pada posisi 123° 31’ 41,00” garis Bujur Timur dan 10°12’ 49,00” Lintang Selatan.

14


Kantor yang beranggotakan 31 pegawai ini memiliki motto Sederhana, Amanah, SANtun, Dedikasi dan Obyektif yang bisa disingkat menjadi SASANDO, yaitu alat musik asal NTT. Dan memiliki visi Sejajar dengan Institusi Kepabeanan dan Cukai Dunia di Bidang Kinerja dan Citra dan misi Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Industri, Perdagangan dan Masyarakat Dengan hanya jumlah pegawai yang terbilang minim akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.01/2012 tanggal 06 November 2012 wilayah kerja KPPBC TMPC Kupang cukup luas, yaitu Pelabuhan Laut Tenau Kupang, Pelabuhan Udara El Tari, Kantor Pos Lalu Bea Kupang, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Waingapu, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tambolaka (Bandara Sumba Barat), Pos Pengawasan Bea dan Cukai Baa Rote, Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tenau, Pos Pengawasan

Profil Kantor

Bea dan Cukai Mauhau (Bandara Sumba Timur/Waingapu), Pos Pengawasan Bea dan Cukai Rua (Pelabuhan Laut di Sumba Barat), dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai Ilwaki Wetar (Maluku Tenggara). Wilayah Kerja KPPBC TMP C Kupang berbatasan langsung dengan dua Negara, Australia dan Timor Leste. Seperti kantor-kantor Bea Cukai lain yang terletak di dekat perbatasan-perbatasan, kantor ini menitikberatkan lebih kepada fungsi pengawasan.“Tetapi bukan berarti tidak ada pelayanan, hanya saja sedikit sekali,” ujar Kepala KPPBC TMP C Kupang, Panca Putra Jaya. Menurut Panca hal yang membedakan KPPBC TMP C Kupang dengan KPPBC yang lain adalah wilayah pengawasan yang terletak di beberapa kabupaten yang merupakan kepulauan di luar pulau Timor. “Bahkan ada pada propinsi Maluku Tenggara yang masuk dalam pengawasan KPPBC TMP C Kupang.” Kupang menjadi unik juga walaupun berbatasan langsung di sisi timur dengan Timor Leste tapi ada wilayah yang berada di dalam wilayah Indonesia atau disebut wilayah enclave, yaitu daerah bernama Oecussi. Jika dilihat dari peta sekelilingnya adalah wilayah Indonesia dengan sisi utara berbatasan dengan laut. Dijelaskan lebih lanjut oleh Panca, perbatasan pada wilayah

mereka sama dengan pegawai walaupun tidak dapat pensiun,” ucap Panca. Panca menjelaskan salah satu kegiatan yang saat ini sedang dikembangkan KPPBC TMP C Kupang ialah Customs Goes to Kampoeng. yaitu kegiatan yang secara intinya adalah mengajak dan mendorong nelayan-nelayan setempat untuk dapat melakukan ekspor hasil laut karena selama ini hasil laut diekspor melalui Surabaya atau Denpasar. Berkoordinasi dengan Pemda, Dinas Perikanan, bahwa ekspor bisa langsung dari Kupang. Selain itu juga melakukan koordinasi juga dengan Garuda, harga kargo dari Kupang hanya separuh harga. Dari kegiatan ini ini diharapkan bisa meningkatkan

enclave ini juga diawasi oleh KPPBC TMP C Kupang meskipun pada perbatasan utama dengan Timor Leste diawasi oleh KPPBC Tipe Pratama Atapupu. “Di sana pastinya butuh pengawasan khusus, walaupun bentuk perbatasannya masih tradisional tetapi kita tetap harus eksis,” ucap Panca. Tersebarnya wilayah yang diawasi dan letaknya yang saling berjauhan dibutuhkan pegawai untuk dikumandahkan/ ditempatkan di pos-pos dan kantor bantu. Pegawai yang ditempatkan kebanyakan awalnya berasal dari tenaga honorer dari masyarakat sekitar. Bagi Panca tenaga honorer bukan berarti jelek malah bagus kinerjanya dan karena memang masyarakat sini jadi betah. “Cari yang betah bukan yang pintar itu sulit”. Kedepannya saya berharap karena memang dibutuhkan, tenaga-tenaga honorer ini lebih diperhatikan, ada mekanisme yang mengatur hak dan gaji Petugas Bea Cukai sedang melakukan pencacahan MMEA.


15

Profil Kantor

perekonomian dari masyarakat sekitar. “Kami coba lebih banyak pendekatan terhadap masyarakat. Di NTT ini produksinya cukup tinggi untuk ikan. Kebanyakan buyer-buyer yang mencari ikan kebanyakan melalui Surabaya atau Denpasar. Kami menjalankan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance dan sudah mulai terlihat outcome-nya bahwa nelayan sudah mengetahui kalau mau ekspor tidak harus melalui Surabaya.” Selain itu juga pendekatan ke masyarakat dalam rangka pengawasan cukai untuk minuman beralkohol. Miras bagi masyarakat Kupang dianggap biasa, bahkan menjadi budaya masyarakat setempat bahkan saat pesta sopi disuguhkan seperti layaknya minuman lain yang siapa saja bisa meminumnya. Sopi atau moke biasa disebut merupakan minuman tradisional khas Kupang dan Maluku yang mengandung alkohol. Saat ini peredaran sopi sudah dibatasi dan secara undang-undang sudah dikenakan cukai. Selain sopi yang merupakan minuman tradisional beralkohol, KPPBC TMP C Kupang juga mengawasi 3 pabrik minuman untuk kebutuhan lokal. “Pelan-

Pelan-pelan masyarakat diedukasi mengenai aturan perundang-undangan.

Panca Putra Jaya Kepala KPPBC TMP C Kupang

16


pelan masyarakat diedukasi mengenai aturan perundangundangan, yang produksi besar kita minta bayar cukai,” terang Panca. Pelabuhan Tenau, Kupang termasuk salah satu pelabuhan internasional dan menjadi pelabuhan yang strategis untuk tujuan wisata bahari yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Wilayah Sulawesi, Wilayah Papua dan tujuan wisata bahari lainnya karena pelabuhan ini merupakan pelabuhan terdekat dari Darwin Australia, ini dibuktikan dengan banyaknya kapal yacht yang mengikuti event-event internasional “Sail Indonesia” seperti Sail Bunaken dan Sail Wakatobi–Belitung yang pesertanya terbanyak dari benua kanguru ini maupun secara pribadi melakukan sail dengan entry poinnya melalui pelabuhan Tenau Kupang. Dari situ KPPBC TMP C Kupang juga concern terhadap pengawasan ke Yacht Kegiatan yang rutin diadakan tiap tahun ini juga diawasi oleh KPPBC TMP C Kupang dengan tugas melakukan clearance manifest dan PIB. Dan juga ada pemeriksaan fisik terhadap kapal yacht. Karena karateristik kapal yacht ini berbeda, diadakan workshop CNT khusus yacht yang diberikan untuk kantor-kantor yang dilewati atau dimasuki yacht. “Pada workshop beberapa bulan lalu di Bali, dijelaskan mengenai pengawasan yacht, mulai dari bagaimana memeriksanya,

tempat-tempat apa yang perlu diwaspadai dan dicurigai,” ujar Panca. Pengawasan yang juga dilakukan KPPBC TMP C Kupang adalah mengawasi barang pada Kantor Pos Lalu Bea Kupang. Sedangkan pelayanan yang dilakukan KPPBC TMP C Kupang adalah RKSP, Manifest, PIB, PEB, NPPBKC dan layanan informasi. Saat ini KPPBC TMP C Kupang juga sedang mempersiapkan pengawasan dan pelayanan penerbangan internasional di Pelabuhan Udara El Tari karena ada rencana pada 2015 akan dibuka penerbangan internasional. “Banyak potensi terutama dari segi ekonomi yang masih bisa digali di Kupang ini. Sebagai instansi pemerintah kita perlu untuk memfasilitasi hal tersebut. Semangat dalam melaksanakan tugas harus terus dijaga agar dapat bekerja dan menghasilkan yang terbaik untuk institusi ini,” tutup Panca. (Desi Andari Prawitasari)

Opini

Belajar Menjadi Pemenang Oleh : Lenni Ika Wahyudiasti KPPBC TMP Tanjung Perak

“Ada yang tahu perbedaan antara seorang winner dan loser?” Suara pengajar Workshop Service Level Agreement (SLA) yang saya ikuti di Pusdiklat Bea dan Cukai siang ini mengejutkan kami, para peserta yang tengah berusaha melawan serangan kantuk di ‘jam-jam rawan’ begini. Hening. Tak seorang pun berkomentar. Serbuan sang kantuk yang tadi menggila pun mendadak buyar. Lantaran tak ada yang menjawab, akhirnya sang pengajar kembali berujar, “Perbedaannya adalah ketika menghadapi suatu kesalahan, seorang winner siap mengakui kesalahan atau bersedia menanggung kesalahan, sedangkan seorang loser akan selalu mencari orang lain yang bisa dipersalahkan.” Uuups… Begitukah? Mendadak saya teringat peristiwa beberapa bulan sebelumnya. Sebuah momen saat saya terlibat dalam ‘insiden kecil’ menjelang penilaian Lomba Kantor Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2011 di KPPBC TMP Juanda. Adakah saya telah memilih menjadi seorang ‘winner’ saat itu? ***

H

ari itu adalah momen mendebarkan buat kami, para pegawai KPPBC TMP Juanda. Ya, kantor kami menjadi wakil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam Lomba Kantor Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2011. Sedari pagi seluruh pegawai telah berbenah dan siap menantikan kehadiran tim penilai yang dijadwalkan tiba pada pukul sembilan pagi. Berminggu-minggu kami mempersiapkan diri menyambut momen penting ini. Pembentukan tim kerja, pembenahan sarana dan prasarana kantor, internalisasi ke seluruh pegawai hingga penyiapan presentasi kepala kantor pada acara puncak penilaian yang akan dihadiri oleh perwakilan pengguna jasa serta instansi terkait di sekitar KPPBC TMP Juanda telah kami lakukan berdasarkan arahan Tim Asistensi dari Biro Organisasi dan Tatalaksana (OTL) Kantor Pusat DJBC. Seorang rekan tergopoh-gopoh mendatangi saya yang tengah memeriksa persiapan rekan-rekan di sisi kanan gedung kantor pagi itu. “Ada apa, Cha?” “Itu, Mbak,” sahut Icha panik. “Pak Santoso (nama samaran) kok dateng? Dia ‘kan nggak kita undang? Gimana kalau dia bikin heboh pas acara penilaian nanti dengan testimoni miringnya?” What??? Belum habis keterkejutan saya atas berita yang dibawa Icha,

mendadak sebuah pesan masuk ke ponsel saya. Dari kepala kantor. Mbak, barusan Pak Santoso sms marah-marah ke saya. Protes karena merasa nggak diundang hadir di acara penting hari ini. Dia juga pingin kasih testimoni katanya. Tolong ditangani ya? Waduh… Buru-buru saya menuju aula kantor, tempat puncak acara penilaian akan diadakan. Dari ujung lorong terlihat Pak Santoso, salah seorang pengurus asosiasi pengguna jasa yang sering berurusan dengan kami, tengah berdebat serius dengan panitia penerima tamu. “Mbak Ika, gimana nih? Pak Santoso marah nggak kita undang,” bisik Bu Wayan yang bertugas menerima tamu. “Biar saya coba redakan kemarahannya, Bu. Tolong siapkan aja goodybag untuk beliau,” jawab saya tak kalah pelan. Sejurus kemudian saya hampiri dan sapa lelaki separuh baya itu, “Selamat pagi, Pak San. Apa kabar?” “Pagi, Mbak,” tukasnya cepat. “Iki piye to? KPPBC Juanda nggelar acara sepenting ini, kok bisa-bisanya saya nggak diundang?” lanjutnya dengan nada tinggi. “Apa saya nggak dianggep ada sehingga nggak dikasih kesempatan untuk ngasih testimoni di acara penilaian nanti?” Saya tetap berusaha tenang ketika menanggapi protes kerasnya, “Maafkan saya, Pak. Memang saya yang salah. Saya kelupaan mengundang Bapak.” Volume 47, Nomor 4, April 2015

17

Opini “Saya udah sms kepala kantor tadi, Mbak. Beliau saya protes karena nggak mengundang saya di acara ini,” murkanya lagi. “Bukan kepala kantor yang salah, Pak. Saya yang khilaf. Saking banyaknya agenda yang harus saya tangani, nama Pak San jadi terlewat nggak dikirimi undangan,” dalih saya mencoba menenangkannya. Serem juga melihatnya marah-marah pagipagi begini. But, the show must go on! Saya harus bisa menenangkannya. “Kalau Pak San mau marah, sayalah orang yang paling pantas Bapak marahi. Bukan yang lain. Sebab, sayalah yang mendapat amanah membagikan undangan. Monggo, kalau njenengan mau protes berat ke saya sekarang,” lanjut saya lagi. “Wis-wis, Mbak. Saya maafkan kejadian ini,” ujar Pak Santoso akhirnya. “Tapi, lain kali jangan sampai terulang lagi kejadian kayak gini ya?” pintanya lagi. “Siap, Pak,” sahut saya cepat. “Sekali lagi, maafkan kami ya?” Sekilas saya lihat Pak Santoso mengangguk dan segera memasuki aula sambil menenteng goodybag cantik berisi souvenir cantik, buku profil kantor, janji layanan, kode etik serta dua buku saku tanya-jawab masalah kepabeanan dan cukai dari kami. Alhamdulillaah, semoga kemarahannya segera menguap, batin saya sambil merapal doa. Saya tak lagi memperhatikannya karena setelah itu kami segera bersiap menyambut kedatangan tim juri. Sesuatu yang tak terduga terjadi saat tiba sesi testimoni untuk kantor kami dari para pengguna jasa yang hadir. “Para juri yang terhormat, izinkan saya memberikan testimoni pertama untuk kantor ini….” Deg. Itu suara Pak Santoso! Saya tercekat. Jantung saya berdebar tak karuan menantikan kelanjutan kalimatnya. Adakah ia akan memberikan testimoni yang menjatuhkan kami? “Semula saya sempat pesimis, Kantor Bea Cukai Juanda akan berubah dan mutu pelayanannya membaik ketika ditetapkan menjadi kantor madya tahun lalu. Saya sempat ragu, benarkah

18


Bea Cukai bisa berubah menjadi lebih baik? Namun, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor dan segenap jajarannya benar-benar mengubah persepsi saya tentang kantor ini dan DJBC pada umumnya. Dengan kerja keras serta sejumlah kreativitas dan inovasi yang dilakukan, KPPBC Juanda ternyata sanggup membuktikan mampu berubah menjadi lebih baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa dan masyarakat. Saya setuju sekali bila kantor ini memilih motto SMART (Siap Melayani Anda dengan Responsif dan Transparan), sebab memang demikian yang diupayakan oleh seluruh pegawai. Untuk itulah, pada kesempatan ini saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pejabat dan pegawai KPPBC Juanda yang telah memberikan pelayanan luar biasa kepada kami. Semoga kualitas pelayanan yang diberikan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Bravo Bea Cukai Juanda!” Hati saya meleleh mendengarnya. Tak pernah terlintas sedikitpun di benak saya bahwa Pak Santoso--orang yang selama ini kami anggap amat vokal dan kami prediksi bakal memberikan testimoni miring lantaran hobi protesnya dalam setiap kesempatan berinteraksi dengan kami---akan memberikan testimoni luar biasa untuk kami. Orang yang selama ini kami khawatirkan akan ‘merusak’ acara kami, justru ‘menolong’ kami dengan testimoni terbaiknya!

Jangan Menilai Buku dari Sampulnya! Rasa-rasanya benar pepatah Barat yang berujar ‘Don’t judge a book by its cover!’. Jangan menilai buku dari sampulnya! Kita tak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Ada banyak hal yang harus kita ketahui dan kenali dari seseorang sebelum kita memberikan penilaian tentangnya. Kuncinya adalah ‘berprasangka baik’. Saya yakin, apapun agama yang kita anut, pasti mengajarkan kepada kita agar senantiasa berprasangka baik kepada siapapun. Tak heran bila dalam ilmu hukum pun dikenal azas praduga

tak bersalah sebagai perwujudan dari ajaran ‘berprasangka baik’ kepada orang lain, bahkan kepada seorang yang didakwa melanggar hukum sekalipun! Lalu, bagaimana dengan nilai moral ‘berprasangka baik’ di institusi kita? Nilai moral yang satu ini ternyata dijabarkan pula dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam keputusan tertanggal 12 September 2011 tersebut disebutkan bahwa memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati merupakan perilaku utama nilai SINERGI, nilai ketiga dari lima nilai moral yang dijunjung tinggi Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ‘berprasangka baik’ memang ‘wajib ada’ di setiap sendi kehidupan. Tak terkecuali di Kementerian Keuangan. Sebagai pegawai DJBC yang notabene bagian dari Kementerian Keuangan, kita dituntut untuk senantiasa berprasangka baik kepada semua pihak, tanpa mengabaikan pengawasan dan kewaspadaan. Dengan memiliki persangkaan baik, kita tidak akan menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Artinya, siapapun yang datang dan membutuhkan pelayanan kita---tidak peduli apakah dia rapi ataupun belum mandi---akan kita layani dengan pelayanan terbaik yang bisa kita berikan. Namun, hal sebaliknya berlaku ketika kita melayani masyarakat. Kita tak boleh memberlakukan prinsip ‘Don’t judge a book by its cover!’ kepada mereka yang tengah berinteraksi dengan kita. Artinya, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengabaikan penampilan kita ketika mereka berhadapan dengan kita. Oleh karena itu, kita wajib menciptakan kesan baik saat mereka berinteraksi dengan kita untuk pertama kalinya. Kita harus benar-benar memperhatikan penampilan saat melayani pengguna jasa. Perhatikan kebersihan diri dan pakaian, kerapian meja dan ruang kerja, pun cara berkomunikasi kita saat menyampaikan penjelasan!

Opini Mengapa? Sebab, penampilan yang bersih dan rapi akan mengundang persepsi baik dari pengguna jasa. Berkomunikasi dengan sikap assertif akan membuat nyaman pemangku kepentingan yang menemui kita. Sikap hangat dan responsif akan memberikan nilai plus pelayanan kita yang berdampak pada perbaikan citra institusi secara keseluruhan. Demikian halnya dengan insiden ‘tak diundangnya Pak Santoso yang terkenal vokal’ dalam momen penting KPPBC Juanda tadi. Bisa jadi keputusan tak mengundangnya tersebut adalah langkah keliru. Sebuah keputusan yang berawal dari ketakutan kami menerima ‘kritikan pedas’ yang dikhawatirkan menjatuhkan perolehan nilai kami dari tim juri. Sebuah kebijakan yang bermula dari keengganan untuk menerima ‘masukan’ dari orang yang kami vonis sebagai orang yang amat vokal dan acapkali mengundang perdebatan. Adalah keliru bila kita tak berani menerima kritik dan saran. Adalah hal merugikan bila kita tak mau berbesar hati menampung masukan. Kita butuh bersinergi dengan siapapun menuju kesempurnaan kinerja. Segala bentuk saran dan kritikan amat dibutuhkan DJBC untuk menjadikan institusi ini terkemuka sebagaimana visi yang telah digadang-gadang. Karenanya, selain integritas dan profesionalisme, SINERGI menjadi salah satu kunci pencapaian visi. Bagi saya, bersinergi sama artinya dengan suatu ‘border management’ yang bukan hanya bisa diterjemahkan sebagai pengelolaan perbatasan, tetapi juga sebagai seni mengelola segala bentuk batas/sekat yang ada, termasuk friksi dengan para pengguna jasa. Bukankah selain dijabarkan sebagai ‘membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif’, SINERGI juga diartikan sebagai ‘membangun dan memastikan kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan’?

Menjadi Pemenang atau Pecundang? Di awal tulisan ini, telah saya

sampaikan bahwa seorang pemenang (winner) adalah orang yang siap mengakui kesalahan yang terjadi, sedangkan seorang pecundang (loser) akan selalu mencari ‘kambing hitam’. Dalam insiden kecil di atas, saya memang berupaya menyelesaikan masalah dengan ‘pasang badan’ sebagai orang yang patut dipersalahkan. Saya sodorkan diri sebagai sasaran kemarahan Pak Santoso dengan mengakui bahwa sayalah penyebab ketidaknyamanan yang ia terima. Padahal bila diusutusut, sejatinya saya tak salah bila tak mengundang Pak Santoso, karena hasil rapat panitia memang memutuskan ia tak diundang pada hari ‘H’. Pak Santoso pun tak bisa dibilang keliru, karena kenekatannya hadir justru bermula dari niat tulusnya untuk memberikan testimoni terbaik bagi KPPBC Juanda yang sayangnya tak terpikir oleh kami lantaran kami terlanjur ‘tak berbaik sangka’ kepadanya. Barangkali satu-satunya ‘hal keliru’ hanyalah panitia sama sekali tak memperhitungkan kenekatan Pak Santoso hadir di hari ‘H’. Cuma itu. Maka, bila kemudian saya berinisiatif ‘mengaku salah’, niat saya hanyalah mencari solusi agar Pak Santoso tak ‘mengamuk’ lagi. Mencari jawab agar kekecewaan pria berkacamata itu terobati sekaligus memperbaiki hubungan kami—KPPBC TMP Juanda---dengan pihak asosiasi yang digawanginya. Bagaimanapun caranya! Alhamdulillah, ternyata langkah solutif itu bisa pula disebut sebagai implementasi nilai PELAYANAN yang tercermin dalam dua perilaku utamanya, yaitu ‘melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan’ serta ‘bersikap proaktif dan cepat tanggap’. Sikap ‘pasang badan’ yang saya lakukan ternyata dapat dikategorikan sebagai sikap proaktif dan cepat tanggap menghadapi complain pengguna jasa. Pun tergolong sebagai bentuk respon yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Bukankah dengan ‘mengakui kesalahan tak mengundang’ Pak Santoso kemudian mempersilakannya hadir dan

bertestimoni sesuai harapannya, sama artinya dengan melayani Pak Santoso hingga terpuaskan keinginan bertestimoninya? Belajar bersikap menjadi seorang pemenang melalui respon cepat tanggap tadi ternyata berbuah manis. Tanpa diduga, lelaki separuh baya itu kemudian memberikan apresiasi luar biasa untuk kinerja KPPBC Juanda. Adakah yang pernah mengira testimoni melegakan itu bakal terlontar dari pengurus asosiasi nan vokal sepertinya? *** Kenangan tentang ‘insiden kecil’ itu plus materi workshop SLA yang saya terima siang ini menyadarkan saya bahwa peran sebagai pemenang atau pecundang adalah pilihan. Dan bersikap kstaria mengakui kesalahan---termasuk kelalaian yang tak diperbuat---hanyalah sebagian kecil dari kriteria seorang pemenang. Masih banyak kriteria pemenang yang dijabarkan oleh pengajar workshop siang ini. Kantuk saya sudah sedari tadi pergi tanpa permisi. Kembali saya seriusi ulasan sang pemateri. Seorang pemenang bisa melihat jawaban di setiap masalah yang dihadapi, sedangkan pecundang hanya melihat masalah dalam setiap jawaban yang tersaji. Seorang pemenang akan melihat manfaat dari sebuah proses perubahan, sementara si pecundang hanya akan melihat sisi yang sakit dan melelahkan! Waktu terus melaju dan sejarah pun siap mencatat para pembaharu. Akan ada ketidaknyamanan ketika kita menjatuhkan pilihan menjadi seorang pemenang, bukan pecundang. Namun, bila kita enggan keluar dari zona nyaman, akankah kita tetap bersikukuh tak melakukan perubahan? Takkan ada kenyamanan di zona tumbuh dan tak ada pertumbuhan di zona nyaman. Karenanya, mari belajar menjadi seorang pemenang dalam proses perubahan kebaikan institusi kita dan jangan pernah izinkan sejarah mencatat kita sebagai seorang pecundang! Selamat berjuang menjadi seorang pemenang! Kita bisa! Volume 47, Nomor 4, April 2015

19

Direktorat & Pusat

Focus Group Discussion bersama Profesor Arthur B. Laffer:

Aplikasi Teori Laffer dalam Kebijakan Cukai di Indonesia

S

iapa yang tak kenal dengan Profesor Arthur B. Laffer, yang terkenal dengan Kurva Laffer melalui Teori Laffernya. Mantan profesor ekonomi di University of Chicago dan University of Southern California ini konon menggambar kurva tersebut di sehelai serbet sebuah restoran di Washington DC pada akhir 1970-an. Kehadirannya pada Jumat, 20 Maret 2015 pada kegiatan Forum Group Discussion (FGD) pukul 08.00 WIB cukup memberikan arti tersendiri bagi para pejabat dan pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya di Direktorat Cukai, pasalnya ia hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut. Bertempat di Aula Gedung Kalimantan Lantai 5 Kantor Pusat DJBC, acara ini dihadiri oleh pejabat serta pegawai DJBC, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Pusat Promosi Kesehatan (Kementerian Kesehatan), dan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau (Kementerian Perindustrian). Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan diskusi mengenai aplikasi Teori Laffer dalam kebijakan cukai di Indonesia, serta

20


dihasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah: Pertama, saat ini Indonesia termasuk negara berkembang, di mana memiliki potensi dalam hal SDM, tetapi pertumbuhan ekonominya belum tumbuh secara signifikan. Ketika cukai yang dibebankan oleh pemerintah lebih ketat, maka pertumbuhan ekonomi atau optimalisasi penerimaan cukainya tidak akan tumbuh dan berpotensi maraknya peredaran rokok ilegal. Kedua, negara dengan tingkat pajak yang rendah adalah yang paling cepat berkembang. Contoh kasus di Amerika selama 75 tahun terakhir, negara bagian yang tingkat pajak atau beban pajaknya rendah, perkembangannya mengalahkan negara bagian yang mengenakan pajak tinggi. Akan tetapi kuncinya sebenarnya bukan terletak pada pajak semata, namun juga pengeluaran pemerintah. Ketiga, ketika produk elastis dikenakan pajak, maka pemerintah dapat kehilangan penerimaan dan faktor produksi yang menghasilkan produk tersebut, namun ketika produk inelastis dikenakan pajak, maka pemerintah akan mendapatkan

penerimaan tanpa kehilangan sektor produksinya. Keempat, terlepas dari tarif spesifik atau advalorum, pengenaan cukai pada tembakau sebaiknya berdasarkan kandungan tembakau pada produk, mengingat bahwa tembakau lah yang dibatasi peredarannya. Selain itu, usahakan kebijakan pajak sesederhana mungkin yang mudah dipatuhi dan mudah dikelola. Kelima, perusahaan rokok memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan, karena pengumpulan pajak langsung kepada konsumen sangat kompleks. Sehingga pengumpulan dari perusahaan langsung melalui Credit Term yang setara dan adil akan lebih baik. Credit term tersebut dapat dimulai ketika produk meninggalkan gudang untuk distribusi. Acara FGD ini berakhir pada pukul 12.00 WIB dan sebelumnya pada kesempatan itu, para peserta FGD memperoleh cinderamata berupa buku dari Profesor Arthur B. Laffer sekaligus menandatangani satu per satu buku yang berjudul Handbook of Tobacco Taxation: Theory and Practice. (Ariessuryantini)

Direktorat & Pusat

WORKSHOP WCO ASIA/PACIFIC REGIONAL WORKSHOP ON STRATEGIC INITIATIVES FOR TRADE FACILITATION Trade Facilitation(TF) merupakan isu yang mulai dibicarakan dalam forum World Trade Organization (WTO) semenjak disepakatinya Paket Juli pada tanggal 1 Agustus 2004. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya sebuah perundingan berdasarkan Lampiran D dalam General Agreement on Tariffs And Trade (GATT) yang akan membahas dan merundingkan klarifikasi dan penyempurnaan ketentuan yang menyangkut fasilitasi perdagangan dalam kaitannya dengan beberapa Pasal dalam GATT, yaitu Pasal V (Freedom of Transit), Pasal VIII (Fees Ana Formalities Connected With Importation and Exportation), dan Pasal X (Publication and Administration of Trade Regulations).

T

rade Facilitation(TF) merupakan isu yang mulai dibicarakan dalam forum World Trade Organization (WTO) semenjak disepakatinya Paket Juli pada tanggal 1 Agustus 2004. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya sebuah perundingan berdasarkan Lampiran D dalam General Agreement on Tariffs And Trade (GATT) yang akan membahas dan merundingkan klarifikasi dan penyempurnaan ketentuan yang menyangkut fasilitasi perdagangan dalam kaitannya dengan beberapa Pasal dalam GATT, yaitu Pasal V (Freedom of Transit), Pasal VIII (Fees Ana Formalities Connected With Importation and Exportation), dan Pasal X (Publication and Administration of Trade Regulations). Untuk menindaklanjuti mandat Paket Juli, maka WTO membentuk Negotiating Group on Trade Facilitation (NGTF) pada 12 Oktober 2004. Secara umum, tujuan perundingan Trade Facilitation Agreement adalah untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Adapun materi Trade Facilitation Agreement secara garis besar terdiri atas dua bagian (Section), yaitu : Section I: berisi 13 Pasal yang mengatur mengenai pokok-pokok pelaksanaan fasilitasi perdagangan yang merupakan inti dari perjanjian ini.

Section II: berisi mengenai aturan pengkhususan penerapan perjanjian ini bagi para negara anggota yang tergolong negara berkembang dan negara belum berkembang. Dalam perkembangan pembahasannya, naskah perjanjian initelah mengalami beberapa kali perubahan hingga menjelang Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-IX. Perjanjian ini merupakan salah satu materi yang diharapkan dapat disepakati dan menjadi salah satu deliverable outcome pada konferensi tersebut. Pada tanggal 3-7 Desember 2013, WTO menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri ke-IX. Pada konferensi tersebut para delegasi WTO akhirnya mencapai kesepakatan yang dirangkum dalam Paket Bali atau Bali Ministerial Declaration. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan global pertama yang pernah dicapai oleh WTO. Menurut Peterson Institute for International Economics, jika ketentuan pabean dalam kesepakatan ini (Trade Facilitation Agreement) sepenuhnya diimplementasikan, maka akan dapat menciptakan kegiatan ekonomi global senilai US$ 1 triliun, 21 juta lapangan kerja baru, dan menurunkan biaya perdagangan internasional sebesar 10-15 persen. Paket Bali mencakup ketentuanketentuan yang memberikan penurunan tarif impor dan subsidi dalam bidang pertanian yang

bertujuan agar negara-negara berkembang dapat lebih mudah berdagang dengan negara-negara maju di pasar global. Selain itu, target yang tak kalah penting yang diinginkan WTO dari Paket Bali adalah mereformasi birokrasi dan formalitas pabean untuk memfasilitasi perdagangan. Paket Bali terdiri atas beberapa keputusan dalam Konferensi Tingkat Menteri yang terdiri atas beberapa bagian dengan tiga isu utama, yaitu Pertanian (Agriculture), Pembangunan (Development), dan Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada dasarnya telah menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam WTO TFA karena DJBC telah mengacu kepada The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Revised Kyoto Convention) yang juga merupakan acuan dalam penyusunan perjanjiantersebut. Untuk membantu negara-negara anggotanya dalam mempersiapkan implementasi WTO TFA, World Customs Organization, organisasi induk administrasi pabean dunia, meluncurkan sebuah program yang bertajuk Mercator Programme, sebuah platform yang menyediakan panduan bagi anggota WCO untuk mempersiapkan implementasi WTO TFA. Mercator Programme bertujuan untuk membantu


21

Direktorat & Pusat

pemerintah di seluruh dunia dalam mengimplementasikan WTO TFA secara cepat dan terharmonisasi melalui instrument dan piranti utama yang dimiliki WCO seperti Revised Kyoto Convention (RKC). Mercator Programme juga akan memastikan keterhubungan di perbatasan dan seluruh rantai pasokan perdagangan internasional guna memberikan platform yang kokoh untuk memajukan kelancaran arus barang yang sedang diperdagangkan di seluruh penjuru dunia. WCO ASIA/PACIFIC REGIONAL WORKSHOP ON STRATEGIC INITIATIVES FOR TRADE FACILITATION – MERCATOR PROGRAMME Workshop pada tanggal 16-18 Maret 2015 di Hotel Harris, Jakarta ini diselenggarakan sebagai bagian dari Mercator Programme WCO dan bertujuan untuk memberikan forum bagi negara anggota WCO di wilayah Asia Pasifik untuk dapat berbagi pandangan dan berdiskusi mengenai upaya mempersiapkan implementasi TFA. Workshop yang terselenggara berkat dukungan dana dari Asian Development Bank dan Customs Cooperation Fund dari Japan Customs yang bekerja sama dengan WCO Regional Office for Capacity Building (ROCB) Asia Pasifik ini diikuti oleh 81 peserta. Adapun negara-negara Asia Pasifik yang turut berpartisipasi dalam workshop ini antara lain Afganistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, China, Fiji, Hong Kong, India, Iran, Jepang, Korea, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan,

22


Papua Nugini, Filipina, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Vanuatu dan Vietnam. Selain perwakilan administrasi pabean dari 26 negara anggota WCO di wilayah Asia Pasifik, workshop ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Industri Mongolia, Kementerian Industri dan Perdagangan Laos, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, serta perwakilan dari organisasi lain seperti WTO, ASEAN, UNESCAP, OIE, JICA, IFCBA, dan FIATA. Workshop dibuka oleh Sekretaris Jenderal WCO, Kunio Mikuriya dan Direktur Jenderal Bea Cukai, Bapak Agung Kuswandono. Pada hari pertama pelaksanaan workshop, hadir sebagai pembicara yaitu Dr. Faustin Luanga selaku perwakilan WTO yang memberikan gambaran umum mengenai TFA, Toshishiko Osawa selaku perwakilan WCO yang menyampaikan tentang Mercator Progamme dan peran WCO dalam WTO TFA, dan beberapa administrasi pabean di wilayah Asia-Pasifik serta organisasi lain yang menyampaikan mengenai pandangan, upaya dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi TFA. Pada hari kedua, disampaikan tentang Capacity Building dan program-program yang telah dilakukan oleh negara donor dan instansi lain untuk mendukung implementasi WTO-TFA. Beberapa program tersebut di antaranya adalah penyelenggaraan workshop, training, beasiswa, dan pengembangan karir. Sedangkan pada hari ketiga, membahas

mengenai kerjasama administrasi pabean dengan instansi pemerintah lain dalam implementasi WTO TFA. Selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), beberapa instansi pemerintah Indonesia yang terlibat dalam pembahasan WTO TFA di lingkup nasional seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan partisipasi instansi-instansi pemerintah tersebut, DJBC berharap agar Indonesia dapat lebih memiliki pemahaman yang mendalam mengenai segala hal yang berkaitan dengan persiapan dan implementasi WTO TFA di Indonesia. Workshop ini sangat bermanfaat bagi peserta karena dapat diperoleh pengalaman dari negara lain, guidelines dari WCO dan WTO, serta pemaparan dari organisasi dan instansi pemerintah lain sehingga dapat menambah wawasan dari peserta yang nantinya akan dibawa ke negara masing-masing untuk dasar pertimbangan implementasi TFA. Melalui workshop ini, setiap negara diharapkan agar mempersiapkan diri untuk implementasi WTO TFA dan membentuk suatu Komite Nasional yang khusus menangani TFA tersebut. Dengan terselenggaranya workshop ini, Indonesia dalam hal ini DJBC patut berbangga karena telah sukses menjadi tuan rumah dan turut mendorong implementasi TFA. Diharapkan pula agar WTO TFA dapat segera diimplementasikan dengan baik di Indonesia maupun negaranegara Asia Pasifik yang mengikuti workshop ini. (Oryza Septi Utami)

Direktorat & Pusat

Peluncuran Sistem Penerimaan Negara Generasi Kedua Peningkatan kualitas sistem layanan di bidang penerimaan negara terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah dengan diluncurkannya sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) pada Selasa (17/02) lalu. Peluncuran MPN G2 dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, para Direktur Jendral Eselon I Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari Bank Indonesia dan bank-bank persepsi. MPN G2 adalah sistem elektronik yang terintegrasi untuk mengelola penerimaan negara, sehingga memudahkan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk melakukan transaksi pembayaran. Dengan diterapkannya MPN G2, pembayaran penerimaan negara berupa pajak maupun PNBP dapat dilakukan kapan saja, tidak seperti pada sistem terdahulu, yaitu dengan mengantre di bank/pos persepsi yang terbatas pada jam kerja tertentu. “Pembayaran tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa teller, namun juga dapat menggunakan fasilitas lain seperti Electronic Data Capture (EDC), internet banking, maupun ATM. Diharapkan kedepannya tidak

ada lagi hambatan berupa jam dan waktu layanan, sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya kepada negara,” kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Sistem ini diharapkan mengurangi permasalahan yang masih acap terdengar saat ini, seperti keterbatasan waktu layanan setoran di loket perbankan, ketidaktersediaan bank/pos persepsi di beberapa daerah karena kondisi geografis maupun ekonomis, bahkan menghilangkan pengenaan biaya atas transaksi penerimaan yang terkadang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Dengan diterapkannya MPN G2, wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dapat melakukan pembayaran penerimaan negara secara efisien tanpa terkendala batas waktu dan tempat pembayaran. Sementara dari sisi pemerintah, MPN G2 dapat memberikan informasi penerimaan negara secara online dan real time, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penerimaan negara dalam rangka mewujudkan optimalisasi kas. Implementasi MPN G2 juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari bidang pajak,

sehingga tidak terus bergantung pada PNBP, khususnya dari sektor minyak dan gas. “Target penerimaan negara semakin ambisius, karena semakin maju negara maka ketergantungan kepada pajak dan setoran-setoran lain yang merupakan kewajiban penerimaan negara akan semakin meningkat. Pembangunan ekonomi akan makin tergantung kepada kemampuan domestik,” kata Menko Perekonomian, Sofyan Djalil. Upaya ini diwujudkan dalam APBN-P dengan peningkatan target pendapatan negara dari sektor pajak di tahun 2015, yaitu sebesar 1485 Trilyun Rupiah. “Penerapan MPN G2 ini merupakan langkah pertama untuk mencapai peningkatan pajak yang sangat besar. Diharapkan target pendapatan negara dari sektor pajak yang meningkat sangat signifikan sebesar 30% atau sekitar 300an Trilyun dari tahun 2014 dapat segera tercapai ,” tambah Gus Irawan Pasaribu, wakil ketua Komisi XI DPR. Diharapkan adanya sosialisasi yang masif dan terkordinir dari pihak DJA, DJP, dan DJBC sebagai biller, DJPB sebagai pihak settlement, dan bank/pos persepsi selaku collecting agent untuk mengenalkan MPN G2


23

Direktorat & Pusat kepada seluruh lapisan masyarakat agar. “Dukungan seluruh pihak perbankan, kementerian/lembaga, BUMN, dan masyarakat secara umum sangat dibutuhkan agar implementasi MPN G2 dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target penerimaan negara,” tambah Bambang Brodjonegoro. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, salah satu

kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara terkait penerimaan negara adalah menetapkan sistem penerimaan kas negara dan menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara. Sistem penerimaan negara disebut dengan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) yang berbasis teknologi informasi, pertama

kali digunakan di Kementerian Keuangan tahun 2007. Pada saat pertama kali diluncurkan, pelayanan setoran masih terbatas melalui loketloket Bank/Pos Persepsi. MPN juga dikembangkan untuk mendukung pengembangan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang telah diimplementasikan sejak awal 2014 di Kementerian Keuangan.

Mutasi Pejabat Eselon II

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

M

enteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 437/KMK 01/ up 11/2005, melakukan mutasi secara keseluruhan kepada pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pada mutasi kali ini sebanyak 30 orang mendapatkan mutasi dan promosi, dan pada pelantikan kali ini juga dilantik Kepala Kantor Palayan Utama (KPU) baru, yaitu KPPBC TMP Soekarno Hatta menjadi KPU BC Tipe C Soekarno Hatta. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Aula Gedung Kantor Pusat Direktorat Pajak ini, dihadiri dan disaksikan oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan. Acara pelantikan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2015. Dihadiri dan disaksikan oleh pejabat eselon I, dan II di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada kesempatan tersebut, juga dilantik beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan pada amanatnya mengatakan bahwa terdapat beberapa posisi eselon II yang kosong di DJBC sehingga harus dijabat oleh pelaksana tugas. Kondisi

24


ini menyebabkan pejabat yang bersangkutan tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya karena terbentur oleh beberapa kendala. “Dengan pejabat definitif, tentunya tugas yang dijalankan akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena selama ini banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi baik saat ini maupun ke depan nanti, yaitu tantangan pemberantasan pencegahan dan penindakan

penyelundupan,” ujarnya. Secara khusus juga Bambang mengatakan, untuk beberapa Kantor Pelayanan Utama yaitu Tanjung Priok, Batam, dan Soekarno Hatta, diminta untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap impor ilegal yang sewaktu-waktu dapat masuk ke wilayah tersebut. Adapun nama-nama pejabat baik yang dimutasi maupun yang mendapat promosi adalah sebagai berikut:

Direktorat & Pusat

1. Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai (Sekditjen) : 2. Direktur Pener. & Peraturan Kepabeanan & Cukai (PPKC) : 3. Direktur Teknis Kepabeanan : 4. Direktur Fasilitas Kepabeanan : 5. Direktur Cukai : 6. Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) : 7. Direktur Audit : 8. Direktur Kepabeanan Internasional : 9. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) : 10. Kepala Pusat Kepatuhan Internal kepabeanan dan Cukai : 11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai : 12. Tenaga Pengkaji Bidang Pel. & Pener. Kepabeanan & Cukai (KC) : 13. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan Penegakan Hukum KC : 14. Tenaga Pengkaji Bidang Pengem Kapasitas & Kinerja Org. KC :

Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E Heru Pambudi, S.E., LLM Drs. Supraptono Kukuh Sumardono Basuki S.E., M.Sc Ir. Muhamad Purwantoro, MA Ir. Harry Mulya, M.Si Muhammad Sigit, Ak, MBA DR. Robert Leonard Marbun,S.IP.,MPA Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A Ir. Agus Hermawan , MA Erwin Situmorang, S.Sos.,M.M. Sugeng Aprianto, S.Sos., M.Si. M. Agus Rofiudin, S. Kom., M.M.

KEPALA KANTOR WILAYAH 1. Kepala Kanwil DJBC Nanggroe Aceh Darusalam – Banda Aceh 2. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara – Medan 3. Kepala Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat – Pekanbaru 4. Kepala Kanwil DJBC Kepulauan Riau – Tanjung Balai Karimun 5. Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Tipe B Batam 6. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan – Palembang 7. Kepala Kanwil DJBC Banten – Serang 8. Kepala Kanwil DJBC Jakarta 9. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok – Jakarta 10. Kepala Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta 11. Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat – Bandung 12. Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta – Semarang 13. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I – Surabaya 14. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II - Malang 15. Kepala Kanwil DJBC Bali. NTB & NTT – Denpasar 16. Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat – Pontianak 17. Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur – Balikpapan 18. Kepala Kanwil DJBC Sulawesi – Makassar 19. Kepala Kanwil DJBC Maluku, Papua & Irja Barat – Ambon

: Saipullah Nasution, S.H., M.M. : Ir. Iyan Rubianto, M.A. : Robby Toni, S.E., M.M. : Parjiyah, S.H. : Wahyu Nugroho, S. S. T., Ak : Mohammad Aflah Farobi, S.Sos, MM : Ir. Hary Budi Wicaksono, M.Si : Oza Olavia, S.Si., Ak.,M.Si. : R. Fadjar DonnyTjahyadi, S.E., M.Si. : Dwijo Muryono, A.Md. : Drs. Marisi Zainudin Sihotang,SH : Untung Basuki, SE : Ir. Rahmat Subagio, M.A. : Ir. Decy Arifinsjah, M.A. : Drs. R. Syarif Hidayat., M.Sc. : Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si. : Ir. Yusmariza, MA : Ir. Azhar Rasyidi, M.A : Hendra Pramono, S.H., M.IH


25

Sisi Pegawai

Dr. Eddhi Sutarto, S.IP., SH., MHum

Membawa Bea Cukai Melangkah Lebih Lanjut

“

Inilah kesempatan saya untuk membawa nama baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI dalam langkah yang lebih lanjut. Karena posisi sebagai Hakim Agung yang saya tuju masih terkait dengan kepabeanan dan cukai serta pajak, yaitu Kamar Tata Usaha Negara. Jadi saya bukan keluar dari Bea dan Cukai, tapi melanjutkan pengabdian yang masih ada kaitannya,” demikian sepenggal pernyataan yang disampaikan Eddhi Sutarto ketika ditemui wartawan WBC. Saat ini, pengawai Bea Cukai yang dulu bercita-cita menjadi pemeriksa, sedang menjalani serangkaian proses seleksi untuk menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Seleksi dan persyaratannya cukup ketat dan mencakup beberapa tahapan. Di tahapan pertama, yang merupakan seleksi administrasi, ia diharuskan memiliki ijazah S1 sampai S3 di bidang Hukum, usia ijazah lebih dari 20 tahun, dan memiliki pengalaman di bidang hukum lebih dari 20 tahun, serta minimal berusia 45 tahun. Eddhi sudah berhasil melalui seleksi tahap pertama ini dan ia dinyatakan lulus. Tahap berikutnya adalah uji kualitas,

26


di mana pada tahap inilah kualitas Eddhi Sutarto sebagai cendekiawan yang menyandang gelar S3 (Doktor) di bidang hokum diujikan. Tim penguji independen yang berasal dari beberapa universitas terkemuka seperti Univertas Indonesia siap mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Eddhi. Seperti di tahap sebelumnya, Eddhi yang menyelesaikan S2 dan S3 di bidang hukum dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini, juga dinyatakan lulus. Kemudian yang ketiga adalah uji kemampuan etika hakim dan uji kemampuan sebagai Hakim Agung. Bagi Eddhi, ujian ini ia nilai

sangat sulit. Hal ini dikarenakan ia tidak pernah menjadi hakim, dan selama ini tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan profesi hakim. Padahal beberapa pesaingnya ada yang sudah puluhan tahun menjadi hakim di Pengadilan Tinggi, berpangkat Jenderal, hingga Direktur Jenderal yang masih aktif. “Saya diuji untuk membuat keputusan sebagai Hakim Agung yang harus memutuskan kasasi yang diajukan Pengadilan Tinggi, yang berasal dari banding Pengadilan Negeri. Dari Pengadilan Negeri sudah ditolak, dari Pengadilan Tinggi juga sudah ditolak, dan saya harus memutuskan,” kata Eddhi. Format putusan harus seperti format putusan seorang Hakim Agung, di mana

Sisi Pegawai

terdapat pertimbangan aspek filosofis, psikologis, yuridis, dan mempertimbangkan penerapan hukumnya. Karena Hakim Agung tidak menyidik tapi menilai kembali atas putusan-putusan yang telah dibuat oleh pengadilan di bawahnya. “Itu sangat sulit, dan ternyata saya lolos,” ujar Eddhi dengan penuh rasa syukur, karena hanya ia satu-satunya calon Hakim Agung yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil. Seleksi berikutnya adalah pengujian kepribadian dan psikologi oleh penguji berkelas internasional, yang dilanjutkan dengan tes kesehatan di Rumah Sakit Gatot Subroto. “Pada tahap ini juga saya sudah dinyatakan lolos,” ujar pegawai yang sudah mengabdikan dirinya di DJBC selama 38 tahun itu. Eddhi Sutarto masuk pegawai Bea dan Cukai pada tahun 1977 dengan pangkat Golongan Ib karena menggunakan izajah SMP, walaupun pada saat itu dia sudah memiliki izajah Sarjana Muda. Menurut pegawai yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY itu, saat ini tahapan seleksinya sebagai calon Hakim Agung berada pada evaluasi rekam jejak, termasuk pendapat masyarakat. Dia merasa bersyukur karena berada dalam lingkungan kerja yang penuh komunikasi dan keakraban. Tahap pertama tentang rekam jejak ini dia sudah meminta ijin dari Kakanwil sebagai atasan langsung. Tahap kedua ia telah meminta izin dari Direktur Jenderal, namun dikarenakan saat itu Dirjen sedang tidak berada di tempat, izin pun ia peroleh dari Pelaksana Tugas Direktur Jenderal, Heru Pambudi. “Tahap ketiga saya ke Sekjen, Sekjen merestui, dan ternyata saya lulus,” ujar anak kedelapan dari sepuluh bersaudara itu. “Tahap keempat, saya meminta secara langsung izin dan restu dari Menteri Keuangan RI, atas keinginan saya menjadi Hakim Agung, Bapak

sangat mendukung dan ada kebanggaan,” ungkap suami Agung Triastuty, yang dinikahinya pada tahun 1984. Selanjutnya di level lingkungan masyarakat, ia berujar, “Di lingkungan saya, saya banyak peroleh dukungan. Untuk pendapat masyarakat, saya persilahkan masyarakat memberikan masukan apa adanya tentang saya,”. Menurutnya, selama 38 tahun dia mengabdi tidak ada permasalah dengan masyarakat usaha maupun instansi pengawas seperti Inspektorat Jenderal, BPK, dan BPKP. Lebih lanjut Eddhi menjelaskan

bahwa di Mahkamah Agung jumlah Hakim Agung sangat terbatas, maksimal enam puluh orang dan saat ini masih ada tiga puluh orang lebih untuk seluruh empat kamar yaitu Kamar Militer, Kamar Bidang Perdata dan Pidana, Kamar Agama dan Kamar Tata Usaha Negara. Calon Hakim Agung yang lolos untuk Kamar Tata Usaha Negara yang menangani perkara-perkara kepabeanan dan cukai, perkara pajak pusat, dan pajak daerah tinggal tersisa enam orang, sedangkan yang dibutuhkan hanya dua orang. Seleksi terakhir untuk dapat dinyatakan diterima menjadi Hakim


27

Sisi Pegawai

Agung hanya tinggal menunggu keputusan Komisi III DPR. Kalau dulu DPR masih melakukan fit and proper test terhadap calon Hakim Agung yang diajukan, tetapi sekarang sebetulnya aturan tersebut tinggal DPR menyetujui atau tidak menyetujui. “Tapi apakah nanti DPR juga mengajukan proper test, kita juga tidak tahu, kita lihat nanti, yang penting saya mempersiapkan diri dan berdoa,” ujar Eddhi yang berpengalaman sebagai dosen di beberapa universitas untuk program sarjana dan pascasarjana itu. Menurut ayah dari empat putra ini, selain mencoba menjadi calon Hakim Agung, dia juga pernah melamar untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahap administrasi Eddhi Sutarto dinyatakan lulus, namun tidak lulus di tahapan selanjutnya. Selain itu Eddhi juga pernah melamar untuk menjadi Hakim Pajak pada tahun 2007 dan 2009, tetapi Pengadilan Pajak tidak pernah merespon keinginannya. Padahal waktu itu dia sudah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini sangat disayangkan Eddhi, karena pada umumnya, yang menjadi Hakim Pajak adalah pegawai yang sudah memasuki masa pensiun, sedangkan dirinya pegawai aktif

28


yang ingin mengembangkan karier demi kemajuan Bea dan Cukai tidak mendapat tanggapan dan tidak diberitahukan apa kekurangannya. “Hal ini saya lakukan karena kecintaan saya terhadap Bea dan Cukai,” tutur Eddhi yang memiliki pendidikan kedinasan dan pendidikan di luar negeri hampir di seluruh ASEAN seperti Jepang, Korea, Vietnam, Philippina, dan Singapura itu. Mengenai capaian kariernya di DJBC, Eddhi sudah merasa puas dan mendapat lebih dari yang dia harapkan. “Dulu saya hanya ingin menjadi pegawai pemeriksa. Pemeriksa sudah dapat, Kepala Seksi sudah dapat, Kepala Bidang sudah dapat, dan Kepala Kantor juga sudah saya dapat. Jadi sudah lebih dari cukup,” ujar Eddhi yang pernah menjabat sebagai Kepala KPPBC TMP C Cilacap dan Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas itu. Pengalaman Eddhi paling berkesan selama ini pada waktu dia menjadi pengawai di pengembangan, Sekretariat Kantor Pusat. Karena menurutnya, di sana benar-benar terjalin kerja sama yang harmonis, di mana masing-masing pihak saling mendukung dan semua pekerjaan terbagi habis. Dia sempat mengalami kepemimpinan Thomas Sugijata, Sjharir Djamaluddin, dan

Djunaedy Djusan sebagai Sekretaris DJBC. Harapannya untuk DJBC ialah agar diterapkan reformasi dan transformasi kelembagaan yang sebenar-benarnya, agar aspek filosofi, sosiologi, dan hukum dijalankan. Misalnya sekarang banyak orang membicarakan masalah mutasi dan promosi yang kurang terbuka. “Sebenarnya tidak sulit karena ada parameternya dan bisa terukur. Gunakan apa yang lazim digunakan. Umumkan dulu kebutuhan, tentukan persyaratan. Setelah itu siapa yang mendaftar dan tidak mendaftar sesuai persyaratan, dan bagi yang tidak mendaftar tidak boleh protes, baru diuji. Setelah diuji, gunakan mekanisme yang benar-benar transparan. Tidak akan ada muncul masalah, dan itu akan adil,” harapnya. Eddhi kecil yang dididik dengan disiplin tinggi dalam lingkungan keluarga militer ini mengaku bangga terhadap kedua orang tuanya dan juga keluarganya saat ini yang rukun dan harmonis. “Mengenai keluarga juga ditanyakan waktu menjalani tes menjadi calon Hakim Agung. Yang penting komunikasi. Jangan sampai perbedaan pendapat diselesaikan dengan pertengkaran. Itu kuncinya,” ujar kakek dari satu orang cucu ini. Piter

Seputar Bea Cukai

Bea Cukai Tanjung Priok

Gagalkan Selundupan Kura-kura

K

antor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menggagalkan penyelundupan satu peti kemas berukuran 20 kaki berisi satwa yang mendapat perlindungan dari Convention on International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dengan tujuan Taiwan. Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Bahaduri Wijayanta mengatakan, isi dalam peti kemas yang hendak diekspor itu berupa hewan kura-kura jenis Testudo Horsfieldii (Kura-kura Asia Tengah) dan jenis Cuora Amboinensis (jenis Kura-kura batok). Satwa yang diselundupkan tersebut termasuk dalam daftar Appendix II CITES yaitu komoditi tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah apabila tidak dibatasi peredaran dan perdagangannya. “Kura-kura tersebut merupakan jenis yang dilindungi. Selain itu, dokumen ekspornya juga tidak sesuai. Rencananya, tempurung kura-kura itu mau diselundupkan ke Taiwan,” ujar Wijayanta, Rabu (25/2). Modus yang digunakan adalah pada dokumen pemberitahuan, terhadap dua item barang diklasifikasikan pada pos tarif yang tidak sesuai. Hal tersebut diduga dilakukan untuk menghindari persyaratan ketentuan barang larangan dan pembatasan tumbuhan dan satwa Liar. Dalam PEB-nya disebutkan, Tortoise Shell, Terrapin Plastron, dan Helmithostachys Zeylanica, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan bahwa

peti kemas itu berisi tempurung kura-kura yang termasuk dalam daftar CITES. Usaha penyelundupan eksportasi tersebut dilakukan oleh CV S. Wijayanta mengatakan bahwa nilai hewan satwa yang dilindungi untuk diselundupkan itu mencapai Rp283 juta, tetapi kerugian bagi negara bersifat immateriil tak terhingga mengingat terkait satwa yang terancam punah. Selanjutnya, terkait satwa tersebut, Bea Cukai melimpahkan penanganan perkara tersebut ke BKSDA DKI Jakarta. Berdasarkan Undang-undang No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya jo. Keputusan Menteri Kehutanan No 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dinyatakan bahwa satwa dan/atau bagiannya

yang termasuk dalam daftar CITES (terancam punah) maka perlu diatur peredaran dan perdagangannya dan untuk ekspor wajib dilindungi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar-luar negeri. Sementara itu, Kepala Bala Konservasi Sumber Daya Alam, Awen Supranata menjelaskan tempurung dari dua kura-kura yang hendak diselundupkan itu bukanlah jenis hewan yang dilindungi. Serta di Indonesia, penyebaran kura-kura tersebut dapat ditemukan di daerah Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. “Hewan ini masih banyak hidup di alam, tapi kalau ini tanpa ada pengendalian akan habis juga dan bisa punah,” ujar Arwen. Menurutnya, pada UU nomer 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, tidak tertera sanksi hukum bagi pelaku yang menyelundupkan hewan yang tidak dilindungi. Pelaku hanya dikenakan sanksi berupa denda. “Ada sanksi administrasi harus dipenuhi ke negara bagi pelaku penyelundupan ini. Berupa denda, kalau terbukti dendanya itu 5000 persen dari harga patokan,” tutupnya. (Desi Prawita)


29

Seputar Bea Cukai

PRESS CONFERENCE

PENGGAGALAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JENIS SHABU OLEH KPPBC TMP SOEKARNO HATTA

U

paya penggagalan penyelundupan narkotika ini merupakan salah satu bentuk dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mewujudkan Indonesia bebas penggunaan dan peredaran narkotika serta obatobatan terlarang (Narkoba) tahun 2015. Hingga saat ini, narkotika jenis metamphetamine masih menjadi tangkapan terbesar petugas bead dan cukai. Metamphetamine, sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 merupakan kategori Narkotika Golongan I. Penyelundupan Narkotika Golongan I ke Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar. Dalam hal barang bukti beratnya melebihi 5 gram pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10 Miliar ditambah 1/3. Pada Rabu, 11 Maret 2015 KPPBC

30


Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta menggelar press conference atas keberhasilan melakukan penggagalan dua kasus upaya penyelundupan barang larangan dan pembatasan berupa narkotika. Total barang bukti dari lima kasus tersebut sebanyak 6.720 gram bruto Methamphetamine, yang berpotensi merusak lebih dari 47.000 orang generasi muda penerus bangsa. Pada kasus pertama, barang bukti berupa 6.066 gram bruto Methamphetamine (Shabu) berbentuk kristal bening yang disembunyikan dalam dinding palsu tiga buah Travelbag berhasil diamankan pada Selasa, 17 Februari 2015 di Gudang Perusahaan Jasa Titipan. Paket kiriman milik dua orang perempuan warga negara Indonesia berinisial HT dan KY, seorang laki-laki warga negara Indonesia berinisial E, dan seorang laki-laki warga negara Nigeria berinisial MTC ini dikirim dari Hongkong dengan tujuan Karawaci, Tangerang. Atas barang bukti, petugas bea cukai Soekarno Hatta segera menyerahkan kepada Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Berselang satu minggu dari kasus pertama, kasus kedua kembali terungkap tepatnya pada Selasa, 24 Februari 2015, di Terminal 2E Kedatangan Bandara Soekarno Hatta. Petugas bea cukai, berdasarkan hasil analisis intelijen berhasil membekuk seorang penumpang perempuan warga negara Kenya berinisial OS (33 tahun) eks penumpang pesawat Garuda Indonesia (GA 873), dengan rute penerbangan Nairobi-Doha-Hongkong-Jakarta. Tersangka diketahui membawa 654 gram bruto Methamphetamine (Shabu) berbentuk kristal bening, disembunyikan dengan cara ditelan dalam bentuk enam puluh delapan kapsul berisi methamphetamine. Dari hasil control delivery yang dilakukan oleh anggota Customs Tactical Unit KPPBC TMP Soekarno Hatta juga berhasil diringkus seorang tersangka laki-laki warga negara Nigeria berinisial JP (33 tahun) dan seorang perempuan warga negara Indonesia berinisial IM alias N (39 tahun). Sebagai tindak lanjut atas perkara ini, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penyidik Polresta Bandara Soekarno Hatta.

Seputar Bea Cukai

BEA CUKAI DUMAI MUSNAHKAN

6.342 BAGS BAWANG MERAH HASIL TEGAHAN

S

enin, 02 Maret 2015, petugas KPPBC TMP B Dumai melakukan penegahan terhadap bawang merah ilegal sebanyak 6.342 bags dengan berat masing-masing sebesar 10 kg yang diangkut oleh dua buah kapal motor tanpa nama di sekitar perairan Selingsing, Pelintung. Barang larangan pembatasan tersebut tengah dibongkar ketika petugas Bea Cukai Dumai melakukan penegahan. Seluruh awak buah kapal (ABK) melarikan diri dari lokasi. Bawang merah beserta barang bukti lainnya dibawa ke KPPBC TMP B Dumai untuk diproses lebih lanjut. Barang tersebut kemudian ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN). Mengingat bawang merah yang diduga berasal dari Malaysia mempunyai sifat dan karakteristik yang mudah busuk, maka sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Yang

Menjadi Milik Negara yaitu segera dimusnahkan, maka Kepala KPPBC TMP B Dumai mengambil tindakan untuk melaksanakan pemunahan terhadap barang tersebut. Tepat pukul 10:00 WIB hari Selasa, 10 Maret 2015, KPPBC TMP B Dumai melaksanakan pemusnahan terhadap bawang merah eks Impor hasil tegahan Bea dan Cukai Dumai di Detasemen Arhanud Rudal 004 Dumai, dengan cara di bakar. Acara dipimpin oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Indra Gunawan selaku Ketua Pelaksana

Pemusnahan mewakili Kepala KPPBC TMP B Dumai. Dihadiri oleh sejumlah instansi diantaranya Karantina Dumai, Detasemen Arhanud Rudal 004 Dumai, Kodim 0320 Dumai, Kepolisian Resor Dumai, Kejaksaan Dumai, dan instansi terkait lainnya. Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, Pembacaan Risalah Barang Dikuasai Negara, kemudian pemusnahan Barang Dikuasai Negara dengan cara dibakar. Diakhiri dengan pembacaan doa, ramah tamah dan foto bersama. (PLI BC Dumai/MFF)


31

Seputar Bea Cukai

D

MoU OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

alam upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan negara, pada 13 Maret 2015 telah dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, II dan III, Kepolisian Daerah Jawa Timur serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ketujuh kantor tersebut merepresentasikan empat instansi, yaitu Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, POLRI dan Kejaksaan Tinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan penandatanganan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum antar empat instansi dimaksud dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum sesuai dengan tugas dan wewenang masingmasing. Penandatanganan MoU ini juga bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja serta pengamanan Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa target penerimaan nasional sesuai APBN-P 2015 dari sektor pajak dan bea cukai adalah sebesar Rp 1.489,3 Trilyun. Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Wilayah DJP di Jawa Timur ini dibebani target kurang lebih Rp 151,8 Trilyun atau 10% lebih dari total penerimaan pajak dan bea cukai nasional ( rincian : Rp 74,8 T untuk Kanwil DJBC Jatim I dan II, serta Rp 76,9 T untuk Kanwil DJP Jatim I, II dan III).

32


Plt Kepala Kanwil Jatim I (saat itu), Agus Yulianto, menjelaskan bahwasanya wilayah Jawa Timur memiliki karateristik yang beragam dengan target penerimaan yang cukup tinggi memerlukan dukungan lebih dari instansi-instansi terkait dan juga peran serta dari seluruh masyarakat Jawa Timur. “Kita tidak bisa melaksanakan tugas ini sendiri, perlu adanya komunikasi, koordinasi, kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar.” Ditambahkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, M. Sigit, dalam sambutannya mengatakan, “Kami telah merasakan bagaimana rekan-rekan Kepolisian membantu kami dalam mengungkap penyelundupan ballpres dan memberantas perdagangan rokok ilegal yang bisa sukses karena dukungan semua pihak. Rekanrekan dari Kejaksaan mendukung kami untuk membuat jera kepada para pelaku pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai serta rekanrekan dari Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi kami untuk mendeteksi para importir nakal”.

Kerja sama dilakukan dengan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) oleh Kepala Polda Jawa Timur (Jatim) Inspektur Jenderal Anas Yusuf, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Elvis Johnny, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Agus Yulianto. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Yusmariza. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Ken Dwijugiasteadi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Teguh Budiharto. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, Budi Susanto. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Inspektur Jenderal Putut Eko Bayu Seno menegaskan akan menindak tegas penunggak pajak dan bea cukai. Untuk itu pihaknya akan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar penegak hukum. Penandatanganan MoU disaksikan Kabaharkam dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo,

Seputar Bea Cukai

serta seluruh Kepala Resor se-Jawa Timur. “Dengan MOU ini diharapkan komunikasi dan koordinasi makin ditingkatkan, sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di lapangan,” kata Putut di Gedung Mahameru Markas Polda Jawa Timur. Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf menambahkan, berdasarkan UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 42, diatur bahwa hubungan dan kerja sama polri dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam maupun di luar negeri didasarkan atas sendisendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu dan

saling mengutamakan kepentingan umum, sehingga kerja sama antar penegak hukum ini dianggap sangat penting untuk menegakan penunggak pajak dan bea cukai. “Semoga MOU ini bisa diaplikasikan dalam bentuk konkret terhadap penunggak pajak dan bea cukai,” kata dia. Sementara itu Dirjen Pajak, Sigit Pramudito mengatakan, kerjasama ini antara kepolisian dan kejaksaan ini diharapkan bisa membuat masyarakat akan patuh dan tepat saat membayar pajak. “Yang dimaksud dengan pengamanan penerimaan negara ini diutamakan bagi wajib pajak (WP, red) nakal yang tidak mau membayar pajaknya. Upaya yang kita lakukan adalah

bagaimana WP ini mau membayar kewajibannya,” ujarnya. Lebih lanjut kesepakatan bersama ini juga mengatur mengenai kerjasama para pihak dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.Bentuk kerjasama itu diantaranya dalam bidang penegakan hokum, seperti penyidikan perpajakan, pengamanan kegiatan penagihan aktif serta pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengucapkan terima kasih atas terwujudnya kerjasama di instasi pemerintahan dengan penegakkan hukum di Jatim. Diharapkan dengan MoU ini pendapatan negara di bidang perpajakan dan cukai menjadi meningkat dan juga masyarakat akan membayar pajak menjadi tepat waktu. “Semua stakeholder diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesionalisme, maupun kualitas pelayanan masyarakat, dalam rangka mewujudkan tujuan kerjasama yaitu tercapainnya target pendapat negara sebagaimana yang diharapkan pemerintah,” ujarnya.

SOSIALISASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SOSIALIASI TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN DOKUMEN SARANA PENGANGKUT Seiring dengan berkembangnya perekonomian di provinsi Kalimantan Timur, khususnya kota Balikpapan, semakin meningkat juga kegiatan ekspor dan impor melalui kota minyak tersebut. Peningkatan ini diiringi dengan semakin banyaknya Agen Pelayaran dan Penerbangan yang bergelut di Balikpapan. Oleh karena

itu, dirasa perlu untuk dilakukan refreshing peraturan pengenai Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Dokumen Sarana Pengangkut. Kamis, 26 Februari 2015, bertempat di Aula Kantor KPPBC TMP B Balikpapan, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan Sosiasisasi Peraturan tentang RKSP/JKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest. “Maksud dan tujuaan sosialisasi ini adalah sebagai

penyegaran atas peraturan yang diterbitkan pada tahun 2006, namun perlu diperhatikan karena banyak agen sarana pengangkut yang baru dan belum mengetahui peraturan tesebut”, kata Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kunawi, dalam sambutannya. Narasumber yang memaparkan materi sosialisasi kali ini adalah Kepala Seksi Perbendaharaan, Agus Sukaryono Utomo dan Kepala Sub


33

Seputar Bea Cukai

SOSIALISASI PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA SUBKONTRAK DARI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) Bertempat di Aula lantai 3 KPPBC TMP A Bandung, pada Kamis, 05 Maret 2015 dilaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk coffee morning dengan para pengusaha Kawasan Berikat (KB) yang berada di wilayah pengawasan KPPBC TMP

Seksi Administrasi Manifest, Iwan Anwar. Materi yang disampaikan kepada peserta sosialiasi antara lain kewajiban sarana pengangkut dalam hal penyampaian RKSP, Inward Manifest, Outward Manifest, serta sanksi dan denda yang ditimbulkan terhadap pelanggarannya. Sesi tanya jawab merupakan bagian yang ditunggu oleh peserta sosialiasi untuk menanyakan hal yang belum jelas dan kendala di lapangan yang sering terjadi serta solusi terhadap permasalahan yang timbul. Tidak kurang ada dua puluh pertanyaan yang disampaikan oleh peserta dan dijawab dengan memuaskan oleh nasarasumber. SOSIALISASI BARANG PENUMPANG DAN BARANG KIRIMAN POS LUAR NEGERI

“Amanah dalam tugas, profesional dalam bertindak, dan Inovatif dalam pemikiran, disingkat API adalah motto KPPBC TMP A Bandung,” demikian perkenalan KPPBC TMP A Bandung

34


yang disampaikan oleh Kasi PLI, Bety dalam sosialisasi berbentuk live talkshow mengenai barang penumpang dan barang kiriman pos luar negeri. Bertempat di gedung TVRI Jawa Barat pada Rabu, 4 Maret 2015, Bety dan Kasi PKC VII, Irwan diundang oleh TVRI Jabar untuk melakukan talkshow dalam acara dialog publik, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TVRI Jawa Barat ke-28. Sebelumnya juga telah dilakukan pengambilan gambar kegiatan di Bandara Husein Sastranegara dan di kantor pos lalu bea. Dalam talkshow ini dijelaskan pula modus-modus yang wajib diwaspadai agar tidak terjebak dalam penyelundupan narkoba yang marak terjadi akhir-akhir ini. Selain itu terdapat penjelasan bagaimana menanggapi banyaknya penipuan yang berkedok barang kiriman yang ditujukan kepada seseorang di Indonesia dan mengatasnamakan petugas Bea Cukai untuk mencari keuntungan. Acara ditutup dengan undangan agar pemirsa setia TVRI Jabar mau menjadi Sahabat Bea Cukai Bandung, untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi khususnya terkait Bea Cukai, dan dapat bersinergi mempromosikan kegiatan Bea Cukai kepada masyarakat luas. Karena dalam aktivitasnya, Sahabat Bea Cukai Bandung terbuka untuk umum, tidak mengandung unsur SARA, politik praktis, dan kepentingan bisnis.

A Bandung. Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi Surat Edaran Kepala KPPBC TMP A Bandung nomor : SE-01/WBC.08/KPP. MP.04/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penggunaan Jaminan dalam rangka Subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), serta untuk lebih menekankan kembali hal-hal yang berkaitan dengan IT Inventory. Esensi SE-01/WBC.08/KPP. MP.04/2015 disampaikan oleh Kasubsi Administrasi Penerimaan dan Jaminan I, Sigit Purnomo. Selanjutnya paparan mengenai IT Inventory dan penilaian profil perusahaan KB disampaikan oleh Kepala Seksi PKC X, Rinsan Siagian. Di akhir kegiatan, dibuka sesi tanya jawab yang mendapatkan respon baik dari para perwakilan perusahaan KB. Acara ditutup dengan foto bersama Kepala Kantor, jajaran Kepala Seksi, beserta seluruh peserta. SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG CUKAI Kamis, 5 maret 2015 Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Seputar Bea Cukai

KPPBC TMP Bandar Lampung mengadakan sosialisasi peraturan di bidang cukai kepada para pengguna jasa, yang dihadiri oleh empat puluh pengusaha barang kena cukai di Lampung, yang terdiri dari pengusaha pabrik etil alkohol dan hasil tembakau, pengusaha tempat penyimpanan etil alkohol, penyalur minuman mengandung etil alkohol, pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah Permenkeu Nomor: 226/PMK.04/2014 tahun 2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai, yang dibawakan oleh Kasi Kepabeanan dan Cukai V, Krisna Wardhana. Materi selanjutnya adalah Perdirjen Bea dan Cukai Nomor: Per-08/BC/2014 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Bea dan Cukai Nomor: Per-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai, yang dibawakan oleh Kasi Perbendaharaan, Muhammad Yani. Dilanjutkan pemaparan materi mengenai Pengawasan di Bidang Cukai dan Identifikasi Pita Cukai 2015 yang disampaiakan oleh Kasubsi Intelijen, Manna Sebastian. Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk menambah pengetahuan para pengusaha barang kena cukai terhadap peraturan di bidang cukai, khususnya proses perizinan di bidang cukai, pemesanan pita cukai dan pembayaran cukai, serta tata cara penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan

barang kena cukai. Peserta sosialisasi mengikuti rangkaian acara dengan antusias, ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan pengusaha barang kena cukai dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai tata cara pembuatan CK-5 dan CK-6 dengan benar dan syarat-syarat pembuatan NPPBKC atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Acara sosialisasi berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan foto bersama dan makan siang bersama. SOSIALISASI PENEGASAN MENGENAI KEWAJIBAN PENDAYAGUNAAN CCTV DAN IT INVENTORY OLEH PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS GUDANG BERIKAT Mengingat pentingnya pendayagunaan CCTV dan IT Inventory di Gudang Berikat dalam rangka pengawasan oleh Petugas Bea dan Cukai, pada hari Senin, 9 Maret 2015 bertempat di Aula KPPBC TMP A Bekasi telah dilaksanakan Sosialisasi Penegasan Mengenai Kewajiban Pendayagunaan CCTV dan IT Inventory Oleh Perusahaan Penerima Fasilitas Gudang Berikat. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon IV di lingkungan

kerja KPPBC TMP A Bekasi serta seratus lima orang undangan yang merupakan perwakilan dari perusahaan setingkat manager atau pengambil keputusan. Pada acara ini, Kepala KPPBC TMP A Bekasi, Djanurindro Wibowo menjelaskan manfaat dari pendayagunaan CCTV dan IT Inventory pada Gudang Berikat di mana selain untuk mempermudah petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan, juga memberikan kemudahan kepada para perusahaaan di Gudang Berikat untuk mengawasi barang yang masuk atau keluar gudang. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai pentingnya IT Inventory, yang disampaikan oleh Kepala Seksi PKC VIII, Sulaiman. Beliau menjelaskan mengenai dasar hukum terkait kewajiban yang harus dilaksanakan pada Gudang Berikat, kriteria penetapan IT Inventory, serta strategi agar IT Inventory efektif saat didayagunakan. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi tentang CCTV, yang disampaikan oleh Kepala Seksi P2, Siswoyo, yang mengimbau kepada perusahaan penerima fasilitas Gudang Berikat untuk segera memasang CCTV untuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang dilakukan. Memasuki penghujung acara dan setelah dilaksanakan sesi tanya jawab, Kepala KPPBC TMP A Bekasi juga memberi beberapa penekanan kepada para perusahaan penerima


35

Seputar Bea Cukai

fasilitas Gudang Berikat agar segera memasang CCTV dan membuat IT Inventory yang bisa diakses secara online oleh KPPBC TMP A Bekasi. Dengan pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah informasi para perusahaan penerima fasilitas di Gudang Berikat. SOSIALISASI TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR Selasa, 10 Maret 2015, bertempat di aula kantor, KPPBC TMP C Tarakan mengadakan kegiatan sosialisasi Per32/BC/2014 mengenai Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor dan Permendag nomor 4/M-DAG/ PER/I/2015 mengenai Implementasi Ketentuan Penggunaan Letter Of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu. Kegiatan ini dihadiri oleh para eksportir, importir, surveyor, dan beberapa pegawai KPPBC Tarakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pengguna jasa akan adanya peraturan baru yang menggantikan peraturan lama.

Acara ini dibuka oleh Kepala KPPBC Tarakan, Muhtadi, dan dilanjutkan dengan presentasi mengenai Per-32/BC/2014 dan Permendag nomor 4/M-DAG/ PER/I/2015 yang disampaikan oleh Kasubsi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi tambahan oleh Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis. Sesi tanya jawab yang menjadi penutup dari presentasi berjalan dengan lancar, banyak dari pihak pengguna

36


jasa yang tidak hanya memberikan pertanyaan, tapi juga memberikan saran yang bisa dijadikan sebagai bahan yang akan disampaikan dalam rapat yang akan diadakan di Kantor Pusat. SOSIALISASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Bertempat di hotel Imperium, pada Selasa dan Rabu, 17 dan 18 Maret 2015 diselenggarakan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang digelar oleh Bappeda Kotamadya Bandung. Sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 600 orang peserta, mewakili

seluruh kelurahan dan kecamatan di kota madya Bandung. Acara ini dibuka dengan paparan tentang pentingnya penggunaan DBHCHT, di mana kota madya Bandung mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3,2 miliar, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Kota Bandung. Selanjutnya, Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat memaparkan tentang seluk beluk pembagian dan pemanfaatan DBHCHT yang berlaku di propinsi Jawa Barat. Sedangkan konsep Cukai dan hubungannya dengan DBHCHT disampaikan oleh Kasi PLI, Bety. Pada sesi berikutnya, para penerima DBHCHT, seperti dinas perdagangan, dinas kesehatan, dan dinas

pertanian, memberikan paparan berupa pertanggungjawaban atas dana yang mereka terima yang berasal dari DBHCHT. Dalam sesi tanya jawab, para peserta dengan sangat antusias memberikan tanggapan persetujuan mereka bahwa DBHCHT sangat dibutuhkan untuk masyarakat khususnya untuk menanggulangi dampak buruk akibat rokok. Sedangkan pertanyaan terbanyak adalah terkait dengan identifikasi pita cukai palsu dan mengapa rokok elektrik tidak segera ditetapkan sebagai obyek cukai. SOSIALISASI FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI Salah satu bentuk partisipasi KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa dalam rangka meningkatkan perekonomian Aceh adalah dengan mengadakan acara sosialisasi dan silahturahim dengan instansi pemerintah daerah/kota yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa. Sosialisasi yang mengambil tema “Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Aceh” ini, bertujuan untuk memberi edukasi dan wawasan kepada pemerintah daerah/kota tentang fasilitas-fasilitas yang ada pada Kepabeanan dan Cukai. Undangan yang hadir berasal dari unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Ketua dan Anggota DRPK, Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas/ Kepala Badan instansi terkait yang berada di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Narasumber pada acara sosialisasi ini adalah Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dari Kantor Wilayah DJBC Banda Aceh, M. Arif Setijo Noegroho dan Kepala Seksi Fasilitas Pabean, Nimrot Marpaung. Dalam acara ini, narasumber menjelaskan mengenai beberapa fasilitas kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan kondisi perekonomian di Aceh. Juga dipaparkan potensi sumber daya alam yang dimiliki

Seputar Bea Cukai

Aceh yang mempunyai kualitas untuk diekspor, serta tersedianya faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan perekonomian seperti pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di wilayah Aceh. Acara sosialisasi ini berlangsung cukup menarik dan interaktif. Narasumber menjelaskan dan memaparkan materi dengan sangat baik, bahkan ketika sesi tanya-jawab dibuka para undangan terlihat sangat antusias. Sosialisasi ini disambut dengan positif khususnya oleh pemerintah Kota Langsa, di mana Kota Langsa mempunyai program untuk melakukan pengembangan kawasan industri di Kota Langsa. SOSIALISASI PUSAT KONTAK LAYANAN BRAVO BEA CUKAI 1500225 Kamis, 19 Maret 2015, KPU BC Tipe B Batam menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sosialisasi Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225, yang dihadiri oleh pejabat dan pegawai kantor pelayanan, pangkalan sarana operasi, maupun dari Kantor Wilayah DJBC terdekat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan program pemusatan informasi kepada pejabat yang terkait dengan kehumasan pada kantor masing-masing. Beragamnya kebijakan serta adanya disparitas informasi dan standar pelayanan yang disampaikan oleh masing-masing kantor kepada pengguna jasa/masyarakat menjadi salah satu tujuan dibentuknya Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225 ini. Diharapkan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat/pengguna jasa kepabeanan dan cukai dapat diseragamkan dan distandardisasi.

Sosialisasi ini dibuka dengan sambutan Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Basuki Suryanto, yang mengapresiasi kelahiran CC BBC 1500225 sebagai usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal layanan informasi. Diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi kepabeanan dan cukai dengan efektif dan efisien, tanpa harus membuang banyak energi dan usaha. Adapun materi sosialisasi dibawakan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat PPKC, Ricky Mohamad Hanafie, dengan diselingi dengan pemutaran video pengenalan Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225. SOSIALISASI NPPBKC DAN ITPMB Bertempat di Aula KPPBC TMP A Bandung, pada Selasa, 24 Maret 2015, telah berlangsung Sosialisasi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBK) dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). Acara ini bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di wilayah kerja KPPBC TMP A Bandung (yang meliputi Kotamadya Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Administratif Cimahi, dan Kabupaten Sumedang), dan Himpunan Industri Pariwisata dan Hiburan Indonesia

(HIPHI) Kota Bandung serta Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung. Acara dibuka oleh Kepala KPPBC TMP A Bandung, Rulijanto, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya legalitas dalam berusaha, apalagi di bidang industri pariwisata dan hiburan. Beliau juga menegaskan bahwa pelayanan pembuatan NPPBKC adalah gratis, dan apabila terdapat oknum pegawai yang meminta sejumlah uang dapat dilaporkan melalui seksi Kepatuhan Internal ataupun melalui internet dengan program Sipuma. Dalam sosialisasi ini dipaparkan Tata Cara Pembuatan NPPBKC oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IX, Bambang Supono. Selanjutnya, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Adhang Nugroho Adhi memaparkan tentang Ketentuan Sanksi dan Pidana. Pemaparan terakhir adalah tentang ITPMB yang langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq. Masukan yang diperoleh dari peserta di sesi tanya jawab salah satunya adalah tentang perlunya sinergi berkelanjutan dalam hal penerbitan perizinan antara KPPBC TMP A Bandung dengan Pemerintah Kotamadya Bandung agar lebih efisien dalam pelayanan dan pengurusan ijin, sehingga bisa menjamin adanya kepastian usaha. Serta diingatkan kembali perlunya pembentukan Badan Pengawas Peredaraan Minuman Berakohol (BPPMB).


37

Seputar Bea Cukai

BEA CUKAI JALIN KERJA SAMA DAN SILATURAHIM DENGAN INSTANSI LAIN MELALUI

KEGIATAN CUSTOMS VISIT CUSTOMER kerja diakhiri dengan pengecekan lapangan lokasi TPS PT KKT serta pemeriksaan kesiapan petugas Bea Cukai di hanggar dan pintu pelabuhan.

PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL (PT KKT) Sebagai operator Terminal Kariangau Pelabuhan Balikpapan (Pelabuhan Kariangau), PT KKT merupakan salah satu lokomotif penggerak perekonomian di provinsi Kalimantan Timur. Pelabuhan ini merupakan salah satu pintu gerbang komoditi perdagangan serta material infrastruktur proyek pembangunan perekonomian di provinsi tersebut, yang juga merupakan pelabuhan internasional di bawah pengawasan KPPBC TMP B Balikpapan. Pada Rabu, 11 Maret 2015, Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kunawi, didampingi Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, Kepala Seksi PLI, beserta staf berkunjung ke PT KKT untuk bersilaturahim dan memantau kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Kedatangan rombongan KPPBC TMP B Balikpapan disambut hangat oleh jararan direksi PT KKT yang dipimpin oleh Direktur Utama, Anharuddin Siregar. Pada kunjungan kerja ini dilakukan dialog guna membahas beberapa poin penting guna peningkatan pelayanan KPPBC TMP B Balikpapan, antara lain rencana hibah pakai tanah di area pelabuhan untuk pendirian kantor bantu dan rencana penyelenggaraan sharing knowledge. Kunjungan

38


SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi, melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi kegiatan usaha hulu migas yang beroperasi di wilayah Balikpapan, yang berlangsung dari tanggal 16 s.d. 20 Maret 2015. Salah satu agenda kunjungan kerjanya adalah KPPBC TMP B Balikpapan pada hari Selasa, 17 Maret 2015, dengan tujuan untuk menjajaki kemungkinan pendirian gudang berikat di Petrosea Offshore Supply Base (POSB) Tanjung Batu, Balikpapan, Kalimantan Timur. Acara dilanjutkan dengan presentasi dan dialog seputar peraturan mengenai Gudang Berikat. “POSB lebih cocok sebagai penyelenggara gudang berikat yang nantinya dapat menyewakan gudangnya kepada para pengusaha gudang berikat”, kata Kepala KPPBC TMP B Balikpapan, Kunawi. Dikemukakan juga oleh Kepala SKK Migas, bahwa gudang berikat yang dimaksud akan dijadikan sebagai pilot project sebagai supply base kegiatan migas di wilayah Indonesia Tengah. Diharapkan dengan kunjungan ini, terjalin kerja sama yang baik khususnya dalam menyukseskan rencana pendirian gudang berikat di wilayah Tanjung Batu. Karena dengan adanya supply base kegiatan migas di Balikpapan, diharapkan dapat

meningkat perekonomian di wilayah Kalimantan. BATAMINDO INDUSTRIAL PARK Customs visit customers yang diadakan di Wisma Batamindo Industrial Park merupakan program kerja KPU BC Tipe B Batam dalam rangka mengunjungi pengguna jasa untuk melakukan sosialisasi dan diskusi seputar peraturan dan pelayanan kepabeanan dan cukai. Acara ini dihadiri oleh sekitar lima puluh orang peserta dari berbagai perwakilan perusahaan dan pihak KPU BC Tipe B Batam, yang diwakili oleh Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) dan Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai (PFPC). Acara dibuka dengan sambutan dari General Manager Batamindo Industrial, Mook Sooi Wah dan sambutan dari Kepala Bidang BKLI, Basuki Suryanto. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan sosialisasi tentang Pusat Kontak Layanan Contact Center DJBC “Bravo Bea Cukai 1500225” yang disampaikan oleh Kepala Seksi Layanan Informasi, Ahmad Zakky Mawardi. Selain untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan aturan kepabeanan dan cukai, acara ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahim Bea Cukai dengan para pengguna jasa.

Seputar Bea Cukai

BEA CUKAI RANGKUL PELAJAR DAN MAHASISWA

MELALUI KEGIATAN CGTS DAN CGTC peraturan kepabeanan dan cukai, serta menjadi ajang recruitment insan-insan Bea Cukai masa depan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bea Cukai kepada para pelajar dan mahasiswa, terlaksana dalam kegiatan Customs Goes to School (CGTS) dan Customs Goes to Campus (CGTC), yang kerap kali diadakan oleh humas kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di seluruh Indonesia. Pun seringkali, para civitas academica berbagai universitas mengunjungi Bea Cukai untuk mendapatkan pengarahan dan informasi mengenai kepabeanan dan cukai.

B

ersama kita menyadari bahwa hakikat pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Para pemuda Indonesia, khususnya yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa, pada merekalah bangsa ini menaruh harapan. Harapan baik untuk kemajuan bangsa kedepannya. Pun peranan pemuda sebagai kaum intelektual muda tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melihat beragam potensi besar yang dimiliki oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia dalam membangun bangsa ini. Sedari dini dilakukan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi DJBC, serta peraturanperaturan di bidang kepabeanan dan cukai. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memperkenalkan Bea Cukai, membangun partisipasi para pelajar dan mahasiswa untuk turut serta memahami dan menegakkan

KPPBC TMP B PONTIANAK Kamis, 26 Februari 2015 bertempat di Aula Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, KPPBC TMP B Pontianak mengadakan Sosialisasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai kepada mahasiswa, para dosen pengajar, dan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Tanjungpura Prof. DR. H. M. Thamrin Usman, DEA, yang menyebutkan dalam sambutannya bahwa kepabeanan dan cukai adalah

hal yang menyentuh kehidupan masyarakat Pontianak sehari-hari. Contohnya dalam hal larangan impor pakaian bekas, peraturan barang kiriman luar negeri, dan permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan Bea Cukai. Turut hadir dalam acara sosialisasi ini Kepala KPPBC TMP B Pontianak, Kustejo Iwanto S.; Kasubag Umum, Agus Supriyanto; Kasi PKC, Sutarman; Kasi Perbendaharaan, Syafrullah beserta beberapa pejabat eselon V KPPBC TMP B Pontianak. Sosialisasi yang bertemakan “Bangun Soliditas Pemuda Maju dan Berkelanjutan Menuju Bangsa Kuat Maju dan Bersatu”, diisi dengan beragam materi, antara lain tugas pokok dan fungsi DJBC, pengawasan, dan peraturan mengenai impor barang larangan dan pembatasan. Semua materi merupakan permintaan khusus dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Acara dibagi dalam tiga sesi. Pada sesi pertama materi Tata Laksana Impor Ekspor dipresentasikan oleh Kepala KPPBC TMP B Pontianak; Dilanjutkan pemaparan materi tupoksi DJBC secara umum oleh Hasudungan Frans, dan diakhiri pemaparan materi


39

Seputar Bea Cukai

pengawasan serta peraturan impor lartas oleh Kasi P2, Egi Ginanjar. Pada sesi kedua dilaksanakan tanya jawab, di mana para peserta sangat antusias dalam mempertanyakan permasalahan Hukum, penyidikan, dan terutama mengenai isu yang sedang tren yaitu mengenai pakaian bekas, kurir narkoba dan penyidikan kepabeanan yang sedang ditangani KPPBC TMP B Pontianak. Dalam sesi terakhir, terselenggara kuis dengan pembagian doorprize. Acara yang dihadiri 235 orang mahasiswa ini, akhirnya ditutup dengan prosesi penyerahan plakat ucapan terimakasih kepada Fakultas Hukum Univ. Tanjungpura Pontianak. KPPBC TMPC TELUK NIBUNG Jumat, 27 Februari 2015, KPPBC TMP C Teluk Nibung mengadakan acara sosialisasi dengan tema “Mengenal Lebih Dekat Bea dan Cukai” di Aula SMK Negeri 3 Tanjung Balai. Acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru pengajar, dan juga beberapa siswa kelas XII sebanyak 75 peserta. Acara yang diawali dengan penyerahan cenderamata oleh KPPBC TMP C Teluk Nibung kepada Kepala SMKN 3 Tanjung Balai Asahan ini, dilanjutkan dengan pemaparan materi tugas pokok dan fungsi DJBC, oleh Kasubsi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi, Fatima Hutabarat. Selain tupoksi DJBC, juga disampaikan materi ketentuan barang penumpang yang datang dari luar negeri dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh setiap para penumpang yang datang dari luar negeri, serta pemaparan umum perihal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) oleh Kasubsi Kepatuhan Internal, Friadi. Materi terakhir bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada para peserta sebagai alternatif pilihan dalam melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA. Sebagai penutup acara, diadakan kuis, pengisian kuesioner oleh para peserta, serta pembagian souvenir.

40


KPPBC TMP A BEKASI Kamis, 5 Maret 2015 KPPBC TMP A Bekasi melaksanakan kegiatan Customs Goes To Campus 2015 di President University, Cikarang. Acara tersebut dihadiri sekitar 260 peserta yang terdiri dari wakil rektor, dosen, ketua jurusan, mahasiswa, serta para tamu Undangan. Hal yang berbeda dalam CGTC ini adalah untuk pertama kalinya pelaksanaan dari awal hingga akhir menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dikarenakan ada beberapa peserta yang berasal dari pertukaran pelajar maupun penerima beasiswa luar negeri. Selain itu juga, pada kesempatan yang baik ini diperkenalkan beberapa atribut seragam perkuliahan di Program Diploma Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai, Pakaian Dinas Upacara (PDU) DJBC dan sekilas tentang Customs Enforcement Team.

barang larangan dan pembatasan, serta fasilitas kawasan berikat, yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Pemaparan materi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab demo K-9, anjing pelacak milik DJBC. Dalam demo K-9 salah seorang dog handler menjelaskan garis besar tugas dari unit K-9, yaitu membantu petugas Bea Cukai dalam mengidentifikasi adanya dugaan penyelundupan narkotika. Para undangan sangat antusias mendengarkan dan menyaksikan demo unit K-9 serta berpartisipasi aktif sebagai sukarelawan di sesi tersebut. Acara ditutup dengan pembagiaan doorprize dan sesi foto bersama.

Acara yang diawali dengan penampilan Beksong Band dari KPPBC TMP A Bekasi ini diisi dengan pemberian sambutan dari Kepala KPPBC TMP A Bekasi, Djanurindro Wibowo yang juga berkesempatan memaparkan tugas pokok dan fungsi DJBC serta KPPBC TMP A Bekasi. Dilanjutkan materi mengenai peranan Bea Cukai Indonesia, kegiatan ekspor dan impor, pengawasan

masyarakat, serta membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka KPPBC TMP B Medan mengadakan berbagai kegiatan, di antaranya ialah tatap muka dengan 1.300 pelajar SMA se-Kota Medan dan sekitarnya. Kegiatan tersebut diadakan pada Minggu, 8 Maret 2015 bertempat di Aula Martabe Kantor Gubernur

KPPBC TMP B MEDAN Dalam rangka memperkenalkan tugas dan fungsi DJBC kepada

Seputar Bea Cukai

Sumatera Utara. Inti acara ini adalah pemberian materi mengenai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, tupoksi DJBC, serta secara spesifik menjelaskan profil dan capaian Bea Cukai Medan. Materi tersebut dibawakan oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP B Medan, Nyoman Adhi Suryadnyana. Pada acara yang sempat diisi dengan pemutaran video Cetak Biru Reformasi Birokrasi dan Profil Bea dan Cukai ini, juga diselenggarakan sesi Tanya jawab yang berlangsung secara interaktif dengan para peserta. Selama kegiatan, seluruh peserta begitu antusias menyaksikan pemaparan yang diberikan oleh pemateri secara langsung dan melalui audio visual. Sebagai penutup acara diadakan games serta pembagian souvenir kepada sejumlah siswa yang hadir.

dibuka oleh sambutan Kepala SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan Kepala KPPBC TMP B Bandar Lampung, yang dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata. Sebelum pemberian materi dimulai, sempat diperkenalkan para alumni SMAN 9 Bandar Lampung yang menjadi pegawai Bea Cukai dengan mengenakan beberapa jenis pakaian dinas seperti PDH, PDU, PDL, dan CET dengan atribut lengkap dan disambut meriah oleh semua peserta. Pemaparan materi diawali dengan tes konsentrasi yang diberikan oleh Kepala KPPBC TMP Bandar Lampung kepada para peserta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi para peserta agar dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Metri yang disampaikan pertama kali yaitu Pengenalan Kepabeanan

peserta. Pemberian hadiah untuk para peserta yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan, membuat acara semakin meriah. Di akhir acara diadakan juga kuis dan games yang diikuti perwakilan setiap kelas, guna melatih kekompakan dan kerja sama tim antar anggota setiap kelas.

KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG Kamis, 12 Maret 2015 KPPBC TMP B Bandar Lampung melaksanakan Customs Goes To School ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung. SMA tersebut dipilih karena merupakan salah satu SMA favorit di Bandar Lampung, selain itu juga banyak terdapat alumninya yang menjadi pegawai di KPPBC TMP B Bandar Lampung. Acara

oleh Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Agus Djoko Prasetyo. Dilanjutkan materi Pengenalan Cukai oleh Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V, Krisna Wardhana, serta diakhiri dengan pemberian materi Pengenalan Sarana dan Metode Pengawasan oleh Kasi Penindakan dan Penyidikan, Khoirul Hadziq. Pada setiap jeda materi, pemateri memberikan pertanyaan kepada para

ini, begitu juga mengenai atraksi anjing pelacak yang menurutnya merupakan hal baru bagi lingkungan kampus, sehingga ada pengetahuan yang sangat baik bagaimana anjing pelacak bisa membantu menggagalkan pemasukan narkoba. Menurut Hein, pimpinan berkomitmen tinggi untuk melindungi para mahasiswanya dan sepakat terus untuk

KPPBC TMP A JAKARTA Bertempat di Aula Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, pada 25 Maret 2015, berlangsung Customs Goes To Campus (CGTC) yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP A Jakarta, dengan mengusung tema, trade facilitator and abuse drug. Acara yang terlebih dulu dimulai dengan atraksi pertunjukan Anjing Pelacak Bea Cukai (K-9) ini, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan oleh Wakil Rektor III, Universitas Trisakti, Hein Wangania. Hein mengapreasiasi sekali program


41

Seputar Bea Cukai

mengawasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Di mana sejak tahun 1999 Trisakti sudah memecat atau mengeluarkan 200 mahasiswa yang terlibat narkoba. Hal tersebut bukti komitmen untuk melindungi mahasiswa yang dititipkan orangtuanya kepada pihak unversitas. “Program ini sejalan dengan misi kita, agar kampus Trisakti bebas dari narkoba jadi kami mengapresiasi sekali dengan program yang dijalankan bea cukai dan harapan kami tidak hanya sekali program seperti ini, mungkin ada program-program berikutnya dari bea cukai, kami akan senang sekali. Terimakasih kepada bea cukai program ini baik sekali untuk bangsa dan anak muda dan kita akan dukung upaya untuk menyelamatkan anak bangsa,” ujar Hein Wangania. Sementara itu Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta, Padmoyo Triwikanto menjelaskan mengenai tujuan diselenggarakannya CGTC termasuk menjelaskan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik dalam hal pelayananan perdagangan internasional dan pengawasan peredaran Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA),

42


peredaran pita cukai palsu dan peredaran gelap narkotika. Dalam mensosialisasikan programprogram Bea Cukai, Padmoyo juga menjelaskan mengenai target-target penerimaan yang dibebankan kepada Bea Cukai, termasuk upayaupaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan target penerimaan. Selesai menyampaikan sambutan acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan oleh Padmoyo Triwikanto kepada Hein Wangania . Acara selanjutnya penyampaian materi mengenai narkotika dan peredaran gelapnya termasuk penjelasan mengenai tangkapantangkapan narkotiika oleh Bea dan Cukai yang disampaikan oleh Kasi Prekursor Direktorat P2, Sulwan Kojar dan ditayangkan juga mengenai video prestasi pengungkapan narkoba illegal. Selesai pemaparan materi selanjutnya dilakukan tanya jawab kepada para peserta. Sementara itu Kepala Seksi PLI KPPBC TMP A Jakarta, Hendry Eka Virdaus, dipilihnya Universitas Trisakti sebagai lokasi CGTC karena pertimbangan Trisakti sebagai Kampus bersejarah, Kampus

Reformasi sehingga rasanya pantas untuk dikunjungi dalam agenda CGTC tahun ini. Mengenai tema yang diusung, Hendry menyatakan, melihat dinamika perkembangan tema ini lebih marketable dan lebih membidik kesini apalagi pemerintah sedang tegas-tegasnya menjatuhkan hukuman berat kepada para pengedar gelap narkotika yang saat ini sedang menjadi buah bibir di dunia internasional mengenai pelaksanaan hukuman mati kepada para gembong narkotika. Berkaitan dengan materi cukai, kebetulan banyak sekali isu-isu mengenai kebijakan cukai yaitu rencana adanya penambahanan obyek cukai, dan isu-isu lain berkenaan cukai. Kebetulan pula di KPPBC Jakarta mengawasi TBB (Toko Bebas Bea) untuk MMEA. “Harapannya pertama, mensosialisaikan peraturan tentang bea cukai, menjelaskan tugas dan fungsi bea cukai, dengan pengawasan narkotika terutama di bandara. Secara general memperkenalkan bc terutama generasi mudanya, sehingga bea cukai makin dikenal, ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang, ternyata bea cukai tugasnya seperti ini, bukannya memperlambat tetapi memang ada proses bea cukai yang harus dijalani, baik dari sisi pengawasan maupun pelayanan,” ujar Hendry. “Di Trisakti ada Divisi Mahasiswa Anti Narkoba, jadi kita nyambung sekali, sangat matching sekali dengan tema kita, awalanya kita mentarget 250 peserta ternyata melebihi dari yang kita perkirakan. Kita juga diberikan fasilitas sertifikat dan kegiatan ini dimasukkan dalam SKS sehingga masuk dalam kegiatan kuliah umum masuk dalam mata kuliah seminar, makanya diberikan sertifikat. Peserta selesai mengikuti acara juga disediakan foto both sebagai kenangan-kenangan telah mengikuti CGTC,” imbuh Hendry lagi.

Travel Notes

Medan: KOTA DENGAN SEJARAH DAN

CITA RASA KULINER YANG KAYA

P

ada kesempatan kedua saya mengunjungi Medan, saya bertekad untuk tidak mau menyia-nyiakan waktu yang tersedia. Di kali kedua kunjungan ini di mana masih berkaitan dengan tugas kedinasan, saya tidak lagi menggunakan kereta api bandara Kuala Namu -yang terkenal- seperti pada kunjungan pertama saya. Hal ini dikarenakan tim kerja yang satu rombongan dengan saya sudah siap diantar jemput dengan mobil jemputan. Alhasil saya menempuh dua jam perjalanan darat dari Bandara Kuala Namu ke Kota Medan, padahal waktu normal hanya 45-60 menit. Medan masih berupa kota yang sama seperti yang saya kunjungi setahun lalu. Kota dengan wisata kuliner yang betul-betul membuat timbangan bergeser ke kanan, ya semacam –kamu tahu yang akan terjadi adalah sesuatu yang tidak kamu inginkan, tapi kamu tetap melakukannya-. Godaan kulinernya bagi saya mungkin lebih kuat daripada godaan menonton streaming satu seri drama Korea terbaru. Kota Medan dalam bayangan awal saya adalah kota yang keras, sebagaimana tercermin dari gaya bicara dan cara menyetir abangabang juru mudi angkot di sekitaran kampus saya dulu di Tangerang. Saya pikir Medan hanya sebatas kota besar dengan (semua) pengemudi ugal-ugalan, and that’s all. Tapi ya, ternyata saya salah menilai. Dari yang sekarang saya alami dan rasakan, Medan ialah kota yang masyarakatnya beragam, didominasi masyarakat bersuku Batak, Melayu, dan Tionghoa. Akulturasi budaya di Medan terasa begitu kental dilihat dari gaya bangunan-bangunannya. Saya juga sempat melihat kompleks

seperti Danau Toba atau mampir melihat pemandangan cantik serta membeli sayuran dan buahbuahan segar di Berastagi. Hanya beberapa tempat saja yang saya kunjungi, di antaranya ialah:

gedung tua dengan arsitektur Belanda kental yang mengingatkan saya akan kompleks Kota Tua, Jakarta. Sebagian dari gedunggedung ini bahkan masih digunakan sebagai gedung kantor. Karena waktu yang begitu singkat dan jarak yang terlampau jauh dari pusat kota, saya tidak dapat mengunjungi semua ikon pariwisata Sumatera Utara yang tersohor

ISTANA MAIMOON Istana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini dibangun tahun 1888 oleh Sultan Deli ke-IX, Sultan Ma’moen Al Rasyid. Istana ini merupakan salah satu cagar budaya Indonesia. Istana Maimoon memiliki arsitektur yang sangat cantik, perpaduan dari Islam Melayu, India, Italia, dan Spanyol. Tiket masuknya sangat murah, hanya Rp5.000, di mana keuntungan atas penjualan tiket digunakan untuk merawat cagar budaya tersebut. Di dalam istana disediakan jasa foto sekaligus penyewaan kostum yang biasa dipakai oleh keluarga kerajaan. Hanya dengan membayar Rp10.000 saja kita dapat memiliki potret diri menggunakan pakaian adat yang dahulu digunakan oleh keluarga Kerajaan Deli. Volume 47, Nomor 4, April 2015

43

Travel Notes GRAHA MARIA ANNAI VELANGKANI Dari namanya saja, tempat ini sudah terdengar cantik ya. Graha Maria Annai Velangkani adalah gereja dengan sentuhan arsitektur India yang sangat kental. Pertama dilihat saya pikir sedang mengunjungi Vihara. Setelah dilihat lagi juga tampak seperti kuil. Namun ternyata bangunan yang saya kunjungi adalah gereja dengan arsitektur yang luar biasa cantik. Gereja ini letaknya cukup jauh dari pusat kota. Jauh disini maksud saya adalah jarak yang ditempuh dengan berkendara selama 40 menit tanpa macet. Bayangkan saja kalau berkendara tanpa macet dan kepadatan di Jakarta ini kita mungkin sudah mengelilingi setengah kota. Meskipun relatif jauh, tempat ini sangat worthed untuk dikejar, apalagi untuk teman-teman yang ingin merasakan ketenangan beribadah di gereja dengan pemandangan yang indah. Di sepanjang dinding tangga yang melingkar menuju puncak graha tergambar proses kehidupan manusia dari hari pertama hingga hari ketujuh dimana hari pertama sampai hari keenam adalah proses penciptaan dan hari ketujuh adalah waktu untuk recharge, beristirahat dari pekerjaan dan kesibukan selama enam hari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nampaknya inilah filosofi mendasar umat Katolik/Kristen. UCOK DURIAN DAN SEAFOOD WAJIR Well, sebenarnya banyak sekali tempat kuliner di Medan, tapi semua tampaknya belum lengkap tanpa merasakan sensasi makan durian di tempat Bang Ucok. Ya, Ucok Durian yang terkenal seantero negeri. Saya pun ke tempat ini setelah makan malam, sekitar pukul 22.00 (selamat tinggal diet!). Dalam hati ingin menolak, apa daya bujukan durian lebih kuat. Bagi penikmat durian tempat ini terasa seperti surga, tapi bagi yang anti sebaiknya jangan dekat-dekat. Tempatnya hanya seperti warungwarung kaki lima dengan banyak meja yang digelar cukup beraturan,

44


disertai karyawan-karyawan yang sibuk membelah durian baik untuk langsung dimakan para pelanggan ataupun untuk di-packing sebagai oleh-oleh. Namun jangan salah, meskipun tidak mewah, tempat ini ramainya bukan main. Yang unik disini, para karyawan sudah sangat hafal dengan karakteristik durian yang dijual. Ngomong-ngomong saya sudah sempat bilang belum kalau semua durian yang dijual di sini adalah durian dengan kualitas terbaik? Sesungguhnya memilih durian itu lebih sulit daripada memilih kucing dalam karung. Namun tidak usah khawatir, kita tidak perlu repot memilih durian dan mengira-ngira gagal pilih atau tidak. Karyawan Ucok Durian akan dengan sigap menawarkan “Mau yang manis atau pahit?”. Dan pilihan mereka tidak pernah salah. Janji layanan Ucok Durian adalah jika durian yang dipilihkan tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa menggantinya dengan yang lain. Bahkan jika ternyata durian yang dipilihkan rasanya tidak enak, mereka (karyawan) akan segera membuangnya. Sepanjang malam saya mengamati orang-orang yang datang dan pergi berduyun-duyun, tidak pernah sepi. Saya pikir, kok pada kuat

ya makan buah yang notabene adalah penyebab banyak penyakit ini malammalam? Saya sendiri adalah pencinta durian, saya bisa saja menghabiskan satu buah durian sendiri (hanya di siang hari!). That’s why I felt really excited and happy to go there. Sebetulnya banyak tempat kuliner yang ingin saya kunjungi. Medan, hampir semua makanan yang saya coba di tempat ini rasanya enak. Mulai dari makanan di warung kaki lima sampai yang disajikan dengan mewah di restoran rasanya memuaskan indera perasa kita. Terakhir saya mencoba seafood yang banyak direkomendasikan di Medan, seafood Wajir. Ah, lagi-lagi enak. Dimana sih ada makanan yang tidak enak di Medan?. Dua hari di Medan rasa-rasanya belum cukup untuk menjelajahi semua tempat dan semua kuliner. Saya berjanji untuk datang berkunjung lagi. Di lain waktu mungkin saya dapat memulai dengan mencicipi kopi khas kota ini. Dengan perut kenyang dan hati riang saya kemudian kembali lagi ke Jakarta untuk menyapa kehidupan kota yang dinamis dan serba cepat. Horas Medan! Sampai jumpa lagi. (Putu Gian Aryanti)

Bea Cukai Menjawab

Ekspor Emas Batangan

Pertanyaan: Perkenalkan nama saya Palti dari Medan. Saya mau menanyakan, apakah boleh mengekspor emas batangan? Apakah boleh dilakukan oleh eksportir perorangan? Bagaimana caranya saya mengirimkan emas batangan ke luar negeri? Demikian pertanyaan saya, atas jawabannya diucapkan terima kasih. Palti Kumaha D.

Jawaban: Berkaitan dengan pertanyaan Saudara mengenai permintaan informasi tentang ekspor emas batangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Emas merupakan salah satu produk pertambangan yang diatur ekspornya sebagai berikut : a. Dibatasi ekspornya, apabila sudah mencapai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian; b. Dilarang diekspor, apabila belum mencapai batasan minimun pengolahan dan/atau pemurnian.

2. Pelaksanaan ekspor produk pertambangan yang dibatasi ekspornya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dari Menteri Perdagangan c.q. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. 3. Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang akan diekspor wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum pemuatan barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisa kuantitatif yang terkandung dalam produk pertambangan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian. 4. Untuk referensi Saudara bersama ini kami sampaikan pula soft file Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sebagaimana terlampir. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Salam, Subdit Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


45

Event

EVENT

WBC 485

maret 2015

KPPBC TMP B SINTETE

K

amis, 26 Februari 2015 KPPBC TMP C Sintete mendapat undangan dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong sebagai narasumber sosialisasi dengan tema “Sinergitas Karantina Pertanian dan Bea dan Cukai dalam Pemasukan dan Pengeluaran Komoditi Pertanian di Pos Pengawasan Lintas Batas (PPLB) Aruk”. Kegiatan sosialisasi ini dalam rangka membangun kepatuhan masyarakat pengguna jasa karantina terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan karantina pertanian, tentang lalu lintas media Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK), melalui tempat pemasukan / pengeluaran di PPLB Aruk. Acara ini dibuka oleh Faisyal Noor selaku Kepala Stasiun Karantina Pertaninan Kelas I Entikong, dilanjutkan pemaparan materi dari Karantina Pertanian oleh Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan tema Peran Badan Karantina Pertanian dalam Rangka Cegah Tangkal Hama dan Penyakit Hewan dan Tumbuhan Berbahaya, dilanjutkan oleh narasumber dari Bea Cukai Kasubsi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Kristanto, yang menjelaskan tentang Pengawasan Kepabeanan.

PSO TIPE A TANJUNG BALAI KARIMUN

S KPPBC TIPE MADYA CUKAI KEDIRI

S

elasa, 24 Februari 2015 d iadakan kegiatan "Pemberian Penghargaan Kepada Pengguna Jasa Terbaik 2014", acara ini terselenggara dalam rangka pencapaian target dengan memberikan motivasi kepada pengguna jasa. Mengingat di tahun 2015 ini KPPBC Madya Cukai Kediri mendapatkan target penerimaan sebesar Rp16.218.892.065.000. Tujuan yang hendak dicapai dari penyelenggaraan acara ini adalah selain bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih dari KPPBC Kediri kepada beberapa pengguna jasa yang selama tahun 2014 telah melakukan kontribusi dan kerja sama yang baik, juga memberikan motivasi agar kontribusi tersebut semakin meningkat pada tahun 2015 ini. Selain itu acara ini ditujukan juga untuk lebih mengintensifkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sehingga terjalin sinergi dalam pelaksanaan pengawasan maupun pelayanan yang pada akhirnya target penerimaan dapat dicapai. Salah satu penerima penghargaan adalah PT Gudang Garam, Tbk sebagai Pengguna Jasa Yang Telah Memberikan Kontribusi Cukai Terbesar Tahun 2014 Untuk Pabrik Rokok Dari Golongan I (Skala Besar).

46


elasa, 9 Maret 2015, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono meresmikan gedung baru Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dan beberapa unit infrastruktur DJBC yang sudah selesai dibangun maupun dipugar. Di aula gedung yang baru dibangun di atas permukaan laut ini telah berkumpul para undangan seperti Kepala Kantor Pajak, Danlanal, Kapolres, Dandim, Karantina dan jajaran Eselon III di wilayah Kanwil DJBC. Untuk peresmian kantor ini secara simbolis Dirjen menandatangani beberapa prasasti yang akan dipasang pada tempat-tempat yang diresmikan. Melengkapi acara ini, Kakanwil mengajak rombongan Dirjen untuk meninjau Dermaga Apung yang sudah selesai dibangun di belakang kantor wilayah. Melalui Dermaga Apung tersebut, rombongan Dirjen dibawa berlayar dengan Kapal Patroli untuk meninjau Tangki BBM Pertamax yang baru dibangun di Pulau Merak. Tangki BBM sebelumnya hanya ada untuk Solar dan Premiun, sekarang tangki BBM Pertamax juga sudah dapat digunakan dengan baik.

Event KPPBC TMP A BANDUNG

S

elasa, 10 Maret 2015 berlangsung rapat koordinasi dalam rangka pelayanan NPPBKC MMEA, yang dihadiri oleh Dinas UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kotamadya Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Kota Administratif Cimahi. Berawal dari rencana Kasi P2 untuk melakukan penindakan terhadap industri hiburan, hotel, dan restoran yang menjual MMEA namun belum memiliki NPPBKC, KPPBC TMP A Bandung mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berada di wilayah pengawasan bea cukai Bandung untuk berkoordinasi, bersinergi, dan saling bertukar informasi. Dalam rakor tersebut dikemukakan kesulitan yang dihadapi oleh para peserta, yaitu adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menyatakan bahwa kota masing-masing adalah kota agamis yang menerapkan zero alcohol, namun sesuai dengan perkembangan kota, banyak hotel, bar, restoran, dan tempat hiburan lainnya bermunculan. Sebagai tindak lanjut, akan dilangsungkan sosialisasi kepada para pengusaha industri hiburan, hotel, dan restoran tentang pelayanan NPPBKC MMEA di daerah pengawasan KPPBC Bandung.

R

abu, 11 Maret 2015 bertempat di Long Room KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan dilaksanakan acara peresmian dan syukuran gedung baru Bea Cukai Belawan. Acara dibuka dengan kata sambutan oleh Kepala KPPBC TMP Belawan, Lupi Hartono, yang berpesan agar gedung kantor yang baru ini difungsikan secara optimal. Ia berharap dengan adanya gedung baru, akan meningkatkan kinerja yang baik, pelayanan yang baik sehingga akan meningkatkan dan dapat merealisasikan semua target

KPPBC TMP BELAWAN

yang ditetapkan pemerintah. Setelah kata sambutan, acara dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Kakanwil DJBC Sumatera Utara,

Harry Mulya dan pemutaran video profil KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. Hadir dalam acara tersebut Kakanwil DJBC Sumatera Utara beserta jajaran eselon III dan Kepala Kantor di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara serta pejabat dan pelaksana KPPBC TMP Belawan. Setelah ramah tamah dan serapan pagi, acara diakhiri dengan pemberian cinderamata berupa maskot KPPBC Belawan kepada Kakanwil DJBC Sumatera Utara dan para undangan.

KPPBC TMP SOEKARNO HATTA

S

elasa, 17 Maret 2015, KPPBC TMP Tipe A Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan uji urin kepada seluruh pegawainya. Menurut Kepala KPPBC TMP A Soekarno-Hatta, Okto Irianto, kegiatan uji urin ini untuk memastikan adakah petugas bea cukai yang mengkonsumsi narkoba atau tidak, karena uji semacam ini belum pernah ada dan baru kali ini diadakan. Lebih lanjut dijelaskan, untuk hasil uji urin ini tidak ada yang dilanjutkan hingga ke pihak kepolisan. Jika ada petugas bea cukai yang terbukti mengonsumsi narkoba, akan dilakukan pembinaan secara internal dan ditindaklanjuti melalui Kepatuhan Internal DJBC. Sementara itu menurut Kasubdit Lingjamas, Direktorat Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, Dik Dik Kusnadi, kejahatan narkoba harus dicegah sejak dini mulai dari keluarga hingga lingkungan kerja. Khusus untuk bea cukai menurutnya penting untuk menjaga para pegawainya agar tidak terlibat dalam narkoba mengingat tugas bea cukai sebagai penjaga pintu gerbang bangsa dari masuknya narkoba.


47

Berbagi Pengetahuan

Mengenal Bahan Perusak Ozon (BPO)

Bagian I

Oleh : Hanik Rustiningsih

Widyaiswara Muda, Pusdiklat Bea dan Cukai

B

ahan Perusak Ozon (BPO) atau Ozon Depleting Substances (ODP) adalah senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer, sehingga dapat merusak lapisan ozon. Secara internasional, BPO telah diawasi produksi dan perdagangannya melalui Konvensi Wina (Viena Convention for The Protection of the Ozon Layer) yang berlaku efektif tahun 1987 dan Protokol Montreal (16 September 1987). Protokol Montreal berisi regulasi yang sangat komprehensif terkait dengan cara pengendalian dan peminimalisasian zat-zat yang dapat menipiskan lapisan ozon. Negara-negara penandatangan protokol ini sepakat untuk menghapuskan produksi dan konsumsi BPO secara bertahap. BPO digunakan sebagai bahan pendingin ruangan (refrigerasi), aerosol (sebagai propelant), industri pembuatan busa (foams), pelarut (solvents), pestisida, dan pemadam kebakaran (fire extinguisher). Hampir semua konsumsi BPO untuk Indonesia diperoleh dari impor. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan impor karena adanya ketentuan larangan dan/atau pembatasan atas impor BPO. BPO dapat diperdagangan sebagai senyawa tunggal atau senyawa campuran (blends). Senyawa tunggal lebih mudah diidentifikasi, sebaliknya tidak mudah mengidentifikasi BPO dalam bentuk campuran, terutama identifikasi dari kemasan.

48


Jenis-jenis Bahan Perusak Ozon (BPO) Beberapa BPO yang sampai saat ini diketahui dapat merusak lapisan ozon adalah : 1. Chlorofluorocarbons (CF); 2. Hydrochloroflurocarbons (HCF); 3. Halon; 4. Hydrobromoflurocarbons (HBF); 5. Bromochloromethane; 6. 1,1,1-trichloroethane (methyl chlorororm)/ CH3CCl3; 7. Carbon Tetrachloride; 8. Methyl bromide. Di antara BPO tersebut, yang paling berpotensi merusak lapisan ozon adalah kelompok CF dan halons. Oleh karena itu kedua bahan tersebut diawasi dengan sangat ketat dalam Protokol Montreal. Chlorofluorocarbons (CF) CFC merupakan senyawa yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu Chlor, Fluor, dan carbon. BPO yang termasuk dalam kelompok Chlorofluorocarbons (CF) adalah CFC11; CFC-12; CFC-13; CFC-111; CFC-112; CFC-113; CFC-114; CFC-115; CFC-211; CFC-212; CFC-213; CFC-214; CFC-215; CFC-216; dan CFC-217. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 03/M-DAG/PER/1/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang ketentuan Impor Bahan Perusak lapisan Ozon, CFC merupakan salah satu BPO yang dilarang impornya. Di antara beberapa CFC tersebut dapat jelaskan sebagai berikut : a. CFC-11 (R-11) - CAS Number : 75-69-4; UN Number : UN-1017 - Nama lain : Trichlorofluoromethana (CF); - Merupakan cairan mudah menguap (dengan halus), tidak berwarna, berbau manis (samar), dan tidak mudah terbakar.

- Biasanya dikemas dalam silinder/tabung warna orens dengan berat 13,6 kg dengan kemasan karton warna putih, atau dalam ukuran 200 L (250 kg) dengan warna tangki biru terang. - Penggunaan umum sebagai refrigeran atau blowing agent. b. CFC-12 (R-12) - CAS Number : 75-71-8; UN Number : UN-1028 - Nama lain : dichlorodifluoromethana (C) - Merupakan gas tidak berwarna, berbau samar, atau berbau ether. - Warna tabung kemasan putih, ukuran 13,6 kg dengan kemasan karton warna coklat kaki. Ada juga yang berukuran 250 gram dan 500 gram. Hydrochloroflurocarbons (HCF) Zat ini merupakan transisional, sering digunakan sebagai bahan pendingin dalam lemari es, sebagai pelarut, bahkan banyak dipakai dalam alat pemadam kebakaran. Diantara kelompok Hydrochloroflurocarbons adalah sebagai berikut : a. HCFC-22 (R-22) - CAS number : 75-45-6; UN

Berbagi Pengetahuan

Number : UN-1018 - Nama lain : Chorodifluoromethane (CH) - Merupakan gas tidak berwarna pada suhu kamar, tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan merupakan liquid transparan di bawah tekanan yang diciptakannya sendiri. Tidak korosif terhadap metal, merupakan bahan kimia yang stabil. - Biasanya dikemas dalam tabung warna hijau, ukuran 13,6 kg, 22,7 kg/disposable cylinder 400 L, 1000L cylinder, ISO tank. - Bahan antara untuk produksi halon 1211. Juga merupakan blowing agent untuk ekstrusi busa polistirene dan poliurethane. b. HCFC 141b - CAS Number : 1717-00-6 - Nama lain : 1,1-dichloro1-fluoroethane atau Hydrochlorofluorocarbon C - Merupakan cairan tidak berwarna, iritant dan stabil. - Warna kemasan : biru terang dan abu-abu dengan ukuran

200 liter atau 250 kg. - Penggunaan : Foaming agent, cleaning agent sebagai alternatif pengganti R-11 dan R-113. c. HFC-134a - CAS Number : 811-97-2; UN Number : UN-3159 - Nama lain : 1,1,1,2-Tetrafluoroethane = R-134a - Berupa cairan mudah menguap (dengan halus), tidak berwarna, berbau manis (samar), tidak mudah terbakar. Bahan ini bukan BPO tetapi sering digunakan untuk menyamarkan impor CFC-12 ilegal; - Warna tabung biru hijau (biru telur asin), berat 13,6 kg, kemasan karton warna putih/ coklat kaki. - R-134a merupakan refrigerant pengganti R-12. Juga digunakan sebagai foam blowing agent, aerosol dan komponen yang penting untuk refrigerant campuran seperti R 404A, R 407C dan sebagainya. d. Campuran BPO - Merupakan campuran yang mengandung derivat halogenated dari methana, ethana, atau propana. - Mengandung CFC, atau HCFC, PFC atau HFC. - Beberapa jenis campuran BPO, misalnya R-401A (53% HCFC-22 + 34% HCFC-124 + 13% HFC-152a), R-402A (38% HCFC-22 + 60% HFC-125 + 2% HC-290), R-409 B (65% HCFC-22 + 25% HCFC-124 + 10 % HCFC-142b). Halon 1. Halon merupakan pernyataan umum untuk senyawa yang terdiri dari carbon (C), Fluorin (F), chlorin (Cl), Hidrogen (H), dan bromin (Br). 2. Digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran dan perlindungan ledakan (explosion protection). 3. Halon berbentuk kabut putih tebal tidak berbau, menghasilkan asap

beracun dalam api. 4. Jenis Halon : - Halon-1211 / R-12B1/ Bromochlorodifluoromethane CF_2 BrCl) - Halon-1301 / R-13B1 / (CF3 Br) Bromotrifluoromethane ) - Halon-2402 / R-114B2 / Dibromotetrafluoroethane (C_2 F4 Br2) 5. Impor halon sudah dilarang sejak 1998, yang diperbolehkan untuk kegiatan service hanya hasil daur ulang, dengan menggunakan mekanisme bank halon. Hydrobromoflurocarbons (HBF) 1. Merupakan kelompok besar senyawa, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dengan satu atau lebih Brom dan/atau atom Fluor. 2. Dalam kondisi normal, HBFCs adalah gas atau cairan yang mudah menguap, umumnya stabil dan tidak reaktif, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Penggunaan utama HBFCs : sebagai pelarut, bahan

pembersih, dan kadang-kadang sebagai refrigerant. 3. HBFCs secara kimiawi serupa dengan Hydrochloroflurorcarbons (HCFC), Chlorofluorocarbon (CFC) dan Halons, karena memiliki beberapa sifat yang mirip. 4. Penggunaan HBFCs di negara maju telah dihapus sejak pertengahan 1990 dan sejak tahun 2002 tidak lagi diizinkan untuk digunakan sama sekali. Bromochloromethane(CBrCl) 1. CAS Number : 74-97-5; UN Number : UN-1887


49

Berbagi Pengetahuan

2. Nama lain: Chlorobromomethane , atau metilen bromochloride atau halon 1011. 3. Berbentuk cair, berbau manis seperti chloroform, larut dalam pelarut organik umum, bersifat iritasi. 4. Stabil di bawah suhu dan tekanan normal. 5. Digunakan dalam alat pemadam kebakaran oleh Jerman selama pertengahan 40-an dan sampai akhir 1960-an. Produksinya dilarang sejak tanggal 1 Januari 2002 pada pertemuan ke-11 anggota Protokol Montreal. 1,1,1-trichloroethane / methyl chloroform / CH3CCl3 1. CAS Number : 71-55-6 2. Merupakan cairan tidak berwarna dengan bau manis, sangat berbahaya (irritant), stabil pada suhu dan tekanan normal. 3. Zat ini biasanya terdapat pada pelarut pembersih, tinta dan tinta koreksi (tipe-x). 4. Kadar rusaknya tidak sehebat CFC namun tetap menjadi perhatian dari Protokol Montreal.

Carbon Tetrachloride (C ) / CTC 1. CAS Number : 56-23-5; UN Number : UN-1864 2. Nama lain : Perchloromethane, tetrachloromethane, Benzinoform, RCRA U211, R-10 (refigerant), MAT04310. 3. CTC merupakan cairan tak berwarna dengan bau yang menyengat, irritant, stabil pada suhu dan tekanan normal. 4. Biasanya digunakan dalam pemadam kebakaran, pelarut, memiliki kesamaan dengan halon. Methyl Bromide 1. CAS Number : 74-83-9 2. Nama lain : monobromomethane = methyl fume = halon 1001 = bromomethane = C 3. Methyl bromide adalah bahan kimia berupa gas dan sangat beracun, Non flammable, tidak terlihat dan tidak berbau kecuali bau seperti chloropicrin yang telah ditambahkan. 4. Warna kemasan biru tua, hijau, biru muda, ukuran 40-50 kg 5. Ketika memeriksa barang berupa methyl bromide, petugas Bea

Cukai dapat beresiko terkena paparan methyl bromide yang dapat mempengaruhi sistem saraf yang akan memberikan efek sakit kepala, mual, muntah, pusing, penglihatan kabur, dan koordinasi yang buruk. Bila terkena paparan tinggi bisa fatal. Alat pelindung diri yang diperlukan adalah : respirator dan kacamata pelindung (membuka kontainer atau mengambil sampel).

Itulah beberapa pengenalan terhadap jenis-jenis BPO. Informasi lebih lanjut terkait sifat bahaya BPO dan bagaimana seorang petugas harus menangani BPO serta pertolongan pertama jika terpapar, dapat Anda ketahui dari dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS) masing-masing bahan. MSDS dapat Anda akses dengan mudah di internet, misalnya dengan kata kunci : : MSDS HCFC atau CAS number HCFC atau lainnya. Semoga bermanfaat

Referensi : United Nations Environment Programme (UNEP), Training manual for Customs Officer, Saving the Ozone Layer: Phasing Out Ozone Depleting Substances in Developing Countries,2008, Second Edition, United Nations Publication. Kementerian Lingkungan Hidup, Manfaat Ganda dari Implementasi Protokol Montreal pada Sektor Refrigerasi terhadap Perubahan Iklim, 2011. Unit Ozon, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Mempersiapkan Diri untuk Berhenti Menggunakan Metil Bromida, Jakarta Timur. Materi workshop Pengawasan BPO bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Surabaya 23-24 September 2013.

50


Hobi dan Komunitas

Bela Diri Bea Cukai (BDBC) Persembahan Dojo Karate AMURA Cabang Khusus Bea dan Cukai Semarang

D

ewasa ini pola atau modus pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai semakin meningkat, disertai dengan makin meningkatnya pula keberanian mengadu fisik dengan petugas. Seperti diceritakan Agus Nugraha, pelatih Beladiri Bea Cukai Semarang yang mengalami sendiri kejadian terkait. Pada September 2013, bersama tim P2, Agus hendak menangkap pelaku penyelundupan ekspor rotan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku adalah pelatih kick boxer. Hal ini tentunya bisa membuat penyidik agak ciut melakukan penindakan. Namun, dikarenakan beberapa petugas P2 memiliki latar belakang bela diri, nyali mereka tidak kalah. “Meski sempat melarikan diri, anggota kita berhasil melumpuhkan pelaku hingga terjadi kontak fisik sengit. Pelaku yang lari berhasil kita kejar dan kita banting. Pada saat

terjatuh pun yang bersangkutan masih sempat melawan melalui sikutan, lagi-lagi kami berhasil menangkis dan dia kita kunci.” “Kemudian di Jepara menangkap pelaku dengan kendaraan berisi rokok ilegal, ketika dihentikan kendaraannya malah melarikan diri, lalu saya mengejarnya sampai ke tengah kampung, kira-kira 300 meter kejar-kejaran. Saat mau ditangkap

sempat terjadi pergumulan, pelaku terjatuh kakinya terluka, nyerah. Jadi selain keberanian, mental juga penting, seperti kasus di Purwodadi kedapatan orang membawa rokok polos, berdasarkan protap mestinya hp-nya kita sita, supaya tidak bisa berkomunikasi, tetapi kawankawan yang tidak berlatih bela diri tidak cukup nyali untuk merebut hp-nya membuat pelaku bisa berkomunikasi dengan calon pembeli agar tidak datang. Akhirnya yang tertangkap hanya satu. Jadi mental berpengaruh juga kepada kemampuan ,” ujar Agus, yang juga seorang pegawai pada Bidang P2 Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY. Melihat hal itu, perlu upaya peningkatan kemampuan petugas Bea Cukai dalam melakukan tugas penindakan dan penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai agar dapat melakukan penindakan (utamanya secara fisik) dengan


51

Hobi dan Komunitas

terukur, tidak berlebihan, dan terhindar dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dalam hal pembekalan ilmu bela diri bagi petugas, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan bela diri petugas tidak diutamakan untuk menyakiti atau menghancurkan masyarakat, tetapi lebih kepada memberikan kemampuan kepada petugas untuk melakukan gerakan-gerakan fisik dengan teknik bela diri yang terukur untuk dapat meringkus dan membawa tersangka/pelaku pelanggaran menjalani proses hukum. “Bahkan dapat dikatakan penggunaan kemampuan bela diri tersebut dengan menghadirkan rasa sakit atau cedera yang seminimal mungkin bagi tersangka atau pelaku pelanggaran. Namun demikian, bekal ilmu bela diri tersebut juga harus tetap efektif untuk menjaga keselamatan petugas serta mencegah pelaku melakukan tindakan melarikan diri dan tindakan destruktif yang lain,” demikian ungkap Agus, yang juga penyusun buku Pedoman Bela Diri Bea Cukai. Memperhatikan kebutuhan tersebut, Dojo Karate AMURA Cabang Khusus Bea dan Cukai Semarang telah meramu pola latihan yang memberikan pembekalan kemampuan yang cukup lengkap bagi para karatekanya. Pembekalan tersebut berupa pemberian materi

52


standar karate dengan penambahan teknik bantingan yang diberikan oleh senpai/pelatih yang kemudian sempat diperagakan dalam acara pembukaan Dojo Karate AMURA Cabang Khusus Bea dan Cukai Semarang pada tahun 2012 yang lalu. Namun dalam perjalanan latihan disadari bahwa teknik-teknik bantingan yang diajarkan ternyata masih sangat terbatas dan dirasa belum cukup memberikan bekal yang memadai bagi seorang petugas Bea dan Cukai. “Bela diri Bea Cukai sudah mulai resmi berlatih sejak tahun 2014, awalnya tahun 2012 kita anggap sebagai embrio terbentuknya gerakan-gerakan awal bela diri Bea Cukai. Pun pada perayaan Hari

Pabean Internasional tahun 2014, tim bela diri Bea Cukai melakukan atraksi usai upacara,” tutur Agus yang menguasai beberapa jenis beladiri. Selanjutnya, Dojo Karate AMURA Cabang Khusus Bea dan Cukai Semarang berusaha memperkaya khazanah teknik bantingan, kuncian, serta pertarungan pergumulan (ground fighting) dengan mempelajari serta menyerap dari beberapa aliran bela diri yang lain, di antaranya Kempo, Aikido, Judo, Gulat, dan Brazilian Jiujitsu. “Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan niat untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan bela diri Bea dan Cukai Indonesia, Dojo Karate

Hobi dan Komunitas

“

Bela diri Bea Cukai sudah mulai resmi berlatih sejak tahun 2014, awalnya tahun 2012 kita anggap sebagai embrio terbentuknya gerakangerakan awal bela diri Bea Cukai.

AMURA Cabang Khusus Bea dan Cukai Semarang memberanikan diri berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan berbagai praktisi seni bela diri lintas aliran hingga akhirnya memunculkan konsep pelatihan karate yang diperkaya dengan teknik-teknik bantingan, kuncian, serta pertarungan pergumulan (ground fighting),” ujar Agus. Penambahan teknik-teknik tersebut yang semula dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan petugas dalam menghadapi tantangan tugas di lapangan tersebut selanjutnya menjadi ciri khas dari Dojo Karate AMURA Cabang Khusus Bea dan Cukai Semarang. Selanjutnya untuk mewariskan ramuan teknik ini bagi generasi-generasi berikutnya, Dojo Karate AMURA Cabang Khusus

Bea dan Cukai Semarang mencoba menyusun modul materi latihan secara berjenjang dari tingkatan KYU 10 sampai dengan DAN I. “Dalam penyusunan program latihan dan buku modul, Dojo Karate AMURA Cabang Khusus Bea dan Cukai Semarang bekerja sama dengan VIPER Club dari Yogyakarta, yaitu club Mixed Martial Art yang beralamat di Area Parkir Bis Barat Monumen Yogya Kembali di Yogyakarta dan beberapa praktisi Judo dari Dojo Judo

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta,” ungkapnya. Dalam mengkombinasikan seni bela diri sehingga terbentuklah bela diri Bea Cukai dan menyusunnya dalam satu buku, Agus dibantu oleh beberapa pelatih antara lain Senpai Jeki Riyanto (Karate AMURA Semarang), Senpai Mohamad Anas (Karate Amura Semarang), Senpai Dibya Pradipta (UKM Judo Universitas Gajah Mada), Senpai Ade Ardiansyah (UKM Judo Universitas Gajah Mada), Shihan Pengeri Peranginangin (Karate Kyokhushinkaikan Kala Hitam Yogyakarta), Senpai Pintoko Darupito Kusumajati (MMA Viper Yogyakarta, judo Dojo TNH Yogyakarta), dan Master Yoyok V. Suryadi (Hapkido Dojang Satria

Bangsa Ambarbinangun). Keberadaan BDBC rupanya cukup diterima pecinta bela diri khususnya di Kanwil DJBC Jateng dan DIY. Dukungan dari pimpinan pun datang dalam hal ini Plt. Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY, Nugroho Wahyu ketika itu yang mendukung dibentuknya BDBC dan sangat antusias dengan disusunnya buku pedoman Bela Diri Bea Cukai. Sedangkan dukungan dari Kepala Bidang P2 adalah mewajibkan anggotanya untuk mengikuti BDBC. BDBC, Teknik Berbagai Aliran Beladiri Bela diri yang telah disusun dalam buku ini sesungguhnya bukanlah bela diri jenis baru, melainkan bentuk bela diri yang disusun untuk menjawab kebutuhan pembekalan ketrampilan bela diri guna pelaksanaan tugas pegawai Bea Cukai. Menggunakan teknik-teknik dari berbagai aliran bela diri yang telah berkembang di masyarakat. Sebagaimana telah umum dipahami, bela diri fisik ditinjau dari jarak pertarungan terbagi dalam tiga jenis yaitu: 1. Bela diri jarak pukul-tendang, yaitu jenis bela diri yang memfokuskan teknik-tekniknya dalam pertarungan dengan variasi serangan pukulan dan tendangan yang umumnya dilakukan dalam posisi berdiri. Dapat diambil sebagai contoh: Karate, Tinju, Tae Kwon Do, Muay Thai. 2. Bela diri jarak rapat, yaitu jenis bela diri yang memfokuskan teknik-tekniknya dalam pertarungan jarak rapat, umumnya dilakukan dengan teknik membanting. Dapat diambil sebagai contoh: Judo, Aikido, Gulat, Sambo. 3. Bela diri pergumulan, yaitu jenis bela diri yang memfokuskan teknik-tekniknya dalam pertarungan dengan teknik bergumul. Dapat diambil sebagai contoh: Brazilian Jiu Jitsu. Selain ketiga jenis di atas, terdapat pula jenis bela diri yang merupakan


53

Hobi dan Komunitas

campuran ketiga jenis tersebut. Dapat diambil sebagai contoh: Mixed Martial Art (umumnya merupakan gabungan dari Muay Thai, Judo/gulat, dan Brazilian Jiu Jitsu), Hapkido, Yong Moo Do, Daido Juku/Kudo, dan lain-lain. Untuk BDBC, Dojo Karate AMURA Cabang Khusus Bea Cukai Semarang menetapkan bela diri karate sebagai kerangka dasar dengan beberapa pertimbangan, karate merupakan bela diri yang secara silabus teknik bersifat terbuka bagi penambahan teknik, terutama untuk teknik Goshin Jutsu (teknik bela diri praktis berupa bantingan dan kuncian). Terbukti dalam silabus teknik, jarang sekali perguruan karate yang menetapkan teknik bantingan/kuncian yang baku dan dikenal luas di setiap dojo. Bela diri karate umumnya bersifat terbuka menerima pengkayaan teknik dari aliran bela diri lain, sehingga dapat diharapkan bahwa penambahan teknik bantingan, kuncian, maupun pergumulan dapat berlangsung secara luwes dan tidak menghilangkan jati diri karate itu sendiri. Sebagai contoh ekstrim dapat ditampilkan bahwa karate yang secara gramatikal berasal dari kata ‘Kara’ 空 dan berarti ‘kosong’ dan ‘te’ 手, berarti ‘tangan’ sehingga memiliki arti “tangan kosong” (bela diri tangan kosong atau tanpa senjata), namun apabila di dojo-dojo tertentu diberikan penambahan teknik penggunaan senjata berupa bo (tongkat), katana (pedang samurai), double stick dan lain-lain, penambahan tersebut juga dapat berlangsung dengan wajar dan tanpa hambatan. Oleh karena itu diharapkan penambahan teknik bantingan dan kuncian bagi Bela Diri bea Cukai nantinya juga dapat berlangsung dengan wajar dan tanpa hambatan. Bela diri karate merupakan bela diri yang sudah sejak lama menjadi materi pendidikan di DJBC. Setiap pegawai Bea Cukai yang telah menjalani Diklat Kesamaptaan dapat dipastikan pernah memperoleh pelatihan bela diri karate, sehingga

54


bela diri karate menjadi hal yang tidak asing lagi bagi para pegawai bea Cukai. Disamping itu karate merupakan bela diri yang cukup murah. Dalam kondisi minimal, yang diperlukan untuk berlatih karate hanyalah baju seragam dan lapangan terbuka. Untuk teknik bantingan dan kuncian, untuk menghindari cedera idealnya latihan dilakukan menggunakan matras. Tetapi apabila matras tidak/belum tersedia, dapat digunakan lapangan rumput atau lapangan pasir dengan penyesuaian ledakan tenaga bantingan dan kontrol pada saat jatuhan.

“Adapun mengenai aliran bela diri karate yang dipilih, BDBC tidak menetapkan satu aliran sebagai aliran resmi. Tetapi mengingat buku ini disusun di Dojo Karate AMURA Cabang Khusus Bea dan Cukai Semarang, maka sebagian besar teknik dan aturan warna sabuk sesuai tingkatan mengikuti kebiasaan di perguruan karate AMURA,” ujar Agus. Untuk lebih lengkapnya mengenai teknik BDBC bisa dilihat dan dipelajari dalam buku silabus yang telah dibuat oleh tim penyusun Beladiri Bea Cukai. (ariessuryantini)

Ruang Kesehatan

Pengapuran Tanya :

Dok, satu minggu sebelum penutupan samapta tumit kaki kanan saya serasa nyeri saat bangun dari tidur. Tapi setelah aktifitas nyerinya mulai berkurang. Apakah ini tanda pengapuran ya dok ? Padahal usia saya baru 23 tahun. Indra – Jakarta.

Jawab :

Proses pengapuran pada tumit atau bagian tubuh lain adalah akibat dari deposit atau penumpukan kalsium pada daerah tersebut. Proses pengapuran pada tumit terjadinya di jaringan lunak telapak kaki (fascia) atau pada urat (tendon). Hal ini disebabkan karena proses instabilitas ringan seperti terjadinya kelemahan otot, kenaikan berat badan, kurang bergerak dll. Resiko pengapuran akan meningkat diatas 40 thn. Mengingat usia anda masih muda dan timbulnya pada saat sedang olah raga yang intensif (samapta) maka kemungkinan besar bukan karena pengapuran tetapi karena adanya peradangan di jaringan lunak telapak kaki yang disebut “Plantar Fascitis”.

Plantar Fascia adalah ligamen/ jaringan kuat yang panjang dan terletak tepat di bawah kulit telapak kaki. Ligamen ini menghubungkan tumit bagian depan telapak kaki dan menyokong bagian archi kaki kita. Plantar Fascia dirancang untuk menyerap tekanan yang tinggi dan tegangan. Tetapi terlalu banyak tegangan pada fascia dapat merusak jaringan tersebut, misalnya pada pelari, bentuk lengkungan (archi) telapak kaki yang datar, sepatu yang tidak sesuai dll. Respon natural dari tubuh kita saat adanya cidera adalah munculnya radang atau pembengkakan. Radang ini yang menyebabkan rasa sakit di bagian tumit dan plantar fascia yang kena. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih beresiko mengalami cidera ini : - Otot betis yang tegang - Obesitas - Archi/lengkungan yang sangat tinggi/datar - Aktifitas intens - Melakukan aktifitas baru atau meningkatkan aktifitas secara mendadak. Pengobatannya bila ditangani sedini mungkin, keluhan dapat hilang dengan cara yang sederhana. - Istirahat : mengurangi atau menghentikan aktifitas yang menyebabkan rasa sakit. Juga menghindari gerakan kaki yang menghantam permukaan keras seperti lari. - Kompres es : Gulirkan kaki diatas botol berisi air dingin/ es selama 20 menit, selama 3 – 4 kali sehari - Latihan : peregangan

Tarik kaki dengan handuk.

telapak kaki dan tumit (tendon achilles) sangat efektif untuk mengurangi rasa sakit yang muncul . Duduk di lantai dengan ke dua kaki lurus ke depan. Tarik kedua kaki anda dengan menggunakan handuk kearah belakang tubuh anda. Tahan selama 15 – 30 detik. Latihan lain : yaitu menghadap ke dinding dengan posisi kaki di depan kaki yang lainnya. Tarik kaki yang satu ke belakang dan tekan tumit ke lantai dan lutut kaki yang lain ke depan. Tahan selama 15 – 30 detik. - Sepatu pendukung : sepatu dengan sol bagian dalam yang tebal pada bagian tumit. Hindari yang bantalannya terlalu kecil atau tipis dan keras. - Penyangga kaki - Terapi obat dan penyuntikan Bila plantar fascitis ini tidak pulih setelah 6 – 12 bulan terapi maka dokter dapat menyarankan tindakan operasi. Silakan mencoba latihanlatihan tersebut. Semoga cepat sembuh. Dr. Maya CLM

Tumit


55

Feature

Kawasan Berikat

Pagi itu kopi yang diseruput Duleh terasa lebih nikmat karena hasil rapat keluarga malam tadi memutuskan Duleh untuk menjadi pemegang kendali pada perusahaan ayahnya yang bergerak di bidang konveksi. Kecerahan pagi itu bertambah indah, karena sejak awal Duleh memang telah bercita-cita ingin menjadi pengusaha dan memajukan perusahaan keluarganya tidak hanya sekedar konveksi saja.

D

itemani sang istri, Duleh mengungkapkan kalau ia ingin perusahaan yang dipimpinnya nanti dapat menjadi besar dan tentunya tidak hanya memenuhi pesanan dalam negeri saja tapi juga dapat menjadi industri pakaian jadi yang hasil produksinya diekspor ke beberapa negara di luar negeri. Cita-cita Duleh ini tentunya sangat didukung oleh istrinya, namun sang istri merasa khawatir kalau ambisi Duleh terlalu besar dan tidak banyak memperhitungkan kemungkinankemungkinan yang terjadi jika perusahaan tersebut menjadi besar. Duleh : Ko ibu kelihatan tidak semangat dengan cita-cita yang ayah mau jalani ini? Istri : Bukan tidak semangat yah, ibu sih dukung semua cita-cita ayah. Tapi…. Duleh : Loh kok ada tapinya bu..? Istri : Begini yah, apa ayah sudah

56


memperhitungkan betul-betul baik buruknya kalau perusahaan keluarga kita nanti menjadi industri tekstil yang besar. Kira-kira berapa banyak modal yang harus kita butuhkan, berapa banyak peralatan yang kita perlukan, dan berapa luas lahan yang harus kita miliki untuk menjadi industri besar itu…? Duleh : Semua sudah saya pikirkan bu, memang untuk menjadi besar itu tidak mudah dan banyak sekali modal yang kita perlukan, tapi dengan modal yang ada sekarang ini ayah pikir sudah bisa besar, asalkan kita mau memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara kepada para industri. Nah…, fasilitas itu banyak jenisnya dan hari ini ayah janji dengan teman untuk main ke perusahaannya sekalian menanyakan fasilitas apa saja yang didapatkan dari negara sehingga bisa menjadi industri tekstil yang besar. Begitu bu… Istri : oh begitu, ya sudah kalau gitu ibu dukung yah, tapi tetep ayah

harus memperhitungkan segala kemungkinannya agar perusahaan keluarga kita bisa tetap maju. Tanpa terasa obrolan seru mereka berlangsung hingga matahari mulai menyinari beranda rumah, panas matahari pun mulai terasa, dan Duleh pun bergegas mandi karena tidak ingin terlambat berkunjung ke perusahaan temennya yang memang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Duleh. Selesai sarapan Duleh pun pamit kepada istrinya dan tidak lupa mengecup kening istrinya untuk minta didoakan agar semua cita-cita dan harapannya dapat terkabut tanpa ada halangan apapun. Memasuki jalan kota yang padat pagi itu, Duleh menyempatkan diri sesekali melihat koran dan perhatiannya menjadi terfokus tak kala melihat berita kalau saat ini pemerintah tengah gencargencarnya memberikan insentif fiskal kepada sektor industri baik industri kecil, maupun industri menengah. Disaat kemaceten yang mengharuskan kendarannya berhenti cukup lama, Duleh pun memilih untuk membaca berita tersebut dan berusaha memahaminya apa yang dimaksud dengan insentif fiskal kepada industri kecil menengah dan

Feature

kira-kira apakah perusahaan yang dimilikinya termasuk dalam kategori industri yang akan mendapat insentif fiskal dari pemerintah. Ditengah asiknya membaca, tanpa disadari kalau jalanan didepanya mulai lancar dan Duleh pun beberapa kali diklakson oleh pengendara lain agar cepat bergerak. Memasuki jalan tol luar kota rupanya kemacetan belum beranjak dari perjalanan Duleh, perlahan tapi pasti kendarannya bergerak sambil sesekali pindah jalur agar dapat lebih lancar. Dan disaat ia konsentarasi tiba-tiba phonsel nya berdering….. ternyata kawan yang akan dikunjunginya yang menelponnya. Duleh : Halooo….. bro sory aku masih dijalan nih.. Kawan : Oh iya aku cuma mau mastiin aja kamu jadi ga ke kantor aku hari ini…? Duleh : jadi dong bro masa ga jadi kan kita dah janjian…, oh ya aku masih di tol sekarang ya kamu tau lah tol pun ada macetnya jadi maaf ya kalau telat-telat dikit…. Kawan : Ok…paham bro kan aku juga tiap hari ketemu macet di tol, dan kamu juga nanti bakalan sama bakal temu macet tiap hari di tol…, ok deh hati-hati di jalan ya aku tunggu bro.. Duleh : Trims bro… Ponsel pun kembali diletakan di saku Duleh dan kini ia kembali fokus ke jalan dan berusaha bersabar agar kemacetan yang dihadapinya

tidak membuatnya emosi sehingga melajukan kendarannya seenaknya dan dapat menyelakai orang lain. Tanpa terasa gerbang tol yang dituju sudah didepannya dan usai membayar tol, Duleh pun langsung melaju kendarannya sambil mengikuti petunjuk arah menuju kawasan industri. Di dalam kawasan industri hati Duleh semakin berdebardebar karena baru kali ini ia melihat pabrik-pabrik berjejer dengan rapih dan konteiner keluar masuk pabrik untuk membawa barang ekspor dan impor. Duleh pun semakin mantab ingin segera mewujudkan citacitanya sehingga perusahaan yang dimilikinya kini dapat juga berjejer di dalam kawasan industri. Memasuki perusahaan kawannya Duleh pun langsung disambut oleh sekretaris perusahaan tersebut dan langsung dipersilahkan masuk ke ruang direktur utama yang tidak lain adalah kawannya sendiri. Kawan : Silakan masuk bro…. slamat datang di perusahaan kami, gimana bisa menikmati perjalanan kan hahahaha…. Duleh : Sangat menikmati dan kamu tau tidak begitu masuk kawasan industri, jantung ku langsung berdebar-bedar dan rasanya tidak sabar lagi untuk mewujudkan cita-cita ku ini. Kawan : hahahaha….., sabar kawan semua ada waktunya. Nah yang penting kamu semangat dan mau bersunguh-sunguh bekerja keras untuk mewujudkan itu semua. Nah untuk fasilitas yang aku

ceritakan kemarin itu sebentar ya aku panggil Kepala Hanggar Bea Cukai dulu biar mereka yang menjelaskan ke kamu fasilitas apa saja yang bisa kamu dapatkan untuk industri tekstil. Duleh : hahaha…. Boleh-boleh aku ikut aja deh. Sambil menunggu Kepala Hanggar di perusahaan tersebut, Duleh dan kawannya pun larut dalam perbincangan mengenai pengembangan perusahaan yang sehat dan kiat-kiat dalam menghadapi kendala-kendala pada industri tekstil. Dan di tengah asiknya mereka mengobrol tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan sekretaris masuk bersama dengan seorang Petugas Bea Cukai. Kawan : Silahkan masuk…, nah ini Petugas Bea Cukai namanya pak Habil yang nanti akan menjelaskan semua tentang fasilitas yang diberikan negara kepada industri dalam negeri baik kecil, menengah, maupun besar. Bea Cukai : selamat pagi pak, saya Habil sebelumnya saya sudah dikasih tau kalau bapak mau datang dan ingin mengetahui secara detail akan fasilitas negara yang dapat diberikan kepada industri dalam negeri. Duleh : sebelumnya terima kasih pak, begini saya punya perusahaan yang bergerak dibidang konveksi dan saat ini pesanan maupun produksi yang ada sudah cukup besar, bahkan saya pun sudah mendapat pesanan dari beberapa negara yang ingin menerina prosuksi kami. Nah kira-kira apa yang dapat saya terima sebagai


57

Feature

58

fasilitas dari negara agar industri saya dapat menjadi besar dan mampu memenuhi semua pesanan dari luar negeri tersebut. Bea cukai : kalau dari cerita bapak saya lebih menyarankan agar bapak mengajukan fasilitas kawasan berikat seperti yang diterima oleh perusahaan ini, karena dengan fasilitas itu bapak akan menerima kemudahan dalam impor khususnya bahan baku, dan kemudahan dalam mengekspor hasil produksi.

mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Dengan mengajukan fasilitas kawasan berikat, maka ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh perusahaan, antara lain: 1. Diberikan fasilitas penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan

Duleh : maaf pak, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kawasan berikat itu..? Mendapat pertanyaan dari Duleh, Petugas Bea Cukai pun dengan semangat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kawasan berikat, sambal sesekali melihat buku catatannya tentang kebijakan baru yang mengatur tentang kawasan berikat. Jadi yang dimaksud dengan kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor. Lalu apa yang dimasud dengan tempat penimbunan berikat? Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun,

(PPh) pasal 22 impor atas, impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB atau semata-mata dipakai PDKB, dan impor barang/atau bahan untuk diolah di PDKB. 2. Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas : (a). pemasukan barang kena pajak (BKP) dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut. (b). pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungun PPN


dan PPnBM. (c). pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di TLDDP atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak. (d). penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal. (e). peminjaman mesin dan/ atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di

TLDDP atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal. (f). memasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemasan dan TLDDP ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB. 3. Diberikan fasilitas pembesan cukai atas: impor barang dan/ atau bahan untuk diolah PDKB, dan pemasukan barang kena cukai (BKC) dari TLDDP ke PDKB untuk diolah lebih lanjut. 4. Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.

Feature Lalu mafaat apa yang dapat diperoleh bagi pengusaha di kawasan berikat? Ada banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, antara lain: a. Efisiensi waktu dengan tidak diberlakukanya pemeriksaan fisik di tempat penimbunan sementara (perlabuhan), b. Efisiensi waktu dengan pengajuan dokumen BC 2.3 yang dilakukan sebelum kapal/pesawat tiba, c. Efisiensi waktu dan biaya dengan prosedur truck losing, d. Efisiensi waktu dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, sehingga PDKB dapat menikmati harga kompetitif di pasar global, e. Cash flow perusahaan terjamin, f. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan industri yang bisa menambah lapangan pekerjaan, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan manfaat tersebut pastinya akan memudahkan pengusaha dalam meningkatkan produksi, karena ada juga kemudahan lain yang dapat diberikan seperti kemudahan ekspor yang dilakukan pengusaha di kawasan berikat, antara lain: 1. Pelayanan dokumen ekspor diberikan oleh Petugas Bea Cukai di KB termasuk pemberian persetujuan muat sehingga barang ekspor milik PDKB di pelabuhan muat dapat langsung dimuat di atas kapal/pesawat. 2. Barang ekspor dari KB dimungkinkan untuk konsolidasi dengan barang ekspor lainnya sehingga dapat menghemat biaya ekspor. 3. Dengan diberikannya fasilitas perpajakan, PDKB tidak perlu mengurus proses restitusi pajak karena pemasukan barang ke KB tidak dipungun PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor. Namun demikian ada ketentuan atau syarat-syarat fisik yang harus dipenuhi oleh sebuah kawasan

berikat agar dapat memperoleh semua fasilitas tersebut, diantaranya; 1. Perusahaan berstatus PMDN, PMA, Non PMA/PMDN yang berbentuk PT, Koperasi atau yayasan, 2. Memiliki/menguasai kawasan yang berlokasi dikawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemda Tingkat II, 3. Lokasi kawasan dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang, tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain dan mempunyai fasilitas sistem hanya satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KB, 4. Kawasan memiliki pagar keliling yang merupakan batas pemisah yang jelas dengan kawasan lain, 5. PDKB harus memiliki secara terpisah tempat pengolahan, penimbunan bahan baku, barang jadi dan barang sisa serta barang rusak/busuk, 6. Menyediakan ruangan yang memadai bagi Petugas Bea Cukai dalam melakukan pekerjaan dan pos penjagaan di pintu utama, dan 7. Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas di depan perusahaan. Itulah fasilitas dan ketentuan syarat fisik yang dapat diterima oleh perusahaan jika ingin mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Dengan semua kemudahan pastinya industri akan semakin mudah menjalankan usahanya, karena baik harga maupun persaingan usaha dapat berjalan dengan sehat. Selain itu, pemerintah akan semakin terbantu dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan pihak pengusaha dapat memajukan perusahannya dengan mudah dan sehat. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Petugas Bea Cukai, Duleh pun semakin merasa yakin dan tekadnya semakin bulat untuk

memajukan perusahaan dengan cara mendapatkan fasilitas kawasan berikat dari negara. Namun demikian masih ada satu hal yang mengganjal bagi Duleh, yaitu soal syarat dan ketentuan untuk mengajukan perusahaannya menerima fasilitas kawasan berikat. Melihat kegundahan diwajah Duleh, Petugas Bea Cukai pun langsung paham kalau sejak tadi dirinya belum menjelaskan syarat dan ketentuan untuk memperoleh fasilitas kawasan berikat, untuk itu ia pun langsung menjelaskan kalau ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mendapatkan fasilitas kawasan berikat, sesuai dengan kebijakan yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan yang terkandung dalam kebijakan PMK 120/PMK.04/2013 yang merupakan perubahan atas PMK 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat antara lain; 1. Mengajukan surat permohonan penetapansebagai kawasan berikat serta persetujuan sebagai penyelenggara kawasan berikat (PKB)/ PKB merangkap pengusaha di kawasan berikat (PDKB) bermaterai sesuai format yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, 2. Daftar isian kelengkapan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai PKB/ PKB merangkap PDKB/PDKB sesuai ketentuan yang berlaku, 3. Fotocopy ijin usaha dan persetujuan lain yang diperlukan dari instansi teknis terkait, 4. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, 5. Fotocopy bukti/dokumen kepemilikan atau penguasaan lokasi KB, 6. Fotocopy surat pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), fotocopy NPWP dan fotocopy SPT, PPh wajib pajak tahun terakhir(jika perusahaan belum aktif beroperasi kewajiban


59

Feature

melampirkan SPT diganti dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan perusahaan belum beroperasi) 7. Rekomendasi kepala KPPBC dan berita acara pemeriksaan dari KPPBC setempat yang mengawasi disertai dengan lampirannya berupa peta lokasi/denah/tataletak dan foto-foto tentang lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandasahkan/distempel oleh KPPBC dimaksud, 8. Analisa mengenai dampak lingkungan/UKL dan UPT/ dokumen lingkungan hidup, 9. Apabila calon KB berada di kawasan industri diwajibkab melampirkan surat keputusan dari instansi teknis terkait yang menetapkan bahwa area yang akan dipakai calon KB merupakan kawasan industri disertai surat keterangan domisili dan pengelola kawasan industri dimaksud yang menerangkan tentang keberadaan calon KB benar-benar berada pada kawasan industrinya, atau apabila calon KB berada dikawasan peruntukan industri diwajibkan melampirkan surat keputusan dari Pemda TK.II yang menetapkan bahwa lokasi calon KB berada dikawasan peruntukan industri, 10. Fotocopy SPR(surat pemberitahuan regitrasi), dan 11. Surat pernyataan (bermaterai) tentang kesanggupan

60


membangun sistem PDE dalam kegiatan kepabeanan yang dapat terintegrasi dengan IT DJBC disertai dengan bukti pendukung tentang sistem IT yang telah ada/ dibangun di perusahaan. Petugas Bea Cukai pun memberikan saran kepada Duleh untuk datang ke Kantor Bea Cukai terdekat atau langsung ke Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dengan penjelasan yang disampaikan Petugas Bea Cukai, pemahamam Duleh semakin bertambah dan kini tidak ada lagi keragu-raguan dalam hatinya untuk

memajukan perusahaan keluarga yang telah diamanatkan kepada dirinya untuk dibangun menjadi lebih besar dengan bantuan dan pemanfaatan fasilitas yang diberikan negara berupa fasilitas kawasan berikat. Dengan bertambahnya pengetahun dan pengalaman hari itu, Duleh pun kembali ke kantornya dengan penuh semangat, apalagi jalanan siang itu tidak macet membuat dirinya semakin bersemangat untuk segera membangun cita-citanya menjadi penguasaha tekstil yang besar melalui fasilitas kawasan berikat. (Supriyadi)

Sejarah

PELABUHAN BARUS SIBOLGA DAN KAPUR BARUS

YANG HARUMNYA SEMERBAK LINTASI SAMUDERA BARUS KOTA TUA Kota Barus adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ibu kota kecamatan ini berada di kelurahan Padang Masiang. Kota Barus sebagai kota emporium dan pusat peradaban pada abad I–XVII M, dan disebut juga dengan nama lain, yaitu Fansur. Barus kota tua, menjadi salah satu tujuan wisata bagi para peneliti arkeologi, baik dari dalam negeri dan dari luar negeri, khususnya di Lobu Tua dimana peneliti Prancis dan Indonesia melakukan eksplorasi arkeologi. Penggalian arkeologi yang dilakukan oleh Daniel Perret dan kawan-kawannya dari Ecole Francaise d’Extreme-Orient (EFEO) Perancis bekerja sama dengan peneliti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PPAN) di Lobu Tua, Barus, membuktikan pada abad IX-XII perkampungan multi etnis dari suku Tamil, China, Arab, Aceh, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Bengkulu, dan sebagainya telah ada di sana. Perkampungan tersebut dikabarkan sangat makmur mengingat banyaknya barang-barang berkualitas tinggi yang ditemukan. Pada tahun 1872, pejabat Belanda, GJJ Deutz, menemukan batu bersurat tulisan Tamil. Tahun 1931 Prof Dr K A Nilakanta Sastri dari Universitas Madras, India, menerjemahkannya. Menurutnya, batu bertulis itu bertahun Saka 1010 atau 1088 Masehi di zaman pemerintahan Raja Cola yang menguasai wilayah Tamil, India Selatan. Tulisan itu antara lain menyebutkan tentang perkumpulan dagang suku Tamil sebanyak 1.500 orang di Lobu Tua yang

Peta Dunia Abad ke II, dibuat oleh Claudius Ptolemaus.

memiliki pasukan keamanan, aturan perdagangan, dan ketentuan lainnya. Namun, Lobu Tua yang merupakan kawasan multietnis di Barus ditinggalkan secara mendadak oleh penghuninya pada awal abad ke-XII sesudah kota tersebut diserang oleh kelompok yang dinamakan Gergasi. Setelah ditinggalkan oleh komunitas multietnis tersebut, Barus kemudian dihuni oleh orang-orang Batak yang datang dari kawasan sebelah utara kota ini. Situs Bukit Hasang merupakan situs Barus yang berkembang sesudah penghancuran Lobu Tua. Sampai misi dagang Portugis dan Belanda masuk, peran Barus yang saat itu telah dikuasai raja-raja Batak sebenarnya masih dianggap menonjol sehingga menjadi rebutan kedua penjajah dari Eropa tersebut. Penjelajah Portugis Tome Pires yang melakukan perjalanan ke Barus awal abad ke-XVI mencatat Barus sebagai pelabuhan yang ramai dan makmur.

KAPUR BARUS Barus sangat terkenal dengan kehebatan kapurnya. Ini menjalar ke seluruh dunia. Sehingga Barus diserbu para saudagar melalui pelabuhan ini dan Bandar Barus merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang termasyur di Nusantara. Pada masa lalu, kapur barus dan rempah-rempah merupakan salah satu komoditas perdagangan yang sangat berharga dari daerah ini dan diperdagangkan sampai ke Arab dan Persia. Kapur Barus sangat harum dan menjadi bahan utama dalam pengobatan di daerah Arab dan Persia. Kehebatan kapur ini pun menjalar ke seluruh dunia dan banyak diminati negara lain, sehingga harganya semakin tinggi. Eksplorasi yang berlebihan dari kapur barus ini mengakibatkan tidak ada lagi regenerasi dari pohon yang berusia lama. Saat ini sangat susah menemui pohon kapur barus, kalaupun ada umurnya masih belum dapat


61

Sejarah

Pedagang Kapur Barus tempo dulu

memproduksi bubuk yang ada di tengah batang pohon. Diceritakan, kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari Barousai itu merupakan salah satu bahan pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Firaun sejak Ramses II, atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. JEJAK PERNIAGAAN KAPUR BARUS Pada masa kejayaan Barus tempo dulu yang merupakan pusat perdagangan dunia, Bandar Barus atau Pelabuhan Barus merupakan pusat persingahan para suadagar baik dari Arab maupun Persia. Barus barangkali satu-satunya kota di Nusantara yang namanya telah disebut sejak awal abad Masehi oleh literatur-literatur dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Yunani, Siriah, Armenia, Arab, India, Tamil, China, Melayu, dan Jawa. Berita tentang kejayaan Barus sebagai bandar niaga internasional dikuatkan oleh sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemaus, seorang gubernur dari Kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir, pada abad ke-II. Di peta itu disebutkan, di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Barousai (Barus) yang menghasilkan wewangian dari kapur barus. Tahun 1550, Belanda berhasil merebut hegemoni perdagangan di daerah Barus. Di mana pada tahun 1618, VOC, kongsi dagang Belanda, mendapatkan hak istimewa perdagangan dari raja-raja Barus, melebihi hak yang diberikan kepada bangsa China, India, Persia, dan

Mesir. Belakangan, hegemoni Belanda ini menyebabkan pedagang dari daerah lain menyingkir, dan sepak terjang Belanda juga mulai merugikan penduduk dan rajaraja Barus sehingga memunculkan perselisihan. Tahun 1694, Raja Barus Mudik menyerang kedudukan VOC di Pasar Barus sehingga banyak korban tewas. Raja Barus Mudik bernama Munawarsyah alias Minuassa kemudian ditangkap Belanda, lalu diasingkan ke Singkil, Aceh. Perlawanan rakyat terhadap Belanda dilanjutkan di bawah pimpinan Panglima Saidi Marah. Gubernur Jenderal Belanda di Batavia kemudian mengirim perwira andalannya, Letnan Kolonel Johan Jacob Roeps ke Barus. Pada tahun 1840, Letkol Roeps berhasil ditewaskan pasukan Saidi Marah, yang bergabung dengan pasukan Aceh dan pasukan Raja Sisingamangaraja dari wilayah utara Barus Raya. Namun, pamor Barus sudah telanjur menurun karena saat Barus diselimuti konflik, para pedagang beralih ke pelabuhan Sunda Kelapa, Surabaya, dan Makassar. Sementara, pedagang-pedagang dari Inggris memilih mengangkut hasil bumi dari pelabuhan Sibolga. Barus semakin tenggelam saat Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada permulaan abad ke-XVII. Kerajaan baru tersebut membangun pelabuhan yang lebih strategis untuk jalur perdagangan, yaitu di pantai timur Sumatera, berhadapan dengan Selat Melaka. Pesatnya teknologi pembuatan kapur barus sintetis di Eropa juga

Kota Sibolga

62


dianggap sebagai salah satu faktor memudarnya Barus dalam peta perdagangan dunia. Pada awal abad ke-XVIII, Barus benar-benar tenggelam dan menjadi pelabuhan sunyi yang terpencil. Kehancuran Barus kian jelas ketika pada tanggal 29 Desember 1948, kota ini dibumihanguskan oleh pejuang kemerdekaan Indonesia karena Belanda yang telah menguasai Sibolga dikabarkan akan segera menuju Barus. Barus yang berjarak 414 km dari Medan benar-benar dilupakan. Pemerintah lebih tertarik mengembangkan perdagangan di kawasan pantai timur Sumatera, khususnya di sekitar Selat Malaka, dengan pusatnya di Batam dan Medan. Dominasi pembangunan pantai timur ini bisa dilihat pengiriman hasil bumi dari pedalaman pantai barat Sumatera yang harus melalui jalur darat untuk kemudian dibawa dengan kapal dari pelabuhan Belawan, Medan. Sedangkan untuk melayani arus perdagangan skala lokal di kawasan pantai barat Sumatera, pemerintah lebih tertarik mengembangkan pelabuhan yang lebih baru seperti Singkil di utara dan Sibolga di selatan. Kehebatan Barus sebagai bandar internasional benar-benar dilupakan. Kini, Barus tak lebih dari kota kecamatan lain di daerah pinggiran yang hampir-hampir tak tersentuh roda pembangunan. Sebagian warganya meninggalkan desa, mencari pekerjaan atau pendidikan di luar daerah. (Piter – Dari berbagai sumber).

CUSTOMS INSPECTION

Fotografer Juan Herbert Girsang

After immigration, travelers must pass through a customs inspection comprising indirect examination by X-ray and metal detector. Place all your belongings on the X-RAY conveyor belt, and place metal objects including any coins or lighters in one of the trays provided at the gate. If the metal detector sounds the alarm, a customs officer may search you with a portable metal detector or conduct a direct search for concealed goods or other transgressions of the law, if suspected.


63

64


CONTAINER CONTROL PROGRAMME (CCP)

Recommend Documents