perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perusahaan pasti akan membutuhkan dana sebagai modal tambahan untuk menjalankan operasinya. Modal yang digunakan oleh perusahaan tersebut dapat berasal dari luar ataupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Modal dari dalam bisa berasal dari laba ditahan, saham biasa atau saham preferen yang diterbitkan oleh perusahaan. Sedangkan modal yang diperoleh dari luar adalah hutang yang diambil oleh perusahaan. Sumber modal dari luar perusahaan yang digunakan agar dapat terus menjalankan usahanya tersebut ada tiga macam, yaitu saham, obligasi dan kredit perbankan. Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan melalui ketiga instrumen tersebut selama ini masih didasarkan pada prinsip ekonomi kapitalis atau konvensional yang tidak mempedulikan aspek-aspek agama dalam pelaksanaannya. Salah satu sumber untuk mendapatkan dana bagi perusahaan ialah dengan menerbitkan obligasi, yang merupakan salah satu instrumen di pasar modal. Praktik kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan di pasar modal yang mengandung unsur spekulasi dan menjadikan sistem riba sebagai landasan operasionalnya ternyata telah menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam. Disisi lain, sejak dua dekade ini telah marak diperbincangkan mengenai prinsip ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Sebenarnya prinsip ekonomi syariah ini telah ada sejak zaman kenabian, ditandai degan adanya ayat-ayat Al-Quran dan Al Hadits yang mengatur tentang perdagangan. Dalam hal ini, Islam melarang perdagangan yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan mashyir (judi) dan unsur-unsur lainnya yang dilarang oleh hukum Islam. Pada sebelumnya, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi pasar modal disebabkan larangan-larangan Islam pada
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
aktivitas bisnis tertentu, namun untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dibuatlah pasar modal berbasis syariah dengan beberapa alternatif investasi seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Hal ini telah berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Menariknya, pemodal dalam pasar modal syariah tidak hanya berasal dari institusi-institusi syariah atau masyarakat muslim saja, tetapi juga berasal dari Investor konvensional. Produk syariah dapat dinikmati dan dapat digunakan oleh siapapun, sesuai dengan falsafah syariah yang sudah seharusnya memberi manfaat kepada seluruh semesta alam. Konsep dasar kegiatan pasar modal berbasis syariah adalah produk, jasa dan kegiatan yang dilakukan harus terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, mashyir, gharar, maksiat, dan kezaliman. Salah satu faktor yang diperlukan dalam mengembangkan kegiatan pasar modal berbasis syariah yang kredibel dan akuntabel adalah adanya kepastian kepatuhan pemenuhan terhadap prinsip syariah tersebut. Kepatuhan pemenuhan terhadap prinsip syariah harus tetap terjaga mulai dari penciptaan produk, selama operasional produk, dan sampai berakhirnya produk. Salah satu alternatif syariah pada pasar modal yang berkembang saat ini adalah obligasi syariah atau pada saat ini lebih dikenal sebagai sukuk. Pada dasarnya obligasi syariah hampir sama dengan obligasi konvensional. Perbedaan yang utama terdapat pada unsur bunga dalam obligasi konvensional yang diharamkan oleh syariah. Semenjak adanya konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrumen-instrumen yang mempunyai komponen bunga ini keluar dari investasi halal. Oleh karena itu, dimunculkan alternatif yang dinamakan dengan obligasi syariah.1 an fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa tersebut, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi 1
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, Kencana, Jakarta, hal 85
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata return obligasi konvensional. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata.2 Di Indonesia, pada awalnya penggunaan istilah sukuk hanya populer di kalangan akademisi, sukuk lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Namun, sejak adanya pendapat-pendapat dari para akademisi dan terbitnya peraturan
Badan
Pengawas
Pasar
Modal
dan
Lembaga
Keuangan
(BAPEPAM-LK) No. IX.A.13 mengenai Penerbitan Efek Syariah serta kajian dari pemerintah dengan DSN-MUI, istilah sukuk menjadi lebih sering digunakan. Pada awalnya, penggunaan istilah obligasi syariah sendiri dianggap kontradiktif. Obligasi sudah menjadi kata yang tidak bisa lepas dari bunga, sehingga tidaklah mungkin untuk di syariahkan. Sukuk saat ini sangat diminati oleh Investor yang selama ini membeli produk pasar modal konvensional. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),3 hingga 6 Februari 2015, nilai kumulatif penerbitan sukuk korporasi mencapai Rp 12,9 Triliun yang diterbitkan oleh 33 perusahaan.4 Berfluktuasinya tingkat bunga, seiring dengan menurunnya Bank Indonesia rate, juga membuat masyarakat mulai mencari alternatif untuk menyimpan dananya. Dengan adanya sukuk, baik negara maupun korporasi, masyarakat mempunyai keleluasaan menyimpan dananya. Penerbitan sukuk tidak hanya memberi alternatif pembiayaan tapi juga menjadi sarana perbaikan struktur keuangan dalam perusahaan. Selain itu, sukuk juga mendorong 2
Endri, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.3, Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia Menggunakan Metode Analytical Network Process (ANP). September 2009 3 Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor Pasar Modal pada tanggal 22 November 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka menurut Pasal 55 tentang Ketentuan Peralihan undang-undang ini, segala fungsi, tugas, dan wewenang Bapepam-LK secara resmi beralih kepada OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012. 4 www.metrotvnews.com/read/2015/02/10/356313432/per-6-februari-2014-nilai-penerbitan-sukukkorporasi-capai-Rp12,9-triliun, diakses tanggal 10 februari 2015
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
perusahaan untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti mengutamakan produk halal untuk konsumen.5 Tingginya minat Investor tersebut dalam membeli sukuk disebabkan beberapa faktor, antara lain adalah kepatuhan syariah dan manfaat ekonomi yang melekat pada produk sukuk. Dari segi syariah, sukuk merupakan produk yang berbasis syariah yaitu dengan menggunakan prinsip syariah dalam operasinya,6 seperti larangan atas penerapan bunga (riba), larangan terhadap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi (masyhir), ketidakpastian (gharar), produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan syariah Islam (bathil), serta penekanan pada perjanjian atau kesepakatan yang adil (taradhin), sehingga Investor dapat berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan prinsip syariah. Dari sisi ekonomi, sukuk memiliki kelebihan yang unik jika dibandingkan produk investasi yang ada di pasar modal, yaitu risiko yang rendah atau relatif lebih aman karena memiliki underlying asset.7 Sukuk juga memiliki kelebihan lain seperti memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain, pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh Emiten.8 Oleh sebab itu, sukuk merupakan alat yang ideal bagi manajemen likuiditas karena sukuk disamping memfasilitasi datangnya dana dari Investor, juga merupakan instrumen investasi yang relatif aman disebabkan sukuk merupakan investasi berbasis aset.9 Pendanaan dari investasi sukuk juga harus ditujukan untuk kegiatan yang produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk 5
http://www.bankmuamalat.co.id/berita/detail/1833/sukuk-korporasi-mulai-jadi/andalan/keuanganperusahaan, diakses tanggal 09 Januari 2015 6 Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010, hal 64-65 7 Underlying Asset adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dapat berupa barang milik Negara atau barang milik perusahaan 8 Sri Rahayu, Isti Fadah dan Novi Puspitasari, Analisis Pengaruh Faktor Internal Emiten Terhadap Bagi Hasil Investor Pada Obligasi Syariah Mudharabah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Akuntantasi dan Manajemen Volume XII Nomor 1 April 2013, , 2013 9 Vishwanath, S.R and Azmi, S. 2009. . Journal of structured finance, hal 58-67
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
kegiatan spekulatif sehingga risiko yang terjadi semata-mata disebabkan karena proyek dan bukan karena kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi yang nyata. Potensi sukuk sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan di Indonesia masih sangat besar, saat ini sukuk merupakan salah satu instrumen alternatif terbaik yang pernah ada bagi perusahaan-perusahaan besar sebagai instrumen mekanisme pendanaan untuk mengambil potensi dana dari luar masuk ke Indonesia. Selain itu, sukuk bisa menjadi instrumen bagi perusahaanperusahaan seperti asuransi, dana pensiun dan lain-lain sebagai investasi untuk jangka menengah dan jangka panjang.10 Sukuk sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan dari larangan syariat Islam. Sukuk bukanlah surat utang seperti pada obligasi konvensional, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu aset berwujud atau hak manfaat yang menjadi underlying asset-nya. Jadi akadnya bukan akad utang-piutang melainkan investasi. Pada sekarang ini, masih banyak masyarakat yang menganggap sukuk adalah sama dengan obligasi, padahal kedua efek tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Skema penerbitan sukuk mempunyai banyak variasi tergantung dari akad yang dipilih. Setiap skema penerbitan membawa konsekuensi berbeda terhadap hubungan transaksi antara Investor dengan penerbit sukuk. Dengan model struktur produk seperti itu, maka transaksi penerbitan maupun investasi sukuk diperbolehkan secara syariah. Sukuk dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, Ijarah, isthisna, salam, dan murabahah. Diantara prinsip-prinsip instrumen sukuk tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah sukuk dengan instrumen prinsip mudharabah dan Ijarah.11
10
yang dipublikasikan di www.mirajnews.com tanggal 29 September 2014, diakses tanggal 20 Desember 2014 11 Muhammad Firdaus, dkk. Konsep Dasar Obligasi Syariah, Renaisan, Bandung, 2005, hal. 29
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
Salah satu akad dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia adalah menggunakan mekanisme akad Ijarah. Akad Ijarah yaitu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah.12 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.41/DSNMUI/III/2004 tentang obligasi syariah Ijarah, ketentuan umum menyebutkan obligasi syariah Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi pada dasarnya, Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa tertentu dengan membayar imbalan tertentu.13 Seperti P.T Indosat, Tbk yang menerbitkan sukuk berkelanjutan14 dengan skema akad Ijarah. P.T Indosat,Tbk sebagai salah satu perusahaan korporasi besar di Indonesia telah menerbitkan obligasi berkelanjutan Tahap I Tahun 2014 dengan nilai emisi sebesar Rp 2,2 Triliun dan juga menerbitkan sukuk Ijarah berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 sebesar Rp 300 miliar. Penerbitan
12
Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.14 lampiran Keputusan Bapepam dan LK Nomor Kep.131/BL/2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal 13 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 138 14 Sukuk berkelanjutan merupakan salah satu variasi baru dari sukuk, dimana BAPEPAM-LK atau sekarang OJK memberikan keleluasaan kepada perusaaan untuk menerbitkan sukuk dalam kurun waktu 2 tahun, dengan cukup hanya 1 kali meminta izin pernyataan efektif. Sedangkan pernyataan efektif adalah proses yang dibutuhkan untuk membuat suatu surat berharga diperbolehkan untuk ditawarkan ke masyarakat umum
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
obligasi dan sukuk Ijarah tersebut merupakan bagian dari rencana keuangan perusahaan, dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sekaligus memperbaiki struktur permodalan dan profil hutang. Adapun penerbitan obligasi dan sukuk tersebut 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk bayar hutang yang jatuh tempo pada 29 Juli 2020. Sementara 20% (dua puluh persen) sisanya akan digunakan untuk membayar biaya hak penggunaan frekuensi (BHP).15 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 berjumlah pokok sebesar Rp 190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah), Sukuk Ijarah tersebut terdiri dari Seri A sebesar Rp 64.000.000.000 (enam puluh empat miliar Rupiah), Seri B sebesar Rp 16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah), Seri C sejumlah Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah), dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2014. Bertindak selaku Wali Amanat adalah P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.16 Mekanisme penerbitan sukuk melibatkan beberapa pihak sebagai pelaku utama terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi. Para pelaku utama tersebut antara lain Emiten dan Wali Amanat. Emiten merupakan pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan sukuk dengan tujuan untuk mendapatkan dana, sedangkan Wali Amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh Emiten, tetapi bertindak untuk mewakili kepentingan Investor.17 Emiten sebagai pihak yang melakukan penerbitan sukuk, wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang terkait dengan efek syariah yang ditawarkan dan wajib memenuhi kepatuhan terhadap prinsipprinsip syariah tersebut pada efek syariah yang diterbitkan.18 Wali Amanat adalah sebuah lembaga yang memberikan perlindungan dalam proses pembuatan suatu perikatan (dalam hal ini perjanjian
15
www.okezone.com/read/2014/11/06/278/1061883/indosat-tawarkan-sukuk-obligasi-senilai-rp25-triliun, diakses tanggal 4 januari 2015 16 www.detik.co/finance/read/2014/11/06/163427/6/bayar-pinjaman-indosat-terbitkan-surat-utangtotal-Rp10-triliun, diakses tanggal 04 Januari 2015 17 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal 48 18 Peraturan No.IX.A.13 lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
perwaliamanatan dan akad-akad syariah) dan pemantau terhadap perikatan tersebut bagi kepentingan Investor. Kegiatan-kegiatan Wali Amanat tersebut wajib memperhatikan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal. Hal tersebut menegaskan bahwa peran Wali Amanat dalam penerbitan sukuk sangat penting demi melindungi para pemegang sukuk agar sukuk yang diterbitkan memenuhi semua ketentuan syariah, antara lain proses penerbitannya, penggunaan dana hasil penerbitannya, maupun yang terkait dengan underlying asset dan terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, mashyir, gharar, dharar, maksiat, dan kezaliman. Selain iu, penerbitan sukuk diwajibkan memiliki pemenuhan atas kesesuaian syariah dalam efek syariah, salah satunya adalah Sharia Compliance Officer, yaitu Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dalam praktiknya, pihak eksternal yang memahami prinsip-prinsip syariah di pasar modal dilibatkan dalam penerbitan efek syariah. seperti di dalam penerbitan sukuk, Emiten biasanya meminta DSN-MUI untuk menunjuk Tim Ahli Syariah sebagai pihak eksternal dari perusahaan yang bertugas untuk mengawasi emisi sukuk. Sukuk sebagaimana produk investasi lainnya tidak terlepas dari kemungkinan adanya risiko. Setiap Investor yang membeli sukuk pasti ingin terhindar dari segala risiko yang didapat. Salah satu risiko dari investasi sukuk adalah risiko kepatuhan syariah, yaitu risiko akibat tidak dipatuhinya prinsipprinsip syariah, dan akan menyebabkan sukuk menjadi batal demi hukum.19 Perkembangan pasar yang sangat pesat memungkinkan adanya struktur sukuk yang tidak memenuhi aspek syariah. Standarisasi dan perhatian atas aturan-aturan syariah pada sukuk dibuat agar melindungi Investor muslim dari praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selama ini,
19
Peraturan No.IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah menyebutkan, dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, maka sukuk tersebut menjadi batal demi hukum (fasakh) dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang sukuk.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
anggapan umum yang beredar yaitu informasi utama yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan adalah mengenai seberapa besar risiko untuk kerugian dan seberapa besar keuntungan yang didapat. Kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah belum menjadi pertimbangan dalam memilih sukuk, karena seringkali diabaikan oleh calon Investor. Ditambah lagi, salah satu isu terhangat pasar keuangan syariah adalah kesesuaian syariah dari sukuk. Hal ini berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Sheikh Taqi Usmani ditahun 2008 yang sangat mengejutkan industri keuangan syariah bahwa 85% (delapan puluh lima persen) sukuk yang diterbitkan seluruh dunia tidak memenuhi nilai-nilai syariah.20 Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang
Perlindungan Hukum Terhadap
Kepatuhan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Bagi Investor Pemegang Sukuk Dalam Penerbitan Sukuk Korporasi Ijarah ( Studi Terhadap Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 P.T Indosat Tbk
B. Rumusan Masalah Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana upaya-upaya pihak terkait dalam penerbitan Sukuk korporasi Ijarah agar sukuk tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syariah ? 2. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Investor pemegang sukuk terhadap kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan sukuk korporasi Ijarah ?
20
Taqi Usmani, Sukuk and Their Contemporary Applications. Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions. Bahrain, 2007, hal 4
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 10
C. Tujuan Penelitan Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi sebuah pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Tujuan Obyektif a.
Untuk mengetahui upaya-upaya pihak terkait dalam penerbitan Sukuk korporasi Ijarah agar sukuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
b.
Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Investor pemegang sukuk terhadap kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan sukuk korporasi Ijarah
2. Tujuan Subyektif a.
Untuk memperoleh data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b.
Untuk
menambah,
memperluas
dan
mengembangkan
pengetahuan peneliti dalam masalah kenotariatan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Investor pemegang sukuk berkaitan dengan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam penerbitan sukuk Ijarah.
D. Manfaat Penelitian Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam praktiknya. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah : a.
Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan hukum, khususnya dalam hukum syariah dan kenotariatan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 11
b.
Untuk memperoleh pengetahuan
yang lebih mendalam
mengenai penerbitan sukuk korporasi Ijarah yang selama ini masih menjadi pertanyaan umum dikalangan masyarakat terkait kesyariahannya.
2. Manfaat Praktis Secara Praktis, penelitian dalam penulisan ini dapat memberikan informasi, saran ataupun masukan bagi seluruh pihak yang terkait. Lebih rincinya kontribusi penelitian untuk : a. Bagi Pelaku Penerbitan Sukuk : Memberikan masukan, saran dan pandangan mengenai kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada penerbitan sukuk yang selama ini pelaksanaannya masih terus dikembangkan di Indonesia. b. Bagi Pemerintah : Memberikan masukan, saran dan pandangan mengenai perlindungan hukum pada penerbitan sukuk Ijarah yang selama ini pedomannya masih terus dikembangkan. c. Bagi Masyarakat/Investor : Memberikan informasi, wawasan dan sosialiasi tentang peraturan dan prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan sukuk Ijarah di pasar modal, serta mengetahui dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan sukuk Ijarah.
commit to user
