perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam konsiderans Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah diterbitkannya.akta.kelahiran(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52a d4c63d7248/apakah-pengadilan-berwenang-dalam-penerbitan-aktakelahiran. Anak sebagai amanat dari Tuhan yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran HAK anak termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya ( Azwir Butun, 1992: 49 ). Pada hakekatnya setiap anak yang baru lahir
telah memiliki hak
tertentu setelah anak tersebut lahir di dunia ini. Salah satu hak yang mendasar setelah anak tersebut lahir adalah hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Hal ini sebenarnya juga sudah di atur dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia. Yang pertama yaitu dalam Pasal 5 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” juga dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “ identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” berikutnya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa: “setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”, dan yang ke tiga bisa dilihat dari Pasal 28D
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 2
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Status kewarganegaraan memang seharusnya sudah dimiliki sejak kelahiran seorang anak yang tertuang dalam sebuah akta kelahiran, dimana akta kelahiran juga akan di gunakan oleh negara terutama dalam pengisian dokumen negara. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan, disamping itu akta kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) No. 36 Tahun 1990 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan
pengakuan negara atas status keperdataan seseorang ( Petrus Yansen Kaligis, 2013 ). Dalam hal ini sangat jelas bahwa akta kelahiran merupakan hal yang sangat fundamental bagi seorang anak. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa: “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”. Dari Pasal-Pasal di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasannya para orang tua wajib segera melaporkan kelahiran anaknya pada instansi pelaksana setempat setelah anak tersebut lahir. Hal ini jelas menunjukkan seberapa pentingnya pembuatan akta kelahiran untuk seorang anak, karena dengan adanya akta kelahiran seorang anak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara, sehingga terhadap akta kelahiran tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban umum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang, sesuai dengan Pertimbangan Hukum 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XI/ 2013.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 3
Namun dalam kenyataannya tidak semua orang tua mengetahui dan memahami betapa pentingnya pembuatan akta kelahiran bagi anaknya tersebut. Hal ini juga di persulit dengan adanya ketentuan-ketentuan dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa : (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun
sejak
tanggal
kelahiran,pencatatan
dilaksanakan
setelah
mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat; (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan adanya ketentuan seperti yang termuat dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini justru telah membuat masyarakat merasa lebih disulitkan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran. Disisi lain juga hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi orang-orang yang awam tentang hukum. Dimana seharusnya pembuatan akta kelahiran ini dipermudah karena merupakan hak fundamental seorang anak, namun dalam ketentuan ini justru di persulit dengan adanya peraturan tersebut. Apalagi jika dilihat pada Pasal 32 terutama ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk proses pengurusan akta kelahiran yang terlambat 1 tahun lebih harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, dalam hal ini pihak yang berurusan harus meminta surat pengantar kepada RT/ RW, kemudian ke kelurahan, ke kantor pos besar, ke bank, dan juga harus membawa dua orang saksi, hal ini jelas adalah bentuk birokrasi yang berlapis dan berbelit-belit. Dijelaskan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUUXI/ 2013 di bagian pokok Permohonan No 9 bahwasannya akibat ketentuan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 4
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini pengurusan akta kelahiran telah menimbulkan biaya yang besar, apalagi bagi masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan, yaitu antara lain berupa biaya transportasi beberapa kali ke pengadilan, mengurus leges ke kantor pos, menghadirkan 2 orang saksi, mengurus surat kenal lahir ke kepala desa, dan lain-lain. Hal tersebut telah merugikan dan melanggar hak konstitusional warga negara khususnya Pemohon akta kelahiran. Namun sekarang kita semua tidak perlu kawatir lagi dengan adanya keterlambatan pengurusan akta kelahiran yang dirasa mempersulit dan menimbulkan biaya yang besar, karena setelah timbulnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XI/ 2013 tentang akta kelahiran khususnya terhadap Pasal 32 ayat (2) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang artinya jika ada pengurusan akta kelahiran yang terlambat melebihi 60 hari setelah kelahiran sang anak, pengurusan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Dengan demikian tidak ada lagi pengurusan keterlambatan akta kelahiran yang di lakukan di Pengadilan Negeri dan harus menggunakan ketetapan dari Pengadilan Negeri seperti yang termuat dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada intinya setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XI/ 2013 tentang akta kelahiran, keterlambatan pengurusan akta kelahiran yang melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat. Meskipun keterlambatan pengurusan akta kelahiran melebihi 1 (satu) tahun, pencatatan juga dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat. Hal tersebut telah sesuai dengan Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU/ -XI/ 2013 tentang akta kelahiran. Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/ PUU/ -XI/2013 tentang akta kelahiran tersebut apakah sudah di implementasikan atau dilaksanakan terhadap
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 5
pengurusan keterlambatan akta kelahiran khususnya di Kabupaten Magetan. Berdasarkan uraian latar belakang seperti di atas, penulis tertarik mengkaji dan
menelitinya
dalam
sebuah
penulisan
hukum
yang
berjudul
“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/ PUU/ -XI/ 2013 TENTANG AKTA KELAHIRAN DIKAITKAN DENGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (STUDI KASUS TENTANG PENGURUSAN KETERLAMBATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEBUPATEN MAGETAN)”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau di teliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah yang menjadi substansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013 tentang akta kelahiran terkait dengan pengurusan keterlambatan akta kelahiran ? 2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013 tentang
akta
kelahiran
sudah
dilaksanakan
dalam
pengurusan
keterlambatan akta kelahiran di Kabupaten Magetan ? C. Tujuan Penelitian Dalam melakukan penelitian, terlebih lagi akan di gunakan dalam penulisan hukum maka sangat diperlukan suatu perumusan masalah. Suatu masalah sebenarnya merupakan suatu proses yang mengalami halangan di dalam mencapai tujuannya. Biasanya halangan tersebut hendak di atasi, dan hal inilah yang antara lain menjadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan persyaratan-persyaratan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2010: 118-119). Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif, dengan penjelasan sebagai berikut :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 6
1. Tujuan Obyektif a) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi substansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013 tentang akta kelahiran terkait dengan adanya pengurusan keterlambatan akta kelahiran. b) Untuk mengetahui apakah dalam pengurusan keterlambatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sudah di laksanakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013 tentang akta kelahiran. 2. Tujuan subyektif a) Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pengurusan
keterlambatan
akta
kelahiran
khususnya
setelah
disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013. b) Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnya sebagai bahan untuk melakukan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat di ambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyrakat dan juga bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Manfaat penelitian ini di bedakan ke dua bentuk, yaitu : 1. Manfaat Teoritis a) Di harapkan dengan hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan juga untuk mengetahui substansi-substansi apa sajakah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 7
yang ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / XI / 2013 dan juga untuk mengetahui bagaimanakah pengurusan akta kelahiran sesudah dan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013 khususnya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. . b) Di harapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. 2. Manfaat Praktis a) Hasil penilitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan di teliti. b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya dalam pengurusan keterlambatan akta kelahiran. E. Metode Penelitian Agar suatu penelitian ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan suatu metode yang tepat. Metode dalam suatu penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Metode yang akan digunakan dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian hukum yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Pada penelitian hukum empiris atau sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Data sekunder dapat di peroleh dari berbagai macam buku, peraturan-peraturan hukum, ataupun tulisan-tulisan lain yang di terbitkan oleh berbagai pihak. Kemudian data primer dapat di peroleh dari studi langsung ke lapangan. Disini penulis
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 8
mencari data-data yang di perlukan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan melakukan survey langsung ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, dan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mempunyai sifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa lainnya agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Penelitian ini memberikan gambaran lengkap mengenai Pelaksanaan Pengurusan Keterlambatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 3. Pendekatan Penelitian Penelitian ini lebih dititik beratkan pada pendekatan kwalitatif. Pendekatan kwalitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan tata cara deskreptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan prilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2010: 32). 4. Lokasi Penelitian Dalam penulisan hukum ini, sesuai dengan judul penelitian, maka untuk memperoleh data yang di perlukan, penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 5. Sumber data Data yang di gunakan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. a) Data primer
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 9
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 2010: 12), oleh sebab itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, agar supaya penulis memperoleh hasil yang sebenar-benarnya dari objek yang di teliti. b) Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau dengan kata lain data tersebut telah ada sebelumnya. Data sekunder juga merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka maupun turun langsung ke lapangan seperti dokumen-dokumen yang di miliki oleh suatu instansi-instansi tertentu, membaca buku-buku, literatur dan juga bisa di peroleh dari internet yang tentunya memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 1) Bahan hukum primer Data primer adalah bahan bahan hukum yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013 tentang akta kelahiran; (c) Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi Kependudukan; (d) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/ 327/ SJ Tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (e) Peraturan Daeerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 10
Magetan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 2) Bahan hukum sekunder Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berupa tulisantulisan dari pakar-pakar atau ahli-ahli dengan permasalahan yang di teliti ataupun juga yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian. 3) Bahan hukum Tersier Data
tersier
adalah
bahan-bahan
hukum
yang
bersifat
menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar, majalah maupun koran. 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data yang kita butuhkan dan juga yang berkaitan dengan rencana penelitian yang kita buat. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat, maka di harapkan memperoleh data-data yang kita inginkan untuk penelitian. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data,yaitu : a) Studi Dokumen dan Bahan Pustaka Yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen dan juga bahan pustaka lainnya dalam bentuk tertulis berkaitan dengan masalah keterlambatan pengurusan akta kelahiran. b) Wawancara Yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber, wawancara dilakukan dengan lisan. Yang menjadi narasumber untuk
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 11
penelitian ini adalah Drs. Hermawan M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan karena beliau merupakan orang yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XI/ 2013 tentang akta kelahiran di dalam pengurusan akta kelahiran khususnya di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. 7. Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis merupakan suatu kegiatan untuk memaparkan data yang kita peroleh, sehingga diperoleh suatu kebenaran dari suatu hipotesis. Model analisis yang di gunakan penulis untuk penelitisan ini adalah dengan model interaktif, yaitu data yang telah di kumpulkan oleh penulis dengan studi dokumen dan studi pustaka di tambah dengan wawancara. Kemudian data yang telah di peroleh
tersebut disusun dalam bentuk
penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, yang kemudian menghasilkan sajian data dan kemudian di ambil kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap sehingga data yang terkumpul berhubungan antara satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB.Sutoppo, 1998: 35). Menurut H.B, Sutopo,ketiga komponen tersebut adalah : a) Reduksi Data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi data (fieldnote). b) Penyajian Data Merupakan
suatu
proses
realita
organisasi
informasi
yang
memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data, dan meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kajian kegiatan dan juga tabel.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 12
c) Kesimpulan atau verifikasi Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturanperaturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi. Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat di gambarkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga komponen di atas ( reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) sebagai berikut :
Pengumpulan data
Saiian Data
Reduksi Data
Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
Gambar 1. Model Analisis Interaktif F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk
memudahkan
dalam
pembahasan,
menganalisis,
serta
menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab, yaitu sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 13
Pada bab ini akan di uraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian,
manfaat
penelitian,
metodologi
penelitian dan sistematika penulisan hukum. BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini memuat 2 (dua) sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis menguraikan tinjauan umum akta kelahiran, tinjauan umum hak konstitusional warga negara dan tinjauan umun pencatatan sipil. Sedangkan dalam kerangka pemikiran, penulis
menampilkan
gambar
untuk
mempermudah
pemahaman. BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini memuat penjelasan dari hasil penelitian yang di
peroleh
dari
Kepala
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang di antara lain berupa, substansi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013 tentang akta kelahiran, dan juga apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU / -XI / 2013 tentang akta kelahiran sudah di implementasikan terhadap pengurusan keterlambatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. BAB IV
: PENUTUP Dalam bab ini memuat secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah,dan diakhiri dengan saran yang di dasarkan atas hasil yang di peroleh dari penelitian.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id 14
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user
