Cold Chain Indonesia 2017 Interisland Air & Sea Connectivity Development

CeMAT Southeast Asia/TransAsia/Cold Chain Indonesia 2017

“Interisland Air & Sea Connectivity Development” BY: PORT DEVELOPMENT PLANNING DIRECTORATE OF PORT AFFAIRS

MARCH 2017

1

LETAK GEOGRAFIS INDONESIA

2

INDONESIAN COMPETITIVENESS

4

KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL

5

STRUKTUR PELABUHAN DI INDONESIA

6

PELUANG INVESTASI PELABUHAN DI INDONESIA

7

PENGEMBANGAN PELABUHAN DI INDONESIA

MINISTRY OF TRANSPORTATION

DIRECTORAT GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

“Interisland Air & Sea Connectivity Development” – March 2017

2

SEKILAS TENTANG INDONESIA  Penduduk  Pertumbuhan

: 252.2 Juta : 1.35%

 Indeks Pengembangan SDM : 73.8  GDP : 10,542.7 Triliun  GDP Per Kapita : 41.8 Juta  Pertumbuhan Ekonomi: 5%

SOCIO-ECONOMIC

 Luas Wilayah : 7.8 Juta Km²  Luas Area Perairan : 5.9 Juta Km² • Laut Nusantara • Laut Teritorial • ZEE

: 2.9 Juta Km² : 0.3 Juta Km² : 2.7 Juta Km²

 Luas Daratan : 1.9 Juta Km²  Provinsi : 34 Provinsi  Jumnlah Pulau : 17,504 Pulau  94,156 km panjang garis pantai terbesar ke 4 di dunia

 Diantara Benua Asia dan Australia  Terbagi menjadi 3 ALKI GEOSPATIAL “Interisland Air & Sea Connectivity Development” – March 2017

3

DAYA SAING LOGISTIK INDONESIA GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX (GCI)

Terdiri dari 12 Pilar: Lembaga, Infrastruktur, Ekonomi Makro Lingkungan, Kesehatan & Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, Barang Efisiensi Pasar, Efisiensi Pasar Tenaga Kerja, Pengembangan Pasar Keuangan, Kesiapan Teknologi, Ukuran Pasar, Kecanggihan Bisnis, dan Data Source: World Economic Forum & World Bank Inovasi

LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI) INDICATORS RANK

YEAR

LPI RANK (OUT OF)

INFRASTRUCTURE

2012

59 (155)

85

57

62

2014

53 (160)

56

74

41

2016

63 (160)

73

71

55

INTERNATIONAL SHIPMENTS

LOGISTIC QUALITY AND COMPETENCE

ANALISA LPI SUATU NEGARA PADA 6 KOMPONEN: Efisiensi kepabeanan dan manajemen area perbatasan, Kualitas perdagangan dan infrastruktur transportasi, kemudahan dalam penentuan biaya pengirman yang bersaing, kompetensi dan kualitas pelayanan logistik, Kemampuan untuk melacak dan menelusuri pengiriman dan Frekuensi pengiriman sampai penerima barang sesuai jadwal atau waktu pengiriman yang tepat waktu “Interisland Air & Sea Connectivity Development” – March 2017

4

DAYA SAING PERDAGANGAN INDONESIA MARITIME TRANSPORT INDICATORS

CONTAINER THROUGHPUT (2014) 2011

8,966,146 TEUs

2012

9,638,607 TEUs

2013

11,273,450 TEUs

2014

11,900,763 TEUs

1,74% from global throughput – Peringkat 12 (in 2014) PROYEKSI KARGO(MILLION TONS) TAHUN 2030 DIBUTUHKAN 47.066 MILYAR USD UNTUK PENGEMBANGAN PELABUHAN (72% DARI SWASTA/BUMN)

599.0

214.5

182.1 126.6

960.2

413.2

293.2

477.7

Dry Bulk Liquid General Cargo Container

2012 Data Source: UNCTADstat & National Port Masterplan

2030 “Interisland Air & Sea Connectivity Development” – March 2017

5

TANTANGAN TRANSPORTASI LAUT TERHADAP KETIMPANGAN KARGO ANTARA KAWASAN BARAT INDONESIA (KBI) DAN KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI)

Kondisi saat ini, beban logistik terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), oleh karena itu dalam rangka untuk menyamakan beban ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), mengoptimalkan kerjasama antara masing-masing sektor seperti industri, pertanian, pertambangan, dll diperlukan. Di sisi lain, didukung oleh peningkatan infrastruktur pelabuhan di Indonesia Timur seperti menyediakan peralatan pelabuhan sehingga efisien dapat meningkatkan layanan pelabuhan “Interisland Air & Sea Connectivity Development” – March 2017

6

PERAN PELABUHAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 1

SIMPUL DALAM JARINGAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN HIERARKINYA

2

PINTU GERBANG KEGIATAN PEREKONOMIAN

3

TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA TRANSPORTASI

4

PENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI DAN/ATAU PERDAGANGAN

5

TEMPAT DISTRIBUSI, PRODUKSI, DAN KONSOLIDASI MUATAN ATAU BARANG

6

MEWUJUDKAN WAWASAN NUSANTARA DAN KEDAULATAN NEGARA

PELABUHAN MERUPAKAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG BERORIENTASI KEPADA BENEFIT MAKRO BUKAN SEMATA PROFIT CENTER

7

KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAUT BIDANG KEPELABUHANAN BIDANG KEPELABUHANAN STRATEGI : • Memperlancar kegiatan bongkar-muat di pelabuhan dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi. • Menata kembali pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang berfungsi untuk lintas batas. • Mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal dengan meningkatkan partisipasi pihak swasta. • Mengembangkan manajemen pelabuhan sehingga secara bertahap dan terseleksi terjadi pemisahan fungsi regulator dan operator, serta memungkinkan kompetisi pelayanan antarterminal di suatu pelabuhan dan antarpelabuhan.

IMPLEMENTASI  



Peningkatan peran penyelenggara pelabuhan (Otoritas Pelabuhan Utama, KSOP dan UPP). Penerapan Kebijakan pembangunan pelabuhan yang mengacu pada fungsi ship promote the trade, pelayanan perintis, pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan, disamping mengembangkan pelabuhan komersial sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan pelabuhan laut sesuai dengan Visi dan Misi Presiden serta Nawa Cita

8

TARGET – KEBIJAKAN -STRATEGI

KONEKTIVITAS NASIONAL

TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN(RENST RA) 2015-2019

 Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi dan sistem yang terintegrasi dari multimodal dan intermodal untuk menurunkan angka backlog dan bottleneck fasilitas kapasitas infrastruktur dan transportasi untuk intermodal dan antarpulau berdasarkan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda  Meningkatkan pelayanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG KEPELABUHANAN TARGET, KEBIJAKAN & STRATEGI DITJEN HUBLA PADA TAHUN 2015-2019 TERKAIT PERKUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN

 Peningkatan investasi swasta untuk penyediaan layanan pelabuhan  Pembangunan infrastruktur pelabuhan dan suprastruktur melalui skema pembiayaan yang inovati  Pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung jalan raya maritim  Pengembangan fasilitas pelabuhan untuk pelabuhan non komersial  Mempercepat pembangunan fasilitas pelabuhan di daerah perbatasan, daerah terluar, daerah terpencil dan wilayah rawan bencana


8

LANDASAN HUKUM TRANSPORTASI LAUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

  

ANGKUTAN DI PERAIRAN

PP NO 20/2010 JO PP NO 22/2011

Cabotage Angkutan untuk daerah tertinggal atau terpencil Pemberdayaan industri pelayaran nasional

   

KEPELABUHANAN

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

PP NO 61/2009 JO PP 64/2015

PP NO 5/2010

PP NO 21/2010

Menghapus Monopoli Menciptakan kesempatan yang lbh luas utk investasi Menciptakan kompetisi yang sehat Pemisahan Fungsi Regulator & Operator

 Penyelenggaraan SBNP  Alur Pelayaran

 Pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut dari kapal


9

KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAUT BIDANG ANGKUTAN LAUT STRATEGI :

• Meningkatkan peran armada angkutan laut nasional terutama untuk angkutan domestik antar pulau. • Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan laut perintis untuk wilayah terpencil dan kawasan perbatasan. • Mempercepat Pengimplementasian Sistem Inaportnet Dalam Rangka Mendukung Penerapan National Single Window di Indonesia

IMPLEMENTASI  Penerapan Azas Cabotage pada penyelenggaraan angkutan laut nasional sehingga angkutan laut dalam negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-kapal berbendera Indonesia  Pemenuhan Domestic Connectivity dengan pengembangan armada niaga nasional dan armada kapal perintis serta pengaturan jaringan trayek angkutan laut dengan memberikan insentif kepada kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur,  Penerapan INAPORTNET pada pelabuhan utama guna mendukung National Single Windows (NSW)


10

REFORMASI PELABUHAN DAN KEBIJAKAN


11

340 PELB UNT MELAYANI ANGK LAUT

389 WILKER

30

PELB UTAMA

185

PELB PENGUMPUL

103

PELB PENGUMPAN REG

22

PELB PENGUMPAN LOK

53

PELB PENGUMPAN REG

336

PELB PENGUMPAN LOK

1246

RENC LOKASI (LOKAL)

36

3672 PELABUHAN & TERMINAL 2011 PELABUHAN/TERMINAL UMUM

1661 TERSUS & TUKS (Desember 2016)

(Sampai 2030)

TERMINAL UMUM

111 PELB KOMERSIAL

DIOPERASIKAN OLEH: - PT. PELINDO I - IV - BP SABANG - BP BATAM

1864 PELB NON KOMERSIAL 446 PELB LAUT MELAYANI PENYEBERANGAN 713 PELB SUNGAI & DANAU

126

KELAS I

161

KELAS II

159

KELAS III

37

PENGUMPUL

676

PENGUMPAN

DIKELOLA OLEH PEMERINTAH

36 TERMINAL UMUM DIKELOLA OLEH BUP

STRUKTUR PELABUHAN DI INDONESIA Berdasarkan Keputusan Menhub No. KP 901 TAHUN 2016


12

KEBIJAKAN TRANSPORTASI LAUT

PEMBANGUNAN POROS MARITIM NASIONAL /TOL LAUT

(Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMN Tahun 2015-2019)

No. 1 2 3 4 5 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

HUB

MALAHAYATI

Pelabuhan Belawan / Kuala Tanjung* Pelabuhan Tg. Priok Pelabuhan Tg. Perak Pelabuhan Makassar Pelabuhan Bitung *

BELAWAN

PONTIANAK

FEEDER Pelabuhan Malahayati Pelabuhan Batam Pelabuhan Jambi (Talang Duku) Pelabuhan Palembang Pelabuhan Panjang Pelabuhan Teluk Bayur Pelabuhan Tg. Emas / Semarang Pelabuhan Pontianak Pelabuhan Banjarmasin Pelabuhan Sampit Pelabuhan Balikpapan / Kariangau Pelabuhan Samarinda / Palaran Pelabuhan Tenau / Kupang Pelabuhan Pantoloan Pelabuhan Ternate Pelabuhan Kendari Pelabuhan Sorong Pelabuhan Ambon Pelabuhan Jayapura

BITUNG

BATAM TELUK BAYUR

JAMBI

TERNATE

SAMARINDA BALIKPAPAN

PANTOLOAN

SORONG

BANJARMASIN

P.BAI PALEMBANG

JAYAPURA

SAMPIT KENDARI

PANJANG

TJ PRIOK SEMARANG

Rencana Pelabuhan Hub

AMBON

MAKASAR

SURABAYA

Rencana Pelabuhan Feeder KUPANG

•

•

Konsep Tol Laut : penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur (Liner) yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dari Barat hingga ke Timur, dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya (harga per satuan barang menjadi lebih rendah) Pada Prinsipnya, Tol Laut merupakan penataan rute tetap (liner) terhadap rute yang sudah ada, yang keberhasilannya diperlukan langkah-langkah : • Mengefisienkan sistem transportasi maritim Indonesia; • Kelembagaan dan regulasi serta pendanaan; • Dukungan lintas sektoral

14

PETA JARINGAN TRAYEK TOL LAUT TA. 2016 (SK Dirjen Hubla AL.108/6/2/DJPL-15 Tanggal 26 Oktober 2015 J.O. SK Dirjen Hubla No AL.108/7/8/DJPL-15 Tanggal 21 Desember 2015 ) KM. CARAKA JN III-22

KM. CARAKA JN III-32

KM. CARAKA JN III-4 No

Pangkalan Distribusi

Kode Trayek

Jumlah Jarak (MIL)

Kapasitas

Keterangan

1

Tg. Perak

T-1

3426

115 TEUS

Sudah berjalan

2

Tg. Perak

T-2

3874

350 TEUS

Sudah berjalan

3

Tg. Perak

T-3

2078

115 TEUS

Sudah berjalan

4

Tg. Priok

T-4

Tg. Priok -794- Makassar -1078- Manokwari -120- Wasior -110- Nabire -100- Serui -120- Biak -120- Serui -100Nabire -110- Wasior -120- Manokwari -1078- Makassar -794- Tg. Priok

4644

350 TEUS

Sudah berjalan

5

Makassar

T-5

Makassar -780- Tahuna -100- Lirung -152- Morotai -27- Tobelo -150- Ternate -97- Babang -97- Ternate -150Tobelo -27- Morotai -152- Lirung -100- Tahuna -780- Makassar

2608

350 TEUS

Sudah berjalan

6

Tg. Priok

T-6

Tg. Priok -570- Tarempa -130- Natuna -130- Tarempa -570- Tg. Priok

1400

3000 Ton (GC)

Sudah berjalan

Jaringan Trayek Tg. Perak -700- Wanci -290- Namlea -326- Fakfak -182- Kaimana -215- Timika -215- Kaimana -182- Fakfak -326Namlea -290- Wanci -700- Tg. Perak Tg. Perak -731- Kalabahi -232- Moa -224- Saumlaki -240-Dobo -510- Merauke -510- Dobo -240- Saumlaki -224Moa -232- Kalabahi -731- Tg. Perak Tg. Perak -656- Larantuka -32- Lewoleba -152- Rote -80- Sabu -119- Waingapu -119- Sabu -80- Rote -152Lewoleba -32- Larantuka -656- Tg. Perak

15

RENCANA 3 TRAYEK TAMBAHAN TOL LAUT TA. 2017

T-9 T-7

T-8

T-7 : Tg. Priok –286- Enggano -340- Mentawai -174- Pulau Nias -113- Sinabang -113- Pulau Nias -174- Mentawai -340Enggano -286- Tg. Priok (Total: 1826 Mil Laut) T-8 : Tg. Perak -82- Bawean -433- Belang Belang -207- Sangatta -318- Pulau Sebatik -318- Sangatta -207- Belang Belang -433- Bawean -82- Tg. Perak (Total: 2080 Mil Laut) T-9 : Tg. Perak -896- Kisar -308- Namrole -299- Gebe -170- Tobelo -170- Gebe -299- Namrole -308- Kisar -896Tg. Perak ( Total: 3346 Mil Laut) Keterangan : Finalisasi trayek tambahan TA 2017 ditetapkan setelah rapat pleno dengan Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholders pada bulan November 2016.

16

OVERVIEW PENGEMBANGAN PELABUHAN DI INDONESIA 15

SUBANG – JAWA BARAT

Karawang

Short Term (Phase I-1) Short Term (Phase I-2)

DKI JAKARTA SUBANG

Indramayu

Cirebon

BANDUNG

Mid Term (Phase II) Long Term (Phase III)

RENCANA PELABUHAN PATIMBAN

KAB. SUBANG

PLTU Indramayu

KAB. INDRAMAYU

PHASE 1 (STAGE 2)

PHASE 1 (STAGE 1)  CONTAINER TERMINAL 300 M (CAPACITY 250,000 TEUS)  CAR TERMINAL 250 M (CAPACITY 217,391 CBU)  BACKUP AREA 356 HA





CONTAINER TERMINAL 1860 M OF TOTAL 2160 M (CAPACITY 3,500,000 OF TOTAL 3,750,000 MILLION TEUS)

PHASE 2 

CAR TERMINAL 440 M OUT OF 690 M (CAPACITY 382,609 OF TOTAL 600.000 CBU)



RORO TERMINAL 200 M



STATE SHIPS TERMINAL 350 M



CONTAINER TERMINAL 840 M OF TOTAL 3000 M (CAPACITY 1,458,333 OF TOTAL 5.208.333 TEUS) STATE SHIPS TERMINAL 630 M OF TOTAL 980 M

PHASE 3



CONTAINER TERMINAL 1320 M OF TOTAL 4,320 M (CAPACITY 2,291,667 OF TOTAL 7.500.000 TEUS)


16

FASILITAS EKSISTING

PENGEMBANGAN

Rencana Induk Pelabuhan Belawan telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan No. PM 21 Tahun 2012 Prakiraan Biaya Investasi : Term. Petikemas Fase I Lapangan Penumpukan : 120,000 m2 Dermaga : 350 m Reklamasi + Lap. penumpukan : ± USD 73 M Dermaga : ± USD 23 M Peralatan : ± USD 70 M

A : Term. Petikemas Fase I → Reklamasi oleh Pemerintah (IDB Loan) dan Terminal Petikemas akan dioperasikan melalui Konsesi B : Term. Petikemas FaseII → konstruksi oleh PT. Pelindo I (Persero) sebagai pemegang konsesi dari Otoritas Pleabuhan Utama Belawan 19

20

PEMBANGUNAN PELABUHAN KUALA TANJUNG RIP KUALA TANJUNG NOMOR KP 148 TAHUN 2016

TERMINAL MULTIPURPOSE

TAHAP I

TERMINAL PETIKEMAS

Diasumsikan demand petikemas pada Terminal Hub Internasional sebesar 13 Juta TEUS, sedangkan demand pada Terminal Multipurpose sebagai berikut: - Curah Cair 3,3 Juta Ton (kapasitas 3,5 Juta Ton) - Petikemas 671.000 TEUS (Kapasitas 678.000 TEUS)

21

21

PENGEMBANGAN TERMINAL TELUK LAMONG KONDISI EKSISTING (PENGEMBANGAN TAHAP I)

PROGRESS 1. PT. Pelindo III (persero) telah menyelesaikan pembangunan Tahap I dengan luas lahan ± 38,86 Ha yang meliputi : • Dermaga petikemas internasional (500 x 50 m); • Dermaga petikemas domestik (450 x 30 m); • Lapangan Penumpukan Curah kering dan Petikemas (CY) dengan luas = 23,86 Ha; • Fasilitas penunjang lainnya. 2. Telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Konsesi tanggal 19 Mei 2015 antara OP Utama Tanjung Perak dengan PT. Pelindo III (Persero)

RENCANA PENGEMBANGAN S.D TAHAP IV DAN AREA INDUSTRI

22

RENCANA PENGEMBANGAN MAKASSAR NEW PORT

Makassar New Port

Lokasi eksisting Pelabuhan Makassar

Terminal Petikemas sepanjang : 320 x 27 m2 Lapangan Penumpukan : 16 Ha Kapasitas : 400.000 TEUs Nilai Investasi : 1,89 T Jangka Waktu Konsesi : 70 Tahun Besaran konsesi : 2,5% dari Gross Revenue

23

RENCANA LOKASI PENGEMBANGAN PELABUHAN BITUNG SEBAGAI HUB INTERNASIONAL PENGEMBANGAN DI LOKASI EKSISTING

PENGEMBANGAN DI LOKASI KEK

PENGEMBANGAN DI LOKASI PULAU LEMBEH

Rencana lokasi Pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai Hub Internasional

1.

Pengembangan Pelabuhan Bitung di lokasi eksisting

2. 3.

Kapasitas Petikemas (TEUs)

Panjang Dermaga (m)

1.500.000

850

Pengembangan Pelabuhan Bitung di lokasi KEK

600.000

410

Pengembangan Pelabuhan Bitung di loksi Lembeh.

600.000

410

3.700.000

1670

Jumlah

2

BITUNG DEVELOPMENT AS HUB INTERNATIONAL PORT 1.

Bitung Port Development in Existing Location

2. 3.

CAPACITY (TEUS) 1.500.000

850

Bitung Port Development in SEZ

600.000

410

Bitung Port Development in Lembeh Island

600.000

410

3.700.000

1670

TOTAL

DEVELOPMENT IN EXISTING LOCATION

WHARF LENGTH (M)

DEVELOPMENT IN LEMBEH ISLAND INDONESIAN-FRENCH SEMINAR AND “Interisland PRESENTATION Air & Sea ONConnectivity MARITIME INDUSTRY Development” - SEPTEMBER – March 20172016

19

DETAIL WHARF WHARF BRIDGE 1 BRIDGE 2

USED TO Internasional Container Domestic Container Inland to Causeway Causeway to Wharf

CAPACITY

LENGTH (METER)

BREAD (METER)

DRAFT (MLWS)

435.456 Teu’s

500

50

-14

342.144Teu’s

450

30

-13

3 lane

± 800

12,5

-

4 lane

± 970

16

-

CAUSEWAY

Access road

6 lane

CONTAINER YARD

Container

777.600 Teu’s

Project Timeline : CT Phase I (38.86 Ha) Construction has finished & prepare for operation (950 m length wharf and container yard 23.86 Ha) CT Phase II Preparation for Construction: year of 2015 CT Phase I I-IV Container Yard : 238,000 m2 Wharf : 1160 m length Total estimated investment (infrastructure & equipment): ± USD 1,627 M Executing Agency : Director General of Sea Transportation


20

ESTIMATED COST CT Phase I  Container Yard : 460,000 m2  Wharf : 1000 m length  Total estimated investment : ± USD 431 M Project Timeline : CT Phase I Section 1 (320 m Wharf) – PT. Pelindo IV as Concessionaire  Land acquisition & Construction for Access Road (2015)  Construction for Wharf & Container (2017) CT Phase I Section 2 & 3 (680 m Wharf) – Open for Investment Market Sounding & Bidding for Investment (20152016) Executing Agency : Director General of Sea Transportation


21

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TERIMA KASIH …

Cold Chain Indonesia 2017 Interisland Air & Sea Connectivity Development

Recommend Documents