CLASS ACTION PENGGUNAAN PIRACY SOFTWARE OLEH INSTANSI PEMERINTAH
A. HaKI PERANGKAT LUNAK Sebelum
membahas
aspek
teknis
secara
mendalam,
sebaiknya
kita
memantapkan terlebih dahulu sebuah pengertian aspek non teknis dari sebuah sistem operasi yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak (HaKI PL) Pembahasan dimulai dengan menerangkan konsep HaKI secara umum, serta HaKI PL secara lebih dalam. Secara khusus akan dibahas konsep Perangkat Lunak Bebas/Sumber Terbuka – PLB/ST (Free/Open Source Software – F/OSS). Pembahasan ini bukan bertujuan sebagai indoktrinasi faham tersebut! Justru yang diharapkan: • Pelurusan atas persepsi keliru PLB dan ST, serta penjelasan perbedaan dan persamaan dari kedua konsep tersebut. • Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan PLB/ST. • Pelurusan atas persepsi bahwa para penulis program komputer tidak berhak digaji layak. • Pelurusan atas persepsi bahwa PLB tidak boleh dijual/dikomersialkan. • Pelurusan atas persepsi bahwa PLB wajib disebarluaskan. • Pelurusan atas persepsi bahwa saat distribusi tidak wajib menyertakan kode sumber. Setelah menyimak tulisan ini, diharapkan akan lebih memahami dan lebih menghargai makna PLB/ ST secara khusus, serta HaKI/PL secara umum. “Hak atas Kekayaan Intelektual”' (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah “Intellectual Property Right” (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: “Hak”, “Kekayaan” dan “Intelektual”. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat: dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan “Kekayaan Intelektual” merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HaKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. “Hak” itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, “Hak Dasar (Azasi)”, yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Umpama: hak untuk hidup,
hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, “Hak Amanat/ Peraturan” yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di berbagai
negara,
termasuk
Amrik
dan
Indonesia,
HaKI
merupakan
“Hak
Amanat/Pengaturan”, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HaKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Terlihat bahwa HaKI merupakan Hak Pemberian dari Umum (Publik) yang dijamin oleh Undang-undang. HaKI bukan merupakan Hak Azazi, sehingga kriteria pemberian HaKI merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik. Apa kriteria untuk memberikan HaKI? Berapa lama pemegang HaKI memperoleh hak eksklusif? Apakah HaKI dapat dicabut demi kepentingan umum? Bagaimana dengan HaKI atas formula obat untuk para penderita HIV/AIDs? Undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya konvensi Paris untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian konvensi Berne 1886 untuk masalah Hak Cipta (Copyright).
PERANGKAT LUNAK BEBAS Bebas pada kata perangkat lunak bebas tepatnya adalah bahwa para pengguna bebas untuk menjalankan suatu program, mengubah suatu program, dan mendistribusi ulang suatu program dengan atau tanpa mengubahnya. Berhubung perangkat lunak bebas bukan perihal harga, harga yang murah tidak menjadikannya menjadi lebih bebas, atau mendekati bebas. Jadi jika anda mendistribusi ulang salinan dari perangkat lunak bebas, anda dapat saja menarik biaya dan mendapatkan uang. Mendistribusi ulang perangkat lunak bebas merupakan kegiatan yang baik dan sah; jika anda melakukannya, silakan juga menarik keuntungan. Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapa pun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan, baik dimodifikasi atau pun tidak, secara gratis atau pun dengan biaya. Perlu ditekankan, bahwa kode sumber dari program harus tersedia. Jika tidak ada kode program, berarti bukan perangkat lunak. Perangkat Lunak Bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk
menjalankan,
menggandakan,
menyebarluaskan,
mempelajari,
mengubah
dan
meningkatkan kinerja perangkat lunak. Tepatnya, mengacu pada empat jenis kebebasan bagi para pengguna perangk at lunak: ü Kebebasan 0. Kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. ü Kebebasan 1. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat. ü Kebebasan 2. Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama anda. ü Kebebasan 3.
Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program, dan dapat
menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat juga. Suatu program merupakan perangkat lunak bebas, jika setiap pengguna memiliki semua dari kebebasan tersebut. Dengan demikian, anda seharusnya bebas untuk menyebarluaskan salinan program itu, dengan atau tanpa modifikasi (perubahan), secara gratis atau pun dengan memungut biaya penyebarluasan, kepada siapa pun dimana pun. Kebebasan untuk melakukan semua hal di atas berarti anda tidak harus meminta atau pun membayar untuk izin tersebut. Perangkat lunak bebas bukan berarti “tidak komersial”. Program bebas harus boleh digunakan untuk keperluan komersial. Pengembangan perangkat lunak bebas secara komersial pun tidak merupakan hal yang aneh; dan produknya ialah perangkat lunak bebas yang komersial.
ANEKA RAGAM HAKI Ø Hak Cipta (Copyright). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan
tidak
mengurangi
pembatasan-pembatasan
menurut
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Ø Paten (Patent). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan. Ø Merk Dagang (Trademark). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contoh: Kacang Atom cap Ayam Jantan. Ø Rahasia Dagang (Trade Secret). Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang: Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Contoh: rahasia dari formula Parfum. Ø Service Mark . Adalah kata, prase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengindentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitornya. Pada prakteknya perlindungan hukum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitasnya. Contoh: “Pegadaian: menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Ø Desain Industri. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri: Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Ø Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
Ayat 1: Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ayat 2: Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Ø Indikasi Geografis. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
LISENSI PERANGKAT LUNAK Di Indonesia, HaKI PL termasuk ke dalam kategori Hak Cipta (Copyright). Beberapa negara, mengizinkan pematenan perangkat lunak. Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya “Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten anda”. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku. Ø Perangkat Lunak Berpemilik (Propriety) Perangkat lunak berpemilik (propriety) ialah perangkat lunak yang tidak bebas atau pun semi-bebas. Seseorang dapat dilarang, atau harus meminta izin, atau akan dikenakan pembatasan lainnya jika menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasinya.
Ø Perangkat Lunak Komersial Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. “Komersial” dan “kepemilikan”' adalah dua hal yang berbeda! Kebanyakan perangkat lunak komersial adalah berpemilik, tapi ada perangkat lunak bebas komersial, dan ada perangkat lunak tidak bebas dan tidak komersial. Sebaiknya, istilah ini tidak digunakan. Ø Perangkat Lunak Semi-Bebas Perangkat lunak semi bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya (termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi) untuk tujuan tertentu (Umpama nirlaba). PGP adalah salah satu contoh dari program semi bebas. Perangkat lunak semi bebas jauh lebih baik dari perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah, dan seseorang tidak dapat menggunakannya pada sistem operasi yang bebas. Ø Public Domain Perangkat lunak public domain ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft, yang berarti bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Terkadang ada yang menggunakan istilah “public domain” secara bebas yang berarti “cuma-Cuma” atau “tersedia gratis”. Namun “public domain” merupakan istilah hukum yang artinya “tidak memiliki hak cipta”. Untuk jelasnya, kami menganjurkan untuk menggunakan istilah “public domain” dalam arti tersebut, serta menggunakan istilah lain untuk mengartikan pengertian yang lain. Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluwarsa. Sebagai contoh, lagulagu klasik sebagian besar adalah public domain karena sudah melewati jangka waktu kadaluwarsa hak cipta. Ø Freeware Istilah “freeware” tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi tetapi bukan pemodifikasian (dan kode programnya tidak tersedia). Paket-paket ini bukan perangkat lunak bebas. Ø Shareware Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Dalam prakteknya, orang-orang sering tidak
mempedulikan perjanjian distribusi dan tetap melakukan hal tersebut, tapi sebenarnya perjanjian tidak mengizinkannya. Ø GNU General Public License (GNU/GPL) GNU/GPL merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk meng-copyleft-kan sebuah program. Proyek GNU menggunakannya sebagai perjanjian distribusi untuk sebagian besar perangkat lunak GNU. Sebagai contoh adalah lisensi GPL yang umum digunakan pada perangkat lunak Open Source. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama. Kebalikan dari hak cipta adalah public domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain.
SUMBER TERBUKA (OPEN SOURCE) Walau pun PL memegang peranan yang penting, pengertian publik terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak (HaKI PL) masih relatif minim. Kebinggungan ini bertambah dengan peningkatan pemanfaatan dari Perangkat Lunak Bebas (PLB) – Free Software – dan Perangkat Lunak Sumber Terbuka (PLST) – Open Source Software (OSS). PLB ini sering disalahkaprahkan sebagai PLST, walau pun sebetulnya terdapat beberapa berbedaan yang mendasar diantara kedua pendekatan tersebut. Pada dasarnya, PLB lebih mengutamakan hal fundamental kebebasan, sedangkan PLST lebih mengutamakan kepraktisan pemanfaatan PL itu sendiri. Konsep Perangkat Lunak Kode Terbuka (Open Source Software) pada intinya adalah membuka kode sumber (source code) dari sebuah perangkat lunak. Konsep ini terasa aneh pada awalnya dikarenakan kode sumber merupakan kunci dari sebuah perangkat lunak. Dengan diketahui logika yang ada di kode sumber, maka orang lain semestinya dapat membuat perangkat lunak yang sama fungsinya. Open source hanya sebatas itu. Artinya, tidak harus gratis. Kita bisa saja membuat perangkat lunak yang kita buka kode-sumber-nya, mempatenkan algoritmanya, medaftarkan hak cipta, dan tetap menjual perangkat lunak tersebut secara komersial (alias tidak gratis). definisi open source yang asli seperti tertuang dalam OSD (Open Source Definition) yaitu: ü Free Redistribution ü Source Code ü Derived Works ü Integrity of the Authors Source Code ü No Discrimination Against Persons or Groups
ü No Discrimination Against Fields of Endeavor ü Distribution of License ü License Must Not Be Specific to a Product ü License Must Not Contaminate Other Software Beberapa bentuk model bisnis yang dapat dilakukan dengan Open Source: ü Support/seller, pendapatan diperoleh dari penjualan media distribusi, branding, pelatihan, jasa konsultasi, pengembangan custom, dan dukungan setelah penjualan. ü Loss leader, suatu produk Open Source gratis digunakan untuk menggantikan perangkat lunak komersial. ü Widget Frosting, perusahaan pada dasarnya menjual perangkat keras yang menggunakan program open source untuk menjalankan perangkat keras seperti sebagai driver atau lainnya. ü Accecorizing, perusahaan mendistribusikan buku, perangkat keras, atau barang fisik lainnya yang berkaitan dengan produk Open Source, misal penerbitan buku O Reilly. ü Service Enabler, perangkat lunak Open Source dibuat dan didistribusikan untuk mendukung ke arah penjualan service lainnya yang menghasilkan uang. ü Brand Licensing, Suatu perusahaan mendapatkan penghasilan dengan penggunaan nama dagangnya. ü Sell it, Free it, suatu perusahaan memulai siklus produksinya sebagai suatu produk komersial dan lalu mengubahnya menjadi produk open Source. ü Software Franchising, ini merupakan model kombinasi antara brand licensing dan support/seller.
COPYLEFT Copyleft adalah pelesatan dari copyright (Hak Cipta). Copyleft merupakan PLB yang turunannya tetap merupakan PLB. Contoh lisensi copyleft ialah adalah GNU/GPL General Public License. Perangkat lunak copylefted merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasanbatasan tambahan – jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Artinya, setiap salinan dari perangkat lunak, walaupun telah dimodifikasi, haruslah merupakan perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas non-copyleftdibuat oleh pembuatnya yang mengizinkan seseorang untuk mendistribusikan dan memodifikasi, dan untuk menambahkan
batasan-batasan tambahan dalamnya. Jika suatu program bebas tapi tidak copyleft, maka beberapa salinan atau versi yang dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Perusahaan perangkat lunak dapat mengkompilasi programnya, dengan atau tanpa modifikasi, dan mendistribusikan file tereksekusi sebagai produk perangkat lunak yang berpemilik. Sistem X Window menggambarkan hal ini.
B. PETIKAN UU HaKI BERKAITAN DENGAN IT Ø BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi - fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi - instruksi tersebut. Ø BAB II LINGKUP HAK CIPTA Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)
Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan
Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain
yang
tanpa
persetujuannya
menyewakan
Ciptaan
tersebut
untuk
kepentingan yang bersifat komersial. Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta Pasal 15 Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Ø BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 72 (3)
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
C. CLASS ACTION 1.
DEFINISI CLASS ACTION Ada beberapa definisi yang mencoba menjelaskan istilah class action, baik
menurut kamus hukum, peraturan perundangan maupun dari ahli hukum. Meriam Webster Colegiate Dictionary Dalam
Meriam
Webster
Colegiate
Dictionary edisi ke-10 tahun 1994 disebutkan yang dimaksud class action : a legal action under taken by one or more plaintiffs on behalf of themselves and all other persons havings an identical interest in alleged wrong. Black’s law dictionary Class action adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kekompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. Glorilier Multi Media Encyclopedia Class action adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud class action adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Di Indonesia terminologi class action diubah menjadi Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus
mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Acmad Santosa Sedangkan Acmad Santosa menyebutkan Class Action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injuntction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak
-- misalnya
satu atau
dua
orang)
sebagai
perwakilan
kelas (class
repesentatif) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan sebagai class members . Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Class Action adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili. 2. UNSUR-UNSUR DAN PERSYARATAN CLASS ACTION Dari beberapa definisi class action maka didapatkan unsur-unsur class action terdiri dari : a.
Gugatan secara perdata Gugatan dalam class action
masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah
gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk
memperoleh perlindungan
menghindari
hak
yang
oleh pengadilan
untuk
adanya upaya main hakim sendiri (eigenechting). Gugatan
yang
merupakan bentuk tuntutan hak yang
diberikan
mengandung sengketa, pihak-pihaknya
adalah pengugat dan tergugat. Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi berupa uang. b. Wakil Kelompok (Class Representative) Adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari anggota Kelompok. Saat gugatan class action
diajukan ke pengadilan maka
kedudukan dari wakil Kelompok sebagai penggugat aktif. c.
Anggota Kelompok (Class members) Adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita
kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Apabila
class action
diajukan ke pengadilan maka kedudukan dari anggota kelompok
adalah sebagai penggugat pasif. d. Adanya kerugian Untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok (class repesentatif) maupun anggota kelompok (class members) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian atau diistilahkan concrete injured parties. e.
Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of
law) antara pihak yang mewakili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Ada
persyaratan–persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan
prosedur class action. Tidak terpenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Di beberapa negara yang menggunakan prosedur class action pada umumnya memiliki persyaratan umum yang sama yaitu : a.
Adanya sejumlah anggota yang besar (Numerosity) Jumlah anggota kelompok (class members) harus sedemikan banyak sehingga
tidaklah
efektif
dan
efisien apabila
gugatan
dilakukan
secara sendiri-sendiri
(individual). b. Adanya kesamaan (Commonality) Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar hukum (question of law) antara pihak yang mewakilili (class representative) dan pihak yang diwakili (class members). Wakil Kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. c.
Sejenis (Typicality) Tuntutan (bagi plaintiff Class Action) maupun pembelaan (bagi defedant
Class Action) dari seluruh anggota yang diwakili (class members) haruslah sejenis. Pada umumnya dalam class action, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian. d. Wakil kelompok yang jujur (Adequacy of Repesentation) Wakil melindungi
kelompok kepentingan
harus
memiliki kejujuran
anggota kelompok
yang
dan diwakili.
kesungguhan
untuk
Untuk menentukan
apakah wakil kelompok memiliki kriteria Adequacy of Repesentation
tidaklah
mudah, hal ini sangat tergantung dari penilaian hakim. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Namun, dalam hal wakil kelompok
mewakilkan
proses
beracara
kepada pengacara, maka wakil kelompok harus
memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara pilihannya.
D. PROSEDUR SWEEPING PRODUK MICROSOFT Saat ini Microsoft memiliki pengguna terbesar pasar IT di Indonesia, akan tetapi mereka sedikit sekali mendapatkan apresiasi atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan apresiasi dari penggunaan produk mereka di Indonesia. Penulis pun juga pengguna piracy software, mulai diajarkan dari Sekolah Menengah Pertama, “maaf ikut kurang apresiatif”. Akan tetapi tetaplah bagi Microsoft bahwa penggunaan piracy software atas produk mereka adalah potensi bisnis yang besar jika hukum ditaati dan kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk menggunakan produk ber-lisensi resmi.
E. CLASS ACTION PENGGUNAAN PIRACY SOFTWARE TERUTAMA DI INSTANSI PEMERINTAH Mengapa perlu pengajuan class action? Seberapa pentingkah? Apa dampak bagi perkembangan dunia IT Indonesia? Pemerintah telah merencanakan pembelian
software berlisensi dengan menganggarkan bermilyar-milyar rupiah untuk mengurangi pembajakan software di lingkungan pemerintah. Penggunaan software ber-lisensi merupakan perihal yang sangat baik, namun mampu-kah pemerintah membiayai. Permasalahan yang ada bahwa lisensi software tidak hanya untuk system yang terpasang, akan tetapi juga program-program aplikasi. Jika 1 sistem operasi dan 1 program aplikasi berbiaya Rp. 4 Juta,- dengan asumsi total perangkat computer 1 Juta unit berapa uang rakyat yang harus dikeluarkan. Belum lagi biaya maintenance dan produksi tentunya akan sangat memberatkan beban Negara. Pemerintah saat ini memberikan teladan penggunaan piracy software secara membabi buta terutama pada sector administrasi perkantoran. Bahkan instansi penegak hukum melakukan hal serupa dengan tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Ironi di negeri ini hukum hanya diperuntukkan bagi swasta yang bergerak di sector teknologi informasi. Saat ini penjualan computer di beberapa daerah mengalami penurunan drastis. ini dikarenakan implikasi penerapan UU HAKI yang tebang pilih. Pihak swasta merasa terbebani dan ter-teror oleh aturan ini ‘jangan-jangan’ suatu saat tanpa diduga mengalami penyitaan, sanksi pidana dan denda yang tidak sedikit oleh pihak berwenang. Proses penyitaan yang terjadi saat awal penerapan UU HAKI-pun menggunakan metode premanisme tanpa proses pengadilan, istilah umum dikatakan “damai”. Pihak swasta beralasan jika harus berhadapan dengan peradilan maka hukuman sangatlah berat baik pidana maupun sanksi denda (lihat
bab
XIII ketentuan pidana pasal
72 ayat 3).
Pola
premanisme yang dilakukan oleh oknum penegak hukum telah dicontoh dan menjadi teladan bagi praktek premanisme belakangan ini. Jika kita kaitkan dengan prosedur sweeping yang telah diterbitkan oleh Microsoft Indonesia dengan bab XIII ketentuan pidana pasal 72 ayat 3 sangatlah bertentangan. Bila ditelisik lebih jauh, biaya “damai” pihak tersanksi (warnet, bank, toko computer dll) lari kemana ke Negara atau oknum? Pihak swasta menyatakan UU HAKI yang diberlakukan saat ini sangatlah tidak proporsional. Mengapa demikian coba kita logikakan, penggunaan piracy software diperuntukkan bagi kalangan individu, beberapa instansi swasta dan kebanyakan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan lainnya. Sedangkan pendapatan yang diperoleh penyedia produk dan jasa teknologi informasi dibandingkan dengan sanksi yang diterima tidaklah sepadan. Ini menjadi sebuah dilema dikarenakan tuntutan dari masyarakat, instansi swasta dan pemerintah dengan tanpa mengindahkan hukum yang diberlakukan
terhadap suatu produk IT, penyedia produk dan jasa teknologi informasi dipaksa untuk mengikuti pasar. Bangsa ini akan maju jika pengelolaan sumber daya manusia benar-benar digarap sebagaimana mestinya. Pendidikan menjadi suatu pokok bahasan yang diutamakan ketimbang aspek pengajaran. Tentunya pendidikan dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, jangan sampai mendidik generasi penerus juga dengan mengajarkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku adalah kebaikankebaikan asalkan mayoritas. Kurikulum khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi yang ada saat ini harus segera dibenahi dengan memperhatikan aspek hukum.
F. SOLUSI Jika kami mengajukan class action terhadap masalah penggunaan piracy software haruslah kami mengajukan solusi dengan bijak dan cerdas. Adapun solusi yang dapat dilakukan sebagai berikut: 1.
Pemetaan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi Saat ini teknologi informasi berkembang sangatlah pesat, tiap pengembangan yang terjadi selalu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu terdapat berbagai pilihan yang dapat kita lakukan dengan mengacu pertanyaan sebagai berikut: ? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli hardware guna menyelesaikan permasalahan komputasi. ? Apa betul teknologi tersebut satu-satunya teknologi yang mampu menyelesaikan permasalahan komputasi. ? Adakah teknologi serupa namun sedikit berbeda dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. ? Berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menggunakan produk teknologi tersebut. ? Hukum apa yang diberlakukan terhadap produk yang digunakan.
2. Penggunaan produk teknologi informasi menurut aturan hukum yang berlaku Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan software ber-lisensi resmi dan orisinil tanpa melanggar hukum yang telah diberlakukan atas suatu produk. Anggaran pengadaan
software
ber-lisensi
harus
segera diupayakan guna
pemenuhan akan perangkat pendukung kerja pemerintah sehingga menjamin
ketersediaan pelayanan public. Penggunaan software ber-lisensi akan memebrikan teladan bagi masyarakat tentang penghargaan tinggi terhadap hak cipta, rasa dan kreatifitas. 3. Penggunaan produk teknologi informasi lainnya Salah satunya, saat ini Perangkat Lunak Open Source dapat digunakan sebagai komplemen untuk mengurangi penggunaan piracy software karena bebas untuk digunakan, bebas didistribusikan, murah, dan ber-kualitas tinggi. Banyak sekali kebutuhan IT yang sudah dapat diatasi mulai dari aplikasi perkantoran, multimedia, animasi, pemrograman sampai super computer. Harga murah dan berkualitas bagi instansi pemerintah akan mengurangi beban Negara dalam pengadaan software ber-lisensi. Penggunaan PL Open Source akan memacu meningkatkan retail produk dan jasa IT, dan juga membangun kemandirian IT itu sendiri. Istilah untuk penggunaan PL Open Source hanya sebagai komplemen disebut “migration to Open Source”. Akan tetapi jika produk Open Source digunakan untuk men-subtitusi kebutuhan IT maka disebut “exodus to Open Source”. 4. Klausul pertanggungjawaban penggunaan produk teknologi informasi pada konsumen bukan pada penyedia produk dan jasa IT Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa para penyedia produk dan jasa teknologi informasi terkesan “dipaksa” untuk menyediakan produk dan jasa teknologi informasi dengan melanggar aturan yang diberlakukan terhadap produk IT tersebut. Para penyedia jasa IT sebenarnya telah menjelaskan kepada konsumen bahwa
hukum
atas
suatu
produk
tersebut
tidak
mengijinkan
untuk
menggunakannya tanpa license. Para penyedia produk dan jasa IT lebih menyukai konsumen (individu, instansi swasta dan pemerintah) menggunakan produk IT sesuai ketentuan, sehingga keberlangsungan usaha terjaga. Maka dari itu para penyedia produk dan jasa IT tidak dapat dipersalahkan atas pelanggaran yang terjadi. Jika demikian, maka segala bentuk penyitaan, pungutan liar atas nama hukum oleh oknum penegak hukum tidak dapat diindahkan dan dapat diproses secara hukum pula. Dengan begitu harus ada kesepakatan antara pemerintah dan dunia usaha penyedia produk dan jasa IT diperbolehkan melakukan pelanggaran secara massif terhadap ketentuan perundang-undangan HaKI mengingat kebergantungan yang sangat tinggi terhadap produk IT tertentu dan mewajibkan untuk menggunakannya. It’s cool!
Tiap permasalahan pasti ada solusi, tiap solusi harus segera dilakukan secara cepat dan tepat. Penyelesaian secara periodic telah dilakukan bertahun-tahun dengan arah dan tujuan pasti sebagai tambahan ketidakberdulian sehingga jalan ditempat. Ke semua solusi adalah jalan supaya pemerintah sebagai penyelenggara Negara dapat melayani kebutuhan masyarakat tanpa pelanggaran terhadap hukum yang dibuat, sementara pihak penyedia produk dan jasa teknologi informasi mendapatkan kepastian hukum atas produk dan jasa yang ditawarkan dengan begitu keadilan hukum terlaksanakan. Proses edukasi juga harus terus dilakukan kepada masyarakat dalam upaya membangun kemandirian teknologi informasi tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga dunia usaha di bidang IT melangkah dengan pasti, tambah maju, dan terus berkarya demi kemajuan IT Indonesia.
G. MASA KEEMASAN Teknologi komputer memainkan peran penting untuk berbagi kesejahteraan dan kemakmuran. Saat ini komputer meningkatkan kualitas hidup di rumah, tempat kerja, kedokteran, komunikasi, seni, dan berbagai bidang lainnya. Pada masa keemasan, teknologi komputer secara mendasar akan mendorong percepatan pertumbuhan sosialekonomi dengan jangkauan yang luas dan lebih meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada abad kedua puluh, teknologi Internet membuka era baru komunikasi. Penyebaran informasi secara Real-time bisa terjadi kapanpun dimanapun di seluruh dunia tanpa batas wilayah dan negara.
Mempelajari data sebuah organisasi
internasional, membaca laporan dari penelitian di perpustakaan, mendapatkan berita, mengetahui
perkembangan teknologi dan komentar publik tentang suatu topik,
sekarang hanya perlu beberapa menit saja, sehingga untuk mendapatkan koleksi yang komprehensif dari penelitian selama bertahun tahun kini dapat dilakukan dengan sedikit usaha. Karena Internet telah mengatasi semua hambatan untuk berbagi informasi, semua orang dari berbagai bangsa dapat memiliki akses ke sana. Bagi yang intensif mengembangkan teknologi Internet akan memiliki peluang yang lebih banyak untuk menawarkan sesuatu, saat ini dan masa yang akan datang. Satu poin layak secara khusus di sebutkan di sini. Dalam sejarah perkembangan manusia, kita tidak pernah menyaksikan perkembangan pesat seperti ini. Secara khusus, sejak abad keduapuluh, terjadi kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya 100 tahun yang lalu, tidak ada seorangpun yang bisa membayangkan dunia di mana kita hidup. Hanya 15 atau 20 tahun lalu, kita melihat internet sebagai teknologi yang sangat maju dan dicapai hanya dalam waktu 100 tahun. Setiap perkembangan menunjukkan bahwa kita mendekati suatu masa yang sangat penting. Nampaknya Masa Keemasan akan
menjadi masa yang mulia ketika
setiap
orang akan mendapatkan berkah dan
keuntungan dari kemajuan teknologi.
RUJUKAN “Class Action Sebuah Pengantar”, Emerson Yuntho, S.H, http://www.elsam.or.id, 2005. “EBOOK
–
Masa
Ke emasan”,
Adnan
Oktar
(Harun
Yahya),
http://id.haru nyahy a.com/list/type /1/name/Kitaplar, 2003. “Pengantar
Sistem
Masy arakat
Operasi
Digital
Komputer Gotong
Jilid
Royong
Pertama”, (MDGR),
http://bebas.vls m.org/v06/Kuliah /SistemOp erasi /BUKU/Sis temOperasi-4.53-1.pd f, 2008.
BIOGRAPHY
P
enulis sangat peduli dan pemerhati perkembangan teknologi informasi khususnya computer dan internet, berharap terciptanya kemandirian dalam pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada
artikel ini penulis mencoba mengurai benang kusut yang selama ini menghambat perkembangan dunia IT Indonesia. Saran dan kritik sampaikan ke email kami
[email protected]
