KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA CLASS ACTION SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 1

KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA CLASS ACTION SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION

1

PENEGAKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA Non Litigasi

Litigasi

simultan dan stimulus

Alternative Dispute Resolution (ADR) -

mediasi Negosiasi arbitrase

Permohonan (voluntair jurisdictie)

SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION

Gugatan

(contentius jurisdictie)

2

GUGATAN (Litigasi Perdata dalam Perkembangan Hukum Acara Perdata)

KONVENSIONAL

(Peninggalan Hindia Belanda/Eropa Kontinental)

CLASS ACTION

(Hak Gugat Perwakilan Kelompok)

LEGAL STANDING

(Individu/Organisasi/Kelompok masyakat bertindak untuk dan atas nama kepentingan publik “bukan korban/penderita langsung”)

Menjadi trend litigasi perkara-perkara menyangkut kepentingan orang banyak. Adopsi dari sistim Hukum Anglosaxon


3

KEKHASAN GUGATAN KONVENSIONAL

Dasar Hukum

KUHPerdata (Pasal 1365 jo. 1366 jo. 1367 dan 1234), KUHD, HIR/RBG, UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (Pasal 4 ayat (2))

Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum pada umumnya (materiil partij) dan/atau kuasanya (formal partij) untuk dan atas nama serta kepentingan sendiri Subjek Gugatan

CLASS ACTION UU No. 23/1997 (Pasal 3739), UU No. 8/1999 (Pasal 46-48), UU No. 41/1999 (Pasal 71-73) KUHPerdata (Pasal 1365 jo. 1366 jo. 1367 dan 1234), KUHD, PERMA RI No. 1/2002, HIR/RBG, UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (Pasal 4 ayat (2)) Penggugat adalah Individu wakil kelompok

(class representative/ materiil partij) dan/atau kuasanya (formil partij) untuk

dan atas nama serta kepentingan sendiri dan kelompok (class member) yang memiliki kesamaan akan fakta, peristiwa, dasar hukum dan tuntutan, sedangkan Tergugat adalah subjek hukum pada umumnya

LEGAL STANDING UU No. 23/1997 (Pasal 37-39), UU No. 8/1999 (Pasal 46-48), UU No. 41/1999 (Pasal 71-73) KUHPerdata (Pasal 1365 jo. 1366 jo. 1367 dan 1234), KUHD, HIR/RBG, UU No. 14/1970 jo. UU No. 35/1999 (Pasal 4 ayat (2)) Penggugat (standing party) adalah Individu/Organisasi/ Kelompok swadaya masyarakat yang bukan korban/penderita (aggrived party), sedangkan Tergugat adalah subjek hukum pada umumnya


4

KONVENSIONAL Objek Gugatan

(entry point)

-

Perbuatan melawan Hukum; Wanprestasi;

Pemulihan suatu hak, ganti kerugian dan tindakan tertentu Tuntutan

-

Aplikasi Hukum Acara dalam perkara dengan Penggugat banyak

-

Tidak ada kewajiban diwakilkan. Apabila diwakili, maka pemberian kuasa wajib dilakukan semua orang yang memiliki hak dan kepentingan langsung; Peradilan sederhana, cepat dan biaya murah tidak terpenuhi, karena pembuktian harus dilakukan oleh setiap Penggugat;

CLASS ACTION Pelanggaran Hukum Lingkungan (Perbuatan melawan Hukum); - Wanprestasi; Pemulihan suatu hak, ganti kerugian yang harus disertai penjelasan mekanisme distribusi dan tindakan tertentu -

-

-

Tidak ada kewajiban diwakilkan. Apabila diwakili, maka pemberian kuasa cukup dilakukan oleh wakil kelompok; Peradilan sederhana, cepat dan biaya murah akan terpenuhi, karena pembuktian cukup dilakukan oleh wakil kelas;

LEGAL STANDING -

Perbuatan melawan Hukum; Wanprestasi;

Pemulihan suatu hak, ganti kerugian tidak boleh untuk dan atas nama kepentingan penderita/korban, terbatas hanya pada biaya materiil yang dikeluarkan Penggugat dan tindakan tertentu - tidak ada kewajiban diwakilkan. Apabila diwakilkan, maka pemberian kuasa hanya dilakukan oleh individu/organisasi/ kelompok swadaya masyarakat (Penggugat); - Peradilan sederhana, cepat dan biaya murah akan terpenuhi, karena pembuktian hanya dilakukan oleh standing party;


5

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM PENGATURAN CLASS ACTIONS DI BERBAGAI NEGARA Issues

USA    

Kriteria  

Numerousity Commonality Typicality Adequacy of Representation (kelayakan wakil kelas dan kuasa hukum) Definisi Kelompok haruslah CA haruslah superior

AUSTRALIA  7 orang /lebih   Gugatan diajukan kepada pihak yang sama   Gugatan terkait serta ditimbulkan dari keadaan yang sama, serupa dan memiliki keterkaitan.   Terdapat isu atau fakta substansial yang sama

CANADA

INDONESIA

Dengan angka pasti  2 orang. Ada common issue,  class actions preferable terhadap common issue Dalil bahwa tuntunan wakil kelas memiliki  tipe yang sama dengan tuntutan anggota kelas 

  Persyaratan Surat Gugatan

Pasal 23 Federal tidak mengatur CA negar abagian mengatur terutama negara bagian Florida yang mengaturnya secara detil

Diatur di tingkat Federal (Part IV A Federal Court Act) walaupun tidak rinci (deskripsi/identifikasi anggota kelas tidak hartus menyebutkan secara spesifik nama-nama; karakteristik posita dan tuntutannya; penjelasan spesifik posita dan tuntutannya; penjelasan spesifik ttg masalah hukum atau fakta yang sama yang bersifat substansial)

Paling tidak diatur dlm  3 negara bagian : Quebec, Ontario, dan British Columbia. Berdasarkan Sec. 5(1) (b) The Ontariao Class actin Proceeding Act,  sangat terperinci untuk Persona standi, posita, petitum, dan usulan mekanisme distribusi ganti rugi.

Jumlahnya sangat banyak Terdapat kesamaam fakta, dasar hukum yang bersifat substansial, serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Wakil kelompok jujur, dan melindungi kepentingan anggota kelompok. Hakim dapat menganjurkan ttg pengacara Sesuai hukum acara perdata yang berlaku dengan mamperhatikan persyaratan formal surat gugatan Sesuai Perma RI No. 1 Tahun 2002. Identitas para pihak, posita, petitum, pengelompokan anggota kelas berdasarkan tuntutan, tata cara pendistibusian gabti rugi


6

Issues Timing Pemeriksaan

Pemberitahuan (notification)

Beban biaya pemberitahuan

USA Pada awal proses persidangan setelah diajukan permohonan khusus CA- motion(setelah surat gugatan didaftarkan)  The best notice practicable  Pemberitahuan wajib diberikan untuk opt out.  Pemberitahuan kepada anggota kelas yang tidak menyatakan keluar bahwa keputusan akan mengikat mereka  Semua anggota kelas yang tidak menyatakan opt out berhak hadir ke persidangan. Penggugat kecuali ditentukan lain atas putusan hakim

Bentuk Court Order Keputusan (Diterima/Tidak)

AUSTRALIA Pada awal proses persidangan berdasarkan statement of claim (surat gugatan) 

CANADA

INDONESIA

Dikasifikasikan sebagai “interlocutary”, jadi banding dengan putusan final.

Pada awal proses persidangan setelah gugatan diajukan, sebelum jawaban.

Untuk CA yang terkait  Pemberitahuan dengan tuntutan ganti dialakukan pada rugi, kewajiban saat: pemberitahuan ditujukan  Pada awal proses CA dalam hal: setelah sertifikasi  Pada awal proses diberikan. dengan hak opt out  Setelah para pihak  Permohonan yang mengajukan menghentikan CA untuk “tentative settlement” melakukan tuntutan pidana  Permohonan mundur untuk wakil kelas  Pendistribusian ganti kerugian uang Pihak penggugat kecuali Pihak penggugat hakim memerintahkan lain, kecuali ditentukan lain nanti akan diperhitungkan atas putusan hakim dalam “looser’s pays principles” Court Order Court Order

 Pemberitahuan yang practicable, ada hak opt out  Wajib diberikan:  Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah  Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

Pihak penggugat kecuali hakim memerintahkan lain, nanti akan diperhitungkan dalam “looser’s pays principles” Penetapan sela


7

Issues

USA

AUSTRALIA

CANADA

Cypres, diatur secara eksplisit dlm hkm perdata Negara Bagian California

Pihak penggugat kecuali ditentukan lain atas putusan hakim

Administrasi Pelaksanaan Ganti Kerugian

Menunjuk Master (akuntan) Panel terdiri dari perwakilan para pihak dan pihak independen Seluruh Proses atas pengawasan hakim yang memeriksa

Pengadilan dapat menetapkan mekanisme atau cara praktis untuk mengadminstrasikan dan mendistribusikan uang ganti kerugian termasuk bungabunga yang didapat dari uang ganti kerugian tersebut. (biasanya diterapkan mekanisme melalui panel atas pengawasan hakim) Tidak perlu motion (karena tidak melalui proses sertifikasi) Opt out Federal court tidak mengatur namun dalam praktek hakim menerapkan diskresi (Penggabungan, konsolidasi, seleksi kapabilitas dan kredibilitas kuasa hukum)

Dikembalikan kepada pihak tergugat tanpa perlu ada putusan dari pengadilan Melalui ADR para pihak mengajukan tentative settlement.

Tidak diatur

Sisa Ganti Kerugian

Perlu Motion (permohonan khusus sertifikasi) Opt out Tidak diatur

Cantumkan saja dalam gugatan.

Permohonan khusus

Melalui Motion (permohonan khusus sertifikasi) Opt in/opt out Opt out Hakim akan memerintahkan para pihak untuk melakukan konsolidasi atau Duplikasi penggabungan gugatan Penelitian kemampuan pengacara

INDONESIA

Ditetapkan oleh hakim dalam putusn pengadilan.

Opt out Tidak diatur, terserah pertimbangan hakim


8

PELAKSANAAN HAK GUGAT PERWAKILAN (CLASS ACTION) DI PENGADILAN NEGERI INDONESIA KHUSUSNYA JAKARTA

Class Action: “Tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.” (Pasal 1 huruf a Perma No. 1/2002)

Persyaratan ?

Pasal 2 Perma No. 1/2002 1. Jumlahnya “sangat” banyak; 2. Kesamaan fakta dan dasar hukum; 3. Jenis tuntutannya serupa; 4. Wakil kelas yang jujur, layak, dan melindungi anggota kelas.

Keuntungan ? 1. Proses berperkara bersifat ekonomis; 2. Akses pada keadilan; 3. Perubahan sikap pelaku pelanggaran; 4. Menghindari putusan yang bertentangan.


9

PROSEDUR GUGATAN CLASS ACTION DI PENGADILAN NEGERI

Sertifikasi !!! Notifikasi !!!

Panggilan Sidang I

Pendaftaran Gugatan

Jawab Menjawab dan Pembuktian

Sidang Hari I (Pembacaan Gugatan) Putusan

Mekanisme Putusan Ganti rugi & Pembentukan Komisi Pendistribusian Ganti Rugi


10

WELCOME TO MY PRESENTATION…….

GOOD BYE….., SEE YOU LATER !!! SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION

11

DEFINISI WAKIL KELOMPOK Satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya.(Ps. 1 huruf b)

ANGGOTA KELOMPOK Sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan.(Ps. 1 huruf c)


12

SUB KELOMPOK Pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedan tingkat penderitaan dan atau jenis kerugian.(Ps. 1 huruf d)

PEMBERITAHUAN (NOTIFIKASI) Pemberitahuan yang dilakukan oleh panitera atas perintah Hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan.(Ps. 1 huruf e)


13

Notifikasi (pemberitahuan) perlu diadakan: 1.Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah 2.Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan. 3.Untuk memberi kesempatan bagi anggota kelas yang ingin menyatakan keluar (opt-out) dari kelompok tersebut. 4.Cara pemberitahuan dibuat seefektif atas persetujuan hakim dengan tujuan agar anggota kelas mengetahui adanya prosedur class action.

MACAM PEMBERITAHUAN a. Opt out, prosedur dimana anggota kelas/kelompok yang didefinisikan secara umum dalam anggota class actions SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION

14

diberitahukan di media massa (cetak/elektronik)-public notice. Pihak-pihak yang termasuk dalam definisi umum, diberi kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk menyatakan keluar dari kasus gugatan class actions apabila tidak ingin dilibatkan dalam gugatan class action, sehingga putusan pengadilan tidak memihak dirinya. b. Opt In adalah prosedur yang mensyaratkan penggugat (wakil kelas) untuk memperlihatkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kelas. Apabila diberlakukan prosedur ini, prosedurnya sama dengan gugatan perdata biasa yang bersifat massal, dimana masing-masing anggota kelas memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum

SURAT KUASA


15

Untuk kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Verifikasi Pada awal proses pemeriksaan persidangan hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok


16

PROSES PENGAJUAN CLASS ACTION (PERMA RI NO. 1/2002) Pemberian Kuasa, tidak semua anggota kelas (class members) harus memberikan persetujuan secara tertulis. Pemberian kuasa cukup diwakilkan oleh wakil kelas (class representative) yang jumlahnya relatif lebih sedikit. Bagian-bagian dalam gugatan harus lebih diperjelas secara formal tentang identitas pihak-pihak (persamaan fakta, hukum, dan tuntutan). Pada bagian posita dan Petitum dijelaskan tentang mekanisme pendistribusian ganti rugi. Akan ada penetapan terlebih dahulu untuk memutuskan apakah suatu gugatan dapat diajukan dengan cara class action atau tidak. SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION

17

Pemberitahuan (Notifikasi) dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sifatnya lebih efektif agar semua anggota kelas (class members) mengetahui akan adanya gugatan class action tersebut. Bunyi putusan lebih terperinci dan dapat dilaksanakan. Mekanisme yang digunakan dalam notifikasi adalah mekanisme Opt-Out yaitu bagi anggota kelas (class Members) yang tidak setuju atau tidak ingin diikutkan dalam perkara tersebut dapat menyatakan keluar dari gugatan tersebut secara tertulis. Penggunaan mekanisme Opt-out dirasakan lebih sesuai dengan tujuan digunakannya class action sebab apabila yang digunakan adalah mekanisme Opt-In (semua anggota kelas memberikan kuasa secara tertulis, hal ini sesuai Pasal 123 HIR) SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION

18

maka gugatan class actions tersebut tidak akan ada bedanya dengan gugatan biasa dengan jumlah penggugat yang banyak.


19

KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PERDATA CLASS ACTION SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., MH., UNIVERSITAS INDONESIA, CLASS ACTION 1

Recommend Documents