GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh : Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., (Hakim Agung - Mahkamah Agung)

MAHKAMAH AGUNG RI 2013

PENDAHULUAN Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, di mana Pancasila merupakan cita-cita hukum yang menurunkan asas-asas hukum umum, pada gilirannya pula merupakan asas-asas hukum dasar. Selanjutnya, pokok- pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut :  Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusian Yang Adil dan Beradab dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;  Negara berdaulat atas dasar permusyawaratan rakyat;  Mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;  Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan peraturan. Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2013

Keempat pokok tersebut secara beruntut dipandang sebagai pokok-pokok yang mengandung aspek (1) tujuan hukum, (2) sumber hukum formal, (3) aspek keadilan sosial, dan (4) aspek perlindungan hukum kepada segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2013

TYPOLOGI KEKUASAAN VS LAPANGAN HUKUM

LEGISLATIVE

WET GEVING

GESCHIL BESLECHTING

BESTUUR

EXECUTIVE Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2013

YUDICATIVE

BESTUUR

HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH HUKUM DALAM IMPLENTASINYA PERLINDUNGAN HUKUM Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2013

HUKUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Atribusi Sumber Kewenangan

Mandat Delegasi

Asas Pemerintahan Berdasarkan Negara Hukum, Asas Legalitas (Rechtmatigheid van bestuur) Diskresi Prosedur Penggunaan Wewenang


Hukum Dalam Implementasi/Hukum Oleh Pemerintah (Het yecht van hetbestuur)

Dasar Sahnya Keputusan (Beschikking) Wewenang Prosedur Substansi


PERLINDUNGAN HUKUM

Partisipasi Rakyat Dalam Penerbitan Keputusan Pemerintah

PREVENTIVE

Pribadi Mald Administrasi

Administrasi

Sanski

Tanggung Jawab

Pidana

Jabatan dan Keabsahan Keputusan.

REPRESIVE Upaya Hukum, Upaya Mutlak Terhadap Gugatan Keputusan Pemerintah Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2013

Perdata

Tindakan di bidang Pemerintahan (Hukum Publik) Legalitas dan Kerugian TINDAKAN FAKTUAL ADMINISTRASI

Komponen Legalitas

Wewenang Prosedur Substansi

Peraturan Perundang-undangan Parameter Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2013

Asas Kepastian Hukum; Asas Keseimbangan; Asas Ketidakberpihakan; Asas Kecermatan; Asas tidak melampaui kewenangan, penyelahgunaan wewenang dan/atau mencampuadukan; Asas Keterbukaan; Asas Kepentingan Umum

KONSEP PEMIKIRAN NILAI-NILAI WUJUD DARI KEADILAN HUKUM NILAI-NILAI

ASPEK KOGNITIF

ASPEK KONATIF

ASPEK AFEKTIF

KETERTIBAN

KEDAMAIAN

KETENTRAMAN

KEPASTIAN HUKUM

KEADILAN HUKUM

KESEBANDINGAN HUKUM

1. HUKUM TATA NEGARA 2. HUKUM ADM. NEGARA 3. HUKUM PIDANA


HUKUM ACARA

1. HUKUM PRIBADI 2. HUKUM HARTA KEKAYAAN 3. HUKUM KELUARGA 4. HUKUM WARIS

3 LANGKAH DALAM MENGADILI PERKARA MENURUT HUKUM

1.

Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaedah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara tersebut berdasarkan bahan-bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum;

2.

Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaiman ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud;

3.

Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.


RUMUSAN YURIDIS Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

1.

Black’s Law Dictionary adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili.

2.

Meriam Webster Colegiate Dictionaire, edisi ke 10 tahun 1994 menyatakan bahwa yang dimaksud Class Action adalah legal action under taken by one or more plantiffs on behalfs of themelves and all other persons hevirgs an identical interest in all eged wrong.


3.

Grorilier Multi Media Encyclopedia

menjelaskan gugatan

perwakilan (class action) adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat yang mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat.


4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup : ∗

Dalam Psal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat;

∗

Dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.


5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsummen

yang

mempunyai

kepentingan

yang

sama.

Sedangkan

Penjelasannya menyatakan bahwa Undang-undang ini (baca: Perlindungan Konsumen)

mengakui

gugatan

kelompok

atau

class

action.

Gugatan

kelompok (class action) diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adanya bukti transaksi.


6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara : a) orang perorangan; b) kelompok orang dengan pemebrian kuasa c) kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.


Penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak mengajukan gugatan perwakilan” adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum, dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, demikian juga dalam ketentuan Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 1999.


Dalam Penjelasan Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 1999 dinyatakan bahwa khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat berupa tuntutan ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu :  Memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan kewajibannya atau tujuan dari kontrak kerja konstruksi;  Menyatakan seseorang (salah satu pihak) telah melakukan perbutan melawan hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak kerja konstruksi.  Memerintahkan seseorang (salah satu orang ) yang melakukan usaha/kegiatan jasa konstruksi untuk membuat atau memperbaiki atau mengadakan penyelamatan bagi para pekerja jasa konstruksi.


7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan masyarakat.


8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Secara substansial, gugatan perwakilan (class action) mengenai pembayaran ganti rugi yang timbul dari pemutusan hubungan kerja. Adapun landasan berfikir adalah : a. Berdasarkan Pasal 1.1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselishan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.


b. Selanjutnya, dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI memperinci jenis Perselisihan Hubungan Industrial yang meliputi :  Perselisihan hak,  Perselisihan kepentingan  Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan  Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.


LATAR BELAKANG PERMA No. 1 TAHUN 2002

1. Gugatan class action tidak diatur dalam HIR, maka PERMA No.1 Tahun 2002 dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum agar dalam penggunaan acara dimaksud memiliki landasan pijak hukum, karena acara tanpa landasan hukum akan menimbulkan kekacauan dan ketidak pastian hukum.

2. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya murah dan transparansi; 3. Peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan suatu perkembangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak, masal dan orang banyak; Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2013

4.

Kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara atas penanganan terhadap pelanggaran hukum terhadap gugatan kelompok yang dapat merugikan orang banyak yang memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama.

5. Mengakomodir penanganan pemeriksaan atas gugatan kelompok sebagaimana diamanatkan

oleh

Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dan Kehutanan.


Pengelolaan

Lingkungan

Hidup,

GUGATAN KELOMPOK MENSYARATKAN SEBAGAI BERIKUT :

1.

Identitas lengkap dan jelas perwakilan kelompok;

2.

Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota;

3.

Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

4.

Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.


5. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok

yang

teridentifikasi

maupun

tidak

teridentifikasi

yang

dikemukakan secara jelas dan terinci; 6. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda; 7. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk. Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara Tahun 2013

KONSEP PEMIKIRAN GUGATAN CLASS ACTION

1.

Terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum (the same factual basic and legal basic) di antara wakil kelompok (class representative) dengan anggota kelompok (class member) maupun di antara kelompok itu sendiri;

2.

Kesamaan fakta dan dasar hukum (the same factual basic and legal basic ) itu harus bersifat substansial atau material;


3.

Sedemikian rupa substansial/materialnya kesamaan fakta dan dasar hukum (the same factual basic and legal basic) itu, benar-benar terwujud secara konkrit dan obyektif kesamaan elemen ( common element) dan kesamaan hukum yang dipermasalahkan (the same question of law);

4.

Gugatan class action itu harus juga memuat tuntutan atau petitum tentang ganti rugi yang harus dikemukan secara jelas dan rinci.


2 TAHAP PROSES PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN CLASS ACTION

a. Tahap Proses Pemeriksaan Awal ( Preliminary Certificate Test or Preliminary Hearing); Dalam tahap pemeriksaan awal, Hakim atau pengadilan

sepenuhnya tunduk

(comply) kepada tata cara tentang syarat-syarat untuk mengajukan gugatan Class Action yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA NO 1 Tahun 2002, dan apabila hasil pemeriksaaan awal sebagaimana disyaratkan tersebut di atas terpenuhi, maka produk produk yang mesti diterbitkan oleh Hakim atau pengadilan adalah berbentuk Penetapan dengan amar :


1)

Menyatakan sah gugatan perwakilan kelompok (class action);

2) Memberi izin untuk berperkara melalui proses gugatan perwakilan kelompok (class action); 3) Memerintahkan Penggugat segera mengajukan usulan model pemberitahuan.


b. Tahap Pemeriksaan Biasa dengan sistem pemeriksaan tunduk pada ketentuan HIR/RBG untuk perkara perdata dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.


c. Tuntutan gugatan

perwakilan kelompok (class action) lebih mengedepankan

masalah pertanggung jawaban pejabat/badan TUN yang berdasarkan teori penggunaan prinsip

fautes de services yang memberikan tanggung jawab baik

secara pribadi maupun kedinasan kepada seorang pejabat karena kesalahannya negara harus mengganti kerugian

sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1129/KMK.01/1991 tentang Tata Cara Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.


KEGUNAAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

1.

Aspek Peradilan (Judicial Aspect) Secara normatif bahwa proses peradilan mempersyaratkan dilakukan secara terbuka untuk umum, karena pelaksanaan secara tertutup hanya dilakukan guna melindungi kepentingan pencari keadilan.Pembacaan putusan Hakim harus dinyatakan terbuka untuk umum, karena pembacaan putusan secara tertutup adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig, nul and void).


2. Aspek Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Aspect) Norma dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya murah dan transparan harus didukung dengan suatu sistem informasi dan teknologi yang memadai, dalam arti masyarakat pencari keadilan harus memiliki kemampuan dan fasilitas yang dibutuhkan agar bagi pencari keadilan dapat mengetahui perkembangan perkaranya

sampai

seberapa

melakukan pemeriksaan perkara tersebut.


jauh lembaga

peradilan

3. Aspek Unifikasi dan Harmonisasi (Harmonized and unification Aspect) Pengajuan gugatan secara kelompok atau class action, dimaksudkan untuk meng-claim baik untuk diri-diri yang terwakili karena memiliki satu kesatuan dan pandangan hukum terhadap perkara yang sedang dan telah dihadapi, dan untuk menyelesaikannya berdasarkan pandangan hukum yang sama dengan memperhatikan faktor-faktor kesebandingan dalam hukum.


4. Aspek Keadilan Ekonomi (Judicial Economy Aspect) Dalam pengajuan gugatan secara kelompok

atau class action, dari segi

beracara di Pengadilan mencerminkan biaya yang murah jika dibandingkan dengan secara diri sendiri.


5. Aspek Kemampuan Untuk Membayar (Ability to Pay Aspect) Dalam pengajuan gugatan secara kelompok atau class action, dari segi beracara di Pengadilan biaya pendaftaran dan biaya berpekara bila dibandingkan berkelompok yang ditanggung secara gotong royong akan jauh lebih murah jika dibandingkan secara sendiri, maka kemampuan untuk membayar segala biaya berpekara akan mudah ditanggulangi.


Legal Standing Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Secara normative, legal standing, standing tu sue, ius standi, atau locus standi dapat diartikan sebagai hak dari seseorang atau sekelompok orang untuk medudukan dirinya dalam sidang pengadilan sebagai penggugat (Hak gugat) untuk menuntut sesuatu karena haknya yang melekat padanya dirugikan. Oleh karenanya muncul pelbagai pandangan hukum, dimana secara prinsipil diketengahkan bahwa” tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action).


Dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dinyatakan :

1.

Seseorang atau beberapa orang yang mendudukan diri mewakili selaku pribadi;

2.

Badan hukum perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti Perseroan, organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, organisasi lainnya yang tunduk pada anggaran dasar dan rumah tangganya.

3.

Badan-badan lainnya yang oleh Undang-Undang diizinkan.


a.

Gugatan perwakilan (class action) adalah suatu cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili dari sekelompok masyarakat dalam jumlah tertentu (relative cukup besar sebagai class members) yang mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus juga bertindak untuk dan atas namanya dari suatu kelompok tertentu yang memiliki kesamaan pandangan, persoalan hukum, fakta hukum dan dasar hukum.


Dengan demikian, cerminan terhadap Gugatan Perwakilan (class action) adalah memiliki dalil-dalil dan tuntutan yang sama, serta adanya wakil kelompok (class representatif)

yang

sungguh-sungguh

melindungi

kepentingan

anggota

kelompok ( class member) sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan Gugatan Perwakilan kelompok (class action).


b.

Gugatan perwakilan (class action) sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dahulu baik dalam ketentuan HIR/RBg di bidang keperdataan maupun di bidang Tata Usaha Negara tidak diatur,oleh karenanya Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2002 pada dasarnya merupakan teroboson hukum dalam beracara di Pengadilan, kecuali Undang-Undang mengaturnya lain seperti Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen, Jasa Konstruksi dan Perselisihan Hubungan Industrial serta Kehutanan.


TERIMA KASIH


GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Recommend Documents