CERAI GUGAT AKIBAT DISFUNGSI POLA RELASI DALAM KELUARGA (Analisis Putusan Perkara Nomor. 81/Pdt.G/2007/PA.Srg) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
Oleh :
Agus Khaeroni 204044103081
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1432H/2011M
KATA PENGANTAR
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak: 1.
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H, M.A, M.M. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Drs H. A Basiq Djalil SH. MA dan Kamarusdiana S.Ag, MH masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
3.
Drs. Djawahir Hejazziey, SH. MA sebagai Ketua Koordinator Teknis Program Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukun Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
4.
Drs H. Ahmad Yani M.Ag sebagai Sekretaris Koordinator Teknis Program Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukun Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
5.
Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA dan Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dengan rasa sabar dalam memberikan arahan, saran serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
6.
Segenap Dosen dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pengetahuan dan bantuannya kepada penulis.
7.
Kedua orang tua ku tercinta Ayahanda H. Syahruddin Suaeb dan Ibunda Hj, Hasanah Syarif yang tanpa pernah lelah selalu memberikan ”Senyuman serta tetesan air mata doa untuk kesuksesan anak -anaknya”. Kakang dan mamangmamangku terhormat kang Dayat, mangaling, mangimi, mangibi memberikan semangat dalam selimut
yang selalu
cinta dan kasih, serta adik-adikku
tersayang. jagoan aang (Ade Saeful Bahrie), teteh (Susantie Hasanah), Nong (Naela Nurul Fauziyah) dan si Bontot boboho, Dede Badriyatussyfa` Semoga kalian kelak kan mereguk manisnya arti sebuah perjuangan. yakinlah bahwa tak ada yang sia-sia di dunia ini!! Dan si cantik nan lucu ade ku sumber inspirasiku yang sangat kucintai Semoga kelak jadi anak yang solehah, berbakti terhadap kedua orang tua. Berguna bagi agama bangsa dan negara. amin. 8.
Sahabat-sahabat suka duka ku yang ga mungkin terlupakan dalam segala hal, Ibu Hj. Mufida dan bapak moh. Syafi`i, adikku aldy sebagai juru ketik, bang Hasim aki aki yang di tuakan, si bontot Zainudin yang selalu di rundung masalah sungguh kasian, H.Achdi Gufron mantab no coment, Alunk jalani sambil tawakal aja, Gozel abang panutan dalam menyikapi hidup, jejen si kecil cabe rawit, Bots, `el, sidz, Ucok, serta partner bisnisku mumuh, dedeen, madun.
maha guruku yang selalu sabar tanpa lelah mendoakanku kang pepen terima kasih tuk sekotak senyuman yang diberikan bagi penulis ketika
penulis
menghadapi masa-masa sulit. 9.
Saudara keluarga dan sahabat-sahabatku di GM Bandung, krez, pa uka, pa ensu, dll yang telah banyak mengajarkan diri ini untuk menjadi pribadi yang ramah dan sederhana I love you all.
10.
Teman Peradilan Agama 2004, khususnya kelas B. Terima kasih untuk tahuntahun yang menyenangkan. Serta Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat menambah khazanah
keilmuan dan bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis berharap peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan. Akhir kata penulis ucapkan. Jazakumullah Khairan Katsirin
Jakarta, 07 Februari 2011
Penulis
.
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI ...................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................... A. Latar Belakang Masalah ............................................................. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ......................................... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................... D. Review Studi Terdahulu .............................................................. E. Metode Penelitian ....................................................................... F. Sistematika Penulisan ................................................................
BAB II CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM A. Perceraian Dalam Tinjauan Fikih ............................................... B. Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan dan KHI ...... C. Akibat perceraian..........................................................................
BAB III PROSEDUR CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA A. Prosedur Cerai Gugat.................................................................... B. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama................................... C. Komparasi Putusan Hakim Nomor 532/Pdt.G/2008/PA.bgr, Putusan Hakim Nomor 63/Pdt.G/2009/PA.JT, dan Putusan Hakim Nomor 81/Pdt.G/2007/PA.Srg...........................
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN DISFUNGSI POLA RELASI SEBAGAI ALASAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN A. Landasan Yuridis Pemeriksaan Cerai Gugat ................................. B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang ....................... C. Analisis Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang .............................................................................
BAB V PENUTUP ....................................................................................... A. Kesimpulan ................................................................................ B. Saran- Saran ..............................................................................
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kesempurnaan sebuah perkawinan dapat terwujud apabila disertai dengan kesadaran, bahwa perkawinan itu memiliki misi dalam kehidupan. Oleh karena itu agama sangat menganjurkan agar dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai keburukan moral dan ahlak, supaya dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat Mitsaqan Ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksakan-Nya merupakan ibadah.1 Perkawinan
bertujuan
untuk
menenteramkan
(menenangkan)
jiwa,
melestarikan, memenuhi kebutuhan biologis dan melaksanakan latihan dalam memikul tanggung jawab atau bisa disebut dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat.2 Allah mengangkat derajat manusia di atas makhluk-makhluk-Nya yang lain. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya ketetapan pernikahan bagi manusia. Dengan pernikahan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Ikatan suami
1 2
Inpres No 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 2 M. Ali Hasan Masail Fiqhiyyah Al Haditsah (Jakarta: Raja Wali Press 1999), hal 2
isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh atau disebut dengan Mitsaqan Ghalidhan (perjanjian yang kokoh).3 Pada prinsipnya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu ucapan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.4 Namun, terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warohmah ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami isteri sudah tidak dapat lagi didamaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami isteri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Kendati dibolehkan Allah membenci perceraian atau talak. Hadits Nabi Muhammad SAW :
Artinya : "Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibencinya daripada thalaq". (HR. Abu Daud)5
3
Sayyid Syabiq, Fikih Sunah Jld 8, (Bandung : Al-Maarif),1990. Hal 7 Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No 1 tahun 1974, Arkola, Surabaya 5 Sunan Abu Dawud jilid III terjemah Bey Arifin dkk, (Semarang : Asyita), 1992, hal. 87 4
Namun jika perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya maka hal ini dapat saja dilakukan, firman Allah SWT dalam Al-Qur’an : ……..
……..
Artinya : ―Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui‖. (Q.S. Al Baqarah : 227) Dalam ayat lain Allah berfirman : Artinya : ―Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteriisteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(129) Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.‖ (Q.S. An Nisaa : 129-130).6 Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
yang menjelaskan keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian
diantaranya : 1.
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
6
Quraish, Shihab. Tafsir Al-Misbah, Kesan-Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, Surat AnNissa 129-130 (Jakarta:Lentera Hati, 2002)hal. 606. vol.2
a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. b. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri. d. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.7 Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dua alasan lagi yang termuat dalam Pasal 116 Poin g dan h sebagai berikut : a. Suami melanggar taklik talak b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Adapun sighat taklik yang diucapkan suami setelah aqad nikah kepada istri adalah : Sewaktu-waktu saya : 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
7
122-123.
Asro Satroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia,, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hal.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ’iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kemudian pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang ’iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial. Dalam proses pernikahan biasanya mempelai wanita ditanya apakah mohon mempelai laki-laki mengucapkan taklik talak atau tidak, demikian halnya dengan mempelai laki-laki. Dan hampir dapat dipastikan keduanya setuju agar taklik talak dibacakan dan mempelai laki-laki membacakan sendiri taklik talak di hadapan istri. Secara singkat taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.8 Meski bukan merupakan syarat namun Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak (Maklumat Kementrian Agama No. 3 Tahun 1953).
8
Soemiyati, Hukum Perkawinan (Yogyakarta:Liberti, 2004), hal. 115
Islam
dan
Undang-undang
Perkawinan,
Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah disfungsi pola relasi dalam keluarga termasuk dalam kategori taklik talak atau bukan, yang kemudian akan diajukan sebagai skripsi untuk mencapai gelar sarjana hukum islam berjudul “Cerai Gugat Akibat Disfungsi Pola Relasi Dalam Keluarga (Analisis Putusan No 81/Pdt.G/2007/PA.Srg)”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Untuk memperjelas arah pembahasan skripsi ini penulis membatasi
masalah dalam pokok bahasan analisis putusan nomor 81/pdt.G/2007/PA. Serang, yaitu ―Cerai Gugat Akibat Disfunsi Pola Relasi dalam keluarga di Pengadilan Agama Serang. 2. Perumusan Masalah Untuk
memperjelas
masalah
pembahasan
ini,
maka
dirumuskan
masalahnya sebagai berikut. Didalam ilmu fiqih dan undang-undang yang berkewajiban memberi nafkah terhadap keluarga adalah suami akan tetapi pada kenyataan dilapangan yang akan penulis teliti ini yang memberi nafkah keluarga adala istri.
Rumusan tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Bagaimana hukum Islam menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri? 2. Apakah Disfungsi Pola Relasi dalam Keluarga dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga? 3. Apakah Putusan Pengadilan Agama Serang No. 81 / Pdt.G / 2007 sesuai dengan hukum yang berlaku? Rincian di atas merupakan kerangka pertanyaan yang hendak diteliti dan dicarikan jawabannya, sehingga penelitian ini didasarkan dalam kerangka pencarian jawaban tersebut dilakukan dalam proses identifikasi terhadap faktafakta dan realita yang sedang berlaku maupun yang pernah berlaku.
C. Tujuan Penelitian dan Manfaaat Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagaia berikut: 1. Untuk mengetahui perspektif hukum islam dan tinjauan perundang-undangan dalam menjelaskan hukum yang berlau 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama 3. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Agama Serang No.81/Pdt.G/2007 tentang Disfungsi Pola Relasi dalam Keluarga dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka
manfaat dari penelitian ini
diantaranya sebagai berikut: 1.
Dalam lembaga pustaka, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah dalam memperkaya studi analisa yurisprudensi.
2.
Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih utama tentang Cerai Gugat Akibat Disfungsi Pola Relasi Keluarga dalam Analisa Putusan No.81/Pdt.G/2007PA.Srg.
3.
Dapat mengetahui prosedur persidangan dalam hukum acara Pengadilan Agama Serang.
4.
Sebagai pengetahuan hukum secara teori dan praktek di Pengadilan Agama terutama masalah perceraian akibat Disfungsi Pola Relasi dalam Keluarga.
D. Review Studi Terdahulu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin mengendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik paling rendah. Perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan hanya bagi pasangan suami istri tapi juga kepada anak-anak yang mestinya di asuh dan dipelihara dengan baik. Kegagalan rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri tapi juga kehidupan masyarakat. Hampir separuh kenakalan remaja yang terjadi di beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan.
Undang-undang merumuskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Undang-undang
Perkawinan
tidak
melarang
perceraian
hanya
dipersulit
pelaksanaannya. Artinya tetap dimungkinkan terjadi perceraian jika seandainya benar-benar tidak dapat dihindarkan dan perceraian harus dilaksanakan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian adalah hak suami adalah pemikiran yang keliru, karena istripun dapat menggugat suami untuk bercerai apabila ada hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang sudah dibina itu tidak dapat diteruskan. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang isteri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar taklik talak, gugatan karena Syiqaq, Fasakh dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah. Dalam hukum Islam, perceraian yang diputuskan oleh Hakim karena pelanggaran taklik talak adalah sah. Kendati secara yuridis Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 telah cukup memadai dan telah memenuhi jiwa Undang-undang yang menganut asas mempersukar terjadinya perceraian, namun dalam KHI Pasal 116 selain alasan di atas ditambahkan lagi
alasan yakni suami melanggar taklik talak atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Skripsi-skripsi lain yang membahas tentang cerai gugat diantaranya, Muhammad Roiz Rizwan, dengan judul Kesadaran Hukum Wanita Indonesia dalam Hal Perkawinan, menjelaskan tentang hak-hak wanita dalam berumah tangga terutama tentang pengajuan gugatan cerai kepada suami ketika terjadi pelanggaran taklik talak oleh suami. Saiful Bahri, dengan judul Cerai Gugat Akibat Suami di Penjara, menjelaskan tentang cerai gugat yang disebabkan terhentinya nafkah yang menjadi tanggung jawab suami karena sebab terpenjara. Serta Halimatus Saadah, dengan judul Cerai Gugat karena Penganiyaan Suami, dan Zaenudin dengan judul Cerai Gugat Isteri Hamil, yang masing-masing menjelaskan tentang pelanggaran taklik talak No 5, yaitu kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya. Dari keterangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang cerai gugat serta prosedur pengambilan putusan majlis hakim pengadilan agama Serang pada kasus Cerai Gugat Akibat Disfungsi Pola Relasi Dalam Keluarga.
E. Metode Penelitian Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif. Untuk penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian antara lain: 1.
Jenis penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum normativ, dimana pada penelitian
hukum normativ yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang
mungkin mencakup bahan hukum primer, skunder dan tertier. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengkupasan dari buku-buku dan peraturan Perundang-undangan. Disamping kitab-kitab Fiqh, Al-Qur’an dan Hadist. Serta sebagai literatur lainnya yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang mengacu dan berhubungan dengan bahasan yang sedang dikerjakan. Dengan kata lain penelitian dilakukan untuk Cerai Gugat Akibat Disfungsi Pola Relasi Keluarga, secara sistematis dan akurat berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Agama Serang. 2.
Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu data yang
diperoleh dari buku-buku umum, buku-buku Islam, dan data-data tertulis lainnya termasuk di dalamnya bahan hukum sekunder berupa peraturan perundangundangan dan yurisprudensi berupa Putusan No.81/Pdt.G/20007 PA.Srg, yang berkaitan dengan bahasan skripsi. 3.
Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melalui penelitian
kepustakaan yang diharapkan dapat membantu penulis dalam mengembangkan teori-teori yang dapat membantu permasalahan penulis. 4.
Pengolahan dan Analisis Data Seluruh data yang penulis peroleh dari kepustakaan dan Pengadilan Agama
Serang diseleksi dan disusun yang kemudian data tersebut diklasifikasikan dari usaha mengelompokkan data-data tersebut, setelah itu baru dianalisa.
Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis juga mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, agar penulisan skripsi ini sesuai dengan kaidah penulisan skripsi. Dengan pengendalian terjemah Al-Qur’an dan Hadits ditulis satu spasi dan daftar pustaka Al-Qur’an ditulis di awal.
F. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembahasan, skripsi dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab Pertama pendahuluan. Dalam bab ini, meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan maslah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab Kedua cerai gugat dalam perspektif hukum Islam, bab ini akan menjelaskan tentang cerai gugat dalam tinjauan fikih yang mencakup pengertian, dasar hukum dan macam cerai gugat, serta menjelaskan tentang cerai gugat dalam tinjauan perundang-undangan, yang kemudian diakhiri dengan penjelasan prosedur pemutusan perkara. Bab Ketiga prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama, pada bab ini akan dijelaskan tentang pengkomparasian putusan hakim pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor 532/Pdt.G/2008/PA.bgr, di Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 63/Pdt.G/2009/PA.JT, dan Pengadilan Agama Serang Nomor 81/Pdt.G/2007/PA.Srg. serta komparasi putusan hukumnya.
Bab Keempat pertimbangan hakim dalam Putusan Disfungsi Pola Relasi sebagai alasan untuk mengajukan gugatan percerai yang meliputi ananalisis pertimbangan dan dasar putusan hakim Pengadilan Agama Serang serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang. Bab Kelima penutup, dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi serta memuat saran-saran yang dapat membangun.
BAB II PERCERAIAN DALAM FIKIH DAN HUKUM POSITIP
Pada bab ini penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang perihal perceraian sebelum kemudian menjelaskan tentang prosedur pemutusan perkara pada perceraian. A. Perceraian dalam Tinjauan Fikih 1. Pengertian Perceraian Pengertian perceraian dalam istilah fikih disebut ―Talak” atau ―Furqah”, talak berarti ―membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Furqoh berarti ―bercerai”, lawan dari berkumpul.9 Talak menurut bahasa ialah membuka ikatan, dan menurut syara` adalah melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri tali pernikahan antara suami dan isteri. Sedangkan menurut istilah perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dan talak menurut Imam Taqiyuddin adalah melepaskan ikatan atau menceraikan.10 Putusnya perkawinan adalah istilah hokum yng digunakan dala undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara orang laki-laki dan seorang perempuan yang selama ii idup sebagai suami
9
Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
cet ke 2, hal 156 10
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat Undang-
undang Perdata (Jakarta: Prenada Media 2006), cet ke 1, hal 198
isteri.11perceraian dalam istilah fikih disebut ―talaq‖ atau ―furqah‖ berarti membuka ikatan, membatalkan peranjian. Furqah berarti ―bercerai‖, lawan dari berkmpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami dan isteri.12 Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut syara` adalah melepaskan tali perkawinan dan menakhiri tali pernikahan antara suami isteri.13 Sedangkan talak menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dai piha suami dengan kata-kata yang khusus, atau dengan apa yang dapat menggantikan kata-kata tersebut.14 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seseorang dari suami atau isteri. Prof. Subekti, SH., menyatakan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.15
11
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat Undang-
undang Perdata (Jakarta: Prenada Media 2006), cet ke 1, hal 198 12
Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
cet ke 2, hal 156 13
Djaman Nur, Fikih Munakahat, (Semarang , Dina Utama, 1993),, cet ke-1 h.134
14
S. Ziyad Abbas, Fikih Wanita Islam, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), h. 43
15
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,(Jakarta: PT. Intermasa, 1995), cet ke-27, h. 42
Jadi, dari beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa talak merupakan pemutus hubungan suami dan isteri serta hilanglah pula hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun dalam pengucapan talak menggunakan lafazlafaz tertentu, namun penekanannya dimaksudkan bertujuan yang sama yaitu untuk berpisah antara suami isteri dalam artian putusnya perkawinan.
2. Dasar Hukum Perceraian Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. 16 Salah satu asas yang disyari`atkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi rasa kasih-sayang dan cinta-mencintai, karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah Mut`ah, nikah Muhalil, nikah Muwaqqat, dan sebagainya. Dalam melaksanakan mahligai rumah tangga, kemungkinan terjadinya kesalah pahaman antara suami isteri, salah satu diantara mereka atau keduanya tidak melaksakan kewajiban sebagaimana mestinya. Bahkan terkadang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami isteri tersebut. Perkawinan yang demikian akan menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas diantara angota-angota keluarga yang telah terbentuk. 16
hal 98
Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), cet ke 1,
Untuk menjaga hubungan keluarga dan menghindari suatu pertengkaran yang terjadi terus menerus maka agama Islam mensyari`atkan perceraian, akan tetapi bukan berarti bahwa Agama Islam menyukai perceraian, agama Islam tetap memandang perceraian sebagai suatu yang mustahil sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.17 Adapun dasar hukum perceraian menurut hukum Islam terdapat dalam firman Allah SWT: Artinya: ―Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. [Al-Baqarah:229].18 3. Macam-macam Perceraian Menurut hukum Islam, putusnya hubungan perkawinan (perceraian ) dapat terjadi karena Talaq, khulu’, Syiqaq, Fasakh, Ta’lik, Dzihar, Ila’, Li’an, dan Riddah
17 18
Muhtar, hal 156 Dr. Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2008), hal. 216
(Murtad).19 Berikut ini akan penulis jelaskan secara ringkas macam-macam perceraian tersebut. 1.
Talak Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Adapun macam-macam talak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut : a. Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa Iddah. b. Talak Ba’in, talak Ba’in ada dua macam antara lain : 1) Talak Ba’in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya. 2) Talak Ba’in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isterinya menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya. c. Talak Suni adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri pada waktu sucinya tersebut.
19
Chatib Rasyid, Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama,
(Yogyakarta : UII, 2009), hal 17.
d. Talak Bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada saat isteri sedang haid atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.20 2.
Khulu’ Talak Khulu’ atau talak tebus adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami
isteri yaitu dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu’ tersebut.21 Dasar kebolehan talak khulu’ terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229: Artinya:‖Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim‖. [Q.S. Al-Baqarah: 229] 22
20
Inpres No 1 tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Departemen Agama, pasal2
21
Syayuti Talib, Hukum Keluarga Indonesia, (jakarta: UI Pres, 1974), cet ke 2, hal 115
22
Quraish, Shihab. Tafsir Al-Misbah, Kesan-Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, (Jakarta:Lentera
Hati, 2002)hal. 492. vol.1
Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Khulu ini dengan pernyataannya, bahwasanya Khulu, ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan penceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah Al-Kubra (Perceraian besar atau Talak Tiga) Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan Khulu (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.23 Perceraian yang diharamkan, hal ini karena dua keadaan: a) Dari sisi Suami Apabila suami menyusahkan isteri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka Al-Khulu itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika Khulu tidak dilakukan dengan lafazh talak.
23
Www. Google.Com Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram, 5/469, Penulis: Ust Kholid
syamhudi. Friday, 01 February 2008.
b) Dari sisi Isteri Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran diantara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan Syar’i yang membenarkan adanya Al-Khulu, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. ―Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga‖ [HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa’ul Ghalil].24 3. Syiqaq Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.25 Adapun dasar adanya Syiqaq yaitu firman Allah surat An-nisa ayat 35: Artinya:‖Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengenal lagi maha mengetahui‖. [Q.S.An-Nisa:35]26
24
Shahih Fiqhis Sunnah, 3/342 No. 2035, Penulis: Ust Kholid syamhudi. Friday, 01 February
2008. 25
Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Bogor: kencana 2003), hal 241
26
Quraish, Shihab. Tafsir Al-Misbah, Kesan-Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, (Jakarta:Lentera
Hati, 2002), hal. 433. vol.2
4.
Fasakh Fasakh artinya mencabut atau menghapus, maksudnya ialah perceraian yang
disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.27 Jadi fasakh adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh Hakim Agama karena salah satu pihak menemukan celah pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perceraian dalam bentuk Fasakh ini termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian, karena itu pihak penggugat dalam perkara Fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya.28
5.
Ta’lik talak Menta’liqkan talak ialah menggantungkan thalaq dengan sesuatu, misalnya:
‖Engkau tertalak apabila engkau pergi dari rumah ini tanpa izin saya‖ atau ucapan lain yang semacam itu. Jika si isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami maka jatuhlah talaknya.
27
Kamal Muhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, hal 194
28
Ibid, hal 196
Ketentuan diperbolehkannya ta’lik talak ini tercantum dalam firman Allah surat An-nisaa’ ayat 128 yaitu: Artinya:‖Dan jika seorang wanita khawatir akan musyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya‖. (Q.S.An-nisa: 128). 6.
Zihar,Ila’ dan Li’an Tiga macam perbuatan hukum Zihar, Ila’ dan Li’an adalah perbuatan kata atau
sumpah yang tidak secara langsung berisi ungkapan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tetapi oleh hukum berdampak memutuskannya. Zihar merupakan kebiasaan orang jahiliyyah yang tidak lagi memfungsikan isterinya sebagai isteri walaupun masih tetap diikat. Seperti pernyataan ‖kamu seperti punggung ibuku sendiri‖, sambil memulai sikap tidak bersedia lagi menggauli isterinya. Sedangkan ila’ juga merupakan orang jahiliyyah yaitu pihak laki-laki bersumpah mengenai hubungannya sebagai suami terhadap isterinya sendiri bahwa ia tidak akan menggaulinaya lagi.29 Adapun li’an ialah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan oleh sumpah dengan menyebut nama Allah yang dilakukan oleh suami isteri tersebut, karena salah
29
Ibid, hal 227
satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang sedang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya dan pihak yang lain menolak tuduhan tersebut, sedangkan masing-masing pihak tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.30 Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat An-Nur ayat 6 yaitu: Artinya: ‖Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu empat kali bersumpah yang dikuatkan dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang benar‖.(Q.S. An-Nuur:6).31 7.
Murtad Murtad ialah keluar dari agama Islam, baik pindah agama lain atau tidak
beragama. Sebagaimana halnya dengan agama-agama yang lain, maka agama Islam menghadapi secara ekstrim orang-orang yang keluar dari agama Islam. Dan dapat diancam dengan pidana mati, seandainya setelah keluar dari agama Islam mereka berada dipihak orang yang menentang agama Islam. Murtad juga berakibat hukum, yaitu perubahan kedudukan hukum suami isteri dalam perkawinan.
30
Achmad Khuzari, Nikah seagai ikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 143. Quraish, Shihab. Tafsir Al-Misbah, Kesan-Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hal. 290. vol.9 31
B. Perceraian dalam Perundang-undangan dan KHI 1. Perceraian menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama secara khusus diatur hal yang berkenaan dengan pemeriksaan sengketa perkawinan terutama yang menyangkut sengketa perkara perceraian. Pada dasarnya hal tersebut telah diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah dilengkapi dengan aturan pelaksana PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Sebagai gantinya, dituangkan dalam Pasal 73 UU No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengulangan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika tata cara pemeriksaan perkara perkawinan ke arah menjembatani tuntutan praktek dan kesadaran
masyarakat.
Terutama
untuk
melindungi
pihak
isteri
dalam
mempergunakan haknya mengajukan gugat perceraian, seperti yang diungkapkan penjelasan Pasal 73 Ayat (1).32 Sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian tidak diatur dalam perundang-undangan, penyelesaiannya cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Perceraian baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan ―Cerai Talak‖, demikian juga tentang Undang-undang No 7 Tahun 1989, Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
32
M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. (Jakarta : Sinar Grafika, 2003) hal 214.
lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak ini. Jadi Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak sejarah dimana cerai talak ini secara resmi diatur dalam peraturan tersendiri.33 Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya berdasarkan perkawinan menurut agama Islam, mengajukan permohonan ke pengadilan berdasarkan tempat tinggalnya. Permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agama agar membuka sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dan dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami isteri untuk didengar keterangannya dalam persidangan, serta mendengar keputusan majlis hakim apakah permohonan talak itu beralasan atau tidak. Pengadilan agama hanya memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan, itupun setelah majlis hakim berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali dan majlis hakim berpendapat bahwa antara suami isteri tersebut tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan menjadi rukun lagi dalam suatu rumah tangga.34 33 34
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia, hal 17 Ibid, hal 18
Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau Iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian Khulu’ termasuk kategori cerai gugat.35 Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan unuk menuntuk hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya. Sementara Prof, DR. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (eigenrighting).36 Menurut Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1 Huruf i) Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Gugatan dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar ta’lik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.37 Adapun syarat untuk melakukan cerai gugat yaitu sebagai tersebut :
35
Ahmad Rofiq, HukumIslam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), hal 301
36
Abndul Manan, Penerapan Hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Yayasan Al-Hikmah, 2000), hal 1 37
Manan, hal 19
a.
Adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak Sepakat ahli-ahli fikih bahwa khulu’ dapat dilakukan berdasarkan kerelaan
dan persetujuan dari suami isteri, asalkan kerelaan dan persetujuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khulu’ (cerai gugat) dari isterinya, sedangkan pihak isteri masih merasa dirugikan haknya sebagai seorang isteri, maka ia dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Hakim hendaknya memberi keputusan perceraian antara suami isteri tersebut selama ada alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasardasar gugatan oleh pihak isteri.38 Isteri yang dikhulu’
b.
Sepakat para ahli fikih bahwa isteri yang dapat dikhulu’ ialah isteri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun isteri-isteri yang tidak atau belum mukallaf, yang berhak mengadakan atau mengajukan permintaan khulu’ kepada pihak suami adalah walinya. c.
Iwadl Iwadl (pengganti) merupakan ciri has dari khulu’. Selama iwadl belum
diberikan oleh pihak isteri kepada pihak suaminya, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Akan tetapi setelah iwadl diserahkan dari pihak isteri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. Dan mengenai jumlah iwadl dilakukan atas persetujuan suami isteri tersebut.
38
Muhtar, hal 170
Waktu menjatuhkan khulu’
d.
Sepakat para ahli fiqih bahwa khulu’ boleh dijatuhkan pada masa haidh, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampurinya dan sebagainya, atau dengan kata lain, khulu’ dapat dilakukan kapan saja.39
C. Akibat Perceraian Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan Mitsaqan Ghalidha (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan akibatkan putusnya Perkawinan, dari segi timbulnya masa iddah: 1. Karena talak ialah timbulnya masa iddah dan selamanya masa iddah, isteri boleh dirujuk. 2. Kompilasi Hukum Islam pasal 153 (1): Bagi seorang isteri yang putusnya perkawinannya
berlaku
masa
iddah,
kecuali
qobla
al-dukhul
dan
perkawinanya putus bukan kematian suami. 3. Kompilasi Hukum Islam pasal 155: Waktu iddah bagi wanita yang putus perkawinanya karena khulu’, fasakh dan lian berlaku iddah talak.40 Dalam hal nafkah, Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyebutkan: 39 40
Ibid, hal 172 A. Rahman I. Doi, Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (syari’ah), (Jakarta:
RajaGrafindo Persada 2002), Cet, Ke-1, h.225.
1. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul. 2. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 3. Melunasi mahar yang masih berhitung seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul 4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.41 Jika perceraian tersebut karena Khulu’, maka seperti yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 161, akan mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Dan apabila karena lian maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah (KHI Pasal 162). Adapun dalam hal pemeliharaan anak akibat putusnya sebuah perkawinan karena perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 adalah: 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhnah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya digantikan oleh: a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu 41
h,46.
Kompilasi Hukum Islam. Tim Redaksi Nuansa Aulia,(Bandung: Nuansa Aulia. 2008), cet.
b. Ayah c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah d. Saudara perempuandari anak yang bersangkutan e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permitaan kerabat yang bersangkutan Peradilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 5) Bilamana terjadi
perselisihan mengenai hadhnah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c), (d). 6) Pengadilan Agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.42
42
Ibid h. 72-73.
BAB III PROSEDUR CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
A. Prosedur Cerai Gugat Tata cara penyelesaian cerai gugat diatur sebagai berikut: 1. Gugatan Cerai diajukan kepada Pengadilan Agama a. Cerai Gugat diajukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam (penjelasan Pasal 20 PP No.9/1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). b. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 40 ayat (1) jo pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).43 2. Surat gugatan cerai a. Surat gugatan cerai memuat : 1)
Nama, umur dan tempat kediaman penggugat yaitu isteri, dan tergugat yaitu suami.
2)
Alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian
3)
Petitum perceraian
b. Gugatan cerai dapat diajukan berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1
43
Mukti Arto, Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), Cet. Ke-1, hal.219.
Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 116 dan Kompilasi Hukum Islam.44 3. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali dalam hal: 1) Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 2) Penggugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan perceraian juga diajukan kepada Pengadilan Agama daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. 3) Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).45
44
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,hal.219.
45
Ibid, Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan agama, h.220.
b. Gugatan cerai diproses di Kepaniteraan gugatan dan dicatat dalam register induk perkara gugatan.46 4. Pemanggilan pihak-pihak a. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan). b. Pemanggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.47 5. Pemeriksaan a.
Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majlis Hakim selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas surat gugatan;
b.
Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemaggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.48
46 47
Mukti Arto, Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan agama, hal.220. Abdul Manan dan Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama,
(Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. Ke-5, hal.63. 48
66.
Abdul Manan dan Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, hal.
6. Kumulasi perkara a. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 86 (1) Undang-undang Peradilan Agama); b. Tata cara pemerikasaan kumulasi perkara ini sama dengan dalam perkara cerai talak. Apabila Tergugat mengajukan rekonpensi maka diselesaikan menurut tata cara rekonpensi.49 7. Upaya perdamaian a. Upaya perdamaian dalam perkara gugatan cerai dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak. b. Dalam sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. 8. Gugat provisionil a. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan berbahaya yang mungkin ditumbuhkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77 Undang-undang Peradilan Agama pasal 24 Peratutan Pemerintah No.9/1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan);
49
Mukti Arto, PraktekPperkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h.221
b. Permohonan tersebut dapat diajukan dalam persidangan dicatat dalam Berita Acara Persidangan. Izin untuk tidak tinggal dalam satu rumah diberikan oleh hakim dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan; c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat : 1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami 2)
Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
3)
Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barangbarang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri (pasal 78 Undang-undang Peradilan Agama, pasal 24 PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan).
d. Gugatan tersebut di atas merupakan gugatan provisionil dan karenanya diselesaikan menurut tata cara gugatan provisionil.50
B. Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Beberapa contoh cerai gugat oleh sebab pelanggaran taklik talak sebagai berikut :
50
Mukti arto, PraktekPperkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1996), h. 222.
1. Perkara
cerai
gugat
di
Pengadilan
Agama
kota
Bogor
No
532/Pdt.G/2008/PA.bgr Oki Agustina, Umur 26 tahun yang kemudian disebut sebagai penggugat dengan Sigit Purnomo, Umur 31 tahun yang kemudian disebut sebagai tergugat. Telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 749/07/VIII/2003, tanggal 4 Agustus 2003, bermaksud mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor tertanggal 20 November 2008 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama tersebut pada Register Nomor: 532/Pdt.G/2008/PA-Bgr, tanggal 20 November 2008.51 Yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 2 Agustus 2003, di KUA Kecamatan Tanah Sereal, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 749/07/VIII/2003. b. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan telah dikaruniai dua anak dan pada gugatan ini diajukan penggugat dalam keadaan hamil lima bulan, serta anak yang dilahirkan masih di bawah umur. Sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor : 3331/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4210/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor. Masing-masing lahir anak pertama tanggal 20 Mei 2004 dan anak kedua tanggal 17 Juni 2006. 51
Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor, Nomor 523/Pdt.G/2008/PA.Bgr
c. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan cukup baik dan harmonis, akan tetapi mulai 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan sering terjadi percekcokan terus menerus yang disebabkan oleh : 1) Bahwa tergugat mempunyai kecurigaan yang berlebihan terhadap penggugat walaupun penggugat meyakinkan tergugat. 2) Bahwa tergugat selalu bertingkah dan bertindak yang bersifat emosional bahkan melakukan suatu tindakan ringan tangan terhadap penggugat. 3) Bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu mengutarakan katakata yang tidak sopan dan tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istri (penggugat). 4) Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum telah terjadi percekcokan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sehingga penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri (bercerai) dengan tergugat. Berdasarkan hal-hal di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor untuk memutuskan sebagai berikut : 1.
Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2.
Menjatuhkan talak bain sughra dari tergugat kepada penggugat
3.
Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang diajukan untuk mengirim putusan ini kepada KUA Kecamatan Sereal, Kota Bogor di tempat pernikahan ini didaftarkan dan dilaksanakan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan.
4.
Menetapkan penggugat sabagai wali dan hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur.
5.
Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup isteri, biaya persalinan, biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak sampai dengan dewasa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini Majlis Pengadilan
Agama Kota Bogor dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dan II, pada sidang yang terbuka untuk umum serta dibantu oleh panitera yang dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat pada tanggal 20 januari 2009 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 mengadili : 1. Mengabulkan gugatan penggugat 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat pada penggugat 3. Menetapkan anak tergugat dan penggugat berada di bawah hadhanah penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat : a. Biaya hidup penggugat selama belum menikah b. Biaya perawatan sampai persalinan anak,dan c. Biaya hadhanah anak. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
2. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 63/Pdt.G/2009/PA.JT Ening Wardayanti, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. E No. 35 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur yang selanjutnya disebut penggugat, pada Tanggal 7 Januari 2009 mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor Registrasi 63/Pdt.G/2009/PAJT. Penggugat bermaksud menggugat suaminya yaitu C.H.B. Kuncoro, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Tirta Sari Surya No. D5 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur selanjutnya disebut tergugat.52 Dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Pada hari sabtu tanggal 8 Desember 1982, telah berlangsung pernikahan antara penggugat dan tergugat, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dengan Akta Nikah Nomor 782/42/1982 Tanggal 18 Desember 1982. Setelah menikah mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. Tirta Sari Surya No. D5 RT. 005 RW. 003
52
Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 63/Pdt.G/2009/PA.JT
Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur selama 25 tahun dan dikaruniai 3 orang anak bernama : a. Anton Kuntarto, lahir 23 Desember 1983 b. Nico Febrianto, lahir Tanggal 09 Februari 1986 c. Riska Artanti, lahir Tanggal 27 Oktober 1991 Lalu kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2000. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2007. Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : a.
Antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.
b.
Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga karena beliau tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan lebih mempercayai hal-hal yang bersifat ghoib.
c.
Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan
d.
Tergugat tiap kali bertengkar selalu memaki penggugat dengan kata-kata kasar yang membuat penggugat sakit hati. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, ahirnya pada bulan Mei
tahun 2007 hingga waktu kurang lebih 1 tahun 8 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat telah pergi meninggalkan kediaman
bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat telah bertempat tinggal di Jl. Tirta Sari Surya No. D5 Utan Kayu Selatan. Sejak berpisah penggugat dan tergugat selama 1 Tahun 8 Bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat. Kemudian penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan atau cara bermusyawarah dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dengan sebab-sebab tersebut maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini Majlis Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dan II, pada sidang yang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Panitera yang dihadiri oleh penggugat pada tanggal 7 Januari 2009 mengadili : a. Mengabulkan gugatan penggugat b. Menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat c. Membebankan biaya perkara kepada penggugat
3. Perkara
Cerai
Gugat
di
Peradilan
Agama
Serang
Nomor
81/Pdt.G/2007/PA.Srg Sarniyah binti Sakim, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Calung, RT 11/04, Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang yang kemudian disebut sebagai penggugat. Bermaksud mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Serang terhadap suaminya yaitu, A. Rohani bin Dulgani, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Bolang Beji, Desa Teras Bending, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut tergugat. 53 Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Perkara Nomor 81/Pdt.G/2007/PA.Srg telah mengemukakan hal-hal dihadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa, penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada tanggal 24 November 2003 dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.06/PW.01/24/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. 2. Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Cinanggung selama kurang lebih 3 bulan, sudah rukun, namun belum dikaruniai anak.
53
Putusan Pengadilan Agama Serang, Nomor 81/Pdt.G/2007/PA.Srg
3. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat selama 3 bulan pertama rukun dan harmonis, namun kemudian penggugat meminta izin kepada tergugat selaku suami untuk bekerja di Saudi Arabia dan tergugat mengizinkannya dan sejak bulan ke 4 pernikahan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena penggugat bekerja di Arab, sedangkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kragilan. 4. Bahwa, setelah penggugat bekerja 6 bulan, penggugat mengirim uang kepada tergugat sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan membeli sawah atau barang lainnya agar hasil kerja penggugat ada manfaatnya. 5. Bahwa, ternyata tergugat telah tidak bertanggung jawab dan tidak memanfaatkan hasil usaha penggugat dan tergugat tidak mempergunakan uang tersebut sebaik mungkin, tetapi telah menggunakannya dengan tidak jelas untuk apa? 6. Bahwa, setelah 2 tahun penggugat bekerja di Saudi Arabia, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan penggugat meminta tergugat datang ke rumah orang tua penggugat, namun ia tidak pernah mau datang, sehingga penggugat menyusulnya beberapa kali dan setelah penggugat bertemu dengan tergugat, penggugat menanyakan tentang uang yang telah dikirim penggugat, namun tergugat hanya diam, lalu penggugat meminta untuk dikembalikan, namun hanya dapat memberikan sebesar Rp. 3.460.000,00 itupun setelah ribut terlebih dahulu.
7. Bahwa, penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik dan bermusyawarah, namun tergugat tidak menunjukan itikad baiknya bahkan menyatakan kalau penggugat ingin bercerai tergugat meminta sejumlah uang kepada penggugat. 8. Bahwa, dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa kecewa terhadap sikap tergugat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini Majelis Pengadilan Agama Serang Yasyhuri S.Ag selaku Ketua Majlis, Dra. Nurhayati dan Drs. A. Bakhri Syam masing-masing selaku Hakim Anggota, dan didampingi oleh Hamid Safi S.Ag sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya tergugat pada tanggal 10 April 2007 mengadili: a. Mengabulkan gugatan penggugat b. Menjatuhkan talak bain sughra tergugat tehadap penggugat c. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.
C. Komparasi Putusan Hakim Nomor 532/Pdt.G/2008/PA.bgr, Putusan Hakim Nomor
63/Pdt.G/2009/PA.JT,
dan
Putusan
Hakim
Nomor
81/Pdt.G/2007/PA.Srg Sebagaimana disebutkan dalam KHI bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak bukan merupakan perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan. Namun keberadaannya jika telah diucapkan tidak dapat dicabut kembali dan apabila keadaan yang dipersyaratkan benar-benar terjadi seorang isteri dapat menggunakannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.54 Syarat taklik yang diperjanjikan oleh pihak suami terhadap istri merupakan salah satu sumber hukum yang mengikat kepada pihak tersebut. Namun sumber hukum ini harus didudukkan dalam urutan di bawah nash qath’i, bahwa isteri wajib taat kepada suami. Harus diutamakan daripada hak yang diperolehnya melalui perjanjian taklik talak. Demikian sebaliknya kewajiban untuk muasyarah bil ma’ruf dari suami terhadap isteri sudah jelas merupakan ketetapan syara’. Oleh karena itu syarat taklik harus diterjemahkan sebagai upaya menegaskan kehendak suami untuk melaksanakan syar’i terhadap isteri. Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ketika apa yang disyaratkan dalam taklik talak itu benar-benar terjadi tidak serta merta talak suami jatuh kepada isteri. Talak baru jatuh kepada isteri apabila isteri tidak ridha 54
Naskah Taklik talak Pengadilan Agama Serang
dan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan mendapat putusan dari pengadilan tersebut setelah melalui beberapa proses yang telah ditentukan. Proses yang dimaksud adalah perihal gugatan, pemeriksaan, pembuktian, persidangan dan putusan hakim. Dari uraian putusan hakim yang disajikan sebelumnya dapat kita ketahui beberapa perbedaan dan persamaan antara kedua putusan tersebut. Beberapa persamaan dari kedua kasus di atas, diantaranya adalah (pertama) Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dan memiliki tempat yang dianggap kediaman bersama, hal ini sesuai dengan pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama. (Kedua) Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Bahwasanya suami wajib melindungi dan memberikan pemenuhan kebutuhan hidup berumah tangga kepada isteri sesuai dengan kemampuannya, kewajiban ini dimulai sejak ada tamkin sempurna dari isteri ( K.H.I. Pasal 80 ). (Ketiga) antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, keadaan ini tertera dalam Poin f Pasal 39 UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 K.H.I. yang dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian. Perbedaan antara ketiga putusan tersebut di atas diantaranya pada Putusan No 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr yang melatar belakangi perceraian ini adalah adanya kecurigaan (cemburu) tergugat yang berlebihan sehingga mengakibatkan terjadi
percekcokan dan perkelahian yang berakibat pada pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri.55 Tentang gugatan penggugat, tergugat mengakui semua keterangan yang diberikan oleh penggugat bahkan ketika hakim menjatuhkan putusan tergugat menghadirinya. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tergugat melanggar taklik talak poin 4.56 dan 6, bahwa tergugat telah melakukan kekerasan kepada penggugat, Antara tergugat dan penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, putusan hakim menerima gugatan penggugat dengan alasan karena telah memenuhi Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Poin f dan g K.H.I. bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak mungkin lagi didamaikan. Pada Putusan No 63/Pdt.G/2009/PAJT , atas gugatan penggugat pada putusan ini, tergugat membenarkan semua dalil-dalil penggugat dan tergugat mengikuti saja kemauan penggugat dan tanggapan tergugat dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah pada perkara ini apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi mulai bulan Januari 2000 dan puncaknya pada bulan Mei 2007. 55
Putusan pengadilan Agama Bogor
56
Atau saya membiarkan isteri saya enam bulan lamanya, kemuidian isteri saya tidak ridha dan
mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 sebagai iwadh kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Dalam meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari bukti surat bertanda P. Dan 2 orang saksi. Bukti surat bertanda P. Berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 782/42/1982, tertanggal 18 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matraman Jakarta Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 18 Desember 1982.57 Dengan demikian Majlis Hakim menilai bukti P. Adalah bukti otentik yang telah memenuhi sarat formil dan sarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum atau pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR. Oleh karenanya Majlis Hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat ada hubungan sesuai suami isteri yang sah. Selanjutnya bukti saksi keluarga yang keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya dibenarkan oleh penggugat maupun tergugat yang intinya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat 2 PP No 9 Tahun 1975 Majlis Hakim dapat mempertimbangkan. Apabila dalil-dalil gugatan penggugat, tanggapan tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada dapatlah Mejlis Hakim mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut : 57
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur
a.
Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah
b.
Dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
c.
Antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan mei 2008 sampai 2009 atau selama 1 tahun karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya. Setelah Majlis Hakim menemukan fakta-fakta selanjutnya Mejlis Hakim
akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat. Terhadap petitum penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya majlis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : a.
Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai bukti P.
b.
Tergugat
membenarkan
semua
dalil-dalil
penggugat
dan
tergugat
menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, maka sesuai dengan pasal 174 HIR. Pengakuan tergugat tersebut menjadi bukti yang kuat, oleh karenanya hakim dapat mempertimbangkan. c.
Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya melalui alat-alat bukti di persidangan dan terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi.
d.
Berdasarkan fakta antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun, kondisi ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran antara mereka telah mencapai klimaks.
e.
Keluarga penggugat telah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 Ayat 2 PP No 9 Tahun 1975, kondisi ini menunjukan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sehigga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 K.H.I. yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.58 Dari fakta-fakta tersebut kedua belah pihak baik penggugat maupun
tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut dimana ikatan perkawinan sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan rumah tangga seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan mungkin melahirkan mudharat yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majlis Hakim berpendapat bahwa dalildalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 K.H.I. serta berpendapat bahwa tergugat melanggar Taklik Talak Poin 6, maka Majlis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat. Pada Putusan No 81/Pdt.G/2007/PA.Srg tentang gugatan penggugat pada putusan ini tergugat terkesan mengabaikan serta tidak mau menghadiri sidang gugatan yang telah diajukan oleh penggugat tanpa keterangan apapun bahkan tergugat tidak menghadirkan orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, 58
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur
sehingga Majlis Hakim berpendapat bahwa tergugat melanggar Tajlik Talak Poin 5 dan 6, bahwa tergugat memiliki penyakit psikologis yaitu tidak bertanggung jawab dan tidak memanfaatkan hasil usaha penggugat dengan tidak mempergunakan uang hasil usaha penggugat sebaik mungkin, tetapi telah menggunakannya dengan tidak jelas untuk apa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterengan yang disampaikan penggugat dan saksi-saksi, Majlis Hakim berusaha untuk memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar dan kembali berumah tangga kembali dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga Majlis Hakim memandang bahwa gugatan penggugat cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f K.H.I. oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan.59
59
Putusan Pengadilan Agama Serang
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG ALASAN GUGATAN PERCERAIAN
A. Landasan Yuridis Pemeriksaan Cerai Gugat Disfungsi Pola Relasi Keluarga Adapun landasan yuridis dari Hukum Peradilan Agama yang berhubungan dengan hukum perdata termasuk dengan Perkara No. 81/Pdt.G/2007/PA. SRG. Yaitu: 1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) KHI, Dan al-Qur`an surat alRum ayat 21 serta pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Qaidah fiqhiyah Artinaya: Menghindari kerusakan harus di dahulukan daripada menarik kemaslahatan. 3. Pendapat Ahli Hukum Islam tesebut dalam kitab Madariyah AL Zaujain juz 1 halman 83. 4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. 5. Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu penulis menambahkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan cerai Gugat antara lain:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan60 Peraturan pemerintah No. Tahun 1975 Tentang Pelaksaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalamnya telah mengatur beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan pasal 38, 39 dan 40 Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yaitu: Pasal 38 UUP menyatakan: Perkawinan dapat putus karena ,a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan. Sebagaimana disebut didalam pasal diatas di jelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Atau dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan Mitsaqan Ghaliza (ikatan yang kuat).namun dalam relitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya /., perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian atau karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapakan oleh Undang-undang.61
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Serang Terhadap Putusan No 81/Pdt.G/2007/PA.Srg Peraturan disebut vonnis (belanda) atau Al-Qada’u (arab), yaitu produk Pengadilaan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan salam perkara
60
Mukti Arto, Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, hal.14 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002), hal. 41. 61
yaitu ―Penggugat‖ dan Tergugat produk
Pengadilan Agama semacam ini
biasanya diistilahkan dengan ―Produk pengadilan Agama yang sesungguhnya‖ atau Jurisdiction Contentiora.62 Peraturan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradialan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepas sesuatu, atau menghukum sesuatu,. Jadi diktum vonnis selalu bersifat comdemnatior artinya menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan.63 Dengan demikian pertimbangan hakim dalam mengadili Pengugaat dan Tergugat adalah masing-masing pihak tidak lagi melaksakan kewajiban sebagai Suami Isteri dan telah pisah rumah, hal tersebut membuktikan bahwa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, dan perkawinan Pengugat dan Tergugat telah pisah, oleh karena itu Majlis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah jauh dari rumah tangga yang dikehendaki oleh Syari’at Islam yaitu ―Sakinah Mawadah Warromah” dan alQur’an surat Ar-rum ayat 21 serta pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 KHI.64
62
Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),cet.ke-2, hal.193. 63 Ibid, h.193. 64 Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang No. 81 / Pdt.G / 2007 / PA. Srg.
1. Tentang Hukumnya Bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuaraikan diatas. Bahwa, sesuai sesuai ketentuan pasal 130 ayat (1) jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majlis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, Ketua Majlis Hakim Mediator sebagai hakim mediator. Bahwa, yang menjadi dalil pokok Pengugat adalah bahwa sejak awal Tahun 2007 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terguagat selalu mengabaikan tanggungjawab terhadap Pengugat, dan Tergugat selalu bertingkah atau bertindak aneh bahkan melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap Pengugat. Tergugat sebagai kepala keluarga selalu mengutarakan kata- kata yang tidak sopan atau tidak pantas untuk di ucapkan oleh seorang suami tehadap isteri (pengguagat). Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti telah terikat deli perkawinan yang sah sebagaimana bukti P-l (duplikasi kutipan Akta Nikah nomor: KK. 06/Pw.01/24/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Serang, Kabupaten Serang).
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa. gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan pertama rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat selaku suami untuk bekerja di Suadi Arabia dan Tergugat mengizinkannya dan sejak bulak ke-4 pernikahan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dakeran Penggugat bekerja di Arab, sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kragilan. - Bahwa, Setelah Penggugat bekerja selama 6 bulan, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan membeli sawah atau barang lainnya agar hasil kerja penggugt ada menfaatnya/ buktinya. - Bahwa, Temyata Tergugat telah tidak bertanggung jawab tidak memanfaatkan hasil usaha Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan uang tersebut sebaik mungkin, tetapi telah menggunakannya dengan tidak jelas untuk apa ? - Bahwa, setelah 2 tahun Penggugat bekerja di Saudi Arabia, Penggugat pulang kerumah orangtuanya Penggugat dan Penggugat meminta Tergugat datang di rumah orangtua Penggugat, namun ia tidak pernah mau datang, sehingga pengguagat menyusulnya beberapa kali dan setelah Penggugat
bertemu dengan Tergugat, Penggugat menanyakan tentang uang yang pemah dikirim Penggugat, namun, Tejgugat hanya diam, lalu Penggugat meminta untuk mengembalikan, namun hanya dapat memberikan Rp. 3.400.000,00 irupun setelah ribut terlebih dahulu. Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu : bin Deliman dan Asuri bin Karta, kedua orang saksi tersebut telah menyampaikan kesaksiannya di bawah sunipah yang dihubungkan bersamaTsama atau satu sm^lain pada pokoknya menunjukan bahwa adanya fakta yang memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dengan sunggug-sunggh bahkan dari pihak keluarga juga telah berusaha dan menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan telah berusaha lagi sebagimana yang diamanatkan pasal 39 Undang-undang nomor I tahun 1974 ayat (1) pasal 16 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 , pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 131 ayat (2) kompilasi hukum Islam, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa Penggugat di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak bersedia hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan menghendaki perceraian, hal mana merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan kini telah terpisah tempat tinggalnya, sehingga tujuan perkawinan
sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 kompilasi hukum Islam tidak mungkin terwujud. Menimbang, sejak terjadinya, pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai dengan akhir persidangan, temyata tidak terjadi perubahan sikap di antara para pihak untuk rukun kembali. Hal tersebut cukup dapat dijadikan sebagai dalil oleh Majlis Hakim,bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tersebut cukup dijadikan petunjuk/bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga Majlis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya cara yang dapat ditempuh secara adil adalah perceraian. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertembangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 70 pasal 166 huruf (F) kompilasi hukum Islam oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Sedangkan perimbangan hukum dalam putusan No. 81 /Pdt.G/2007 berdasarkan wawancara dengan Hakim yang melakukan putusan tersebut
yaitu bapak Drs H. Ambo ASSE SH MA bahwa pertimbangan hukum yang dipakai adalah dikarenakan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, atau tidak beranggungjawab dalam pemberian nafkah sehingga tidak terjadinya fungsi yang baik dalam menjalankan rumah tangga. Dan terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga kerukunan dan tujuan dalam berumah tangga tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali sebagai suami istri dan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, maka Majlis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.65 Berdasarkan keterangan menurut Hakim dan setelah penulis menganalisa dan mempelajari bekas putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alasan Hakim melakukan putusan tersebut adalah karena melihat suami tidak bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami termasuk dalam hal memberi nafkah, dan terjadi perselisihan terus menerus. Bahwa karena alasan perceraian yang di ajukan Penggugat adalah telah menjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga. Penggugat bernama saksi penggugat I dan saksi Penggugat II, serta saksi keluarga. Tergugat beranama saksi Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak 65
Yuridiksi Hakim Pengadilan Agama Serang, 2007
bertanggungjawab dan apabila terjadi pertengkaran tergugat suka ringan tangan. ketiga saksi tersebut telah berusaha merukunkan tergugat dan tergugat, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa ketidak mampuan saksi keluarga untuk merukunkan Pengggugat dan Tegugat, menunjukan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.sudah sedemikian parahnya. Sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warrohmah.sesuai pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI.66 Bahwa, masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan telah berpisah rumah, hal tersebut membuktikan bahwa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan Pengguagat dan Tergugat telah pecah. (Marriage break down), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari rumah tangga yang di kehendaki oleh Syari`at Islam yaitu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Dan al-Qur`an surat al- Rum ayat 21 serta pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahwa, mempertahankan perkawinan yang telah pecah (marriage Breakdown) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka
66
Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang Nomor.81/Pdt.G/2007/PA.Srg.
untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahn rumah tangga Pengggugat dan Tergugat. Halmana sejalan dengan maksud Qaidah fiqhiyah:
Artinya: ―Menghindari kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan. (Qaidah fiqhiyah). Serta pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Madariyah AL Zaujain Juz 1 halaman 83. yaitu:
Artinya: ―Islam memilih lembaga talak cerai ketika rumah tangga sudah di anggap goncang serta sudah tidak anggap bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadialan‖. (Kitab Madariyah AL Zaujain juz 1 halaman 83).
Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tindakan kasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, berdampak buruk pada psikis Penggugat, dan Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan
Tergugat.
Perbuatan
Tergugat
terhadap
Penggugat
tersebut
bertentangan dengan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
67
Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, Al-wajid Fi Qawidul Fiqh Kulliyah,hal. 85.
68
Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor.532/Pdt.G/2008/PA.BGR
2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya Majis
Hakim
berkewajiban untuk
mengakhiri
hal
tersebut
dengan
mengabulkan gugatan Penggugat. Bahwa, Yurisprudensi Mahkama Agung RI Nomor : 38 K /AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaiman dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ―Pecah‖, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 jo pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughara Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa, terhadap petitum point 3, yaitu perintah kepada Panitera untuk mengirimkan putusan kepada KUA Kecamatan ciruas, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tugas dari Panitera sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi undangundang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama , Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
2. Amar Putusan Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak. Dalam putusan tersebut dituntut keadilan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memtuhi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun putusan pengadilan Agama Serang No. 81/Pdt.G/ 2007 PA. Srg sebagai berikut : 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatanPenggugat dengan verstek 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in Shugra Tergugat (A. ROHANI Bin DULGANI) terhadap Penggugat (SARNIYAH Binti SAKIM). 3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah)
Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 10 April 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 RabiulAwal 1428 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ambo ASSE SH. MA selaku ketua Majlis, Drs. Nurhayati dan Drs. A. Bakhri Syams masing-masing selaku Hakim, anggota dan di dampingi oleh Hamid Safi, S. Ag sebagai panitera pengganti yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Bahwa, di persidangan Tergugat telah mengakui seluruh dalil- dalil guguatan Penggugat, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan pasal
174 HIR. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P-I) dan berdasarkan bukti P-I tersebut harus di nyatakan terbukti antara Penggugat dan Terguat telah terkait dalam perkawinan yang sah, sesuai dangan pasal dua (2) Undanga-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat satu (1) Kompilasi Hukum Islam.69
69
Putusan Hakim Pengadilan Agama. Serang Nomor.81/Pdt.G/2007/PA.Srg.
C.
Analisis Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang Dengan mencermati duduk perkara berbagai kasus yang pernah diangkat dalam
tulisan ini, terutama dengan kasus yang berkaitan dengan cerai gugat. Penulis berkesimpulan sangat pentingnya solusi Hukum Islam kepada masyarakat khususnya cerai gugat, yang bukan saja dalam bentuk rumusan hukum normatifnya, akan tetapi juga tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghidarkan kemudharatan.70 Untuk memberikan suatu keadilan itu, hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu ksimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu. Selain fakta dan peristiwa hal yang perlu diperhatikan oleh Hakim adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak, di samping pertimbangan hukum adalah penting dalam perbuatan memori banding dan kasasi. Pada sidang perkara No.81/Pdt.G/2007 setelah Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tingkat pembuktian sudah cukup, selanjutnya akan segera di putuskan, adapun
70
Satria Efendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:Prenada Media, 2004), hal. 29
setelah diputus perkara, terlebih dahulu Majlis Hakim menjelaskan atau membacakan tentang kedudukan hukum dari perkara tersebut. Berikut ini deskripsi putusan pengadilan Serang No. 81/Pdt. G/2007
1. Identitas para pihak Suatu tata cara dalam proses persidangan menjelaskan bahwa yang dimaksud identitas para pihak adalah •ciri'-ciri dari Penggugat dan Tergugat yang memuat nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai pemohon atau Penggugat dan termohon atau Tergugat. Adapun identitas para pihak yang berperkara di pengadilan Agama Serang dengan register No. 81/Pdt. G/2007 sebagai berikut : Pihak pertama beraama Sarniyah binti Sakim; Umur 30 tahun; Agama Islam; Pekerjaan tidak bekerja; Bertempat tinggal di Kampung Calung RT. 11/04; Desa Pulo Kecamatan Ciruas; kabupaten Serang. Sarniyah binti Sakim statusnya sebagai Penggugat, Pihak kedua bernama A. Rohani Bin Dulgani Urnur 31 tahun; Agama Islam; Pekerjaan tidak bekerja; Desa Teras Bendung; Kecamatan Kragilan; Kabupaten Serang, A. Rohani Bin Dulgani, statusnya sebagai Tergugat.
2. Duduk Perkara Posita atau duduk perkara merupakan bagian yang memuat dalil-dalil atau fakta-fakta yang nyata mengenai adanya hubungan hukum sebagai dasar dari para
Penggugat atau tuntutan duduk perkara tersebut harus diuraikan secara singkat, jelas tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan. Surat gugatan tertanggal 13 Maret 2007 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan perkara nomor No. 81/Pdt.G/2007/DA. SRG telah mengemukakan hal-hal dihadapan sidang yang ada pokoknya sebagai berikut: Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 November
2003
dengan
bukti
duplikasi
kutipan
Akta
Nikah
No.
KK.06/PW.01/24/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di cinanggung selama kurang lebih 3 bulan, sudah rukun, namun belum dikaruniai anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan pertama rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat selaku suami untuk bekerja di Saudi Arabia dan Tergugat mengizinkannya dan sejak bulan ke-4 pernikahan. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Arab, sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kragilan. Setelah Penggugat bekerja selama 6 bulan, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
dengan tujuan untuk dipergunakan membeli sawah atau barang lainnya agar hasil kerja Penggugat ada menfaatnya/ buktinya. Ternyata Tergugat telah tidak bertanggung jawab tidak memanfaatkan hasil usaha Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan uang tersebut sebaik mungkin, tetapi telah menggunakannya dengan tidak jelas untuk apa ? Setelah penggungat bekerja di Saudi Arabia, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Penggugat meminta Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat. Namun ia tidak peraah mau datang, sehingga penggugat menyusulnya beberapa kali dan setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat, Penggugat menanyakan tentang uang yang pernah dikirim Penggugat, namun Tergugat hanya diam, lalu Penggugat meminta untuk mengembalikan, namun hanya dapat memberikan Rp. 3.400.000,00 itupun setelah ribut terlebih dahulu. Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik dan bermusyawarah, namun Tergugat tidak menunjukan itikad haknya bahkan menyatakan kalau Penggugat ingin bercerai Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat. Dengan adanya kejadian-kejadian di atas, Penggugat mphon kepada bapak ketua pengadilan Agama Serang c/a Majlis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat 2. Menetapkan jatuh thalak satu bain Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majlis Hakim berpendapat lain : mohon putusan seadiladilnya: Pada hari sidang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidabmenyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan terayata ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum. Adapun pertimbangan hukum yang dipakai dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas : Menimbang bahwa Penggugat pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat-surat bukti; Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang dipersidangan, meskipun pengadilan telah memanggil Tergugat dengan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah menurut hukum, karena itu
Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR. Menimbang bahwa, tidak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan jawaban, dengan demikian Tergugat tidak berhak membantah dalildalil gugatan Penggugat dan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti telah terikat deli perkawinan yang sah sebagaimana bukti P-l (duplikasi kutipan Akta Nikah nomor: KK. 26./Pw.01/24/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Serang. Kabupaten Serang).Photo Copy KTP. No.20.06.2003.00000/0001195 tanggal 14 september 2003 yang keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Serang Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa. gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan pertama rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat selaku suami untuk bekerja di Suadi Arabia dan Tergugat mengizinkannya dan sejak bulak ke-4 pernikahan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat
tinggal dakeran Penggugat bekerja di Arab, sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kragilan. - Bahwa, Setelah Penggugat bekerja selama 6 bulan, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan membeli sawah atau barang lainnya agar hasil kerja penggugt ada menfaatnya/ buktinya. - Bahwa, Temyata Tergugat telah tidak bertanggung jawab tidak memanfaatkan hasil usaha Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan uang tersebut sebaik mungkin, tetapi telah menggunakannya dengan tidak jelas untuk apa ? - Bahwa, setelah 2 tahun Penggugat bekerja di Saudi Arabia, Penggugat pulang kerumah orangtuanya Penggugat dan Penggugat meminta Tergugat datang di rumah orangtua Penggugat, namun ia tidak pernah mau datang, sehingga pengguagat menyusulnya beberapa kali dan setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat, Penggugat menanyakan tentang uang yang pemah dikirim Penggugat, namun, Tejgugat hanya diam, lalu Penggugat meminta untuk mengembalikan, namun hanya dapat memberikan Rp. 3.400.000,00 irupun setelah ribut terlebih dahulu. Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Najaib Bin Deliman, umur 40 tahun Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di kampung Calung Desa pulo, kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dan Asuri Bin Karta, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di kampung Calung Desa pulo, kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. dari kedua
saksi tersebut telah menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah yang dihubungkan bersama-sama atau satu sama lain pada pokoknya menunjukan bahwa adanya fakta yang memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dengan sunggug-sunggh bahkan dari pihak keluarga juga telah berusaha dan menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan telah berusaha lagi sebagimana yang diamanatkan pasal 39 Undang-undang nomor I tahun 1974 ayat (1) pasal 16 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 , pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, pasal 131 ayat (2) kompilasi hukum Islam, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil Menimbang bahwa Penggugat di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak bersedia hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan menghendaki perceraian, hal mana merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan kini telah terpisah tempat tinggalnya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 kompilasi hukum Islam tidak mungkin terwujud. Menimbang, sejak terjadinya, pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai dengan akhir persidangan, temyata tidak terjadi perubahan sikap di antara para pihak untuk rukun kembali. Hal tersebut cukup dapat dijadikan sebagai dalil oleh Majlis Hakim,bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tersebut cukup dijadikan petunjuk/ bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga Majlis Hakim berkesimpulan bahwa satusatunya cara yang dapat ditempuh secara adil adalah perceraian. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertembangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, 70 pasal 166 huruf (F) kompilasi hukum Islam oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Sedangkan perimbangan hukum dalam putusan No. 81 /Pdt.G/2007 berdasarkan wawancara dengan Hakim yang melakukan putusan tersebut yaitu bapak Drs. H. Ambo ASSE SH. MA.bahwa pertimbangan hukum yang dipakai adalah dikarenakan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, atau tidak beranggungjawab dalam pemberian nafkah, sehingga tidak terjadinya fungsi yang baik antara suami dan isteri. Dan terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga kerukunan dan tujuan dalam berumah tangga tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali sebagai suami istri dan perkawinan
Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, maka Majlis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.71 Berdasarkan keterangan menurut Hakim dan setelah penulis menganalisa dan mempelajari bekas putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alasan Hakim melakukan putusan tersebut adalah karena melihat suami tidak bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami termasuk dalam hal memberi nafkah, dan terjadi perselisihan terus menerus.
71
Hasil Wawancara, Yashuri Hakim Pengadilan Agama Serang, 24 Juli 2007
BAB V PENUTUP
A. Kesimulan Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dalam hal cerai gugat akibat disfungsi pola relasi dalam keluarga pada Pengadilan Agama Kota Serang Nomor 81/dt.G/PA.Srg. Penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap perceraian telah diatur pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan telah dilengkapi dengan PP No .9 Tahun 1975 sebagai gantinya dituangkan dalam pasal 73 Undangundang No.7 Tahun 1989 dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian baik itu karna cerai talak maupun cerai gugat . Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut telah berusaha untuk mendamaikan dan tidak berhasil mendamai kan kedua belah pihak maka jalan keluar yang dapat diambil adalah perceraian. Sedangkan perceraian menurut Hukum Islam terdapat dalam firman Allah Swt Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 229 yang artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim‖. [Q.S. Al-Baqarah: 229] 2. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat adalah berdasarkan majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat dengan sunggug-sungguh bahkan dari pihak keluarga juga telah berusaha dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka lagi sebagaimana yang diamanatkan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1(jo) pasal 16 Peraturan No. 9 Tahun 1975 (jo) pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (jo) pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha pendamaian tersebut tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan bahwa perceraian adalah jalan keluar dari masalah yang terjadi. 3. putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 81/Pdt.G/2007/PA Srg telah sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi para pencari keadilan.
B. Saran-Saran 1. Perlu adanya pelaksanaan penyuluhan terhadap Undang-undang perkawinan ini khusus masalah Perceraian, dengan cara mensosialisasikannya melalui seminar-seminar, agar Undang-undang perkawinan tersebut dapat di ketahui sehingga dianggap penting dan dijalankan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. 2. Ilmu perundang-undangan termasuk undang-undang perkawinan, perlu adanya cara dimasukkan dalam kurikulum pendidikan ditingkat sekolah baik itu tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun tingkat Aliyah dan yang sejajar, agar Undang-undang tersebut dapat diketahui sejak dini. 3. Sosialisasi undang-undang perkawinan tersebut juga dapat dilakukan melalui cara Perkumpulan-perkumpulan umum seperti khutbah jum’at, kuliah tujuh menit, kuliah shubuh, majlis maupun perkumpulan-perkumpulan umum yang lainnya, agar masyarakat dari berbagai kalangan baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas dapat mengetahui akan pentingnya undang-undang perkawinan
DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Al-karim Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yugyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, Cet. Ke-1, hal. 129
Asro Satro, Atmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta 1981
Dawud, Sunan Abu Jilid III terjemah Bey Arifin dkk, Asyita, Semarang, 1992
Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Alumni, Bandung: 1993
Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Sinar Grafika, Jakarta :2003
Inpres No 1 tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Departemen Agama, pasal2
Khuzari, Achmad, Nikah seagai Ikatan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal 143
Khuzari,Achmad, Nikah Sebagai Ikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
M.Zein, Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta:Prenada Media, 2004, hal. 29
Manan, Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al-hikmah Jakarta: 2000
Muhtar, Kamal,
Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan
Bintang.1993
Prodjohamidjojo, Martiman , Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Central Publishing, 2002, hal. 41.
Rahman Ghazali, Abdul ,Fiqih Munakahat, Bogor: kencana 2003, hal 241
Ramulyo, Muhammad Idris Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996, Cet ke-1, hal 98
Rasyid, Chatib Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama, Yogyakarta, UII, 2009, hal 17
Rohayana, Ade Dedi Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hal. 216
Rasyid, Roihan ,Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998,cet.ke-2 .hal.193.
Rofiq, Ahmad, HukumIslam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunah jld 8, terj Muhamad Thalib, Al-Maarif, Bandung, 1987
Sidqi, Muhammad Bin Ahmad Al-Burnu, Al-wajid Fi Qawidul Fiqh Kulliyah,hal. 85.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberti, Yogyakarta, 2004
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Jakarta: PT. Intermasa, 1995, cet ke-27, h. 42
Sutantio, Retnowulan dkk, Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Mandar Maju, Bandung, 1997
Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat Undang-undang Perdata (Jakarta: Prenada Media 2006), cet ke-1 h. 198
Shihab. Quraish, Tafsir Al-Misbah, Kesan-Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, Jakarta:Lentera Hati, 2002hal. 492. vol.1
Talib, Sayuti, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: UI Pres, 1974, cet ke 2
Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Arkola, Surabaya.
PENGADILAN AGAMA SERANG Jl. Raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Telp / Fax (0251) 212334 Serang – Banten
SURAT KETERANGAN Nomor
: W 30-A1/K/PP.00.9/536/2010
Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Serang dengan ini menerangkan bahwa : Nama
: Agus Khaeroni
NIM
: 204044103081
Jurusan
: Al-Ahwal Al-Sakhsiyah
Fakultas
: Syariah dan Hukum
Tahun Akademik
: 2004 / 2005
Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan mencari data pada Pengadilan Agama Serang untuk bahan penyusunan skripsi dalam judul ―CERAI GUGAT AKIBAT DISFUNGSI POLA RELASI DALAM KELUARGA (Analisis Putusan Perkara Nomor. 81/Pdt.G/2007/PA.Srg).
Demikian surat keterangan ini untuk dijadikan bahan seperlunya. Serang, 07 Desember 2010
AMBO ASSE, SH, MH.
PEDOMAN WAWANCARA Nama
:Drs. H. Ambo Asse, SH.,MH
Jabatan
: Hakim
Tampat/tgl.wawancara
: Pengadilan Agama Serang 02 Desember 2010
Pertanyaan 1) Sejak tahun berapa bapak menjabat menjadi Hakim panitera di Pengadilan Agama Serang? 2) Apakah menurut bapak perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 3) Menurut bapak bagaimana cerai gugat akibat disfungsi pola relasi dalam keluarga dapat diputus oleh Pengadilan Agama ? 4) Sudah berapa banyak bapak menangani kasus khusus nya perceraian yang di latar belakngi akibat disfungsi keluarga? 5) Apa dasar hukumnya bapak memeutus perceraian akibat disfungsi keluarga ini?
HASIL WAWANCARA Nama
: Drs. H. Ambo Asse, SH.,MH
Jabatan
:Hakim
Tampat/tgl.wawancara
:Pengadilan Agama Serang 02 Desember 2010
Pertanyaan: 1) Sejak tahun berapa bapak menjabat menjadi Hakim panitera di Pengadilan Agama Serang? Jawab: Saya mulai menjabat menjadi Hakim sejak Tahun 2008 sampai sekarang 2) Apakah menurut bapak perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Jawaban: Perceraian menurut KHI sangat jelas dalam pasal 166 huruf (f) yang berbunyi ―antara suami dan isteri trus menerus trjadi perselisihan da pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga‖. Sedangkan menurut undang-undang No 1. Tahun 1974 pasal 28 adalah batalnya satu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekutan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
3). Menurut bapak bagaimana cerai gugat akibat disfungsi pola relasi dalam keluarga dapat diputus oleh Pengadilan Agama ? Jawaban: menurut saya prosedur cerai gugat akibat disfungsi pola relasi keluarga dapat diputus dipengadilan agama, berdasar kanfakta-fakta yang diperoleh dari keterangan yang disampaikan penggugat dan saksi-saksi. Majelis hakim berusaha untuk memberikan nasehat kepada penggugat
untuk bersabar. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga majelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat cukup memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 tenang pengadilan Agama dan pasal 116 Huruf (f) KHI 4). Sudah berapa banyak bapak menangani kasus khusus nya perceraian yang di latar belakngi akibat disfungsi keluarga? Jawaban: Dipengadilan Agama Serang ini kasus cerai gugat sudah ada (4) kasus, tetapi yang telah putus satu dan yang ingkerah atau tidak melanjutkan kasusu gugatannya dua kasus. Dikarenakan yang dua ini tidak cukup saksi dan alat bukti tertulis.sedang kan yang satu kasus, majelis hakim berhsil mendamaikan kedua pihak. 5). Apa dasar hukumnya bapak memeutus perceraian akibat disfungsi keluarga ini? Jawaban: Hakim memutuskan cerai gugat ini dengan dasar hokum al-Qur`an surat ar-rum ayat 21 serta pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 3 kompilasi Hukum Islam pasal 116
SALINAN PUTUSAN Nomor: 81/Pdt.G/2007/PA.Srg BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara sebagai berikut :-S ARM YAH binti SAKIM, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Calung, RT. 11/04, Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, yang selanjutnya di sebut" PENGGUGAT " ; ———————— LAWAN A.ROHANI bin DULGANI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Bolang Beji, Desa Teras Bendung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut" TERGUGAT " ;——————— - Pengadilan Agama tersebut; - Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; - Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; DUDUK PERKARANYA Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan perkara Nomor 81/Pdt.G/2007/PA.SRG telah mengemukakan hal-hal dihadapan sidang yang pada pokonya sebagai berikut: ————————— ——————————————————— 1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 24 November 2003 dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk.06/Pw.01/24/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang ; ———— ————————— 2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Cinanggung selama kurang lebih 3 bulan, sudah rukun, namun belum dikaruniai anak ; —————————————————————— 3. Sahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan pertama rukun dan harmonisnamun kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat selaku suami untuk bekerja di Saudi Arabia dan Tergugat mengizinkannya dan sejak
bulan ke 4 Penikahan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Arab, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kragilan; —— 4. Bahwa, setelah Penggugat bekerja selama 6 bulan, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebesar kurang lebih Rp 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ) dengan tujuan untuk dipergunakan membeli sawah atau barang lainnya agar hasil kerja Penggugat ada manfaatnya/buktinya ; ———————————:—————————— 5. Bahwa, ternyata Tergugat telah tidak bertanggung jawab dan tidak memanfaatkan hasil usaha Penggugat dan Tergugat tidak rnempergunakan uang tersebut sebaik mungkin, tetapi telah menggunakannya dengan tidak jelas untuk apa?; —————————— 6. Bahwa, setelah 2 tahun Penggugat bekerja selama 2 tahun di Saudi Arabia, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat meminta Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, namun ia tidak pernah mau datang, sehingga Penggugat menyusulnya beberapa kali dan setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat, Penggugat menanyakan tentang uang yang pernah dikirim Penggugat, namun Tergugat hanya diam, lalu Penggugat meminta untuk dikembalikan, namun hanaya dapat memberikan sebesar Rp 3.460.000,00 itupun setelah ribut terlebih dahulu; —--———-—————————————————--— 7. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik dan bermusyawarah, namun Tergugat tidak menunjukan itikad baiknya bahkan menyatakan kalau Penggugat ingin bercerai Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat ; ——————— ———————————————— 8. Bahwa, dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kecewa terhadap sikat Tergugat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat; — 9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : —————————————————————— 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. TVlenetapkan jatuh thalak satu bain Tergugat terhadap Penggugat; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai
Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilBahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tenyata ketidak hadirannya itu tanpa ada alasan yang sah menurut hukum ; ———————— ——————————————————————— Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali berumah tangga lagi dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; —————— ——————:——————————— Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; ——————————— Bahwa, Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat: ———— ——————————————— 1. 1 (satu) Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah No.Kk. Kk.06/Pw.01/24/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, ( bukti P-l);————————————— 2. Photo copy KTP. No.20.06.2003.00000/0001195 tanggal 14 September 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang (bukti P-2); ——-—Bahwa, Penggugat selain mengajukan ssurat-surat bukti juga telah menghadirkan keluarga sebagai saksi, yaitu : ———— ————————————— 1. NAJIB bin DELIMAN, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung calling, Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, ; ————————— Bahwa, saksi dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ———————————————— > Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;———————————————————————————— > Bahwa, sepengetahuan saksi mereka adalah suami isteri sah karena saksi rnengetahuan pernikahan mereka;———————————————-———————— > Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Cinanggung selama kurang labih 3 bulan, belum dikaruniai anak; —— ————————— > Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kernudian rumah tangga mereka tidak harmonis,
disebabkan Penggugat berangkat kerja di Saudi Arabia atas izin Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan Penggugat pernah kirim uang kepada Tergugat sebesar Rp 7.000.000,00 yang katanya uang tersebut untuk dibelikan tanah sawah atau lainnya yang berharga, namun oleh Tergugat tidak dibelikan barang apapun ; —— > Bahwa, Penggugat 1 bulan yang lalu datang dari Arab ke rumah orang tuanya dan bertemu dengan Tergugat menyatakan kiriman uang tersebut, namun terjadi rebut mempermasalahkan kiriman Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00 oleh Tergugat tidak dibelikan barang apapun, lalu Penggugat minta uangnya dikembalikan dan sejak Penggugat pulang dari Arab kurang lebih 1 bulan sampai sekarang mereka tetap berpisah dan tidak pemah kumpul lagi, masing-masing berada dirumah orang tuanya; — > Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat dan juga keluarga yang lain telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali berumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin menghendaki cerai dan nampaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi; ——— 2. ASURI bin KARTA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung calung, Desa Pulo, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang; —— ————— Bahwa, Saksi dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:> Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan mereka adalah suami isteri sah karena saksi mengetahuan pernikahannya;—————————— ————————————————————————— > Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Cinanggung selama kurang labih 3 bulan, belum dikaruniai anak; ———— ————————————— > Bahwa, sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat berangkat kerja ke Saudi Arabia atas izin Tergugat selama kurang lebih 2 tahun dan Penggugat pemah kirim uang kepada Tergugat sebesar Rp 7.000.000,00 yang katanya uang tersebut untuk dibelikan tanah sawah atau lainnya yang berharga, namun oleh Tergugat tidak dibelikan barang apapun; —————————————————— > Bahwa, Penggugat 1 bulan yang lalu datang dari Arab ke rumah orang tuanya dan setelah bertemu dengan Tergugat menanyakan kiriman uang tersebut, namun terjadi ribut mempeamasalahkan kiriman uang Penggugat sebesar Rp.7.000,000,00 oleh Tergugat tidak dibelikan barang apapun, lalu Penggugat minta uangnya dikembalikan
dan sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi sampai sekarang mereka tetap berpisah dan tidak pernah kumpul lagi, masing-masing berada dirumah orang tuanya; ———— > Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat dan juga keluarga yang lain telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali berumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin menghendaki cerai dan nampaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi; ———— ———————————————————————— Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan tambahan keterangan dan bukti/saksi lagi dan Penggugat telah
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon agar perkaranya segera diputus ; ——————————— Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; ——— PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; —————————————————————————— Menimbang, bahwa Penggugat pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat-surat bukti; ————————————————— Menimbang, bahwa Tergugat tidak pemah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan patut dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak ada aksan yang sah menurut hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanapa hadirnya Tergugat, sebagaiamana ketentuan pasal 125 HIR; —————————————————————————————————— Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan jawaban, dengan demikian Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan senditinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti telah terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana bukti P-l (Duplikat Kutipan Akta. Nikah Nomor : Kk.28.01.01/Pw.01/12/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten Serang ) ; —————————————————————— Menfmbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : ——————————————————————————————————————
• Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan pertama rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat selaku suami untuk bekerja di Saudi Arabia dan Tergugat mengizinkannya dan sejak bulan ke 4 Penikahan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja di Arab, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kragilan; — • Bahwa, setelah Penggugat bekerja selama 6 bulan, Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebesar kurang lebih Rp 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ) dengan tujuan untuk dipergunakan membeli sawah atau barang lainnya agar hasil kerja Penggugat ada manfaatnya/buktinya ; —————————:———————————— • Bahwa, ternyata Tergugat telah tidak bertanggung jawab dan tidak memanfaatkan hasil usaha Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan uang tersebut sebaik mungkin, tetapi telah menggunakannya dengan tidak jelas untuk apa?; ——————— • Bahwa, setelah 2 tahun Penggugat bekerja selama 2 tahun di Saudi Arabia, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Penggugat meminta Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, namun ia tidak pernah mau datang, sehingga Penggugat menyusulnya beberapa kali dan setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat, Penggugat menanyakan tentang uang yang pernah dikirim Penggugat, namun Tergugat hanya diam, lalu Penggugat meminta untuk dikembalikan, namun hanaya dapat memberikan sebesar Rp 3.460.000,00 itupun setelah ribut terlebih dahulu; ——————————————————————— ———— Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi yaitu : NAJIB bin DELIMAN dan ASURI bin KARTA, kedua orang saksi tersebut telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya yang dihubungkan bersama sama atau satu sama lain pada pokoknya menunjukan bahwa adanya fakta yang memperkuat dalil —dalil gugatan Penggugat; — ———————————————— Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dengan sungguh-sungguh bahkan dari pihak keluarga juga telah berusaha dan menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi sebagaimana yang diamanatkan pasal 39 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 ayat(l)jopasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 70 ayat(l) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;—————————— ——— Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa dia tidak bersedia hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan tetap menghendaki perceraian, hal mana meriipakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan kini telah berpisah tempat tinggalnya , sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ; ———— Menimbang, sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, ternyata tidak terjadi perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali. Hal tersebut cukup dapat dijadikan sebagai petunjuk/dalil oleh Majelis Hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; ———— —————————————————————————:— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dan sikap Penggugat tersebut cukup dijadikan petunjuk/bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu satunya cara yang dapat ditempuh secara adil adalah perceraian ;————————————— Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;—— Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; ——————————————————————— MENGADILI 1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; —————————————————————— 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;____________________________________ 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ( A.ROHANI bin DULGANI) terhadap Penggugat ( SARNIYAH binti SAKIM); ——————————————— 4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga Kini diperhitungkan sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah ); ————— Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Serang pada hari
SELASA tanggal 10 APRIL 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 RABIUL AWWAL 1428 Hijriyah oleh kami YASYHURI,S.Ag selaku Ketua Majelis, Dra. NURHAYATI dan Drs. A.BAKHRI SYAMS masing masing selaku HakimAnggota dan didampingi oleh HAMID SAFI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; —— —————————————————— HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS ttd. Ttd. Dra. NURHAYATI YASYHURI,S.Ag HAKIM ANGGOTA PANITERA PENGGANTI, Ttd. Ttd. Drs. A. BAKAHRI SYAMS HAMID SAFLS.Ag Perincian biava perkara: Administrasi,.................. Rp 50.000,00 APP,............................. Rp 100.000,00 Panggilan Penggugat...........Rp. 50.000,00 Panggilan Tergugat............. Rp 100.000,00 Materai,....................... Rp 6.000.00 J u m 1 a h......... Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) CATATAN: ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal 1. Putusan 2. Putusan ini mempunyai i kekuatan hukuni tetap tanggal UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA OLEH
