w
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
Indek..................................... E:>:,.-o
:
Hal/isi Ringkas
:
Kode
: .}.~io.l
.~~",p.,,\t\~ ?-.\r0.\
.. H\)1f.'.tl\.<:,\':'
..................................................... ,
.
().f'!' ..1.•••••••...........•..•..•..••• ••••••...•
.
Diteruskan / kepada :
Instruksi /Informasi :
1. Sekretaris
n
t';
2. Kabid Media Massa
JK,
3. Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM
I~
~.
5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak
L
~ ~)\U;:C/Y
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
'Y-f(:r
\,.\1l~'t~ ~~fv#(2
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada : • Caret yang tidak perlu
..
.
: ..tjrQ J:p.)1 L.t~N
As a I
.
..$~m'':' (",.. j':l\i ,.1.~L>:
: ..1°.. }:I,lH.....:lDiS:: !.l.,,~ I
Tgl.lNomor Surat
'!,jatl~I>;
TanggaI Masuk
'
<
~ 1,.1("- Q-'"~~. ....-\.~.,~
.-- '
"' .
~111.( ~
_. -
~
m
KARTU
No. U(ul :
~
KENDALl
Tgl®/M:
Kode
Dari / Kepada
Indek
'J
Perihal/lsi ringkas
"1
Tgl. Srt.
Lampiran:
No. Srt. : Pengolah
Diteruskan
Disimpan
Keterangan : *) Coret yang tidak perJu
Lembar kesatu
•
l
_., ,
" PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT OAERAH
BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI ~
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Telp. 3822998,3822748 Fax.3848652 Email.
[email protected] JAKARTA Kodepos: 10110
014808
Nomor Sifat Lampiran Hal
: (Q,:yr/ o f 9 .
Jakarta,
j
: Penting : Satu berkas : Penyampaian risalah rapat pimpinan
10
Juli 2015
Kepada Yth. 1. Gubernur Provinsi OKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta 3. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta 4. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta 5. Para Asisten Sekdaprov OKI Jakarta 6. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala BPKAO Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Oinas Kominfomas Provinsi OKI Jakarta 10. Ibu Sarwo Handayani (Ketua TGUP2)
di Jakarta
Oengan hormat saya sampaikan Notulen Rapat Pimpinan (Rapim) yang diselenggarakan pad a hariltanggal
: Senin 6 Juli 2015
waktu
: 08.30 WIB
tempat
: Ruang Rapim
pokok bahasan
: Sesuai agenda rapim
Saya laporkan pula bahwa notulen tersebut disampaikan kepada pejabat terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.
KEPALA Blg~~fj,~QAN KLN SETOA
PR(r§.;~t
\~('t'\\-:::'; . );: ~ ';t;;"
\\:".),.'1
(4
• '\) .1,,,~,
~~
'-r.;
\V"
O~F.R....,~,
• (
I
'MlJRAM.,AI:Hv1AWAROI NIP '1:964(:)~Q4f9841 01003
Gc\vr .........--
'Utl~v\
NOTULEN RAPAT PIMPINAN HarilTanggal Waktu Tempat Pimpinan Rapat Peserta Rapat
: Senin, 6 Juli 2015 : Pukul 08.30 WIB : Ruang rapim : Gubernur Provinsi OKI Jakarta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala BPKAO Pemprov OKI Jakarta Kepala Bappeda Provinsi OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Para Walikota Kota Administrasi Bupati Kepulauan Seribu Kepala Satpol PP Provinsi OKI Jakarta Kepala BPPBJ Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Tata Air Provinsi OKI Jakarta Kepala Oinas Penataan Kota Provinsi OKI Jakarta Kepala Oiskominfcimas Provinsi OKI Jakarta Kepala Biro Hukum Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro Hukum Setdaprov OKI Jakarta Kepala Biro KOH dan KLN Setdaprov OKI Jakarta Kepala UPT Smart City Kepala UPT BKT Oinas Tata Air TGUP2
NOTULEN RAPAT PIMPINAN Hari/tanggal : Senin, 6 Juli 2015 Waktu : 08.30 WIB
NO.
1.
POKOK BAHASAN PERMASALAHAN
PEJABAT YANG MENINDAKLANJUTI
INSTRUKSI PIMPINAN RAPAT
SUPERVISI
PENYERAPAN APBD
• Aset Tanah OKI Senilai 7,9 Triliun Berpotensi Hilang • Oata Aset OKI jakarta Karut Marut • Aset OKI Oitempati Pihak Tak Berhak • Pemprov Gagal Kelola Aset
• Pemerintah Provinsi OKI Jakarta memiliki manajemen pengelolaan aset profesional dan terbuka. • Pemerintah Provinsi OKI Jakarta mengoptimalkan pengawasan pengamanan aset OKI Jakarta.
perlu yang
Gubernur
• Kepala BPKAO • Kepala Bappeda
perlu dan
Tanggapan Kepala BPKAD • Banyak aset OKI yang berpotensi hilang seperti: - Aset pemberian dari Pemerintah Pusat yang digugat ahli waris: tanah SLTP 48 Kebayoran Lama - Aset yang dibeli melalui APBO: Kewajiban pihak Pengembang Permata Hijau menyediakan tanah fasos dan fasum, namun tidak diakui oleh pihak pengembang - Kewajiban potensi yang hilang: kewajiban membangun rusun di
2
pond ok bambu • Terkait dengan adanya penyalahgunaan aset di Puskesmas Johar Baru menjadi kos-kosan oleh oknum Oinas Kesehatan, BPKAO akan mengirimkan surat resmi kepada Inspektorat untuk meminta penyelidikan dan membongkar aset yang bersangkutan • Kepala BPKAO meminta kepada Satpol PP untuk tidak membantu PT Outa Pertiwi mengatasi permasalahan dengan penghuni apartemen Graha Cempaka Mas yang berada di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Wilayah Kota Jakarta Pusat • Pemerintah Provinsi OKI Jakarta sudah melakukan somasi kepada pengelola Taman Hiburan Rakyat (THR) Lokasari, Tamansari • Pemerintah Provinsi OKI Jakarta akan mengambil alih Jalan Cengkeh • Biro Hukum Setdaprov OKI Jakarta sedang melakukan kajian terkait dengan permohonan pembatalan pembangunan perumahan oleh PT Cakra di Jakarta Timur • BPKAO sedang melakukan sertifikasi untuk 150 titik aset Pemda • BPKAO akan bersurat kepada Kanwil BPN terkait jangka waktu hak pakai di
• Siapkan laporan pidana dan pemecatan kepada oknum Oinas Kesehatan • Data Aset OKI Jakarta tidak tertata rapi
• Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup agar menyelesaikan kewajiban tambahan pulau paling lambat minggu ini • Gubernur akan menyelidiki kasus kavling Walikota Jakarta Barat • Siapkan surat kepada PPATK untuk mengecek aliran dana Yayasan yang menerima uang Rp40 miliar dar! kasus kavling Walikota Jakarta Barat • Pengambilan uang di atas Rp25 juta akan dikenakan sanksi. OKI harus memperkuat cash management system. • Asisten Perekonomian agar mengecek cash management system melalui Bank dki • BPKAO agar membereskan rusun Muara Baru dan Oaan Mogot • Pembagian wilayah petugas PHK Oin~ Kebersihan harus keluar di Smart City • Kirim surat resmi kepada instansi resmi (Kejagung, MA, Polisi, Presiden) bahwa Pemprov OKI Jakarta keberatan dengan gugatan tanah verponding di pengadilan
V 3
atas tanah negara
Tanggapan Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta • Aset yang belum disertifikasi agar disertifikasi dan aset yang sudah disertifikasi agar dilakukan pengecekan ulang • Perbanyak titik sertifikasi aset
Tanggapan Sekretaris Oaerah • Asisten Perekonomian agar mengadakan rapat aset-aset bermasalah minggu ini.
2.
LAPORAN HARGA KEBUTUHAN POKOK
• Bahan paparan terlampir • Analisa kinerja triwulan I Direksi PT Food Tjipinang dan Dharma Jaya akan dilaporkan secara khusus kepada Gubenur Provinsi DKI Jakarta
• Kepala Biro Perekonomian agar menyampaikan analisa kinerja Direksi PT Food Tjipinang dan Dharma Jaya kepada Gubernur. Apabila diperlukan akan dilakukan penggantian Oireksi • Kepala Biro Perekonomian harus membantu evaluasi kenaikan harga dalam PT Food Station • Oinas KUMKMP tidak perlu mendapatkan Lokbin/ Loksem. Semua Lokbin/ Loksem akan diserahkan ke PO Pasar Jaya • Askesra dan BPMPKB agar membuat gerakan pemberdayaan ibu-ibu rumah supaya berdagang. Kerjasama juga dengan PO Pasar Jaya untuk memasok bahan-
Gubernur
• Asisten Perekonomian • Kepala Perekonomian
Biro
4
o
o
o
o
o
o
o
bahan kebutuhan rumah tangga Temui pihak Bank Indonesia (BI) terkait ana lisa Bank Indonesia (BI) yang harus ditampilkan di Smart City agar publik mengetahui pasokan konstan bahan pokok oleh BUMD Dinas Perumahan dan Gedung Pemda harus melatih semua penghuni rusun bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk melakukan urban farming misalnya menanam cabai menggunakan sistem hidroponik seperti di Halim, berternak IeIe dan sebagainya. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda harus bekerja sama dengan PGN rnensuplai gas di rumah susun menggunakan pipa bukan tabung Dinas Tata Air harus menyiapkan pengolahan air limbah dan sistem penggunaan air tanah di rumah susun. Apabila diperlukan beli mesin pompa. Selain itu cari sungai di Jakarta yang dapat diolah menjadi air minum. Masukkan ke e-katalog. Kebutuhan air di rumah susun menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta dan tidak akan membeli air dari PAM. Janda-janda yang rajin dan menjadi tulang punggung keluarga dapat tinggal di rumah susun dan diberikan mesin jahit sebagai modal usaha yang Rusun harus menjadi tempat warga menyenangkan sehingga akan berlomba-Iomba tinqqal di rusun
5
Tanggapan Sekretaris Daerah • PT Transportasi Jakarta harus mempercepat PSG untuk bus tingkat, bus harian, mingguan, tahunan. Pemprov OKI Jakarta akan membuat tarif bus semurah mung kin. • Warga diperkenankan menggunakan busway untuk mengangkut barang di jam-jam yang sepi dagangannya penumpang.
3
LAPORAN KEPALA BPPBJ • Per tanggaf 2 Juli 2015, ada 20,116 • Apabila tidak memungkinkan, anggarannya paket kegiatan yang diumumkan di dicabut. SiRUP • Kepala Oinas Peru mahan dan Gedung Pemda kerjasama dengan Arkonin untuk • Oitemukan dilapangan banyak SKPO/UKPO yang belum tahu menyiapkan basic desain memasukkan SiRUP • Pemprov OKI Jakarta tidak ingin tersandera oleh kinerja oknum yang lambat • Penyerapan RUP yang mung kin bisa dilakukan sebesar Rp2,3 Triliun • Gubernur Provinsi OKI Jakarta mengizinkan di/akukan OEO (diluar pekerjaan komplek • Asisten agar mengundang SKPD yang harus dirancang bangun) serta tidak terkait untuk anggaran yang tidak bisa menggunakan konsultan abal-abal diserap tahun ini • Apabifa harga satuan yang diajukan diatas • Untuk 5 wi/ayah, yang sangat harga swasta, maka konsultan akan kewalahan adafah Sud in Perurnahan dan Gedung Pemda terkait persetujuan didiskualifikasi dan digugat penelitian permohonan • OEO konstruksi tetap dilanjutkan proses I dan pembangunan di OKI Jakarta lelangnya, kecuali untuk pekerjaan yang Puskesmas yang dinaikkan menjadi kompleks dan atau ni/ai anggaran > Rp100
Gubernur
• Kepala BPPBJ
I.
6
RS tipe D ragu-ragu mengajukan DED
4.
RENCANA PERU BAHAN APBD TAHUN 2015
• Potensi anggaran dalam perubahan APBD 2015 sebesar Rp5,251,230,811 (penyesuaian MRT 1,988 T, belanja pegawai 1 T, transaksi tambah kurang Rp2 T) • Disarankan segera bersurat terkait penjelasan ke Kemendagri
5.
miliar harus dirancang bangun
• Kepala BPPBJ bantu sisir anggaran raguragu • Arahan Gubernur Belanja pegawai rubah menjadi Rp3 T • Semua Walikotal kepala SKPDI Camatl Lurah agar mencabut TKD PNS yang kerjanya tidak jelas • Seluruh Kepala SKPD/UKPD dan Para Walikota harus menerima wawancara mahasiswa yang sedang membuat skripsil tesisl disertasi terkait reformasi birokrasi. Apabila tidak mau, TKDnya akan dicabut
Gubernur
• Kepala Bappeda
SMART CITY
• Website Smart City masih tidak mudah digunakan, data-data terlihat berantakan dan tidak rapih, dan tidak mudah digunakan oleh semua kalangan. • Belum ada hasil analisa terhadap datadata yang sudah dikumpulkan (Waze, Qlue, penqaduan), sehinqqa belum
• Dilaksanakan perbaikan desain/user interface dan user experience agar sederhana, termasuk fitur search dan filter yang dapat memudahkan mencari data yang diinginkan • Pembangunan Command Center dengan memperhatikan desain, workflow, kontribusi dari SKPD, serta analvtics yanq mampu
Gubernur
• Kepala Kominfomas • UPT Smart City
7
bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan. • Belum ada aplikasi-aplikasi yang membantu untuk pelayanan OKI Jakarta (public service delivery), sehingga manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat. • Belum ada rencana sistematis untuk sosialisasi kepada SKPO dan pramosi kepada masyarakat untuk programprogram di Smart City. • Banyak Lurah-Lurah yang belum mengerti cara memakai Qlue dan CROP, bahkan ada beberapa yang belum memiliki Qlue dan CROP di hand phone masing-masing
•
•
• •
Tanggapan Kepala Diskominfomas • Lauching 14 Oesember 2014, jumlah pengunjung terakhir 6880 (Juni 2015) • Oiharapkan Oinas Kesehatan, Oinas
menjadi bahan pengambilan kebijakan. Command Center diisi oleh data scientists yang memiliki kemampuan menganalisa data dengan baik Kerjasama dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di bidang terkait dengan Smart City, seperti Qraved dan Appaja, agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh OKI Jakarta. Perlunya rencana sosialisasi yang sistematis, baik secara offline maupun online. Secara offline, perlu terus melaksanakan sosialisasi ke Lurah/CamatIWalikota dan pembuatan poster/selebaran yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Secara online, perlu dibuat konten-konten yang bisa pramosi smartcity (video, foto, dsb). Perlunya sosialisasi kepada Lurah dan Camat agar menggunakan Qlue. Tim Smart City harus sering memantau kinerja Lurah dan Camat, agar tidak ada laporan yang tidak ditindaklanjuti. S.mart City menyediakan hotline yang siap membantu Lurah/Camat dalam menghadapi kesulitan penggunaan Qlue
• Oiskominfomas harus mengontrol semua data di OKI Jakarta. Semua SKPO harus berqabunq ke Qlue, apabila tidak bersedia 8
Pertamanan dan Pemakaman dan BPTSP ikut berpartisipasi di Qlue • CCTV yang belum direkam milik PT Bit • CCTV Bali Tower belum punya FO dan CCTV Tratel belum punya perizinan. Posisi sa at ini masih di PTSP
Tanggapan Kepafa UPT Smart City • Saat ini sedang dibangun Versi 2 yang lebih responsive • Data LHKPN dan BPS sudah diupload di Qlue • Beberapa tambahan aplikasi yang akan digabung: qlue (Iaporan warga), qraved (smart pkl), crop (respon laporan warga), appaja (city buses), safetypin (safe city), gojek (busway feeder), waze (info traffic) • Safetypin sedang dalam tahap pembahasan MOU • Aplikasi Nebeng.com siap bergabung • Jakarta Smart City Operation Center Desain di Lantai 3 blok B: - Menyiapkan tools big data analytic untuk post analysis, early warning sistem dan predictive analysis - Menyusun model data analytic -7 mckinsey & open data labs - Menyiapkan video analyticl city surveillance (crowd detection, face
akan dilaporkan ke Sekda • Diskominfomas harus membereskan masalah CCTV, apabila tidak sanggup akan diberikan ke PT Jakarta Propertindo • Arahan Gubernur untuk memberikan FO CCTV dan BPTSP mengeluarkan izin CCTV / Trate!. ' I
/
• Ibu-ibu PKK, RT/RW, Lurahl Camat harus didorong aktif di Qlue • Ajak Grab Taxi dan nebeng.com untuk bergabung dalam Qlue • Tawarkan perusahaan taksi blue bird untuk bergabung di Qlue
• Buat surat resmi kepada UII Binus untuk membuka jurusan data science
9
recognition dll) untuk mendukung Asian Games 2008 Perlu Keputusan Gubernur • Fungsi JSC operation center 7 • Smart city operation center harus menjadi berfungsi sebagai crisis center + showroom, tempat wisata dan tempat belajar representative skpd + call center + terbuka bagi masyarakat di hari libur support Asian Games 2018 • Tidak perlu ada representative skpd di crisis center • Kegiatan pengembangan IT 2016 7 perlu sinergi dengan JSC dengan • SKPD lain tidak perlu membuat website mengkaji perencanaan 2016 sendiri, cukup disinergikan dengan Smart City • Akses Publik ke Dataset yang ada di Smart City 7 dimasukkan ke Portal • Call center 119 harus dimanfaatkan Open Data seoptimal mungkin • Untuk Asian Games, pihak sudah • Gubernur dapat melakukan pengawasan di bicara dengan PT Jakpro Crisis Center seminggu sekali • Posisi mobil pemadam kebakaran yng dilengkapi GPS harus dapat diakses di Smart City agar Dishubtrans dan Satpol PP dapat memberi rute tercepat ketika terjadi kebakaran • CCTV yang dipakai harus bisa mengukur ruas jalan sehingga penghitungan rute cepat dapat dilakukan boleh • SKPD manapun tidak mengembangkan/ menganggarkan IT tanpa melalui Smart City /'
6
V
PEMBELIAN LAHAN
• Kurananva keielasan proses pembelian
• Diperlukan koordinasi antar dinas sehingga
Gubernur
• Asisten 10
lahan di bawah 5 ha di dalam lingkungan Pemprov OKI • Kurangnya kejelasan serta koordinasi antar dinas menyebabkan proses pembelian lahan menjadi terhambat • Adanya perbedaan pendapat antara SKPO terkait kewajiban pengukuran lahan oleh OPK untuk tanah di bawah 5 ha • Tidak ada informasi yang jelas bagi masyarakat yang ingin menjual tanah kepada OKI Jakarta
Tanggapan Kepala BPKAD • Oinas Pertamanan dan Pemakaman dapat melakukan eksekusi lahan di Cilangkap
pembelian lahan dapat terealisasi tahun ini di bawah koordinasi Asisten Pembangunan • Memberikan informasi yang jelas melalui jakarta.go.id untuk keperluan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin menjual tanah, alur dan waktu proses penjualan tanah, SKPO yang bertanggung jawab, dan data terkait lainnya • Perlunya kesamaan pemahaman untuk proses pembelian lahan di bawah 5 ha • Keppres Nomor 40 Tahun 2012, untuk belanja lahan yang sudah bersertifikat Oinas Penataan Kota akan mengeluarkan peta lokasi dan dicantumkan: luasnya berdasarkan dengan hasil pengukuran oleh BPN yang tercantum di sertifikat nomor sekian, bertemu dengan notaris PPAT guna memastikan lahan bebas sengketa, Gubernur keluarkan SK dan dilakukan pembayaran. Bahasa hukum ini perlu dicantumkan dalam setiap transaksi • OPK tidak harus melakukan pengukuran di lapangan • Pernbayaran lahan yang harus selesai dalam 12 hari sudah dapat dimulai minggu depan (13 Juli 2015) • Buatkan payung hukum yang memungkinkan Pemprov OKI Jakarta untuk mernbeli lahan di kawasan kumuh dan menawarkan pembayaran 140% dari luas tanah yang dikonversikan dengan unit rusun dengan sertifikat hak milik di atas HPL milik OKI
Pembangunan dan LH • Dinas Penataan Kota • Biro Penataan Kota dan LH
II
• •
•
• •
•
• •
•
(strata title) Pihak penjual yang menanggung biaya komisi Mulai han ini seluruh BPTSP akan menjadi agen beli tanah. Oi depan counter PTSP, ditempel tulisan menerima pembelian tanah yang bersertifikat. Selanjutnya BPTSP langsung berhubungan dengan Asisten Pembangunan dan LH dan BPKAO Mulai hari ini seluruh kantor Lurah-Camat dipasang papan! striker: "Pemprov OKI Jakarta siap membeli lahan bersertifikat sesuai harga appraisal! NJOP, mana yang lebih rendah" Tanah-tanah SIP harus dikembalikan kepada pemiliknya Pemprov OKI Jakarta akan membeli rumahrumah tua untuk dibangun bioskop film-film pendek sebagai incubator sineas-sineas muda Rumah-rumah tua dapat digunakan sebagai tempat pelatihan pembantu modern, bioskop, dan restoran Gubernur tidak ingin sampah di tumpuk di pemakaman. Bagi-bagi tanggung jawab Hasil notulen rapim dapat menjadi dasar SKPO untuk melaksanakan keputusan. Apabila diperlukan video rekaman akan dibagi kepada SKPO terkait Untuk lahan yang belum bersertifikat perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke BPN 12
• Tanah Husni Thamrin di Sawah besar dapat dijadikan pelajaran. Pemilik tanah bersedia memberikan ganti rugi kerohiman 110%, namun tidak mau diberikan oleh penyewa lahan. Gubemur menginstruksikan untuk bekerja sama dengan Brimob, gusur. • Walikota tidak boleh KKN (memasukkan saudara), semua PNS yang direkrut harus profesional
PENATAAN KANAL BANJIR TIMUR
7.
• Kehadiran KBT belum bisa membantu menanggulangi banjir secara maksimal • Masih terdapat bangunan liar di bantaran KBT • PKL liar di sore dan malam hari • Aktivitas masyarakat di pinggir saluran air KBT yang bisa mengganggu aliran air (ada yang bercocok tanam dan pelihara kambing) I
• Pengawasan dan Penertiban Aktivitas masyarakat di sekitar banta ran KBT • Penghijauan, penerangan, dan dekorasi wilayah KBT • Penertiban reguler untuk PKL-PKL di KBT • Kasie Lurah dan Camat yang menolak wawancara wartawan dan tidak aktif di Qlue akan diberikan peringatan
Gubemur
• Walikota Jakarta Timur • Kepala Satpol PP • UPT BKT Dinas Tata Air
Papa ran Walikota Jakarta Timur • Permasalahan: - Pertumbuhan tidak tertata 1.267 pedagang, - Plampang basah digunakan sebagai area berkebun, - Area ruang public yang minim sarana bermain bagi anak-anak,
• Tidak ada tawar menawar dalam pembebasan lahan untuk jalan. Jika pemilik lahan menolak harga appraisal dan sudah ada keputusan PN, lahan dapat dibeli dengan metode konsinyasi • Sesuai menata Waduk Marunda, Dinas Tata
13
-
Parkir kendaraan bermotor yang tidak tertata, Tersisa 275 trace kering yang belum dieksekusi
• Program penataan KBT: - Program Penataan PKL Terpadu, depan pintu air cip. muara, perumahan cip. indah, RS duren sawit, Mc Donald
Program Pengembangan Kebon Mini Toga dan Sayur Mayur
Air diharapkan membuat waduk di lahan lain
• Tanami pohon buah-buahan/ pohon produktif • Semua data PKL harus terdaftar di Smart City dan bersertifikat SPOM • Para walikota agar membeli danau/ waduk, menata taman dan tempat PKL • Suat pemancingan di waduk-waduk • Cari sponsor untuk Lenggang Jakarta di kemang • Semua Flyover bawahnya bisa dimanfaatkan untuk taman • Semua taman harus ada cctv dan dipasang wifi lengkap dengan speaker guna memudahkan pengawasan • Setelah pemasangan CCTV, Satpol PP di lapangan harus segera menindaklanjuti pengaduan. Satpol PP tidak boleh patroli • Pasang parkir meter di area parker • Lampu penerangan harus menggunakan LED • Suat urban farming • Semua petani harus terdaftar di Bank DKI • Suat koperasi untuk menampung hasil pertanian, dijual ke PO Pasar Jaya • Pasang cctv di sepanjang sungai • Semua petani binaan Pemda lokasi datanya 14
harus keluar di Smart City Program Penertiban dan Relokasi PKL
8.
TROTOAR • Dari total 7000 Km jalan jakarta, hanya 6 persen yang memiliki trotoar. • Kondisi 80 persen dari 400 km rusak atau tidak layak dilewati pejalan kaki. • Indeks rata rata trotoar di Jakarta jauh di bawah kota kota besar di Asia lainnya, 44/100 dari rata rata 58/100. • Jalan banyak diisi pedagang kaki lima, parkiran motor, pos polisi, ditutupi oleh tiang jalan layang
9.
• Pasang stiker, kawasan ini dipasangi CCTV • Tidak perlu dibentuk tim pengendalian dan pengawasan cukup dengan pengawasan cctv dan Satpol PP • Walikota lain harus mengikuti pemikiran seperti itu
• Perlunya penetapan titik titik prioritas untuk perbaikan trotoar yang dapat direalisasikan tahun ini • Perbaikan trotoar perlu disinergikan dengan rambu rambu jalan, jembatan penyeberangan, dan fasilitas fasilitas umum lainnya
Gubemur
• Kepala Dinas Bina Marga
• Usulan pemberian lahan di Menteng oleh Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata harus segera dibeli sesuai harga appraisal
Gubernur
• Asisten Kesejahteraan Rakyat • Asisten Perekonomian • Asisten
LAIN-LAIN Lahan Menteng
I I Tanah di dekat Kedubes Amerika
• Tanah di sebelah Kedubes Amerika yang
15
terletak di Jalan Kebon Sirih harus dibeli sesuai harga appraisal Rumah Jompo
• Oinas Perumahan dan Gedung Pemda agar membuat rumah jompo yang seperti villa
Akses Balaikota
• Balaikota dibuka sabtu, minggu. Supaya warga bias mengetahui balaikota seperti apa
Website BPTSP
• Perbaiki website BPTSP supaya ke depan masyarakat tidak perlu datang ke BPTSP untuk mengurus perizinan
RPTRA
• Semua dinas melayani kebutuhan RPTRA
SERTIFIKAT BPOM
• Restoran yang menolak BPOM harus dikirimi surat • Oinas KUMKMP harus memastikan semua kuliner binaan OKI bersertifikat BPOM
IZIN PARKIR 01 JALAN SEMPIT
• Walikota aga tidak memberikan izin parkir mobil di depan rumah yang jalannya sempit
GEOUNG INKUBATOR ANAK-ANAK HITECH
Pemerintahan
• Asisten Perekonomian agar meneari 1 lokasi gedung yang luasnya di atas 2000 meter yang akan dilengkapi dengan Wifi 10 giga sebagai inkubator komunitas anak-anak pintar yang ingin membuat aplikasi secara gratis. Apabila memungkinkan dapat 16
menggunakan lahan di UMKM Waduk Melati atau Kali Malang • Inkubator anak-anak pintar aplikasi tersebut akan berada di bawah kontrol Smart City
TEMPAT POTONG HEWAN
• Walikota harus berani dan tegas menindakk tempat pemotongan hewan (ayam atau sapi) yang jorok
PASAR BASAH
• Semua pasar basah dipasang cctv termasuk tempat pemotongan hewan
PASAR THAILAND
• Kirim surat ke Kedutaan Thailand terkait keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk mempelajari penyebab tidak adanya lalat di pasar basah di Thailand KEPALA BII),o~gt.l.J?!,N KLN SETDA PRO»:l'N.:'~I '!D.!'§I·/i):A:KARTA
~~~~fZ~/;"T:~/\;'i~\1 ' ~ .., ? ;1'" 1 :<;, 0.
Catatan:
-
-d~' ~ .'.~
'-.'
~,
~1·1
..".';: ,
M '~WM~Q:N1~~'tJ~J~QI NIP
[email protected],4~~4tgl'1 003 ~ 1. Risalah ini sebagai alat pengendali dari pejabat supervisi untuk memberi tugas penyelesaian (tindak lanjut -Repada pimpinan SKPD terkait dan bahan laporan pada saat Rapat Pimpinan berikutnya. 2. Hal-hal yang penting dan segera dilaporkan kepada Gubernur tidak selalu 3. rnenunggu rapat berikutnya tetapi pada sa at rapat wajib dilaporkan bahwa permasalahan sudah ditindaklanjuti.
Notulen: Nurul Kusuma Wardhani
16
