PERPAJAKAN ORGANISASI NIRLABA
Tri Purwanto
Pengantar Pajak – Organisasi Nirlaba UU No 28 Th 2007 ttg KUP “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan Undang, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sistem/Cara Pemungutan Pajak ada 3, yaitu: 1)
Self Assessment System • • • •
Menghitung sendiri pajak yang terutang. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Melaporkan sendiri pajak yang terutang.
2)
Official Assessment System
3)
Withholding System 2
1
Subjek PPh
DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI
BADAN SUBJEK PAJAK
LUAR NEGERI
BENTUK USAHA TETAP 3
Objek – Buka Bukan n Objek PPh OBJEK PPH(UU PPh pasal 4 (1)) Tambahan kemampuan ekonomis, untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; laba usaha; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
BUKAN OBJEK PPH(UU PPh pasal 4 (3)) Bantuan, sumbangan, zakat yang diterima oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah satu derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 4
2
JenisJenis -Jeni Jenis s PPh di Organisasi Nirlaba
1. PPh Pasal 21/26 2. PPh Pasal 23/26 3. PPh Pasal 4 ayat (2) 4. PPh Pasal Badan (Pasal 25 dan Pasal 29)
5
PPh Pasal 21/26 PAJAK PENGHASILAN
sehubungan dengan: • Pekerjaan atau jabatan • Jasa • Kegiatan
PENGHASILAN:
- Gaji j - Upah p - Honorarium - Tunjangan, dan - Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun
Subjek Pajak Orang Pribadi
Subjek Pajak DN
PPh Pasal 21
Subjek Pajak LN
PPh Pasal 26
Per 31/ 31/2009 2009,, Pasal 1 angka 2 dan 3
3
Tarif PPh Pasal 21 [Pasal 17 UU PPh]
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA
5%
DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA
15%
DIATAS Rp 250 JUTA p SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA
25%
DI ATAS Rp 500 JUTA
30%
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pasal 11 ayat (1)
Rp 15.840.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Rp 1.320.000
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
Rp 1.320.000
TAMBAHAN UNTUK TANGGUNGAN WAJIB TAMBAHAN UNTUK TANGGUNGAN WAJIB PAJAK, MAX 3 TANGGUNGAN PAJAK , MAX 3 TANGGUNGAN
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER
4
PPh Pasal 21: Pegawai Tetap Penghasilan Bruto Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Dikurangi Dengan 1. Biaya Jabatan, Jabatan, 5% dari Penghasilan enghasilan Bruto. Bruto. Maks aks.. Rp Rp6 6.000. 000.000 per tahun atau Rp Rp500 500..000 per bulan 2. Iuran pensiun pensiun,, THT/JHT yang dibayar sendiri
PENGHASILAN NETO Dikurangi: PTKP k Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17
PPh Ps. 21 Terutang
PPh Pasal 21 : Bukan Pegawai – Bukan Pegawai – Berkesinambungan Memiliki NPWP? Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong (tidak memperoleh penghasilan lainnya))? lainnya
YA
Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Penghasilan Kena Pajak (PKP) PKP: (50% x Ph Bruto) –– PTKP (50% x Ph Bruto) PPh Pasal 21: Tarif Ps 17 UU PPh atas Jumlah Kumulatif PKP
TIDAK
Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 50% X Penghasilan 50% X Penghasilan Bruto
PPh Pasal 21: Tarif Ps 17 UU PPh atas Jumlah Kumulatif DPP
Menyerahkan fotokopi kartu NPWP dan bagi wanita kawin menyerahkan fotokopi NPWP suami serta fotokopi surat nikah & KK
5
PPh Pasal 21 :
Bukan Pegawai – Tidak Berkesinambungan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP): 50% X Penghasilan Bruto 50% X Penghasilan 50% X
PPh Pasal 21: Tarif Ps 17 UU PPh atas Penghasilan Bruto untuk setiap kali pembayaran
PPh Pasal 26 Subjek Pajak Luar Negeri – Badan atau OP
20% Final 20% Final
X PENGHASILAN BRUTO MEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B
6
PPh Pasal 23/26 PAJAK PENGHASILAN
Atas Penghasilan yang Atas Penghasilan yang diterima oleh diterima oleh:: Subjek pajak yang berasal dari MODAL, PENYERAHAN JASA atau PENYELENGGARAAN KEGIATAN selain yang telah dipotong PPh pasal 21/26
PENGHASILAN:
‐ Fee jasa pihak ketiga j p g ‐ Sewa selain tanah dan/atau bangunan - Pembayaran lain lain dengan dengan nama//bentuk apapun nama
Subjek Pajak badan
Subjek Pajak DN
PPh Pasal 23
Subjek Pajak LN
PPh Pasal 26
Perhitungan PPh Pasal 23/26 Tarif 2 % (Tidak (Tidak Punya NPWP + 100%) atas: atas:
SEWA dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan IMBALAN sehubungan dengan JASA JASA:: jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain; selain jasa yang telah dipotong PPh PPh Pasal 21
7
Contoh Perhitungan PPh Pasal 23/26 Yayasan Penabulu, menyewa 1 unit mobil ke PT. A dengan harga sewa Rp 10juta. Hitung berapa PPh pasal 23 terutang atas transaksi tersebut dan berapa pembayaran ke PT A. – PPh pasal 23 = 2% x 10 juta = 200.000 – Pembayaran = 10.000.000 – 200.000 = 9.800.000
Yayasan Kemuning, membayar jasa konsultan penyusunan SOP kepada Yayasan Penabulu sebesar Rp 50 jt. Hitung berapa PPh pasal 23 terutang dan berapa pembayaran ke Yay. Penabulu. – PPh pasal 23 = 2% x 50 juta = 1.000.000 – Pembayaran = 50.000.000 – 1.000.000 = 49.000.000
15
PPh Pasal 4 ayat 2 PAJAK PENGHASILAN
dari transaksi : pengalihan p g harta berupa p tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Subjek Pajak badan atau orang pribadi
PENGHASILAN: G S
‐Sewa kantor ‐Sewa gedung pertemuan
8
Penghitungan & Contoh PPh Pasal 4 ayat 2 SEWA tanah dan atau bangunan: PPh ps 4 (2) = 10% x Penghasilan Bruto Penghasilan dari PENGALIHAN HARTA berupa tanah dan atau bangunan: PPh ps 4 (2) = 5% x Penghasilan Bruto Yayasan Penabulu Penabulu,, menyewa ruang rapat di Rumah Kemuning ke Yayasan Property dengan harga sewa Rp 20juta juta.. Hitung berapa PPh pasal 4(2) terutang atas transaksi tersebut dan pembayaran kepada Yayasan Property. Property. PPh pasal 4(2) = 10 10% % x 20 juta = 2.00 2.000.000 0.000 => DIPOTONG Pembayaran
= 20.000.000 – 2.000.000 = 18.000.000
Tahapan Kewajiban atas PPh Pemotongan MENGHITUNG: MEMOTONG pajak terutang saat PEMBAYARAN OBJEK PAJAK MEMPERHITUNGKAN Setiap p akhir bulan berjalan j atau awal bulan berikutnya y Meng-AKUMULASI-kan seluruh OBJEK PAJAK & PEMOTONGAN pajak terutang selama periode SATU MASA (BULAN) Total PAJAK TERUTANG dimasukkan Surat Setoran Pajak (SSP) OBJEK PAJAK dan PEMOTONGAN PAJAK TERUTANG dimasukkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) MEMBAYAR M b Membawa SSP ke k Bank B k/K Kantor t P Pos Paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya MELAPOR Membawa SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar Paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya 18
9
PPh BADAN Laba/Rugi (komersiil)
Kor. Fiskal
Laba/Rugi (FISKAL)
PPh Badan KB/LB/Nihil
Kredit Pajak
Tarif Pasal 17
Objek Pajak, Bukan Objek pajak, Biaya, Bukan Biaya, PPh final
PPh Badan Terutang 19
PPh BADAN Tahun Pajak 2009 28% Tahun Pajak 2010 dst 25% Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Milyar SPT dilaporkan ke KPP: paling lambat 30 April Tahun berikutnya PEMBAYARAN (jika kurang bayar) dilakukan SEBELUM lapor SPT 20
10
Angsuran PPh BADAN (PPh Pasal 25) PPh Badan Terutang Tahun Sebelumnya
dikurangi
Kredit Pajak yg dipotong Pihak ke-3 (PPh Ps 22, 23, 24)
PPh Badan yang dibayar Sendiri
PPh Pasal 25
Dibagi 12
Kurang Bayar (KB)
Dibayarkan dgn SSP ke Bank,
Lebih Bayar (LB) / Nihil
paling lambat tgl 15 bulan berikutnya Dilaporkan dgn SPT ke KPP, paling lambat tgl 20 bulan berikutnya 21
11
