CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN LAMPUNG (REFLEKSI AKHIR TAHUN 2011)
DAFTAR ISI HAL A.
KONDISI UMUM
1
B.
POLITIK DAN PEMERINTAHAN
2
C.
EKONOMI
4
1.
Sektor Produksi (Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
4
2.
Energi dan Kelistrikan ………………………………………………………………………….
7
3.
Ekspor dan Impor ………………………………………………………………………………….
8
4.
Investasi ……………………………………………………………………………………………….
8
5.
Infrastruktur …………………………………………………………………………………………
9
D.
SOSIAL
11
1.
Kemiskinan ………………………………………………………………………………………….
11
2.
Pendidikan ………………………………………………………………………………………….
12
3.
Kesehatan ………………………………………………….………………………………………….
14
4.
Tenaga Kerja………………………………………….………………………………………………
16
E.
BUDAYA DAN PARIWISATA
18
F.
HUKUM, KEAMANAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN
19
G.
KERJASAMA PEMBANGUNAN
21
H.
PROGRAM UNGGULAN
22
1.
Jalan Tol ………………..…………………………………………………………………………….
22
2.
Jembatan Selat Sunda ….…………………………….……………………………………….
23
3.
Bandar Udara Radin Inten II (Embarkasi haji) ………………………………………
23
4.
Bandar Udara Pekon Seray …………….…………………………………………………….
24
5.
Lanudad Gatot Subroto ……….……………………………………………………………….
25
6.
Kereta Api ….………………………………………………………………………………………….
25
7.
Kawasan Pendidikan Unggulan Lampung di Sulusuban …………………………
26
8.
Kota Baru Lampung ……………….………………….………………………………………….
27
9.
Terminal Agribisnis ..…………………………….………………………………………………
29
A.
KONDISI UMUM 1.
Berdasarkan data BPS, dengan pertumbuhan 1,23%
pertahun maka jumlah
penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010 berjumlah 7.608.405 juta jiwa. Namun berdasarkan registrasi penduduk sampai dengan Triwulan III tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk Lampung telah mencapai 9.146.069 juta jiwa. 2.
Ekonomi Lampung triwulan IV-2011 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,97% 5,97% dan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif tahun 2011 mencapai 6,15%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang mencapai 5,75%. Selain itu kenaikan juga terjadi pada indikator PDRB harga berlaku dengan perbandingan year to year pada triwulan III-2011, dimana pada tahun 2010 total PDRB sebesar Rp.80,246 Trilyun diperkirakan meningkat menjadi Rp.97,849 Trilyun di tahun 2011.
3.
Tingkat kesejahteraan juga dapat ditunjukkan melalui peningkatan PDRB perkapita dari Rp. 14,100 juta tahun 2010 diprediksi meningkat hingga sebesar Rp 17 juta di tahun 2011.
4.
Dukungan APBD Provinsi Lampung dalam rangka percepatan pembangunan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2011. Secara nominal APBD tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2,115 Trilyun meningkat (25,34%) pada tahun 2011 menjadi 2,651 Trilyun. Untuk dana APBN (Vertikal maupun Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) tahun 2010 sebesar 4,875 Trilyun, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 5,43 Trilyun.
Bahkan, untuk tahun anggaran 2012 APBD
Provinsi Lampung telah mencapai Rp.2,8 Trilyun dan APBN sebesar Rp.6,165 Trilyun. 5.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung meningkat menjadi Rp.1,272 Trilyun di tahun 2011 dari sebelumnya sebesar Rp.1,020 Trilyun di tahun 2010.
B.
POLITIK dan PEMERINTAHAN 1. Situasi politik dan stabilitas daerah sangat terjaga meskipun terjadi riakriak kecil tetapi tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Kecenderungan semakin kuatnya kualitas hubungan eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan terbinanya harmonisasi dan kesepahaman di dalam pembahasan berbagai agenda kebijakan pembangunan
strategis,
seperti
berjalan
lancarnya
pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD. 2. Pada tahun 2011 bersama-sama dengan DPRD telah membahas dan menetapkan 15 Peraturan Daerah (Perda), antara lain tentang Tarif Pelayanan Kelas III Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek, Pengarusutamaan Gender, Pajak dan Retribusi Daerah, Keperawatan, Penanggulangan Bencana, Pengawasan Muatan Lebih, Perubahan Wahana Raharja menjadi Perseroan Terbatas serta Perda tentang Pariwisata. Sedangkan Peraturan Gubernur yang ditetapkan sebanyak 48 Pergub. 3. Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
rangka
melaksanakan
koordinasi
pembangunan
agenda
kebijakan
dan
kebijakan
pembangunan
daerah, serta
mengimplementasikan otonomi daerah telah terbina dengan baik. Hal ini ditandai dengan semakin intensifnya koordinasi yang terjalin melalui berbagai forum seperti Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah. 4. Hubungan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi Lampung semakin intensif sebagai upaya penyelesaian masalah strategis di daerah. 5. Tahun 2011, terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serentak pada tanggal 28 September 2011, yaitu Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat periode tahun 2011 – 2015. Seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu berjalan sangat kondusif dan
tidak terjadi gangguan berarti.
Perselisihan hasil diselesaikan di
Mahkamah Konstitusi menunjukkan ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat Lampung serta kedewasaan berpolitik. Dua Kabupaten telah melakukan pelantikan yaitu Tulang Bawang Barat tanggal 14 November 2011 dan Pringsewu tanggal 23 November 2011, sedangkan Mesuji akan dilakukan segera. 6. Guna
meningkatkan
pekon/tiuh,
kualitas
Pemerintah
administrasi
Provinsi
Lampung
pada
desa/kampung/
pada
tahun
2011
mengalokasikan anggaran sebesar Rp.7,4 Milyar untuk pembinaan kepada desa dan kelurahan dengan memberikan bantuan sebasar Rp.250.000 perdesa perbulan, untuk 2.460 desa. Sehingga ke depan diharapkan kualitas administrasi desa semakin baik terutama dalam pencatatan kependudukan.
C.
EKONOMI 1.
SEKTOR PRODUKSI (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempertahankan status sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut terjadi karena beberapa kunci pokok yang dikembangkan yakni: carry over program/kegiatan
pembangunan di sektor pertanian, optimalisasi
program, kontribusi PLA (Pengolahan Lahan dan Air) serta percepatan pengolahan tanah/tanam. Pada 2011, PLA telah berkontrusi dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dengan menambah luas areal tanam lebih dari 10.000 hektar.
Beberapa
komoditas
unggulan
sebagai
indikator
keberhasilan
pembangunan sektor produksi menunjukkan trend pertumbuhan yang terus meningkat. Secara umum kinerja tanaman pangan adalah sebagai berikut:
Produksi
padi
pada
tahun
2011
mengalami
surplus
± 800.000 ton (berada pada peringkat 7 secara nasional).
sebesar
Produksi tanaman padi meningkat sebesar 6,03% dari 2,80 Juta ton di tahun 2010 menjadi 2,97 Juta ton tahun 2011. Peningkatan terjadi karena semua stakeholder pertanian berupaya keras mensukseskan Gerakan Nasional (GERNAS) Peningkatan Produksi Padi Sebesar 7% di tahun 2011. Pencapaian ini diharapkan dapat terus berlangsung hingga tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya.
Produksi jagung secara keseluruhan mengalami penurunan, namun posisinya masih menduduki peringkat 3 secara nasional.
Pada tahun 2010 produksi
sebesar 2,12 juta ton dan tahun 2011 menjadi 1,86 juta ton. Hal ini terjadi karena konversi komoditas dari jagung ke ubi kayu dan kedelai.
Produksi kedelai mengalami kenaikan yang fantastis sebesar 44,23%. Pada tahun 2010 produksi kedelai di Provinsi Lampung sebanyak 7.325 juta ton dan pada tahun 2011 total produksi kedelai mencapai 10.565 juta ton. Dengan laju produktifitas tersebut, diharapkan target swasembada kedelai di Tahun 2014 optimis dapat tercapai.
Produksi ubi kayu menduduki peringkat pertama secara nasional. Mengalami peningkatan sebesar 8,7%, sehingga produksi tahun 2011meningkat menjadi 9.02 juta ton dari tahun sebelumnya sebesar 8,3 juta ton.
Komoditi unggulan sektor perkebunan seperti kakao, karet dan kelapa sawit, menunjukkan trend pertumbuhan yang positif di tahun 2011, kecuali pada komoditas kopi terjadi penurunan produksi. Keberhasilan tersebut tergambar pada kinerja sektor perkebunan berikut ini:
Produksi kopi sebesar tahun 2010 sebesar 145 ribu ton dan meningkat di tahun 2011 sebesar 150 ribu ton atau memberikan kontribusi
secara
nasional sebesar 21,22 %.
Produksi kakao tahun 2011 sebesar 27 ribu ton, kontribusi secara nasional sebesar 3%. Komoditas ini mengalami trend kenaikan produksi selama 5 tahun terakhir sebesar 0,91% per tahun.
Produksi karet tahun 2011 sebesar 67.389 ton atau mengalami kenaikan sebesar ± 5% dari produksi tahun 2010.
Produksi kelapa sawit sebesar 379.697 ton dan memiliki trend kenaikan selama 5 tahun terakhir sebesar 0,33% per tahun. Mengingat banyaknya pembukaan areal baru tanaman kelapa sawit, diprediksi produksi kelapa sawit akan terus meningkat. Hal ini ditandai dengan kenaikan produksi di tahun 2011 sebesar ± 2% dari produksi 2010.
Produksi Gula sampai dengan triwulan III-2011 adalah 991 ribu ton, semakin mendekati angka produksi tahun 2010 sebesar 1.017 ribu ton. Diharapkan pada akhir tahun produksinya akan mencapai 1.143 ribu ton. Kontribusi produksi gula Provinsi Lampung secara nasional hingga kini tetap terbesar yaitu 37%.
Komoditas lain yang menunjukkan pertumbuhan pesat adalah tembakau. Produksi tembakau Provinsi Lampung (angka sementara) tahun 2011 sebesar 392 ton dengan pertumbuhan produksi tahun 2010 ke 2011 sebesar 189%.
Sampai dengan tahun 2011 Provinsi Lampung secara nasional masih menjadi lumbung ternak bagi sektor peternakan. Kinerja di tahun 2011 menunjukkan trend positif, sebagaimana berikut ini:
Produksi daging sapi potong serta kerbau meningkat dari 9,8 ribu ton tahun 2010 menjadi 10,7 ribu ton pada tahun 2011.
Produksi daging kambing dan domba pada tahun 2011 sebanyak 1,6 juta ton.
Produksi ayam pedaging di tahun 2011 sebanyak 27,3 juta ton meningkat sebesar 2% dari produksi tahun 2010.
Produksi telur Provinsi Lampung di tahun 2011 mengalami peningkatan pesat sebesar 15,5% dari kondisi 2010. Di tahun 2011 total produksi telur adalah 61,687 juta ton.
Provinsi Lampung termasuk diantara 10 besar provinsi penyumbang produkproduk perikanan seluruh Indonesia. Produksi sementara pada tahun 2011 adalah sebesar 161.892,24 ton. Selain itu sekitar 65% potensi produksi udang nasional berasal dari Provinsi Lampung. Nilai ekspor produk laut mencapai US$ 98.197.460,21 pada tahun 2010 ke berbagai negara tujuan, antara lain Amerikan Serikat (52%), Jepang (15%), Inggris (24%), dan beberapa Negara Eropa lainnya. Namun demikian secara agregat produksi perikanan tangkap Provinsi Lampung mengalami penurunan trend pertumbuhan produksi selama 4 tahun terakhir, dengan penurunan rata-rata per tahunnya sebesar 5,5%. Kondisi ini tengah diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan beberapa program terintegrasi seperti pengembangan Minapolitan dan Minapedesaan. Selain upaya bantuan berupa sarana dan prasarana perikanan yang modern untuk kelompok tani nelayan.
Beberapa hal yang menjadi penyebab turunnya produktivitas sektor perikanan: Serangan hama dan penyakit perikanan budidaya; Belum optimalnya revitalisasi tambak udang Perubahan kondisi alam laut yaitu cuaca buruk Pemanfaatan sumber daya ikan laut belum optimal: Sebagian armada kapal penangkap ikan berukuran kecil dengan alat tangkap tradisional. Posisi nelayan/pembudidaya ikan dalam rantai tata niaga perikanan tidak diuntungkan. 2.
ENERGI DAN KELISTRIKAN
Kondisi kelitrikan di Provinsi Lampung saat ini
memiliki Daya Mampu
Pembangkit Listrik sebesar 330,1 MW, yang berasal dari 2 unit PLTU (178,0 MW), 23 unit PLTD (32,5 MW) dan 4 unit PLTA Besai & Batutegi (119,6 MW). Rasio desa berlistrik di Provinsi Lampung tahun 2011 sebanyak 80,69% dari total jumlah 2.157 desa. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 73% dari total jumlah 1.712 desa. Adapun Rasio elektrifikasi (RE) rumah tangga berlistrik tahun 2011 mencapai 58,70%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 55%. 3.
EKSPOR DAN IMPOR
Perkembangan ekspor dan impor non migas Provinsi Lampung tahun 2011
menunjukkan
perkembangan
yang
cukup
menggembirakan,
tercatat sampai dengan Triwulan III nilai ekspor sebesar US$ 1.912.126.278,63 dan impor sebesar US$ 807.122.944,93 yang berarti surplus sebesar US$ 1.105.003.333,70. Dilihat dari komposisinya, ekspor Provinsi Lampung pada tahun 2011 sebagian besar berupa hasil industri (65,09%), hasil pertanian diantaranya kopi, teh dan rempah-rempah (34,69%) dan hasil tambang (0,22%) dengan negara tujuan ekspor terbesar ke Cina, Amerika Serikat, India, Jepang dan Belanda. Andil terbesar dalam impor non migas Provinsi Lampung tahun 2011 adalah pupuk (24,38%), mesin-mesin/pesawat mekanik (16,73%), gandum-ganduman
(13,75%), dan binatang hidup (12,58%) dengan negara pemasok barang impor terbesar yaitu Singapura, Thailand, China dan Australia.
4.
INVESTASI
Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia, pada tahun 2011 mencatat investasi Rp. 4,986 Trilyun, dengan komposisi investasi PMA sejumlah Rp. 1,408 Trilyun (Kurs : US$ 1 = Rp. 9.000,-) dengan 8 proyek dan investasi PMDN sebesar Rp. 3,719 Trilyun. Angka ini mengalami peningkatan bila dibanding dengan investasi di tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp. 2,289 Trilyun dengan komposisi investasi PMA sebesar Rp. 1,431 Trilyun (dengan Kurs : US$ 1 = Rp. 10.000,-) dengan 14 proyek
dan
investasi
PMDN
sejumlah Rp. 857,5 Milyar dengan 8
proyek. Peningkatan angka investasi secara keseluruhan ditunjang oleh angka investasi PMDN tahun 2011 yang naik sebesar 333,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didukung pula dengan terbitnya Peraturan Gubernur
Lampung
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan, yang semakin memberikan kemudahan kepada calon investor untuk melakukan investasi di Provinsi Lampung.
5.
INFRASTRUKTUR Salah satu permasalahan yang menonjol pada tahun 2011 adalah relatif masih adanya keluhan masyarakat terhadap kondisi jalan yang rusak, kebutuhan air bersih di perkotaan.
Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Lampung adalah :
Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Lampung, baik melalui APBD maupun sumber-sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, Dana Penguatan Fiscal (DPIPD) dan Dana Penguatan Dekonsentrasi Fiskal (DPDF). Seluruh pendanaan ini ditujukan untuk menangani penanganan jalan provinsi
sepanjang 1.707 km baik melalui rebah berkala, rehab rutin, peningkatan dan pembangunan jalan. Selanjutnya
dengan alokasi
anggaran APBD TA.2011 untuk infrastruktur jalan sebesar Rp. 481 Milyar, maka didapati kondisi kemantapan jalan untuk jalan provinsi sebesar 52,83% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 44,09%. Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lampung karena belum mampu memperbaiki seluruh kerusakan jalan karena dana yang tersedia hanya sekitar 14,34 % dari total kebutuhan ideal untuk perbaikan seluruh jalan yaitu sebesar Rp.3.105,29 Milyar. Panjang jalan nasional di Provinsi Lampung totalnya adalah 1.159,57 km, kondisi jalan sampai dengan Bulan November 2011 sebesar 92,58% dan tidak mantap 7,42%. Untuk mengatasi kekurangan air bersih yang dibutuhkan masyarakat terutama diwilayah perkotaan, pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi telah mengupayakan penyediaan air bersih dengan melakukan MoU Kerjasama Penyediaan Air Bersih dengan K-Water Korea, untuk beberapa kabupaten/kota (Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah). Merencanakan pembangunan Terminal pada beberapa wilayah yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan simpul moda transportasi seperti Terminal Sukarame, Terminal Negeri Sakti, Terminal Babatan serta Terminal Pringsewu. Progres penyelesaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Provinsi Lampung sangat signifikan. Seluruh Indonesia, hanya 9 Provinsi dan 62 RTRW Kabupaten/Kota yang selesai. Secara umum progres di Provinsi Lampung yaitu: (1)
Pembahasan di BKPRN Pusat: Lampung Utara.
(2)
Evaluasi Provinsi: Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang.
(3)
Proses Perda: Lampung Barat, Metro, Mesuji, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesawaran.
(4)
Sudah Perda: Bandar Lampung dan Tanggamus.
D.
SOSIAL 1.
KEMISKINAN a. Kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan hasil yang baik. Beberapa indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, adalah :
Trend penurunan jumlah penduduk miskin terus terjadi sejak 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2011 sebesar 1,298 juta jiwa (16,93%) menurun dibandingkan tahun 2010 sebesar 1,479 juta jiwa (18,94%).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 71,4 dan pada tahun 2011 ditargetkan meningkat menjadi 71,7. Diharapkan target ini dapat terlampaui mengingat trend pertumbuhan IPM tahun-tahun sebelum mengalami pertumbuhan yang lebih besar, yaitu sebesar 0,5 poin. Meskipun masih tertinggal dari provinsi lain di Sumatera, dengan reduksi shortfall (ukuran untuk melihat kecepatan perkembangan IPM) Lampung yang cukup tinggi (setelah Kepulauan Riau dan Riau) maka kita optimis IPM Lampung ke depan akan sejajar bahkan lebih baik dari Provinsi lain di Sumatera.
b. Untuk mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 di Provinsi Lampung telah dibentuk Tim Koordinasi Kemiskinan Provinsi Lampung, dimana Gubernur sebagai Pembina dan Ketua adalah Wakil Gubernur Lampung. (SK Gubernur No. 551/II.02/HK/2010). c. Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung meliputi antara lain : (1) Program Pelatihan Ketrampilan, Bantuan Permodalan serta pembentukan Kelompok usaha bersama bagi keluarga mikskin (2) Program Pelatihan dan penyiapan calon tenaga kerja ke luar negeri sektor informal (3) Program Pelatihan Calon Tenaga Kerja dan Pemagangan ke luar negeri (4) Beasiswa dan bantuan peralatan sekolah bagi siswa kurang mampu (4) Beasiswa bagi mahasiswa dan fasilitas pendidikan gratis di Politeknik Negeri Lampung bagi masyarakat petani kurang mampu (5) Sharing Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan bagi keluarga miskin sehingga dapat berobat gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit Kelas III; serta program lainnya yang tersebar pada seluruh Satuan Kerja.
d. Pada tahun 2011 telah dilakukan pelatihan tenaga kerja bagi keluarga miskin sebanyak 96 orang dan yang telah diberangkatkan ke Jepang sebanyak 158 orang.
2. PENDIDIKAN a. Pembangunan bidang pendidikan menunjukkan prestasi yang sangat baik. Pencapaian angka partisipasi pendidikan perjenjang pendidikan sudah menununjukkan perbaikan dari tahun 2010. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sebesar 96,6% (2010) menjadi 96,94% (2011), APM SMP 78,1% (2010) menjadi 79,02% hanya pada pendidikan SMA Angka Partisipasi Kasar (APK) masih sebesar 64,5% (2010) menjadi 67,2% (2011).
Tingkat partisipasi sekolah pada semua jenjang terus
meningkat hinga mencapai 98,7% jenjang SD, 86,62% jenjang SMP dan 51, 34% SMA. b. Sebagai upaya untuk menuntaskan wajar pendidikan dasar 9 tahun Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2011 telah melakukan pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD/MI, SMP/MTs dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 17,854 Milyar, kemudian untuk rehab rusak berat SD/MI sebesar Rp.27,915 milyar, serta pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu berprestasi sebesar Rp. 1 Milyar. c. Tingkat kelulusan sebagai indikator lain menunjukkan bahwa SMP lulus 99,9 % dan jenjang SMA berhasil meluluskan 99,5%. Prestasi ini jauh meningkat bila dibandingkan tahun 2004 yaitu 70% SMP dan 71% SMA. Disamping itu
Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menurunkan
Angka Buta Aksara dari 278.519 atau 5,6% pada tahun 2008 menjadi 212.131 atau 4,75% tahun 2010, melampaui target nasional sebesar 5,3% tahun 2010. Meskipun demikian upaya serius Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsiten terus dilaksanakan.
d. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualifikasi pendidikan menjadi S-1, Pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Lampung memberikan insentif kepada guru honor murni dengan dukungan anggaran sebesar Rp.18 Milyar dan pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil dan terisolasi. Program ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas/mutu guru terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar disekolah. e. Pada jenjang pendidikan tinggi, Pemerintah Provinsi Lampung telah memberikan diprioritaskan
beasiswa
kepada
kepada
mahasiswa
120
orang
yang
mahasiswa
kurang
mampu
yang namun
berprestasi dengan dukungan dana sebesar Rp.300 juta. Hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi setiap mahasiswa untuk terus berprestasi dalam belajar. Di samping itu juga diberikan beasiswa kepada anak petani miskin di Politeknik Negeri Lampung, dan
memberikan
bantuan
permodalan
setelah
menamatkan
pendidikan di Politeknik Negeri tersebut. f. Pembangunan kawasan pendidikan unggulan terpadu di Kabupaten Lampung Tengah berbasis bio energi. Pada saat ini sedang dibangun Sekolah unggulan terpadu di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Pembangunan fisik bangunan yang dilakukan antara pembangunan asrama, pembangunan jalan di dalam kompleks, pembangunan jalan masuk dari Bandar jaya dan beberapa bagian dari pembangunan sekolah diatrgetkan selesai pada tahun 2012.
Saat ini sekolah unggulan Provinsi tersebut telah menerima
siswa yang merupakan perwakilan dari kabupaten/kota sebanyak 47 siswa. g. Pemerintah merencanakan pembangunan perguruan tinggi Institut Teknologi
di
Sumatera,
sehubungan
dengan
rencana
tersebut
Pemerintah Provinsi berupaya agar pembangunan Institut Teknologi tersebut dapat ditempatkan di Provinsi Lampung.
Saat ini sudah
dialokasikan lahan untuk pembangunan kawasan kampus serta pusat kegiatan olah raga, di area rencana pembangunan kota baru.
3.
KESEHATAN 1. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin, pada Tahun 2011 dialokasikan dana sharing untuk Jamkesmas melalui APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 27,6 M, dan alokasi APBD Provinsi Lampung sebesar Rp. 2,5 M untuk mengcover rujukan dari RSUD Kab/Kota ke RSUD dr. Hi. Abdul Moeloek (RSAM) serta ke Rumah Sakit Pusat.
2. Telah terjadi peningkatan penyediaan dan rasio sarana prasarana kesehatan, meliputi: a. Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk pada tahun 2011 sebesar 4/100.000 penduduk sedangkan pada tahun 2010 sebesar 3,5/100.000 penduduk. Standar Nasional adalah 5/100.000 penduduk. b. Persentase ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2011 sebesar 73,55 % dari kondisi tahun 2010 sebesar 75 %. Standar Nasional adalah 90 %. c. Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi pada tahun 2011 sebesar 21 % dari kondisi tahun 2010 sebesar 11,9 %. Standar Nasional adalah 60 %. d. Persentase Rumah Sakit yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) pada tahun 2011 sebesar 35,7 % dari kondisi tahun 2010 sebesar 73 %. Standar Nasional adalah 75 %. e. Cakupan Posyandu dengan strata Purnama dan Mandiri pada tahun 2011 sebesar 50,93 % dari kondisi tahun 2010 sebesar 50,69 %. Target Kinerja adalah 45 %.
3. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Kebijakan untuk pembangunan Rumah Sakit Tanpa Kelas di Kota Baru Lampung dalam rangka persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta), pada tahun 2011 dimulai dengan kegiatan Feasibility Study dan penyusunan Master Plan. b. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan melalui penyediaan obat sangat-sangat essensial (SSE) dan obat kejadian luar biasa (KLB) di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar. c. Dukungan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan RSUD Kabupaten/Kota melalui pengadaan dan kalibrasi
alat kesehatan Puskesmas, kalibrasi alat kesehatan Rumah Sakit dan pengadaan kendaraan roda empat Puskesmas (Pusling/Ambulans). d. Perbaikan gizi masyarakat melalui pengadaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) bagi anak balita 2 T (dua kali ditimbang berturut-turut tidak naik) dan gizi kurang. e. Peningkatan lingkungan sehat dan penanggulangan penyakit menular diantaranya peningkatan kualitas sanitasi dasar melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). f. Untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit, Tahun 2011 juga telah ditetapkan Perda nomor 1 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSU Dr. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung. Disamping itu telah pula dilakukan penjajagan kerjasama dengan CSR PT Bank Lampung untuk pengadaan infrastruktur Ruang VVIP dan Oka Central sehingga diharapkan pelayanan pada waktu yang akan datang lebih optimal.
4.
TENAGA KERJA a. Angka Pengangguran di Provinsi Lampung mengalami penurunan yakni sebesar 6,6 % pada tahun 2009 menjadi 5,6 % pada Tahun 2010 dan turun lagi menjadi 5,24 pada tahn ini, hal ini menunjukkan bahwa iklim usaha dan investasi di Provinsi Lampung semakin kondusif yang menyebabkan terjadinya penyerapan tenaga kerja baik yang bekerja. b. Upaya perbaikan kesejahteraan tenaga kerja terus dilakukan, hal ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya Upah Minimum Provinsi Lampung (UMP) yakni sebesar Rp.617.000 pada tahun 2008, menjadi Rp. 691.000 Tahun 2009 dan Rp.767.500 pada Tahun 2010, naik lagi menjadi 855.000 tahun 2011 dan direncanakan menjadi 975.000 tahun 2012.
Tetapi
untuk tahun 2012 masih perlu pengkajian yang
mendalam agar nantinya dapat diterima oleh semua komponen baik pengusaha maupun
buruh. Peningkatan UMP ini diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan bagi pekerja/buruh. c. Salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran telah dilakukan upaya “Magang Tenaga Kerja” para calon tenaga kerja sebanyak 158
orang ke Pemerintah Jepang dan 700 orang magang di 35 perusahaanperusahaan dalam negeri di Provinsi Lampung.
Upaya lain yang
dilakukan yaigtu dengan melatih calon TKI perempuan (pekerja Rumah Tangga) yang akan bekerja di luar negeri kepada 96 orang. Sedangkan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) telah dilakukan pelatihan ketrampilan kepada 1.658 orang. d. Sebagai upaya menekan tingkat pengangguran, Pemerintah Provinsi Lampung mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Berdasarkan data yang dihimpun sampai dengan Bulan November, jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri sebanyak 13.546 orang dengan perincian 3.653 tenaga kerja formal dan 9.893 informal.
Kabupaten/kota yang
terbesar mengirim adalah Lampung Timur 5.334 orang, Lampung Selatan 2.318 orang dan Lampung Tengah 1.616 orang.
Sementara
jumlah TKI bermasalah pada tahun 2011 sebanyak 44 orang. Negara tujuan utama TKI dari Provinsi Lampung adalah Taiwan 4.907 orang, Singapore 2.387, Malaysia 1.859, Arab Saudi 1.668 dan Hongkong 1.618. e. Dalam bidang transmigrasi, pada tahun 2011 Provinsi Lampung mengirimkan transmigran ke Kalimantan Tengah sebanyak 95 Kepala Keluarga (KK) dan ke Kalimantan Barat sebanuyak 45 KK.
Untuk
menjamin kepastian hukum tanah transmigran di Provinsi Lampung telah diselesaikan sertipikat sebanyak 47.866 bidang.
E.
BUDAYA dan PARIWISATA Di bidang pariwisata juga terjadi perkembangan yang cukup siginifikan, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Lampung. Pada tahun 2010 tercatat 2,17 juta orang Wisatawan dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 2,32 juta orang. Selain itu pada tahun 2011 terdapat 2 (dua) event penting di Provinsi Lampung, yaitu :
1.
TIME (Tourism Indonesia Mart & Expo) Provinsi Lampung pada tahun 2011 menjadi tuan rumah tetap bursa pariwisata dunia. Transaksi yang terjadi pada saat terlaksananya TIME 2011 di Provinsi Lampung adalah sebesar U$D 15,7 Juta atau meningkat sebesar 10% dari pelaksanaan TIME tahun 2010 di Lombok, sedangkan khusus untuk transaksi produk wisata Lampung mencapai USD 1,1 juta.
2. Sebagai upaya pelestarian budaya daerah, Provinsi Lampung tercatat pada Rekor Muri ”Menabuh 25 Gamolan Lampung Selama 25 Jam Oleh 25 Grup Musik”. Selain itu juga dilakukan pemberian gelar adat Ratu Berlian Sangun Anggun kepada peneliti gamolan asal Monash University Australia, Margaret
J.
Kartomi,
sebagai
penghargaan selama 27 tahun meneliti asal muasal gamolan Lampung dan menuliskan dalam bukunya, Musical Instrument of Indonesia.
F.
HUKUM, KEAMANAN, KETENTRAMAN dan KETERTIBAN Upaya Pemberantasan Korupsi terus didorong dan didukung, dibuktikan melalui upaya Pemerintah untuk mensosialisasikan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK dan Sosialisasi Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi serta persiapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Bappenas R.I Pada tahun 2011 telah disusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang difokuskan pada tindakan pencegahan dengan Peraturan Gubernur nomor 44 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011, yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Satuan Kerja dengan penyusunan rencana kerja/tindak lanjut serta akan dipantau oleh inspektorat provinsi dalam pelaksanaannya.
Pemerintah daerah juga mendukung sepenuhnya upaya hukum terhadap pelaku/aparatur yang diduga melakukan korupsi untuk menjalani proses hukum, hal ini dapat dilihat melalui statemen-statemen Gubernur Lampung yang mendukung penyelesaian korupsi yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Sebagai
upaya
menciptakan
kepastian
hukum,
Pemerintah
Provinsi
memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan, Pada tahun 2011 tunggakan kasus tanah yang memerlukan mediasi penyelesaian sebanyak 30 kasus. Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 8 kasus konflik pertanahan, tetapi disisi lain muncul pengaduan kasus baru sebanyak 9 kasus, sehingga jumlah kasus yang harus diselesaikan tahun 2012 sebanyak 31 kasus. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung semakin tertib dan terkendali.
Pelaksanaan aksi unjuk rasa di berbagai tempat
dilakukan dengan damai dan menghindari tindak anarkhisme.
Hal ini
menunjukkan kedewasaan masyarakat semakin terbina dan masyarakat memahami bahwa aksi anarkhisme hanya akan merugikan diri sendiri serta menghambat pembangunan.
Untuk menangani sejumlah aksi tindak
kriminalitas Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan koordinasi dengan Polda Lampung bersama jajaran institusi terkait lainnya. Walaupun angka crime index masih relatif tinggi, namun secara umum stabilitas daerah cukup terjamin. Pada tahun 2011 beberapa kejadian yang mendapat sorotan publik antara lain :
Konflik yang melibatkan warga yang mengolah lahan di Simpang D Sungai Buaya Reg. 45 Kabupaten Mesuji. Warga melakukan perlawanan ketika diminta
untuk
meninggalkan
lahan
tersebut.
Setelah
dilakukan
perundingan, warga bersedia meninggalkan wilayah tersebut per tanggal 31 Agustus 2011. Operasi pengosongan dilakukan pada awal September 2011 untuk membawa keluar para perambah yang masih bertahan di wilayah Reg 45.
Konflik warga dan PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji yang bersumber pada sengketa lahan sempat memakan korban tewas seorang warga kecamatan
Simpang Pematang karena tertembak oleh Anggota Brimob Polda Lampung dan 6 (enam) orang warga luka-luka. Kasus tersebut telah ditindak lanjuti oleh Propam Polda Lampung dan oknum Brimob telah dijatuhi hukuman.
Unjuk rasa dan mogok kerja buruh angkut Palabuhan Panjang. Asosiasi Pengemudi
Angkutan
Palabuhan
Panjang
menuntut
peningkatan
kesejahteraan bagi para pengemudi angkutan palabuhan Panjang, akan tetapi tidak mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan panjang dan sudah berhasil diselesaikan.
G.
KERJASAMA PEMBANGUNAN Sebagai upaya percepatan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung secara aktif telah menjajaki keikutsertaan sektor swasta dalam penyediaan
proyek-proyek
infrastruktur
melalui
mekanisme
Kerjasama
Pemerintah Swasta (KPS), antara lain : 1.
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Great Colour Investment Limited (GCIL) tentang Pembangunan dan Pengembangan Kota Baru Lampung (1 Maret 2011).
2.
Kerjasama
antara
Pemerintah
Provinsi
Lampung,
Pemerintah
Kabupaten
Tanggamus, dan Kabupaten Way Kanan dengan Konsorsium Perusahaan PT. Nusantara Hidro Alam, PT. BS Energy, Korea Midland Power Co. LTd., Posco Engineering Company Proyek tentang Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan (18 Mei 2011). 3.
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Tujuan Wisata dan Kawasan Industri Terpadu Konsorsium Bakrie-Cardig (4 Oktober 2011).
4.
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Korea Water Resources Corporation tentang Pembangunan Penyediaan Air Minum Regional dengan kapasitas 1.500 l/detik
(4 November 2011).
5.
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Gas Negara (Persero) tentang Pengembangan Jaringan Gas di Provinsi Lampung (19 Desember 2011).
Selain itu juga telah diupayakan untuk mensinergikan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) oleh sektor swasta dan BUMN melalui :
1. Penyusunan Blue Book Program CSR 2. Penerbitan
Pedoman
Pengelolaan
CSR/PKBL
di
Provinsi
Lampung
(Peraturan Gubernur Lampung nomor 30 tahun 2011) 3. Pembentukan
Tim
Fasilitasi
Program
Tanggungjawab
Sosial
dan
Lingkungan bagi Perusahaan (Corporate Social Responsibility /CSR) di Provinsi Lampung nomor G/480/II.02/HK/2011.
H.
PROGRAM UNGGULAN 1. JALAN TOL Sebagai upaya untuk menantisipasi pembangunan JSS (saat ini telah diterbitkan perpres nomor 86 tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda) serta untuk mengurangi tingkat kemacetan serta meningkatkan efisiensi distribusi barang di Provinsi Lampung, Pembangunan jalan Toll Bakauheni – Terbanggi Besar pada tahun 2011 ini telah dilakukan studi RoWplan untuk menentukan wilayah atau daerah-daerah yang akan terkena dampak pembangunan jalan tol. Setelah Rowplan ini selesai disusun, selanjutnya Pemerintah Provinsi Lampung akan menetapkan Surat Penetapan Lokasi Pembangunan (SPLP), sebagai dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan. 2. JEMBATAN SELAT SUNDA Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda pada tahun 2010 sangat direspon oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan berbagai kajian dan
workshops. Studi yang telah dilaksanakan adalah Pra FS yang dilakukan oleh pihak swasta maupun dan Kajian Dampak JSS yang dilakukan oleh Kementerian PU. Selain itu beberapa peraturan juga sudah diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah No.26/2008 Tentang RTRWN, Keppres No. 36/2009 Tentang JSS, Perpres No. 41/2010 Tentang Badan Kerjasama Pembangunan JSS, serta Perpres no.86 tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Selanjutnya dalam upaya mendukung rencana pembangunan JSS, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Perda No.1/2010 tentang RTRW Prov Lampung.
3. BANDAR UDARA RADIN INTEN II (EMBARKASI HAJI) Pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Bandar Udara Internasional merupakan suatu kebutuhan yang sudah tidak bisa di tawar lagi, apalagi jika kita melihat pada trend load faktor baik penumpang maupun barang yang cenderung terus meningkat (peningkatan jumlah penumpang dari 552.796 orang pada tahun 2009 menjadi 737.541 orang pada tahun 2010). Pada Tahun 2011 saja tingkat loadfactor sudah mencapai 86% dengan frekuensi Tahun 2011 ini telah mencapai 16 kali pulang-pergi LampungJakarta dan masih ada rute-rute ke kota lain seperti Lampung-Batam, Lampung-Bandung dan Lampung-Palembang. Sejak tahun 2010 Bandara Radin Inten II ini telah ditetapkan menjadi Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji antara. Kuota jamaah haji Lampung tahun 2011 M / 1432 H sebanyak 6.334 orang, dengan daftar tunggu sudah mencapai lebih dari 20.000 orang. Untuk meningkatkan pelayanan bagi calon jamaah haji, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan peningkatan dan perbaikan asrama haji Lampung sehingga mampu menampung 918 orang jamaah serta memberikan subsidi ongkos tranportasi daerah bagi jamaah haji, antara lain dengan Pembangunan dan rehab pendukung embarkasi Gedung A I, menyusun study KKOP Bandara Radin Inten II. Dengan panjang landasan saat ini 2.500 m maka untuk meningkatkan keamanan
dan
keselamatan
Bandara
standar
internasional
telah
direncanakan perpanjangan landasan hingga 3.000 m serta pemindahan
terminal penumpang ke sebelah timur bandara untuk optimalisasi perkembangan jumlah pengguna jasa pelayanan transportasi udara di masa mendatang. Namun demikian untuk jangka pendek, pemerintah Provinsi Lampung sedang melakukan kerjasama dengan pihak swasta (saat ini telah MoU antara Pemprov Lampung dengan Pihak Konsorsium BakrieCardig untuk pengembangan Bandara Radin Inten II), khususnya dalam mengembangkan fasilitas sisi darat seperti Terminal Penumpang, conterconter bisnis dan fasilitas parkir untuk meningkatkan kenyamanan dan standar pelayanan di Bandara Radin Inten II.
4. BANDAR UDARA PEKON SERAY Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan Lapangan Terbang Pekon Seray Lampung Barat, sejak tanggal 28 September 2011 lalu telah dilakukan uji terbang dari Lapter Pekon Serai menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Adapun fasilitas yang telah terbangun diantaranya adalah, kantor administrasi, terminal, perumahan, taxy way dan runway sepanjang 1.014 m x 23 m (satndar cassa). Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan tatkala terjadi bencana alam maka akan dilakukan perpanjangan landasan hingga minimal 1.400 m sehingga mampu didarati oleh pesawat hercules. Selanjutnya pada tahun 2011 ini pemerintah telah membangun secara bertahap jalan akses masuk sepanjang 1.800 m dan akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 600m serta jalan inspeksi. Selain itu dibutuhkan juga pembangunan bangunan meterologi, dan alat navigasi.
5. LANUDAD GATOT SUBROTO Terkait dengan pemanfaatan Lanudad Gatot Subroto, sedang dilakukan upaya membangun kerjasama operasional pemanfaatan Lanudad Gatot Subroto dengan TNI-AD untuk penerbangan sipil, dalam mendukung system
transportasi wilayah yang efektif dan efesien bagi pengembangan kawasan Sumsel (Oku) dan Lampung (w.kanan). Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan TNI AD untuk
pemanfaatan
Bandara
Gatot
Subroto
menjadi
bandara
perintis/komersil telah ditandatangani. Sehingga dibutuhkan izin dari TNIAD untuk pemanfaatan Lanudad Gatot Subroto.
6. KERETA API Untuk mengantisipasi kemacetan lalulintas dimasa mendatang dan untuk kelancaran distribusi penumpang serta barang dan jasa dari pusat-pusat produksi, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun perencanaan pembangunan jalur kereta api untuk komuter, penghubung regional dan kargo. Untuk kereta komuter saat ini telah ada KRD Seminung yang melayani jalur Bandar Lampung-Kotabumi dan rencana KRD Way Umpu yang pada pertengahan Desember 2011 ini telah di mobilisasi dari Malang ke Bandar Lampung dan direncanakan akan mulai beroperasi pada Awal Tahun 2012 dengan rute Bandar Lampung-Blambangan Umpu. Sedangkan untuk jalur-jalur komuter baru akan dikembangkan rute Bandar LampungPringsewu,
Bandar
Lampung-Metro-Sukadana
yang
saat
ini
telah
dikerjakan secara bertahap FS dan basic desainnya dan direncanakan akan selesai pada tahun anggaran 2012. Untuk
mendukung
MP3EI
melalui
penguatan
konektivitas
nasional
(regional) telah di programkan pengembangan jalur keretaapi BakauheniBandar Lampung yang nantinya akan tersambung ke JSS dan akan mendukung sistem logistik nasional (sat ini telah ada FS dan basic designnya). Selanjutnya untuk mendukung wilayah-wilayah produksi berskala nasional khususnya pada wilayah-wilayah Mesuji, Tulang Bawang dan Lampung Tengah akan dikembangkan Jalur kereta api kargo Terbanggi Besar-Unit II dengan dryportnya yang akan terkoneksi hingga Pelabuhan Panjang sebagai internal conectivity. Untuk jalu kereta api ini Fs dan basic designnya akan dimulai pada tahun 2012 mendatang.
Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung juga telah memberi izin lokasi untuk pembangunan jalur kereta api khusus/angkutan batubara kepada PT.Bukitasam Trans Pacific Railways sepanjang 194,7 km dengan lebar 100 m, dari Way Kanan ( batas Sumatera Selatan) sampai Srengsem Bandar Lampung. Pada sepanjang Jalur kereta api ini nantinya juga akan dibangun jalan raya sejajar dengan rel kereta api untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu-lintas di Provinsi Lampung.
7. KAWASAN PENDIDIKAN UNGGULAN LAMPUNG DI SULUSUBAN Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Kawasan Sulusuban ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis Provinsi Lampung. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk:
Pembebasan lahan 317 Ha (Rp. 3,25 milyar)
Penyusunan Master Plan Pembangunan Sekolah Unggulan
Penyusunan detail engenering desain
Pembangunan 3 ruang kelas
Pembangunan Pondasi Perpustakaan Dan Laboratorium
Penyusunan
master plan studi teknis konsep keterpaduan kawasan
pendidikan
Road Map Kawasan Pendidikan
Site Plan Kawasan Pendidikan Unggulan
Pada tahun 2011, upaya-upaya yang dilakukan adalah:
Pembangunan fisik gedung (4,462 Milyar)
Pembangunan akses jalan (7,5 Milyar)
Penerimaan siswa baru (SMK Bio energi) sebanyak 2 ruang belajar untuk 47 siswa.
Rencana tahun 2012 akan dilanjutkan pembangunan fisik.
8. KOTA BARU LAMPUNG Dikembangkan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan luas kawasan perencanaan sekitar 1.669 Ha yang terdiri dari 420 ha Kawasan Pemerintahan dan 860 ha untuk kawasan bisnis. Pembangunan Kota Baru ini dilakukan dalam upaya mendesentralisasikan sebagian fungsi dan mengurangi beban kota Bandar Lampung yang semakin padat, khususnya sebagai pusat Pemerintahan Provinsi, sebagian fungsi penddidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman serta kegiatan bisnis. Pembangunan Kota Baru ini diharapkan akan menciptakan kawasan pertumbuhan baru dalam rangka share of growth ke Kawasan hinterland metropolitan Bandar Lampung. Beberapa Kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2010 antara lain:
Pembuatan Masterplan Kota Baru Lampung;
Pembebasan lahan, pada tahap pertama telah dibebaskan lahan seluas 350 Ha;
Pembangunan gerbang kota baru;
Pembangunan jalan akses masuk.
Selanjutnya upaya yang telah dilakukan tahun 2011 adalah:
DED Pembangunan Gedung Kantor Gubernur (850 jt) dan DPRD (850 jt) Masjid Agung (Rp.550 jt) Balai Adat (Rp. 450 jt);
Pembangunan jalan Kota Baru (15 M);
Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Way Hui-Purwotani (3 M);
Pembangunan jalan ruas Way Hui-Purwotani (Rp.5 M);
Pembangunan jembatan Way Hui (1,25 M);
Pembangunan jalan poros desa Fajar Baru, Marga Mulya, Sidodadi dan Marga Agung (150 jt/desa);
Pembebasan lahan secara bertahap (1,65 M);
Pembangunan sarana prasarana lingkungan antara lain: sumur bor ( 200 jt), jalan lingkungan (350 jt) dan drainase (250 jt);
Penjajakan investasi dari berbagai pihak (Pemerintah Pusat, swasta dan masyarakat) untuk percepatan perwujudan Kota Baru Lampung.
Rencana Kegiatan 2012 antara lain:
Pembangunan Kantor Gubernur Tahap I (Rp. 10 M)
Pembangunan Gedung DPRD Tahap I (RP. 7,5 M)
Pembangunan Masjid Agung Tahap I (Rp. 5 M)
Pembangunan Balai Adat (Rp. 5 M)
Gerbang Tahap III (Rp. 1,5 M)
Pembangunan Jalan Kota Baru (Rp.11M)
Pembangunan Jalan Tembus Way-Hui Purwotani (Rp.10 M)
9. TERMINAL AGRIBISNIS Untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Lampung
salah satu strategi
Pemerintah Provinsi Lampung disektor pertanian adalah pemasaran hasil pertanian melalui pembangunan Terminal Agribisnis. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah:
Penyusunan Feasibility Study yang telah dilaksanakan oleh JICA diawal tahun 2011 dan DED oleh Pemerintah Provinsi Lampung
Penetapkan Calon Lokasi yaitu Kecamatan Penengahan
Penyiapan lahan lokasi Terminal Agribisnis, penyiapan kelembagaan dan pengelolaan TA.
Diharapkan pembangunan fisik dimulai tahun 2012 dan pada tahun 2013 sudah mulai beroperasi.
