LAPORAN CAPAIAN KINERJA KELURAHAN SARUNI TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KELURAHAN SARUNI TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2011

Laporan Capaian Kinerja –SKPD Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaah Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaah Renstra SKPD

3.4

Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis

3.5

Penentuan Isu-Isu Stategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra– Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

2 KATA PENGANTAR Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan dokumen teknis operasional jangka menengah yang bersifat stratejik sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen RPJM Daerah. Dalam perumusan Visi, Misi Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang selain mengacu pada RPJM Daerah, juga dengan memperhatikan segenap potensi dan sumber daya dan dengan memperhatikan berbagai unsure kegiatan, berbagai unsure kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang sebagai kelanjutan –kelanjutan dari Renstra Kelurahan Saruni yang di sinkronkan kembali dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ini akan dijadikan acuan utama dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan tahunan khususnya untuk tahun anggaran 2011-2016 yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan berupa rencana kerja (Renja) Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang.

LURAH SARUNI

H. DARSA, SE Penata III.c NIP. 195609181985011001


3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja

yang akan

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja DPKPA (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Renstra Kelurahan Saruni Pandeglang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis, Rencana Program dan Indikasi Kegiatan. Penyusunan Renstra Kelurahan Saruni Pandeglang ini merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya yang selanjutnya telah dilakukan penyesuaian sehubungan dengan Rancangan Renstra SKPD. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di kelurahan, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) atau pun Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan (RKP Kelurahan). RPJM Kelurahan Saruni ini merupakan rencana stategis Kelurahan Saruni untuk mencapai untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kelurahan. RPJMKel nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai Partisipasif, Transparan dan Akuntabilitas.


4 1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang ini, peraturanperaturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan

dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


5 14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007 Revisi atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006-2010;

15. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

19. Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

20. Peraturan Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMKel) Tahun 2011-2015. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah untuk: 1.

Menyediakan satu acuan resmi bagi Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;

2.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang;

3.

Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;

4.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.


6 Sedangkan tujuannya yaitu untuk: 1.

Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;

2.

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang.

1.4 Sistematika Penulisan Penyajian Rancangan Renstra SKPD Tahun 2011-2016 disusun berdasarkan sistematikan sebagai berikut : BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaah Visi, Misi, Program Kerja Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaah Renstra SKPD

3.4

Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis

3.5

Penentuan Isu-Isu Stategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tujuan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 1). Tugas Pokok Kelurahan Saruni

mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 2). Fungsi Kelurahan Saruni merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a.

pengoordinasian kegiatan pembangunan;

b. pengoordinasian kesejahteraan sosial; c.

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan; e.

pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.

3). Rincian Tugas 1. LURAH Tugas

:

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dlimpahkan oleh Bupati untuk menangnani sebagai urusan Otonomi Daerah dan juga melaksanakan tugas umum Pemerintahan

Fungsi a.

:

Penyusunan Program dan Kegiatan Kelurahan

b. Pengordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan c.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa

d. Pengordinasian kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. e.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan

f.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Pendapatan Daerah

g.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dibidang Kesejahteraan Sosoial

h. Pelaksanaan Penatakeusahaan Kelurahan i. 2.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsnya

Sekretaris Tugas

:

Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian

Fungsi

:


8 a.

Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan keegawaian.

b. Penyelenggaraan urusan umum dan perelengkapan, keprotokolan dan hubungnan masyarakat. c.

Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.

d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan pelaksanaan unit kerja. e. 3.

Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan funsinya

Seksi Pemerintahan Tugas

:

Merumuskan

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

dibidang

pemerintahan. Fungsi a.

:

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan

b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi Pemerintahan c.

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan 4.

Seksi Kesejahteraan Sosial Tugas

:

Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis

bidang

kesejahteraan Sosial Fungsi a.

:

Penyusunan bahan permusan kebijaksanaan teknis bidang kesejahteraan social

b. Penyusunan Program dan Kegiatan seksi kesejahteraan sosial c.

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan social 5.

Seksi Pembangunan Tugas

:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan

Fungsi : a.

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan

b. Menyusun Program dan Kegiatan seksi pembangunan c.

Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan 6. Kelompok Jabatan Fungsional


9 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan Saruni sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;



Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;



Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;



Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud,

diatur sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya SKPD Jumlah Tenaga di Lingkungan Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari yaitu : -

Pegawai Negeri Sipil

: 14 orang

-

Tenaga Kerja Kontrak

: 5 orang

-

Tenaga Sukwan

: 15 0rang

Jumlah

: 34 orang

TABEL 1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Juni 2011 No

Pendidikan

Jenis Kelamian Laki-laki

Perempuan -

Jumlah

1

SD

-

2

SLP

1

3

SLTA

15

16

31

4

D1

-

-

-

5

D2

-

-

-

6

D3

1

-

1

7

S1

1

8

S2

Jumlah

18

-

Keterangan -

1

1

16

34

Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan Golonan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2


10 Tabel 2 Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Jenis Kelamin Per Juni 2011

No

Golongan

1

Jenis kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

I

-

-

-

2

II

5

3

8

3

III

10

4

14

3

IV

-

-

-

9

4

13

Jumlah Aset yang dimiliki Kelurahan Saruni No

Nama Barang/Jenis barang

Volume

Satuan

Status/Kondisi

Keterangan Milik Pemda

1

Tanah

252

M2

Sertivikat

2

Bangunan

130

M2

Baik

Milik Pemda

3

Kendaraan Roda Dua

1

Unit

Baik

Milik Pemda

4

Viling Kabinet

2

Unit

Baik

Milik Pemda

5

Mesin Tik

1

Unit

Baik

Milik Pemda

6

Mesin Rumput

1

Unit

Baik

Milik Pemda

7

Meja Kerja

13

Buah

Baik

Milik Pemda

8

Meja Rapat

1

Buah

Baik

Milik Pemda

9

Meja Pelayanan

1

Buah

Baik

Milik Pemda

10

Lemari Container

1

Buah

Baik

Milik Pemda

11

Kursi Rapat

59

Buah

Baik

Milik Pemda

12

Kursi Lipat

9

Buah

Baik

Milik Pemda

13

Komputer

1

Unit

Baik

Milik Pemda

14

Printer

1

Unit

Baik

Milik Pemda

15

Laptop

1

Unit

Rusak

Milik Pemda

16

Pengeras suara

1

Unit

Baik

Milik Pemda

17

Kursi sofa

1

Unit

Baik

Swaddaya

18

Televisi

1

Unit

Baik

Swaddaya


11 4). Bagan Organisasi SKPD KELURAHAN SARUNI KABUPATEN PANDEGLANG LURAH SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMBANGUNAN

KET : = GARIS LINI = GARIS KOORDINASI


SEKSI PEMERINTAHAN

12

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD A. Pengelolaan Belanja Daerah Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Saruni Kabupaten pandeglang

Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun keIndikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Target Target keNO Indikator SKPD ***) SPM IKK Lainnya 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 (1)

(2)

(3)

(4)


(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

13 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kelurahan saruni Kabupaten Pandeglang

Uraian ***) (1) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil pajak daerah - Hasil retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau

Anggaran pada Tahun ke2006 (2)

200 7 (3)

200 8 (4)

200 9 (5)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke20 10 (6)


2006 (7)

200 7 (8)

200 8 (9)

200 9 (10)

200 9 (11)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke200 200 200 2006 2010 7 8 9 (12) (13) (14) (15) (16)

Rata-rata Pertumbuhan Angg Reali aran sasi (17) (18)

14

Uraian ***) (1) pemerintah daerah lainnya


200 7 (3)

200 8 (4)

200 9 (5)


BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai - Belanja bunga - Belanja subsidi - Belanja hibah - Belanja bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/k ota dan pemerintahan desa - Belanja tidak terduga Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Pencairan dana cadangan - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman


2006 (7)

200 7 (8)

200 8 (9)

200 9 (10)

200 9 (11)



15

Uraian ***) (1) daerah - Penerimaan kembali pemberian pinjaman - Penerimaan piutang daerah Pengeluaran pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman daerah Total


200 7 (3)

200 8 (4)

200 9 (5)


2006 (7)

200 7 (8)

200 8 (9)

200 9 (10)

200 9 (11)


Pandeglang, 28 Desember 2011 Kepala SKPD Kelurahan Saruni H. DARSA, SE Penata - III/c NIP. 195609181985011001



16

2.4. Permasalahan dan Peluang Pengembangan SKPD a. Permasalahan (1) Belum maksimalnya sumber daya manusia khususnya untuk melaksanakan kegiatan, masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok serta mematuhi tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya; b. Peluang (1) Peningkatan kualitas maupun kuantitas koordinasi dengan Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten serta instansi vertikal lainnya, demi lancarnya proses pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; (2) Penambahan

atau

peningkatan

aparatur

serta

penempatan

personil

sesuai

dengan

keahlian/kemampuan dan wawasan yang dimiliki; (3) Mengadakan pembekalan tentang pelaksanaan tertib administrasi umum dan keuangan bagi para pengelola kegiatan. Pembekalan ini diselenggarakan pada awal tahun anggaran, yaitu sebelum kegiatan yang dimaksud dimulai; (4) Penambahan/peningkatan Anggaran Belanja Tidak langsung dan Belanja Rutin bagi Kelurahan Saruni Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2011.


17 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD merupakan bentuk Evaluasi dan Solusi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam media pelaporan. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi kinerja Kelurahan Saruni yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD ini dilakukan melalui penghitungan pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan, ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). 3.1.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas Kelurahan Saruni mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun Permasalahan Berdasarkan Tugas yang dilaksanakan Kelurahan Saruni, adalah sebagai berikut : (1) Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil; (2) Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam penguasaan tehnologi maju; 3.1.2. Permasalahan Berdasarkan Fungsi Pelayanan Kelurahan Saruni merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a.

pengoordinasian kegiatan pembangunan;

b. pengoordinasian kesejahteraan sosial; c.

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan; e.

pembinaan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.


18 Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Urusan Umum

Terlayaninya Pelayanan Administrasi KTP dan KK

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

Pengatar dari RT/RW yang dibawa tidak lengkap

Kurang optimalnya pelayanan aparatur Pemerintahan di Kelurahan

Kurang tertibnya pengelolaan administrasi KTP dan KK

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpili 3.3. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah: “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan” Dalam pencapaian Visi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam periode Rencana Strategis Lima tahunan, evaluasi dilaksanakan dengan menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan sistem program studi/perguruan tinggi, yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (input, process, output, autcome, and impact) berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Pandeglang. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan dijabarkan melalui misi dan kegiatan berusahan diwujudkan dengan baik. 3.2.2. Misi Dalam Rencana Strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pandeglang, hal-hal yang harus diemban atau dilaksanakan untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktivitasnya selalu digerakkan oleh misi.


19 Maka untuk merealisasikan visi Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan di atas, akan ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu: Misi ke-1

:

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata

Misi ke-2

:

Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya

Misi ke-3

:

Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif

Misi ke-4

:

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Misi ke-5

:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan

Misi ke-6

:

Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah

Dalam pencapaian Visi tersebut yang di tembuh melalui 6 (enam) misi tersebut dalam kurun waktu lima tahun telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang. Agar setiap Tahunnya dalam Kegiatan SKPD Kabupaten Pandeglang berupaya agar sesuai misi agar pencapaian Visi dapat tercapai. 3.2.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi sesuatu yang ideal, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang akan menjadi arah dengan berdasarkan pada berbagai kriteria, aksesibilitas dan kewenangan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil. Tujuan dari pelakanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang terpilih adalah: (1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; (2) Meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM); (3) Membangun sumber daya manusia yang berkualitas; (4) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi

di sektor agribisnis dan pariwisata serta

meningkatkan aksesibiltas infrastruktur terutama di perdesaan; (5) Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik; Berdasarkan tujuan di atas, beberapa hal yang menjadi sasarannya adalah: (1)

Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata;

(2) Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan; (3) Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat; (4) Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah;


20 (5) Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan

pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian

lingkungan hidup; (6) Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah; (7) Meningkatnya implementasi norma agama, ilmu pengetahuan, dan kewirausahaan; (8) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (9) Meningkatnya etos kerja dan produktivitas masyarakat; (10) Tertanggulanginya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan

dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan

Millenium Development Goal’s; (11) Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat; (12) Meningkatnya kapasitas pemuda berprestasi dan sarana olahraga; (13) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat; (14) Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi; (15) Terlaksananya Pembangunan dan peningkatan sarana

prasarana khususnya jalan menuju

kawasan agribisnis, destinasi pariwisata dan pusat pemerintahan kecamatan; (16) Terlaksananya pembangunan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi; (17) Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi lokal di perdesaan dan kawasan-kawasan strategis; (18) Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); (19) Meningkatkan rasio elektrifikasi di perdesaan dan teknologi informasi pada sentra pertumbuhan ekonomi; (20) Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai; (21) Terwujudnya jaringan transportasi regional dan internasional; (22) Terlaksananya optimalisasi fungsi kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelestarian lingkungan hidup; (23) Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif; (24) Terkembangkannya

database potensi daerah untuk mewujudkan pembangunan yang

berbasiskan teknologi informasi; (25) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah; (26) Terciptanya masyarakat yang demokratis; (27) Terciptanya Supremasi hukum;


21 Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: KABUPATEN PANDEGLANG SEBAGAI MANDIRI DAN BERKEMBANG DIBIDANG AGRIBISNIS DAN PARIWISATA BERBASIS PEMBANGUNAN PEDESAAN Misi dan Faktor Program N Permasalahan Pelayanan KDH dan o SKPD Penghambat Pendorong Wakil KDH terpilih (1)

1

(2)

(3)

Misi .6. Meningkatka n Tata Kelola Pemerintaha n Daerah 1. Program Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum

1.

2.

2. Peningkatan Saranan dan Prasarana Keagamaan

Kurangnya Sarana dan Prasarana Kurangnya Kemampuan Untuk meningkatkan sarana dan Prasarana

(4)

Terpeliharanya Sarana dan prasarana 1. Tidak adanya Program untuk Kegiatan Sarana dan prasarana

(5)

1.

Meminimalkan Anggaran yang ada

2.

Tingginya semangat masyarakat untuk Berswadaya

3.4. Telaah Renstra SKPD Dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Evaluasi merupakan bagian dari suatu proses manajemen yang dimaksudkan untuk melihat pencapaian target atau tujuan yang telah disepakati yang selanjutnya dijadikan acuan pada perencanaan berikutnya. Evaluasi Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kelurahan Saruni ini difokuskan pada pencapaian output Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang telah dilakukan. Visi Kelurahan seperti yang tercantum dalam Renstra Kelurahan Saruni Sebagaimana ditetapkan melalui pendekatan partispatif, melibatkan pihak-pihak yang bekepentingan di Kelurahan saruni seperti pemerintah Kelurahan, LPM, tokoh masyarakat tokoh Agama, lembaga masyarakat kelurahan dan masyarakat kelurahan pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Kelurahan saruni seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan Pertimbangan diatas Visi Kelurahan saruni adalah : “Mewujudkan Kelurahan saruni sebagai daerah Pertanian dan Perkebunan”. Misi yang diemban adalah selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang dilaksanakan oleh Kelurahan agar tercapainya visi kelurahan tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan Visi kemidian dijabarkan kedalam Misi agar dapat dioperasionalkan / diklerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya


22 menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kelurahan Saruni, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Kelurahan Saruni adalah : 1.Meningkatkan kualitas sumber daya Masyarakat 2.Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pertanian 3.5. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kelurahan Saruni merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kelurahan Saruni mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kelurahan Saruni Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 6 Tahun 2008, tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten pandeglang, dengan luas wilayah 408.596 Ha. Memiliki batas administrasi sebagai berikut : Utara

: Kelurahan Pagerbatu

Selatan

: Desa Sukamanah Kecamatan Kaduhejo

Timur

: Kelurahan Cilaja, Kelurahan Karaton

Barat

: Kecamatan Kaduhejo

Pusat Pemerintahan Kelurahan, terletak di Kp. Cipacung Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari, sekitar 4 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang sebelah Barat. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Banten sekitar 23 Km, Jarak dari Ibu Kota Negara sekitar 149 Km Kelurahan Saruni memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 921 mm/tahun dan rata-rata suhu 22,5°C. Bentuk Kelurahan Saruni umumnya merupakan daerah dataran dan ketinggian Kelurahan Saruni 200 M diatas permukaan laut. Kelurahan Saruni terdiri dari 9 RW dan 38 RT. Jumlah Penduduk Kelurahan Saruni berdasarkan data bulan Nopember Tahun 2011 dengan jumlah penduduk sebanyak 9.700 jiwa, terdiri dari 4.936 jiwa laki-laki dan 4.764 jiwa perempuan. Dengan memiliki Kepala Keluarga sebanyak 2.387 Kepala Keluarga yang tersebar dalam lingkungan Kelurahan Saruni. Arah kebijakan pembangunan Kelurahan Saruni yang diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki potensi sebagai berikut : 1)

Lahan Pemukiman yang luas

2) Terdapat 4 unit jambatan yang menghubungkan kampong 3) Terdapat sarana pendidikan 4) Berjalannya kegiatan Posyandu 5) Terdapat beberapa kelembagaan kemasyarakatan 6) Prasarana jalan dibeberapa RW sudah tersedia


23 7) Telah tersedia sarana peribadatan 8) Telah tersedia sarana kesehatan 9) Sifat gotong royong masyarakat yang tinggi 10) Adanya pengurus-pengurus dan keder-kader kelembagaan 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis Sejumlah isu strategis di dalam implementasi pembangunan di Kelurahan Saruni dalam rentang waktu tahun 2011-2016. Upaya antisipasi ini sendiri juga diperkuat dengan peningkatan kualitas potensi atau sumberdaya ekonomi lokal. Berdasarkan hasil penjaringan masalah yang dilakukan di setiap RW di dapati beberapa isu strategis : 

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi;



Masih adanya kampung-kampung yang rawan pangan;



Masih banyaknya pengangguran;



Kualitas SDM masyarakat yang masih rendah;



Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat;



Layanan kesehatan masih belum memadai;



Banyaknya lahan pertanian berubah fungsi;



Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;



Tingkat partispasi kelembagaan masih rendah;



Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan masih rendah Mengacu kepada permasalahan diatas, maka rterkait perencanaan lima tahun kedepan yang diangkat dalam visi dan misi ini adalah berkenaan dengan isu pokok : ‘1. Pertumbuhan ekonomi masyarakat; ‘2. Kemiskinan, Ketahanan pangan, Tingkat Pendidikan Masyarakat.


24 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan - tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi itu tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut Sedangkan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi adalah tujuan dan alasan mengapa Satuan Kerja Perangkat Daerah itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kelurahan Saruni merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dalam wilayah Kecamatan Majasari , yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Visi

:

Misi

:

“Mewujudkan Kelurahan saruni sebagai daerah Pertanian dan Perkebunan”.

1.

Meningkatkan kualitas sumber daya Masyarakat

2.

Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pertanian

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO. (1)

1

TUJUAN (2)

Terwujudnya Good Govermance dalam rangka Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

SASARAN (3)

Terselenggaranya Fungsi-fungsi Kelurahan

INDIKATOR SASARAN (4)

- Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan - Terlaksananya perencanaan Pembangunan yang Partisifatif - Terselenggaranya kegiatan PHBN Tingkat Kelurahan


2011 (5)

TARGET KINERJA SASARAN 2014 2012 2013 2015 2016 (6) (7) (8) (9) (10)

12

12

12

1

1

1

2

2

2

12

1 2

12

12

1

1

2

2

25 4.3. Strategi dan Kebijakan

VISI MISI I

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

: Mewujudkan Kelurahan Saruni Daerah Pertanian dan perkebunan : Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan - Meningkatkan - Masyarakat - Pembinaan / -Mengkoordinasikan Kualitas Sumber Kelurahan Saruni Penyuluhan bagi dengan Instansi terkait Daya Masyarakat Masyarakat MISI II : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalalui Pertania dan Perkebunan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan -Meningkatnya Masyarakat yang Mengoptimalkan PPL agar secara jumlah keluarga memiliki lahan Gapoktan yang berkala melakukan yang memiliki pertanian yang sudah ada pembinaan usaha yang produktif terhadap Gapoktan produktif


26

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEBIJAKAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Pengelolaan Belanja Daerah 5.5.1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tabel. 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kaupaten Pandeglang

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indik Sasar ator Tujuan Kode an Sasar an

(1)

(2)

(3)

Tujuan Sasar 1 an 1

(4)

Program dan Kegiatan

(5)

Indikator Data Capaian Kinerja Program pada Tahun dan Kegiatan Awal Perencanaan

(6)

Terselenggaranya Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Administrasi Kantor Perkantoran yang representatif Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terselenggaranya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasa Tersedianya jasa pemeliharaan dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan perijinan dinas/operasional Penyediaan barang cetakan dan

Tersedianya Barang cetak dan

(7)

2011

2012

2013

2014

Target

Rp.

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Rp. 2,5 jt

12

Rp. 3 jt

12

Rp. 3. jt

12

Rp. 3 jt

12

2015

2016

Kondisi Unit Kinerja Kerja pada SKPD akhir Penangperiode gungRenstra jawab SKPD

Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21)

-

12

Rp. 1,2 jt

12

Rp. 1,2 jt

12

Rp. 3. jt

12

Rp. 2.19 jt

Rp. 2.jt


1

Rp. 3.jt.

1

Rp. 4 jt

1

Rp. 4 jt

1

Rp. 3 jt Rp. 4 jt

12

Rp. 3. j Rp. 12 3 jt t 3 jt

12

Rp. 3 jt

12

Rp. 3 jt

12

Rp. 3 jt

1

Rp. 4 jt

12 1

Rp. 3 jt Rp. 4 jt

1

Rp. 4 jt

(22)

27 penggandaan

penggandaan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Makanan dan minuman untuk Pegawai

Layanan administrasi kantor

Tersedianya ATK dan Jasa layanan Kantor

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

Tersediaja Honorararium Tenaga Kerja Kontrak

12

12

Rp.2jt

12 Rp. 3. jt

Rp.2 jt

12

Rp. 4.89 jt

12

14.264.250

12

Rp. 4.025.000

12

Rp. 5 jt

12

12

Rp. 5 jt

12 15 jt

-

12

Rp. 3. jt

Rp. 3. jt

Rp. 5 jt

12 15 jt

12

Rp. 3. jt

12

12

Rp. 5 jt

12

12

Rp. 5 jt

12 15 jt

15 jt

Rp. 3. jt

12

Rp. 3. jt

12

Rp. 5 jt

12 15 jt

15 jt

Program Terselenggaranya peningkatan sarana Pemeliharaan dan prasarana Peralatan Kantor aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya sistem pelaporan keuangan yang efektif

Penyusunan Tersusunnya laporan pelaporan keuangan keuangan akhir tahun akhir tahun Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan

Tersusunnya laporan dan rekonsiliasi keuangan

Terlaksananya pengelolaan aset SKPD

12

Rp. 1.585. jt.-

1

Rp. 1jt

12

Rp. 1.9 jt-

1

Rp. 1. jt

12

Rp. 5 jt

1

2 jt

12

Rp. 5 jt

1

2 jt

12

Rp. 5 jt

1

2 jt

12

Rp. 5 jt

1

2 jt

12

Rp. 5 jt

1

2 jt

Rp. 5 jt

2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

1

Rp. 2 jt

Rp. 1 jt

Rp. 1. jt

Meningkatnya penyusunan Dokumen Perencanaan,


28 Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

pelaporan dan Evaluasi SKPD

Tersusunya dokumen Perencanaan SKPD

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 2.jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Rp. 4.jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Rp. 5.jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Rp. 5 jt

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

12

Rp. 5j

Rp. 2. jt

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Tersusunya dokumen Dokumen Pelaporan Perencanaan laporan dan Evaluasi SKPD dan evaluasi SKPD

Rp. 1. jt

Terselenggaranya Program Pemerintahan Penyelenggaraan Umum yang Pemerintahan Koordinatif dan Umum Simultan Kegiatan: -Koordinasi pemberdayaan masyarakat

Tercapainya koordinasi pemberdayaan masyarakat

- Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan

-Pemberdayaan Meningkatnya Partisipasi PKK PKK Kelurahan - Pengelolaan Administrasi

Terselenggaranya pengelolaan

Rp. 4.5 jt


29 Pemerintahan (KTP, KK, Akte)

administrasi Pemerintahan

- Musrenbangkel Tersusunnya Renja SKPD - Peningkatan Pemberdayaan Posyandu

Terselenggaranya Peningkatan pemberdayaan kader Posyandu

- Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Retribusi Raskin

Terselenggaranya Kegiatan Pendistribusian Raskin

- Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan masyarakat

Terselenggaranya Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Meningkatnya Koordinasi Kinerja RT/RW Penyelenggaraan Pemerintahan

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

20 jt

12

20 jt

12

20 jt

12

20 jt

12

20 jt

12

20 jt

12

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

12

Rp. 30 jt

1

Rp. 2.5 jt

Rp. 4.2 jt

12

Rp. 4.2 jt

12

Rp. 2.5 jt

12

Rp. 2.5 jt

Rp. 5. jt

1

Rp. 27.jt

12

Tingkat RT/RW Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

1

Rp. 2.5 jt

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan


Rp. 5 jt

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

30

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas desa

Terlaksananya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Rp. 1.jt


1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

1

Rp. 5 jt

12

Rp. 5 jt

31 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD I.

Rencana Program Pembangunan

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1)

(2)

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 (3) -

2011

Target Capaian Setiap Tahun

2012

(4)

(5)

-

2014

2015

2016

-

-

-

-

(6)

-

-

2013

(7)

-

-

(8)

-

(9)

-

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12

12

12

12

12

12

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12

12

12

12

12

12

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12

12

12

12

12

12

Penyediaan makanan dan minuman

12

12

12

12

12

12


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (10)

32 Layanan administrasi kantor

12

12

12

12

12

12

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang

12

12

12

12

12

12

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

12

12

12

12

12

12

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1

Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

1

Pengelolaan Aset SKPD

1

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1


33 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

1

Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan: -Koordinasi pemberdayaan masyarakat

1

- Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan

1

-Pemberdayaan PKK

1

- Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)

1

- Musrenbangkel

1

1

1

1

1

1

- Peningkatan Pemberdayaan Posyandu

12

12

12

12

12

12


34 - Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Retribusi Raskin

12

12

12

12

12

12

- Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan masyarakat

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

1

1

1

1

1

1

- Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat RT/RW Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas desa

LURAH SARUNI

H. DARSA, SE Penata Muda Tk. I –III/b NIP. 195609181985011001


35


36


Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Saruni Kabupaten pandeglang

NO (1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) (2)

Target Target SPM Target IKK Indikator Lainnya (3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

LAPORAN CAPAIAN KINERJA KELURAHAN SARUNI TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011

Recommend Documents