Caecilia Pane, Bono Budi Priambodo

Tinjauan Hukum Mengenai Penyelesaian Sengketa Pada Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang Tidak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku (Studi Kasus: Koperasi Tani Hutan Binjai) Caecilia Pane, Bono Budi Priambodo Penghkususan Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok Pengkhususan Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok e-mail: [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas mengenai pengaturan anggaran dasar koperasi yang merupakan landasan pada pendirian sebuah badan hukum. Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang diakui oleh negara. Proses pendirian koperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dalam hal Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku dan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-‐undang No. 25 Tahun 1992. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis-‐ normatif dengan menelaah peraturan perundang-‐ undangan tentang perkoperasian, peraturan-‐ peraturan pelaksananya serta buku-‐ buku mengenai perkoperasian..

Review on Law Dispute In The Cooperative Statutes Amendment which is not in accordance to the Regulation (Case Study : Farmers Cooperation – Binjai Forest)

ABSTRACT This paper discusses the cooperative statutes as the bases of establishing a cooperative as a legal entity. A Cooperative is a legal entity that is recognized by the state The process of establishing a cooperative must be in accordance to the Indonesian Laws. The same is also applicable for ammending the cooperative statutes which must be in accordance to the Cooperative Law and Regulation No 25 year 1992. This paper uses research juridical-normative by reviewing legislation on cooperatives, its implementing regulations as well as books on cooperatives. Keywords: Cooperative, Cooperative Statutes

Tinjauan Hukum mengenai..., Caecilia Pane, FH UI, 2014

Pendahuluan Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Mereka ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus menerus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu1. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai normanorma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi2. Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendirian diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi. Persyaratan untuk mendirikan koperasi tertuang dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Koperasi antara lain3: a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama b. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama c. Harus memenuhi persyaratan jumlah minimum anggota, seperti yang telah ditentukan pemerintah d. Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu seperti yang telah ditentukan pemerintah 1

Pandji Anoraga, S.E., M.M. dan Dra. Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), hal. 1. 2 Fray dalam Asnawi Hasan, Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik, dalam Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Sri Edi Swasono (ed), (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 158. 3 R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H., Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2005), hal. 66-67.


e. Harus telah membuat konsep anggaran dasar koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi harus telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri koperasi sebelum dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Anggaran dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, untuk menyelenggarakan tertib organisasi. Anggaran dasar koperasi ini merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya. Dengan kata lain, anggaran dasar koperasi adalah sebagai dasar formal bagi persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerjasama yang merupakan fondasi setiap koperasi. Anggaran dasar koperasi ini tidak boleh dibuat bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan pemerintah4. Pada prinsipnya anggaran dasar dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini apabila dalam pelaksanaan operasional Koperasi tersebut terdapat hal-hal yang belum diatur atau aturan yang belum lengkap, sehingga dirasakan harus dilakukan perubahan. Namun hal penting yang harus diperhatikan oleh pengurus maupun anggota Koperasi, bahwa dalam mengubah anggaran dasar, baik dilakukan sebelum maupun sesudah mendapat status badan hukum, wajib dilakukan oleh Rapat Umum Anggota, sesuai dengan tata cara dan ketentuan dalam anggaran dasar5. Hal ini dikarenakan anggaran dasar Koperasi merupakan peraturan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama, yang berlaku sebagai undang-undang terhadap anggota koperasi. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan badan usaha Koperasi harus dimintakan pengesahan kepada pemerintah6. Hal ini karena suatu perubahan terhadap anggaran dasar berarti perubahan dasar atas Koperasi tersebut. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perkoperasian Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, sehingga ikut berubah pula pengaturan mengenai isi dari anggaran dasar koperasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dijabarkan perubahan isi

4

Ibid, hal. 69-70. Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, (Jakarta: Prenada Media, 2005), cet.1 hal. 100. 6 Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 12. 5


dari anggaran dasar koperasi sesuai dengan perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai koperasi di Indonesia. Pembahasan Para Pihak: Penggugat: Pengurus Koperasi Tani Hutan Binjai Group, yang diwakilkan oleh: 1.

Junaidi, bertempat tinggal di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pekerjaan Swasta, selaku Ketua Umum Koperasi Tani Hutan Binjai Group.

2.

Sulaiman, AM., bertempat tinggal di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pekerjaan Tani, selaku Sekretaris Koperasi Tani Hutan Binjai Group.

3.

Aisyah, bertempat tinggal di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pekerjaaan Tani, selaku Bendahara Koperasi Tani Hutan Binjai Group.

Kuasa Hukum para Penggugat: 1. Anand Viqriza, SH 2. Hevvy Zainsyah, SH 3. M. Amin Tufiq, SH Ketiganya merupakan Kewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Kantor Advokat Anand Viqriza, SH dan rekan, dengan alamat Jalan Imam Bonjol No. 160, RT. 18. Tungkal IV Kota, Kecamtan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. Tergugat: 1. Menteri Negara Koperasi dan UKM, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav.3 Kuningan, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh: 1. Drs. Steyo Heriyanto., MM., selaku Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM. 2. Dwi Sumartono, SH., selaku Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-undangan.


3. Basuki, SH., selaku Kepala Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundangundangan UKM. 4. Rully Nuryanto, SE, Msi., selaku Kepala Bidang Badan Hukum Koperasi. 5. Retno Endang Prihantini, SH., selaku Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum Koperasi. 6. Henra Saragih, SH., MH., selaku Kepala Sub Bidang Produk Peraturan Perundangundangan Pusat. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan berkantor pada Kementerian Koperasi dan UKM yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said, Kav 3-Kuningan-Jakarta Selatan. Kuasa Hukum para Tergugat: 1. Muhammad Joni, SH., MH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor Law Office Joni & Tanamas, beralamat di Gedung Dana Graha, Suite 301-302, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat. Tergugat II Intervensi: Pengurus Koperasi Tani Hutan Binjai Group (berdasarkan Surat Keputusann Objek Sengketa), Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group, pengurusnya terdiri dari: 1. Nurmansyah, selaku Ketua I yang beralamat di Desa Taman Raja RT 03, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Dahman Zuhri, selaku Ketua II yang beralamat di Desa Taman Raja RT 03, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Ardiansyah, selaku Sekretaris I, yang beralamat di Desa Taman Raja RT 04, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4. Isnaini, selaku Sekretaris II yang beralamat di Desa Taman Raja RT 03, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 5. Andi Willian Manalu, selaku Bendahara yang beralamat di Desa Taman Raja RT 01, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi:


1. Naikman Malau, SH. 2. Muhamadiyah SH., MH. Keduanya merupakan Warga Negara Indonesia, dengan pekerjaan Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Malau & Rekan, berkantor di Jalan Raya Kayo Hitam No. 28 Jambi. Bermula dari Para Penggugat selaku Pengurus Koperasi Tani Hutan Binjai Group yang mengajukan gugatan terhadap Menteri Negara Koperasi dan UKM, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav 3, Kuningan, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Steyo Heriyanto., MM., selaku Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Dwi Sumartono, SH., selaku Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-undangan, Basuki, SH., selaku Kepala Bidang Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan UKM, Rully Nuryanto, SE, Msi., selaku Kepala Bidang Badan Hukum Koperasi, Retno Endang Prihantini, SH., selaku Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum Koperasi, Henra Saragih, SH., MH., selaku Kepala Sub Bidang Produk Peraturan Perundang-undangan Pusat. Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Para Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Tani Hutan Binjai Group yang SAH dan memiliki wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama Koperasi Tani Hutan Binjai Group yang merasa dirugikan oleh Tergugat karena telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang pada intinya berisi pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group, dimana dalam surat keputusan obyek sengketa a quo, bahwa para pengurus koperasi yang tercantum namanya bukanlah para pengurus koperasi yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Akta Nomor 10 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group. Dengan dikeluarkannya surat keputusan obyek sengketa tersebut, Para Penggugat dianggap tidak lagi menjadi pengurus koperasi, padahal selama ini belum pernah ada pemberhentian terhadap Para Penggugat selaku pengurus koperasi yang sah melalui forum yang sah dan dibenarkan dalam Anggaran Dasar Koperasi yaitu Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi. Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan dan diprakarsai oleh Sdr. Nurmansyah dan Sdr. Ardiansyah, yang merupakan rujukan dari asal mula keluarnya Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur di dalam BAB V Pasal 17 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan BAB IV Anggaran Dasar Koperasi No. 16 Tahun 2000 juncto BAB III Pasal 6 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group No 10 Tahun 2009 tertanggal 29 April 2009 yaitu


tentang Keanggotaan. Berdasarkan ketentuan diatas maka rapat tersebut adalah rapat illegal atau tidak sah dan batal. Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan obyek Sengketa telah terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena alasan yang mendesak, kerugian materiil Para Penggugat dan Anggota Koperasi Tani Hutan Binjai Group akan sulit untuk dipulihkan kembali. Karena hal tersebut Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Para Penggugat. 2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM selama proses pemeriksaaan perkara berjalan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM. 5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jabung Barat untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atas permohonan pemohon Intervensi serta tanggapan-tanggapan dari pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat terhadap permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi Pengurus Koperasi Tani Hutan Binjai Group (Berdasarkan Surat Keputusan Objek Sengketa). 2. Menyatakan Pemohon Intervensi Pengurus Koperasi Tani Hutan Binjai Group. (Berdasarkan Surat Keputusan Objek Sengketa), sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara nomor 53/G/2012/PTUN-JKT. 3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan Intervensi dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir.


Pada akhirnya para pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Tergugat II Intervensi yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulanya, untuk kesempatan itu para pihak masing-masing menyerahkan

Kesimpulannya. Dan bahwa setelah itu Para pihak

menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berkaitan, Majelis hakim memutuskan: 1. Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya: a. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group. b. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan kasus diatas dengan adanya gugatan dari Para Penggugat selaku Pengurus Koperasi Tani Hujan Binjai Group kepada Pengadilan Tata Usaha Negara membuka mata kita bahwa dalam hal perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan dengan sembarang atau dengan kata lain ada peraturan tersendiri yang mengatur bagaimana perubahan Anggaran Dasar itu dapat dilakukan dan siapa saja yang berhak mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut. Seperti yang sudah saya bahas di bab-bab sebelumnya, Anggaran Dasar hanya dapat dirubah berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dengan baik dan hanya dalam batas-batas tertentu, yang ditetapkan berdasarkan tingkat otonomi untuk membuat Anggaran Dasar, yang lain dari ketentuan-ketentuan hukum yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang. Kekuasaan untuk mengubah Anggaran Dasar berada pada Rapat Anggota, suatu amandemen terhadap Anggaran Dasar berarti perubahan terhadap landasan hukum koperasi tersebut dibentuk. Anggaran Dasar juga merupakan perjanjian kesepakatan yang dibuat secara


bersama-sama oleh para pendiri, termasuk pula kesepakatan mengenai siapa-siapa yang ditunjuk dan diangkat sebagai pengurus dan pengawas. Apabila dalam pelaksanaan operasional koperasi tersebut terdapat hal-hal yang belum diatur atau aturan yang ada belum lengkap sehingga dirasakan harus dilakukan perubahan atau penambahan, maka perlu dilakukan perubahan atau penambahan harus berdasarkan dan mendapatkan persetujuan bersama. Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi, dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Tugas pengurus adalah sebagai berikut:36 1. Mematuhi anggaran dasar dan resolusi rapat umum 2. Melaksanakan kebijaksanaan dan kehati-hatian 3. Setia kepada koperasi 4. Memberikan informasi mengenai masalah koperasi kepada anggota. Wewenang pengurus koperasi: 1. Mewakili koperasi dalam hubungan dengan pihak ketiga 2. Bertindak atas nama koperasi yang mengikat koperasi 3. Mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai AD dan resolusi rapat umum 4. Mendelegasikan pengelolaan sehari-hari Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group, Nomor: 16/BH/KDK.52/IV/2000, tanggal 12 April 2000 dan pasal 53 ayat (1) Perubahan 49

UU No, 25 Tahun 1992, Op. Cit., Pasal 30.


Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group Nomor : 10 tanggal 29 April

2009,

Penggugat berwenang untuk bertindak untuk atas nama Koperasi Tani Hutan Binjai Group. Pada kasus ini memang telah dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan dan diprakarsai oleh Sdr. Nurmasyah dan Sdr. Ardiansyah, yang juga merupakan rujukan dari asal mula keluarnya Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu BAB V Pasal 17 UndangUndang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan BAB IV Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 16 Tahun 2000 juncto BAB III Pasal 6 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai Group Nomor 10 Tahun 2009 tertanggal 29 April 2009 yaitu tentang KEANGGOTAAN. Oleh sebab itu, apabila rapat yang dilakukan bukan oleh Pengurus atau bukan Anggota Koperasi Tani Hutan Binjai Group, maka rapat tersebut adalah rapat illegal atau tidak sah dan batal. Rapat Anggota Luar Biasa ( RALB ) sebagaimana dimaksud diatas dapat diadakan apabila : a.

Ada permintaan anggota paling sedikit 20 % dari jumlah anggota, dan atau ;

b. Ada Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas, dan atau ; c. Dalam keadaan yang sangat mendesak untuk segeramemperoleh keputusan Rapat Anggota ( RA ) ; d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota ( RA ) Biasa atau Rapat Anggota Khusus ; Rapat Anggota Luar Biasa ( RALB ) sebagaimana dimaksud diatas dapat diadakan apabila : a.

Ada permintaan anggota paling sedikit 20 % dari jumlah anggota, dan atau ;

b. Ada Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas, dan atau ; c. Dalam keadaan yang sangat mendesak untuk segeramemperoleh keputusan Rapat Anggota ( RA ) ; Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota ( RA ) Biasa atau Rapat Anggota Khusus ;Rapat Anggota Luar Biasa ( RALB ) sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota, apabila : a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ ( satu per dua ) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota yang hadir


b. Untuk maksud pada ayat Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota ( RA ) Biasa atau Rapat Anggota Khusus di atas, harus dihadiri oleh sekurang - kurangnya 1/5 ( satu per lima ) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota yang hadir Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011 yang dihadiri oleh 304 orang anggota Koperasi Tani Hutan Binjai Group telah memenuhi ketentuan dimana permintaan untuk diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa harus dilakukan oleh paling sedikit 50% dari jumlah anggota Koperasi Tani Hutan Binjai Group yaitu sebanyak 316 orang. Ternyata anggota Koperasi Tani Hutan Binjai Group yang hadir Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 24 Juli 2011 adalah sebanyak 304 orang. Hal ini jelas tidak memenuhi quorum yang ditetapkan yaitu harus dihadiri oleh sekurang- kurangnya ½ ( setengah ) dari jumlah Koperasi Tani Hutan Binjai Group yang sebanyak 916 orang. Oleh karena itu keputusan yang dihasilkan dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut telah melanggar tata peraturan mengenai perubahan Anggaran Dasar yang telah diatur dalam UU tentang Perkoperasian. Jika memang harus melakukan Rapat Anggota itu setidaknya harus dihadiri oleh 458 orang anggota Koperasi Tani Hutan Binjai Group. Tidak terpenuhinya syarat jumlah anggota yang hadir dalam Rapat Luar Biasa tersebut, maka surat keputusan yang merupakan hasil dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut harus dibatalkan secara hukum. Dasar-dasar perubahan Anggaran Dasar Koperasi berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia nomor : 01/Per/M.KUKM/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, diatur pada bab V perubahan Anggaran Dasar koperasi, pasal 14 yang berbunyi:7 (1) Perubahan Anggaran Dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam : 50

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, 01/Per/M.KUKM/2006, Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, pasal 14.


a. Berita acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, apabila rapat perubahan Anggaran Dasar dihadiri oleh Notaris; atau b. Notulen Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat perubahan Anggaran Dasar tidak dihadiri Notaris. (2) Perubahan Anggaran Dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas persetujuan dari pengadilan. Pernbuatan akta Koperasi oleh Notaris bukan berarti mengurangi kewenangan Pemerintah dalam pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi. Kehadiran dan keterlibatan Notaris dalam pendirian Koperasi memberikan manfaat yang positif, karena sangat membantu pemerintah mempercepat proses pengesahan aktaakta Koperasi, sekaligus memberikan kepastian hukum, sehingga tidak ada keraguan pengusaha lain jika melakukan ikatan usaha dengan Koperasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, dinyatakan bahwa:8 “Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota memberi tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Propinsi/DI paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara resmi.” Setelah melewati tahap tersebut diatas, maka Menteri menetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi melalui Surat Keputusan Menteri”. Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Propinsi/DI serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan Notaris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 51

Indonesia, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, pasal 5 ayat (2).


dalam Pasal 5 ayat 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib menyampaikan foto copy dan menunjukkan asli Surat Keputusan Menteri Kepada Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota. Sesuai dengan SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantu Dalam Rangka Pengesehan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota serta No. 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peratuan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa pegesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, yang dalam pelaksanaanya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi kepada masyarakat dengan melimpahkan wewenang tersebut pejabat yang secara teknis bertanggung jawab dalam bidang Perkoperasian di tingkat Propinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantu Dalam Rangka Pengesehan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota serta No. 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, maka dari itu dapat dibenarkan bahwa Bupati Jambi memang berwenang untuk mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai, karena kembali lagi dilihat dari anggota-anggota dari Koperasi Tani Hutan Binjai Group semuanya berdomisili di Propinsi Jambi.

Penutup (Kesimpulan dan Saran) Kesimpulan:


1. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirianya disahkan oleh pemerintah. Dengan mendapatkan status badan hukum ini, sebuah badan hukum koperasi menjadi subyek hukum yang memiliki hak serta kewajiban. Sebuah koperasi dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga yang dalam penyusunanya harus selalu memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Rapat umum anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kehidupan koperasi. Rapat umum anggota terbagi dua yaitu rapat umum anggota biasa dan rapat umum anggota luar biasa. Rapat umum anggota ini memiliki tugas dan peran yang luas salah satunya mengenai mengesahkan, menetapkan peyusunan dan perubahan AD/ART. Setelah AD/ART ditetapkan dalam rapat umum anggota, AD/ART tersebut didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan Menteri. 3. Dalam pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai dilakukan permintaan Rapat Anggota Luar Biasa yang telah disepakati sebelumnya dalam Anggaran Dasar terdahulu yaitu harus dengan permintaan dari anggota Koperasi paling sedikit 20% dari seluruh anggota dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa tersebut. Pihak pemerintah, dalam kasus ini Bupati beserta Menteri Koperasi melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut. Saran: 1. Penulis menyarankan agar Menteri Koperasi kedepannya lebih memperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan dalam hal perubahan Anggaran Dasar agar kedepannya tidak terjadi kesimpang siuran dalam hal perubahan Anggaran Dasar. 2. Dalam kasus ini seharusnya Menteri Koperasi tidak langsung menerima surat dari Bupati tentang perubahan AD koperasi Tani Binjai, tetapi seharusnya Menteri Koperasi melihat kembali apakah proses perubahan AD itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Hal ini lebih untuk mempertegas dan melindungi anggota koperasi atas hak nya sebagai anggota koperasi ( bahwa para petani yang menjadi anggota ini adalah rakyat kecil, dimana berdasarkan AAUPB sebagai seorang pejabat yang berwenang, Menteri Koperasi harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan sehingga kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi. 3. Penulis Menyarankan agar kedepannya dibuat peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai Anggaran Dasar koperasi serta mengenai tata cara


pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa dan seharusnya ada undang-undang yang mngatur tentang sanksi terhadap pejabat yang mengambil atau membuat keputusan tidak sesuai dengan peraturan koperasi yang ada, sehingga ada perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anggota koperasi yang dirugikan apabila terjadi kasus serupa.

Daftar Refrensi Buku Hendrojogi, Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktk, Jakarta: Rajawali Pers, 1997

Kartasapoetro, Praktik Pengelolaan Koperasi, Jakarta: Rineka Cipta, 1990 Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. 2005. Munkner. Hans h, 10 kuliah mengenai hukum koperasi”(10 lectures of co-operative law), cetakan pertama Jakarta : Rekadesa 2012

Pachta W. Andjar, et al. Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Pasar Modal, Ed. Pertama, Cet. Ketiga, Jakarta : Kencana, 2008 Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. Koperasi Teori dan Praktik. Jakarta. Penerbit Erlangga. 2001. Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, ed. 1, cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Wibawa, Fernando billy. analisis hukum mengenai perubahan status badan hukum bank bukopin dari koperasi menjadi perseroan terbatas. skripsi FHUI. Depok. 2009.

Peraturan Perundang-Undangan


Indonesia, Undang-Undang Perkoperasian, UU No.17 Tahun 2012, LN No. 212 tahun 2012, TLN No. 5355 Indonesia, Undang-Undang Perkoperasian, UU No.25 Tahun 1992, LN No. 116 tahun 1992, TLN No. 3502, Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP No. 4 tahun 1994, LN No. 8, TLN No. 3540. Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Koperasi

Simpan

Pinjam

dan

Unit

Simpan

Pendoman Pengawasan Pinjam,

Permen

19/Per/M.KUKM/XI/2008 Jakarta tanggal 13 November 2008 Indonesia, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.


No.

Caecilia Pane, Bono Budi Priambodo

Recommend Documents