1 -
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA SOSIALISASI PP NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN TANGGAL 28 JULI 2015 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ysh : 1. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabapaten Semarang, 3. Para Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Semarang, serta hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, inayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan dapat hadir dalam rangka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dalam keadaan sehat wal’afiat.
3
Hadirin yang Saya hormati, Kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Benyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Hak
tingkat
hidup
yang
memadai
untuk
kesehatan
dan
kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui
oleh segenap bangsa-bangsa di
dunia, termasuk Indonesia.
Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyata-
4
kan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur (pensiun), menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah -
5
dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Disamping Sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN); dan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; juga perlu disosialisasikan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Karena Program pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejah-
6
teraan kepada karyawan/tenaga kerja. Adanya jaminan kesejahteraan memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dan resiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya, misalnya resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh
atau
bahkan
resiko
kematian.
Dengan
demikian
seorang
Karyawan/tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 1. Hakikat Program Pensiun : a. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa depan terutama di hari tua (masa Pensiun);
7
b. Mengajak masyarakat dan Karyawan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja ke program pensiun; c. Membantu mempersiapkan peserta menikmati hidup layak (dimasa pensiun) dengan memperoleh pembayaran manfaat pensiun. 2. Tujuan
:
a. Bagi Pemberi Kerja : 1) Memberi penghargaan kepada karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut; 2) Agar dimasa pensiun karyawan dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya;
8
3) Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari; 4) Meningkatkan
citra
perusahaan
di
mata
masyarakat
dan
pemerintah; 5) Kewajiban moral perusahaan untuk memberikan rasa aman kepada karyawannya; 6) Meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan. b. Bagi Pekerja : 1) Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun;
9
2) Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja; 3) Agar tetap memiliki penghasilan di saat mencapai usia pensiun; 4) Kompensasi
yang
lebih
baik
karena
karyawan
mempunyai
tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja. 3. Besarnya iur yang harus dibayarkan : (pasal 28 PP 45 tahun 2015) a.
Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan;
b.
Besarnya iuran jaminan Pensiun adalah 3 % dari upah per bulan;
c. Besarnya iuran sebagaimana dimaksud point b, wajib ditanggung –
10
bersama antara Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta, dengan ketentuan : 1) 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara; 2) 1 % (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta. 4.
Data – data terkait Ketenagakerjaan : a. Jumlah Perusahaan
:
812 perusahaan ;
1) Besar
:
112 perusahaan;
2) Sedang
:
157 perusahaan;
3) Kecil
:
614 perusahaan.
11
b. Jumlah Tenaga Kerja :
96.811 tenaga kerja
1) Laki-laki
:
30.177 tenaga kerja
2) Perempuan
:
66.634 tenaga kerja
Kepada penyelenggaran BPJS diminta untuk selalu memberikan informasi secara terbuka kepada peserta maupun calon peserta tentang manfaat, tata cara klaim, kemudahan proses klaim dan tata cara proses pendaftaran kepesertaan. Sehingga pelaksanaan BPJS tidak keluar dari koridor yang ditetapkan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua.
12
Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrokhiim Sosialisasi PP Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN
13
