BUPATI KUTAI KARTANEGARA PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 15 TAHUN 2OO9 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, sekaligus untuk memberikan jaminan serta kepastian penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan maupun non perizinan, perlu diatur mengenai ketentuan serta pedoman bagi para penyelenggara layanan untuk masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pengembangan investasi di daerah khususnya
bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlu ditetapkan pedoman pelayanan perizinan yang dapat menjamin peningkatan investasi usaha masyarakat dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pedoman Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun ZSOq tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aSaa\;
Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 661029-662088 Fax. (0541) 661094
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa34;
4. Undang-Undang
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a866); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A02 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 13);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lnodnesia Nomor a593);
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
10. Peraturan Pemerintah Nomor
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian lnsentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4861); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor
2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 16); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).
Memperhatikan
:
1,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20lM.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOIiAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2- Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
5.
Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Perangkat Daerah atau Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun non perizinan.
6. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Pasal 2 Penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan.
Pasal 3
Penyelenggaraan pelayanan perizinan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan dalam melakukan kegiatan usaha atau kegiatan yang bersifat sosial dan ekonomi lainnya. Pasal 4 Jenis pelayanan perizinan, meliputi . 1. Surat lzin Praktek (SlP) Dokter Umum / Gigi; 2. Surat lzin Apotek; 3. Surat lzin Pedagang Eceran ObaU Toko Obat; 4. Surat lzin Usaha Perdagangan ( SIUP ); 5. Surat lzin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum; 6. lzin Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas; 7. lzin dan Pengawasan Pendirian Sekolah Mengemudi; 8. lzin Rakit; 9. lzin BBM ( Angkutan Barang Berbahaya ); 10. lzin lnsidentiil; 11. lzin UU Gangguan ( Hinder OrdonantielHO ); 12. Surat lzin Operasional KIinik Swasta; 13. Surat lzin Praktek Dokter Spesialis Swasta; 14. Surat lzin Praktek (SlP) Bidan Swasta; 15. Surat lzin Optik; 16. lzin Usaha Industri (lUl); 17. lzin Pembuatan Badan Kapal ( IBK ); 18. lzin Trayek Angkutan Penumpang Umum; 19. lzin DUKS; 20. lzin Tempat Penimbunan Kayu ( Log Pond); 21. Izin Usaha Angkutan Air; 22. lzin Peredaran Benih / Bibit; 23. lzin Pembukaan Lahan I Land Clearing; 24. lzin Penggunaan Alat Berat; 25. lzin Pemanfaatan Limbah Tanaman Perkebunan; 26. lzin APMT, APMS ( Izin Agen Pengusaha Minyak Tanah, lzin Agen Premium Minyak Solar ); 27. lzin TBBC ( lzin Tangki Bahan Bakar Cair); 28. lzin SPBU ( lzin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ); 29. lzin Lokasi.
Pasal 5 Penyelenggaraan pelayanan non perizinan bertujuan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan non perizinan baik yang bersifat perorangan atau lembaga/badan. Pasal 6 Jenis pelayanan non perizinan, meliputi : 1. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas,OKP,LSM; 2. Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP); '3. Surat Rekomendasi Keramaian; 4. Sertifikasi Penjualan Makanan dan Minuman untuk Warung / Kantin;
5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan; 6. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran; 7. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga; 8. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ); 9. Pengujian Kendaraan Bermotor;
10. Pelayanan Pendaratan Kapal (tambat); 11. Rekomendasi perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) Trayek AKDP; 12. Surat Keterangan perubahan sifat kendaraan bukan umum ke umum; 13. Surat Keterangan perubahan sifat kendaraan umum ke bukan umum; 14. Pemberian surat keterangan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor ( selain pemeriksaan uji berkala ); Surat Keterangan Asal ( SKA ); Sertifikat Mutu ( SM); Surat Keterangan Kualitas Benur, Nener dan Bibit lkan; Penerbitan SK Karang Taruna; Surat Tanda Terdaftar Pengobatan Tradisional; Tanda Daftar lndustri (TDl); Penerbitan Sertifikat / Registrasi Kapal; STK ( Surat Tanda KecakaPan );
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Penerbitan surat penetapan lokasi parkir
di tepi jalan umum
(Retribusi Parkir);
24. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP); 25. Kartu Keluarga (KK ) Manual;
26. Kartu Keluarga (KK ) Nasional; 27. Kartu TandaPenduduk ( KTP ) Manual; 28. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nasional; 29. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS); 30. Rekomendasi untuk izin tempat penyimpanan sementara limbah 83' Pasal 7
(1) pedoman Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari jenis pelayanan perizinan/non perizinan, dasar hukum, persyaratan, standar prosedur teknis dan waktu pelayanan, komponen biaya/retribusi serta pem bebanan pem biayaa n.
(2) Pedoman Pelayanan Publik tersebut pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
BAB III ASAS DAN ASPEK PELAYANAN Pasal 8 Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melaksanakan dan berpedoman paOi StJniar pelayanan Publik dengan menerapkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Pasal
I
Dalam rangka efisiensi, persyaratan yang sama atas permohonan perizinan/non perizinan oleh satu
beberapa pemohon persyaratan' iorang/lembaga/badan) hanya menggunakan salah satu
pasal 10 (1) Dalam rangka pengembangan investasi masyarakat khususnya bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, bagi pemohon yang baru memulai usaha diberikan insentif atau kemudahan dalam peta-yanan perizinan usaha.
(2) Bagi pemohon dari gorongan usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebaskan dari seluruh biaya dan retribusi perizinan usaha. (3) Bagi pemohon darigolongan usaha Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan keringanan biaya dan retribusi per2inan usaha. (4) Kriteria dan besaran keringanan biaya dan retribusi perizinan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Pasal {1 Penyelenggara pelayanan mengumumkan secara terbuka mengenai standar pelayanan publik diringkungan instansinya dalam ra-ngka memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas serta memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan. Pasal 12 (1) Mekanisme penerimaan retribusirbiaya perizinan maupun non perizinan oleh penyelenggara pelayanan dilakukan secara terpusat dan dapat menggunakan jasa bank dalam pengelolaannya.
(2) Penerimaan retribusi/biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 13 Penyelenggara pelayanan menyediakan fasilitas pengaduan berupa kotak pengaduan ataupun dalam bentuk media tainnya dalam rangka menjamin mutu layanan dan tingkat kepuasan masyarakat.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan akan diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 15 (1) Penyelenggaraan pelayanan pubrik yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, tetap mengacu pada peraturan Daerah serta ketentuan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pelayanan dimaksud. (2) Hal-hal yang betum diatur daram peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati. BAB V PENUTUP
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggar diundangkan.
4gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita oae-ran Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarong Pada tanggal 14 Mei 2009 PJ.
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
H. SJACHRUDDIN. MS Diundangkan di Tenggarong Pada tanggal 15 Mei
SEKRET KABUPATEN
DAERAH AI KARTANEGARA,
. 080 096 380
BERIT
RAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2009 NOMOR 15
