BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: a. bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, guna tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur

dan

pertanggungjawaban

nasional

serta

mempedomani Surat Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor Persetujuan

Jadwal

B-PK.03.09/37/2014

Retensi

Arsip

(JRA)

tentang Fasilitatif

Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, perlu diatur mengenai Jadwal Retensi

Arsip

Fasilitatif

Kepegawaian

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Belitung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat :….

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

1

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1959

tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pembentukan

Nomor Propinsi

27

Tahun

Kepulauan

2000 Bangka

tentang Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor

5587),

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979

tentang

Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1979

Nomor

51,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3151);

7. Peraturan.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

2

7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

28

Tahun

2012

tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 8. Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004

tentang

Pengelolaan Arsip Statis; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tetang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintahan Desa/ Kelurahan; 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2009 tentang Prosedur Penetapan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 35 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 252); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

3

Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor

21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Belitung Tahun 2013 Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

(Lembaran

Daerah

Pemerintahan Kabupaten

Kabupaten

Belitung

Belitung

Tahun

2008

Nomor 14); 17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata

Kearsipan

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITAIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan

Pemerintah

pemerintahan

yang

yang

memimpin

menjadi

pelaksanaan

kewenangan

daerah

otonom. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Lembaga.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

4

4. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah

Kantor

Kearsipan

dan

Perpustakaan

Kabupaten

Belitung yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintah daerah sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung. 5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan

dalam

pelaksanaan

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. 8. Retensi

Arsip

penyimpanan

Pejabat arsip

Negara,

mengenai

adalah

arsip

jangka

waktu

perseorangan

yang

merupakan rekaman perjalanan karier pegawai negeri/ non pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara. 9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara dan

pejabat

lainnya

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. 10. Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier PNS di lembaga-lembaga negara dan badanbadan pemerintah. 11. Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier PNS yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang berwenang. 12. Data Kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karier PNS yang disusun berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian dari instansi yang bersangkutan. 13. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnyadisingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi.... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

5

berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 14. Unit Pengolah adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip aktif. 15. Unit Kearsipan adalah unit yang melaksanakan pengelolaan arsip inaktif. BAB II JADWAL RETENSI ARSIP Pasal 2 Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian mengatur ketentuan mengenai retensi arsip fasilitatif kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1)

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan, dan keterangan.

(2)

Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip fasilitatif kepegawaian.

(3)

Retensi arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip kepegawaian ditentukan

sebagaimana untuk

retensi

dimaksud aktif

dan

pada

ayat

retensi

(1)

inaktif

berdasarkan kriteria sebagai berikut : a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga. (4)

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi

yang

menetapkan

arsip

dipermanenkan,

dimusnahkan, atau dinilai kembali.


6

Pasal.... Pasal 4 Penentuan retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan: a. peraturan

perundang-undangan

yang

mewajibkan

arsip

disimpan dalam jangka waktu tertentu; b. peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

daluarsa

penuntutan hukum; dan c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 5 (1)

Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.

(2)

Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak selesainya hak dan kewajiban, kegiatan

dinyatakan

selesai

dipertanggungjawabkan

dan/atau setiap tahun anggaran berakhir. Pasal 6 Rekomendasi

yang

dituangkan

dalam

keterangan

tentang

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dipermanenkan atau dinilai kembali ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan c. keterangan

dinilai

kembali

ditetapkan

pada

arsip

yang

dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Pasal 7 Jenis

arsip

fasilitatif

kepegawaian

Pemerintah

Kabupaten Belitung meliputi : a. formasi pegawai; b. pengadaan pegawai; c. pembinaan karir pegawai; d. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai; e. mutasi pegawai; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

7

Daerah

f. administrasi pegawai; g. kesejahteraan.... g. kesejahteraan pegawai; h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun; i. perselisihan/ sengketa kepegawaian; j. usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/ janda/ dudanya dan PNS yang tewas; k. berkas perseorangan PNS; l. berkas perseorangan pejabat negara; m. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan n. berkas perseorangan kepala desa. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 6 April 2015 BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 6 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002


8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG NO

JENIS DOKUMEN/ARSIP

1

2

1

2

Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja/SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi kepada MenPAN dan RB dan Kepala BKN

JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4

KET 5

2 tahun setelah tahun anggaran berakhir

2 tahun

Musnah


3 tahun

Musnah

c.

Persetujuan Menpan dan RB


3 tahun

Musnah

d.

Penetapan Formasi PNS


3 tahun

Musnah

e.

Penetapan Formasi Khusus

3 tahun setelah realisasi

3 tahun

Permanen

2 tahun setelah semua diangkat ASN

3 tahun

Musnah

Pengadaan Pegawai a. Aparatur Sipil Negara 1) Proses Penerimaan Pegawai meliputi: - Pengumuman - Seleksi Administrasi

Pemanggilan…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

9

NO

JENIS DOKUMEN/ARSIP

1

2 -

KET 5

Pemanggilan Peserta Test Pelaksanaan Ujian Tertulis Keputusan Hasil Ujian Wawancara

2)

Penetapan Pengumuman Kelulusan

3 tahun setelah semua diangkat ASN

3 tahun

Musnah

3)

Berkas Lamaran yang tidak diterima


-

Musnah

-

-

Masuk berkas perseorangan

2 Tahun setelah SK ditetapkan

3 tahun


2 Tahun setelah Pelantikan SK ditetapkan

3 tahun

Dinilai kembali

1 tahun setelah kontrak selesai

2 Tahun

Musnah

4)

Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP - Surat Lamaran - Ijazah - SKCK - Kartu Kuning - Surat Keterangan Kesehatan - Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN lebih dari 2 tahun - SK CASN/ASN Kolektif

b.


Tenaga Ahli Mulai dari proses penerimaan sampai dengan penetapan sebagai tenaga ahli

c. Pegawai…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

10

NO

JENIS DOKUMEN/ARSIP

1

2 c.

3

Pegawai Tidak Tetap/ Pegawai Honorer Mulai dari proses penerimaan sampai dengan penetapan sebagai Pegawai Tidak Tetap/ Pegawai Honorer

Pembinaan Karir Pegawai a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai: 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri


KET 5

1 tahun setelah kontrak selesai

2 Tahun

Musnah

2 tahun setelah SK ditetapkan

2 tahun

Musnah

-

-



3 tahun

Musnah

b.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat

c.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3)/ Standar Kinerja Pegawai (SKP)

d.

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

1 tahun anggaran berjalan

2 tahun

Musnah, kecuali SK Penetapan Angka Kredit masuk berkas perseorangan

e.

Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir


2 tahun

Musnah

f.

Berkas Hukuman Disiplin


3 tahun

Musnah kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan

g. Penghargaan….


11

NO

JENIS DOKUMEN/ARSIP

1

g.

2 Penghargaan dan Tanda Jasa

4

Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai

5

Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, 'Dipekerjakan, Penugasan Sementara

JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 2 Tahun setelah SK 2 Tahun ditetapkan

KET 5 Musnah, Kecuali SK Masuk Berkas perseorangan

1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap

5 tahun

Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan


2 tahun

Musnah, kecuali SK dan Nota

Mutasi antar Perwakilan, dan Mutasi Antar Unit Kerja

Persetujuan masuk berkas perseorangan

b.

Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN

-

-


c.

Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan

-

-



2 tahun

Musnah, kecuali SK dan Nota

d.

masuk berkas perseorangan

e. Usul…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

12

NO

JENIS DOKUMEN/ARSIP

1

2


KET 5

e.

Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional


2 tahun

Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan

f.

Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai


2 tahun

Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan

g.

Peninjauan Masa Kerja


2 tahun

Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan

h. 6

Berkas Baperjakat

Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas


5 tahun

Permanen

2 Tahun setelah pelaksanaan

2 tahun

Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan


-


b.

Cuti Besar

c.

Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin

1 tahun setelah pelaksanaan

2 tahun

Musnah

d.

Cuti Alasan Penting


2 tahun

Musnah

e. Cuti…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

13

NO

JENIS DOKUMEN/ARSIP

1

2

7

e.

Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)

f

Dokumentasi Identitas Pegawai 1) Usul Penetapan Kartu Pegawai/Kartu Pagawai Elektronik/Kartu Istri/Kartu Suami 2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan 3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)


KET 5


-


1 tahun setelah identitas ditetapkan

2 tahun

Musnah

-

-

g.

Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

2 Tahun

-

Musnah

h.

Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala

2 Tahun

1 Tahun

Musnah

Kesejahteraan Pegawai Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan a. Pegawai

2 Tahun

-

Musnah

b. c. d. e. f.

Berkas tentang Berkas tentang Berkas tentang Berkas tentang Berkas tentang karena dinas

Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan

Asuransi Pegawai/ASKES Tabungan Perumahan Bantuan Sosial Pakaian Dinas Pegawai yang meninggal

g.

Berkas tentang Pemberian Tali Kasih

h. Berkas…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\10-JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BELITUNG_41D681.doc

14

NO

JENIS DOKUMEN/ARSIP

1 h. i

2 Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa

JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 -

KET 5 Masuk berkas perseorangan

Berkas tentang layanan Olah Raga dan Rekreasi

8

Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun

9

Perselisihan /Sengketa Kepegawaian


2 tahun


2 tahun setelah memperoleh keputusan bersifat tetap

2 tahun sampai dengan hak dan kewajiban habis

Dinilai kembali

10

Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan ASN yang Meninggal


2 tahun

Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan

11

Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil : a. Berkas lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya

2 tahun setelah berhenti/pensiun sampai dengan hak dan kewajiban habis

2 tahun setelah hak dan kewaajibannya

Musnah,kecuali pejabat eselon II, dan pejabat lain yang secara individu ditentukan oleh instansi serta ASN yang berjasa/ terlibat peristiwa berskala nasional, permanen

NO

c. d. e. f. g.

Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN SK Pengangkatan CPNS Hasil Pengujian Kesehatan SK Pengangkatan PNS SK Peninjauan Masa Kerja

h. i.

SK Kenaikkan Pangkat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan

j.

SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional JENIS DOKUMEN/ARSIP


JANGKA WAKTU SIMPAN

15

habis

KET

k. SK Perpindahan….

1

2 k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.

NO

AKTIF 3

INAKTIF 4

5

SK Perpindahan Wilayah Kerja SK Perpindahan Antar Instansi SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) Berita Acara Pemeriksaan SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan SK Pemberian Uang Tunggu SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara SK Pengalihan PNS SK Pemberhentian sebagai PNS SK Pemberhentian Sementara Surat Keterangan Pernyataan Hilang Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang

y. z. aa. bb. cc. dd.

SK Penggantian Nama Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran Surat Nikah/Cerai Akta Kelahiran Isian Formulir PUPNS Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan

ee. ff.

Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol Surat Keterangan Mutasi Keluarga JENIS DOKUMEN/ARSIP


JANGKA WAKTU SIMPAN

16

KET

gg. Surat….

1

2 gg. hh. ii. jj. kk. ll. mm nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu.

12

AKTIF 3

INAKTIF 4

2 tahun setelah berhenti/pensiun


5

Surat Keterangan Meninggal Dunia Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS Ijazah/Sertifikat SK Penempatan/Penarikan Pegawai SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk Surat Pertimbangan Status PNS SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah Sk Pensiun

Berkas Perseorangan Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Permanen

13. Berkas…. NO

JENIS ARSIP


JANGKA WAKTU SIMPAN

17

KET

1

2

AKTIF

INAKTIF

3

4

5

13

Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya



Permanen

14

Berkas perseorangan Kepala Desa



Permanen

BUPATI BELITUNG, Ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung,

SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002


18

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2015

Recommend Documents