SALINAN
BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memudahkan pengadministrasian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan besarnya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu untuk mengatur mengenai Tata Cara Pengadministrasian Ketetapan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Pajak
dengan
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Surat
Paksa
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang…. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26-RAPERBUP TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KETETAPAN PBB OK_39014EB.docx
1
3. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
IndonesiaTahun
Daerah 2009
(Lembaran
Nomor
130,
Negara
Republik
Tambahan
Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten
Belitung
Tahun
2007
Nomor
20),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Belitung
Tahun
2013
Nomor 11); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
(Lembaran
Daerah
Pemerintahan Kabupaten
Nomor 14); C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26-RAPERBUP TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KETETAPAN PBB OK_39014EB.docx
Kabupaten
Belitung
Belitung
Tahun
2008
10. Peraturan…. 2
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PENGGOLONGAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung. 4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 6. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. 7. Jenis buku adalah pembagian dan atau penggolongan besarnya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. BAB II JENIS POKOK KETETAPAN Pasal 2 Pengadministrasian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan penggolongan besarnya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal….
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26-RAPERBUP TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KETETAPAN PBB OK_39014EB.docx
3
Pasal 3 (1) Penggolongan
besarnya
pokok
ketetapan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan jenis buku. (2) Jenis
buku
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
sebagai berikut : Jenis Buku
Penggolongan Ketetapan
Buku I
Rp. 0,00
s.d Rp. 100.000,00
Buku II
Rp. 100.001,00
s.d Rp.
Buku III
Rp. 500.001,00
s.d Rp. 2.000.000,00
Buku IV
Rp. 2.000.001,00
Buku V
> Rp. 5.000.000,00
500.000,00
s.d Rp. 5.000.000,00
(3) buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Jenis Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.
Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juli 2015 BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH
Diundangkan….
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26-RAPERBUP TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KETETAPAN PBB OK_39014EB.docx
4
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung,
IMAM FADLLI, SH PEMBINA NIP. 197109152001121002
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\26-RAPERBUP TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KETETAPAN PBB OK_39014EB.docx
5
