BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang: a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah; b. bahwa untuk mengatasi penyakit malaria di daerah dengan mempedomani ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia dan Peraturan Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu disusun prosedur standar operasional eliminasi malaria di Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung; c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 ); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\6-ELIMINASI MALARIA_1810F1.doc

1

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 12. Peraturan Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 27 Seri E);


2

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 5. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria import serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. 6. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematik dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penanggulangan dari berbagai pihak. 7. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun. 8. Gebrak Malaria yang selanjutnya disingkat GM adalah gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana. 9. Kasus Indigeneus adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat. 10. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/ kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah. 11. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercapai, berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan. 12. Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan interrelasi (kerjasama).


3

13. Pos Malaria Desa yang selanjutnya disingkat Posmaldes adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. 14. Surveilans adalah suatu rangkaian proses pegamatan secara terus menerus dan sistematik serta berkesinambungan melaui pengumpulan data, analisa, interprestasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pasal 2 Eliminasi malaria di Kabupaten Belitung bertujuan mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2020. Pasal 3 (1)Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Dearah bersama mitra kerja pembangunan termasuk LSM, Dunia Usaha, Lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat. (2)Eliminasi malaria dilakukan secara bertahap, menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia. Pasal 4 Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan eliminasi malaria adalah sebagai berikut : a. melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat; b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya eliminasi malaria; c. menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang beresiko; d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah untuk mendukung secara aktif eliminasi malaria; e. menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, daerah maupun interdaerah, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui Forum gebrak malaria atau forum kemitraan lainnya; f. menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan; g. melakukan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan gebrak malaria atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk;


4

h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya eliminasi malaria;

BAB III KEGIATAN ELIMINASI MALARIA Pasal 5 Tahapan pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut : a. Tahap Pemberantasan Mengurangi tingkat penularan malaria di satu wilayah minimal di desa sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai SPR < 5 %, dengan sasaran intervensi kegiatan dalam tahap Pemberantasan adalah seluruh lokasi endemis malaria (masih terjadi penularan) di wilayah yang akan dieliminasi. b. Tahap Pra Eliminasi Mengurangi jumlah fokus aktif dan mengurangi penularan setempat di satu wilayah minimal di desa, sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai API < 1 per 1000 penduduk berisiko, dengan sasaran intervensi kegiatan dalam tahap Pra Eliminasi adalah fokus aktif (lokasi yang masih terjadi penularan setempat) di wilayah yang akan dieliminasi. c. Tahap Eliminasi Menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat di satu wilayah minimal di desa, sehingga pada akhir tahap tersebut kasus penularan setempat (indigenous) nol (tidak ditemukan lagi). BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, CIVIL SOCIETY DAN LEMBAGA DONOR Pasal 6 Pemerintah Daerah serta seluruh jajaran Dinas Kesehatan di Kabupaten Belitung melakukan langkah pro aktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan stakeholder guna melakukan upaya pengendalian malaria dalam rangka eliminasi malaria di Kabupaten Belitung.

Pasal 7 (1) Peran Pemerintah Daerah meliputi : a. menyusun prosedur standar operasional eliminasi malaria di wilayah kabupaten dalam suatu komitmen yang dituangkan dalam perundangan daerah;


5

b. melaksanakan eliminasi malaria; c. menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan eliminasi malaria; d. mengkoordinasikan kegiatan eliminasi malaria dengan lintas program dan sektor terkait; e. melaksanakan sistem kewaspadaan dini; f. menyediakan sarana dan prasarana dalam eliminasi malaria termasuk penanggulangan KLB serta pendistribusiannya; g. melaksanakan penanggulangan KLB,bencana, dan pengungsian; h. melaksanakan jejaring surveilans Epidemiologi dan sistem informasi malaria; i.

memfasilitasi tercapainya akses penermuan dan pengobatan bagi semua penderita;

j.

melaksanakan pelatiahan teknisdan manajemen dalam eliminasi malaria termasuk manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan ibu hamil sakit malaria bagi tenaga kesehatan ditingkat pelayanan dasar dan rujukan (dokter, perawat, bidan);

k. melakukan pemetaan daerah endemik, potensi KLB dan resisten; l.

melaksanakan survey-survey (dinamika penularan, Resistensi Insektisida, entomologi, dan lain-lain);

MBS/MFS,

m. melakukan pengadaan dan pendistribusian bahan dan alat, termasuk obat anti malaria dan insektisida; n. menyiapkan juru malaria desa dan kader Posmaldes di desa-desa endemik terpencil dan tidak terjangkau pelayanan petugas kesehatan; o. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan asistensi bagi sektor swasta, LSM, Organisasi profesi, civil sosiety, dan organisasi lain yang terkait; p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya eliminasi malaria dalam pencapaian status eliminasi di wilayahnya; q. menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pencapaian program eliminasi malaria di wilayah kabupaten kepada Gubernur.

(2) Peran Swasta, Civil Sosiety dan Lembaga Donor, meliputi : a. sektor swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan (Community Base Organization/ CBO), organisasi keagamaan (Faith Organization/ FBO), lembaga donor, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya berperan aktif sebagai mitra sejajar pemerintah melalui forum gebrak malaria atau forum kerjasama lain yang sudah terbentuk dalam eliminasi malaria; b. peran mitra tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan unsurunsur kemitraan, kesetaraan, komunikasi, akuntabilitas, dan


6

transparansi sebagaiman tercantum dalam pedoman kemitraan menuju eliminasi malaria; c. operasional pelaksanaan kegiatan di sesuaikan dengan visi, misi, tugas/ fungsi, dan kemampuan para mitra yang bersangkutan disesuaikan dengan upaya eliminasi malaria. Pasal 8 (1) Dalam pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten Belitung, dapat dibentuk kelompok kerja dari berbagai unsur dan keahlian yang relevan untuk mengkaji dan memberikan bahan pertimbangan. (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 (1) Untuk mendukung terlaksananya upaya eliminasi malaria, semua instansi dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/ tahun sesuai dengan tugas/ fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. (2) Pembiayan pelaksanaan eliminasi malaria dapat diupayakan melalui sumber APBN, APBD, bantuan dari lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri, swasta, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan eliminasi malaria di Kabupaten Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan stakeholder terkait.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


7

Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 21 April 2010 BUPATI BELITUNG, ttd DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 21 April 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd td. MULGANI BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 6


8

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents