SALINAN
BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, perlu merubah dan menyesuaikan Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor
6
Tahun
2013
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa; b. bahwa guna melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa;
Mengingat...
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\7-PERBUP PENGHASILAN APARAT DESA.ok.doc
1
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat
II
dan
Kotapraja
Di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9.Peraturan Pemerintah…
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\7-PERBUP PENGHASILAN APARAT DESA.ok.doc
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun
2007
Antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,
dan
Pemberhentian
Kepala
Desa
(Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Tata
Cara
Pengangkatan
dan
Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa Lembaran Daerah…
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\7-PERBUP PENGHASILAN APARAT DESA.ok.doc
3
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan
Aparat
Pemerintahan
Desa
(Berita
Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
PENGHASILAN
TETAP
KEPALA
DESA
DAN
PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 4), diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan Pasal…
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\7-PERBUP PENGHASILAN APARAT DESA.ok.doc
4
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Penghasilan
tetap
Kepala
Desa
dan
Perangkat
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. (3) Tunjangan
lainnya
sebagaimana
Kepala
dimaksud
Desa
pada
ayat
dan
Perangkat
Desa
(1)
dibebankan
pada
APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (4) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan; c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan; d. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; dan e. Kasatgas Hansip sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. 2. Ketentuan Peraturan
Pasal Bupati
3
ayat
Belitung
(3)
sebagaimana
Nomor
4
tercantum
Tahun
2012
pada
tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan...
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\7-PERBUP PENGHASILAN APARAT DESA.ok.doc
5
tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut; Pasal 3 (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa. (3) Besarnya tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Ketua
BPD
ditetapkan
paling
banyak
sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan; b. Wakil
Ketua
BPD
ditetapkan
paling
banyak
sebesar
Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan; c. Sekretaris
BPD
ditetapkan
paling
banyak
sebesar
Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan d. Anggota
BPD
ditetapkan
paling
banyak
sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan. 3. Ketentuan Pasal 3A ayat (2) sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa diubah, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3A (1) Bendahara Desa menerima tunjangan bulanan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APB Desa. (2) Besarnya tunjangan bagi Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan. (3)Besarnya tunjangan…
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\7-PERBUP PENGHASILAN APARAT DESA.ok.doc
6
(3) Besarnya
tunjangan
bulanan
bagi
Bendahara
Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1)
Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berasal dari Pegawai Negeri.
(2)
Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berasal dari Pegawai Negeri dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Desa setara dengan tunjangan eselon IV a; b. Sekretaris Desa setara dengan tunjangan eselon IV b; dan c. Perangkat Desa lainnya (Kepala Urusan, Kepala Dusun) dan BPD sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per bulan.
(3)
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan dan ditetapkan dalam APB Desa. Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 5 Februari 2014 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\7-PERBUP PENGHASILAN APARAT DESA.ok.doc
7
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 5 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
ttd. KARYADI SAHMINAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 7
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\7-PERBUP PENGHASILAN APARAT DESA.ok.doc
8
