BUPATI BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,

dan

Kabupaten

Pegawai

Tidak

Belitung

Tetap

agar

di

dalam

lingkungan

Pemerintah

pelaksanaannya

dapat

dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab,

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Tidak

ketentuan

Tetap,

mengenai

dipandang perjalanan

perlu dinas

mengatur dalam

kembali

negeri

bagi

Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perjalanan Ketua/Wakil

Dinas Ketua

Dalam

Negeri

dan

Anggota

Bagi

Bupati/Wakil

Dewan

Perwakilan

Bupati, Rakyat

Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; 1

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

4

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

PERJALANAN

DINAS

DALAM

NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI

NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Belitung. 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 4. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung. 5. Pejabat adalah Bupati dan Wakil Bupati Belitung, serta Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. 6. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 7. Pegawai adalah Pengawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung. 8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

5

9. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Ketua/ Wakil Ketua DPRD, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum, Kantor, Sekretariat Korpri, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat

yang

diberi

kuasa

untuk

melaksanakan

sebagian

kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran

untuk

mengambil

keputusan

dan/atau

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan,

membayarkan,

menatausahakan,

dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 17. Perjalanan dinas jabatan adalah Perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang

6

dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. 18. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan

yang

lama

ke

tempat

kedudukan

yang

baru

berdasarkan surat keputusan pindah. 19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak tetap, dan Pihak lain. 20. Pelaksana SPD adalah Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas. 21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 22. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 23. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 24. Surat Perintah Tugas adalah Naskah dinas dari atasan yang ditujukan

kepada

bawahan

yang

berisi

perintah

untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 25. Tempat kedudukan adalah Lokasi kantor/satuan kerja. 26. Tempat

Tujuan

adalah

Tempat/kota

yang

menjadi

tujuan

perjalanan dinas. 27. Datasering adalah Penugasan sementara waktu. 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pembayaran. 30. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara 7

Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 31. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 32. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPTUP adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung. 33. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPK. 34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 35. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan

Bupati

ini

mengatur

mengenai

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. perjalanan dinas jabatan; dan 8

b. perjalanan dinas pindah. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pegawai Negeri Sipil; dan b. Calon Pegawai Negeri Sipil. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 4 (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, digolongkan menjadi : a. perjalanan dinas jabatan keluar daerah Kabupaten Belitung; b. perjalanan dinas jabatan dalam daerah yang melewati batas kecamatan; c. perjalanan dinas jabatan dalam daerah ke daerah kepulauan. (2) Batas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah meliputi kesatuan wilayah Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong, dan Kecamatan Selat Nasik. (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas: 9

a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam. (4) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS Pasal 5 (1) Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, workshop/lokakarya dan sejenisnya; c. Pengumandahan (Datasering) di luar tempat kedudukan; d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan; e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat

keterangan

dokter

tentang

kesehatannnya

guna

kepentingan jabatan; f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan

keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai

Negeri; g. harus

memperoleh pengobatan di luar

tempat

kedudukan

berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 di luar tempat kedudukan; i. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan termasuk Bimtek dan Pentaloka;

10

j. menjemput/mengantarkan pejabat/pegawai

yang

ke

tempat

meninggal

pemakaman

dunia

dalam

jenazah

melakukan

perjalanan dinas; k. menjemput/mengantarkan

ke

tempat

pemakaman

jenazah

pejabat/pegawai yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan dalam rangka untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Pasal 6 (1) Perjalanan dinas jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas. (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh : a. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, staf dan PTT pada SKPD berkenaan; b. Kepala Dinas Pendidikan untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup Satuan Kerja Sekolah; c. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD Eselon III dan Eselon IV; d. Bupati untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati/Kepala SKPD Eselon II; e. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD. (3) Apabila

Pejabat

yang

menerbitkan

Surat

Perintah

Tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan atau tidak berada

ditempat

diterbitkan

oleh

kedudukan, Pejabat

yang

maka

Surat

ditunjuk

Perintah

oleh

Pejabat

Tugas yang

bersangkutan.

11

(4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut : a. dasar dan pertimbangan penugasan; b. nama, pangkat/golongan, NIP, jabatan yang diberi tugas; c. jenis tugas yang harus dilaksanakan; dan d. waktu pelaksanaan tugas. (5) Berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal : a. perjalanan dinas jabatan keluar daerah; atau b. perjalanan dinas jabatan dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. (6) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penerbitan SPD. (7) Perjalanan dinas jabatan di dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD sebagaimana format Surat Perintah Tugas terlampir dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini. (8) Bentuk formulir Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan

kepentingan

serta

tujuan

perjalanan

dinas

tersebut. (2) Perjalanan dinas jabatan di dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan dicantumkan dalam Surat Perintah Tugas. (3) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 8 (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transpor; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau f.

biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. uang makan; b. uang transpor lokal; dan c. uang saku. (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; b. retribusi

yang

dipungut

diterminal

bus/stasiun/bandara/

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya. (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana ketentuan dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini; 13

b. Biaya

penginapan

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

a

dibayarkan secara lumpsum. (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas. (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati selama melakukan perjalanan dinas dengan ketentuan : a. diberikan secara at cost maksimum Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari; b. digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan; c. biaya sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. (9) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 9 Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum

dalam

Lampiran

V

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 10 (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

14

a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD; b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II; c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap. (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pengaturan sebagai berikut : a. uang

harian

dibayarkan

lumpsum,

secara

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. biaya

penginapan

berdasarkan

dibayarkan

fasilitas

dan

kelas

sesuai

dengan

penginapan,

biaya

riil,

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; d. biaya

pemetian

berhubungan

dan

angkutan

dengan

jenazah,

termasuk

pengruktian/pengurusan

yang

jenazah,

dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan maksimalnya diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (7); f.

perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

g. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15

Pasal 11 (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan. (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersamasama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, diklat dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud. (4) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan

ketersedian

dana

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD yang berkenaan. Pasal 12 Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/ sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian. Pasal 13 Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14 Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut : a. uang harian, biaya transpor pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan 16

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; b. uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dan huruf k. Pasal 15 Uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (6) dan ayat (8) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Pasal 16 Biaya transpor pegawai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Pasal 17 (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan diberikan : a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan lebih dari 8 (delapan) jam; b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain; d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat kedudukan ke/datang dari luar negeri; e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;

17

f.

selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas datasering;

g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan datasering menjadi penugaspindahan; h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; i.

selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di

tempat

kedudukan

almarhum/almarhumah

yang

bersangkutan. (2) Besaran uang harian untuk perjalanan dinas jabatan ke Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 18 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan. (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. Pasal 19 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah

hari

yang

ditetapkan

dalam

SPD,

PPK

dapat

mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan

tersebut

bukan

disebabkan

kesalahan/kelalaian

pelaksana SPD, dengan melampirkan : a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau 18

b. surat keterangan perpanjangan surat perintah tugas dari pemberi tugas. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan, sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i. (3) Dalam

hal

jumlah

hari

menunggu

sambungan

dengan

alat

angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, maka PPK dapat mempertimbangkan

pemberian

tambahan

uang

harian,

biaya

penginapan, uang representatif dan, sewa kendaraan dalam kota sepanjang

kelebihan

tersebut

bukan

disebabkan

kesalahan/

kelalaian Pelaksana SPD. (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pelaksana SPD wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya. (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan, sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g. BAB VII PERJALANAN DINAS PINDAH Pasal 20 (1) Perjalanan

dinas

pindah

oleh

Pelaksana

SPD

dilakukan

berdasarkan Surat Keputusan Pindah. (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

oleh

pejabat

yang

berwenang

sesuai

ketentuan

peraturan perundang-undangan. (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD. 19

(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 21 (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah. (2) Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka : a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah; b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap; c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap; d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau f.

pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. isteri/suami

yang

sah

sesuai

ketentuan

Undang-Undang

Perkawinan yang berlaku; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, 20

yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. (4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang. (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I. BAB VIII BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH Pasal 22 (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut : a. biaya transpor pegawai; b. biaya transpor keluarga; c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau d. uang harian. (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan

secara

lumpsum

dan

merupakan

batas

tertinggi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (3) Komponen biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

21

Pasal 23 Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud

dalam

Pasal

22

ayat

(1)

mengacu

pada

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Pasal 24 (1) Biaya-biaya

yang

diberikan

untuk

perjalanan

dinas

pindah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut : a. biaya transpor pegawai; b. biaya transpor keluarga yang sah; c. uang harian; dan/atau d. biaya pengepakan dan angkutan barang. (2) Biaya-biaya

yang

diberikan

untuk

perjalanan

dinas

pindah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf e, sebagai berikut : a. biaya transpor keluarga; b. uang harian; dan/atau c. biaya pengepakan dan angkutan barang. (3) Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut : a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/ menetap yang baru; b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung; c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA; atau d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat

yang

menerbitkan

Surat

Perintah

Tugas

untuk

melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

22

Pasal 25 Perjalanan dinas pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas. Pasal 26 (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, didasarkan pada: a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; b. volume barang; dan c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan. (2) Jarak

antara

tempat

kedudukan

dengan

tempat

tujuan

sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi

atau

menurut

keterangan

resmi

dari

instansi

yang

berwenang. Pasal 27 (1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan. (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari satuan biaya sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah dilakukan ke Belitung Timur. (4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yang digunakan sebagai

dasar

perhitungan,

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 28 Biaya perjalanan dinas pindah dibebankan pada DPA SKPD/Satuan Kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi. 23

BAB IX PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 29 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dapat diberikan dalam batas

pagu

anggaran

yang

tersedia

dalam

DPA-SKPD

yang

berkenaan. (2) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan

ketentuan

yang

mengatur

mengenai

langkah-langkah

menghadapi tahun anggaran. (3) Pengajuan biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diatur sebagai berikut : a. pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia; b. pindah tugas, pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan

dengan

hormat

dengan

hak

pensiun

atau

mendapat uang tunggu dan pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai

Tidak

Tetap

yang

meninggal

dunia

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama. Pasal 30 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). (2) Pembayaran

biaya

perjalanan

dinas

dengan

mekanisme

Pembayaran Langsung (LS) dilakukan melalui : a. perikatan dengan penyedia jasa; b. Bendahara Pengeluaran; atau 24

c. Pelaksana SPD. (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b. perjalanan

dinas

jabatan

dalam

rangka

mengikuti

rapat,

seminar dan sejenisnya. Pasal 31 (1) Pembayaran

biaya

perjalanan

dinas

dengan

mekanisme

UP

dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas persetujuan PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Surat Perintah Tugas atau Surat Keputusan Pindah; b. salinan SPD; c. kuitansi tanda terima uang muka, sebagaimana tercantum pada format Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas. Pasal 32 (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/ jasa Pemerintah. (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

25

Pasal 33 (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. Pasal 34 (1) Pembayaran

biaya

perjalanan

dinas

kepada

penyedia

jasa

didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian. (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK. Pasal 35 (1) Pembayaran

biaya

Pembayaran

perjalanan

Langsung

(LS)

dinas

dengan

mekanisme

melalui

transfer

Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pihak ketiga atau Pelaksana SPD. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui PPK. (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan : a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu. (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya. (5) Pembayaran

kekurangan

biaya

perjalanan

dinas

jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS. 26

Pasal 36 Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan

Surat

Perintah

Membayar

Surat

Perintah

(SPM)

oleh

PA/KPA,

dan

penerbitan

Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berpedoman pada peraturan mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah. Pasal 37 (1) Dalam

hal terjadi pembatalan pelaksanaan

perjalanan dinas

jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD/ Satuan Kerja berkenaan. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

27

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 38 (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling

lambat

5 (lima) hari

kerja

setelah

perjalanan dinas

dilaksanakan. (2) Pelaksana SPD wajib menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukannya kepada pemberi tugas. (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa : a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa

kuitansi

atau

bukti

pembayaran

lainnya

yang

dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan f.

bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak

diperoleh,

jabatan

dapat

pertanggungjawaban hanya

menggunakan

biaya

perjalanan

dinas

Daftar

Pengeluaran

Riil

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d. (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa : a. fotokopi Surat Keputusan Pindah; b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; 28

c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan e. kuitansi/bukti

penerimaan

untuk

biaya

pengepakan

dan

angkutan barang. Pasal 39 (1) PPK melakukan perhitungan rampung terhadap seluruh bukti pengeluaran

biaya

perjalanan

dinas

dan

disampaikan

kepada

Bendahara Pengeluaran. (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biayabiaya

yang

tercantum dalam

daftar

pengeluaran

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36. (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat

Permintaan

Pencairan

Dana

(SPM/

SP2D)

LS Perjalanan Dinas. Pasal 40 (1) Pelaksana SPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. (2) Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang

berakibat

kerugian

bertanggungjawab

yang

sepenuhnya

atas

diderita seluruh

oleh

negara,

tindakan

yang

dilakukan. BAB XI PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 41 (1) Bupati/Kepala

SKPD/Kepala

Satuan

Kerja

menyelenggarakan

pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas. 29

(2) Pengendalian

internal

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42 (1) Selain Pejabat dan Pegawai, pihak lain dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. (3) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan. (4) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah, digolongkan dalam tingkat C sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf C. Pasal 43 Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dilaksanakan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 (1) Biaya perjalanan dinas jabatan yang telah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan 30

Bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati

Belitung

Nomor

23

Tahun

2009

tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak

Tetap

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Belitung. (2) Biaya perjalanan dinas jabatan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas yang dikeluarkan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 23) dan semua ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 31

Pasal 47 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 Desember 2012 BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd.

ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002

32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

777 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG A. LEBIH DARI 8 JAM

NO.

PEJABAT/ESELON, PANGKAT/GOL.

TINGKAT PERJALANAN DINAS

DALAM DAERAH LEWAT BATAS KECAMATAN

DALAM DAERAH KE DAERAH KEPULAUAN DARI DAN KE P. SELIU

DARI DAN KE P. SUMEDANG

DARI DAN KE P. GERSIK/ KUIL/ KALANG BAU

DARI DAN KE P. MENDANAU

DARI DAN KE PULAU LAINNYA

1.

Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD

A

Rp. 90.000,-

Rp. 130.000,-

Rp. 160.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 130.000,-

Rp. 100.000,-

2.

Eselon II dan Anggota DPRD

B

Rp. 80.000,-

Rp. 120.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 140.000,-

Rp. 120.000,-

Rp. 90.000,-

3.

Eselon III/ Gol. IV

C

Rp. 70.000,-

Rp. 110.000,-

Rp. 140.000,-

Rp. 130.000,-

Rp. 110.000,-

Rp. 80.000,-

4.

Eselon IV/ Gol. III

C

Rp. 60.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 130.000,-

Rp. 120.000,-

Rp. 100.000,-

Rp. 70.000,-

5.

PNS Gol. I dan II

C

Rp. 50.000,-

Rp. 90.000,-

Rp. 120.000,-

Rp. 110.000,-

Rp. 90.000,-

Rp. 60.000,-

B. SAMPAI DENGAN 8 JAM Diberikan uang transpor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN

33

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA) UANG SAKU RAPAT

UANG HARIAN

UANG TRANSPOR PEGAWAI

BIAYA PENGINAPAN

1. Peserta

-

√

√ 1)

√

2. Panitia / Moderator

-

-

-

-

3. Narasumber

-

-

√ 1)

√

√ 2)

-

√ 3)

√ 4)


-

-

-

-

3. Narasumber

-

-

√

-

√ 3)

-

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS I. MELEWATI BATAS KOTA

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM 1. Peserta

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM √ 2) 1. Peserta

3)

√

4)


-

-

-

-

3. Narasumber

-

-

√ 3)

-

Keterangan : 1. 2. 3. 4. 5.

√1)

:

Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan. √2) : Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya. √3) : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya. √4) : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

34

II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN) KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

UANG SAKU PAKET FULLBOARD

UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY

UANG TRANSPOR PEGAWAI

BIAYA PENGINAPAN

UANG HARIAN

I. MELEWATI BATAS KOTA 1. Peserta

√ 3)

-

√ 2)

√

√


√ 3)

-

√ 2)

√

√

-

-

√ 2)

√

√

3. Narasumber

II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM 1. Peserta

√ 3)

√ 3)

√

√ 4)

√


√ 3)

√ 3)

√

√ 4)

√

-

-

√

√ 4)

√

3. Narasumber

III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM 1. Peserta

-

√ 3)

√

-

-


-

√ 3)

√

-

-

3. Narasumber

-

-

√

-

-

Keterangan : 1.

√ 1)

:

2.

√ 2)

:

3.

√ 3)

:

4.

√ 4)

:

Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan. Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya. Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar

5. Uang Saku Biaya 6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.


35

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG 777 KOP NASKAH DINAS SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : ........................... Dasar

: ............................................................................................... ............................................................................................... MEMERINTAHKAN :

Kepada

: 1. Nama Pangkat/Gol NIP. Jabatan

: : : :

.................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Dst. Untuk

: 1. ............................................................................................. 2. ............................................................................................. 3. ............................................................................................. Dst.

Biaya

: Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung. Ditetapkan di ................................... pada tanggal ................................... 20.... Bupati Belitung/Ketua DPRD/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (pilih sesuai dengan SKPD) .......(Nama Jelas)......... ...........(Pangkat)........... ...............(NIP.).............. BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN

36

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KOP NASKAH DINAS Lembar ke Kode No. Nomor

: 1 : .................... : ....................

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) Dasar : Surat Perintah Tugas Nomor : ................................ Tanggal ....................... 1.

Pejabat Pembuat Komitmen

2.

Nama/NIP Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas

3.

4.

a. Pangkat dan Golongan ruang gaji b. Jabatan/Instansi c. Tingkat biaya perjalanan dinas Maksud perjalanan dinas

5.

Alat angkutan yang dipergunakan

6.

a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan

a. b.

7.

a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *)

a. b. c.

8.

Pengikut

:

a. b. c.

Nama

Tgl lahir

Keterangan

1. 2. 3. 4. 9.

10.

Pembebanan Anggaran. a. Instansi b. Mata anggaran

a. b.

Keterangan lain-lain

*) coret yang tidak perlu Dikeluarkan di ............................. pada tanggal ............................. Pejabat Pembuat Komitmen ( ........................................ ) NIP. .................................

37

Lembar ke : 2 I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala

II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :

(....................................) NIP. ........................... Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala

(....................................) NIP. ........................... III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :


(....................................) NIP. ........................... IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :


(....................................) NIP. ........................... V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :


(....................................) NIP. ........................... VI. Tiba di : (tempat kedudukan) pada tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (....................................) NIP. ........................... VII. Catatan Lain-lain

(....................................) NIP. ........................... Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen (.......................................) NIP. ................................

VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN

38

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN KELUAR DAERAH Jumlah Hari yang dibayarkan

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

Uang Harian

Biaya Penginapan

Biaya Transpor Pegawai

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√ 1)

√ 1)

√ 1)

Sesuai penugasan

-

c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering).

√

√ 2)

√ 3)

Maksimal 90 hari

-

d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.

√

√

√

2 (dua) hari

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan. f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.

39

Sesuai penugasan

-

h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.

√

√

√

Maksimal 2 (dua) hari

-

i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

√ 4)

√ 5)

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

√

√

√

j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengan-

tarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Maksimal 3 (tiga) hari


√

√

Keterangan : 1.

√ 1)

:

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.

√ 2)

:

Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.

3.

√ 3)

:

Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.

4.

√ 4)

:

Uang Harian diberikan penuh 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan dan uang saku sebesar 30 % dari uang harian sesuai jumlah hari selama mengikuti kegiatan diklat .

5.

√ 5)

:

Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan dalam hal penginapan ditanggung penyelenggara selama mengikuti kegiatan diklat.

6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

40

II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Jumlah Hari yang dibayarkan


Uang Harian

Biaya Penginapan

Biaya Transpor Pegawai

√

√

√

Sesuai penugasan

-

√ 1)

√ 1)

√ 1)

Sesuai penugasan

-

c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering).

√

√ 2)

√ 3)

Maksimal 90 hari

-

d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.

√

√

√

2 (dua) hari

-

√

√

√

Sesuai penugasan

-

f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.

√

√

√

Sesuai penugasan

-

g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.

√

√

√

Sesuai penugasan

-

h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.

√

√

√

Maksimal 2 (dua) hari

-

i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

√ 4)

√ 5)

√

Sesuai penugasan

-

√

√

√

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.

j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

41


√

k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengan-

tarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

√

√

√


√

Keterangan : 1.

√ 1)

:

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.

√ 2)

:

Biaya Penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumandahan (Detasering) tidak tersedia rumah dinas.

3.

√ 3)

:

Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.

4.

√ 4)

:

Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.

5.

√5

:

Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya. 7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. 8. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang. 9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

42

III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM Biaya Transpor Pegawai

Jumlah yang dibayarkan


√

Sesuai penugasan

-

√ 1)

√ 1)

-

c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.

√

Keberangkatan dan Kepulangan

-

d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.

√

Sesuai penugasan

-

e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.

√

Sesuai penugasan

-

f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.

√

Sesuai penugasan

-

Keberangkatan dan Kepulangan

-

Sesuai penugasan

-

Dibayarkan 1 (satu) kali

√

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan a. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.

√

h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

√

i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

√

j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

√

Dibayarkan 1 (satu) kali

√

Keterangan : 1.

√ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.

Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

43

3.

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.

4.

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya transpor pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.

5.

Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian


44

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG Lampiran a. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor Tanggal No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

: :

PERINCIAN BIAYA

JUMLAH :

JUMLAH

KETERANGAN

Rp.

Terbilang ......................., tanggal, bulan, tahun Telah dibayar sejumlah Rp. ........................

Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. ........................

Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima,

( .....................................) NIP. ..............................

( .....................................) NIP. ..............................

Lampiran b. PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih

: : :

Rp. ............................................. Rp. ............................................. Rp. ............................................. Pejabat Pembuat Komitmen ( ..................................... ) NIP. ................................ BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN

45

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

PROVINSI TUJUAN

UANG HARIAN (RUPIAH)

NANGGROE ACEH DARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT D.K.I. JAKARTA JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT

360.000 370.000 360.000 400.000 360.000 360.000 400.000 380.000 370.000 400.000 360.000 450.000 550.000 370.000 420.000 410.000 480.000 440.000 420.000 370.000 360.000 370.000 430.000 370.000 370.000 360.000 430.000 370.000 380.000 360.000 370.000 580.000 480.000


46

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG FASILITAS TRANSPOR BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD DAN KELUARGA *) NO.

PEJABAT

1

2

TINGKAT PERJALANAN DINAS 3

PESAWAT UDARA 4

MODA TRANSPORTASI KAPAL KERETA LAUT API/ BUS 5 6

1.

Bupati/Wakil Bupati, Ketua/ Wakil Ketua DPRD

A

Bisnis

Kelas I B

Eksekutif

2.

Anggota DPRD

B

Ekonomi

Kelas I B

Eksekutif

LAINNYA 7 Sesuai Kenyataan

Sesuai Kenyataan

FASILITAS TRANSPOR BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA *) NO. 1

ESELON, PANGKAT/ GOL. 2


PESAWAT UDARA 4

MODA TRANSPORTASI KAPAL KERETA LAUT API/ BUS 5 6

LAINNYA 7

1.

Eselon II

B

Ekonomi

Kelas I B

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

2.

Eselon III/ Gol. IV

C

Ekonomi

Kelas II A

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

3.

Eselon IV/ Gol. III

C

Ekonomi

Kelas II A

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

4.

PNS Gol. I dan II

C

Ekonomi

Kelas II A

Eksekutif

Sesuai Kenyataan

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h. BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN

47

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD DAN KELUARGA *) NO.

PEJABAT

1

2


FASILITAS HOTEL

KELAS

4

5

1.

Bupati/ Wakil Bupati dan Ketua/ Wakil Ketua DPRD

A

Bintang Empat

Delux

2.

Anggota DPRD

B

Bintang Empat

Delux

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA *) NO.

ESELON, PANGKAT/ GOL.

1

2


FASILITAS HOTEL

KELAS

4

5

1.

Eselon II

B

Bintang Empat

Delux

2.

Eselon III/Gol. IV

C

Bintang Tiga

Standar

3.

Eselon IV/Gol. III

C

Bintang Tiga

Standar

4.

PNS Gol. I dan II

C

Bintang Tiga

Standar

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h. BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN

48

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.

TINGKAT PERJALANAN DINAS

URAIAN

1

2

1.

Biaya Pemetian

2.

Pengangkutan

Tingkat A 3

Tingkat B 4

Tingkat C 5

4.000.000,-

3.000.000,-

2.500.000,-

Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan


49

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/ WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD, DAN PEJABAT ESELON II NO.

PEJABAT

BESARAN PER HARI

1

2

3

1.

Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD

Rp. 400.000,00

2.

Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II

Rp. 250.000,00


50

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF HOTEL TARIF HOTEL NO.

PROVINSI

SATUAN

PEJABAT NEGARA

PEJABAT ESELON II

PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV

PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III

GOLONGAN I/II

1.

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

OH

4.420.000

1.308.000

1.080.000

410.000

340.000

2.

SUMATERA UTARA

OH

4.960.000

1.030.000

650.000

470.000

310.000

3.

RIAU

OH

3.450.000

1.075.000

720.000

450.000

380.000

4.

KEPULAUAN RIAU

OH

3.410.000

930.000

650.000

380.000

280.000

5.

JAMBI

OH

4.000.000

1.030.000

589.000

370.000

290.000

6.

SUMATERA BARAT

OH

4.240.000

1.030.000

800.000

460.000

336.000

7.

SUMATERA SELATAN

OH

4.500.000

1.000.000

591.000

429.000

280.000

8.

LAMPUNG

OH

3.960.000

1.152.000

770.000

374.000

356.000

9.

BENGKULU

OH

1.300.000

790.000

580.000

570.000

510.000

10.

BANGKA BELITUNG

OH

2.400.000

1.030.000

600.000

451.000

300.000

11.

BANTEN

OH

3.250.000

1.430.000

920.000

450.000

375.000

12.

JAWA BARAT

OH

3.250.000

1.470.000

830.000

460.000

390.000

13.

D.K.I. JAKARTA

OH

8.720.000

1.000.000

650.000

610.000

400.000

14.

JAWA TENGAH

OH

4.050.000

1.452.000

750.000

450.000

350.000

15.

D.I. YOGYAKARTA

OH

4.620.000

1.248.000

670.000

528.000

359.000

16.

JAWA TIMUR

OH

4.400.000

1.152.000

768.000

390.000

280.000

17.

BALI

OH

4.510.000

1.810.000

1.220.000

904.000

658.000

18.

NUSA TENGGARA BARAT

OH

3.056.000

1.082.000

550.000

540.000

360.000

51

19.

NUSA TENGGARA TIMUR

OH

3.000.000

1.000.000

661.000

470.000

400.000

20.

KALIMANTAN BARAT

OH

2.400.000

1.130.000

740.000

430.000

318.000

21.

KALIMANTAN TENGAH

OH

3.000.000

1.350.000

750.000

440.000

408.000

22.

KALIMANTAN SELATAN

OH

4.250.000

1.420.000

770.000

500.000

379.000

23.

KALIMANTAN TIMUR

OH

4.000.000

1.458.000

750.000

550.000

450.000

24.

SULAWESI UTARA

OH

3.200.000

1.415.000

640.000

500.000

290.000

25.

GORONTALO

OH

1.320.000

1.010.000

910.000

410.000

240.000

26.

SULAWESI BARAT

OH

1.260.000

1.030.000

910.000

400.000

360.000

27.

SULAWESI SELATAN

OH

4.820.000

1.000.000

853.000

495.000

371.000

28.

SULAWESI TENGAH

OH

2.030.000

1.040.000

524.000

400.000

330.000

29.

SULAWESI TENGGARA

OH

1.850.000

1.070.000

716.000

450.000

420.000

30.

MALUKU

OH

3.000.000

1.030.000

680.000

412.000

280.000

31.

MALUKU UTARA

OH

3.110.000

1.512.000

600.000

420.000

380.000

32.

PAPUA

OH

2.850.000

1.260.000

720.000

460.000

380.000

33.

PAPUA BARAT

OH

4.500.000

1.260.000

900.000

400.000

370.000


52

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN BELITUNG TIMUR NO.

URAIAN PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN

KETERANGAN

1.

Perjalanan dinas yang menurut tugasnya tidak menginap di tempat tujuan.

Rp. 200.000,00

Tanpa biaya penginapan

2.

Perjalanan dinas yang menurut tugasnya harus menginap di tempat tujuan.

Rp. 300.000,00

Ditambah biaya penginapan sesuai fasilitas penginapan berdasarkan tingkat perjalanan dinas


53

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/ WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG777 SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG GOLONGAN PELAKSANA SPD URAIAN/TUJUAN

GOLONGAN IV

GOLONGAN III

GOLONGAN II

GOLONGAN I

Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan 1.

Pegawai yang berkeluarga dengan anak

25 m³

20 m³

15 m³

10 m³

2.

Pegawai yang berkeluarga tanpa anak

15 m³

12 m³

9 m³

6 m³

3.

Pegawai yang tidak berkeluarga

5 m³

4 m³

3 m³

2 m³


54

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/ WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG7

(SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH) ...................................................................... ......................................................................

Beban Rekening Buku Kas No. Tahun Anggaran

: ..................... : ..................... : .....................

KWITANSI

Sudah diterima dari : ........................................................................... Uang sebesar : ........................................................................... Untuk pembayaran : ........................................................................... Berdasarkan SPD : ........................................................................... Nomor : ........................................................................... Tanggal : ........................................................................... Untuk perjalanan dinas dari : ........................................... Ke ..................... Terbilang Rp. ...........................,-

Yang menerima,

( ................................. ) NIP. ............................


55

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/ WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG7 KOP NASKAH DINAS SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR ........................ Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

……………………………………………………………

NIP

:

……………………………………………………………

Jabatan

:

……………………………………………………………

Unit Organisasi

:

……………………………………………………………

Kementerian/Lembaga :

……………………………………………………………

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama : Nama

:

……………………………………………………………

NIP

:

……………………………………………………………

Jabatan

:

……………………………………………………………

Unit Organisasi

:

……………………………………………………………

Kementerian/Lembaga :

……………………………………………………………

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu …………..……………….......... ……………………………………………………………………………………………………………………. Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. …………………………………. Yang Membuat Pernyataan ………………………………….


56

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/ WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG77 KOP NASKAH DINAS SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………… Satker : …………………………………………………………… Kementerian/Lembaga : …………………………………………………………… Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ........ tanggal ......... dan SPD Nomor ........ tanggal ........... atas nama: Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………… Satker : …………………………………………………………… Kementerian/Lembaga : …………………………………………………………… Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ............. tanggal ......... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ………….….. dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp ..................... …........., sehingga dibebankan pada DPA SKPD Nomor : ............... tanggal ............... Satker .......................... Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah. …………………………………. Yang Membuat Pernyataan ………………………………….


57

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/ WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG7 DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Jabatan : berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ....................................... Nomor .................................., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1) Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No. Uraian Jumlah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2)

Jumlah

Jumlah uang tersebut pada angka 1, di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ........................, tanggal, bukan, tahun Mengetahui/ Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen

....................................... NIP. ................................

Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas ..................................... NIP. .............................. BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN

58

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI/ WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG77

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH YANG DILAKSANAKAN SAMAPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM A. Halaman Depan Surat Perintah Tugas. KOP NASKAH DINAS SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : ........................... Dasar

: ............................................................................................... ............................................................................................... MEMERINTAHKAN :

Kepada

: 1. Nama Pangkat/Gol NIP. Jabatan

: : : :

.................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Dst. Untuk

: 1. ............................................................................................. 2. ............................................................................................. 3. ............................................................................................. Dst.

Ditetapkan di ................................... pada tanggal ................................... 20.... Bupati Belitung/Ketua DPRD/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (pilih sesuai dengan SKPD)

.......(Nama Jelas)......... ...........(Pangkat)........... ...............(NIP.)..............

59

B. Halaman Belakang Surat Perintah Tugas. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :

(....................................) NIP. ...........................

Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala

: : : :

(....................................) NIP. ...........................


60

39

BUPATI BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents