BUPATI BADUNG PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu; b. bahwa dengan diterbitkannya Pedoman Penyusunan Standar Pelayananan Minimal di Rumah Sakit yang mempertimbangkan sasaran MDG’s, akreditasi rumah sakit versi 2012 dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dipandang perlu menyempurnakan SPM rumah sakit; c. bahwa sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, maka SPM rumah sakit perlu disempurnakan mengacu pada Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit tahun 2012; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Menkes/ II/ 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II /2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung sebagai Badan Layanan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 42);
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG
Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit digunakan sebagai standar bagi rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pasal 2 Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3 Rumah Sakit agar menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal ini paling lambat dalam 1 ( satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan. Pasal 4 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4
Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 10 Maret 2015 BUPATI BADUNG, ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 10 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG; ttd. KOMPYANG R.SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
5
